Home >Government & Nonprofit >Puji tipikor paparan

Puji tipikor paparan

Date post:02-Jul-2015
Category:
View:338 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 1. CV.PEMBICARA NAMA : PURWANTO PUJI SUTAN, S.IK, MH; TMP TGL LAHIR : PALOPO, 10 JUNI 1974; NO TELP : 081320330096; EMAIL : puji_101074@yahoo.co.id Riwayat pendidikan : S2 : MAGISTER HUKUM UNPAD BANDUNG; KEPOLISIAN : AKPOL 96; PTIK; SESPIM 2012 Riwayat pekerjaan : 1998 KAPOLSEK KUARO POLRES PASIR; 1999 KAPOLSEK MUARA BADAK RES. BONTANG; 2001 KAPOLSEK MELAK RES KUTAI; 2002 PANIT SERSE UMUM DIT SERSE POLDA KALTIM; 2003 PANIT SAT TP KORUPSI DIT RESKRIM POLDA JABAR; 2004 KAPOLSEK BANDUNG WTN RESTA BANDUNG TENGAH; 2005 KASAT RESKRIM CIMAHI POLWIL PRIANGAN; 2006 KASAT RESKRIM KARAWANG WIL PURWAKARTA; 2007 KANIT SAT TP KORUPSI DIT RESKRIM POLDA JABAR; 2008 KASUBAG RESKRIM POLWIL BOGOR; 2009 WAKAPOLRES BANDUNG; 2011 WAKAPOLRES BOGOR; 2012 KANIT 3 SUBDIT 3 TIPIDTER BARESKRIM POLRI. 1

2. 2 AKBP. PAKBP. P.. PUJI SUTAN Sik. MH.PUJI SUTAN Sik. MH. SUB DIT. 3 TIPITERSUB DIT. 3 TIPITER BARESKRIMBARESKRIM POLRIPOLRI 3. 3 PENDAHULUANPENDAHULUAN :: 3 4. BANGSA INDONESIA NEGARA PEMERINTAH - METAPAN KEBIJAKAN DAN PENGATURAN - METAPAN STANDAR DAN PEDOMAN - METAPAN KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN PUSAT DAN DAERAH - TG. JAWAB PENGELOLAAN SD ALAM BDAMPAK NASIONAL &LINTAS PROVINSI PROVINSI TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINTAS KABUPATEN DAN/ATAU BERDAMPAK REGIONAL PERDA KABUPATEN/KOTA TANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA PERDA PELAKU USAHA BADAN USAHA (BUMN/BUMD, BADAN USAHA SWASTA) DAN PERSEORANGAN) Kepemilikan (Mineral Right) Penguasaan PSelenggaraan Penguasaan KEKAYAAN ALAM HAK PENGUSAHAAN (ECONOMIC RIGHT) DESENTRALISASI DEKONSENTRASI UNDANG-UNDANG KEWENANGAN PENGELOLAAN TERKAIT DG BDG KHUTAN SINERGITAS PKELOLAAN SBR KEKAYAAN ALAM GUNA MKATKAN KMANDIRIAN & DAYA SAING BGSSINERGITAS PKELOLAAN SBR KEKAYAAN ALAM GUNA MKATKAN KMANDIRIAN & DAYA SAING BGSPENEGAKAN HUKUM DISEKTOR KEHUTANANPENEGAKAN HUKUM DISEKTOR KEHUTANAN 4 5. PERMASALAHAN BERBAGAI KENDALA DLM GAKKUM; (INST PMRTH; SIPIL; M/P) ADANYA KONFLIK VERTIKAL & HORISONTAL KOORD ANTAR INSTANSI GAKKUM BLM SEPENUHNYA DG BERJALAN BAIK BLM TRANSPARANNYA PROSES GAKKUM (ANTAR LBG GAKKUM) PERMASALAHAN TERKAIT MSLH GAKKUM KEHUTANAN ADANYA KENDALA TEHNIS TERKAIT PEMBUKTIAN : BERBAGAI PENAFSIRAN HKM THDP PERATURAN PERUU (MULTI TAFSIR) LEMAHNYA KAPASITAS & KAPABILITAS UNSUR GAKKUM; SINERGITAS PKELOLAAN SBR KEKAYAAN ALAM GUNA MKATKAN KMANDIRIAN & DAYA SAING BGSSINERGITAS PKELOLAAN SBR KEKAYAAN ALAM GUNA MKATKAN KMANDIRIAN & DAYA SAING BGS TUMPANG TINDIH IZIN YG DIBERIKAN OLEH PMRTH PUSAT & DAERAH BLM SINGKRONNYA ANTARA PER-UU YG SATU DG YG LAIN PENEGAKAN HUKUM DISEKTOR KEHUTANANPENEGAKAN HUKUM DISEKTOR KEHUTANAN 5 6. BBRP MASALAH KEHUTANAN YG TERKAIT DG TGS POLRI PERKEBUNAN KEHUTANAN PERTAMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP 6 PENEGAKAN HUKUM DISEKTOR KEHUTANANPENEGAKAN HUKUM DISEKTOR KEHUTANAN 7. 1. ADANYA IUP PERTAMBANGAN YG DITERBITKAN OLEH PEJABAT SEMENTARA BAIK TK KAB/KOTA/PROV; 2. ADANYA SE MENTERI PERDAGANGAN RI NO. 04/M- DAG/ED/12/2013 TGL 9 DESEMBER 2013 TTG PERPANJANGAN PERSETUJUAN EKSPORT PRODUK PERTAMBANGAN YG BERLAKU HY S/D TGL 12 JANUARI 2014, YG BERDAMPAK THD PENUTUPAN GIAT PTAMBANGAN ; 3. KEGIATAN PERTAMBANGAN TDK SESUAI IZIN YG DIMILIKI (IZIN ORNIKEL TP MELAKUKAN COAL GETTING); 4. PTERBITAN IPR LEBIH DR SATU ORG; 5. GIAT IPR GUNAKAN ALAT BERAT (YG SEHARUSNYA TDK BOLEH); 6. MENJUAL HASIL TAMBANG ILLEGAL DG MGUNAKAN SKAB SEAKAN-AKAN DR TAMBANG LEGAL; 7. PEMERINTAH TERBITKAN IUP OP (OPERASI PRODUKSI) TANPA MELALUI PROSEDUR; 8. PEMILIK IUP OP MELAKUKAN KERJA SAMA DGN PERUSAHAAN YG TDK MEMILIKI IUJP, IUPK; 9. MELAKUKAN SEWA ALAT BERAT YG TIDAK MEMILIKI SKT (SURAT KETERANGAN TERDAFTAR); 10. TDK MBAYAR KEWAJIBAN KPD NEGARA (RETRIBUSI, PPN, PPH) 11. PMDN KE PMA TDK DISERTAI DGN PERUBAHAN IUP. 12. BYK PEMEGANG IUP YG TDK MELAPORKAN PNBP (ROYALTI DAN IURAN TETAP) KPD PMRTH. 7 PERMASALAHAN DLM GIAT PERTAMBANGAN SINERGITAS PKELOLAAN SBR KEKAYAAN ALAM GUNA MKATKAN KMANDIRIAN & DAYA SAING BGSSINERGITAS PKELOLAAN SBR KEKAYAAN ALAM GUNA MKATKAN KMANDIRIAN & DAYA SAING BGSPENEGAKAN HUKUM DISEKTOR KEHUTANANPENEGAKAN HUKUM DISEKTOR KEHUTANAN 8. 1. MELAKUKAN USAHA PERKEBUNAN / PERTAMBANGAN TANPA IJIN (IUP); 2. MELAKUKAN USAHA KEBUN / TAMBANG DLM KWSN HUTAN TANPA IZIN; 3. TUMPANG TINDIH IZIN (IUP) PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN PD KWSN HUTAN; 4. PENERBITAN IZIN TANPA DIDAHULUI IZIN LAIN (TERBIT IZIN IUP TANPA IZIN LINGK. TANPA (AMDAL), DLL) ; 5. KETDK SESUAIAN MSLH KWSN HUTAN ANTARAP ETA KEHUTANAN DGN PETA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI (RTRWP) PD PROP. KALTENG; RIAU ; KEPRI; 6. MELAKUKAN GIAT TAMBANG & KEBUN DILUAR IZIN & MASUK DLM KWSN HUTAN; 7. KWSN HTN YG TLH DITETAPK RELATIF KECIL (+ 10%); 8. PENERBITAN IUP (KEBUN/TAMBANG) TIDAK PROSEDURAL; 9. AREAL PLASMA PERKEBUNAN BERADA PD KWSN HUTAN; 10. MEMBUKA LAHAN DG CARA MEMBAKAR; MERAMBAH HUTAN DAN LADANG BERPINDAH; TKAIT PERMASALAHAN KEHUTANAN TANTANGAN APARAT GAKKUM DLM PENEGAKAN HKM LINGKUNGANTANTANGAN APARAT GAKKUM DLM PENEGAKAN HKM LINGKUNGANSINERGITAS PKELOLAAN SBR KEKAYAAN ALAM GUNA MKATKAN KMANDIRIAN & DAYA SAING BGSSINERGITAS PKELOLAAN SBR KEKAYAAN ALAM GUNA MKATKAN KMANDIRIAN & DAYA SAING BGSPENEGAKAN HUKUM DISEKTOR KEHUTANANPENEGAKAN HUKUM DISEKTOR KEHUTANAN 8 9. 1. TDK MELAK REKLAMASI PD BEKAS TAMBANG DGN ALASAN SDH MEMBAYAR BIAYA REKLAMASI KPD PEMERINTAH. 2. AREAL PERTAMBANGAN YG SUDAH DIREKLAMASI DILAKUKAN PENAMBANGAN KEMBALI YG MENIMBULKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN. 3. PENERBITAN IZIN TANPA DIDAHULUI IZIN LAIN (TERBIT IZIN IUP TANPA IZIN LINGK. TANPA (AMDAL), DLL) ; PERMASALAHAN LINGKUNGAN TANTANGAN APARAT GAKKUM DLM PENEGAKAN HKM LINGKUNGANTANTANGAN APARAT GAKKUM DLM PENEGAKAN HKM LINGKUNGANSINERGITAS PKELOLAAN SBR KEKAYAAN ALAM GUNA MKATKAN KMANDIRIAN & DAYA SAING BGSSINERGITAS PKELOLAAN SBR KEKAYAAN ALAM GUNA MKATKAN KMANDIRIAN & DAYA SAING BGSPENEGAKAN HUKUM DISEKTOR KEHUTANANPENEGAKAN HUKUM DISEKTOR KEHUTANAN 9 10. 1. KONFLIK LAHAN : PTPN II DGN MASY : DI KEC. KUTALIMBARU KAB. DELI SERDANG SUMUT, APRIL 2012 (KEBUN) 2. KONFLIK LAHAN : PTPN VII CINTA MANIS RAYON III DGN MASY : DI KEC. TANJUNG BATU KEC. LUBUK KELIAT & KEC. INDERALAYA UTARA KAB. OGAN ILIR PROV. SUMSEL, MEI 2012 (KEBUN TEBU) 3. KONFLIK LAHAN : PTPN VII DGN PT. BMM (BUMI MADU MANDIRI); & MASY DI PROV. LAMPUNG, JUNI 2012 (KEBUN SAWIT) 4. KONFLIK LAHAN : MASY DGN PT. SILVA INHUTANI ; PT. BARAR SELATAN MAKMUR INVESTINDO : DI KAB. MESUJI LAMPUNG, APRIL 2011 (KEBUN) 5. KONFLIK LAHAN : PT. ANEKA TAMBANG (PT. ANTAM) DGN MASY : KAB. KONAWE UTARA PROV. SULTRA, JUNI 2010 (TAMBANG); 6. KONFLIK SENGKETA PAJAK : PEMDA DGN PT. ANEKA TAMBANG (PT. ANTAM) : KAB. KOLAKA PROV. SULTRA, JUNI 2009 (KONFLIK PAJAK KITE-KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR- TAMBANG); 7. KONFLIK LAHAN : PT. SUMBER MINERAL NUSANTARA DGN MASY : DI KAB. BIMA PROV. NTB, JAN 2012 (TAMBANG DLM KAWASAN HUTAN); 8. KONFLIK LAHAN : PT. ASMIN KOWALINDO TUHUB DGN MASY : DI KAB. MURUNG RAYA KALTENG, FEB 2012 (TAMBANG); 9. KONFLIK LAHAN : MASY DGN PT. ADARO : KAB. TABALONG KALSEL, FEB 2012 (TAMBANG); 10. KONFLIK LAHAN : MASY DGN PT. LESTARI ASRI JAYA (PT. LAJ) : KAB. TEBO PROV. JAMBI, JAN 2012 (KEBUN); 11. KONFLIK LAHAN : PT. SILVA INHUTANI; PT. BARAT SELATAN MAKMUR INVESTINDO (BSMI) DGN MASY DI KAB MESUJI PROV. LAMPUNG, APRIL 2011 (KEBUN SAWIT). 12. KONFLIK LAHAN : PTPN VII CINTA MANIS RAYON III DGN MASY DI KEC. TANJUNG BATU KEC. LUBUK KELIAT & KEC. INDERALAYA UTARA KAB. OGAN ILIR PROV. SUMSEL, DES 2013 (KEBUN). PENEGAKAN HUKUM DISEKTOR KEHUTANANPENEGAKAN HUKUM DISEKTOR KEHUTANAN 10 11. KONFLIK LAHAN : MASY DGN PT. KEMAKMURAN PERTIWI (HARITA GRUOP) : DESA LOLEBA KEC. WASILEI HALMAHERA TIMUR MALUKU UTARA, JAN 2012 (TAMBANG); KONFLIK LAHAN : PT. WEDA BAYE NICKLE DGN MASY GEMAF HALMAHERA TENGAH MALUKU UTARA, JAN 2012 (TAMBANG); KONFLIK RUSAK LH : MASY DGN PT. BILLY DI PULAU KABAENA SULAWESI TENGGARA , AGST 2012 (PERTAMBANGAN); KONFLIK LAHAN : PT. MEDCO ENERGY DGN MASY : MERAUKE PAPUA, APRIL 2011 (TAMBANG) KONFLIK TAPAL BATAS WIL : MASY DGN BUPATI : DI DESA BETAUA KEC. TOJO SULAWESI TENGAH, NOP 2013 (BATAS WIL); KONFLIK LAHAN : MASY DGN PT. INNA TAUNA MINING : DI DESA UEKULI KAB. TOJO UNA-UNA SULTNG, JAN 2012 (TAMBANG); KONFLIK MERUSAK LH : MASY DGN CV. ARJUNA : DI MAKROMAN SAMARINDA KALTIM, FEB 2014 (TAMBANG); PENEGAKAN HUKUM DISEKTOR KEHUTANANPENEGAKAN HUKUM DISEKTOR KEHUTANAN 11 12. UPAYA A.PERLU SEGERA DILAKUKAN PSELESAIAN PENETAPAN KWSN HTN DI BBAGAI WIL; B.PERLU MEKANISME KOORD & PROGRAM PERIJINAN SATU ATAP ANTARA PEMDA DG KEMENTRIAN LEMBAGA; C.PERLU ADANYA DUKUNGAN BERBAGAI PHK DLM PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN (AHLI; TEHNIS; WAS GAKKUM). 12 TANTANGAN APARAT GAKKUM DLM PENEGAKAN HKM LINGKUNGANTANTANGAN APARAT GAKKUM DLM PENEGAKAN HKM LINGKUNGANSINERGITAS PKELOLAAN SBR KEKAYAAN ALAM GUNA MKATKAN KMANDIRIAN & DAYA SAING BGSSINERGITAS PKELOLAAN SBR KEKAYAAN ALAM GUNA MKATKAN KMANDIRIAN & DAYA SAING BGSPENEGAKAN HUKUM DISEKTOR KEHUTANANPENEGAKAN HUKUM DISEKTOR KEHUTANAN 13. KESIMPULAN A.KELESTARIAN SDA ADLH MRPK TG JWB KITA BSAMA; PERLUNYA SINERGITAS ANTARA LEMBAGA / INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT DLM PENATAAN, PJAGAAN, & PKELOLAAN SDA SHG TJAGA KBERLANJUTANNYA; B. PERLUNYA MELAKUKAN PERUBAHAN ATAU PEMBAHARUAN (LEGAL REFORM) DAN SINKRONISASI PERATURAN PER-UU- AN TERKAIT BIDANG PENGELOLAAN KEKAYAAN ALAM; C.PERLUNYA PENINGKATAN SINERGITAS & KERJASAMA ANTARA PEMDA; KMENTRIAN & LMBG; & APARAT PENEGAK HUKUM; 13 TANTANGAN APARAT GAKKUM DLM PENEGAKAN HKM LINGKUNGANTANTANGAN APARAT GAKKUM DLM PENEGAKAN HKM LINGKUNGANSINERGITAS PKELOLAAN SBR KEKAYAAN ALAM GUNA MKATKAN KMANDIRIAN & DAYA SAING BGSSINERGITAS PKELOLAAN SBR KEKAYAAN ALAM GUNA MKATKAN KMANDIRIAN & DAYA SAING BGSPENEGAKAN HUKUM DISEKTOR KEHUTANANPENEGAKAN HUKUM DISEKTOR KEHUTANAN 14. 1. HUTAN ADLH BKN WARISAN UTK KITA NAMUN TITIPAN DR ANAK CUCU YG HRS KITA JAGA & KELOLA DG BAIK; 2. APABILA POHON TERAKHIR TELAH DITEBANG, IKAN TERAKHIR TELAH DITANGKAP, SUNGAI TERAKHIR TELAH KERING, BARULAH MANUSIA SADAR BHW UANG TIDAK BISA D

Embed Size (px)
Recommended