PTN BHMN Dan Pergeseran PTN Dari Public Goods Ke Private Goods

PTN BHMN dan Pergeseran dari Public ke Private Goods

Kelompok 3:1. Andistya Oktaning .L (0910210022)2. Windy Septya A.P(0910213127)3. Tria Anindya .K (0910210090)4. Matelda Fabriana(0910213096)5. Muhammad Zamroni (0910213105)6. Radhitya Widyasworo (0910213113)

Latar Belakang

PTN BHMN

Proses pembangunan

masyarakat madani yang lebih demokratis

Meningkatkan Kemampuan PTN bersaing secara

global

Perubahan status hukumnya dari

keadaan sekarangPentingnya otonomi

dan akuntabilitas pengelolaan yang

lebih luasPP No. 61 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi

Sebagai Badan Hukum

Institusi yang menegakkan prinsip non-excludable (menjamin akses bagi seluruh lapisan masyarakat) dan menyelenggarakan kompetisi yang benar-benar sehat hanya dalam hal akademis dan kapasitas pribadi untuk “menyaring” mereka yang ingin menikmati jasanya. Hal inilah yang kemudian menjadikan citra PTN di negara manapun sebagai institusi yang harus secara ekonomis mampu terjangkau oleh seluruh masyarakat sekaligus memiliki iklim kompetisi akademik yang sehat

PTN – Public Goods

Non Exclusive adalah jika tidak mungkin atau mahal sekali untuk dapat mengkhususkan manfaat suatu barang khusus barang orang tertentu

Non Rivalryadalah barang yang dapat dikonsumsi bersamaan pada waktu yang sama, tanpa saling meniadakan manfaat.

Public Goods

Public goods adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut.

Sifat Sifat

Undang – Undang Terkait Pendidikan Tinggi Sebagai Public Goods di Indonesia

“Bagi bangsa dan negara Indonesia, pentingnya arti pendidikan telah dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa salah satu

tujuan penyelenggaraan negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini kemudian dijabarkan lagi dalam Batang Tubuh

UUD 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Semua pemikiran ini jelas mengarah pada

pemahaman bahwa pendidikan harus diperlakukan sebagai public goods. Pemahaman ini merupakan pemahaman global yang sepertinya dianut oleh

semua negara.”

1. Tingginya biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi menyebabkan tidak semua finansialnya bisa tercover oleh pemerintah

2. Ditujukan bagi orang – orang yang terpilih dimaksudkan untuk membentuk suatu komunitas kaum intelektual.

3. Adanya kelangkaan atau keterbatasan kapasitas lembaga perguruan tinggi dalam menampung mahasiswa. Dua hal ini kemudian menimbulkan sifat rivalrous consumption dalam pendidikan tinggi.

4. Pendidikan tinggi sebagai public goods kurang menunjang peningkatan mutu dan kualitas institusi hal ini dibuktikan dengan tingginya tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi

Kegagalan Penempatan Pendidikan Tinggi Sebagai Public Goods

Potret Pengangguran Lulusan Perguruan Tinggi

o Penetapan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) yang dimulai pada tahun 2000 adalah awal transformasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi perguruan tinggi otonom.

o Otonomi perguruan tinggi telah memberikan kesempatan yang berharga bagi PT BHMN untuk melakukan pembelajaran (lesson learned) yang panjang dalam melaksanakan transformasi di bidang akademik dan non-akademik.

o PTN berstatus BHMN rata – rata menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat meng-exclude sebagian masyarakat untuk dapat menikmati pendidikan tinggi hal ini dibuktikan dengan mahalnya uang masuk dan SPP Proporsional mahasiswa di PTN BHMN tersebut meskipun mereka diterima melalui jalur PSB/PMDK dan SNMPTN.

PTN BHMN – Public – Private Goods

Exclusive adalah konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan(biasanya harga), dan mereka yang tidak membayar/tidak memenuhi syarat dikecualikan dari akses untuk mendapatkan barang tersebut.

Rivalryadalah konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa.

Private Goods

Private goods adalah barang yang yang secara tipikal diperoleh melalui mekanisme pasar biasanya diadakan untuk mencari profit atau laba.

Sifat Sifat

Daftar PTN BHMN di Indonesia

No PTN BHMN Peraturan Pemerintah

1 UI No. 152/ 2000

2 UGM No. 153/ 2000

3 IPB No.154/ 2000

4 ITB No.155/ 2000

5 USU No. 56/ 2003

6 UPI No. 6/ 2004

7 UNAIR No. 30/ 2006

Pengaturan SPP PTN BHMN

Permasalahan utama pembiayaan di PTN BHMN yang dirasakan mahasiswa adalah tingginya biaya kuliah sehingga angka partisipasi pendidikan di Indonesia masih terbilang rendah, sementara SPP tunggal sama sekali tidak menjamin akan membuat biaya kuliah menjadi terjangkau. Ketika SPP tunggal dianggap menjadi solusi pembiayaan pendidikan di PTN BHMN maka keterjangkauan biaya bagi kaum miskin semakin sulit

PTN BHMN instansi pendidikan tinggi di lingkungan pemerintah yang mengedepankan otonomi dan akuntabilitas terutama dalam pendanaan dimana aksesnya bagi masyarakat mulai tertuju profit namun hal ini juga dibarengi dengan peningkatan kualitas PTN tersebut.

PTN BLU instansi pendidikan tinggi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari (prinsip efisiensi dan produktivitas). Pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek praktek bisnis yang sehat ‐guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perbedaan PTN BHMN – PTN BLU

Peta Pendanaan PTN BHMN – PTN BLU

PTN BHMN PTN BLU

Dana Masyarakat PTN BHMN dan Korelasinya Terhadap Peringkat di Indonesia 2011 (4ICU)

1. UI (Rp1,08 T) 2. UGM (Rp0,92 T) 3. ITB (Rp0,41 T) 4. IPB (Rp0,32 T) 5. UNAIR (Rp0,31 T)6. USU (Rp0,29 T) 7. UPI (Rp0,24 T)

Total (Rp3,58 T)

Peringkat 2 di IndonesiaPeringkat 3 di IndonesiaPeringkat 1 di IndonesiaPeringkat 12 di IndonesiaPeringkat 18 di IndonesiaPeringkat 6 di IndonesiaPeringkat 9 di Indonesia

Gonjang-ganjing pemberian gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa) kepada Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Azis al-Saud pada 21 Agustus 2011.

Gonjang-ganjing masalah tata kelola Universitas Indonesia akhirnya sampai ke Senayan juga. Pada 7 September sejumlah dosen, anggota Badan Eksekutif Mahasiswa, dan alumni UI melakukan dengar pendapat dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat mengenai persoalan tata kelola di UI yang dirasakan tidak transparan serta tidak akuntabel

Tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan UI sehingga banyak yang tidak tahu ke mana larinya uang kuliah di UI yang amat mahal itu. Kenyataannya banyak dosen yang gajinya terlambat dibayar, atau bahkan tidak dibayar, dan pekerja kebersihan di UI hanya dibayar Rp 500-600 ribu per bulan, jauh di bawah upah minimum regional Depok yang sekitar Rp 900 ribu.

Persoalan lain adalah pengelolaan keuangan yang disentralisasi di universitas sehingga sering menghambat kegiatan di tingkat fakultas akibat birokrasinya yang berbelit-belit.

Studi Kasus: UI Sebuah Cermin Kegagalan PTN BHMN Dalam Otonomi dan Akuntabilitas

Desain kelembagaannya keliru. Pada saat masih dalam bentuk PTN BLU, rektor dipilih oleh Senat Universitas, yang merupakan kumpulan guru besar. Dengan sendirinya, rektor sangat hormat dan hati-hati dalam menghadapi Senat Universitas. Dan karena pemilih rektor sehari-hari ada di kampus, sepak terjang rektor terpantau terus, sehingga penyelewengan mudah terdeteksi.

Tapi setelah menjadi PTN BHMN, pemilih rektor adalah Majelis Wali Amanah (MWA), yang anggotanya terdiri atas perwakilan Menteri Pendidikan, Senat Akademik Universitas (SAU), tokoh masyarakat, karyawan universitas, mahasiswa, dan rektor. Tokoh masyarakat sering dipilih dari kalangan pengusaha, mereka yang mempunyai akses kapital, dengan suara dominan tetap ada pada Menteri Pendidikan (35 persen). Adapun mahasiswa hanya satu orang, sekadar untuk pelengkap.

Dengan keanggotaan MWA yang beragam latar belakangnya itu, rektor yang cerdik, melalui lobi-lobinya, dapat melakukan manuver untuk memperlemah fungsi MWA, sehingga fungsi kontrol MWA tidak ada lagi. Rektor bisa tidak takut/hormat kepada SAU dan Dewan Guru Besar (DGB) karena mereka bukan pemilih rektor langsung; suaranya tidak signifikan. Pada bentuk PTN BLU, rektor amat hormat kepada Senat Universitas.

Penyebab Kegagalan Otonomi dan Akuntabilitas UI

1. Privatisasi PTN dalam bentuk BHMN ternyata gagal mewujudkan otonomi kampus yang sehat, demokratis, transparan, dan akuntabel.

2. Menutup akses orang miskin masuk perguruan tinggi (negeri) terkemuka. Karena sudah terbukti gagal, kembalikan PT BHMN ke bentuk PTN seperti semula.

3. Agar PTN memiliki otonomi dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, perlu dukungan Undang-Undang Keuangan yang ramah terhadap layanan publik, bukan dengan mengubah PTN menjadi bentuk lain.

4. PTN BHMN dan perguruan-perguruan tinggi negeri membutuhkan UU Keuangan yang fleksibel terhadap pelayanan publik. Belum ada bukti empiris bahwa perubahan bentuk PTN menjadi PT BHMN menjadikan tata kelola PTN BHMN lebih baik, dan akses masyarakat menjadi lebih luas. Yang ada justru sebaliknya, keduanya menjadi lebih buruk.

Pelajaran dari Kegagalan UI Sebagai PTN BHMN

1. Disahkannya PP No. 66/2010 tentang perubahan atas PP No. 17/2010. Hal ini dijelaskan pada Pasal 58F ayat (1), bahwa tata kelola mengacu pada tata kelola PTN tanpa menyebutkan adanya organ MWA sebagaimana yang telah dimiliki oleh PT BHMN. Lebih lanjut, ayat (2) menyebutkan bahwa kewenangan otonomi meliputi manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana. Pengelolaan keuangan PT BHMN mengikuti pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 220B dimana sebelumnya dikelola secara mandiri. Sementara itu, Pasal 220C menjelaskan PT BHMN yang telah memperoleh pemisahan kekayaan negara wajib menyelesaikan pengalihan kekayaan negara kepada Menteri.

2. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 ini juga mengatur secara kaku sistem penerimaan mahasiswa baru program sarjana yaitu dilakukan melalui pola penerimaan secara nasional paling sedikit 60% dari jumlah peserta didik baru yang diterima untuk setiap program studi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 53B ayat (1). Pola penerimaan secara nasional tersebut tidak termasuk penerimaan mahasiswa melalui penelusuran minat dan bakat atau bentuk lain yang sejenis sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2).

3. Masa transisi bagi PT BHMN untuk menyesuaikan pengelolaannya terhadap PP No. 66/2010 merupakan babak kedua perjuangan PT BHMN setelah transformasi otonomi

Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kegagalan PTN BHMN

o Status BHMN yang disandang oleh beberapa PTN di Indonesia adalah status yang diberikan untuk memberikan otonomi lebih luas bagi penyelenggara PTN tersebut dalam menyelenggarakan sebuah pendidikan tinggi yang lebih berkualitas. Status ini sama sekali bukan berarti bahwa pendidikan tinggi di PTN tersebut kemudian dapat diubah menjadi private goods. Justru, hal ini berarti sebuah tantangan lebih besar bagi PTN-PTN tadi untuk bisa menjaga nilai-nilai luhur sebuah pendidikan.

o Keberhasilan seluruh penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi suatu bangsa kemudian harus diukur dari seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh pendidikan tinggi (melalui perguruan tingginya) dalam pembangunan nasional dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa tersebut. Kontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara inilah yang kemudian dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat (publik), dan karena itu maka kontribusi ini akan menjadi sebuah faktor yang mengukuhkan posisi pendidikan tinggi sebagai sebuah public goods (karena manfaatnya harus dapat dirasakan oleh publik).

o Kembali dalam konteks penyelenggaraan pendidikan tinggi, apabila kemudian wacana yang dikembangkan tetap adalah mahalnya biaya pendidikan tinggi atau bahkan kembali mempertanyakan apakah pendidikan tinggi itu public atau private goods, maka mungkin itu hanya usaha-usaha mencari pembenaran sebagai kamuflase untuk menutupi ketidak-mampuan para penyelenggara negara dan institusi PTN.

Kesimpulan dan Saran