Pto pnpm pariwisata 2013

i

SAMBUTANDIREKTUR JENDERAL

PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja adalah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Pada tahun 2013, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata yang memasuki tahun kelima dalam upaya mendukung pengembangan pariwisata melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa wisata, di sekitar daya tarik wisata/ desa berbasis industri kreatif, dan desa pendukung usaha pariwisata.

Pelaksanaan program mengacu pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata. Untuk melengkapi Pedoman tersebut, diperlukan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2013. PTO ini mengatur antara lain tentang Persiapan, Pelaksanaan Siklus Kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata, Pemantauan, Pengawasan, Pengaduan, Evaluasi, dan Sanksi yang dijadikan landasan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata oleh para pemangku kepentingan.

ii

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan PTO ini.

Jakarta, Februari 2013

Direktur Jenderal

Pengembangan Destinasi Pariwisata

FIRMANSYAH RAHIM

iii

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN...................................................... 1

1.1. Latar Belakang.................................................. 1

1.2. Tujuan dan Sasaran........................................... 1

1.2.1. Tujuan........................................................ 1

1.2.2. Sasaran..................................................... 1

1.3. Ruang Lingkup.................................................. 1

1.4. Sumber Dana.................................................... 2

1.5. Transparansi...................................................... 2

1.6. Akuntabilitas...................................................... 2

BAB II. PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PARIWISATA..... 3

2.1. Persiapan Pelaksanaan PNPM Mandiri

Pariwisata.......................................................... 3

2.1.1. Pemilihan Konsultan Manajemen............ 3

2.1.2. Penunjukan Tim Teknis............................ 3

2.1.3. Pemilihan Fasilitator................................. 3

2.1.4. Pelatihan Tim Teknis dan Fasilitator......... 3

2.1.5. Sosialisasi................................................ 3

2.2. Pelaksanaan Siklus Kegiatan PNPM Mandiri

Pariwisata.......................................................... 4

iv

2.2.1. Orientasi Lapangan.................................... 4

2.2.2. Musyawarah / Rembug Warga................... 4

2.2.3. Verifikasi dan Pengesahan Dokumen

Pencairan Bantuan Desa Wisata................ 6

2.2.4. Pencairan Bantuan Desa Wisata................ 6

2.2.5. Pelaksanaan Kegiatan PNPM Mandiri

Pariwisata................................................... 7

2.2.6. Monitoring dan Evaluasi............................. 9

2.2.7. Pelaporan................................................... 10

BAB III. PENGENDALIAN DAN EVALUASI........................... 11

3.1. Pengendalian..................................................... 11

3.1.1. Pemantauan............................................ 11

3.1.2. Pengawasan............................................ 13

3.1.3. Pengaduan.............................................. 13

3.2. Evaluasi............................................ 14

3.3. Sanksi............................................... 14

BAB IV. PENUTUP ................................................................ 16

LAMPIRAN ............................................................................. 17

Lampiran 1 : Kerangka Acuan Pemilihan Fasilitator............... 18

Lampiran 2 : Sampul Proposal Bantuan Desa Wisata 2013... 20

Lampiran 3 : Contoh Kata Pengantar...................................... 21

Lampiran 4 : Daftar Isi Proposal Bantuan Desa Wisata.......... 22

Lampiran 5 : Formulir Hasil Orientasi Lapangan..................... 23

v

Lampiran 6 : Profil Desa......................................................... 27

Lampiran 7 : Formulir Berita Acara Hasil Musyawarah

Pembentukan LKM/TPK/BKM........................... 29

Lampiran 8 : Contoh SK Pembentukan LKM/TPK/BKM........ 30

Lampiran 9 : Berita Acara Musyawarah Perubahan Struktur

Organisasi LKM/TPK/BKM................................ 32

Lampiran 10 : SK Perubahan Struktur Organisasi LKM/

TPK/BKM......................................................... 33

Lampiran 11 : Berita Acara Penetapan Kelompok Sasaran

Penerima Manfaat Bantuan Desa Wisata........ 35

Lampiran 12 : Formulir Rencana Usulan Kegiatan (RUK)

Kelompok........................................................ 36

Lampiran 13 : Formulir Berita Acara Penetapan Prioritas

Kegiatan.......................................................... 38

Lampiran 14 : Contoh Format Rencana Program Jangka

Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan/Kampung 40

Lampiran 15 : Sampul Dokumen Pencairan........................... 43

Lampiran 16 : Daftar Isi berkas pencairan.............................. 44

Lampiran 17 : Lembar Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan

Pencairan......................................................... 45

Lampiran 18 : Format Rekapitulasi Rencana Usulan Kegiatan

Kelompok......................................................... 46

Lampiran 19 : Contoh Format Rincian Anggaran Biaya (RAB) 47

Lampiran 20 : Format Surat Perjanjian Kerjasama (Copy 1) 48

Lampiran 21 : Format Surat Perjanjian Kerjasama (Copy 2) 52

Lampiran 22 : Format Kuitansi............................................... 56

vi

Lampiran 23 : Contoh Surat Keterangan Rekening Aktif dari

Bank................................................................ 57

Lampiran 24 : Contoh SK Penetapan Kelompok Sasaran

PNPM Mandiri Pariwisata................................ 58

Lampiran 25 : Contoh Papan Informasi.................................. 61

Lampiran 26 : Formulir Laporan Pelaksanaan Kegiatan......... 62

Lampiran 27 : Lembar Monitoring dan Evaluasi PNPM

Mandiri Pariwisata........................................... 63

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PNPM Mandiri Pariwisata merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan berbagai pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat luas. Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri Pariwisata menggunakan pola pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Perwujudan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui penyaluran Bantuan Desa Wisata kepada kelompok masyarakat. Bantuan Desa Wisata bersifat stimulan dan dirancang untuk memberi kesempatan kepada masyarakat dalam mengembangkan kapasitas masyarakat dan memperluas kesempatan berusaha dalam kegiatan kepariwisataan. Penggunaan dana Bantuan Desa Wisata diprioritaskan pada kegiatan kolektif dan langsung menyentuh masyarakat miskin.

Untuk memudahkan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata, maka diperlukan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) bagi pelaku di pusat dan daerah sebagai panduan kegiatan.

1.2. Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Tujuan

Memberikan panduan persiapan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pelaporan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata 2013 kepada segenap pemangku kepentingan.

2

1.2.2. Sasaran

Terselenggaranya persiapan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pelaporan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata 2013 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.3. Ruang Lingkup

a. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata

1. Pemilihan Konsultan Manajemen

2. Penunjukan Tim Teknis

3. Pemilihan Fasilitator

4. Pelatihan Tim Teknis dan Fasilitator

5. Pelaksanaan Siklus Kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata

6. Pengendalian

7. Evaluasi

8. Sanksi

1.4. Sumber Dana

Sumber dana PNPM Mandiri Pariwisata dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2013.

1.5. Transparansi

1. PNPM Mandiri Pariwisata dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi serta memberikan akses kepada semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai PNPM Mandiri Pariwisata.

3

2. LKM/TPK/BKM wajib menginformasikan dan mempublikasikan rencana serta penggunaan dana Bantuan Desa Wisata kepada masyarakat melalui papan pengumuman, sarasehan/pertemuan warga dan lain sebagainya.

1.6. Akuntabilitas

PNPM Mandiri Pariwisata dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas dengan membuat perencanaan dan pelaporan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif.

4

BAB II

PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PARIWISATA

2.1. Persiapan Pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata

2.1.1. Pemilihan Konsultan Manajemen

Pemilihan Konsultan Manajemen menggunakan mekanisme Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2.1.2. Penunjukan Tim Teknis

Tim Teknis Provinsi ditunjuk oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau SKPD yang membidangi Pariwisata di Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota ditunjuk oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau SKPD yang membidangi Pariwisata di Kabupaten/Kota atas permintaan tertulis dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2.1.3. Pemilihan Fasilitator

Fasilitator dipilih dari anggota masyarakat dan diutamakan bukan PNS/TNI/POLRI yang memiliki kemampuan dan profesionalisme sesuai dengan kerangka acuan pada lampiran 1.

2.1.4. Pelatihan Tim Teknis dan Fasilitator

Pelatihan Tim Teknis Provinsi, Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Fasilitator dilakukan oleh Konsultan Manajemen bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

5

2.1.5. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan di desa/kelurahan/kampung penerima PNPM Mandiri Pariwisata oleh Konsultan Manajemen, Tim Teknis provinsi dan kabupaten/kota serta Fasilitator dengan dipantau dan disertai perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2.2. Pelaksanaan Siklus Kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata

2.2.1. Orientasi Lapangan

Orientasi Lapangan dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten / Kota dan Fasilitator sebelum pendampingan untuk memperoleh data dan informasi guna mempersiapkan proses pendampingan.

Data dan informasi yang harus diperoleh antara lain :

a. Demografi dan jumlah penduduk miskin

b. Potensi pariwisata

c. Kegiatan kepariwisataan

d. Jumlah pengunjung/wisatawan

e. Sarana dan prasarana pariwisata di Desa/Kelurahan/Kampung

f. Kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan

g. RPJMDes/Kel/Kampung

h. Kendala dan permasalahan pengembangan pariwisata

Formulir orientasi lapangan sesuai lampiran 5.

6

2.2.2. Musyawarah / Rembug Warga

Musyawarah dilakukan oleh warga didampingi Tim Teknis kabupaten/kota dan Fasilitator untuk menentukan program jangka menengah yang direncanakan dalam mengembangkan desa/kelurahan/kampung penerima PNPM Mandiri Pariwisata. Musyawarah/rembug warga dilakukan dalam bentuk sarasehan warga yang diikuti oleh Camat/Kepala Distrik, Kepala Desa/Kelurahan/Kampung, Ketua LKM/TPK/BKM, BPD/LPM, masyarakat dan pelaku wisata setempat dengan melibatkan secara aktif kelompok perempuan.

Musyawarah/ rembug warga menghasilkan beberapa hal antara lain:

1) Lembaga baru atau Perubahan Struktur Organisasi Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) / TPK / BKM

a. Apabila pada desa/kelurahan/kampung penerima PNPM Mandiri Pariwisata belum terbentuk LKM/TPK/BKM, maka masyarakat dapat membentuk lembaga baru yang diketahui oleh pejabat yang berwenang dengan susunan pengurus minimal Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.

Formulir Berita Acara Hasil Musyawarah Pembentukan LKM/TPK/BKM dalam lampiran 7.

LKM/TPK/BKM yang sudah terbentuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/ Lurah/ Kampung seperti dalam lampiran 8.

b. Apabila pada desa/kelurahan/kampung penerima PNPM Mandiri Pariwisata telah ada LKM/TPK/BKM, maka masyarakat wajib menggunakan LKM/TPK/BKM yang telah ada dengan menambahkan 1 (satu) unit/seksi pariwisata.

7

Formulir Berita Acara Hasil Musyawarah Perubahan Struktur Organisasi Lembaga Keswadayaan Masyarakat seperti dalam lampiran 9.

Perubahan Struktur Organisasi Lembaga Keswadayaan Masyarakat ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/ Lurah/ Kampung seperti dalam lampiran 10.

2) RPJM Desa/Kelurahan/Kampung yang telah memuat program pariwisata

a. Apabila pada desa/kelurahan/kampung penerima PNPM Mandiri Pariwisata belum menyusun RPJMDes/Kel/Kampung maka masyarakat wajib menyusun RPJMDes/Kel/Kampung yang memuat program kepariwisataan.

RPJMDes/Kel/Kampung seperti dalam lampiran 14.

Apabila pada saat penyusunan RPJMDes/Kelurahan/Kampung tidak bersamaan waktunya dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata maka masyarakat wajib menyusun RPJMDes/Kelurahan/Kampung bidang pariwisata untuk dimuat dalam RPJMDes/Kel/Kampung.

b. Apabila pada desa/kelurahan/kampung penerima PNPM Mandiri Pariwisata mempunyai RPJMDes/Kel/Kampung, tetapi belum memuat program pariwisata maka masyarakat wajib menambah program kepariwisataan pada RPJMDes/Kel/Kampung.

RPJMDes/Kel/Kampung seperti dalam lampiran 14.

8

3) Prioritas Kegiatan yang didanai Bantuan Desa Wisata

Penentuan prioritas kegiatan dilakukan oleh masyarakat berdasarkan hasil rembug warga dengan berbasis RPJMDes/Kel/Kampung dan dituangkan dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) kelompok.

Berita Acara Penetapan Prioritas Kegiatan dalam lampiran 13.

Formulir Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Kelompok dalam lampiran 12.

4) Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Desa Wisata

Kelompok sasaran penerima manfaat bantuan desa wisata ditetapkan melalui rembug warga dan diketahui oleh pejabat berwenang untuk menerima dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan RUK.

Berita Acara Penetapan Kelompok Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Desa Wisata dalam lampiran 11.

2.2.3. Verifikasi dan Pengesahan Dokumen Pencairan Bantuan Desa Wisata

a. Dokumen Pencairan Bantuan Desa Wisata hasil rembug warga diverifikasi dan diketahui oleh Ketua LKM/TPK/BKM dan Tim Teknis Kabupaten/Kota.

b. Dokumen Pencairan Bantuan Desa Wisata dikirim kepada Konsultan Manajemen untuk diteruskan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

9

c. Apabila Dokumen Pencairan Bantuan Desa Wisata belum memenuhi syarat maka akan dikembalikan kepada kelompok masyarakat untuk diperbaiki dan disampaikan kembali kepada Konsultan Manajemen untuk diteruskan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2.2.4. Pencairan Bantuan Desa Wisata

a. Kelengkapan dokumen pencairan dana yang harus dipenuhi desa penerima PNPM Mandiri Pariwisata (Lihat lampiran 15 s/d 23) :

1) Sampul

2) Daftar Isi

3) Lembar Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pencairan

4) Rekapitulasi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) sesuai dengan pagu anggaran Bantuan Desa Wisata

5) Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati dalam rembug warga dan disahkan oleh LKM/TPK/BKM

6) Surat Perjanjian Kerjasama rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai Rp.6000,- ditandatangani Ketua LKM/TPK/BKM dan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata

7) Kuitansi senilai pagu anggaran Bantuan Desa Wisata ditandatangani Ketua LKM/TPK/BKM di atas materai Rp.6000,-

8) Fotocopy buku rekening Bank atas nama LKM/TPK/BKM yang masih aktif dengan saldo minimal sebesar Rp. 250.000,- (dua

10

ratus lima puluh ribu rupiah) dan dilegalisir oleh pihak bank (cap dan tanda tangan asli dari pihak bank)

9) Surat keterangan rekening aktif dari Bank penerbit

10) Surat Keputusan Tim Teknis atau pejabat yang berwenang tentang penetapan kelompok sasaran penerima PNPM Mandiri Pariwisata

b. Persyaratan tersebut di atas dipenuhi paling lambat 14 hari setelah musyawarah/rembug warga

c. Kelengkapan dokumen disusun dalam kertas ukuran kwarto / A4 dan disusun sesuai urutan diatas

d. Pencairan bantuan desa wisata dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan tahapan sebagai berikut:

1. Verifikasi dokumen pencairan dana

2. Menerbitkan Surat Keputusan Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata tentang Penetapan Kelompok Sasaran Penerima PNPM Mandiri Pariwisata

3. Menerbitkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

4. Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran

5. Meneruskan dokumen butir 1 sampai dengan 4 ke Bagian Keuangan c.q Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata

11

6. Pejabat Penerbit SPM mengajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV untuk pencairan dana Bantuan Desa Wisata untuk dikirimkan langsung ke rekening LKM/TPK/BKM.

e. Pencairan bantuan desa wisata dari LKM/TPK/BKM kepada kelompok penerima dilakukan setelah kelompok menyiapkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan.

2.2.5. Pelaksanaan Kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata

a. Kegiatan dilakukan oleh kelompok masyarakat penerima PNPM Mandiri Pariwisata sesuai dengan RUK.

b. Pelaksanaan dilakukan secara swakelola/mandiri, partisipatif oleh kelompok masyarakat penerima PNPM Mandiri Pariwisata.

c. Kelompok masyarakat penerima PNPM Mandiri Pariwisata difasilitasi oleh LKM/TPK/BKM wajib menginformasikan pelaksanaan kegiatan melalui papan informasi yang dipasang di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat luas.

Papan informasi dalam lampiran 24.

Pemanfaatan Bantuan Desa Wisata

Bantuan Desa Wisata dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan antara lain :

1. Peningkatan kapasitas masyarakat

Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat yaitu pelatihan dalam rangka membekali masyarakat dengan meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan untuk menggerakkan kepariwisataan di Desa/Kelurahan/Kampung penerima PNPM Mandiri Pariwisata.

12

2. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata

Dalam rangka mendukung kapasitas masyarakat untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, diperlukan fasilitasi sarana dan prasarana pendukung antara lain:

a. Fasilitasi peralatan dan bahan baku kuliner;

b. Fasilitasi homestay;

c. Fasilitasi peralatan pemandu wisata;

d. Fasilitasi peralatan kegiatan wisata bahari;

e. Fasilitasi gerai cinderamata;

f. Fasilitasi persewaan fasilitas wisata.

3) Peningkatan apresiasi seni budaya tradisional

Dalam rangka mendukung kapasitas masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kepariwisataan di bidang seni budaya tradisional, diperlukan fasilitasi sarana dan prasarana pendukung antara lain:

a. Fasilitasi pengadaan alat-alat kesenian;

b. Fasilitasi pengadaan kostum kesenian;

c. Fasilitasi pengadaan alat dan bahan baku kerajinan;

d. Fasilitasi sanggar kesenian.

4) Biaya Operasional Program

Biaya Operasional Program (BOP) di tingkat Desa/Kelurahan/Kampung bersumber dari Bantuan Desa Wisata, yang penggunaannya maksimal 5% (lima persen) dari total Bantuan Desa Wisata yang diterima. Dana BOP dipergunakan untuk mendanai kegiatan-

13

kegiatan di tingkat masyarakat seperti musyawarah, rapat, pembelian alat tulis kantor (ATK), fotokopi, penggandaan laporan dan sebagainya.

5) Bantuan Desa Wisata tidak diperbolehkan untuk :

a. Kegiatan yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur;

b. Kegiatan yang menyinggung Suku, Agama dan Ras (SARA);

c. Penggajian PNS & non PNS;

d. Kegiatan yang berkaitan dengan prostitusi dan perdagangan perempuan;

e. Kegiatan produksi, penyimpanan atau pemasaran barang-barang yang mengandung narkoba, psikotropika dan miras;

f. Kegiatan yang mendukung perjudian;

g. Kampanye partai politik;

h. Kegiatan untuk kepentingan pribadi/ Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

i. Kegiatan yang merusak lingkungan;

j. Kegiatan pembangunan infrastruktur, seperti pengaspalan jalan, pembuatan gedung, drainase, ;

k. Kegiatan pembelian/sewa lahan/bangunan;

l. Kegiatan dana simpan pinjam;

m. Kegiatan pembiayaan atau mendukung penyelenggaraan event/festival;

n. Kegiatan yang sifatnya sosial kepada perorangan ataupun kelompok.

14

2.2.6. Monitoring dan Evaluasi

2.2.6.1. Monitoring

Monitoring dilakukan oleh:

1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

2. Konsultan Manajemen,

3. Tim Teknis Provinsi,

4. Tim Teknis Kabupaten/Kota,

5. Fasilitator,

6. LKM/TPK/BKM dan masyarakat.

Semua pihak secara aktif mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok penerima PNPM Mandiri Pariwisata agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

2.2.6.2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh:

1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

2. Konsultan Manajemen,

3. Tim Teknis Provinsi,

4. Tim Teknis Kabupaten/Kota,

5. Fasilitator,

6. LKM/TPK/BKM dan masyarakat.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata telah sesuai dengan pedoman yang berlaku. Hasil evaluasi dijadikan pijakan untuk perbaikan pelaksanaan program berikutnya.

15

Formulir monitoring dan evaluasi dalam lampiran 26.

2.2.7. Pelaporan

a. Fasilitator mendampingi kelompok masyarakat penerima PNPM Mandiri Pariwisata dalam penyusunan pelaporan kegiatan untuk disampaikan kepada LKM/TPK/BKM.

b. Laporan memuat deskripsi pelaksanaan kegiatan, foto-foto kegiatan , dan bukti-bukti pembelanjaan dengan nilai :

- Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- disertai materai Rp. 3.000,-

- Lebih dari Rp. 1.000.001,- disertai materai Rp. 6.000,-

c. LKM/TPK/BKM merangkum seluruh laporan kelompok masyarakat penerima PNPM Mandiri Pariwisata.

d. Laporan asli disimpan oleh LKM/TPK/BKM dan masing-masing 1 (satu) copy laporan untuk disampaikan kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Teknis Provinsi, Konsultan Manajemen serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

e. Konsultan Manajemen, Tim Teknis Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota berkewajiban untuk memastikan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan Bantuan Desa Wisata PNPM Mandiri Pariwisata dapat diterima tepat waktu.

f. Laporan pelaksanaan pemanfaatan Bantuan Desa Wisata PNPM Mandiri Pariwisata diterima Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun anggaran berjalan.

Formulir pelaporan dalam lampiran 25.

16

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

3.1. Pengendalian

3.1.1. Pemantauan

Pemantauan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata sesuai dengan prinsip, mekanisme, prosedur dan rencana yang telah ditetapkan;

2. Untuk mengetahui setiap pelaku PNPM Mandiri Pariwisata menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

3.1.1.1. Prinsip-prinsip Pemantauan

a) Objektif

Pelaksanaan Pemantauan dilakukan secara objektif berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara benar.

b) Transparan

Pemantauan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk dapat diketahui oleh masyarakat luas serta para pemangku kepentingan.

c) Partisipatif

Masyarakat berpartisipasi aktif dalam memantau pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata dan dapat melaporkan permasalahan yang ditemukenali dalam rangka perbaikan pelaksanaan kegiatan.

17

d) Akuntabel

Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

e) Berorientasi solusi

Dalam melaksanakan pemantauan berorientasi pada pemecahan masalah dengan menumbuhkan kebersamaan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata.

f) Terintegrasi

Pemantauan kegiatan hendaknya dilakukan secara utuh dan komprehensif dengan melihat berbagai permasalahan yang berkembang serta melibatkan pihak terkait.

g) Berbasis Indikator Kinerja

Pelaksanaan pemantauan dilakukan berdasarkan kriteria indikator masukan, proses, keluaran, manfaat dan dampak program.

Indikator kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Indikator Masukan (input)

Digunakan untuk mengukur jumlah sumberdaya yang digunakan dalam mencapai tujuan program.

2) Indikator Proses

Untuk menggambarkan perkembangan dan aktivitas yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan.

18

3) Indikator Keluaran (output)

Untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan.

4) Indikator Hasil (outcome)

Untuk menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan.

5) Indikator Dampak (impact)

Untuk mengetahui pencapaian tujuan umum dari program.

Pelaksana dan Jenis-Jenis Pemantauan

1) Pemantauan partisipatif

Pemantauan dilakukan oleh masyarakat baik secara individu, kolektif dan kelembagaan.

2) Pemantauan oleh pemerintah

a) Pemantauan oleh Pemerintah Pusat

Pemantauan dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengukur kinerja dan efektivitas program yang dilakukan oleh kelompok masyarakat

b) Pemantauan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pemantauan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengukur kinerja dan efektivitas program yang dilakukan oleh kelompok masyarakat.

19

3) Pemantauan oleh Konsultan Manajemen

Konsultan Manajemen melakukan pemantauan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata dalam rangka memberikan penilaian kinerja program sebagai bahan masukan untuk membuat program selanjutnya.

3.1.1.2. Hasil Kegiatan Pemantauan

Hasil pemantauan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata dilengkapi dengan rincian permasalahan, keberhasilan dan berbagai hal yang berkembang dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata, sebagai bahan acuan, rekomendasi dan tindak lanjut bagi pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata.

3.1.2. Pengawasan

1) Pengawasan dimaksudkan untuk melakukan pembinaan bagi pelaku PNPM Mandiri Pariwisata guna mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata.

2) Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional, seperti Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan, maupun Lembaga/Instansi pengawas lainnya dan masyarakat.

3.1.3. Pengaduan

3.1.3.1. Asas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pengelolaan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan asas “Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat”.

20

3.1.3.2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

a) Rahasia

Identitas orang yang menyampaikan pengaduan atau masalah harus dirahasiakan, kecuali yang bersangkutan menghendaki sebaliknya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak pelapor agar merasa aman dan nyaman berkaitan dengan masalah yang telah dilaporkannya.

b) Berjenjang

Semua pengaduan ditangani pertama kali oleh LKM/TPK/BKM, Fasilitator dan pelaku PNPM Mandiri Pariwisata setempat. Apabila masalah tidak dapat diselesaikan, maka akan diselesaikan pada jenjang yang lebih tinggi.

c) Transparan dan Partisipatif

Penyelesaian pengaduan seyogyanya dilakukan secara transparan dan partisipatif.

d) Proporsional

Penanganan permasalahan harus sesuai dengan cakupan kasusnya.

e) Objektif

Penanganan pengaduan ditangani secara objektif. Artinya pengaduan harus selalu dibuktikan kebenarannya dengan mencari informasi yang utuh sehingga penanganan pengaduan dapat dilakukan dengan tepat, dan bukan berdasarkan keberpihakan kepada salah satu pihak.

21

f) Kemudahan

Setiap anggota masyarakat dapat mengadukan permasalahan ke jenjang yang paling mudah dijangkau.

g) Cepat dan Akurat

Setiap pengaduan dan permasalahan perlu ditangani dan ditanggapi secara cepat dan tepat dengan menggunakan informasi yang akurat dan diupayakan penyelesaiannya pada tingkat yang terdekat.

3.2. Evaluasi

1) Evaluasi PNPM Mandiri Pariwisata dilakukan secara berkala oleh kelompok masyarakat penerima PNPM Mandiri Pariwisata, LKM/TPK/BKM, Tim Teknis Provinsi, Kabupaten/Kota, Konsultan Manajemen, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta masyarakat.

2) Evaluasi program bertujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan, manfaat, dampak dan keberlanjutan PNPM Mandiri Pariwisata terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.3. Sanksi

Sanksi adalah pemberlakuan suatu keadaan/kondisi yang disebabkan karena tidak ditaatinya aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam PNPM Mandiri Pariwisata.

Penerapan sanksi merupakan proses pembelajaran masyarakat sebagai konsekuensi logis dari penegakan prinsip akuntabilitas yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dari berbagai pihak terkait dalam melaksanakan PNPM Mandiri Pariwisata sehingga warga masyarakat miskin yang seharusnya merasakan manfaat program tidak dirugikan dan program dapat berjalan dengan baik serta berkelanjutan.

22

Penerapan sanksi berupa:

a. Sanksi Administratif

1) Apabila Kelompok Masyarakat Penerima PNPM Mandiri Pariwisata tahun pertama belum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan selambat-lambatnya bulan Desember tahun anggaran berjalan, maka bantuan program tahun berikutnya akan ditinjau kembali.

2) Sanksi dikenakan kepada kelompok penerima berupa penghentian bantuan, apabila terbukti melakukan penyimpangan terhadap penggunaan dana PNPM Mandiri Pariwisata dan kelalaian menyampaikan laporan pelaksanaan.

b. Sanksi lainnya dapat dikenakan kepada individu, kelompok, dan lembaga yang terindikasi melakukan penyimpangan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23

BAB IV

PENUTUP

Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata menjadi pegangan bagi seluruh pelaku PNPM Mandiri Pariwisata dan para pemangku kepentingan lainnya sehingga tujuan PNPM Mandiri Pariwisata dapat tercapai dan pelaksanaannya berjalan secara efektif dan efisien.

24

L A M P I R A N

25

Lampiran 1: Kerangka Acuan Pemilihan Fasilitator

KERANGKA ACUAN PEMILIHAN FASILITATOR

PNPM MANDIRI PARIWISATA

Kebutuhan pendampingan merupakan hal mutlak yang menjadi prasyarat dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata. Untuk dapat memenuhi prasyarat tersebut diperlukan tenaga fasilitator pada tingkat desa di lokasi kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata. Fasilitator memegang peranan yang sangat penting untuk menjalankan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata ini, supaya sukses.

Untuk mendapatkan fasilitator desa yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tim Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau SKPD yang membidangi pariwisata di Kabupaten/Kota melakukan seleksi terhadap calon fasilitator dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Setiap 1 (satu) orang calon yang dikehendaki dipilih dari 3 orang dengan disertakan daftar riwayat hidup masing-masing calon. Mekanisme pengadaan calon diserahkan kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota.

b. Calon yang bersangkutan diutamakan berdomisili di lokasi desa wisata atau sekitarnya di mana kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata akan dilaksanakan.

2. Tim Teknis dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau SKPD yang membidangi pariwisata di Kabupaten/Kota melakukan wawancara terhadap calon tenaga fasilitator/pendamping. Kriteria yang berkaitan dengan kompetensi dan persyaratan menjadi bagian dari wawancara dan penilaian.

3. Hasil rekrutmen diusulkan oleh Tim Teknis kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau SKPD yang membidangi pariwisata kemudian diinformasikan kepada Konsultan Manajemen.

4. Tenaga fasilitator PNPM Mandiri Pariwisata yang bertugas mendampingi kelompok masyarakat di desa wisata akan diberikan honorarium sebesar Rp.1.500.000,-(termasuk pajak penghasilan) per bulan selama 6 bulan terhitung sejak masa kontrak diberlakukan.

Fasilitator di tingkat desa memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi program PNPM Mandiri Pariwisata kepada pemangku kepentingan (masyarakat desa, aparatur desa/kelurahan/kampung, aparatur kecamatan/distrik) di desa/kelurahan/kampung tempat fasilitator tersebut bertugas.

2. Menyiapkan gambaran/deskripsi tentang kondisi desa/kelurahan/kampung yang menjadi lokasi sasaran melalui kegiatan orientasi lapangan.

3. Identifikasi kegiatan PNPM Mandiri lainnya yang sudah berjalan di desa/kelurahan/kampung tersebut atau di tingkat kecamatan.

26

4. Mendampingi pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata di tingkat desa/kelurahan/kampung sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata.

5. Mendampingi proses pembahasan RUK di dalam kelompok penerima bantuan desa wisata agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas.

6. Mendampingi kelompok penerima PNPM Mandiri Pariwisata merumuskan RUK sesuai dengan kebutuhan pengajuan dana bantuan desa wisata. Usulan kegiatan dimaksud sesuai dengan format/formulir dalam PTO Pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata.

7. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok penerima PNPM Mandiri Pariwisata.

8. Melaporkan sistim informasi manajemen sesuai dengan format yang telah disediakan oleh konsultan manajemen secara reguler.

9. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Tim Teknis di tingkat Kabupaten/Kota dalam kaitannya dengan pelaporan, penyelesaian masalah maupun fungsi-fungsi koordinatif.

10. Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan fasilitator PNPM lain (misal fasilitator dari PNPM Perkotaan, PNPM Pedesaan, PUAP, dll) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas maupun hal lain terkait kepentingan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM/TPK/BKM) yang menjadi dampingannya.

11. Melakukan komunikasi dengan Konsultan Manajemen dan melaporkan kemajuan sertakendala di lapangan kepada Konsultan Manajemen.

12. Bersama dengan Tim Teknis dan kelompok penerima PNPM Mandiri Pariwisata menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata.

Persyaratan tenaga fasilitator yang dibutuhkan:

1. Diutamakan bukan PNS/TNI/POLRI/Perangkat Desa2. Pendidikan formal minimal SMU atau sederajat 3. Diutamakan mampu menggunakan komputer dan mengoperasikan Ms Office (word,

excel dan power point) serta mampu menggunakan internet untuk kepentingan pengiriman email maupun mengunduh dokumen dalam email ataupun website.

4. Memiliki pengalaman yang cukup terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat sasaran desa wisata melalui PNPM Mandiri Pariwisata.

5. Pengalaman bekerja dimaksud adalah pengalaman bekerja dalam lingkup pemberdayaan masyarakat atau terkait kegiatan sosial lainnya.

6. Memiliki keingintahuan dan komitmen yang tinggi.7. Dapat berkomunikasi dengan baik dengan perangkat desa/kelurahan/kampung,

LKM/TPK/BKM, Kelompok Keswadayaan Masyarakat, masyarakat umum, maupun tim Konsultan Manajemen.

8. Bersedia bekerja dengan tenggat waktu yang ketat.9. Bersedia mengikuti pelatihan.10. Bersedia menyusun laporan.

27

Lampiran 2: Sampul Proposal Bantuan Desa Wisata 2013

PROPOSALBANTUAN DESA WISATA

Desa/Kelurahan/Kampung : ……………………………

Kecamatan/Distrik : ……………………………

Kabupaten/Kota : ……………………………

Provinsi : ……………………………

Pagu Anggaran : ……………………………

TAHUN 2013

28

Lampiran 3: Contoh Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat-Nya, kami dapat menyusun Proposal Rencana Usulan Kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2013. Kami mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, karena telah memberikan perhatian yang sangat besar dan kesempatan kepada kami untuk menyusun proposal ini. Semoga dengan perhatian dan dukungan ini, kepariwisataan di desa/kelurahan/kampung kami dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan proposal ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Hal ini tentu saja salah satunya disebabkan keterbatasan kemampuan dan wawasan yang ada pada kami di dalam mengaplikasikannya ke dalam bentuk tulisan. Maka untuk itu kami memohon ma’af yang sebesar-besarnya.

Tak lupa kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota ..................... , Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi ........................ serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan demi tersusunnya proposal ini.

Semoga apa yang telah kita kerjakan menjadi suatu kebaikan dan bermanfaat bagi kami serta masyarakat pada umumnya.

......................, ….................. 2013

(ttd & stempel)

Nama Ketua LKM/TPK/BKM : ............................

29

Lampiran 4: Daftar Isi Proposal Bantuan Desa Wisata

DAFTAR ISI

hal

Sampul …………………………………………………………………………….………..

Kata Pengantar …………………………………………………………………………....

Daftar Isi …………………………………………………………………………………....

Formulir Hasil Orientasi Lapangan …………………………………………………….

Profil Desa ………………………………………………………………………………….

Formulir Berita Acara Pembentukan LKM/TPK/BKM ………………………………….

SK Pembentukan LKM/TPK/BKM ………………………………………………………..

Berita Acara Musyawarah Perubahan Struktur Organisasi LKM/TPK/BKM ……….

SK Perubahan Struktur Organisasi LKM/TPK/BKM ………………………………….

Berita Acara Penetapan Kelompok Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Desa

Wisata ………………………………………………………………………………………

Formulir Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Kelompok ………………………………

Berita Acara Penetapan Prioritas Kegiatan ……………………………………………

RPJM Desa/Kelurahan/Kampung ……………………………………………………….

Foto Potensi Desa Wisata, Sosialisasi dan Musyawarah/Rembug Warga ………

Fotocopy KTP/ Surat Keterangan Domisili anggota kelompok sasaran penerima

bantuan desa wisata ……………………………………………………………………….

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

30

Lampiran 5: Formulir Hasil Orientasi Lapangan

FORMULIR HASIL ORIENTASI LAPANGAN

INFORMASI UMUM DESKRIPSI

1. NamaDesa/Kelurahan/Kampung,

Kecamatan/Distrik,

Kabupaten/Kota,

Provinsi

2. Kategori Desa *) a. Desa Wisata

b. Desa di Sekitar Daya Tarik Wisata / Berbasis Industri Kreatif

c. Desa Pendukung Usaha Pariwisata / Kemitraan dengan Usaha Pariwisata

A. DAYA TARIK ALAM

1. Daya tarik utama

2. Daya tarik pendukung

B. DAYA TARIK BUDAYA

1. Daya tarik utama


31


C. DAYA TARIK BUATAN

1. Daya tarik utama


D. AKSESIBILITAS

1. Cara pencapaian menuju desa/kelurahan/kampungdari kota/pusat pelayanan terdekat

2. Kualitas jalan menuju desa/kelurahan/kampung

3. Kualitas jalan di dalam desa/kelurahan/kampung

4. Ketersediaan moda transportasi

5. Waktu tempuh

6. Ketersediaan rambu-rambu / petunjuk arah

7. Ketersediaan BPW (Biro Perjalanan Wisata) yang telah menjual paket wisata ke desa/kelurahan/kampungtersebut.

32


E. SARANA DAN PRASARANA

1. Penginapan/homestay

2. Warung makan

3. Kamar mandi dan WC

4. Air bersih

5. Listrik

6. Tempat parkir

7. Tempat sampah

8. Toko Cinderamata

9. Jaringan Telepon

10. Bank dan money changer

11. Kantor pos

12. Panggung hiburan

13. Fasilitas pendukung yang lain

33


F. ASPEK PASAR

Besarnya jumlah wisatawan yang berkunjung:

- lokal/nusantara

- mancanegara

G. INVESTASI

1. Investasi/partisipasi masyarakat yang telah ada

2. Para pihak yang berperan dalam investasi

3. Para pihak yang berkaitan dengan struktur bagi hasil dalam pengelolaan

H. KELEMBAGAAN DAN SDM BIDANG PARIWISATA

1. Pengelolaan desa wisata

2. Ketersediaan struktur lembaga pengelola

3. ketersediaan pemandu wisata

4. Pelibatan masyarakat sekitar

I. PERMASALAHAN

1. Permasalahan mendasar yang perlu diperhatikan dan perlu segera ditangani

2. Permasalahan jangka panjang yang mungkin muncul

34

Lampiran 6: Profil Desa

PROFIL DESA WISATA

Desa/Kelurahan/Kampung : ....................................Kecamatan/Distrik : ....................................Kabupaten/Kota : ....................................Provinsi : ....................................Contact Person & Hp : ....................................

1. Demografi dan jumlah penduduk miskin• Jumlah Penduduk : ...................... orang• Jumlah Kepala Keluarga : ...................... KK • Jumlah Warga Miskin : ...................... orang• Mata pencaharian masyarakat :

a. ................................. (...... orang)b. .................................... (...... orang)c. .................................. dst

2. Potensi pariwisata• Daya Tarik Wisata : ……………………• Seni Budaya : ……………………• Lainnya : ……………………• Jumlah kunjungan per tahun

Wisatawan nusantara : ………….. orangWisatawan mancanegara : ………….. orang

3. Jumlah usaha terkait dengan pariwisata yang dikembangkan masyarakat • Hotel/ Penginapan/ homestay : ................. • Transportasi/ angkutan : .................• Rumah Makan/ warung makan : .................• Kios Cinderamata : .................• Industri kecil kerajinan : .................

(kulit/kayu/logam/anyaman/gerabah/keramik/kain/tenun/makanan/souvenir)

• Lainnya : .................

4. Klaster Desa (lingkari pilih salah satu yang sesuai):a. Desa Wisatab. Desa di Sekitar Daya Tarik Wisata / Berbasis Industri Kreatifc. Desa Pendukung Usaha Pariwisata / Kemitraan dengan Usaha Pariwisata

35

5. Sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan di Desa/Kelurahan/Kampung• …………………..• …………………..• …………………..• ………………….. • dst

6. Program apa saja yang telah dilaksanakan dalam rangka pengembangan pariwisata di desa wisata baik oleh pemerintah, pihak swasta maupun swadaya masyarakat?• …………………….• ……………………. • …………………….• …………………….• dst

7. Kendala dan permasalahan dalam pengembangan desa wisata• …………………….• …………………….• …………………….• ……………………. • dst

8. Foto potensi dan kegiatan kepariwisataan di desa wisata harap dilampirkan

36

Lampiran 7: Formulir Berita Acara Hasil Musyawarah Pembentukan LKM/TPK/BKM

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMBENTUKAN LKM/TPK/BKM

Desa/Kelurahan/Kampung : ....................................Kecamatan/Distrik : ....................................Kabupaten /Kota : ....................................Provinsi : ....................................

Sesuai hasil musyawarah pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) / Tim Pengelola Kegiatan (TPK) / Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang telah dilaksanakan pada tanggal........................................................ bulan............................... tahun dua ribu tigabelas bertempat di................................................................ telah disepakati lembaga yang akan mengelola kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata adalah sebagai berikut:

Nama LKM/TPK/BKM : ................................

Susunan Kepengurusan

1. Ketua : ........................2. Sekretaris : ........................3. Bendahara : ........................4. Anggota : ........................

Musyawarah pembentukan LKM/TPK/BKM dihadiri oleh para pemangku kepentingan di desa/kelurahan/kampung yang difasilitasi oleh Fasilitator dan Tim Teknis Kabupaten/Kota.

Demikian kesepakatan ini dibuat untuk dijalankan sepenuhnya dengan penuh tanggung jawab.

………………..……….,……………….……..…….2013

Pihak-pihak yang membuat kesepakatan :

1………nama.....……….….….( tanda tangan )

2……………………………..….( )

3………………………….….....( )

4…………………….…………. dst

37

Lampiran 8: Contoh SK Pembentukan LKM/TPK/BKM

DESA/KELURAHAN/KAMPUNG .............

Alamat:........................ TELP. ..................... FAX......................

KEPUTUSANKEPALA DESA/KELURAHAN/KAMPUNG ……………………….

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN LKM/TPK/BKM

KEPALA DESA/KELURAHAN/KAMPUNG ……………………….,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata

b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan di desa/kelurahan/kampung penerima PNPM Mandiri Pariwisata dipandang perlu membentuk LKM/TPK/BKM.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata

2. Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Nomor 29/KEP/DPDP/I/2013 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) / Bantuan Desa Wisata Kepada Kelompok Masyarakat Penerima PNPM Mandiri Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2013

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA/KELURAHAN/KAMPUNG …………………….. TENTANG PEMBENTUKAN LKM/TPK/BKM

KESATU : Menetapkan LKM/TPK/BKM Desa Wisata......................... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

38

KEDUA : LKM/TPK/BKM merupakan pelaksana program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Pariwisata

KETIGA : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Pada tanggal :

KEPALA DESA/KELURAHAN/KAMPUNG

……………………..

……………………………….

1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

2. Tim Teknis Kabupaten/ Kota;3. Tim Teknis Provinsi;4. A r s i p.

39

Lampiran 9: Berita Acara Musyawarah Perubahan Struktur Organisasi LKM/TPK/BKM

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH

PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI LKM/TPK/BKM

Desa/Kelurahan/Kampung : ....................................Kecamatan/Distrik : ....................................Kabupaten/Kota : ....................................Provinsi : ....................................

Sesuai hasil musyawarah Kaji Ulang LKM/TPK/BKM yang telah dilaksanakan pada tanggal........................................................ bulan ............................... tahun dua ribu tigabelasbertempat di................................................................ telah disepakati adanya penambahan unit/seksi pariwisata pada lembaga......................... yang akan mengelola kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata, dengan susunan sebagai berikut:

Nama LKM/TPK/BKM : ................................

Susunan Kepengurusan

1. Ketua : ........................2. Sekretaris : ........................3. Bendahara : .......................4. Seksi : 1) Seksi pariwisata : .............................

2) .........................3) ........................dst

Musyawarah kaji ulang LKM/TPK/BKM dihadiri oleh para pemangku kepentingan di desa/kelurahan/kampung yang difasilitasi oleh Fasilitator dan Tim Teknis Kabupaten/Kota.


………………..……….,……………….…………..…….2013



2……………………………..….( )

3………………………….….....( )

4…………………….………..… dst

40

Lampiran 10: SK Perubahan Struktur Organisasi LKM/TPK/BKM

DESA/ KELURAHAN /KAMPUNG .............Alamat:........................ TELP. ..................... FAX......................

KEPUTUSANKEPALA DESA/ LURAH/ KAMPUNG ……………………….

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI LKM/TPK/BKM

KEPALA DESA/LURAH/KAMPUNG ……………………….,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata;

b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan di desa/kelurahan/kampung penerima PNPM Mandiri Pariwisata dipandang perlu untuk merubah struktur organisasi LKM/TPK/BKM.




Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH/KAMPUNG …………………….. TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI LKM/TPK/BKM

KESATU : Menambah Unit/Seksi Pariwisata pada LKM/TPK/BKMDesa/Kelurahan/Kampung .................................. dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Unit/Seksi Pariwisata LKM/TPK/BKM merupakan pelaksana PNPM

41

Mandiri Pariwisata

KETIGA : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



KEPALA DESADESA/LURAH/KAMPUNG ………………..

……………………………….

1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/KotaSALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

2. Tim Teknis Kabupaten/Kota;3. Tim Teknis Provinsi;4. A r s i p.

42

Lampiran 11: Berita Acara Penetapan Kelompok Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Desa Wisata

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH

PENETAPAN KELOMPOK SASARAN PENERIMA MANFAAT

Desa/Kelurahan/Kampung : ....................................Kecamatan/Distrik : ....................................Kabupaten/Kota : ....................................Provinsi : ....................................

Sesuai hasil kesepakatan musyawarah penentuan prioritas kegiatan yang telah dilakukan pada tanggal........................................................ bulan................................ tahun dua ribu tigabelas bertempat di ................................................................ telah disepakati kelompok-kelompok penerima PNPM Mandiri Pariwisata tahun 2013 yang akan menjalankan kegiatan yang disepakati dengan rincian kelompok sebagai berikut:

NO NAMA KELOMPOK KETERANGAN

1 ............................ Ketua : .......

Sekretaris :........

Bendahara: ......

Anggota : ......

2 dst ............................ ............................

...........................

dst

Musyawarah penetapan kelompok sasaran penerima manfaat PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2013 dihadiri oleh para pemangku kepentingan di desa yang difasilitasi oleh Fasilitator dan Tim Teknis Kabupaten/Kota.


………………..……….,……………….…………..…….2013



2……………………………..….( )

3………………………….….....( )

4…………………….…………. dst

43

Lampiran 12: Formulir Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Kelompok

RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK) KELOMPOK

Nama Kelompok Masyarakat :

Nama Koordinator :

Desa/Kelurahan/Kampung :

Kecamatan/Distrik :

Kabupaten/Kota :

INFORMASI UMUM KELOMPOK MASYARAKAT

No Nama L/P Umur Alamat sesuai KTP*) Keahlian Yang Dimiliki

dst

*) Dilampiri dengan Fotokopi KTP/surat keterangan domisili yang masih berlaku

INFORMASI UMUM USULAN RENCANA KEGIATAN KELOMPOK

Informasi Uraian

Nama Usulan Kegiatan

Lokasi Pelaksanaan

Dasar Pertimbangan Usulan Kegiatan

Manfaat apa yang diperoleh masyarakat

apabila kegiatan tersebut dilaksanakan

Potensi pariwisata apa yang dapat dikembangkan apabila kegiatan tersebut

dilakukan?Desa/Kelurahan/Kampungmana saja yang bisa turut

dikembangkan apabila kegiatan tersebut

dijalankan?

44

Jumlah Masyarakat miskin yang dapat menerima

manfaat dari kegiatan yang akan dilakukan?

Jumlah Dana yang dibutuhkan Untuk

Melaksanakan kegiatan *)

Jumlah Dana Swadaya Masyarakat

Jumlah Dana dari PNPM Mandiri Pariwisata

Demikian Rencana Usulan Kegiatan ini kami buat sebenar-benarnya.

Mengetahui/Menyetujui

Tim Teknis Kabupaten/Kota,

………………….……….….

Fasilitator

………………………….

Ketua Kelompok Masyarakat,

……………………………..

Catatan: *) Dilengkapi dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB)

45

Lampiran 13: Formulir Berita Acara Penetapan Prioritas Kegiatan

Nama LKM/TPK/BKM :

Desa/Kelurahan/Kampung :

Kecamatan/Distrik :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Sesuai hasil kesepakatan rapat penentuan prioritas kegiatan yang telah dilakukan pada

tanggal...................................................... bulan................................ tahun dua ribu tigabelas

bertempat di ................................................................ maka dari daftar kegiatan yang

diusulkan oleh masyarakat disepakati beberapa prioritas usulan yang akan didanai dengan

Bantuan Desa Wisata PNPM Mandiri Pariwisata. Prioritas tersebut telah dipilih melalui forum

rembug warga yang difasilitasi oleh LKM/TPK/BKM dengan dihadiri oleh para pemangku

kepentingan di desa/kelurahan/kampung. Usulan prioritas kegiatan tersebut akan dilaksanakan

dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan PNPM Mandiri Pariwisata. Usulan prioritas

kegiatan yang disepakati tersebut adalah :

No Nama Kelompok Kegiatan

Usulan Anggaran

PNPM Mandiri Pariwisata

Swadaya Masyarakat Keterangan

1

2

3 Dst

Berita Acara Penetapan Prioritas Kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata

Tahun 2013

46

Demikian kesepakatan ini diambil untuk dijalankan sepenuhnya dengan penuh tanggung

jawab.

………………..……….,……………….…………..…….2013


1………nama.....……….….…..( tanda tangan )

2……………………………..….( )

3………………………….….....( )

4………………………………. dst

47

Lampiran 14: Contoh Format Rencana Program Jangka Menengah (RPJM)Desa/Kelurahan/Kampung

DESA/KELURAHAN /KAMPUNG : ……………………………….KECAMATAN /DISTRIK : ……………………………….

KABUPATEN /KOTA : ……………………………….PROVINSI : ……………………………….

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan

C. Proses Penyusunan

BAB II PROFIL KEPARIWISATAAN DESA/KELURAHAN/KAMPUNGA. Profil Umum Desa/Kelurahan/Kampung

B. Potensi Wisata

B.1. Daya Tarik Wisata Alam

B.2. Daya Tarik Wisata Budaya dan Kerajinan

B.3. Dukungan Terhadap Desa Wisata Lain

B.4. Dukungan Terhadap Industri Pariwisata

C. Sarana Prasarana Kepariwisataan

D. Kegiatan Perekonomian Masyarakat di Bidang PariwisataBAB III PROFIL LKM/TPK/BKM

A. Profil Singkat LKM/TPK/BKM

B. Struktur Organisasi LKM/TPK/BKM

BAB IV VISI DAN MISI DESA/KELURAHAN/KAMPUNG

BAB V IDENTIFIKASI MASALAH PARIWISATA

A. Masalah

B. Penyebab

BAB VI ANALISIS POTENSI PARIWISATA DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN

PARIWISATA

PROGRAM JANGKA MENENGAH PEMBANGUNAN PARIWISATA DESA PNPM MANDIRI PARIWISATA

48

BAB VII MATRIKS PERSOALAN KEMISKINAN DAN PENENTUAN PRIORITAS

KEGIATAN

No

Jlm warga miskin yang

bergerak di bidang usaha

pariwisata

Persoalan

Kajian Analisis Prioritas

Prioritas Penyelesaian

Simpul Masalah

(apabila masalah tersebut

dipecahkan, maka ada beberapa

masalah lain yang

terpecahkan)

Kemendesakan

(apabila masalah tersebut tidak dipecahkan maka akan

menyebabkan masalah lain yang gawat )

Dampak

(berapa banyak warga miskin yang

terkena dampak masalah)

Jml

1 2 3 4 5 6 7 8

BAB VIII RENCANA JANGKA MENENGAH PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA

No Program Lokasi

Penerima Manfaat Perkiraan

Biaya Pelaksana Penanggung Jawab

Sumber Daya Waktu

L P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

49

BAB IX PRIORITAS PROGRAM

No Program Rincian Kegiatan 2011 Penanggung

Jawab

Sumber Dana Jumlah Penerima Manfaat

PNPM Mandiri

PariwisataSwadaya Sumber

Lain Langsung Tidak langsung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BAB X PENUTUP

Daftar Lampiran :

1. Hasil pendataan penduduk miskin terbaru.

2. Daftar nama dan anggota kelompok yang telah dibentuk.

50

Lampiran 15: Sampul Dokumen Pencairan

PNPM MANDIRI PARIWISATA

TAHUN 2013

Desa/Kelurahan/Kampung : ……………………………

Kecamatan/Distrik : ……………………………

Kabupaten/Kota : ……………………………

Provinsi : ……………………………

Pagu Anggaran : ……………………………

51

Lampiran 16: Daftar Isi berkas pencairan

DAFTAR ISI

hal

Sampul …………………………………………………………………………….………..

Daftar Isi …………………………………………………………………………………....

Lembar Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pencairan ……………………….

Rekapitulasi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) ………………………………………

Rincian Anggaran Biaya (RAB) ………………………………………………………...

Surat Perjanjian Kerjasama ………………………………………………………………

Kuitansi ……………………………………………………………………………………..

Fotocopy buku rekening Bank ………………………………………………………….

Surat Keterangan Rekening Aktif dari Bank penerbit rekening

LKM/TPK/BKM ……………………………………………………………………………..

Surat Keputusan Penetapan Kelompok Sasaran Penerima PNPM Mandiri Pariwisata

oleh Tim Teknis atau pejabat yang berwenang ………………………………………..

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

…...

52

Lampiran 17: Lembar Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pencairan

LEMBAR PEMERIKSAANKELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN

BANTUAN DESA WISATA

Desa /Kelurahan/Kampung : ……………………………..Kecamatan/Distrik

Kabupaten/Kota Provinsi

: ……………………………..: ……………………………..: ……………………………..

No. Uraian

Pemeriksaan Isi Dokumen Pencairan PENJELASAN

dan REKOMENDASIADA TIDAK

ADALayak Kurang Salah1 Sampul2 Kata Pengantar3 Daftar Isi4 RPJM Desa/Kelurahan/Kampung

5 Berita Acara Penetapan Prioritas Kegiatan

6 RUK yang disahkan

7 Rekapitulasi RUK

8 Surat Perjanjian Kerjasama9 Kuitansi

10 Fotocopy Buku Rekening LKM

11 Surat Rekomendasi dari Bank Penerbit Rekening LKM

12 Surat Keputusan Tim Teknis/Kepala Dinas/Pejabat

13 - Foto Desa Wisata - Foto Sosialisasi dan Musyawarah

(1 keping CD)

14 Absensi Musyawarah

Kesimpulan Pemeriksaan: Bahwa dokumen tersebut telah :

A. MEMENUHI SYARAT

B. BELUM MEMENUHI SYARAT

Diperiksa di…………………………, tanggal ...........................................

Diperiksa Oleh

No Nama Jabatan Tanda Tangan1 Fasilitator2 LKM/TPK/BKM

3 Tim Teknis Kab./Kota

53

Lampiran 18: Format Rekapitulasi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok

LKM/TPK/BKM : …………………………..

Desa/Kelurahan/Kampung : …………………………..

Kecamatan/Distrik : …………………………..

Kabupaten/Kota : …………………………..

Provinsi : …………………………..

REKAPITULASI RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK

No. Kegiatan Jumlah Biaya (Rupiah)

1 2 31.2.3.

Dst.Jumlah *)

……..………,……………….……... 2013

Mengetahui/Menyetujui,

Tim Teknis Kabupaten/Kota,

…………………………….….

Fasilitator

………………………….

Ketua LKM/TPK/BKM,

……………………………

Pejabat Pembuat KomitmenPada Kegiatan Peningkatan

PNPM Mandiri Bidang Pariwisata

NIP. 19840618 200902 1 006ANDY WIDYANTA, SST. Par.

Catatan:*) Sesuai dengan anggaran PNPM Mandiri Pariwisata

54

Lampiran 19: Contoh Format Rincian Anggaran Biaya (RAB)

Rincian Anggaran Biaya (RAB)

LKM/TPK/BKM : …………………………..

Desa/Kelurahan/Kampung : …………………………..

Kecamatan/Distrik : …………………………..

Kabupaten/Kota : …………………………..

Provinsi : …………………………..

No. Uraian (Kegiatan/Rincian Barang)

PerhitunganVolume Harga

Satuan(Rp.)

Jumlah (Rp.)Banyak

barangSatuan

(buah/rim/dll)

1.

2.

…

JUMLAH

..................................., ..................................2013

.................................................

.................................................

55

Lampiran 20: Format Surat Perjanjian Kerjasama (Copy 1)

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFDIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 17 TEL. (021) FAX. (021)JAKARTA 10110 3838265-68 (HUNTING) 3860934

Nomor :

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Pada hari ini,……..…..……… tanggal………………..…………..……. bulan……….……….…tahun dua ribu tigabelas, bertempat di Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Andy Widyanta, SST.Par.NIP : 19840618 200902 1 006Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Kegiatan Peningkatan PNPM Mandiri Bidang PariwisataAlamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatifberdasarkan Surat Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: KM.137/KP.110/MPEK/2012 tanggal 19 Desember 2012, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : ………………….........Jabatan : Ketua LKM/TPK/BKM……………………………..

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LKM/TPK/BKM………..………………… yang berkedudukan di Desa/Kelurahan/Kampung ………..………………………………..Kecamatan/Distrik …….……………..…………, Kabupaten/Kota …….…………………. yangselanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial kepada kelompok masyarakat di desa wisata, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1DASAR PELAKSANAAN

1. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004;

56

2. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012tanggal 27 Januari 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah;

6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 Nomor 040.05.1.902693/2013, tanggal 5 Desember 2012;

7. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM.137/KP.110/MPEK/2012tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Anggaran Tahun 2013 Pada Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata;

9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.20/OT.001/M.PEK/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Penyesuaian Nomenklatur Pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;

10. Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Nomor: 02/KEP/DPDP/I/2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Kegiatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun Anggaran 2013;

Pasal 2LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Langsung Masyarakat/Bantuan Desa Wisata dalam bentuk dana bantuan sosial kepada kelompok masyarakat di desa/kelurahan/kampungsasaran tersebut sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) sebagaimana terlampir.

Pasal 3SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana bantuan sosial kepada kelompok masyarakat di desa wisata yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: 040.05.1.902693/2013 Tanggal 5 Desember 2012.

2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp. …………………….(terbilang……………….……………………………..)

57

Pasal 4PEMBAYARAN

Pembayaran Dana Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat di Desa Wisata dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melaluiPejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV, dengan cara pembayaran langsung ke rekening kelompok masyarakat di desa wisata Desa/Kelurahan/Kampung …............................…… Kecamatan/Distrik….............…................ Kabupaten/Kota ..…….....................….. pada Bank ……….............…… No. Rek : .....……..............…………………

Pasal 5SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfataan dana bantuan sosial kepada kelompok masyarakat di desa/kelurahan/kampung sasaran sesuai dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak menghentikan bantuan sosial tahun berikutnya yang diterima PIHAK KEDUA.

Pasal 6PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.

2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.

Pasal 7FORCE MAJEURE

Jika timbul keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

58

Pasal 8P E N U T U P

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu oleh kedua pihak, serta perubahan-perubahan akan diatur dalam Perjanjian Tambahan atau Addendum yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA,

KETUA LKM/TPK/BKM,

………………………………………….

Jakarta,.........………..............… 2013

PIHAK PERTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMENPADA KEGIATAN PENINGKATAN PNPM

MANDIRI BIDANG PARIWISATA

Materai

Rp.6000,-


59

Lampiran 21: Format Surat Perjanjian Kerjasama (Copy 2)

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFDIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 17 TEL. (021) FAX. (021)JAKARTA 10110 3838265-68 (HUNTING) 3860934

Nomor :

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Pada hari ini,……..…..……… tanggal………………..…………..……. bulan……….……….…tahun dua ribu tigabelas, bertempat di Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

3. Nama : Andy Widyanta, SST.Par.NIP : 19840618 200902 1 006Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Kegiatan Peningkatan PNPM Mandiri Bidang PariwisataAlamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: KM.137/KP.110/MPEK/2012 tanggal 19 Desember 2012, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

4. Nama : ………………….........Jabatan : Ketua LKM/TPK/BKM……………………………..

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LKM/TPK/BKM………..………………… yang berkedudukan di Desa/Kelurahan/Kampung ………..………………………………..Kecamatan/Distrik …….……………..…………, Kabupaten/Kota …….…………………. yangselanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial kepada kelompok masyarakat di desa wisata, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1DASAR PELAKSANAAN

1. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004;

60

2. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012tanggal 27 Januari 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah;

6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 Nomor 040.05.1.902693/2013, tanggal 5 Desember 2012;

7. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM.137/KP.110/MPEK/2012tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Anggaran Tahun 2013 Pada Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata;

9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.20/OT.001/M.PEK/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Penyesuaian Nomenklatur Pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;

10. Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Nomor: 02/KEP/DPDP/I/2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Kegiatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun Anggaran 2013;

Pasal 2LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Langsung Masyarakat/Bantuan Desa Wisata dalam bentuk dana bantuan sosial kepada kelompok masyarakat di desa/kelurahan/kampungsasaran tersebut sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) sebagaimana terlampir.

Pasal 3SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana bantuan sosial kepada kelompok masyarakat di desa wisata yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: 040.05.1.902693/2013 Tanggal 5 Desember 2012.

2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp. ……………………. (terbilang……………….……………………………..)

61

Pasal 4PEMBAYARAN

Pembayaran Dana Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat di Desa Wisata dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melaluiPejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV, dengan cara pembayaran langsung ke rekening kelompok masyarakat di desa wisata Desa/Kelurahan/Kampung …............................…… Kecamatan/Distrik….............…................ Kabupaten/Kota ..…….....................….. pada Bank ……….............…… No. Rek : .....……..............…………………

Pasal 5SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfataan dana bantuan sosial kepada kelompok masyarakat di desa/kelurahan/kampung sasaran sesuai dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak menghentikan bantuan sosial tahun berikutnya yang diterima PIHAK KEDUA.

Pasal 6PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.

2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.

Pasal 7FORCE MAJEURE

Jika timbul keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

62

Pasal 8P E N U T U P

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu oleh kedua pihak, serta perubahan-perubahan akan diatur dalam Perjanjian Tambahan atau Addendum yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA,

KETUA LKM/TPK/BKM,

Materai

Rp.6000,-

………………………………………….

Jakarta,.........………..............… 2013

PIHAK PERTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMENPADA KEGIATAN PENINGKATAN PNPM

MANDIRI BIDANG PARIWISATA


63

Lampiran 22: Format Kuitansi

TA :Nomor Bukti :MAK :

No. : ……….............................................………….

KUITANSI

Telah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kegiatan Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata

Uang sebesar(terbilang)

:

Untuk pembayaran : Dana Bantuan Desa Wisata kepada Kelompok Masyarakat Desa Wisata di Desa/Kelurahan/Kampung…..……………………………………….Kecamatan/Distrik.....…………………………………………………Kabupaten/Kota ……….…………………………………………......Sesuai Surat Perjanjian KerjasamaNomor:.................................................... tanggal…...............……

Bendahara Pengeluaran,

NIP. 19860517 200802 2 001ANI WIDIYASTUTI, SE

………………………,………………….2013

Yang menerima,Ketua LKM/TPK/BKM,

MateraiRp 6.000,-

………………….………………….

MENGETAHUI/MENYETUJUI,

Pejabat Pembuat KomitmenPada Kegiatan Peningkatan

PNPM Mandiri Bidang Pariwisata

NIP. 19840618 200902 1 006ANDY WIDYANTA, SST.Par.

Rp. ………………………………

64

Lampiran 23: Contoh Surat Keterangan Rekening Aktif dari Bank

PT. BANK ...............................................Unit / Cabang ....................

Alamat: Telp./ Fax:

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....................................................................

Jabatan : ...................................................................

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nomor Rekening : .................................................................

Bank : .................................................................

Cabang/Unit : .................................................................

Nama Pemilik : .................................................................

(sesuai yang tertulis di buku rekening)

Alamat : .................................................................

.................................................................

statusnya adalah rekening AKTIF dan dapat dipergunakan untuk transaksi penarikan maupun pengiriman.

.............................., ........................................2013

PT. BANK ..............................................................Unit/Cabang ....................................

.........................................

.........................................

(Tandatangan, nama terang, jabatan, dan cap basah bank)

65

Lampiran 24: Contoh SK Penetapan Kelompok Sasaran PNPM Mandiri Pariwisata

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ......................DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Alamat:........................ TELP. ..................... FAX......................

KEPUTUSANTIM TEKNIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN/KOTA ………………………….

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK SASARAN PENERIMA PNPM MANDIRI PARIWISATATAHUN 2013

TIM TEKNIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN/KOTA …………………………

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan pariwisata di desa wisata, maka di Kabupaten/Kota ……….. dilaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata;

b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata dipandang perlu untuk menetapkan kelompok-kelompok masyarakat di desa wisata sebagai kelompok sasaran penerima PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2013.


2. Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2013



Menetapkan : KEPUTUSAN TIM TEKNIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN/KOTA ………….…………. TENTANG PENETAPAN KELOMPOK SASARAN PENERIMA PNPM MANDIRI

66

PARIWISATA TAHUN 2013

KESATU : Menetapkan Kelompok Sasaran Penerima PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Kelompok Sasaran Penerima PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2013sebagaimana disebutkan dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:a. Menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) sesuai hasil

musyawarah / rembug warga b. Mengajukan RUK beserta berkas pencairan sesuai Petunjuk

Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pariwisata kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setelah diverifikasi oleh fasilitator dan tim teknis Kabupaten/Kota…………………………………….

c. Melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata sesuai RUK.d. Membuat laporan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata sesuai

dengan PTO PNPM Mandiri Pariwisata.

KETIGA : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



TIM TEKNIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ATAU SKPD YANG MENANGANI BIDANG

PARIWISATA KABUPATEN/KOTA ……………………………….

……………………………….

1. Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata;SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi ………………..;3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota ………;4. Tim Teknis Provinsi;5. A r s i p.

67

LAMPIRAN : KEPUTUSAN TIM TEKNIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATAKABUPATEN/KOTA ………………………….

NOMOR : …………………………………………………….TANGGAL : …………………………………………………….

PENETAPAN KELOMPOK SASARAN PENERIMA PNPM MANDIRI PARIWISATATAHUN 2013

DESA/KELURAHAN/KAMPUNG : ...........................................................KECAMATAN/DISTRIK : ...........................................................KABUPATEN/KOTA : ...........................................................PROVINSI : ...........................................................

No. Nama Kelompok Keterangan / Bidang Kegiatan

Penerima Manfaat

Nama Anggota Kelompok L/P

1.

2.

Ketua :Wakil Ketua :Sekretaris :Bendahara :Anggota :1. .....................................................2. .....................................................3. Dst.

Ketua :Wakil Ketua :Sekretaris :Bendahara :Anggota :1. .....................................................2. .....................................................3. Dst.

......................, ..................................2013

Mengetahui Kepala Desa/Lurah/Kepala Kampung Koordinator LKM/TPK/BKM Ketua Kelompok

........................................... ................................................

Keterangan:L : Laki-laki P : Perempuan

68

Lampiran 25: Contoh Papan Informasi

PNPM MANDIRI PARIWISATA TAHUN 2013

69

Lam

pira

n 26

:For

mul

irLa

pora

n Pe

laks

anaa

n K

egia

tan

LAPO

RAN

PEL

AKSA

NA

AN K

EGIA

TAN

PNPM

MAN

DIR

I PAR

IWIS

ATA

TAH

UN

201

3

DES

A/K

ELU

RAH

AN/K

AM

PUN

G:.

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....

KEC

AMAT

AN/D

ISTR

IK:.

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....

KAB

UPA

TEN

/KO

TA:.

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....

PRO

VIN

SI

:....

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

No

Nam

a ke

giat

anU

raia

nPo

tens

i Pe

ngem

bang

anK

enda

la /

Mas

alah

ya

ng D

ihad

api

Ren

cana

Ti

ndak

lanj

ut

Pene

rima

Man

faat

Bia

yaN

ama

Kel

ompo

kL

P

Jum

lah

Biay

a:

PNPM

Man

diri

Pariw

isat

a :

Rp.

.....

......

.....

Swad

aya

Mas

yara

kat:

Rp.

.....

......

......

......

......

......

....,

....

......

......

......

......

......

2013

Men

geta

hui K

epal

a D

esa/

Lura

h/Ke

pala

Kam

pung

Koor

dina

tor

LKM

/TPK

/BKM

Ke

tua

Kelo

mpo

k

......

......

......

......

......

......

......

...

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

..Ke

tera

ngan

:L

: Lak

i-lak

i (ju

mla

h or

ang)

P: P

erem

puan

(jum

lah

oran

g)La

pora

n di

leng

kapi

den

gan

foto

pel

aksa

naan

rem

bug

war

ga, f

oto

pela

ksan

aan

kegi

atan

,ser

ta la

pora

n ke

uang

an d

an n

ota-

nota

bel

anja

70

Lam

pira

n 27

: Lem

bar M

onito

ring

dan

Eval

uasi

PN

PM M

andi

ri Pa

riwis

ata

MO

NIT

OR

ING

DAN

EVA

LUAS

I PN

PM M

AND

IRI P

ARIW

ISAT

A TA

HU

N 2

013

Des

a/K

elur

ahan

/Kam

pung

:…

……

……

……

……

……

……

……

….

Kec

amat

an/D

istr

ik

:……

……

……

……

……

……

……

……

.K

abup

aten

/Kot

a

:……

……

……

……

……

……

……

……

.Pr

ovin

si

:…

……

……

……

……

……

……

……

….

NO

PRO

SES/

KEG

IATA

NSU

MB

ER D

ATA

DAN

INFO

RM

ASI

FAK

TA L

APA

NG

AN/P

ENJE

LASA

N

NAR

ASU

MB

ER

ILE

MB

AGA

KES

WAD

AYA

AN

MA

SYAR

AKA

T (N

aras

umbe

r : K

ETU

A LK

M/T

PK/B

KM

)

1Ap

a sa

ja P

enge

tahu

an d

an In

form

asi y

ang

dike

tahu

i ole

h LK

M/T

PK/B

KM

men

gena

i PN

PM M

andi

ri Pa

riwis

ata?

Pedo

man

Pro

gram

Nas

iona

l Pem

berd

ayaa

n M

asya

raka

t (PN

PM) M

andi

ri Pa

riwis

ata

dan

Petu

njuk

Tek

nis

Ope

rasi

onal

(PTO

) Pe

laks

anaa

n PN

PM M

andi

ri Pa

riwis

ata

2Ke

giat

an y

ang

dila

ksan

akan

ole

h LK

M/T

PK/B

KM te

rkai

t PN

PM M

andi

ri Pa

riwis

ata

Petu

njuk

Tek

nis

Ope

rasi

onal

(PTO

) Pe

laks

anaa

n PN

PM M

andi

ri Pa

riwis

ata

3In

tegr

asi y

ang

terja

di d

alam

LKM

/TPK

/BKM

de

ngan

keh

adira

n PN

PM M

andi

ri Pa

riwis

ata

Inte

gras

i pad

a du

a ha

l: (1

) Usu

lan

Prog

ram

da

n (2

) Kel

emba

gaan

Mas

yara

kat (

LKM

)

IIPR

OSE

S PE

NYU

SUN

AN U

SULA

N K

EGIA

TAN

(Nar

asum

ber:

Ket

ua L

KM

/TPK

/BK

M a

tau

Fasi

litat

or)

1Pr

oses

apa

saj

a ya

ng d

ilaku

kan

dala

m

peny

usun

an U

sula

n Ke

giat

an?

Jela

skan

ta

hapa

nnya

.

Petu

njuk

Tek

nis

Ope

rasi

onal

(PTO

) Pe

laks

anaa

n PN

PM M

andi

ri Pa

riwis

ata

2Ke

ndal

a ap

a sa

ja y

ang

diha

dapi

dal

am p

rose

s pe

nyus

unan

Usu

lan

Kegi

atan

?

3Ba

gaim

ana

pros

es p

enen

tuan

prio

ritas

Usu

lan

Kegi

atan

?

71

IIIIM

PLEM

ENTA

SI K

EGIA

TAN

(Nar

asum

ber:

Ket

ua K

elom

pok/

Fasi

litat

or)

1Ap

a sa

ja k

egia

tan

yang

dija

lank

an?

2Be

rapa

per

sen

dana

ters

erap

dar

i mas

ing-

mas

ing

kegi

atan

?

3Be

rapa

per

sen

dana

ters

erap

dar

i tot

al

Bant

uan

Des

a W

isat

a?

IV

DA

MPA

K (N

aras

umbe

r: K

etua

LK

M/T

PK/B

KM

dan

/ata

u M

asin

g-m

asin

g K

etua

Kel

ompo

k)

1Be

rapa

Kel

ompo

k M

asya

raka

t yan

g te

rben

tuk

dan

bera

pa a

nggo

ta s

elur

uhny

a?

2Be

rapa

jum

lah

war

ga m

iski

n ya

ng te

rliba

t da

lam

keg

iata

n PN

PM M

andi

ri Pa

riwis

ata?

3Ap

a H

asil

dari

mas

ing-

mas

ing

kegi

atan

yan

g di

laks

anak

an?

4Ap

a pe

ngar

uh d

ari m

asin

g-m

asin

g ke

giat

anya

ng d

ilaks

anak

an?

VPE

RAN

FAS

ILIT

ATO

R (N

aras

umbe

r:K

etua

Kel

ompo

k/K

etua

LK

M/T

PK/B

KM

)

1Ap

a sa

ja p

eran

fasi

litat

or d

alam

pro

ses

kegi

atan

PN

PM M

andi

ri Pa

riwis

ata?

2M

enur

ut A

nda

dari

apa

yang

dija

lank

an o

leh

Fasi

litat

or, a

daka

h ya

ng k

uran

g, h

arus

di

perb

aiki

ata

upun

dita

mba

h? J

elas

kan!

VIEV

ALU

ASI

1Ke

sim

pula

n

2Sa

ran

dan

Rek

omen

dasi

72

Halaman ini sengaja dikosongkan

Pto pnpm pariwisata 2013

Documents