PT PP PROPERTI Tbk....... (satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh Rupiah). Saham hasil PMHMETD

PR

OS

PE

KT

US

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PP PROPERTI TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT PP PROPERTI Tbk.Kantor Pusat

Plaza PP – Wisma Subiyanto, Lantai 2Jl. Letjend TB Simatupang No. 57

Pasar Rebo, Jakarta 13760Telepon: 021 87792734Faksimili: 021 87792947

Website: www.pp-properti.comEmail: [email protected], [email protected]

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kegiatan Usaha UtamaBergerak Dalam Bidang Jasa, Pembangunan, dan Perdagangan

PENAWARAN UMUM TERBATAS DALAM RANGKAPENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”)

Perseroan menawarkan 5.498.047.883 (lima miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga) Saham Baru dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham atau sebesar 8,91% (delapan koma sembilan satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I ini. Setiap pemegang 1.000.000 (satu juta) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 April 2017 pukul 16.15 WIB berhak atas sebanyak 97.869 (sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp280 (dua ratus delapan puluh Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham.

Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari PMHMETD I ini adalah sebesar Rp1.539.453.407.240,- (satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh Rupiah). Saham hasil PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

PT PP (Persero) Tbk. selaku pemegang saham utama Perseroan melalui Surat Pernyataan tanggal 17 Februari 2017, telah menyatakan berkomitmen untuk mengambil saham yang diterbitkan Perseroan melalui pelaksanaan HMETD yang akan diperoleh berdasarkan porsi kepemilikan PT PP (Persero) Tbk.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, maka berdasarkan Perjanjian

Pembelian Siaga tanggal 16 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (“Pembeli Siaga”), Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham porsi publik tersebut dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 635.791.380 (enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh) saham untuk PT Bahana Sekuritas, sebanyak-banyaknya sebesar 655.057.785 (enam ratus lima puluh lima juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima) saham untuk PT Danareksa Sekuritas, dan sebanyak-banyaknya sebesar 635.791.380 (enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh) saham untuk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sisa saham yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PMHMETD I ini.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA SEJAK 11 APRIL 2017 SAMPAI DENGAN 18 APRIL 2017. PENCATATAN SAHAM BARU DALAM PMHMETD I INI AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 11 APRIL 2017. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 18 APRIL 2017 SEHINGGA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAMPEMEGANG SAHAM PUBLIK YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 8,91% (DELAPAN KOMA SEMBILAN SATU PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH KOMPETISI BISNIS. RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM PROSPEKTUS PADA BAB VI FAKTOR RISIKO.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PEMBELI SIAGA

PT Bahana Sekuritas(Terafiliasi)

PT Danareksa Sekuritas(Terafiliasi) PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2017

JADWALTanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) : 27 Januari 2017 Tanggal Distribusi Sertifikat Bukti HMETD : 10 April 2017Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD dari Otoritas Jasa Keuangan : 27 Maret 2017 Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek Indonesia : 11 April 2017Tanggal Terakhir Pencatatan (Recording Date) untuk memperoleh HMETD : 7 April 2017 Periode Perdagangan HMETD : 11 – 18 April 2017Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (Cum-Right) Periode Pendaftaran, Pembayaran, dan Pelaksanaan HMETD : 11 – 18 April 2017- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 4 April 2017 Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD : 13 – 21 April 2017- Pasar Tunai : 7 April 2017 Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan : 21 April 2017Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right) Tanggal Penjatahan : 25 April 2017- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 5 April 2017 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 26 April 2017- Pasar Tunai : 10 April 2017 Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga : 3 Mei 2017

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD I dalam rangka penerbitan HMETD kepada OJK di Jakarta melalui surat No. 136/EXT/PP-PPRO/2017 pada tanggal 21 Februari 2017, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No.32/2015”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No.33/2015”), yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 (selanjutnya disebut “UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini dalam rangka PMHMETD I bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD I ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD I ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PMHMETD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARANYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

Prospektus Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”)

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN iii

RINGKASAN viii

I. PENAWARAN UMUM 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS I 8

III. PERNYATAAN UTANG 9

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 17

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 21

VI. FAKTOR RISIKO 47

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN 54

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 55

A. Riwayat Singkat Perseroan 55B. Perkembangan Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan 57C. Struktur Organisasi 58D. Pengawasan dan Pengurusan Perseroan 58E. Sumber Daya Manusia 65F. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama Berbentuk Badan Hukum 68G. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak 73H. Hubungan Kepemilikan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan

Hukum 80I. Keterangan Tentang Transaksi dengan Pihak Afiliasi 82J. Asuransi 88K. Perjanjian Penting dan Ikatan Penting dengan Pihak Ketiga 93L. Perkara-perkara yang sedang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak 111M. Aset dengan nilai Material yang dikuasai oleh Perseroan 111N. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 113O. Kegiatan Usaha 113P. Keunggulan Kompetitif 116Q. Strategi Usaha 117R. Pelanggan dan Pemasok Perseroan 119S. Prospek Usaha 119T. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) 119U. Penghargaan 120V. Corporate Social Responsibility (CSR) 121


ii

IX. EKUITAS KONSOLIDASIAN 123

X. KEBIJAKAN DIVIDEN 124

XI. PERPAJAKAN 125

XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA 127

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 132

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM 134

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD 139

XVI. INFORMASI TAMBAHAN 140


iii

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

“Afiliasi” : berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat

kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari

pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih

anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik langsung maupun

tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung

maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

“Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.

”BAE” : berarti Biro Administrasi Efek dalam hal ini adalah PT BSR Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta.

“Bapepam dan LK” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sebelumnya dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal (“BAPEPAM”)) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dengan struktur organisasi terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal tiga puluh Desember dua ribu lima (30-12-2005) nomor 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang bertalian dengan perubahan terakhir dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal sebelas Oktober dua ribu sepuluh (11-10-2010), nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan.

“BEI atau Bursa Efek” : berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan telah dan akan dicatatkan.

“BNRI” : berarti Berita Negara Republik Indonesia.

“Dilusi” : berarti penurunan persentase kepemilikan saham sebagai akibat tidak dilaksanakannya hak atas Saham Baru.

“Direktur” : berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Prospektus ini.

“DPS” : berarti Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola oleh BAE yang berisikan seluruh nama pemegang saham Perseroan beserta kepemilikan mereka atas saham-saham Perseroan, termasuk keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.


iv

“Efek” : berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

“Entitas Anak” : berarti perusahaan-perusahaan yang: 1. pemilikan atas saham-sahamnya baik secara langsung maupun tidak

langsung dikuasai oleh Perseroan dalam jumlah setidaknya 50% dari total saham yang dikeluarkan dalam perusahaan yang bersangkutan, dan

2. yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

“Entitas Asosiasi” : berarti perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan paling sedikit 20% tetapi tidak lebih dari 50%, di mana laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

“FPPS” : berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

“FPPS Tambahan” : berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, dalam rangka PMHMETD I, yaitu formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I.

“Harga Pelaksanaan” : berarti harga yang ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan dalam PMHMETD I untuk melaksanakan haknya menjadi 1 Saham Baru, yaitu Rp280 (dua ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham.

“Hari Bursa” : berarti Hari di mana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.

“Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam 1 tahun sesuai dengan Gregorian Calender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.

“Hari Kerja” : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

“HMETD” : berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu suatu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.

“Komisaris” : berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Prospektus ini.

“Konfirmasi Tertulis” : berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.

“KSEI” : berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.


v

“Efek” : berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

“Entitas Anak” : berarti perusahaan-perusahaan yang: 1. pemilikan atas saham-sahamnya baik secara langsung maupun tidak

langsung dikuasai oleh Perseroan dalam jumlah setidaknya 50% dari total saham yang dikeluarkan dalam perusahaan yang bersangkutan, dan

2. yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

“Entitas Asosiasi” : berarti perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan paling sedikit 20% tetapi tidak lebih dari 50%, di mana laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

“FPPS” : berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

“FPPS Tambahan” : berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, dalam rangka PMHMETD I, yaitu formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I.

“Harga Pelaksanaan” : berarti harga yang ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan dalam PMHMETD I untuk melaksanakan haknya menjadi 1 Saham Baru, yaitu Rp280 (dua ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham.

“Hari Bursa” : berarti Hari di mana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.

“Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam 1 tahun sesuai dengan Gregorian Calender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.

“Hari Kerja” : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

“HMETD” : berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu suatu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.

“Komisaris” : berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Prospektus ini.

“Konfirmasi Tertulis” : berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.

“KSEI” : berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

“Masyarakat” : berarti perorangan maupun badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

“Kemenkumham” : berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

“Keterbukaan Informasi” : berarti Keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan (i) Peraturan No. IX.E.2; (ii) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan (iii) POJK No.32/2015.

“OJK” : berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.

“Pembeli Siaga” : Berarti Pembeli Sisa Saham, dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian, yang dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, yang masing-masing akan membeli Sisa Saham dengan porsi sebagai berikut PT Bahana Sekuritas sebesar 635.791.380 (enam ratus tiga puluh lima tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh) saham, PT Danareksa Sekuritas sebesar 655.057.785 (enam ratus lima puluh lima juta llima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima) saham dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebesar 635.791.380 (enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh) saham.

“Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.

“Pemegang Saham” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.

“Pemerintah” : berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

“PMHMETD I” : berarti kegiatan penawaran 5.498.047.883 (lima miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 1.000.000 (satu juta) saham lama yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) pada pukul 16.15 WIB mempunyai 97.869 (sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan Rp280 (dua ratus delapan puluh Rupiah).


vi

“Penitipan Kolektif” : berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan”

: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT PP Properti Tbk. No. 23 tanggal 16 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan BAE.

“Pernyataan Pendaftaran” : berarti pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembetulannya sesuai dengan POJK No.32/2015.

“Perseroan”

: berarti PT PP Properti Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

“Prospektus” : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan PMHMETD I sebagaimana diatur dalam POJK No.33/2015.

“Rekening Efek” : berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham, perusahaan efek dan Bank Kustodian.

“Rp atau Rupiah” : berarti Rupiah Indonesia yang merupakan mata uang yang sah dari negara Republik Indonesia.

“RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

“RUPSLB” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

“Saham Baru” : berarti Saham Biasa Atas Nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini, sebesar 5.498.047.883 (lima miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham.

“Saham Hasil Pelaksanaan HMETD”

: berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PMHMETD I yaitu sebesar 5.498.047.883 (lima miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga) Saham.

“Saham Lama” : berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

“Sertifikat Bukti HMETD” atau “SBHMETD”

: berarti surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham yang membuktikan HMETD, yang dapat diperdagangkan selama periode perdagangan.

“Surat Kolektif Saham” : berarti surat di mana pemegang saham mempunyai hak kolektif terhadap saham yang dimiliki.

“Tanggal Efektif” atau “Efektif”

: berarti tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan POJK No.32/2015.


vii

“Penitipan Kolektif” : berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan”

: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT PP Properti Tbk. No. 23 tanggal 16 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan BAE.

“Pernyataan Pendaftaran” : berarti pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembetulannya sesuai dengan POJK No.32/2015.

“Perseroan”

: berarti PT PP Properti Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

“Prospektus” : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan PMHMETD I sebagaimana diatur dalam POJK No.33/2015.

“Rekening Efek” : berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham, perusahaan efek dan Bank Kustodian.

“Rp atau Rupiah” : berarti Rupiah Indonesia yang merupakan mata uang yang sah dari negara Republik Indonesia.

“RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

“RUPSLB” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

“Saham Baru” : berarti Saham Biasa Atas Nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini, sebesar 5.498.047.883 (lima miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham.

“Saham Hasil Pelaksanaan HMETD”

: berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PMHMETD I yaitu sebesar 5.498.047.883 (lima miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga) Saham.

“Saham Lama” : berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

“Sertifikat Bukti HMETD” atau “SBHMETD”

: berarti surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham yang membuktikan HMETD, yang dapat diperdagangkan selama periode perdagangan.

“Surat Kolektif Saham” : berarti surat di mana pemegang saham mempunyai hak kolektif terhadap saham yang dimiliki.

“Tanggal Efektif” atau “Efektif”

: berarti tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan POJK No.32/2015.

“UUPM” : berarti Undang-undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“UUPT”

: berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.

Daftar Singkatan Nama

“APRO” : PT Aryan Pembangunan Perumahan Properti “GSN” : PT Gitanusa Sarana Niaga “HKM” : PT Hasta Kreasi Mandiri “JPRO” : PT Jababeka PP Properti “MCPS” : PT Mitracipta Polasarana “PGI” : PT Pancakarya Grahatama Indonesia “PJR” : PT Pembangunan Perumahan Properti Jababeka Residen “PPP” : PT Pekanbaru Permai Propertindo “PTPP” atau “PT PP (Persero) Tbk.

: PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

“SPRO” : PT Sentul PP Properti “WSS” : PT Wisma Seratus Sejahtera “YKKPP” : Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan


viii

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 1. Ringkasan tentang Perseroan Umum Perseroan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang merupakan hasil pemisahan dari Divisi Properti PT PP (Persero) Tbk. yang telah berdiri sejak tahun 1991 dan berkedudukan di Jakarta Timur. Perseroan didirikan dengan nama “PT PP Properti” sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PP Properti No. 18 tanggal 12 Desember 2013 juncto akta Perubahan Pendirian Perseroan Terbatas PT PP Properti No. 29 tanggal 17 Desember 2013, yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-04852.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 5 Februari 2014, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0008265.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 5 Februari 2014 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 13081, BNRI No. 47 tanggal 13 Juni 2014 (“Akta Pendirian”). Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan (i) Peraturan No. IX.J.1, (ii) POJK 32/2014 dan (iii) POJK 33/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT PP Properti No. 9 tanggal 6 Februari 2015, dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh (i) persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0002016.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0016305.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015; dan (ii) telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.03-0008148 dan No. AHU-AH.01.03-0008149 tanggal 6 Februari 2015, serta keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0016305.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015 (“Akta No. 9/2015”) juncto akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PP Properti Tbk No. 2 tanggal 5 Mei 2015 dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.03-0929659 tanggal 5 Mei 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3501114.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 5 Mei 2015. Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PP Properti Tbk. No. 19 tanggal 27 Januari 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0040165 tanggal 30 Januari 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0002016.AH.02. Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2017 (“Akta No. 19/2017”), yang mengubah ketentuan pasal 4 ayat (2) s/d (12), pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 anggaran dasar Perseroan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan memiliki 4 Entitas Anak yaitu GSN, HKM, WSS dan PJR, 3 Entitas Asosiasi yaitu JPRO, SPRO dan PPP serta penyertaan saham di 2 perusahaan yaitu PGI dan MCPS. Keterangan mengenai masing-masing Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan penyertaan saham yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No. Nama Perusahaan Kegiatan Usaha

Persentase Kepemilikan Perseroan

Kepemilikan Langsung / Tidak

Langsung Tahun

Penyertaan Status

1. GSN Bidang pembangunan, perdagangan, pertanian, pengangkutan, percetakan, perbengkelan, jasa.

99,99% Langsung 2013 Beroperasi

2. HKM

Bidang Pembangunan perumahan (real estate), Perdagangan, Perindustrian dan pertambangan, Peternakan, pertanian, perkebunan dan kehutanan serta jasa.


3. WSS Bidang kontraktor, pembangunan, perdagangan umum;

55% Langsung 2016 Beroperasi


ix

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 1. Ringkasan tentang Perseroan Umum Perseroan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang merupakan hasil pemisahan dari Divisi Properti PT PP (Persero) Tbk. yang telah berdiri sejak tahun 1991 dan berkedudukan di Jakarta Timur. Perseroan didirikan dengan nama “PT PP Properti” sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PP Properti No. 18 tanggal 12 Desember 2013 juncto akta Perubahan Pendirian Perseroan Terbatas PT PP Properti No. 29 tanggal 17 Desember 2013, yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-04852.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 5 Februari 2014, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0008265.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 5 Februari 2014 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 13081, BNRI No. 47 tanggal 13 Juni 2014 (“Akta Pendirian”). Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan (i) Peraturan No. IX.J.1, (ii) POJK 32/2014 dan (iii) POJK 33/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT PP Properti No. 9 tanggal 6 Februari 2015, dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh (i) persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0002016.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0016305.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015; dan (ii) telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.03-0008148 dan No. AHU-AH.01.03-0008149 tanggal 6 Februari 2015, serta keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0016305.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015 (“Akta No. 9/2015”) juncto akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PP Properti Tbk No. 2 tanggal 5 Mei 2015 dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.03-0929659 tanggal 5 Mei 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3501114.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 5 Mei 2015. Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PP Properti Tbk. No. 19 tanggal 27 Januari 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0040165 tanggal 30 Januari 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0002016.AH.02. Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2017 (“Akta No. 19/2017”), yang mengubah ketentuan pasal 4 ayat (2) s/d (12), pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 anggaran dasar Perseroan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan memiliki 4 Entitas Anak yaitu GSN, HKM, WSS dan PJR, 3 Entitas Asosiasi yaitu JPRO, SPRO dan PPP serta penyertaan saham di 2 perusahaan yaitu PGI dan MCPS. Keterangan mengenai masing-masing Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan penyertaan saham yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:




Langsung Tahun

Penyertaan Status



2. HKM



3. WSS Bidang kontraktor, pembangunan, perdagangan umum;





Langsung Tahun

Penyertaan Status

bergerak dalam bidang usaha jasa pengurusan transportasi (freight forwarding and courier), perindustrian, pertambangan, pengangkutan, keagenan, jasa pada umumnya kecuali dalam bidang hukum dan pajak.

4. PJR Bidang perdagangan, jasa, pembangunan, realty, building manajemen.

52,6% Langsung 2016 Belum Beroperasi

5. PPP Bidang pembangunan, perdagangan dan jasa.


6. JPRO Bidang perdagangan, jasa, pembangunan, realty, building manajemen.


7. APRO Bidang jasa, pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, perkebunan, perikanan, percetakan, perbengkelan


8. SPRO Bidang jasa, pembangunan, dan perdagangan.


9. PGI Bidang pembangunan, perdagangan dan jasa.


10. MCPS Bidang pembangunan dan perdagangan.


Struktur Permodalan Perseroan Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 19/2017 juncto Surat No. 018/BSR/DIR/PPRO-R/KSEI/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 Perihal Perubahan Modal Disetor atas Pelaksanaan Stock Split PT PP Properti Tbk. yang diterbitkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp25,- per saham

Jumlah Saham (lembar)

Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 146.112.960.000 3.652.824.000.000 - Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. PT PP (Persero) Tbk. 36.491.711.760 912.292.794.000 64,96 2. Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan

Perumahan 36.528.240 913.206.000 0,06 3. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 4.342.237.600 108.555.940.000 7,73 4. Masyarakat 15.307.146.400 382.678.660.000 27,25 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 56.177.624.000 1.404.440.600.000 100,00 Saham Dalam Portepel 89.935.336.000 2.248.383.400.000 -

Ikhtisar Data Keuangan Penting Keterangan lebih lanjut mengenai data keuangan Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini. 2. Penawaran Umum Terbatas I

Jenis Penawaran : PMHMETD I dalam rangka penerbitan HMETD Jenis Efek yang Ditawarkan : Saham Biasa Atas Nama


x

Jumlah Efek yang Ditawarkan : sebesar 5.498.047.883 (lima miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga) Saham Baru

Nilai Nominal : Rp25 (dua puluh lima Rupiah) Harga Pelaksanaan HMETD : Rp280 (dua ratus delapan puluh Rupiah) Nilai Emisi atas Pelaksanaan HMETD : Rp1.539.453.407.240 (satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan

miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh Rupiah).

Rasio Perbandingan HMETD : Setiap 1.000.000 (satu juta) pemegang Saham Lama berhak mendapatkan 97.869 (Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.

Maksimum Dilusi Kepemilikan Saham : Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sampai dengan maksimum 8,91% (delapan koma sembilan satu persen).

Tanggal RUPSLB : 27 Januari 2017 Tanggal Pencatatan Saham HMETD di BEI : 11 April 2017 Periode Perdagangan dan pelaksanaan

HMETD :

11 – 18 April 2017

Hak atas Saham yang diterbitkan : PMHMETD I dalam rangka penerbitan HMETD Apabila seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD I ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp25,- per saham Sebelum PMHMETD I Setelah PMHMETD I

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp)

Persentase Kepemilikan

(%) Jumlah Saham Jumlah Nominal

(Rp) Persentase Kepemilikan

(%) Modal Dasar 146.112.960.000 3.652.824.000.000 146.112.960.000 3.652.824.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

1. PT PP (Persero) Tbk. 36.491.711.760 912.292.794.000 64,96 40.063.119.098 1.001.577.977.450 64,96 2. YKKPP 36.528.240 913.206.000 0,06 40.103.222 1.002.580.550 0,06 3. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 4.342.237.600 108.555.940.000 7,73 4.767.208.051 119.180.201.275 7,73 4. Masyarakat 15.307.146.400 382.678.660.000 27,25 16.805.241.512 420.131.037.800 27,25 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 56.177.624.000 1.404.440.600.000 100,00 61.675.671.883 1.541.891.797.075 100,00

Jumlah Saham dalam Portepel 89.935.336.000 2.248.383.400.000 - 84.437.288.117 2.110.932.202.925 Apabila seluruh saham HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I ini tidak dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham Perseroan, kecuali pemegang saham PT PP (Persero) Tbk. yang melaksanakan haknya dan apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan






(%) Modal Dasar 146.112.960.000 3.652.824.000.000 - 146.112.960.000 3.652.824.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

1. PT PP (Persero) Tbk. 36.491.711.760 912.292.794.000 64,96 40.063.119.098 1.001.577.977.450 64,96 2. YKKPP 36.528.240 913.206.000 0,06 36.528.240 913.206.000 0,06 3. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 4.342.237.600 108.555.940.000 7,73 4.342.237.600 108.555.940.000 7,04 4. Masyarakat 15.307.146.400 382.678.660.000 27,25 15.307.146.400 382.678.660.000 24,82 5. Pembeli Siaga

- PT Bahana Sekuritas - PT Danareksa Sekuritas - PT Trimegah Sekuritas

Indonesia Tbk

- - -

1.926.640.545 635.791.380

655.057.785

635.791.380

48.166.013.625 178.021.586.400 183.416.179.545

178.021.586.400

3,12 1,03 1,06 1,03

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 56.177.624.000 1.404.440.600.000 100,00 61.675.671.883 1.541.891.797.075 100,00

Jumlah Saham dalam Portepel 89.935.336.000 2.248.383.400.000 84.437.288.117 2.110.932.202.925 -


xi

Jumlah Efek yang Ditawarkan : sebesar 5.498.047.883 (lima miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga) Saham Baru

Nilai Nominal : Rp25 (dua puluh lima Rupiah) Harga Pelaksanaan HMETD : Rp280 (dua ratus delapan puluh Rupiah) Nilai Emisi atas Pelaksanaan HMETD : Rp1.539.453.407.240 (satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan

miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh Rupiah).

Rasio Perbandingan HMETD : Setiap 1.000.000 (satu juta) pemegang Saham Lama berhak mendapatkan 97.869 (Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.

Maksimum Dilusi Kepemilikan Saham : Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sampai dengan maksimum 8,91% (delapan koma sembilan satu persen).

Tanggal RUPSLB : 27 Januari 2017 Tanggal Pencatatan Saham HMETD di BEI : 11 April 2017 Periode Perdagangan dan pelaksanaan

HMETD :

11 – 18 April 2017

Hak atas Saham yang diterbitkan : PMHMETD I dalam rangka penerbitan HMETD Apabila seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD I ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan






(%) Modal Dasar 146.112.960.000 3.652.824.000.000 146.112.960.000 3.652.824.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

1. PT PP (Persero) Tbk. 36.491.711.760 912.292.794.000 64,96 40.063.119.098 1.001.577.977.450 64,96 2. YKKPP 36.528.240 913.206.000 0,06 40.103.222 1.002.580.550 0,06 3. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 4.342.237.600 108.555.940.000 7,73 4.767.208.051 119.180.201.275 7,73 4. Masyarakat 15.307.146.400 382.678.660.000 27,25 16.805.241.512 420.131.037.800 27,25 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 56.177.624.000 1.404.440.600.000 100,00 61.675.671.883 1.541.891.797.075 100,00


Keterangan






(%) Modal Dasar 146.112.960.000 3.652.824.000.000 - 146.112.960.000 3.652.824.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

1. PT PP (Persero) Tbk. 36.491.711.760 912.292.794.000 64,96 40.063.119.098 1.001.577.977.450 64,96 2. YKKPP 36.528.240 913.206.000 0,06 36.528.240 913.206.000 0,06 3. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 4.342.237.600 108.555.940.000 7,73 4.342.237.600 108.555.940.000 7,04 4. Masyarakat 15.307.146.400 382.678.660.000 27,25 15.307.146.400 382.678.660.000 24,82 5. Pembeli Siaga


Indonesia Tbk

- - -

1.926.640.545 635.791.380

655.057.785

635.791.380

48.166.013.625 178.021.586.400 183.416.179.545

178.021.586.400

3,12 1,03 1,06 1,03

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 56.177.624.000 1.404.440.600.000 100,00 61.675.671.883 1.541.891.797.075 100,00

Jumlah Saham dalam Portepel 89.935.336.000 2.248.383.400.000 84.437.288.117 2.110.932.202.925 -

Keterangan lebih lanjut mengenai PMHMETD I dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini. 3. Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk: a. Sekitar 70% (tujuh puluh persen) untuk investasi dalam bentuk pengembangan usaha; b. Sekitar 20% (dua puluh persen) untuk modal kerja Perseroan; dan c. Sekitar 10% (sepuluh persen) untuk pembayaran sebagian utang Perseroan (refinancing) Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini. 4. Faktor Risiko Risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dapat dikelompokkan sebagai berikut: Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan Dan Entitas Anak a. Risiko kompetisi bisnis b. Risiko pendanaan c. Risiko fluktuasi pada industri properti di Indonesia dan faktor lainnya yang berada diluar kendali Perseroan d. Risiko keterlambatan penyelesaian sebagian atau seluruh proyek Perseroan e. Risiko umum yang terkait dengan pengembangan dan investasi pada industri properti f. Risiko sumber daya manusia g. Risiko keterbatasan lahan untuk rencana pembangunan h. Risiko perubahan Peraturan Pemerintah, legalitas, dan perizinan i. Risiko terkait dengan usaha patungan (joint venture) j. Risiko ketergantungan pada PT PP (Persero) Tbk. Risiko Yang Berhubungan Dengan Kondisi Indonesia a. Risiko melambatnya pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi negatif di Indonesia b. Risiko ketidakstabilan kondisi politik dan sosial di Indonesia c. Risiko penurunan peringkat uutang di Indonesia d. Indonesia merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana alam e. Risiko perubahan kebijakan atau peraturan Pemerintah Risiko terkait Investasi pada Saham Perseroan a. Risiko Pemegang Saham Perseroan Kemungkinan Akan Terdilusi b. Risiko Kemungkinan Tidak Likuidnya Saham Faktor Risiko selengkapnya dicantumkan pada Bab VI dalam Prospektus ini. 5. Kebijakan Dividen Perseroan memiliki kebijakan untuk membagikan dividen dalam bentuk uang tunai kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa Mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegeng Saham Perseroan untuk menentukan Pembagian dividen yang akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Berikut merupakan keterangan mengenai pembayaran Dividen Perseroan untuk tahun buku 2015, yang dibayarkan pada tahun 2016:

● Dividen Kas yang dibagikan (Rp Miliar) : Rp60,06 ● Dividen per lembar saham (Rupiah Penuh) : Rp4,27 ● Payout Rasio : 20% ● Tanggal Pengumuman : 20 April 2016 ● Tanggal Pembayaran : 20 Mei 2016


xii

Halaman ini sengaja dikosongkan


1

I. PENAWARAN UMUM Perseroan menawarkan sebesar 5.498.047.883 (lima miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga) Saham Baru dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per saham atau sebesar 8,91% (delapan koma sembilan satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I ini. Setiap pemegang 1.000.000 (satu juta) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 April 2017 pukul 16.15 WIB berhak atas sebanyak 97.869 (sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp280 (dua ratus delapan puluh Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham.

Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari PMHMETD I ini adalah sebesar Rp1.539.453.407.240 (satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh Rupiah). Saham hasil PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

PT PP (Persero) Tbk. selaku pemegang saham utama Perseroan melalui Surat Pernyataan tanggal 17 Februari 2017, telah menyatakan berkomitmen untuk mengambil saham yang diterbitkan Perseroan melalui pelaksanaan HMETD yang akan diperoleh berdasarkan porsi kepemilikan PT PP (Persero) Tbk.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 16 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (“Pembeli Siaga”), Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham porsi publik tersebut dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 635.791.380 (enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh) saham untuk PT Bahana Sekuritas, sebanyak-banyaknya sebesar 655.057.785 (enam ratus lima puluh lima juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima) saham untuk PT Danareksa Sekuritas, dan sebanyak-banyaknya sebesar 635.791.380 (enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh) saham untuk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sisa saham yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PMHMETD I ini.

PT PP PROPERTI Tbk. [PPRO]

Kegiatan Usaha Utama Bergerak Dalam Bidang Jasa, Pembangunan, dan Perdagangan

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kantor Pusat Plaza PP – Wisma Subiyanto, Lantai 2

Jl. Letjend TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760

Telepon: 021 87792734 Faksimili: 021 87792947

Website: www.pp-properti.com Email: [email protected], [email protected]

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH KOMPETISI BISNIS. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM PROSPEKTUS PADA BAB VI FAKTOR RISIKO.

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD I INI, PERSEROAN TIDAK AKAN MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DI LUAR YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INI.


2

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan serta komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:


Jumlah Saham (lembar) Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 146.112.960.000 3.652.824.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT PP (Persero) Tbk. 2. YKKPP 3. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 4. Masyarakat

36.491.711.760

36.528.240 4.342.237.600

15.307.146.400

912.292.794.000

913.206.000 108.555.940.000 382.678.660.000

64,96 0,06 7,73

27,25 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 56.177.624.000 1.404.440.600.000 100,00 Saham dalam portepel 89.935.336.000 2.248.383.400.000

Berikut merupakan harga penutupan perdagangan tertinggi, harga terendah, dan total volume perdagangan setiap bulannya selama 12 bulan terakhir, sejak bulan Januari hingga Desember 2016:

No. Bulan Harga Tertinggi (Rp/lembar)

Harga Terendah (Rp/lembar)

Total Volume Perdagangan

1 Januari 2016 189 175 1.445.219.500 2 Februari 2016 198 183 2.149.837.600 3 Maret 2016 232 198 1.524.515.200 4 April 2016 311 223 804.790.100 5 Mei 2016 380 282 2.624.887.200 6 Juni 2016 510 376 2.182.400.000 7 Juli 2016 615 500 1.372.013.100 8 Agustus 2016 820 705 2.050.562.900 9 September 2016 1.330 760 2.659.856.900 10 Oktober 2016 1.465 1.295 1.465.304.800 11 November 2016 1.445 1.195 1.073.910.800 12 Desember 2016 1.410 1.160 536.320.200

Sumber: www.idx.co.id Apabila seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD I ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan






(%) Modal Dasar 146.112.960.000 3.652.824.000.000 146.112.960.000 3.652.824.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor

Penuh:

1. PT PP (Persero) Tbk. 36.491.711.760 912.292.794.000 64,96 40.063.119.098 1.001.577.977.450 64,96 2. YKKPP 36.528.240 913.206.000 0,06 40.103.222 1.002.580.550 0,06 3. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 4.342.237.600 108.555.940.000 7,73 4.767.208.051 119.180.201.275 7,73 4. Masyarakat 15.307.146.400 382.678.660.000 27,25 16.805.241.512 420.131.037.790 27,25 Jumlah Modal Ditempatkan dan

Disetor Penuh 56.177.624.000 1.404.440.600.000 100,00 61.675.671.883 1.541.891.797.075 100,00


Keterangan






(%) Modal Dasar 146.112.960.000 3.652.824.000.000 - 146.112.960.000 3.652.824.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor

Penuh: 1. PT PP (Persero) Tbk. 36.491.711.760 912.292.794.000 64,96 40.063.119.098 1.001.577.977.450 64,96


3

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan serta komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:


Jumlah Saham (lembar) Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 146.112.960.000 3.652.824.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT PP (Persero) Tbk. 2. YKKPP 3. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 4. Masyarakat

36.491.711.760

36.528.240 4.342.237.600

15.307.146.400

912.292.794.000

913.206.000 108.555.940.000 382.678.660.000

64,96 0,06 7,73


Berikut merupakan harga penutupan perdagangan tertinggi, harga terendah, dan total volume perdagangan setiap bulannya selama 12 bulan terakhir, sejak bulan Januari hingga Desember 2016:

No. Bulan Harga Tertinggi (Rp/lembar)

Harga Terendah (Rp/lembar)

Total Volume Perdagangan

1 Januari 2016 189 175 1.445.219.500 2 Februari 2016 198 183 2.149.837.600 3 Maret 2016 232 198 1.524.515.200 4 April 2016 311 223 804.790.100 5 Mei 2016 380 282 2.624.887.200 6 Juni 2016 510 376 2.182.400.000 7 Juli 2016 615 500 1.372.013.100 8 Agustus 2016 820 705 2.050.562.900 9 September 2016 1.330 760 2.659.856.900 10 Oktober 2016 1.465 1.295 1.465.304.800 11 November 2016 1.445 1.195 1.073.910.800 12 Desember 2016 1.410 1.160 536.320.200

Sumber: www.idx.co.id Apabila seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD I ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan






(%) Modal Dasar 146.112.960.000 3.652.824.000.000 146.112.960.000 3.652.824.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor

Penuh:

1. PT PP (Persero) Tbk. 36.491.711.760 912.292.794.000 64,96 40.063.119.098 1.001.577.977.450 64,96 2. YKKPP 36.528.240 913.206.000 0,06 40.103.222 1.002.580.550 0,06 3. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 4.342.237.600 108.555.940.000 7,73 4.767.208.051 119.180.201.275 7,73 4. Masyarakat 15.307.146.400 382.678.660.000 27,25 16.805.241.512 420.131.037.790 27,25 Jumlah Modal Ditempatkan dan

Disetor Penuh 56.177.624.000 1.404.440.600.000 100,00 61.675.671.883 1.541.891.797.075 100,00


Keterangan






(%) Modal Dasar 146.112.960.000 3.652.824.000.000 - 146.112.960.000 3.652.824.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor

Penuh: 1. PT PP (Persero) Tbk. 36.491.711.760 912.292.794.000 64,96 40.063.119.098 1.001.577.977.450 64,96

Keterangan






(%) 2. YKKPP 36.528.240 913.206.000 0,06 36.528.240 913.206.000 0,06 3. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 4.342.237.600 108.555.940.000 7,73 4.342.237.600 108.555.940.000 7,04 4. Masyarakat 15.307.146.400 382.678.660.000 27,25 15.307.146.400 382.678.660.000 24,82 5. Pembeli Siaga


Indonesia Tbk

- - -

1.926.640.545 635.791.380

655.057.785

635.791.380

48.166.013.625 178.021.586.400 183.416.179.545

178.021.586.400

3,12 1,03 1,06 1,03

Jumlah Modal Ditempatkan dan

Disetor Penuh 56.177.624.000 1.404.440.600.000 100,00 61.675.671.883 1.541.891.797.075 100,00

Jumlah Saham dalam Portepel 89.935.336.000 2.248.383.400.000 84.437.288.117 2.110.932.202.925 - Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam PMHMETD I ini dapat menjual haknya kepada pihak lain terhitung sejak tanggal 11 – 18 April 2017 melalui BEI atau di luar bursa, sesuai dengan POJK No.32/2015. Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah sebesar 8,91% (delapan koma sembilan satu persen). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan. Semua saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD I ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Lama yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Perseroan, termasuk hak atas dividen, hak atas suara dalam RUPS, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded down). Berdasarkan RUPSLB pada tanggal 27 Januari 2017, Perseroan telah memperoleh persetujuan pemegang saham terkait dengan PMHMETD I, adapun persetujuan yang telah diperoleh Perseroan terkait dengan PMHMETD I adalah sebagai berikut 1. Menyetujui Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan memberikan Hak memesan Efek Terlebih

Dahulu sebanyak-banyaknya 7.330.730.511 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus sebelas sebelas) saham, masing-masing dengan nilai Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) yang akan dilaksanakan setelah diperoleh efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari OJK.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan PMHMETD setelah terpenuhinya persyaratan sebagaimana butir 1 di atas dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK32/2015, meliputi: • Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD; • Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas PMHMETD; • Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris; • Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas PMHMETD; • Menentukan kepastian penggunaan dana; • Menentukan kepastian jadwal PMHMETD • Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD termasuk akta-akta notaris.

3. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar yaitu: • Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan

Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) yaitu dari 56.177.624.000 (lima puluh enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu) saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.404.440.600.000 (satu triliun empat ratus empat miliar empat ratus empat puluh juta enam ratus ribu Rupiah) menjadi sebanyak-banyaknya 63.508.354.511 (enam puluh tiga miliar lima ratus delapan juta tiga ratus lima puluh empat lima ratus sebelas) saham dengan jumlah nilai nominal sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.587.708.862.775 (satu triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku

• Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang dikeluarkan dalam PMHMETD dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD guna melaksanakan keputusan yang telah disebutkan di atas.


4

A. Penerima HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 7 April 2017 pukul 16.15 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1.000.000 (satu juta) Saham Lama berhak atas 97.869 (sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham sebesar Harga Pelaksanaan sebesar Rp280 (dua ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. B. Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah (i) para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS atau memiliki Saham Perseroan di rekening efek perusahaan efek/bank kustodian pada tanggal 7 April 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB, dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (ii) pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (iii) pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD. C. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan Sertifikat Bukti HMETD, yaitu mulai tanggal 11 – 18 April 2017. Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa di mana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI, serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasehat investasi, manajer investasi, atau penasehat profesional lainnya. HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD. Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. D. Bentuk HMETD Ada 2 (dua) bentuk HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu: a. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan

menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

b. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

E. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan mulai tanggal 11 – 18 April 2017. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.


5

A. Penerima HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 7 April 2017 pukul 16.15 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1.000.000 (satu juta) Saham Lama berhak atas 97.869 (sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham sebesar Harga Pelaksanaan sebesar Rp280 (dua ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. B. Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah (i) para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS atau memiliki Saham Perseroan di rekening efek perusahaan efek/bank kustodian pada tanggal 7 April 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB, dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (ii) pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (iii) pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD. C. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan Sertifikat Bukti HMETD, yaitu mulai tanggal 11 – 18 April 2017. Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa di mana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI, serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasehat investasi, manajer investasi, atau penasehat profesional lainnya. HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD. Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. D. Bentuk HMETD Ada 2 (dua) bentuk HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu: a. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan

menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

b. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

E. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan mulai tanggal 11 – 18 April 2017. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

F. Nilai Teoritis HMETD Nilai bukti HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada. Sebagai contoh, perhitungan nilai teoritis HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai teoritis HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai teoritis HMETD yang diperoleh adalah nilai teoritis HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai teoritis HMETD. Asumsi: Diasumsikan harga pasar per satu saham = Rp a Harga saham PMHMETD I = Rp r Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I = A Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I = R Jumlah saham yang beredar sesudah PMHMETD I = A + R Harga teoritis saham baru ex HMETD = (Rp a x A) + (Rp r x R) (A + R)

= Rp X Harga HMETD per saham = Rp X – Rp r G. Penggunaan Sertifikat bukti HMETD Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota BEI atau Bank Kustodiannya. H. Pecahan HMETD Berdasarkan POJK No.32/2015, bahwa dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka HMETD tersebut tidak diserahkan kepada pemegang saham, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual sehingga Perseroan akan mengeluarkan HMETD dalam bentuk bulat, dan selanjutnya hasil penjualan HMETD pecahan tersebut dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. I. Lain-lain Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan Pemegang Sertifikat Bukti HMETD atau calon pemegang HMETD. Berikut prosedur pendaftaran / pelaksanaan HMETD: A. Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian bukti HMETD Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 April 2017. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 10 April 2017 dengan membawa: a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi

pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.


6

b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

B. Kriteria Penerima dan Pemegang HMETD yang Berhak Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham baru adalah: a. Para Pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara

sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau b. Pemegang HMETD Elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode

perdagangan HMETD. Pemesan dapat terdiri atas perorangan, Warga Negara Indonesia dan/atau Asing dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha baik Indonesia/Asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya. Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran Pemegang Saham yaitu tanggal 7 April 2017. C. Periode Pelaksanaan HMETD Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017. a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan

permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan untuk instruksi pelaksanaan (exercise) melalui sistem Central Depository – Book Entry Settlement System (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut. ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek

pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan. Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Bank Perseroan. b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan

permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

i. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap. ii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat

menyetorkan pembayaran. iii. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran

susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum). iv. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi

KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa. v. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka

permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa: • Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan

permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.

• Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. Perseroan akan menerbitkan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham


7

b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

B. Kriteria Penerima dan Pemegang HMETD yang Berhak Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham baru adalah: a. Para Pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara

sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau b. Pemegang HMETD Elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode

perdagangan HMETD. Pemesan dapat terdiri atas perorangan, Warga Negara Indonesia dan/atau Asing dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha baik Indonesia/Asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya. Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran Pemegang Saham yaitu tanggal 7 April 2017. C. Periode Pelaksanaan HMETD Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017. a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan

permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan untuk instruksi pelaksanaan (exercise) melalui sistem Central Depository – Book Entry Settlement System (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut. ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek

pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan. Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Bank Perseroan. b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan

permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

i. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap. ii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat

menyetorkan pembayaran. iii. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran

susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum). iv. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi

KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa. v. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka

permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa: • Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan

permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.

• Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. Perseroan akan menerbitkan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham

(SKS) jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan. Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB). Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening Bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.


8

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS I Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk: a. Sekitar 70% (tujuh puluh persen) atau sekitar Rp1.050.000.000.000,- (satu triliun lima puluh miliar Rupiah) untuk investasi

dalam bentuk pengembangan usaha dalam bidang properti di Pulau Jawa, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Pulau Sulawesi melalui Perseroan maupun Entitas Anak baik yang sudah berdiri atau yang akan didirikan Perseroan dalam masa mendatang melalui penyertaan modal, yang dapat dilakukan dengan pengembangan proyek baru maupun akuisisi lahan dan/atau bangunan di atasnya dan/atau akuisisi perusahaan yang telah memiliki proyek properti dan/atau telah memiliki lahan untuk dikembangkan dan/atau telah memiliki izin pengembangan suatu lahan;

b. Sekitar 20% (dua puluh persen) atau sekitar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) untuk modal kerja operasional Perseroan; dan

c. Sekitar 10% (sepuluh persen) atau sekitar Rp150.000.000.000,- (Seratus lima puluh miliar rupiah) untuk pembayaran sebagian utang Perseroan (refinancing) kepada PT Aneka Bangunan Mulia Jaya untuk Pembelian tanah tanpa bunga dengan jangka waktu 8 tahun dengan sisa utang per 31 Desember 2016 sebesar Rp468.664.499.000,- dimana memungkinkan terjadinya pembayaran/pelunasan dini atas utang perseroan tersebut. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Aneka Bangunan Mulia Jaya. Untuk informasi lebih mendalam, dapat dilihat pada Bab VIII tentang keterangan tentang Perseroan dan Entitas Anak yaitu Perjanjian penting dengan pihak ketiga.

Sampai seluruh dana hasil PMHMETD I ini digunakan seluruhnya, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I ini kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai dengan hasil PMHMETD I digunakan, sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan melaporkan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut dalam RUPS Tahunan. Dalam hal terdapat dana hasil PMHMETD I yang belum direalisasikan, maka sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrument keuangan yang aman dan likuid. Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana penggunaan dana tersebut akan terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan berserta pertimbangannya serta akan dimintakan persetujuan RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015. Rencana Penggunaan Dana PMHMETD I ini bukan merupakan transaksi afiliasi atau transaksi benturan kepentingan dan/atau transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2. Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah digunakan seluruhnya oleh Perseroan sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum sebagaimana dinyatakan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham dan telah dilaporkan terakhir kali kepada OJK melalui surat No. 008/EXT/PP-PROP/2016 tanggal 8 Januari 2016. Namun sampai dengan Prospektus ini diterbitkan. Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Perseroan telah digunakan seluruhnya sesuai dengan penggunaan dana yang tercantum dalam Prospektus, serta telah dilaporkan kepada OJK dengan surat No. 042/EXT/PP-PROP/2017 tanggal 13 Januari 2017. Sesuai dengan POJK No.33/2015, total perkiraan rincian biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I adalah sekitar 0,962% (nol koma sembilan enam dua persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini, yang meliputi: 1. Biaya jasa profesi dan lembaga penunjang pasar modal sekitar 0,617% yang terdiri dari:

a. Penasehat Keuangan : 0,561% b. Akuntan Publik : 0,017% c. Konsultan Hukum : 0,025% d. Biro Administrasi Efek : 0,006% e. Notaris : 0,008%

2. Biaya OPE, Administrasi & Lain-lain (biaya pendaftaran dan pencatatan efek, biaya pernyataan pendaftaran ke OJK, percetakan, iklan, serta biaya lain-lain sehubungan dengan PMHMETD I) : 0,345%


9

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS I Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk: a. Sekitar 70% (tujuh puluh persen) atau sekitar Rp1.050.000.000.000,- (satu triliun lima puluh miliar Rupiah) untuk investasi

dalam bentuk pengembangan usaha dalam bidang properti di Pulau Jawa, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Pulau Sulawesi melalui Perseroan maupun Entitas Anak baik yang sudah berdiri atau yang akan didirikan Perseroan dalam masa mendatang melalui penyertaan modal, yang dapat dilakukan dengan pengembangan proyek baru maupun akuisisi lahan dan/atau bangunan di atasnya dan/atau akuisisi perusahaan yang telah memiliki proyek properti dan/atau telah memiliki lahan untuk dikembangkan dan/atau telah memiliki izin pengembangan suatu lahan;

b. Sekitar 20% (dua puluh persen) atau sekitar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) untuk modal kerja operasional Perseroan; dan

c. Sekitar 10% (sepuluh persen) atau sekitar Rp150.000.000.000,- (Seratus lima puluh miliar rupiah) untuk pembayaran sebagian utang Perseroan (refinancing) kepada PT Aneka Bangunan Mulia Jaya untuk Pembelian tanah tanpa bunga dengan jangka waktu 8 tahun dengan sisa utang per 31 Desember 2016 sebesar Rp468.664.499.000,- dimana memungkinkan terjadinya pembayaran/pelunasan dini atas utang perseroan tersebut. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Aneka Bangunan Mulia Jaya. Untuk informasi lebih mendalam, dapat dilihat pada Bab VIII tentang keterangan tentang Perseroan dan Entitas Anak yaitu Perjanjian penting dengan pihak ketiga.

Sampai seluruh dana hasil PMHMETD I ini digunakan seluruhnya, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I ini kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai dengan hasil PMHMETD I digunakan, sesuai dengan POJK No. 30/2015 dan melaporkan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut dalam RUPS Tahunan. Dalam hal terdapat dana hasil PMHMETD I yang belum direalisasikan, maka sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrument keuangan yang aman dan likuid. Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana penggunaan dana tersebut akan terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan berserta pertimbangannya serta akan dimintakan persetujuan RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015. Rencana Penggunaan Dana PMHMETD I ini bukan merupakan transaksi afiliasi atau transaksi benturan kepentingan dan/atau transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2. Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah digunakan seluruhnya oleh Perseroan sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum sebagaimana dinyatakan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham dan telah dilaporkan terakhir kali kepada OJK melalui surat No. 008/EXT/PP-PROP/2016 tanggal 8 Januari 2016. Namun sampai dengan Prospektus ini diterbitkan. Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Perseroan telah digunakan seluruhnya sesuai dengan penggunaan dana yang tercantum dalam Prospektus, serta telah dilaporkan kepada OJK dengan surat No. 042/EXT/PP-PROP/2017 tanggal 13 Januari 2017. Sesuai dengan POJK No.33/2015, total perkiraan rincian biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD I adalah sekitar 0,962% (nol koma sembilan enam dua persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini, yang meliputi: 1. Biaya jasa profesi dan lembaga penunjang pasar modal sekitar 0,617% yang terdiri dari:

a. Penasehat Keuangan : 0,561% b. Akuntan Publik : 0,017% c. Konsultan Hukum : 0,025% d. Biro Administrasi Efek : 0,006% e. Notaris : 0,008%

2. Biaya OPE, Administrasi & Lain-lain (biaya pendaftaran dan pencatatan efek, biaya pernyataan pendaftaran ke OJK, percetakan, iklan, serta biaya lain-lain sehubungan dengan PMHMETD I) : 0,345%

III. PERNYATAAN UTANG Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Soejatna, Mulyana & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (wajar dalam semua hal yang material), yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini. Per tanggal 31 Desember 2016, Perseroan dan Entitas Anak memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp5.858.373 juta yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp2.778.512 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp3.079.861 juta. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut: LIABILITAS

(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Keterangan 31 Desember 2016

Liabilitas Jangka Pendek Utang Non Bank - Utang Bank - Utang Usaha Pihak Berelasi 436.315.834.594 Pihak Ketiga 1.090.326.524.182 Utang Lain-Lain Pihak Ketiga 250.783.569.730 Utang Pajak 167.708.503.095 Beban yang Masih Harus Dibayar 87.280.330.222 Uang Muka Penjualan 146.892.279.002 Pendapatan Diterima Dimuka 7.105.375.868 Uang Jaminan 7.447.920.268 Bagian Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun 584.651.428.571 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 2.778.511.765.531 Liabilitas Jangka Panjang Utang Pemegang Saham Lama - Liabilitas Program Imbalan Kerja 470.279.826 Utang Lain-Lain

Pihak Berelasi 1.033.253.024.826 Pihak Ketiga 548.416.162.704

Surat Berharga Jangka Menengah 300.000.000.000 Utang Obligasi 598.358.200.906 Utang Bank Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun 599.363.649.497

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 3.079.861.317.759 JUMLAH LIABILITAS 5.858.373.083.290

LIABILITAS JANGKA PENDEK

1. UTANG USAHA

(dalam Rupiah) Uraian Jumlah Pihak Berelasi

Utang Yang Belum Difaktur 204.598.362.941 Utang Kontraktor 231.717.471.653 436.315.834.594

Pihak ketiga Utang yang Belum Difaktur 769.507.463.726 Utang Kontraktor 275.315.781.295 Utang Pemasok 37.353.422.868 Utang Retensi Kontraktor 8.149.856.293 1.090.326.524.182

Jumlah Utang Usaha 1.526.642.358.775


10

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki utang usaha sebesar Rp1.526.642 juta dengan rincian sebagai berikut: Pada tanggal 31 Desember 2016, utang usaha Perseroan didenominasikan di dalam mata uang sebagai berikut:

(dalam Rupiah) Uraian Jumlah Rupiah 1.526.642.358.775 Mata uang asing - Total 1.526.642.358.775

Utang kepada PT PP Pracetak berasal dari pekerjaan konstruksi Pembangunan Apartemen di Amarta View, Pavillion Permata Tower 2, Grand Kamala Lagoon dan Gunung Putri Square. Utang kepada PT PP (Persero) Tbk-Cabang III berasal dari pekerjaan konstruksi Apartemen Grand Kamala Lagoon Kalimalang. Utang kepada PT PP (Persero) Tbk-Cabang V berasal dari pekerjaan konstruksi Apartemen Grand Sungkono Lagoon dan Grand Dharmahusada Lagoon Surabaya. Utang kepada PT PP (Persero) Tbk-Cabang VI berasal dari pekerjaan Mall Balikpapan Ocean Square. Utang kepada PT PP Peralatan Konstruksi berasal dari sewa kendaran untuk park hotel Jakarta dan Bandung serta untuk alat berat pada proyek Grand Kamala Lagoon dan Grand Sungkono Lagoon. Seluruh utang usaha kepada pihak ketiga merupakan utang kepada pemasok dan kontraktor atas pengadaan bahan bangunan sehubungan dengan pelaksanaan suatu proyek dan dalam mata uang Rupiah. Utang usaha tersebut berjangka waktu 30 hari sampai dengan 60 hari, tanpa jaminan dan tidak ada bunga yang dibebankan pada utang usaha. 2. UTANG LAIN-LAIN Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki utang lain-lain jangka pendek kepada pihak ketiga sebesar Rp250.784 juta dan utang lain-lain jangka panjang dengan pihak berelasi dan pihak ketiga masing-masing sebesar Rp1.033.253 juta dan Rp548.417 juta dengan rincian sebagai berikut: Utang Lain-lain Jangka Pendek

(dalam Rupiah) Uraian Jumlah Pihak ketiga:

PT Aneka Bangun Mulia Jaya 89.469.750.000 PT Intersurabaya Intiland 121.512.553.021 Pihak Ketiga Lainnya 39.801.266.709

Jumlah Utang Lain-lain Jangka Pendek 250.783.569.730 Utang kepada PT Aneka Bangun Mulia Jaya (Pemilik Tanah) untuk pembelian tanah seluas 41.634 m2 yang terletak di Surabaya. Proses pembelian tanah sudah diikat dengan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) dikarenakan proses penggabungan 14 Sertifikat HGB telah dilakukan terlebih dahulu. Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama bangunan apartemen dan/atau komersial beserta fasilitasnya dimana setiap biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembangunan akan ditanggung dan menjadi tanggung jawab dari Pihak Kedua, dan selanjutnya biaya-biaya tersebut nantinya akan diperhitungkan kembali oleh Pihak Kedua sebagai pembagian keuntungan (“Pengembangan Lahan”), untuk lahan-lahan milik Pihak Pertama seluas + 42.033 m2 dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Pengembangan Lahan yang Terletak di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya Sebagai Kawasan Bisnis Properti tanggal 11 Desember 2014. Sebagian nilai utang kepada PT Aneka Bangun Mulia Jaya akan dilunasi dengan dana hasil perolehan PMHMETD I ini yaitu sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) tanpa bunga dengan jangka waktu 8 tahun dengan sisa utang per 31 Desember 2016 sebesar Rp468.664.499.000,- dimana memungkinkan terjadinya pembayaran/pelunasan dini atas utang perseroan tersebut. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Aneka Bangunan Mulia Jaya. Tidak ada prosedur dan persyaratan khusus terkait pelunasan sebagian dari utang tersebut. Proses pembayaran akan dilakukan secara tunai kepada PT Intersurabaya Intiland. Utang kepada PT Intersurabaya Intiland (Pemilik Tanah) untuk pembelian tanah seluas 16.759 m2 yang terletak di Embong Sawo, Surabaya. Proses pembelian tanah sudah diikat dengan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) No.263 tanggal 31 Oktober 2016.


11

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki utang usaha sebesar Rp1.526.642 juta dengan rincian sebagai berikut: Pada tanggal 31 Desember 2016, utang usaha Perseroan didenominasikan di dalam mata uang sebagai berikut:

(dalam Rupiah) Uraian Jumlah Rupiah 1.526.642.358.775 Mata uang asing - Total 1.526.642.358.775

Utang kepada PT PP Pracetak berasal dari pekerjaan konstruksi Pembangunan Apartemen di Amarta View, Pavillion Permata Tower 2, Grand Kamala Lagoon dan Gunung Putri Square. Utang kepada PT PP (Persero) Tbk-Cabang III berasal dari pekerjaan konstruksi Apartemen Grand Kamala Lagoon Kalimalang. Utang kepada PT PP (Persero) Tbk-Cabang V berasal dari pekerjaan konstruksi Apartemen Grand Sungkono Lagoon dan Grand Dharmahusada Lagoon Surabaya. Utang kepada PT PP (Persero) Tbk-Cabang VI berasal dari pekerjaan Mall Balikpapan Ocean Square. Utang kepada PT PP Peralatan Konstruksi berasal dari sewa kendaran untuk park hotel Jakarta dan Bandung serta untuk alat berat pada proyek Grand Kamala Lagoon dan Grand Sungkono Lagoon. Seluruh utang usaha kepada pihak ketiga merupakan utang kepada pemasok dan kontraktor atas pengadaan bahan bangunan sehubungan dengan pelaksanaan suatu proyek dan dalam mata uang Rupiah. Utang usaha tersebut berjangka waktu 30 hari sampai dengan 60 hari, tanpa jaminan dan tidak ada bunga yang dibebankan pada utang usaha. 2. UTANG LAIN-LAIN Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki utang lain-lain jangka pendek kepada pihak ketiga sebesar Rp250.784 juta dan utang lain-lain jangka panjang dengan pihak berelasi dan pihak ketiga masing-masing sebesar Rp1.033.253 juta dan Rp548.417 juta dengan rincian sebagai berikut: Utang Lain-lain Jangka Pendek


PT Aneka Bangun Mulia Jaya 89.469.750.000 PT Intersurabaya Intiland 121.512.553.021 Pihak Ketiga Lainnya 39.801.266.709

Jumlah Utang Lain-lain Jangka Pendek 250.783.569.730 Utang kepada PT Aneka Bangun Mulia Jaya (Pemilik Tanah) untuk pembelian tanah seluas 41.634 m2 yang terletak di Surabaya. Proses pembelian tanah sudah diikat dengan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) dikarenakan proses penggabungan 14 Sertifikat HGB telah dilakukan terlebih dahulu. Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama bangunan apartemen dan/atau komersial beserta fasilitasnya dimana setiap biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembangunan akan ditanggung dan menjadi tanggung jawab dari Pihak Kedua, dan selanjutnya biaya-biaya tersebut nantinya akan diperhitungkan kembali oleh Pihak Kedua sebagai pembagian keuntungan (“Pengembangan Lahan”), untuk lahan-lahan milik Pihak Pertama seluas + 42.033 m2 dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Pengembangan Lahan yang Terletak di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya Sebagai Kawasan Bisnis Properti tanggal 11 Desember 2014. Sebagian nilai utang kepada PT Aneka Bangun Mulia Jaya akan dilunasi dengan dana hasil perolehan PMHMETD I ini yaitu sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) tanpa bunga dengan jangka waktu 8 tahun dengan sisa utang per 31 Desember 2016 sebesar Rp468.664.499.000,- dimana memungkinkan terjadinya pembayaran/pelunasan dini atas utang perseroan tersebut. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Aneka Bangunan Mulia Jaya. Tidak ada prosedur dan persyaratan khusus terkait pelunasan sebagian dari utang tersebut. Proses pembayaran akan dilakukan secara tunai kepada PT Intersurabaya Intiland. Utang kepada PT Intersurabaya Intiland (Pemilik Tanah) untuk pembelian tanah seluas 16.759 m2 yang terletak di Embong Sawo, Surabaya. Proses pembelian tanah sudah diikat dengan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) No.263 tanggal 31 Oktober 2016.

Utang lain-lain jangka pendek pihak ketiga lainnya merupakan utang PT PP Properti Tbk dan entitas anak GSN dan WSS kepada pihak ketiga lainnya. Utang Lain-lain Jangka Panjang


PT Aneka Bangun Mulia Jaya 313.144.125.000 PT Intersurabaya Intiland 235.272.037.704

Pihak Berelasi: PT PP (Persero) Tbk 1.033.253.024.826

Jumlah Utang Lain-lain Jangka Panjang 1.581.669.187.530 Utang lain-lain jangka panjang merupakan utang Perseroan dan entitas anak (PT GSN) kepada PT PP (Persero) Tbk selaku induk perusahaan. Utang lain-lain jangka panjang Perseroan merupakan utang kepada PT PP (Persero) Tbk selaku induk perusahaan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman No.2922/PERJ/PP/DK/2013 dan 01/PERJ/PP-PROP/2013 Tanggal 23 Desember 2013. Pinjaman tersebut merupakan fasilitas pinjaman untuk keperluan operasional dan/atau investasi. Fasilitas pinjaman sebesar Rp240.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani, dengan tingkat bunga 11% p.a. Suku bunga yang diberikan adalah suku bunga yang wajar sehingga nilai tercatat utang tersebut telah mendekati nilai wajar. Utang lain-lain jangka panjang PT GSN merupakan utang konstruksi kepada PT PP (Persero) Tbk yang tidak berbunga dan tidak ada jangka waktu jatuh temponya. 3. UTANG PAJAK Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki utang pajak sebesar Rp167.709 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah) Uraian Jumlah Pajak Penghasilan Final: Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 147.397.114.134 Jasa Konstruksi 81.747.662 Persewaan bangunan 4.547.213.902 Jumlah Utang PPh Final 152.026.075.698 Pajak Pertambahan Nilai

PPN Keluaran 8.275.759.941

Pajak Penghasilan Pasal 23 3.346.526.960 Pasal 21 Karyawan 1.302.685.311 Pasal 22 1.289.029.190 Pasal 21 Pihak Luar 616.537.501

Jumlah Utang PPh 6.554.778.962 Pajak Hotel dan Restoran Pajak PB1 851.888.495 Total Utang Pajak 167.708.503.095


12

4. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp87.280 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah) Uraian Jumlah Gaji dan Insentif Karyawan 10.425.652.186 Beban Pemeliharaan Fisik 2.041.237.288 Beban Umum 46.887.150.827 Beban Pihak Ketiga Lainnya 27.926.289.921 Total 87.280.330.222

Beban gaji dan insentif karyawan yang masih harus dibayar merupakan gaji karyawan dan pencadangan atas biaya insentif yang pada tanggal laporan posisi keuangan belum dibayar. Beban umum yang masih harus dibayar merupakan pengeluaran untuk kegiatan operasional kantor yang pada tanggal laporan posisi keuangan belum dibayar. Beban pemeliharaan fisik yang masih harus dibayar merupakan pencadangan biaya tahun berjalan yang akan dikeluarkan pada masa pemeliharaan proyek. Beban pihak ketiga lainnya yang masih harus dibayar merupakan utang pembelian barang-barang kebutuhan proyek yang pada tanggal laporan posisi keuangan belum dibayar. 5. UANG MUKA PENJUALAN Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki uang muka penjualan sebesar Rp146.892 juta yang terdiri atas uang muka dari konsumen Perseroan dan uang muka konsumen milik entitas anak, yaitu HKM, GSN dan WSS.

(dalam Rupiah) Uraian Jumlah Tanda Jadi/ Uang Muka Konsumen 86.401.703.414 Uang Muka Konsumen Entitas Anak (HKM) 26.106.911.992 Uang Muka Konsumen Entitas Anak (GSN) 21.974.828.315 Uang Muka Konsumen Entitas Anak (WSS) 12.408.835.280 Jumlah Uang Muka Penjualan 146.892.279.002

6. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki pendapatan diterima di muka sebesar Rp7.105 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah) Uraian Jumlah Sewa Diterima Dimuka GSN 5.492.470.004 Pendapatan Sewa Ruang Diterima Dimuka 1.494.990.864 Pendapatan Pasar Diterima Dimuka 117.915.000 Total 7.105.375.868

7. UANG JAMINAN Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki uang jaminan sebesar Rp7.448 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah) Uraian Jumlah Uang Jaminan Penyewa Mall - Entitas Anak 7.185.300.268 Penerimaan Jaminan Properti 262.620.000 Total 7.447.920.268


13

4. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp87.280 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah) Uraian Jumlah Gaji dan Insentif Karyawan 10.425.652.186 Beban Pemeliharaan Fisik 2.041.237.288 Beban Umum 46.887.150.827 Beban Pihak Ketiga Lainnya 27.926.289.921 Total 87.280.330.222

Beban gaji dan insentif karyawan yang masih harus dibayar merupakan gaji karyawan dan pencadangan atas biaya insentif yang pada tanggal laporan posisi keuangan belum dibayar. Beban umum yang masih harus dibayar merupakan pengeluaran untuk kegiatan operasional kantor yang pada tanggal laporan posisi keuangan belum dibayar. Beban pemeliharaan fisik yang masih harus dibayar merupakan pencadangan biaya tahun berjalan yang akan dikeluarkan pada masa pemeliharaan proyek. Beban pihak ketiga lainnya yang masih harus dibayar merupakan utang pembelian barang-barang kebutuhan proyek yang pada tanggal laporan posisi keuangan belum dibayar. 5. UANG MUKA PENJUALAN Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki uang muka penjualan sebesar Rp146.892 juta yang terdiri atas uang muka dari konsumen Perseroan dan uang muka konsumen milik entitas anak, yaitu HKM, GSN dan WSS.

(dalam Rupiah) Uraian Jumlah Tanda Jadi/ Uang Muka Konsumen 86.401.703.414 Uang Muka Konsumen Entitas Anak (HKM) 26.106.911.992 Uang Muka Konsumen Entitas Anak (GSN) 21.974.828.315 Uang Muka Konsumen Entitas Anak (WSS) 12.408.835.280 Jumlah Uang Muka Penjualan 146.892.279.002

6. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki pendapatan diterima di muka sebesar Rp7.105 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah) Uraian Jumlah Sewa Diterima Dimuka GSN 5.492.470.004 Pendapatan Sewa Ruang Diterima Dimuka 1.494.990.864 Pendapatan Pasar Diterima Dimuka 117.915.000 Total 7.105.375.868

7. UANG JAMINAN Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki uang jaminan sebesar Rp7.448 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah) Uraian Jumlah Uang Jaminan Penyewa Mall - Entitas Anak 7.185.300.268 Penerimaan Jaminan Properti 262.620.000 Total 7.447.920.268

8. SURAT BERHARGA JANGKA MENENGAH (MEDIUM TERM NOTES/MTN) Penerbitan MTN I PT PP Properti Tbk Tahun 2014 sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah). Jangka waktu 36 bulan sejak Tanggal 24 April 2014 sampai dengan 24 April 2017 dengan bunga sebesar 9,00% per tahun. Dana hasil penerbitan MTN digunakan perusahaan untuk menambah modal kerja. Pemegang surat berharga telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian. Penerbitan MTN I PT PP Properti Tbk Tahun 2016 seri A sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh milyar rupiah). Jangka waktu 18 bulan sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan 31 Juli 2017 dengan bunga sebesar 10,85% per tahun. Penerbitan MTN I PT PP Properti Tbk Tahun 2016 seri B sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah). Jangka waktu 18 bulan sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan 7 Agustus 2017 dengan bunga sebesar 10,85% per tahun. Penerbitan MTN I PT PP Properti Tbk Tahun 2016 seri C sebesar Rp70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah). Jangka waktu 18 bulan sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan 14 Agustus 2017 dengan bunga sebesar 10,85% per tahun. Pemegang surat berharga telah menunjuk PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai Bank Kustodian. Penerbitan MTN II PT PP Properti Tbk Tahun 2016 seri A sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). Jangka waktu 18 bulan sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan 28 Agustus 2017 dengan bunga sebesar 10,85% per tahun. Penerbitan MTN II PT PP Properti Tbk Tahun 2016 seri B sebesar Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah). Jangka waktu 18 bulan sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan 21 September 2017 dengan bunga sebesar 10,85% per tahun. Pemegang surat berharga telah menunjuk PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Bank Kustodian. Penerbitan MTN III PT PP Properti Tbk Tahun 2016 sejumlah Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah). Jangka waktu 36 bulan sejak Tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan 8 Mei 2019, dengan bunga 11,50%. Pemegang surat berharga telah menunjuk PT Daewoo Securities Indonesia sebagai Bank Kustodian. Penerbitan MTN IV PT PP Properti Tbk Tahun 2016 seri A dan Seri B masing- masing sejumlah Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). MTN IV Seri A jangka waktu 24 bulan sejak Tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 18 Mei 2018. MTN IV Seri B jangka waktu 24 bulan sejak Tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan 25 Mei 2018 dengan bunga masing-masing sebesar 10,75%. Pemegang surat berharga telah menunjuk PT Asta Kapital Asia sebagai Bank Kustodian. Penerbitan MTN V PT PP Properti Tbk Tahun 2016 sejumlah Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah). Jangka waktu 36 bulan sejak Tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan 16 Desember 2019, dengan bunga 10%. Pemegang surat berharga telah menunjuk PT BNI Securities sebagai Bank Kustodian. LIABILITAS JANGKA PANJANG 9. LIABILITAS PROGRAM IMBALAN KERJA Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki liabilitas program imbalan kerja sebesar Rp470 juta. Liabilitas Program Imbalan Kerja merupakan liabilitas imbalan pasca kerja karyawan.

(dalam Rupiah) Uraian Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja 470.279.826 Liabilitas – Bersih 470.279.826

Penilaian beban manfaat karyawan dan aset imbalan pasca kerja Tahun 2016 dan 2015 sesuai dengan PSAK No.24 (Revisi 2013) dilakukan oleh PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen dengan laporan No. 16036/PPP/EP/01/2017 Tanggal 20 Januari 2017, No. 15045/PPP/EP/02/2016 Tanggal 18 Februari 2016, dan No. 15262/PPP/EP/05/2016 Tanggal 20 Mei 2016. 10. UTANG BANK JANGKA PANJANG Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp599.364 juta. Berikut rincian utang bank jangka panjang Perseroan:

(dalam Rupiah) Uraian Jumlah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 576.451.999.998 PT Bank CIMB Niaga Tbk 125.631.649.502 PT Bank ICBC Indonesia 120.000.000.000 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 31.931.428.568


14

(dalam Rupiah) Uraian Jumlah Dikurangi Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (254.651.428.571) Utang bank jangka panjang – dikurangi bagian jangka pendek 599.363.649.497

10.1. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (“BTN”) Utang kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk merupakan Fasilitas Kredit Konstruksi (KYG) untuk pembangunan "Apartemen Grand Kamala Lagoon Tower Emerald South & North" beserta sarana/prasarana, sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No.1571 Tanggal 30 Desember 2014 dari Notaris Joko Suryanto, S.H. Nilai maksimum Plafon Kredit sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan tingkat bunga sebesar 11,50% (sebelas koma lima nol persen) per tahun. Jaminan atas fasilitas yang diberikan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk adalah tanah lokasi proyek dan bangunan yang telah ada maupun yang akan berdiri atas tanah Apartemen Grand Kamala Lagoon Tower Emerald South & North yang berlokasi di Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Pekayon Jaya, Kota Bekasi Jawa Barat seluas kurang lebih 8.940 m2 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) dan bukti kepemilikan SHGB No. 8475 dan APH No. 8 Tanggal 22 Februari 2014. Selama pembiayaan perusahaan tidak diperkenankan: memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain, mengikatkan diri sebagai penjamin atau menjaminkan kekayaan, melakukan akuisisi, merger, melunasi utang kepada pemegang saham, membubarkan perusahaaan atau meminta dinyatakan pailit, memindah tangankan dalam bentuk apapun atau dengan nama apapun dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga. Utang kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk merupakan Fasilitas Kredit Konstruksi (KYG) untuk pembangunan "Apartemen Gunung Putri Square-Tower Pinus" beserta sarana/prasarana, sesuai dengan Surat Persetujuan Pemberian Kredit Tanggal 28 Oktober 2016 dengan nilai maksimum Plafon Kredit sebesar Rp82.500.000.000 (delapan puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan tingkat bunga sebesar 11,50% (sebelas koma lima nol persen) per tahun. Jaminan atas fasilitas yang diberikan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk adalah tanah lokasi proyek dan bangunan yang telah ada maupun yang akan berdiri atas tanah Apartemen Gunung Putri Square yang berlokasi di Jalan Raya Mercedez Benz, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan SHGB No. 48 tanggal 19 Januari 1995. Utang kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk merupakan Fasilitas Kredit Konstruksi (KYG) untuk pembangunan "Apartemen Gunung Putri Square-Tower Palem" beserta sarana/prasarana, sesuai dengan Surat Persetujuan Pemberian Kredit Tanggal 28 Oktober 2016 dengan nilai maksimum Plafon Kredit sebesar Rp90.000.000.000 (sembilan puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan tingkat bunga sebesar 11,50% (sebelas koma lima nol persen) per tahun. Jaminan atas fasilitas yang diberikan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk adalah tanah lokasi proyek dan bangunan yang telah ada maupun yang akan berdiri atas tanah Apartemen Gunung Putri Square yang berlokasi di Jalan Raya Mercedez Benz, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat seluas kurang lebih 21.000 m2 (dua puluh satu ribu meter persegi) dan bukti kepemilikan SHGB No. 48. Utang kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk merupakan Fasilitas Kredit Konstruksi (KYG) untuk pembangunan "Apartemen Grand Sungkono Lagoon" beserta sarana/prasarana, sesuai dengan Surat Persetujuan Pemberian Kredit No.21 Tanggal 18 Oktober 2016 dengan nilai maksimum Plafon Kredit sebesar Rp325.000.000.000 (tiga ratus dua puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan tingkat bunga sebesar 11,50% (sebelas koma lima nol persen) per tahun. Jaminan atas fasilitas yang diberikan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk adalah tanah lokasi proyek dan bangunan yang telah ada maupun yang akan berdiri atas tanah Apartemen Grand Sungkono Lagoon - Tower Caspian, yang berlokasi di Jalan Raya Abdul Wahab Siamin No.10 Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur.


15

(dalam Rupiah) Uraian Jumlah Dikurangi Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (254.651.428.571) Utang bank jangka panjang – dikurangi bagian jangka pendek 599.363.649.497

10.1. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (“BTN”) Utang kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk merupakan Fasilitas Kredit Konstruksi (KYG) untuk pembangunan "Apartemen Grand Kamala Lagoon Tower Emerald South & North" beserta sarana/prasarana, sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No.1571 Tanggal 30 Desember 2014 dari Notaris Joko Suryanto, S.H. Nilai maksimum Plafon Kredit sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan tingkat bunga sebesar 11,50% (sebelas koma lima nol persen) per tahun. Jaminan atas fasilitas yang diberikan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk adalah tanah lokasi proyek dan bangunan yang telah ada maupun yang akan berdiri atas tanah Apartemen Grand Kamala Lagoon Tower Emerald South & North yang berlokasi di Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Pekayon Jaya, Kota Bekasi Jawa Barat seluas kurang lebih 8.940 m2 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) dan bukti kepemilikan SHGB No. 8475 dan APH No. 8 Tanggal 22 Februari 2014. Selama pembiayaan perusahaan tidak diperkenankan: memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain, mengikatkan diri sebagai penjamin atau menjaminkan kekayaan, melakukan akuisisi, merger, melunasi utang kepada pemegang saham, membubarkan perusahaaan atau meminta dinyatakan pailit, memindah tangankan dalam bentuk apapun atau dengan nama apapun dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga. Utang kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk merupakan Fasilitas Kredit Konstruksi (KYG) untuk pembangunan "Apartemen Gunung Putri Square-Tower Pinus" beserta sarana/prasarana, sesuai dengan Surat Persetujuan Pemberian Kredit Tanggal 28 Oktober 2016 dengan nilai maksimum Plafon Kredit sebesar Rp82.500.000.000 (delapan puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan tingkat bunga sebesar 11,50% (sebelas koma lima nol persen) per tahun. Jaminan atas fasilitas yang diberikan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk adalah tanah lokasi proyek dan bangunan yang telah ada maupun yang akan berdiri atas tanah Apartemen Gunung Putri Square yang berlokasi di Jalan Raya Mercedez Benz, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan SHGB No. 48 tanggal 19 Januari 1995. Utang kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk merupakan Fasilitas Kredit Konstruksi (KYG) untuk pembangunan "Apartemen Gunung Putri Square-Tower Palem" beserta sarana/prasarana, sesuai dengan Surat Persetujuan Pemberian Kredit Tanggal 28 Oktober 2016 dengan nilai maksimum Plafon Kredit sebesar Rp90.000.000.000 (sembilan puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan tingkat bunga sebesar 11,50% (sebelas koma lima nol persen) per tahun. Jaminan atas fasilitas yang diberikan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk adalah tanah lokasi proyek dan bangunan yang telah ada maupun yang akan berdiri atas tanah Apartemen Gunung Putri Square yang berlokasi di Jalan Raya Mercedez Benz, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat seluas kurang lebih 21.000 m2 (dua puluh satu ribu meter persegi) dan bukti kepemilikan SHGB No. 48. Utang kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk merupakan Fasilitas Kredit Konstruksi (KYG) untuk pembangunan "Apartemen Grand Sungkono Lagoon" beserta sarana/prasarana, sesuai dengan Surat Persetujuan Pemberian Kredit No.21 Tanggal 18 Oktober 2016 dengan nilai maksimum Plafon Kredit sebesar Rp325.000.000.000 (tiga ratus dua puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan tingkat bunga sebesar 11,50% (sebelas koma lima nol persen) per tahun. Jaminan atas fasilitas yang diberikan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk adalah tanah lokasi proyek dan bangunan yang telah ada maupun yang akan berdiri atas tanah Apartemen Grand Sungkono Lagoon - Tower Caspian, yang berlokasi di Jalan Raya Abdul Wahab Siamin No.10 Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur.

10.2. PT Bank CIMB Niaga Tbk. (“CIMB”) Selama pembiayaan perusahaan tidak diperkenankan: memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain, mengikatkan diri sebagai penjamin atau menjaminkan kekayaan, melakukan akuisisi, merger, melunasi utang kepada pemegang saham, membubarkan perusahaaan atau meminta dinyatakan pailit, memindah tangankan dalam bentuk apapun atau dengan nama apapun dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga. Utang kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Fasilitas Kredit Konstruksi (KYG) untuk pembangunan "Apartemen Grand Sungkono Lagoon Tower Venetian" beserta sarana/prasarana sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 13 Tanggal 17 Nopember 2014 dari Notaris Ny. Esther Agustina Ferdinandus S.H. Nilai maksimum Plafond Kredit sebesar Rp190.000.000.000 (seratus sembilan puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu 42 (empat puluh) bulan dengan tingkat bunga sebesar 11% (sebelas persen) per tahun. Jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah tanah lokasi proyek dan bangunan yang telah ada maupun yang akan berdiri atas tanah Apartemen Grand Sungkono Lagoon Tower Venetian yang berlokasi di Jln. Mayjen. Sungkono-Villa Bukit Mas, Kota Surabaya Jawa Timur seluas kurang lebih 9.160 m2 (sembilan ribu seratus enam puluh ribu meter persegi) dan bukti kepemilikan SHGB No. 4508 Tanggal 14 Nopember 2014. Selama pembiayaan Perusahaan tidak diperkenankan: menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik debitur baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, menjaminkan/mengagunkan kekayaan, mengadakan perjanjian yang dapat menimbukan kewajiban membayar kepada pihak ketiga termasuk memerikan jaminan secara langsung maupun tidak langsung atas kewajiban pihak keiga, memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain, mengubah susunan pengurus perusahaan, dan melakukan perubahan struktur permodalan perusahaan. 10.3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Utang kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Pengembang dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 146 Tanggal 22 Juli 2014 dari Notaris Meri Efda, S.H. Nilai maksimum sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dan tingkat bunga sebesar 12,50% (dua belas koma lima nol persen) per tahun. Jaminan atas fasilitas yang diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1989/Dukuh Pakis, yang belokasi di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kotamadya Surabaya Propinsi Jawa Timur, seluas 1.865 m2 (seribu delapan ratus enam puluh lima meter persegi). Selama pembiayaan Perusahaan tidak diperkenankan: melakukan akuisisi, menjual asset, melakukan perubahan anggaran dasar atau mengubah susunan pengurus atau pemegang saham dan komposisi permodalan, mengikatkan diri sebagai penjamin atau menjaminkan kekayaan, melakukan penyertaan saham, memberikan piutang kepada pemegang saham.

10.4. PT Bank ICBC Indonesia Utang kepada PT Bank ICBC Indonesia merupakan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Pengembang dari PT Bank ICBC Indonesia sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 58 dan 59 Tanggal 17 Februari 2016 dari Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H. Nilai maksimum sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dimana bulan ke 1 (satu) sampai dengan bulan ke 36 adalah masa tenggang. Dengan tingkat suku bunga 10% (sepuluh persen) sampai sampai dengan 15% (lima belas persen). Jaminan atas fasilitas yang diberikan oleh PT Bank ICBC Indonesia adalah sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 8474 dan Hak Guna Bangunan No. 8478. Selama pembiayaan Perusahaan tidak diperkenankan: melakukan akuisisi, menjual asset, melakukan perubahan anggaran dasar atau mengubah susunan pengurus atau pemegang saham dan komposisi permodalan, mengikatkan diri sebagai penjamin atau menjaminkan kekayaan, melakukan penyertaan saham, memberikan piutang kepada pemegang saham.


16

11. UTANG OBLIGASI Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki utang obligasi sebesar Rp598.358 juta. Berikut rincian utang obligasi Perseroan:

(dalam Rupiah) Uraian Jumlah Utang Pokok Obligasi 600.000.000.000 Biaya Emisi Obligasi yang belum di amortisasi (1.641.799.094) Jumlah Utang Obligasi 598.358.200.906

Perusahaan telah menerima pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (d/h BAPEPAM-LK), melalui surat No. S-313/D.04/2016 pada Tanggal 23 Juni 2016 untuk melakukan penawaran obligasi kepada masyarakat sejumlah Rp600.000.000.000 yang terdiri dari Seri A (PPPRO01A) dengan nilai Rp200.000.000.000 berjangka waktu 36 bulan dengan tingkat bunga 9,15% per tahun, dan Seri B (PPPRO01B) dengan nilai Rp400.000.000.000 berjangka waktu 60 bulan dengan tingkat bunga 9,90% per tahun. Penerbitan obligasi perusahaan pada Tanggal 11 Juli 2016 telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Wali amanat dari kedua seri obligasi tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Seluruh kewajiban Perseroan telah diungkapkan pada Prospektus ini.

SELURUH KEWAJIBAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERSEROAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2016 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DALAM PROSPEKTUS. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO DANTIDAK ADA KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.


17

11. UTANG OBLIGASI Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki utang obligasi sebesar Rp598.358 juta. Berikut rincian utang obligasi Perseroan:

(dalam Rupiah) Uraian Jumlah Utang Pokok Obligasi 600.000.000.000 Biaya Emisi Obligasi yang belum di amortisasi (1.641.799.094) Jumlah Utang Obligasi 598.358.200.906

Perusahaan telah menerima pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (d/h BAPEPAM-LK), melalui surat No. S-313/D.04/2016 pada Tanggal 23 Juni 2016 untuk melakukan penawaran obligasi kepada masyarakat sejumlah Rp600.000.000.000 yang terdiri dari Seri A (PPPRO01A) dengan nilai Rp200.000.000.000 berjangka waktu 36 bulan dengan tingkat bunga 9,15% per tahun, dan Seri B (PPPRO01B) dengan nilai Rp400.000.000.000 berjangka waktu 60 bulan dengan tingkat bunga 9,90% per tahun. Penerbitan obligasi perusahaan pada Tanggal 11 Juli 2016 telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Wali amanat dari kedua seri obligasi tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Seluruh kewajiban Perseroan telah diungkapkan pada Prospektus ini.

SELURUH KEWAJIBAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERSEROAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2016 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DALAM PROSPEKTUS. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO DANTIDAK ADA KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini dikutip dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan untuk posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 dan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian auditan pada tanggal dan untuk tahun tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) oleh KAP Soejatna, Mulyana & rekan, akuntan publik independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Drs, Sukarna Rusdjana, CA, CPA. pada tanggal 25 Januari 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN


Keterangan 31 Desember

2016 2015* ASET Aset Lancar Kas dan Setara Kas 624.472.314.516 357.422.184.987 Piutang Usaha Pihak Ketiga 2.765.315.999.570 1.198.704.737.562 Piutang Lain-lain Pihak Berelasi 44.975.178.172 643.561.644 Pihak Ketiga - 152.054.795 Persediaan 1.606.415.374.401 1.498.069.952.103 Pajak Dibayar Dimuka 11.774.701.291 27.029.365.662 Beban Dibayar Dimuka 36.087.053.008 37.376.481.704 Uang Muka 75.312.264.685 66.986.706.605 Aset Lancar Lainnya Jaminan Sewa Ruang 300.684.860 300.684.860 Jumlah Aset Lancar 5.164.653.570.503 3.186.685.729.922 Aset Tidak Lancar Tanah Akan Dikembangkan 1.348.698.763.640 247.992.592.095 Investasi Ventura Bersama 177.799.775.409 179.993.867.191 Investasi Pada Entitas Asosiasi 129.792.873.385 23.500.000.000 Investasi Jangka Panjang Lainnya 5.381.000.000 5.381.000.000 Aset Tetap - Bersih 1.997.712.794.088 1.674.282.096.261 Aset Pajak Tangguhan - - Aset Tidak Berwujud 2.245.011.313 1.121.447.184 Deposito Yang Dijaminkan - - Jumlah Aset Tidak Lancar 3.661.630.217.835 2.132.271.002.731 JUMLAH ASET 8.826.283.788.338 5.318.956.732.653 LIABILITAS Liabilitas Jangka Pendek Utang Non Bank - - Utang Bank - 90.075.078.012 Utang Usaha Pihak Berelasi 436.315.834.594 132.211.830.808 Pihak Ketiga 1.090.326.524.182 526.293.854.519 Utang Lain-Lain Pihak Ketiga 250.783.569.730 114.477.074.940 Utang Pajak 167.708.503.095 84.131.729.931 Beban yang Masih Harus Dibayar 87.280.330.222 90.169.115.921 Uang Muka Penjualan 146.892.279.002 108.509.263.198 Pendapatan Diterima Dimuka 7.105.375.868 5.827.676.444 Uang Jaminan 7.447.920.268 7.779.343.939 Bagian Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun 584.651.428.571 66.879.051.380 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 2.778.511.765.531 1.226.354.019.092 Liabilitas Jangka Panjang Utang Pemegang Saham Lama - - Liabilitas Program Imbalan Kerja 470.279.826 113.842.892 Utang Lain-Lain


18


2016 2015* Pihak Berelasi 1.033.253.024.826 979.812.393.798 Pihak Ketiga 548.416.162.704 402.613.875.000

Surat Berharga Jangka Menengah 300.000.000.000 30.000.000.000 Utang Obligasi 598.358.200.906 - Utang Bank Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun 599.363.649.497 162.475.747.632 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 3.079.861.317.759 1.575.015.859.322 JUMLAH LIABILITAS 5.858.373.083.290 2.801.369.878.414 EKUITAS Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada:

Pemilik Entitas Induk Modal Saham – Nilai Nominal Rp100 per Saham 1.404.440.600.000 1.404.440.600.000

Modal Dasar: 36.528.240.000 Saham (Modal Ditempatkan dan Disetor masing-masing untuk Per 31 Desember 2016, 2015 sebanyak 14.044.406.000 lembar saham)

Tambahan Modal Disetor 357.657.791.204 357.657.791.204 Saldo Laba

Ditentukan Penggunaannya 20.322.294.135 5.306.042.987 Belum Ditentukan Penggunaannya 703.443.039.238 413.141.464.551 Komponen Ekuitas Lainnya

335.316.239.168 335.332.922.914 2.821.179.963.744 2.515.878.821.656 Kepentingan Non Pengendali 146.730.741.303 1.708.032.583 JUMLAH EKUITAS 2.967.910.705.047 2.517.586.854.239 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 8.826.283.788.338 5.318.956.732.653

*) Direklasifikasi Catatan 42 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN


Keterangan Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2016 2015 PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA

Penjualan Realti 2.015.654.898.330 1.380.553.199.348 Pendapatan Properti 134.406.173.774 124.619.115.993

JUMLAH PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA 2.150.061.072.104 1.505.172.315.341 BEBAN POKOK PENJUALAN

Realti 1.451.608.471.668 955.032.926.130 Properti 112.548.810.864 102.316.772.959

JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN 1.564.157.282.532 1.057.349.699.089 LABA (RUGI) KOTOR 585.903.789.572 447.822.616.252 BEBAN USAHA

Beban Pegawai 38.698.331.790 29.973.534.020 Beban Umum dan Administrasi 38.345.060.462 31.410.563.524 Beban Pemasaran 1.317.898.101 470.631.562 Beban Pemeliharaan 269.907.187 467.961.189

JUMLAH BEBAN USAHA 78.631.197.540 62.322.690.295 LABA USAHA 507.272.592.032 385.499.925.957 PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Beban Pendanaan/ Beban Bunga (56.973.268.553) (33.843.840.140) Beban Pajak Penghasilan Final (92.390.141.420) (71.670.645.964) Penghasilan (Beban) Lain-lain 12.729.599.637 19.996.149.345

JUMLAH PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN (136.633.810.336) (85.518.336.759) PENDAPATAN VENTURA BERSAMA (KSO) DAN ENTITAS ASOSIASI

(2.416.242.051) 1.085.676.811

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 368.222.539.645 301.067.266.009


19


2016 2015* Pihak Berelasi 1.033.253.024.826 979.812.393.798 Pihak Ketiga 548.416.162.704 402.613.875.000

Surat Berharga Jangka Menengah 300.000.000.000 30.000.000.000 Utang Obligasi 598.358.200.906 - Utang Bank Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun 599.363.649.497 162.475.747.632 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 3.079.861.317.759 1.575.015.859.322 JUMLAH LIABILITAS 5.858.373.083.290 2.801.369.878.414 EKUITAS Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada:






*) Direklasifikasi Catatan 42 LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN



2016 2015 PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA

Penjualan Realti 2.015.654.898.330 1.380.553.199.348 Pendapatan Properti 134.406.173.774 124.619.115.993

JUMLAH PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA 2.150.061.072.104 1.505.172.315.341 BEBAN POKOK PENJUALAN

Realti 1.451.608.471.668 955.032.926.130 Properti 112.548.810.864 102.316.772.959

JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN 1.564.157.282.532 1.057.349.699.089 LABA (RUGI) KOTOR 585.903.789.572 447.822.616.252 BEBAN USAHA

Beban Pegawai 38.698.331.790 29.973.534.020 Beban Umum dan Administrasi 38.345.060.462 31.410.563.524 Beban Pemasaran 1.317.898.101 470.631.562 Beban Pemeliharaan 269.907.187 467.961.189

JUMLAH BEBAN USAHA 78.631.197.540 62.322.690.295 LABA USAHA 507.272.592.032 385.499.925.957 PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Beban Pendanaan/ Beban Bunga (56.973.268.553) (33.843.840.140) Beban Pajak Penghasilan Final (92.390.141.420) (71.670.645.964) Penghasilan (Beban) Lain-lain 12.729.599.637 19.996.149.345

JUMLAH PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN (136.633.810.336) (85.518.336.759) PENDAPATAN VENTURA BERSAMA (KSO) DAN ENTITAS ASOSIASI

(2.416.242.051) 1.085.676.811

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 368.222.539.645 301.067.266.009



2016 2015 BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK

Pajak Penghasilan Tidak Final 2.848.220.500 738.678.250 Pajak Tangguhan - -

JUMLAH BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK

2.848.220.500 738.678.250

LABA TAHUN BERJALAN 365.374.319.145 300.328.587.759 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke Laba (Rugi) Peningkatan Revaluasi

Aset Tetap - 345.652.701.529 Pajak Penghasilan Final Revaluasi - (10.322.517.000) Keuntungan (Kerugian) Aktuaria (16.683.745) 2.738.385 (16.683.745) 335.332.922.914 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke Laba (Rugi) - -

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

TOTAL PERIODS

(16.683.745) 335.332.922.914

JUMLAH LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN 365.357.635.400 635.661.510.673

Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:

Pemilik Entitas Induk 365.382.830.425 300.325.022.955 Kepentingan Non Pengendali (8.511.280) 3.564.804

365.374.319.145 300.328.587.759 Jumlah Laba Rugi Komprehensif Tahun Berjalan

yang Dapat Diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk 365.366.146.680 635.657.945.869 Kepentingan Non Pengendali (8.511.280) 3.564.804

365.357.635.400 635.661.510.673 Laba Per Saham (dalam Rupiah)

Dasar 35 30,45 25,03 LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN



2016 2015 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan (Penambahan) Kas Terdiri dari:

Penerimaan Penjualan 623.110.525.324 677.983.313.877 Penerimaan Hotel 118.559.444.958 116.045.557.494 Penerimaan Sewa 14.573.797.378 14.006.098.494 Penerimaan Piutang Pasar - 406.735.223

Pembayaran Kas kepada: Pemasok (940.915.342.797) (817.923.581.459) Direksi dan Karyawan (40.124.721.788) (26.289.751.941)

Penerimaan Pajak dan Bunga Bank 86.865.516.364 34.406.288.199 Pembayaran Pajak-pajak (47.076.944.886) (39.307.281.892) Kas Bersih Diperoleh dari

(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi (185.007.725.447) (40.672.622.005) ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penambahan Investasi Ventura Bersama (1.747.558.877) (80.947.276.651) Pengurangan Investasi Ventura Bersama 4.110.085.223 18.553.651.405 Penambahan Tanah yang Akan Dikembangkan (594.871.295.200) (143.469.150.000) Penambahan Aset dalam Penyelesaian (340.305.689.259) (121.322.928.000) Penambahan Investasi pada Entitas Asosiasi (222.338.581.275) (71.000.000.000) Properti Investasi dan Uang Muka Beban - - Penambahan Aset Tetap (22.786.765.193) (13.331.009.987)


20



2016 2015 Penjualan Aset Tetap - - Penambahan Aset Tak Berwujud - - Penerimaan Dividen 43.207.891 47.940.000 Kas Bersih Diperoleh dari

(Digunakan untuk) Aktivitas Investasi (1.177.896.596.689) (411.468.773.233) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Setoran Modal - 910.144.010.000 Selisih Nilai Transaksi Non Pengendali - - Penerbitan Surat Berharga Jangka Menengah 600.000.000.000 - Penerimaan Obligasi 600.000.000.000 - Biaya Emisi Saham dan Obligasi (1.970.158.915) (23.718.898.290) Pembayaran Dividen (60.065.004.591) - Pembayaran Utang Non Bank Jangka Pendek (265.000.000) (152.150.000.000) Pembayaran Utang ke Induk Perusahaan - (235.000.000.000) Penambahan Utang Bank Jangka Panjang 605.795.427.554 116.036.221.948 Pembayaran Utang Bank Jangka Pendek (113.540.812.383) (48.525.263.076) Penambahan Utang Non Bank Jangka Panjang - 12.752.096.080 Kas Bersih Diperoleh dari

(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan 1.629.954.451.665 579.538.166.662 KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS 267.050.129.529 127.396.771.424 SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 357.422.184.987 230.025.413.563 SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 624.472.314.516 357.422.184.987

RASIO-RASIO KEUANGAN POKOK KONSOLIDASIAN (TIDAK DIAUDIT)

RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN OLEH PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA

Rasio Nilai yang Dipersyaratkan dalam perjanjian kredit

Rasio Keuangan Perseroan Per 31 Desember 2016

Minimum EBITDA Terhadap Beban Bunga 1,5x 9,38x Minimum Rasio Lancar 110% 185,88% Minimum DSCR 1x 0,87x Maksimal Gearing Ratio 300% 83,94%

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Keterangan

Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2016 2015

RASIO PERTUMBUHAN (%) Total aset 65,94% 89,55% Total liabilitas 109,13% 60,97% Total ekuitas 65,94% 136,23% RASIO USAHA Laba kotor / pendapatan 27,25% 29,75% Laba usaha / pendapatan 23,59% 25,61% Laba sebelum pajak / pendapatan 17,13% 20,00% Laba tahun berjalan / pendapatan 16,99% 19,95% Laba tahun berjalan / ekuitas 12,31% 11,93% Laba tahun berjalan / aset 4,14% 5,65%

RASIO KEUANGAN Jumlah aset / jumlah liabilitas 150,66% 189,87% Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas 197,39% 111,27% Jumlah liabilitas / jumlah aset 66,37% 52,67% Interest bearing debt / jumlah ekuitas 70,16% 52,80%


21



2016 2015 Penjualan Aset Tetap - - Penambahan Aset Tak Berwujud - - Penerimaan Dividen 43.207.891 47.940.000 Kas Bersih Diperoleh dari

(Digunakan untuk) Aktivitas Investasi (1.177.896.596.689) (411.468.773.233) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Setoran Modal - 910.144.010.000 Selisih Nilai Transaksi Non Pengendali - - Penerbitan Surat Berharga Jangka Menengah 600.000.000.000 - Penerimaan Obligasi 600.000.000.000 - Biaya Emisi Saham dan Obligasi (1.970.158.915) (23.718.898.290) Pembayaran Dividen (60.065.004.591) - Pembayaran Utang Non Bank Jangka Pendek (265.000.000) (152.150.000.000) Pembayaran Utang ke Induk Perusahaan - (235.000.000.000) Penambahan Utang Bank Jangka Panjang 605.795.427.554 116.036.221.948 Pembayaran Utang Bank Jangka Pendek (113.540.812.383) (48.525.263.076) Penambahan Utang Non Bank Jangka Panjang - 12.752.096.080 Kas Bersih Diperoleh dari

(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan 1.629.954.451.665 579.538.166.662 KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS 267.050.129.529 127.396.771.424 SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 357.422.184.987 230.025.413.563 SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 624.472.314.516 357.422.184.987

RASIO-RASIO KEUANGAN POKOK KONSOLIDASIAN (TIDAK DIAUDIT)

RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN OLEH PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA

Rasio Nilai yang Dipersyaratkan dalam perjanjian kredit

Rasio Keuangan Perseroan Per 31 Desember 2016

Minimum EBITDA Terhadap Beban Bunga 1,5x 9,38x Minimum Rasio Lancar 110% 185,88% Minimum DSCR 1x 0,87x Maksimal Gearing Ratio 300% 83,94%

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Keterangan

Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2016 2015

RASIO PERTUMBUHAN (%) Total aset 65,94% 89,55% Total liabilitas 109,13% 60,97% Total ekuitas 65,94% 136,23% RASIO USAHA Laba kotor / pendapatan 27,25% 29,75% Laba usaha / pendapatan 23,59% 25,61% Laba sebelum pajak / pendapatan 17,13% 20,00% Laba tahun berjalan / pendapatan 16,99% 19,95% Laba tahun berjalan / ekuitas 12,31% 11,93% Laba tahun berjalan / aset 4,14% 5,65%

RASIO KEUANGAN Jumlah aset / jumlah liabilitas 150,66% 189,87% Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas 197,39% 111,27% Jumlah liabilitas / jumlah aset 66,37% 52,67% Interest bearing debt / jumlah ekuitas 70,16% 52,80%

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama-bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, serta Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Soejatna, Mulyana & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (wajar dalam semua hal yang material). 1. Gambaran Umum Perseroan merupakan salah satu pengembang properti terkemuka di Indonesia, mengembangkan berbagai proyek termasuk proyek internal maupun melalui joint venture dengan pihak ketiga, baik dengan pihak swasta maupun pihak Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”). Perseroan saat ini fokus terhadap pengembangan hunian bertingkat disegmen menengah, Meningkatan pendapatan berulang (recurring income), Peningkatan Lahan Baru di berbagai daerah strategis. Proyek-proyek Perseroan mengkombinasikan variasi residensial, perkantoran, retail, trade centre, dan bisnis hotel, yang pada umumnya fokus dalam penjualan properti residensial, tetapi masih mempertahankan kepemilikan dan kegiatan operasional dari properti perkantoran, retail, trade centre, dan bisnis hotel. Perseroan memiliki target konsumen yang bervariasi, mulai dari masyarakat yang berpenghasilan rendah, menengah sampai menengah atas, yang disesuaikan dengan masing-masing properti yang dikembangkannya. Perseroan memfokuskan pada penawaran properti yang meningkatkan kenyamanan dan kesehatan hidup konsumen, dengan berbagai fasilitas dan inovasi lainnya, serta konsep ‘Beyond Space’. Perseroan adalah Entitas Anak dari PT PP (Persero) Tbk, perusahaan BUMN terkemuka yang memiliki 8 (delapan) pilar bisnis yakni bidang konstruksi, investasi, pracetak, peralatan, properti, Infrastruktur, Energy dan juga menyediakan jasa Engineering, Procurement, Construction (“EPC”). Berdiri sejak tahun 1953, PT PP (Persero) Tbk merupakan salah satu perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka di Indonesia, berpengalaman dalam konstruksi bangunan bertingkat, pembangkit listrik, jembatan, jalanan, sistem irigasi, dan pelabuhan laut di Indonesia. PT PP (Persero) Tbk telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2010. Lebih dari 20 (dua puluh) tahun (yang dimulai sejak Perseroan masih sebagai Divisi Properti dari PT PP (Persero) Tbk) Perseroan telah mengembangkan kemampuannya di segala bidang, antara lain dalam pembangunan dan pengembangan properti-properti sebagai berikut:

• Perumahan Otorita Jatiluhur tahun 1991, • Pengembangan kawasan Cibubur tahun 1991 – 2004, • Apartemen Patria Park di Jakarta tahun 2004 - 2006, • Juanda Business Center di Surabaya tahun 2006, • Apartemen The Paladian Park di Kelapa Gading tahun 2009, • Park Hotel Jakarta tahun 2010, • Prime Park Hotel Bandung tahun 2012, • Perumahan Bukit Permata Puri 1 di Semarang tahun 1996 – 2015, • Pavilion Permata I Tahun 2012, • Grand Sungkono Lagoon tahun 2012, • Gunung Putri Square Tahun 2013, • CBD Grand Kamala Lagoon Tahun 2014, • The Ayoma Apartment Tahun 2014, • Amartha View Tahun 2014, • Pavilion Permata II Tahun 2014, • Grand Dharmahusada Lagoon Tahun 2015 • Riverview Residence Tahun 2016, • Verdura Apartment Tahun 2016, • Alton Apartment Tahun 2016, • Evencio Margonda Apartemen Tahun 2016


22

Pada Oktober 2013, sebagai hasil dari Restrukturisasi PT PP (Persero) Tbk, Perseroan telah mengukuhkan diri menjadi perusahaan properti terkemuka. Kegiatan usaha Perseroan terbagi atas dua segmen usaha yaitu penjualan realti dan pendapatan properti, dimana atas segmen usaha tersebut, Perseroan membagi menjadi 3 (tiga) tipe pengembangan yaitu Residensial, Komersial dan Hospitality. Perseroan juga mengukuhkan diri sebagai salah satu pengembang terkemuka yang memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang nyaman dengan harga terjangkau, hal tersebut dibuktikan dengan membuat terobosan memasarkan kawasan CBD Grand Kamala Lagoon di Timur Jakarta, di pintu masuk Bekasi pada tahun 2014, dimana tower pertama direncanakan akan selesai dibangun pada tahun 2017 dan secara Kawasan direncanakan akan selesai dibangun pada tahun 2035. Proyek-proyek pengembangan untuk segmen residensial yang sudah dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Apartemen Patria Park, Jakarta 2. Perumahan Karyawan Perum Otorita Jatiluhur, Purwakarta 3. Perumahan Permata Puri, Cibubur 4. Taman Griya Permata, Bali 5. Perumahan Permata Puri Laguna, Cibubur 6. FX Residence, Jakarta 7. Apartemen Paladian Park, Jakarta 8. Pavilion Permata 1, Surabaya 9. CBD Grand Kamala Lagoon, Bekasi – Jawa Barat 10. Riverview Residence, Cikarang – Jawa Barat 11. Apartemen Evencio, Depok – Jawa Barat 12. Gunung Putri Square, Bogor – Jawa Barat 13. Verdura Apartment, Sentul – Jawa Barat 14. The Ayoma Apartment, Serpong 15. Amartha View, Semarang 16. Apartemen Pavilion Permata I, Surabaya 17. Apartemen Pavilion Permata II, Surabaya 18. Alton Apartment, Semarang 19. Grand Dharmahusada Lagoon, Surabaya 20. Grand Sungkono Lagoon, Surabaya

Proyek-proyek pengembangan untuk segmen komersial yang sudah dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Ruko Bumi Kopo Kencana I & II, Bandung 2. Graha Bukopin, Surabaya 3. Mall Serang, Banten 4. Ruko Sungkono Business Park, Surabaya 5. Mall KAZA City, Surabaya 6. Grand Slipi Tower, Jakarta 7. Mall Balikpapan Ocean Square, Balikpapan

Proyek-proyek pengembangan untuk segmen hospitality yang sudah dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Park Hotel, Jakarta 2. Prime Park Hotel, Bandung 3. Swiss-Belhotel, Balikpapan

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan Dan Kinerja Perseroan Kegiatan usaha Perseroan adalah pengembangan dan penjualan apartemen residensial dan pengelolaan serta penyewaan properti komersial. Berikut ini adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi hasil operasional Perseroan. Kondisi pasar real estate Sebagian besar pendapatan Perseroan berasal dari kegiatan pengembangan properti Perseroan di Indonesia. Dengan demikian, Perseroan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap keadaan ekonomi Indonesia secara umum dan pasar properti Indonesia pada khususnya. Kondisi ekonomi lainnya yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan mencakup tren penentuan harga pasar yang mempengaruhi penjualan properti dan tingkat harga sewa, standar hidup, tingkat pendapatan yang dapat dibelanjakan, perubahan demografi, tingkat suku bunga dan ketersediaan pembiayaan konsumen. Perseroan


23

Pada Oktober 2013, sebagai hasil dari Restrukturisasi PT PP (Persero) Tbk, Perseroan telah mengukuhkan diri menjadi perusahaan properti terkemuka. Kegiatan usaha Perseroan terbagi atas dua segmen usaha yaitu penjualan realti dan pendapatan properti, dimana atas segmen usaha tersebut, Perseroan membagi menjadi 3 (tiga) tipe pengembangan yaitu Residensial, Komersial dan Hospitality. Perseroan juga mengukuhkan diri sebagai salah satu pengembang terkemuka yang memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang nyaman dengan harga terjangkau, hal tersebut dibuktikan dengan membuat terobosan memasarkan kawasan CBD Grand Kamala Lagoon di Timur Jakarta, di pintu masuk Bekasi pada tahun 2014, dimana tower pertama direncanakan akan selesai dibangun pada tahun 2017 dan secara Kawasan direncanakan akan selesai dibangun pada tahun 2035. Proyek-proyek pengembangan untuk segmen residensial yang sudah dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Apartemen Patria Park, Jakarta 2. Perumahan Karyawan Perum Otorita Jatiluhur, Purwakarta 3. Perumahan Permata Puri, Cibubur 4. Taman Griya Permata, Bali 5. Perumahan Permata Puri Laguna, Cibubur 6. FX Residence, Jakarta 7. Apartemen Paladian Park, Jakarta 8. Pavilion Permata 1, Surabaya 9. CBD Grand Kamala Lagoon, Bekasi – Jawa Barat 10. Riverview Residence, Cikarang – Jawa Barat 11. Apartemen Evencio, Depok – Jawa Barat 12. Gunung Putri Square, Bogor – Jawa Barat 13. Verdura Apartment, Sentul – Jawa Barat 14. The Ayoma Apartment, Serpong 15. Amartha View, Semarang 16. Apartemen Pavilion Permata I, Surabaya 17. Apartemen Pavilion Permata II, Surabaya 18. Alton Apartment, Semarang 19. Grand Dharmahusada Lagoon, Surabaya 20. Grand Sungkono Lagoon, Surabaya

Proyek-proyek pengembangan untuk segmen komersial yang sudah dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Ruko Bumi Kopo Kencana I & II, Bandung 2. Graha Bukopin, Surabaya 3. Mall Serang, Banten 4. Ruko Sungkono Business Park, Surabaya 5. Mall KAZA City, Surabaya 6. Grand Slipi Tower, Jakarta 7. Mall Balikpapan Ocean Square, Balikpapan

Proyek-proyek pengembangan untuk segmen hospitality yang sudah dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Park Hotel, Jakarta 2. Prime Park Hotel, Bandung 3. Swiss-Belhotel, Balikpapan

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan Dan Kinerja Perseroan Kegiatan usaha Perseroan adalah pengembangan dan penjualan apartemen residensial dan pengelolaan serta penyewaan properti komersial. Berikut ini adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi hasil operasional Perseroan. Kondisi pasar real estate Sebagian besar pendapatan Perseroan berasal dari kegiatan pengembangan properti Perseroan di Indonesia. Dengan demikian, Perseroan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap keadaan ekonomi Indonesia secara umum dan pasar properti Indonesia pada khususnya. Kondisi ekonomi lainnya yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan mencakup tren penentuan harga pasar yang mempengaruhi penjualan properti dan tingkat harga sewa, standar hidup, tingkat pendapatan yang dapat dibelanjakan, perubahan demografi, tingkat suku bunga dan ketersediaan pembiayaan konsumen. Perseroan

memperkirakan hasil operasional Perseroan akan tetap bervariasi dari waktu ke waktu sesuai dengan fluktuasi ekonomi Indonesia dan pasar properti Indonesia. Nilai properti dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain, penawaran dan permintaan properti yang sejenis, tingkat pertumbuhan ekonomi, peningkatan kondisi aset yang mungkin dilaksanakan, tingkat suku bunga, inflasi, bencana alam serta perkembangan ekonomi dan politik. Secara historis, pasar properti bergerak berdasarkan siklus dan perubahan siklus di masa mendatang dapat menyebabkan fluktuasi atas nilai wajar properti serta kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Penjualan dan Pendapatan Kegiatan usaha Perseroan terbagi atas dua segmen usaha, yaitu penjualan realti berupa apartemen, perumahan, perkantoran dan pertokoan serta pendapatan properti dari ritel, perkantoran dan hotel. Perseroan mendapatkan penghasilannya dari penjualan realti dan pendapatan propertinya berupa pendapatan hotel, sewa, service charge dan lainnya. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, kontribusi atas penjualan realti mencapai 93,75%, sedangkan pendapatan properti memberikan kontribusi sebesar 6,25%. Perubahan harga selama 2 tahun terakhir sangat berpengaruh pada total penjualan dan pendapatan bersih perseroan apabila terjadi kenaikan harga dengan kuanitatas unit yang dijual sama maka secara total pendapatan akan lebih meningkat, dikarenakan kecenderungan harga properti terus meningkat setiap periode. Untuk inflasi dan perubahan kurs valutas asing tidak berpengaruh secara material karena hal tersebut berhubungan dengan makro ekonomi secara keseluruhan. Penjualan realti Dalam hal penjualan properti, pada umumnya Perseroan melaksanakan kegiatan penjualan awal (pre-sale). Dalam kegiatan tersebut, Perseroan menjual sebagian properti sebelum selesainya pembangunan. Saat ini, hukum Indonesia memperbolehkan Perseroan melakukan kegiatan pre-sale atas properti Perseroan sebelum penyelesaian selama persyaratan tertentu dipenuhi. Hasil pre-sale dapat digunakan untuk mengembangkan properti terkait yang telah terjual melalui proses pre-sale. Pembeli apartemen, perkantoran dan ruko Perseroan dapat membayar harga beli secara penuh pada saat penjualan atau dapat memilih untuk membayar sebagian dari harga beli pada saat penjualan, yang pada umumnya berkisar antara 20% sampai 30% dari harga beli, dan melakukan pembayaran secara bertahap atas jumlah yang masih terutang. Apabila pembeli bertahap tidak memenuhi kewajiban pembayarannya, maka sesuai dengan perjanjian jual beli standar Perseroan, Perseroan berhak membatalkan kontrak penjualan dan menjual kembali properti tersebut tanpa melalui prosedur penyitaan. Di samping itu, pada umumnya Perseroan berhak mempertahankan sebagian dari pembayaran yang dilakukan sebelum terjadinya gagal bayar. Penentuan harga apartemen, perkantoran dan ruko Perseroan disusun berdasarkan harga pasar yang berlaku pada waktu penjualan, dan dalam kasus-kasus tertentu, menggunakan harga premium. Pada umumnya, Perseroan mengembangkan properti residensial secara bertahap, sehingga Perseroan memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan penawaran produk dengan permintaan pasar. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai penjualan yang dihasilkan dari pengembangan baru mencakup jenis properti yang dikembangkan, penentuan waktu penyelesaian dan penentuan waktu pengakuan pendapatan. Penjualan Perseroan juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi permintaan, termasuk demografi pasar serta tingkat migrasi konsumen ke pusat kota untuk mendekatkan diri dengan tempat kerja mereka. Di masa mendatang, Perseroan memperkirakan akan tetap melakukan pre-sale atas sebagian besar unit baru di proyek-proyek pengembangan Perseroan yang baru. Sehubungan dengan pengembangan baru, jumlah properti yang berhasil dijual dan jadwal penyerahan properti kepada konsumen bergantung pada jadwal konstruksi dan respon pasar pada saat peluncuran pengembangan baru tersebut. Pendapatan Properti Kinerja portofolio properti ritel Perseroan terutama tergantung pada pendapatan yang dihasilkan dari penyewaan properti yang dimiliki Perseroan serta beban operasional properti terkait. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan sewa yang dihasilkan dari properti ritel Perseroan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kondisi ekonomi, baik lokal maupun secara umum, permintaan penyewa terhadap ruang ritel, penawaran properti-properti ritel baru di berbagai daerah tempat Perseroan beroperasi, kinerja penjualan atau kondisi usaha penyewa kami, arus pengunjung di properti ritel Perseroan, pola belanja konsumen, persaingan dengan properti ritel lainnya, inflasi, pengembangan transportasi dan infrastruktur. Mayoritas jangka waktu penyewaan ritel mal/perkantoran Perseroan bersifat jangka panjang, yaitu selama periode 3 (tiga) tahun, sementara jangka waktu yang umum bagi penyewa utama adalah 5 (lima) tahun. Penyewa utama melakukan pembayaran sewa dengan cicilan per bulan. Harga sewa penyewa utama umumnya dikaji ulang setelah lima tahun pertama periode penyewaan. Sebagian besar penyewa non-utama diwajibkan membayar antara 10% hingga 20% dari total harga


24

sewa selama seluruh periode penyewaan sebelum periode sewa dimulai, saldo terutang kemudian dibayarkan melalui cicilan tetap per bulan selama periode sewa. Harga sewa umumnya tetap selama periode sewa dan akan dikaji ulang sebelum berakhirnya periode sewa dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang berlaku. Pada umumnya Perseroan menentukan harga sewa dengan mengacu kepada harga pasar untuk properti sejenis di lokasi yang setara, dengan penyesuaian terhadap kondisi pasar. Faktor-faktor utama dalam menentukan harga sewa mencakup tipe penyewa dan ukuran serta lokasi spesifik ruang yang disewakan dalam suatu pengembangan. Perseroan meyakini bahwa proporsi penjualan dan pendapatan yang dihasilkan dari pendapatan rutin akan tetap meningkat dan hal ini akan membantu meminimalkan risiko operasional sehubungan dengan fluktuasi pasar properti di Indonesia. Akses terhadap Pendanaan dan Biaya Pendanaan Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan, serta biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pendanaan tersebut, berpengaruh terhadap kegiatan usaha Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan mendanai kegiatan pembangunan propertinya melalui hutang jangka menengah hingga jangka panjang yang relatif signifikan serta melalui kegiatan pre-sale pengembangan baru miliknya. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi akan meningkatkan biaya perolehan pinjaman untuk mendanai ekspansi bisnis Perseroan. Di samping itu, akses Perseroan terhadap modal dan biaya pendanaan dipengaruhi oleh pembatasan-pembatasan tertentu, seperti pembatasan restriktif standar sehubungan dengan hutang Perseroan, dan dalam hal pendanaan bank, Perseroan terbentur oleh batasan hutang per nasabah atas pinjaman bank. Biaya Pengembangan Perseroan memiliki kerja sama yang erat dengan PT PP (Persero) Tbk untuk mencapai penyelesaian proyek yang tepat waktu dan efisien dari segi biaya. Perseroan umumnya mengikat perjanjian dengan klausa harga tetap dengan PT PP (Persero) Tbk dan kontraktor lainnya sehubungan dengan konstruksi proyek-proyek Perseroan. Dalam mengadakan bahan baku untuk konstruksi proyek, kontraktor memiliki tanggung jawab utama apabila terdapat biaya tambahan dalam perubahan harga material seperti baja dan semen, namun hal tersebut akan didiskusikan terlebih dahulu dengan manajemen Perseroan. Perseroan juga dapat mengikat perjanjian pengadaan spesifik secara langsung untuk peralatan dan bahan baku tertentu dari waktu ke waktu. Penentuan Waktu Penyelesaian Proyek Jumlah properti yang dapat dikembangkan atau diselesaikan Perseroan selama periode tertentu bersifat terbatas mengingat adanya kendala waktu dan kebutuhan modal substansial yang harus dipenuhi untuk pengembangan dan konstruksi proyek. Apabila terjadi penundaan, penjualan dan penyewaan juga mengalami penundaan, dengan demikian menunda penerimaan pembayaran, walaupun pembayaran uang muka dalam jumlah tertentu telah diterima. Di samping itu, penundaan dalam proyek hotel akan mengakibatkan penundaan terhadap kemampuan kami menyewakan kamar hotel dan dengan demikian menghambat realisasi pendapatan rutin dari kegiatan operasional hotel. Perseroan juga dapat mengalami penundaan dalam konstruksi dan/atau penyelesaian proyek. Jadwal konstruksi properti bergantung pada sejumlah faktor, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan dan ijin konstruksi yang diperlukan, serta kemampuan Perseroan untuk mendapatkan penyewa. 3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Yang Signifikan Dasar penyusunan Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“SAK”), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (historical cost). Laporan keuangan disusun dengan metode akrual, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional perusahaan. Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam Rupiah (“Rp”), kecuali dinyatakan lain.


25

sewa selama seluruh periode penyewaan sebelum periode sewa dimulai, saldo terutang kemudian dibayarkan melalui cicilan tetap per bulan selama periode sewa. Harga sewa umumnya tetap selama periode sewa dan akan dikaji ulang sebelum berakhirnya periode sewa dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang berlaku. Pada umumnya Perseroan menentukan harga sewa dengan mengacu kepada harga pasar untuk properti sejenis di lokasi yang setara, dengan penyesuaian terhadap kondisi pasar. Faktor-faktor utama dalam menentukan harga sewa mencakup tipe penyewa dan ukuran serta lokasi spesifik ruang yang disewakan dalam suatu pengembangan. Perseroan meyakini bahwa proporsi penjualan dan pendapatan yang dihasilkan dari pendapatan rutin akan tetap meningkat dan hal ini akan membantu meminimalkan risiko operasional sehubungan dengan fluktuasi pasar properti di Indonesia. Akses terhadap Pendanaan dan Biaya Pendanaan Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan, serta biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pendanaan tersebut, berpengaruh terhadap kegiatan usaha Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan mendanai kegiatan pembangunan propertinya melalui hutang jangka menengah hingga jangka panjang yang relatif signifikan serta melalui kegiatan pre-sale pengembangan baru miliknya. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi akan meningkatkan biaya perolehan pinjaman untuk mendanai ekspansi bisnis Perseroan. Di samping itu, akses Perseroan terhadap modal dan biaya pendanaan dipengaruhi oleh pembatasan-pembatasan tertentu, seperti pembatasan restriktif standar sehubungan dengan hutang Perseroan, dan dalam hal pendanaan bank, Perseroan terbentur oleh batasan hutang per nasabah atas pinjaman bank. Biaya Pengembangan Perseroan memiliki kerja sama yang erat dengan PT PP (Persero) Tbk untuk mencapai penyelesaian proyek yang tepat waktu dan efisien dari segi biaya. Perseroan umumnya mengikat perjanjian dengan klausa harga tetap dengan PT PP (Persero) Tbk dan kontraktor lainnya sehubungan dengan konstruksi proyek-proyek Perseroan. Dalam mengadakan bahan baku untuk konstruksi proyek, kontraktor memiliki tanggung jawab utama apabila terdapat biaya tambahan dalam perubahan harga material seperti baja dan semen, namun hal tersebut akan didiskusikan terlebih dahulu dengan manajemen Perseroan. Perseroan juga dapat mengikat perjanjian pengadaan spesifik secara langsung untuk peralatan dan bahan baku tertentu dari waktu ke waktu. Penentuan Waktu Penyelesaian Proyek Jumlah properti yang dapat dikembangkan atau diselesaikan Perseroan selama periode tertentu bersifat terbatas mengingat adanya kendala waktu dan kebutuhan modal substansial yang harus dipenuhi untuk pengembangan dan konstruksi proyek. Apabila terjadi penundaan, penjualan dan penyewaan juga mengalami penundaan, dengan demikian menunda penerimaan pembayaran, walaupun pembayaran uang muka dalam jumlah tertentu telah diterima. Di samping itu, penundaan dalam proyek hotel akan mengakibatkan penundaan terhadap kemampuan kami menyewakan kamar hotel dan dengan demikian menghambat realisasi pendapatan rutin dari kegiatan operasional hotel. Perseroan juga dapat mengalami penundaan dalam konstruksi dan/atau penyelesaian proyek. Jadwal konstruksi properti bergantung pada sejumlah faktor, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan dan ijin konstruksi yang diperlukan, serta kemampuan Perseroan untuk mendapatkan penyewa. 3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Yang Signifikan Dasar penyusunan Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“SAK”), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (historical cost). Laporan keuangan disusun dengan metode akrual, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional perusahaan. Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam Rupiah (“Rp”), kecuali dinyatakan lain.

Penggunaan Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Signifikan Manajemen Dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

• Penerapan kebijakan akuntansi; • Jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal

Laporan Keuangan Konsolidasian; • Jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama tahun pelaporan.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan, Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut. Prinsip-prinsip Konsolidasian Perseroan mengendalikan entitas anak ketika perseroan terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variable dari keterlibatannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan (kekuasaan atas investee). Entitas Anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal pengendalian dialihkan kepada Perseroan dan Entitas Anak. Entitas Anak tidak dikonsolidasikan sejak tanggal Perseroan dan Entitas Anak kehilangan pengendalian. Pengaruh dari seluruh transaksi dan saldo antara Entitas Anak di dalam perusahaan Induk telah di eliminasi dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian. Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh Entitas Anak, kecuali dinyatakan secara khusus. Transaksi dengan Pihak-pihak yang berelasi Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang berkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai "entitas pelapor"). a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan

entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain). ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama

yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya). iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama. iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga. v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau

entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a, atau vii. Orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.i. memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau

personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas. Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank serta deposito yang berjangka waktu kurang dari 3 bulan, sejak tanggal Laporan Posisi Keuangan dan tidak digunakan sebagai jaminan Utang serta tidak dibatasi penggunaannya.


26

Piutang Usaha Piutang usaha adalah piutang yang timbul atas penjualan/ penyerahan jasa dari kegiatan pokok perseroan. Piutang usaha disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi PPN yang diperhitungkan dan penyisihan penurunan piutang tak tertagih. Pencadangan penurunan nilai piutang terhadap risiko kemungkinan piutang tidak tertagih dilakukan dengan membentuk penyisihan penurunan piutang tak tertagih. Piutang disajikan sebesar nilai wajar sesuai PSAK No. 50 (Revisi 2014) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK No. 55 (Revisi 2014) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK No. 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Persediaan Persediaan disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasikan. a. Persediaan hotel

Bahan yang dibeli dicatat sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (the lower of cost or net realizable value) yang terdiri dari makanan, minuman dan perlengkapan.

b. Persediaan realti

Persediaan realti terdiri dari persediaan rumah jadi, bangunan dalam konstruksi, kavling siap bangun dan tanah sedang dikembangkan. Biaya-biaya yang secara langsung berhubungan dengan proyek termasuk biaya pinjaman dikapitalisasi ke proyek yang sedang dikembangkan.

Biaya Dibayar Dimuka Biaya Dibayar Dimuka terdiri dari biaya pemasaran, biaya tidak langsung, biaya sewa, biaya provisi dan biaya asuransi. Untuk biaya pemasaran dan biaya tidak langsung akan dibebankan secara proporsional dengan pendapatan yang diakui selama periode pelaksanaan proyek. Biaya sewa, provisi dan premi asuransi diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus. Investasi a. Investasi Pada Perusahaan Asosiasi

Penyertaan dalam bentuk saham dengan kepemilikan 20% sampai dengan 50% dicatat dengan metode ekuitas (equity method). Akan tetapi apabila perusahaan mampu mengendalikan entitas anak walaupun perusahaan mempunyai penyertaan kurang dari atau sama dengan 20% maka dicatat dengan metode ekuitas.

b. Investasi Jangka Panjang Lainnya

Penyertaan dalam bentuk saham dengan kepemilikan kurang dari 20% dicatat dengan metode biaya (cost method). Akan tetapi apabila perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan pada entitas anak walaupun perusahaan mempunyai penyertaan lebih dari 20% sampai dengan 50% maka dicatat dengan metode biaya.

Properti Investasi Perusahaan menerapkan PSAK No. 13 (Revisi 2011) - Properti Investasi. Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee/penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk: a. Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau b. Dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari Properti investasi dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Perusahaan menggunakan model harga perolehan (cost model) sebagai kebijakan akuntansinya dan sesuai ketentuan PSAK tersebut di atas. Perusahaan mengungkapkan nilai wajar properti investasi dalam catatan atas laporan keuangan. Setiap bagian dari properti investasi yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah.


27

Piutang Usaha Piutang usaha adalah piutang yang timbul atas penjualan/ penyerahan jasa dari kegiatan pokok perseroan. Piutang usaha disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi PPN yang diperhitungkan dan penyisihan penurunan piutang tak tertagih. Pencadangan penurunan nilai piutang terhadap risiko kemungkinan piutang tidak tertagih dilakukan dengan membentuk penyisihan penurunan piutang tak tertagih. Piutang disajikan sebesar nilai wajar sesuai PSAK No. 50 (Revisi 2014) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK No. 55 (Revisi 2014) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK No. 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Persediaan Persediaan disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasikan. a. Persediaan hotel

Bahan yang dibeli dicatat sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (the lower of cost or net realizable value) yang terdiri dari makanan, minuman dan perlengkapan.

b. Persediaan realti

Persediaan realti terdiri dari persediaan rumah jadi, bangunan dalam konstruksi, kavling siap bangun dan tanah sedang dikembangkan. Biaya-biaya yang secara langsung berhubungan dengan proyek termasuk biaya pinjaman dikapitalisasi ke proyek yang sedang dikembangkan.

Biaya Dibayar Dimuka Biaya Dibayar Dimuka terdiri dari biaya pemasaran, biaya tidak langsung, biaya sewa, biaya provisi dan biaya asuransi. Untuk biaya pemasaran dan biaya tidak langsung akan dibebankan secara proporsional dengan pendapatan yang diakui selama periode pelaksanaan proyek. Biaya sewa, provisi dan premi asuransi diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus. Investasi a. Investasi Pada Perusahaan Asosiasi

Penyertaan dalam bentuk saham dengan kepemilikan 20% sampai dengan 50% dicatat dengan metode ekuitas (equity method). Akan tetapi apabila perusahaan mampu mengendalikan entitas anak walaupun perusahaan mempunyai penyertaan kurang dari atau sama dengan 20% maka dicatat dengan metode ekuitas.

b. Investasi Jangka Panjang Lainnya

Penyertaan dalam bentuk saham dengan kepemilikan kurang dari 20% dicatat dengan metode biaya (cost method). Akan tetapi apabila perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan pada entitas anak walaupun perusahaan mempunyai penyertaan lebih dari 20% sampai dengan 50% maka dicatat dengan metode biaya.

Properti Investasi Perusahaan menerapkan PSAK No. 13 (Revisi 2011) - Properti Investasi. Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee/penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk: a. Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau b. Dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari Properti investasi dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Perusahaan menggunakan model harga perolehan (cost model) sebagai kebijakan akuntansinya dan sesuai ketentuan PSAK tersebut di atas. Perusahaan mengungkapkan nilai wajar properti investasi dalam catatan atas laporan keuangan. Setiap bagian dari properti investasi yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah.

Penyusutan properti investasi bangunan menggunakan metode garis lurus dengan jangka waktu 20 tahun. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan (dijual atau disewakan secara sewa pembiayaan), laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Properti dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke properti yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Bunga pinjaman yang berhubungan langsung dengan properti dalam pelaksanaan selama masa konstruksi dikapitalisasi. Perusahaan telah mereklasifikasi seluruh properti investasi yang ada dalam pos aset tetap menjadi pos properti investasi dan memilih untuk menggunakan metode biaya. Aset tetap dan akumulasi penyusutan Kepemilikan langsung Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Sebelum 31 Desember 2015, perseroan memilih metode biaya dalam pencatatan aset tetap. Sejak 31 Desember 2015, perseroan menggunakan metode revaluasi. Aset yang mengalami perubahan Nilai Wajar secara signifikan dan fluktuatif wajib direvaluasi secara tahunan. Aset yang tidak mengalami perubahan Nilai Wajar secara signifikan wajib direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun. Aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Harga perolehan mencakup pengeluaran untuk perbaikan, penggantian, pemugaran, dan peningkatan daya guna aset tetap yang jumlahnya signifikan serta selisih kurs tertentu atas liabilitas yang timbul untuk perolehan aset tetap. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight line), berdasarkan taksiran umur ekonomis masing-masing aset tetap.

Jenis aset tetap Umur ekonomis per tahun % Penyusutan Bangunan 20 5,00% Peralatan kantor 4 25,00% Kendaraan 8 12,50% Perlengkapan kantor 4 25,00%

Biaya-biaya setelah perolehan awal termasuk di dalam jumlah tercatat aset dan diakui secara terpisah, jika memungkinkan, hanya jika terdapat kemungkinan bahwa biaya yang dikapitalisasi tersebut akan memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan dan dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat dari komponen yang diganti tidak diakui. Seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Apabila aset tetap ditarik dari penggunaannya atau dijual, maka nilai tercatat akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan,dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan keuangan laba rugi. Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan dari nilai mana yang lebih tinggi antara harga jual bersih atau nilai pakai. Aset tetap diakui pada saat proses konstruksi atau pemasangan secara substansial telah selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada saat aset tersebut digunakan. Biaya bunga dan biaya pinjaman lain seperti diskonto, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung, digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu, dikapitalisasi sampai dengan proses pembangunan secara substansial telah selesai. Untuk pinjaman yang langsung dapat diatribusikan dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi pendapatan yang diperoleh dari investasi sementara yang berasal dari pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak langsung dapat diatribusikan dengan suatu aset tertentu, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap pengeluaran yang terjadi untuk aset tersebut. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang dari biaya pinjaman terhadap jumlah pinjaman dalam periode tertentu, tidak termasuk jumlah pinjaman-pinjaman yang secara khusus digunakan untuk mendanai proses kontruksi suatu aset tertentu.


28

Penurunan Nilai Sewa Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya pada tanggal laporan posisi keuangan ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat penurunan nilai bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengidentifikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi diantara harga jual bersih dan nilai pakai aset. Ventura Bersama Perusahaan menentukan jenis pengaturan bersama sebagai ventura bersama. Ventura bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihaknya yang memiliki pengendalian bersama atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktural untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan tentang aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengedalian. Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan PSAK 15 (Revisi 2013) tentang "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama". Imbalan Pasca Kerja Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013) Akuntansi Imbalan Kerja, yaitu menyelenggarakan program pensiun dan program manfaat karyawan untuk mengakui imbalan pasca kerja karyawan berdasarkan peraturan perusahaan dan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Imbalan kerja didasarkan pada masa kerja karyawan dan penghasilan karyawan. Metode penilaian yang digunakan oleh aktuaria adalah metode projected unit credit yang mencerminkan jasa pekerja pada saat penilaian. Manfaat pasca kerja diakui sebagai liabilitas dan beban pada saat terjadi. Entitas anak mengikutsertakan karyawan dalam imbalan kerja bekerjasama dengan PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Persero) sesuai dengan sertifikat kepesertaan No. 0900000013539/NN004820 Tanggal 1 September 2009. Perpajakan a. Pajak Penghasilan Final

Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, beban pajaknya diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak. Perbedaan nilai tercatat aset dan kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan.

b. Pajak Penghasilan Tidak Final Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban kecuali perbedaan yang berhubungan dengan pajak penghasilan final.

c. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas. Aset dan kewajiban pajak tangguhan disajikan di neraca atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban pajak kini.

Pengakuan pendapatan dan beban Pendapatan dan beban diakui dan dicatat atas dasar akrual (accrual basis) yaitu, pendapatan dan beban dicatat pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan. Pendapatan bidang usaha perumahan diakui dengan metode akrual penuh (Full Accrual Method) yaitu setelah penandatanganan akta jual beli untuk penjualan tunai dan setelah akad kredit untuk penjualan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank.


29

Penurunan Nilai Sewa Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya pada tanggal laporan posisi keuangan ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat penurunan nilai bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengidentifikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi diantara harga jual bersih dan nilai pakai aset. Ventura Bersama Perusahaan menentukan jenis pengaturan bersama sebagai ventura bersama. Ventura bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihaknya yang memiliki pengendalian bersama atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktural untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan tentang aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengedalian. Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan PSAK 15 (Revisi 2013) tentang "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama". Imbalan Pasca Kerja Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013) Akuntansi Imbalan Kerja, yaitu menyelenggarakan program pensiun dan program manfaat karyawan untuk mengakui imbalan pasca kerja karyawan berdasarkan peraturan perusahaan dan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Imbalan kerja didasarkan pada masa kerja karyawan dan penghasilan karyawan. Metode penilaian yang digunakan oleh aktuaria adalah metode projected unit credit yang mencerminkan jasa pekerja pada saat penilaian. Manfaat pasca kerja diakui sebagai liabilitas dan beban pada saat terjadi. Entitas anak mengikutsertakan karyawan dalam imbalan kerja bekerjasama dengan PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Persero) sesuai dengan sertifikat kepesertaan No. 0900000013539/NN004820 Tanggal 1 September 2009. Perpajakan a. Pajak Penghasilan Final

Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, beban pajaknya diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak. Perbedaan nilai tercatat aset dan kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan.

b. Pajak Penghasilan Tidak Final Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban kecuali perbedaan yang berhubungan dengan pajak penghasilan final.

c. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas. Aset dan kewajiban pajak tangguhan disajikan di neraca atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban pajak kini.

Pengakuan pendapatan dan beban Pendapatan dan beban diakui dan dicatat atas dasar akrual (accrual basis) yaitu, pendapatan dan beban dicatat pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan. Pendapatan bidang usaha perumahan diakui dengan metode akrual penuh (Full Accrual Method) yaitu setelah penandatanganan akta jual beli untuk penjualan tunai dan setelah akad kredit untuk penjualan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pendapatan dari penjualan rumah diakui bila seluruh syarat berikut telah terpenuhi: Penjualan tanah bangunan fasilitas KPR: a. Pengikatan jual beli telah berlaku. b. Harga jual akan tertagih dimana jumlah pembayaran yang diterima sekurang-kurangnya mencapai 20% dari harga jual

yang telah disepakati c. Tagihan penjual terhadap pembeli pada masa yang akan datang tidak subordinasi terhadap utang lain dari pembeli d. Penjual telah mengalihkan kepada pembeli seluruh resiko dan manfaat kepemilikan yang umum yang terdapat pada suatu

transaksi penjualan dan penjual selanjutnya tidak mempunyai kewajiban atau terlibat lagi secara signifikan dengan aset (property) tersebut

Pengakuan Pendapatan atas penjualan apartemen diakui dengan metode persentase penyelesaian apabila seluruh kriteria berikut terpenuhi: a. Proses konstruksi telah melampaui tahap awal yaitu pondasi bangunan telah selesai. b. Jumlah pembayaran oleh pembeli telah mencapai 20% dari harga jual yang telah disepakati dan jumlah tersebut tidak

dapat diminta kembali oleh pembeli. c. Jumlah pendapatan penjualan dan biaya unit bangunan dapat diestimasi dengan andal. Apabila semua persyaratan tersebut diatas tidak terpenuhi, semua penerimaan uang yang berasal dari pelanggan dicatat sebagai uang muka dari pelanggan dengan menggunakan metode deposit, sampai semua persyaratan terpenuhi. Pendapatan Hotel dan Hunian kamar diakui pada tanggal terhuninya dan untuk pendapatan hotel lainnya diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada pelanggan. Pendapatan sewa diakui sejalan berlalunya waktu atau selama periode sewa atau penggunaan aset yang bersangkutan. Instrumen Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan PSAK sebagai berikut: Berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2015:

- PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan". - PSAK No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri". - PSAK No. 15 (Revisi 2013), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama". - PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja". - PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan". - PSAK No. 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset". - PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian". - PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". - PSAK No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasi". - PSAK No. 66 , "Pengaturan Bersama". - PSAK No. 67, "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain". - PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar".

Berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2016:

- Amandemen PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan keuangan Tersendiri. Amandemen ini memperkenankan penggunaan metode ekuitas sebagai salah satu metode pencatatan investasi pada entitas anak, ventura bersama dan entitas asosiasi dalam laporan keuangan tersendiri entitas tersebut.

- Amandemen PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi. Amandemen ini memberikan klarifikasi tentang pengecualian konsolidasi untuk entitas investasi ketika kriteria tertentu terpenuhi.

- Amandemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi. Amandemen ini memberikan tambahan penjelasan tentang indikasi perkiraan keuangan teknis atau komersial suatu aset. Amandemen ini juga mengklarifikasi bahwa penggunaan metode penyusutan yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat.

- Amandemen PSAK 19: Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi.


30

Amandemen ini memberikan klarifikasi tentang anggapan bahwa pendapatan adalah dasar yang tidak tepat dalam mengukur pemakaian manfaat ekonomi aset tak berwujud dapat dibantah dalam keadaan terbatas tertentu.

- Amandemen PSAK 24: Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja. Amandemen ini menyederhanakan akuntansi untuk kontribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, misalnya iuran pekerja yang dihitung berdasarkan persentase tetap dari gaji.

- Amandemen PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi. Amandemen ini mengklarifikasi tentang pengecualian konsolidasi untuk entitas investasi ketika kriteria tertentu terpenuhi.

- Amandemen PSAK 66: Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama. Amandemen ini mensyaratkan bahwa seluruh prinsip kombinasi bisnis dalam PSAK 22: Kombinasi Bisnis dan PSAK lain beserta persyaratan pengungkapannya diterapkan untuk akuisisi pada kepentingan awal dalam operasi bersama dan untuk akuisisi kepentingan tambahan dalam operasi bersama, sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman yang ada dalam PSAK ini.

- Amandemen PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi. Amandemen ini mengklarifikasi tentang pengecualian konsolidasi untuk entitas investasi ketika kriteria tertentu terpenuhi.

- PSAK 5 (Penyesuaian 2015): Segmen Operasi. PSAK ini menambahkan penungkapan deskripsi singkat segmen operasi yang telah digabungkan dan indikator ekonomik memiliki karakteristik yang serupa.

- PSAK 7 (Penyesuaian 2015): Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. PSAK ini menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi dan mengklarifikasi pengungkapan imbalan yang dibayarkan oleh entitas manajemen

- PSAK 13 (Penyesuaian 2015): Properti Investasi. PSAK ini memberikan klarifikasi bahwa PSAK 13 dan PSAK 22 saling mempengaruhi. Entitas dapat mengacu pada PSAK 13 untuk membedakan antara properti investasi dan properti yang digunakan sendiri. Entitas juga dapat mengacu pada PSAK 22 sebagai pedoman apakah akuisisi properti investasi merupakan kombinasi bisnis.

- PSAK 16 (Penyesuaian 2015): Aset Tetap. PSAK ini memberikan klarifikasi terkait model revaluasi, bahwa ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.

- PSAK 19 (Penyesuaian 2015): Aset Tak Berwujud. PSAK ini memberikan klarifikasi terkait model revaluasi, bahwa ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.

- PSAK 22 (Penyesuaian 2015): Kombinasi Bisnis. PSAK ini mengklarifikasi ruang lingkup dan kewajiban membayar imbalan kontinjensi yang memenuhi definisi instrumen keuangan diakui sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas.

- PSAK 25 (Penyesuaian 2015): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan. PSAK ini memberikan koreksi editorial tentang keterbatasan penerapan retrospektif.

- PSAK 53 (Penyesuaian 2015): Pembayaran Berbasis Saham. PSAK ini mengklarifikasi definisi kondisi vesting dan secara terpisah mendefinisikan kondisi kinerja dan kondisi jasa.

- PSAK 68 (Penyesuaian 2015): Pengukuran Nilai Wajar. PSAK ini mengklarifikasi bahwa pengecualian portofolio, yang memperkenankan entitas mengukur nilai wajar kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan secara neto, diterapkan pada seluruh kontrak (termasuk kontrak non-keuangan) dalam ruang lingkup PSAK 55.

- ISAK 30: Pungutan. ISAK ini merupakan interpretasi atas PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi yang mengklarifikasi akuntansi liabilitas untuk membayar pungutan, selain daripada pajak penghasilan yang berada dalam ruang lingkup PSAK 46: Pajak Penghasilan serta denda lain atas pelanggaran perundang-undangan, kepada Pemerintah.


- Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan Amandemen ini memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.

- ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi. ISAK ini memberikan interpretasi atas karakteristik bangunan yang digunakan sebagai bagian dari definisi properti investasi dalam PSAK 13: Properti Investasi. Bangunan sebagaimana dimaksud dalam definisi properti investasi


31

Amandemen ini memberikan klarifikasi tentang anggapan bahwa pendapatan adalah dasar yang tidak tepat dalam mengukur pemakaian manfaat ekonomi aset tak berwujud dapat dibantah dalam keadaan terbatas tertentu.

- Amandemen PSAK 24: Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja. Amandemen ini menyederhanakan akuntansi untuk kontribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, misalnya iuran pekerja yang dihitung berdasarkan persentase tetap dari gaji.

- Amandemen PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi. Amandemen ini mengklarifikasi tentang pengecualian konsolidasi untuk entitas investasi ketika kriteria tertentu terpenuhi.

- Amandemen PSAK 66: Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama. Amandemen ini mensyaratkan bahwa seluruh prinsip kombinasi bisnis dalam PSAK 22: Kombinasi Bisnis dan PSAK lain beserta persyaratan pengungkapannya diterapkan untuk akuisisi pada kepentingan awal dalam operasi bersama dan untuk akuisisi kepentingan tambahan dalam operasi bersama, sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman yang ada dalam PSAK ini.

- Amandemen PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain tentang Entitas Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi. Amandemen ini mengklarifikasi tentang pengecualian konsolidasi untuk entitas investasi ketika kriteria tertentu terpenuhi.

- PSAK 5 (Penyesuaian 2015): Segmen Operasi. PSAK ini menambahkan penungkapan deskripsi singkat segmen operasi yang telah digabungkan dan indikator ekonomik memiliki karakteristik yang serupa.

- PSAK 7 (Penyesuaian 2015): Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. PSAK ini menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi dan mengklarifikasi pengungkapan imbalan yang dibayarkan oleh entitas manajemen

- PSAK 13 (Penyesuaian 2015): Properti Investasi. PSAK ini memberikan klarifikasi bahwa PSAK 13 dan PSAK 22 saling mempengaruhi. Entitas dapat mengacu pada PSAK 13 untuk membedakan antara properti investasi dan properti yang digunakan sendiri. Entitas juga dapat mengacu pada PSAK 22 sebagai pedoman apakah akuisisi properti investasi merupakan kombinasi bisnis.

- PSAK 16 (Penyesuaian 2015): Aset Tetap. PSAK ini memberikan klarifikasi terkait model revaluasi, bahwa ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.

- PSAK 19 (Penyesuaian 2015): Aset Tak Berwujud. PSAK ini memberikan klarifikasi terkait model revaluasi, bahwa ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.

- PSAK 22 (Penyesuaian 2015): Kombinasi Bisnis. PSAK ini mengklarifikasi ruang lingkup dan kewajiban membayar imbalan kontinjensi yang memenuhi definisi instrumen keuangan diakui sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas.

- PSAK 25 (Penyesuaian 2015): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan. PSAK ini memberikan koreksi editorial tentang keterbatasan penerapan retrospektif.

- PSAK 53 (Penyesuaian 2015): Pembayaran Berbasis Saham. PSAK ini mengklarifikasi definisi kondisi vesting dan secara terpisah mendefinisikan kondisi kinerja dan kondisi jasa.

- PSAK 68 (Penyesuaian 2015): Pengukuran Nilai Wajar. PSAK ini mengklarifikasi bahwa pengecualian portofolio, yang memperkenankan entitas mengukur nilai wajar kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan secara neto, diterapkan pada seluruh kontrak (termasuk kontrak non-keuangan) dalam ruang lingkup PSAK 55.

- ISAK 30: Pungutan. ISAK ini merupakan interpretasi atas PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi yang mengklarifikasi akuntansi liabilitas untuk membayar pungutan, selain daripada pajak penghasilan yang berada dalam ruang lingkup PSAK 46: Pajak Penghasilan serta denda lain atas pelanggaran perundang-undangan, kepada Pemerintah.


- Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan Amandemen ini memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.

- ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi. ISAK ini memberikan interpretasi atas karakteristik bangunan yang digunakan sebagai bagian dari definisi properti investasi dalam PSAK 13: Properti Investasi. Bangunan sebagaimana dimaksud dalam definisi properti investasi

mengacu pada struktur yang memiliki karakteristik fisik yang umumnya diasoasiasikan dengan suatu bangunan yang mengacu pada adanya dinding, lantai, dan atap yang melekat pada aset.

4. Hasil Kegiatan Operasional a. Penjualan dan pendapatan Pada tahun 2016, Perseroan memperoleh penjualan terutama dari penjualan apartemen terkait dengan pembangunan proyek hunian, dan pada akhir-akhir ini Perseroan memasarkan pre-sale properti di superblok Grand Kamala Lagoon dan Grand Sungkono Lagoon serta beberapa properti lainnya. Tabel berikut memberikan informasi mengenai penjualan dan pendapatan usaha Perseroan serta persentasenya terhadap jumlah penjualan dan pendapatan usaha untuk periode-periode berikut:

Keterangan

Audit Untuk tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2016 Untuk tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2015 (Rp) % (Rp) %

Penjualan Realti Penjualan Apartemen 2.007.684.795.290 93,38 1.338.965.299.654 88,96 Penjualan Rumah 7.970.103.040 0,37 41.587.899.694 2,76

Jumlah Penjualan Realti 2.015.654.898.330 93,75 1.380.553.199.348 91,72 Pendapatan Properti

Pendapatan Hotel 107.974.313.223 5,02 97.481.654.146 6,48 Pendapatan Sewa 9.276.148.566 0,43 11.296.722.146 0,75 Pendapatan Service Charge 17.155.711.985 0,80 15.840.739.701 1,05

Jumlah Pendapatan Properti 134.406.173.774 6,25 124.619.115.993 8,28 Jumlah Penjualan dan Pendapatan 2.150.061.072.104 100,00 1.505.172.315.341 100,00

b. Beban pokok penjualan Beban pokok penjualan Perseroan terutama terdiri dari beban-beban yang berhubungan dengan penjualan apartemen hunian, perkantoran dan rumah toko, termasuk biaya perolehan lahan, biaya perolehan lainnya dan biaya konstruksi. Beban pokok penjualan umumnya meningkat sesuai dengan peningkatan dalam penjualan dan pendapatan usaha. Tabel berikut ini menjelaskan komponen dari beban pokok penjualan dan beban langsung serta persentasenya terhadap jumlah beban pokok penjualan dan beban langsung untuk periode-periode berikut:

Keterangan




Beban Pokok Penjualan Realti Apartemen 1.446.883.652.123 92,50 929.776.295.756 87,93 Rumah 4.724.819.545 0,30 25.256.630.374 2,39

Jumlah Beban Pokok Penjualan Realti 1.451.608.471.668 92,80 955.032.926.130 90,32 Beban pokok penjualan properti

Hotel Beban langsung hotel 83.266.257.468 5,33 76.964.466.569 7,28

Properti Beban langsung service charge 24.513.486.055 1,57 21.074.695.344 1,99 Beban langsung sewa ruangan 4.769.067.341 0,30 4.277.611.046 0,40

29.282.553.396 25.352.306.390 Jumlah beban pokok penjualan properti 112.548.810.864 7,20 102.316.772.959 9,68 Jumlah beban pokok penjualan 1.564.157.282.532 100,00 1.057.349.699.089 100,00


32

c. Beban usaha Beban usaha Perseroan meliputi: • Beban pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan, pendidikan dan pelatihan serta perekrutan pegawai. • Beban pemeliharaan. • Beban umum dan administrasi terdiri dari perjalanan dinas, alat tulis dan perlengkapan kantor, telepon dan internet,

perizinan, penilaian aset, keperluan kantor, sumbangan sosial, sewa peralatan operasional, asuransi dan beban umum lainnya.

d. Pendapatan (beban) lain-lain Pendapatan/beban lainnya terutama terdiri dari pendapatan bunga deposito/giro, beban provisi dan bunga bank serta beban pendanaan. e. Bagian laba ventura bersama Merupakan laba (rugi) yang diperoleh dari proyek-proyek yang dikerjakan secara ventura bersama dengan perusahaan lain. Tabel berikut ini menjelaskan laba ventura bersama yang diperoleh Perseroan:

Keterangan




KSO Perkasa Abadi 168.434.564 (6,97) 1.085.676.811 100,00 KSO PP Grand Soho - - - - Investment-Pekanbaru Permai (2.659.504.808) 110,07 - - Investment-Sentul City 74.828.193 (3,10) - - Jumlah bagian laba ventura bersama (2.416.242.051) 100,00 1.085.676.811 100,00

5. Analisa Keuangan a. Analisa Laporan Rugi Laba Komprehensif Konsolidasian

Tabel berikut menyajikan informasi laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan:

Keterangan

Audit Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2016 2015 (Rp) (%) (Rp) (%)

Jumlah Penjualan dan Pendapatan Usaha 2.150.061.072.104 100,00 1.505.172.315.341 100,00 Jumlah Beban Pokok Penjualan (1.564.157.282.532) (72,75) (1.057.349.699.089) (70,25) Laba (Rugi) Kotor 585.903.789.572 27,25 447.822.616.252 29,75 Jumlah Beban Usaha (78.631.197.540) (3,66) (62.322.690.295) (4,14) Laba Usaha 507.272.592.032 23,59 385.499.925.957 25,61 Beban Bunga (56.973.268.553) (2,65) (33.843.840.140) (2,25) Penghasilan Penghasilan Final (92.390.141.420) (4,30) (71.670.645.964) (4,76) Penghasilan (Beban) Lain-lain 12.729.599.637 0,59 19.996.149.345 1,33 Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain (136.633.810.336) (6,35) (85.518.336.759) (5,68) Pendapatan Ventura dan Entitas Asosiasi (2.416.242.051) (0,11) 1.085.676.811 0,07 Laba Sebelum Pajak 368.222.539.645 17,13 301.067.266.009 20,00 Pajak Penghasilan Tidak Final (2.848.220.500) (0,13) (738.678.250) (0,05) Pajak Tangguhan - - Laba Tahun Berjalan 365.374.319.145 17,00 300.328.587.759 19,95


33

c. Beban usaha Beban usaha Perseroan meliputi: • Beban pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan, pendidikan dan pelatihan serta perekrutan pegawai. • Beban pemeliharaan. • Beban umum dan administrasi terdiri dari perjalanan dinas, alat tulis dan perlengkapan kantor, telepon dan internet,

perizinan, penilaian aset, keperluan kantor, sumbangan sosial, sewa peralatan operasional, asuransi dan beban umum lainnya.

d. Pendapatan (beban) lain-lain Pendapatan/beban lainnya terutama terdiri dari pendapatan bunga deposito/giro, beban provisi dan bunga bank serta beban pendanaan. e. Bagian laba ventura bersama Merupakan laba (rugi) yang diperoleh dari proyek-proyek yang dikerjakan secara ventura bersama dengan perusahaan lain. Tabel berikut ini menjelaskan laba ventura bersama yang diperoleh Perseroan:

Keterangan




KSO Perkasa Abadi 168.434.564 (6,97) 1.085.676.811 100,00 KSO PP Grand Soho - - - - Investment-Pekanbaru Permai (2.659.504.808) 110,07 - - Investment-Sentul City 74.828.193 (3,10) - - Jumlah bagian laba ventura bersama (2.416.242.051) 100,00 1.085.676.811 100,00

5. Analisa Keuangan a. Analisa Laporan Rugi Laba Komprehensif Konsolidasian

Tabel berikut menyajikan informasi laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan:

Keterangan

Audit Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2016 2015 (Rp) (%) (Rp) (%)

Jumlah Penjualan dan Pendapatan Usaha 2.150.061.072.104 100,00 1.505.172.315.341 100,00 Jumlah Beban Pokok Penjualan (1.564.157.282.532) (72,75) (1.057.349.699.089) (70,25) Laba (Rugi) Kotor 585.903.789.572 27,25 447.822.616.252 29,75 Jumlah Beban Usaha (78.631.197.540) (3,66) (62.322.690.295) (4,14) Laba Usaha 507.272.592.032 23,59 385.499.925.957 25,61 Beban Bunga (56.973.268.553) (2,65) (33.843.840.140) (2,25) Penghasilan Penghasilan Final (92.390.141.420) (4,30) (71.670.645.964) (4,76) Penghasilan (Beban) Lain-lain 12.729.599.637 0,59 19.996.149.345 1,33 Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain (136.633.810.336) (6,35) (85.518.336.759) (5,68) Pendapatan Ventura dan Entitas Asosiasi (2.416.242.051) (0,11) 1.085.676.811 0,07 Laba Sebelum Pajak 368.222.539.645 17,13 301.067.266.009 20,00 Pajak Penghasilan Tidak Final (2.848.220.500) (0,13) (738.678.250) (0,05) Pajak Tangguhan - - Laba Tahun Berjalan 365.374.319.145 17,00 300.328.587.759 19,95

Perkembangan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Selama 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan mengalami trend pertumbuhan yang positif sebagaimana digambarkan oleh grafik di bawah ini:

(dalam jutaan Rupiah) Trend pertumbuhan yang positif pada pendapatan, laba usaha dan laba bersih tahun berjalan Perseroan disebabkan oleh baiknya kinerja penjualan realti yang signifikan dengan mulai diakuinya penjualan dari beberapa proyek dan launchingnya beberapa tower baru pada tahun 2016. Rasio-rasio utama terhadap Pendapatan

2016 2015 2014 Rasio Beban Pokok Penjualan 73% 70% 68% Rasio Laba Kotor 27% 30% 32% Rasio Beban Usaha 4% 4% 9% Rasio Laba Usaha 24% 26% 22% Rasio Laba Bersih 17% 20% 17%

Dengan memperhatikan rasio-rasio utama terhadap Pendapatan sebagaimana tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada transaksi yang tidak normal dan/atau jarang terjadi yang mempengaruhi Pendapatan maupun Profitabilitas Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir Pendapatan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 Jumlah penjualan dan pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.150.061 juta mengalami peningkatan sebesar Rp644.889 juta atau 42,84% dibandingkan dengan jumlah penjualan dan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.505.172 juta. Secara umum peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari penjualan realti menjadi Rp2.015.655 juta yang meningkat sebesar Rp635.102 juta atau 46,00% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.380.553 juta. Sedangkan pendapatan properti pada tahun 2016 menjadi Rp134.406 juta yang meningkat sebesar Rp9.787 juta atau 7,85% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp124.619 juta. Peningkatan penjualan realti yang signifikan tersebut disebabkan oleh mulai diakuinya penjualan dari beberapa proyek, meliputi (1) Grand Kamala Lagoon sebesar Rp608.416 juta akibat adanya peningkatan progress fisik pembangunan tower Emerald menjadi 95,86% serta tower Barclay menjadi 75,72%, (2) Grand Sungkono Lagoon sebesar Rp602.071 juta akibat adanya peningkatan progress fisik pembangunan tower Venetian menjadi 100% serta tower Caspian menjadi 71,6%, (3) Grand Dharmahusada Lagoon sebesar Rp276.990 juta akibat adanya peningkatan progress fisik pembangunan Tower 1 menjadi 66,85% (4) Amarta View 1 sebesar Rp158.410 juta akibat adanya peningkatan progress fisik pembangunan Tower Amarta View menjadi 67,78%, (5) Gunung Putri Square sebesar Rp155.267 juta akibat adanya peningkatan progress fisik pembangunan Tower Pinus menjadi 100% dan Tower Palem menjadi 19,78%, (6) The Ayoma Apartment sebesar Rp76.546

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2014 2015 2016

Pendapatan

Laba Usaha

Laba Bersih


34

juta akibat adanya peningkatan progress fisik pembangunan Tower North menjadi 43,13%, (7) Pavilion Permata II sebesar Rp50.872 juta akibat adanya peningkatan progress fisik pembangunan menjadi 97,37%. Penjualan realti pada proyek Grand Kamala Lagoon, Grand Sungkono Lagoon, Grand Dharmahusada Lagoon, Amarta View, Gunung Putri Square, The Ayoma Apartment dan Pavilion Permata II ini sejalan dengan strategi Perseroan dimana Perseroan telah dan akan terus fokus dalam proyek di masa datang untuk mengembangkan proyek-proyek multi-tower dalam bentuk superblok dan CBD. Grand Sungkono Lagoon merupakan proyek kawasan superblok pertama Perseroan sedangkan Grand Kamala Lagoon merupakan proyek kawasan CBD pertama Perseroan. Beban pokok penjualan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 Jumlah beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.564.157 juta mengalami peningkatan sebesar Rp506.808 juta atau 47,93% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.057.350 juta. Secara umum peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya beban pokok penjualan realti menjadi Rp955.033 juta yang meningkat sebesar Rp622.646 juta dibandingkan dengan beban pokok penjualan realti yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp332.387 juta. Peningkatan beban pokok penjualan yang signifikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan realti Perseroan yang signifikan yaitu penjualan pada proyek Grand Kamala Lagoon, Grand Sungkono Lagoon, Grand Dharmahusada Lagoon, Amartha View, Gunung Putri Square, The Ayoma Apartment dan Pavilion Permata II, dimana hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk fokus Pengembangan di Segmen menegah. Laba kotor Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp585.904 juta mengalami peningkatan sebesar Rp138.081 juta atau 30,83% dari laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp447.823 juta. Peningkatan laba kotor yang signifikan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang lebih besar dari peningkatan beban pokok penjualan. Secara persentase laba kotor terhadap jumlah pendapatan menurun menjadi 27,25% untuk tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2016 dari 29,75% untuk tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2015. Beban usaha Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp78.631 juta mengalami peningkatan sebesar Rp16.308 juta atau sebesar 26,17% dari beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp62.323 juta. Peningkatan beban usaha yang signifikan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan beban pegawai sebesar Rp8.724 juta atau 29,11% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah karyawan dan penyesuaian gaji serta tunjangan pada tahun 2016. Peningkatan jumlah karyawan sebanyak 68 orang atau 18,18% menjadi 442 orang pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dari 374 orang pada tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2015 Laba usaha Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp507.273 juta mengalami peningkatan sebesar Rp121.773 juta atau sebesar 31,59% dari laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp385.500 juta. Peningkatan laba usaha tersebut disebabkan oleh peningkatan laba kotor Perseroan yang cukup signifikan sebesar Rp138.081 juta atau sebesar 30,83% sementara kenaikan jumlah beban usaha hanya sebesar Rp16.309 juta atau sebesar 26,17%.


35

juta akibat adanya peningkatan progress fisik pembangunan Tower North menjadi 43,13%, (7) Pavilion Permata II sebesar Rp50.872 juta akibat adanya peningkatan progress fisik pembangunan menjadi 97,37%. Penjualan realti pada proyek Grand Kamala Lagoon, Grand Sungkono Lagoon, Grand Dharmahusada Lagoon, Amarta View, Gunung Putri Square, The Ayoma Apartment dan Pavilion Permata II ini sejalan dengan strategi Perseroan dimana Perseroan telah dan akan terus fokus dalam proyek di masa datang untuk mengembangkan proyek-proyek multi-tower dalam bentuk superblok dan CBD. Grand Sungkono Lagoon merupakan proyek kawasan superblok pertama Perseroan sedangkan Grand Kamala Lagoon merupakan proyek kawasan CBD pertama Perseroan. Beban pokok penjualan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 Jumlah beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.564.157 juta mengalami peningkatan sebesar Rp506.808 juta atau 47,93% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.057.350 juta. Secara umum peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya beban pokok penjualan realti menjadi Rp955.033 juta yang meningkat sebesar Rp622.646 juta dibandingkan dengan beban pokok penjualan realti yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp332.387 juta. Peningkatan beban pokok penjualan yang signifikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan realti Perseroan yang signifikan yaitu penjualan pada proyek Grand Kamala Lagoon, Grand Sungkono Lagoon, Grand Dharmahusada Lagoon, Amartha View, Gunung Putri Square, The Ayoma Apartment dan Pavilion Permata II, dimana hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk fokus Pengembangan di Segmen menegah. Laba kotor Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp585.904 juta mengalami peningkatan sebesar Rp138.081 juta atau 30,83% dari laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp447.823 juta. Peningkatan laba kotor yang signifikan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang lebih besar dari peningkatan beban pokok penjualan. Secara persentase laba kotor terhadap jumlah pendapatan menurun menjadi 27,25% untuk tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2016 dari 29,75% untuk tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2015. Beban usaha Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp78.631 juta mengalami peningkatan sebesar Rp16.308 juta atau sebesar 26,17% dari beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp62.323 juta. Peningkatan beban usaha yang signifikan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan beban pegawai sebesar Rp8.724 juta atau 29,11% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah karyawan dan penyesuaian gaji serta tunjangan pada tahun 2016. Peningkatan jumlah karyawan sebanyak 68 orang atau 18,18% menjadi 442 orang pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dari 374 orang pada tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2015 Laba usaha Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp507.273 juta mengalami peningkatan sebesar Rp121.773 juta atau sebesar 31,59% dari laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp385.500 juta. Peningkatan laba usaha tersebut disebabkan oleh peningkatan laba kotor Perseroan yang cukup signifikan sebesar Rp138.081 juta atau sebesar 30,83% sementara kenaikan jumlah beban usaha hanya sebesar Rp16.309 juta atau sebesar 26,17%.

Penghasilan (beban) lain-lain Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 Beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp136.634 juta mengalami peningkatan sebesar Rp51.115 juta atau sebesar 59,77% dari beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp85.519 juta. Peningkatan beban lain-lain yang signifikan tersebut disebabkan oleh peningkatan beban bunga yang meningkat sebesar Rp23.129 juta atau sebesar 68,34% dari Rp33.844 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp56.973 juta pda tanggal 31 Desember 2016. Pendapatan ventura bersama dan entitas asosiasi Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 Pendapatan ventura dan entitas asosiasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar -Rp2.416 juta mengalami penurunan sebesar Rp3.502 juta atau sebesar -322,56% dari pendapatan ventura dan entitas asosiasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.086 juta. Penurunan pendapatan ventura bersama dan entitas asosiasi yang signifikan tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan pada KSO Perkasa Abadi Rp917 juta atau sebesar -84,49%, adanya rugi entitas asosiasi pada PT Pekanbaru Permai Propertindo sebesar Rp2.659 juta dan peningkatan pendapatan entitas asosiasi PT Sentul PP Properti sebesar Rp74 juta. Laba sebelum pajak penghasilan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp368.223 juta mengalami peningkatan sebesar Rp67.155 juta atau sebesar 22,31% dari laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp301.067 juta. Peningkatan laba sebelum pajak penghasilan tersebut disebabkan oleh pendapatan Perseroan yang lebih besar dari beban-beban yang ada serta adanya efisiensi yang dilakukan oleh Perseroan. Secara persentase laba sebelum pajak penghasilan terhadap jumlah pendapatan mengalami sedikit penurunan dari 20,00% pada tahun 2015 menjadi 17,13% pada tahun 2016. Beban pajak penghasilan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 Beban pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.848 juta mengalami peningkatan sebesar Rp2.110 juta atau sebesar 285,58% dari beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp738 juta. Peningkatan beban pajak penghasilan yang signifikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penjualan realti Perseroan sehingga berimbas pada pajak yang dikenakan kepada Perseroan lebih besar dibanding tahun 2015. Laba tahun berjalan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp365.374 juta mengalami peningkatan sebesar Rp65.046 juta atau sebesar 21,66% dari laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp300.329 juta. Peningkatan laba bersih tersebut disebabkan peningkatan jumlah pendapatan Perseroan sebesar Rp644.889 juta atau sebesar 42,84% meskipun secara presentase laba bersih tahun berjalan terhadap jumlah pendapatan mengalami sedikit penurunan dari 19,95% pada tahun 2015 menjadi 17,13% pada tahun 2016.


36

b. Analisa Perkembangan Posisi Keuangan

Tabel berikut menyajikan informasi perkembangan posisi keuangan Perseroan:


2016 2015* ASET Aset Lancar Kas dan Setara Kas 624.472.314.516 357.422.184.987 Piutang Usaha Pihak Ketiga 2.765.315.999.570 1.198.704.737.562 Piutang Lain-lain Pihak Berelasi 44.975.178.172 643.561.644 Pihak Ketiga - 152.054.795 Persediaan 1.606.415.374.401 1.498.069.952.103 Pajak Dibayar Dimuka 11.774.701.291 27.029.365.662 Beban Dibayar Dimuka 36.087.053.008 37.376.481.704 Uang Muka 75.312.264.685 66.986.706.605 Aset Lancar Lainnya Jaminan Sewa Ruang 300.684.860 300.684.860 Jumlah Aset Lancar 5.164.653.570.503 3.186.685.729.922 Aset Tidak Lancar Tanah Akan Dikembangkan 1.348.698.763.640 247.992.592.095 Investasi Ventura Bersama 177.799.775.409 179.993.867.191 Investasi Pada Entitas Asosiasi 129.792.873.385 23.500.000.000 Investasi Jangka Panjang Lainnya 5.381.000.000 5.381.000.000 Aset Tetap - Bersih 1.997.712.794.088 1.674.282.096.261 Aset Pajak Tangguhan - - Aset Tidak Berwujud 2.245.011.313 1.121.447.184 Deposito Yang Dijaminkan - - Jumlah Aset Tidak Lancar 3.661.630.217.835 2.132.271.002.731 JUMLAH ASET 8.826.283.788.338 5.318.956.732.653 LIABILITAS Liabilitas Jangka Pendek Utang Non Bank - - Utang Bank - 90.075.078.012 Utang Usaha Pihak Berelasi 436.315.834.594 132.211.830.808 Pihak Ketiga 1.090.326.524.182 526.293.854.519 Utang Lain-Lain Pihak Ketiga 250.783.569.730 114.477.074.940 Utang Pajak 167.708.503.095 84.131.729.931 Beban yang Masih Harus Dibayar 87.280.330.222 90.169.115.921 Uang Muka Penjualan 146.892.279.002 108.509.263.198 Pendapatan Diterima Dimuka 7.105.375.868 5.827.676.444 Uang Jaminan 7.447.920.268 7.779.343.939 Bagian Liabilitas Jangka Panjang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun 584.651.428.571 66.879.051.380 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 2.778.511.765.531 1.226.354.019.092 Liabilitas Jangka Panjang Utang Pemegang Saham Lama - - Liabilitas Program Imbalan Kerja 470.279.826 113.842.892 Utang Lain-Lain

Pihak Berelasi 1.033.253.024.826 979.812.393.798 Pihak Ketiga 548.416.162.704 402.613.875.000

Surat Berharga Jangka Menengah 300.000.000.000 30.000.000.000 Utang Obligasi 598.358.200.906 - Utang Bank Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun 599.363.649.497 162.475.747.632 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 3.079.861.317.759 1.575.015.859.322 JUMLAH LIABILITAS 5.858.373.083.290 2.801.369.878.414


37

b. Analisa Perkembangan Posisi Keuangan

Tabel berikut menyajikan informasi perkembangan posisi keuangan Perseroan:


2016 2015* ASET Aset Lancar Kas dan Setara Kas 624.472.314.516 357.422.184.987 Piutang Usaha Pihak Ketiga 2.765.315.999.570 1.198.704.737.562 Piutang Lain-lain Pihak Berelasi 44.975.178.172 643.561.644 Pihak Ketiga - 152.054.795 Persediaan 1.606.415.374.401 1.498.069.952.103 Pajak Dibayar Dimuka 11.774.701.291 27.029.365.662 Beban Dibayar Dimuka 36.087.053.008 37.376.481.704 Uang Muka 75.312.264.685 66.986.706.605 Aset Lancar Lainnya Jaminan Sewa Ruang 300.684.860 300.684.860 Jumlah Aset Lancar 5.164.653.570.503 3.186.685.729.922 Aset Tidak Lancar Tanah Akan Dikembangkan 1.348.698.763.640 247.992.592.095 Investasi Ventura Bersama 177.799.775.409 179.993.867.191 Investasi Pada Entitas Asosiasi 129.792.873.385 23.500.000.000 Investasi Jangka Panjang Lainnya 5.381.000.000 5.381.000.000 Aset Tetap - Bersih 1.997.712.794.088 1.674.282.096.261 Aset Pajak Tangguhan - - Aset Tidak Berwujud 2.245.011.313 1.121.447.184 Deposito Yang Dijaminkan - - Jumlah Aset Tidak Lancar 3.661.630.217.835 2.132.271.002.731 JUMLAH ASET 8.826.283.788.338 5.318.956.732.653 LIABILITAS Liabilitas Jangka Pendek Utang Non Bank - - Utang Bank - 90.075.078.012 Utang Usaha Pihak Berelasi 436.315.834.594 132.211.830.808 Pihak Ketiga 1.090.326.524.182 526.293.854.519 Utang Lain-Lain Pihak Ketiga 250.783.569.730 114.477.074.940 Utang Pajak 167.708.503.095 84.131.729.931 Beban yang Masih Harus Dibayar 87.280.330.222 90.169.115.921 Uang Muka Penjualan 146.892.279.002 108.509.263.198 Pendapatan Diterima Dimuka 7.105.375.868 5.827.676.444 Uang Jaminan 7.447.920.268 7.779.343.939 Bagian Liabilitas Jangka Panjang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun 584.651.428.571 66.879.051.380 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 2.778.511.765.531 1.226.354.019.092 Liabilitas Jangka Panjang Utang Pemegang Saham Lama - - Liabilitas Program Imbalan Kerja 470.279.826 113.842.892 Utang Lain-Lain

Pihak Berelasi 1.033.253.024.826 979.812.393.798 Pihak Ketiga 548.416.162.704 402.613.875.000

Surat Berharga Jangka Menengah 300.000.000.000 30.000.000.000 Utang Obligasi 598.358.200.906 - Utang Bank Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun 599.363.649.497 162.475.747.632 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 3.079.861.317.759 1.575.015.859.322 JUMLAH LIABILITAS 5.858.373.083.290 2.801.369.878.414


2016 2015* EKUITAS Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada:






Perkembangan Laporan Posisi Keuangan Perkembangan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Jumlah aset Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 8.826.284 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 3.507.327 juta atau sebesar 65,94% dari jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp5.318.957 juta. Secara umum hal tersebut disebabkan oleh piutang usaha pihak ketiga yang meningkat sebesar Rp1.566.611 juta atau sebesar 130,69%, tanah akan dikembangkan yang meningkat sebesar Rp1.100.706 juta atau sebesar 443,85%, persediaan yang meningkat sebesar Rp108.345 juta atau sebesar 7,42%, investasi pada entitas asosiasi yang meningkat sebesar Rp106.292 juta atau sebesar 452,31%, dan aset tetap meningkat sebesar Rp323.430 juta atau sebesar 19,32% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kas dan setara kas Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp624.472 juta mengalami peningkatan sebesar Rp267.050 juta atau sebesar 74,72% dari jumlah kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp357.422 juta. Secara umum hal tersebut disebabkan oleh penempatan Deposito pada Bank BTN yang meningkat sebesar Rp78.000 juta atau 41,05% dari penempatan Deposito pada Bank BTN pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp190.000 juta menjadi Rp268.000 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Piutang usaha Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah piutang usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.765.316 juta mengalami peningkatan sebesar Rp1.566.611 juta atau sebesar 130,69% dari jumlah piutang usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.198.705 juta. Secara umum hal tersebut disebabkan oleh piutang penjualan Apartemen yang meningkat sebesar Rp1.472.816 juta atau 141,57% dari piutang penjualan Apartemen pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.040.343 juta menjadi Rp2.513.158 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Hingga saat prospektus ini diterbitkan kolektibilitas piutang Apartemen dalam kondisi lancar (kolektibilitas 1) .


38

Piutang lain-lain Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah piutang lain-lain kepada Pihak Berelasi Perseroan dan Pihak Ketiga pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp44.975 juta mengalami peningkatan sebesar Rp44.332 juta atau sebesar 6.888,48% dari Jumlah piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp796 juta. Secara umum hal tersebut disebabkan oleh adanya piutang lain-lain baru yang signifikan dari PT Graha Buana Cikarang yang bernilai nihil pada tanggal 31 Desember 2015 lalu bernilai Rp44.809 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Piutang ini telah dibayar pada 13 Januari 2017. Pajak dibayar dimuka Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah pajak dibayar dimuka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp11.775 juta mengalami penurunan sebesar Rp15.255 juta atau sebesar -56,44% dari jumlah pajak dibayar dimuka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp27.029 juta. Secara umum hal tersebut disebabkan oleh penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan sebesar Rp18.865 juta atau -100% dari Rp18.865 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi nihil pada tanggal 31 Desember 2016. Tanah akan dikembangkan Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah tanah yang akan dikembangkan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.348.699 juta mengalami peningkatan sebesar Rp1.100.706 juta atau sebesar 443,85% dari jumlah tanah yang akan dikembangkan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp247.993 juta. Secara umum hal tersebut disebabkan oleh peningkatan pembelian tanah yang akan dikembangkan oleh Perseroan seperti tanah seluas 13.084 m² yang terletak di Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, seluas 16.759 m² di Embong Sawo, Surabaya, seluas 41.634 m2 di Mulyorejo, Surabaya, seluas 5,586 m2 di Tembalang, Semarang dan entitas anak seluas 46.009 m2 di Jababeka. Investasi pada Entitas Asosiasi Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah investasi pada entitas asosiasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp129.793 juta mengalami peningkatan sebesar Rp106.293 juta atau sebesar 452,31% dari jumlah investasi pada entitas asosiasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp23.500 juta. Secara umum hal tersebut disebabkan oleh adanya penempatan investasi baru pada beberapa entitas asosiasi seperti PT Sentul PP Properti sebesar Rp49.075 juta dan PT Jababeka PP Properti sebesar Rp36.378 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Kepemilikan Perseroan pada masing-masing entitas asosiasi tersebut adalah sebesar 49%. Aset tidak berwujud Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah aset tidak berwujud Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.245 juta mengalami peningkatan sebesar Rp1.124 juta atau sebesar 100,19% dari 31 Desember 2015 sebesar Rp1.121 juta. Aset tidak berwujud merupakan software akuntansi yang masih dalam proses pengembangan, prosentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak sebesar 39,64%, hingga saat ini tidak ada hambatan dalam proses pelaksanaan. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tak berwujud sebesar Rp2.245 juta dan Rp1.121 juta untuk masing-masing tahun 2016 dan 2015. Utang usaha Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah utang usaha kepada Pihak Berelasi Perseroan dan Pihak Ketiga pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.526.642 juta mengalami peningkatan sebesar Rp868.137 juta atau sebesar 131,83% dari jumlah utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp658.506 juta. Secara umum hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan utang usaha kepada pihak berelasi sebesar Rp304.104 juta atau sebesar 230% dan utang kontraktor kepada pihak ketiga


39

Piutang lain-lain Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah piutang lain-lain kepada Pihak Berelasi Perseroan dan Pihak Ketiga pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp44.975 juta mengalami peningkatan sebesar Rp44.332 juta atau sebesar 6.888,48% dari Jumlah piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp796 juta. Secara umum hal tersebut disebabkan oleh adanya piutang lain-lain baru yang signifikan dari PT Graha Buana Cikarang yang bernilai nihil pada tanggal 31 Desember 2015 lalu bernilai Rp44.809 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Piutang ini telah dibayar pada 13 Januari 2017. Pajak dibayar dimuka Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah pajak dibayar dimuka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp11.775 juta mengalami penurunan sebesar Rp15.255 juta atau sebesar -56,44% dari jumlah pajak dibayar dimuka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp27.029 juta. Secara umum hal tersebut disebabkan oleh penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan sebesar Rp18.865 juta atau -100% dari Rp18.865 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi nihil pada tanggal 31 Desember 2016. Tanah akan dikembangkan Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah tanah yang akan dikembangkan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.348.699 juta mengalami peningkatan sebesar Rp1.100.706 juta atau sebesar 443,85% dari jumlah tanah yang akan dikembangkan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp247.993 juta. Secara umum hal tersebut disebabkan oleh peningkatan pembelian tanah yang akan dikembangkan oleh Perseroan seperti tanah seluas 13.084 m² yang terletak di Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, seluas 16.759 m² di Embong Sawo, Surabaya, seluas 41.634 m2 di Mulyorejo, Surabaya, seluas 5,586 m2 di Tembalang, Semarang dan entitas anak seluas 46.009 m2 di Jababeka. Investasi pada Entitas Asosiasi Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah investasi pada entitas asosiasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp129.793 juta mengalami peningkatan sebesar Rp106.293 juta atau sebesar 452,31% dari jumlah investasi pada entitas asosiasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp23.500 juta. Secara umum hal tersebut disebabkan oleh adanya penempatan investasi baru pada beberapa entitas asosiasi seperti PT Sentul PP Properti sebesar Rp49.075 juta dan PT Jababeka PP Properti sebesar Rp36.378 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Kepemilikan Perseroan pada masing-masing entitas asosiasi tersebut adalah sebesar 49%. Aset tidak berwujud Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah aset tidak berwujud Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.245 juta mengalami peningkatan sebesar Rp1.124 juta atau sebesar 100,19% dari 31 Desember 2015 sebesar Rp1.121 juta. Aset tidak berwujud merupakan software akuntansi yang masih dalam proses pengembangan, prosentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak sebesar 39,64%, hingga saat ini tidak ada hambatan dalam proses pelaksanaan. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tak berwujud sebesar Rp2.245 juta dan Rp1.121 juta untuk masing-masing tahun 2016 dan 2015. Utang usaha Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah utang usaha kepada Pihak Berelasi Perseroan dan Pihak Ketiga pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.526.642 juta mengalami peningkatan sebesar Rp868.137 juta atau sebesar 131,83% dari jumlah utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp658.506 juta. Secara umum hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan utang usaha kepada pihak berelasi sebesar Rp304.104 juta atau sebesar 230% dan utang kontraktor kepada pihak ketiga

yang meningkat sebesar Rp255.227 juta atau sebesar 1.270,50% jika dibandingkan dengan utang usaha pada tanggal 31 Desember 2015. Utang lain-lain Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp250.784 juta mengalami peningkatan sebesar Rp136.306 juta atau sebesar 119,07% dari jumlah utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp114.477 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya utang kepada PT Intersurabaya Intiland (Pemilik Tanah) untuk pembelian tanah seluas 16.759 m2 yang terletak di Embong Sawo, Surabaya senilai Rp121.513 juta atau sekitar 48,45% dari total utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016. Utang pajak Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp167.709 juta mengalami peningkatan sebesar Rp83.577 juta atau sebesar 99,34% dari jumlah utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp84.132 juta. Secara umum hal tersebut disebabkan oleh PPH Final dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/Bangunan yang meningkat sebesar Rp74.204 juta atau sebesar 101,38% dari PPH Final dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/Bangunan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp73.193 juta menjadi Rp147.397 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Uang muka penjualan Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah uang muka penjualan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp146.892 juta mengalami peningkatan sebesar Rp38.383 juta atau sebesar 35,37% dari jumlah uang muka penjualan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp108.509 juta. Secara umum hal tersebut disebabkan oleh tanda jadi/uang muka konsumen yang meningkat sebesar Rp28.327 juta atau sebesar 48,78% dari tanda/jadi uang muka konsumen pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp58.074 juta menjadi Rp86.402 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Pendapatan diterima dimuka Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah pendapatan diterima dimuka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp7.105 juta mengalami peningkatan sebesar Rp1.278 juta atau sebesar 21,92% dari jumlah pendapatan diterima dimuka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp5.828 juta. Secara umum hal tersebut disebabkan oleh pendapatan sewa diterima dimuka entitas anak (GSN) yang meningkat sebesar Rp920 juta atau sebesar 20,14% dari pendapatan sewa diterima dimuka entitas anak (GSN) pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp4.572 juta menjadi Rp5.492 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp584.651 juta mengalami peningkatan sebesar Rp517.772 juta atau sebesar 774,19% dari jumlah bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp66.879 juta. Secara umum hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 seperti MTN sebesar Rp330.000 juta dan utang bank jangka pendek sebesar Rp254.651 juta. Liabilitas Program Imbalan Kerja Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah liabilitas program imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp470 juta mengalami peningkatan sebesar Rp356 juta atau sebesar 313,10% dari jumlah liabilitas program imbalan kerja Perseroan pada tanggal


40

31 Desember 2015 yang sebesar Rp114 juta. Secara umum hal tersebut disebabkan oleh adanya rekonsiliasi perubahan pada liabilitas manfaat imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan yang terdiri dari biaya jasa kini dan pengukuran kembali liabilitas/aset periode berjalan. Peningkatan biaya jasa kini sebesar Rp227 juta atau sebesar 203,28% dari biaya jasa kini pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp112 juta menjadi Rp340 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Utang Lain-lain – Pihak Ketiga Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah utang lain-lain pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp548.416 juta mengalami peningkatan Rp145.802 juta atau sebesar 36,21% dari jumlah utang lain-lain pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp402.614 juta. Utang lain-lain pihak ketiga adalah utang kepada PT Aneka Bangun Mulia Jaya dan PT Intersurabaya Intiland untuk keperluan pembelian tanah. Surat berharga jangka menengah Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah surat berharga jangka menengah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp300.000 juta mengalami peningkatan Rp270.000 juta atau sebesar 900,00% dari jumlah surat berharga jangka menengah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp30.000 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya surat berharga jangka menengah yang diterbitkan antara tanggal 31 Desember 2015 hingga 31 Desember 2016. Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp599.364 juta mengalami peningkatan sebesar Rp436.888 juta atau sebesar 268,89% dari jumlah utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp162.476 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh oleh penambahan utang bank perseroan pada bank CIMB Niaga, BTN, BRI dan ICBC Indonesia. Ekuitas Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.967.911 juta mengalami peningkatan sebesar Rp450.324 juta atau sebesar 17,89% dari jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp2.517.587 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya saldo laba tahun berjalan yang belum ditentukan penggunaannya yang berasal dari laba bersih Perseroan sebesar Rp290.450 juta dan juga peningkatan kepentingan non pengendali sebesar Rp145.022 juta yang berasal dari usaha patungan Perseroan dalam hal ini PT Wisma Seratus Sejahtera dan PT PP Properti Jababeka Residen. c. Analisa Arus Kas

Kebutuhan likuiditas Perseroan terkait dengan pendanaan untuk pengembangan proyek baru Perseroan, belanja modal, seperti untuk pembelian peralatan kantor dan properti, pembayaran hutang dan menjaga cadangan kas. Arus kas dari pre-sale proyek Perseroan dan recurring income merupakan sumber utama likuiditas Perseroan. Jika diperlukan, Perseroan telah menggunakan fasilitas jangka pendek hingga panjang untuk mendanai pengembangan dan belanja modal Perseroan. Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan yang tersedia bagi Perseroan, termasuk kas yang dihasilkan dari aktifitas operasi, fasilitas bank dan dana hasil penawaran umum, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan masih memiliki likuiditas yang mencukupi untuk keperluan operasi dan membayar hutang minimal untuk 12 bulan ke depan.


41

31 Desember 2015 yang sebesar Rp114 juta. Secara umum hal tersebut disebabkan oleh adanya rekonsiliasi perubahan pada liabilitas manfaat imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan yang terdiri dari biaya jasa kini dan pengukuran kembali liabilitas/aset periode berjalan. Peningkatan biaya jasa kini sebesar Rp227 juta atau sebesar 203,28% dari biaya jasa kini pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp112 juta menjadi Rp340 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Utang Lain-lain – Pihak Ketiga Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah utang lain-lain pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp548.416 juta mengalami peningkatan Rp145.802 juta atau sebesar 36,21% dari jumlah utang lain-lain pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp402.614 juta. Utang lain-lain pihak ketiga adalah utang kepada PT Aneka Bangun Mulia Jaya dan PT Intersurabaya Intiland untuk keperluan pembelian tanah. Surat berharga jangka menengah Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah surat berharga jangka menengah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp300.000 juta mengalami peningkatan Rp270.000 juta atau sebesar 900,00% dari jumlah surat berharga jangka menengah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp30.000 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya surat berharga jangka menengah yang diterbitkan antara tanggal 31 Desember 2015 hingga 31 Desember 2016. Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp599.364 juta mengalami peningkatan sebesar Rp436.888 juta atau sebesar 268,89% dari jumlah utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp162.476 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh oleh penambahan utang bank perseroan pada bank CIMB Niaga, BTN, BRI dan ICBC Indonesia. Ekuitas Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015 Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.967.911 juta mengalami peningkatan sebesar Rp450.324 juta atau sebesar 17,89% dari jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp2.517.587 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya saldo laba tahun berjalan yang belum ditentukan penggunaannya yang berasal dari laba bersih Perseroan sebesar Rp290.450 juta dan juga peningkatan kepentingan non pengendali sebesar Rp145.022 juta yang berasal dari usaha patungan Perseroan dalam hal ini PT Wisma Seratus Sejahtera dan PT PP Properti Jababeka Residen. c. Analisa Arus Kas

Kebutuhan likuiditas Perseroan terkait dengan pendanaan untuk pengembangan proyek baru Perseroan, belanja modal, seperti untuk pembelian peralatan kantor dan properti, pembayaran hutang dan menjaga cadangan kas. Arus kas dari pre-sale proyek Perseroan dan recurring income merupakan sumber utama likuiditas Perseroan. Jika diperlukan, Perseroan telah menggunakan fasilitas jangka pendek hingga panjang untuk mendanai pengembangan dan belanja modal Perseroan. Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan yang tersedia bagi Perseroan, termasuk kas yang dihasilkan dari aktifitas operasi, fasilitas bank dan dana hasil penawaran umum, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan masih memiliki likuiditas yang mencukupi untuk keperluan operasi dan membayar hutang minimal untuk 12 bulan ke depan.

Tabel berikut menyajikan informasi arus kas Perseroan: (dalam Rupiah)


2016 2015 Arus Kas dari Aktivitas Operasi (185.007.725.447) (40.672.622.005) Arus Kas dari Aktivitas Investasi (1.177.896.596.689) (411.468.773.233) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 1.629.954.451.665 579.538.166.662

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Keterangan Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 2015

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan (Penambahan) Kas Terdiri dari:

Penerimaan Penjualan 623.110.525.324 677.983.313.877 Penerimaan Hotel 118.559.444.958 116.045.557.494 Penerimaan Sewa 14.573.797.378 14.006.098.494

Penerimaan Piutang Pasar - 406.735.223 Pembayaran Kas kepada:

Pemasok (940.915.342.797) (817.923.581.459) Direksi dan Karyawan (40.124.721.788) (26.289.751.941)

Penerimaan Pajak dan Bunga Bank 86.865.516.364 34.406.288.199 Pembayaran Pajak-pajak (47.076.944.886) (39.307.281.892) Kas Bersih Diperoleh dari

(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi (185.007.725.447) (40.672.622.005) Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami peningkatan defisit sebesar Rp144.335 juta atau sebesar 354,87% dari defisit Rp40.673 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi defisit Rp185.008 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan terutama oleh adanya pembayaran kas kepada pemasok yang meningkat sebesar Rp122.992 juta atau sebesar 15,04%. Pembayaran kas kepada pemasok bertujuan untuk pembayaran proyek pembangunan Grand Sungkono Lagoon, Grand Kamala Lagoon dan Gunung Putri Square. Perseroan berencana untuk membiayai kegiatan operasional mendatang dengan dana atau pendapatan yang bersumber dari apartemen-apartemen yang sudah topping off / serah terima yang dapat menghasilkan pencairan dana dari pihak bank / KPA, selain itu dihasilkan juga dari pelunasan pembayaran langsung dari konsumen. . Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)


2016 2015 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penambahan Investasi Ventura Bersama (1.747.558.877) (80.947.276.651) Pengurangan Investasi Ventura Bersama 4.110.085.223 18.553.651.405 Penambahan Tanah yang Akan Dikembangkan (594.871.295.200) (143.469.150.000) Penambahan Aset dalam Penyelesaian (340.305.689.259) (121.322.928.000) Penambahan Investasi pada Entitas Asosiasi (222.338.581.275) (71.000.000.000) Properti Investasi dan Uang Muka Beban - - Penambahan Aset Tetap (22.786.765.193) (13.331.009.987) Penjualan Aset Tetap - - Penambahan Aset Tak Berwujud - - Penerimaan Dividen 43.207.891 47.940.000 Kas Bersih Diperoleh dari

(Digunakan untuk) Aktivitas Investasi (1.177.896.596.689) (411.468.773.233) Arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi mengalami peningkatan defisit sebesar Rp766.428 juta atau sebesar 186,27% dari defisit Rp411.469 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi defisit Rp1.177.897 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan terutama oleh adanya peningkatan pada akun Penambahan Tanah yang Akan Dikembangkan sebesar Rp451.402 juta atau sebesar 314,63%. Penambahan Tanah yang Akan Dikembangkan merupakan strategi Perseroan yang bertujuan untuk menambah cadangan lahan guna memenuhi


42

permintaan pasar terhadap produk Perseroan, selain itu cadangan lahan sangat diperlukan guna menjaga pertumbuhan Perseroan. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan



2016 2015 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Setoran Modal - 910.144.010.000 Selisih Nilai Transaksi Non Pengendali - - Penerbitan Surat Berharga Jangka Menengah 600.000.000.000 - Penerimaan Obligasi 600.000.000.000 - Biaya Emisi Saham dan Obligasi (1.970.158.915) (23.718.898.290) Pembayaran Dividen (60.065.004.591) - Pembayaran Utang Non Bank Jangka Pendek (265.000.000) (152.150.000.000) Pembayaran Utang ke Induk Perusahaan - (235.000.000.000) Penambahan Utang Bank Jangka Panjang 605.795.427.554 116.036.221.948 Pembayaran Utang Bank Jangka Pendek (113.540.812.383) (48.525.263.076) Penambahan Utang Non Bank Jangka Panjang - 12.752.096.080 Kas Bersih Diperoleh dari

(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan 1.629.954.451.665 579.538.166.662

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami peningkatan surplus sebesar Rp1.050.912 juta atau sebesar 55,15% dari surplus Rp579.538 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi surplus Rp1.629.954 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan terutama oleh penerimaan obligasi dan surat berharga jangka menengah yang masing-masing diterbitkan dengan total nilai sebesar Rp600.000 juta. Hal ini merupakan strategi Perseroan yang bertujuan untuk menambah sumber dana Perseroan yang akan digunakan untuk belanja modal Perseroan maupun operasional. 6. Analisa Likuiditas Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek yang diukur dengan perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada suatu tanggal tertentu.

Sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari internal yang berupa kas dan setara kas serta piutang dan eksternal yang berupa pinjaman lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank jangka pendek. Perseroan memiliki sumber likuiditas yang material yang belum digunakan berupa plafon perbankan baik kas maupun non kas yang belum digunakan senilai Rp624,4 juta. Sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan, kejadian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan adalah utang dan piutang usaha.

Sumber likuiditas dan modal Perseroan mencukupi kebutuhan modal kerja untuk melakukan aktivitas bisnis sehari-hari. Perseroan melakukan kontrol secara rutin atas kegiatan operasi dan menjaga covenant yang telah diperjanjikan kepada kreditur untuk memelihara dan menjaga sumber likuiditas dan modal Perseroan.

Berikut adalah tingkat likuiditas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

URAIAN 31 Desember 2016 2015

Aset Lancar Kas dan Setara Kas 624.472.314.516 357.422.184.987 Persediaan 1.606.415.374.401 1.498.069.952.103 Jumlah Aset Lancar 5.164.653.570.503 3.186.685.729.922 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 2.778.511.765.531 1.226.354.019.092 Tingkat Likuiditas

• Current Ratio 185,88% 259,85% • Quick Ratio 128,06% 137,69% • Cash Ratio 22,48% 29,15%


43

permintaan pasar terhadap produk Perseroan, selain itu cadangan lahan sangat diperlukan guna menjaga pertumbuhan Perseroan. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan



2016 2015 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan Setoran Modal - 910.144.010.000 Selisih Nilai Transaksi Non Pengendali - - Penerbitan Surat Berharga Jangka Menengah 600.000.000.000 - Penerimaan Obligasi 600.000.000.000 - Biaya Emisi Saham dan Obligasi (1.970.158.915) (23.718.898.290) Pembayaran Dividen (60.065.004.591) - Pembayaran Utang Non Bank Jangka Pendek (265.000.000) (152.150.000.000) Pembayaran Utang ke Induk Perusahaan - (235.000.000.000) Penambahan Utang Bank Jangka Panjang 605.795.427.554 116.036.221.948 Pembayaran Utang Bank Jangka Pendek (113.540.812.383) (48.525.263.076) Penambahan Utang Non Bank Jangka Panjang - 12.752.096.080 Kas Bersih Diperoleh dari

(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan 1.629.954.451.665 579.538.166.662

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami peningkatan surplus sebesar Rp1.050.912 juta atau sebesar 55,15% dari surplus Rp579.538 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi surplus Rp1.629.954 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan terutama oleh penerimaan obligasi dan surat berharga jangka menengah yang masing-masing diterbitkan dengan total nilai sebesar Rp600.000 juta. Hal ini merupakan strategi Perseroan yang bertujuan untuk menambah sumber dana Perseroan yang akan digunakan untuk belanja modal Perseroan maupun operasional. 6. Analisa Likuiditas Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek yang diukur dengan perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada suatu tanggal tertentu.

Sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari internal yang berupa kas dan setara kas serta piutang dan eksternal yang berupa pinjaman lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank jangka pendek. Perseroan memiliki sumber likuiditas yang material yang belum digunakan berupa plafon perbankan baik kas maupun non kas yang belum digunakan senilai Rp624,4 juta. Sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan, kejadian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan adalah utang dan piutang usaha.

Sumber likuiditas dan modal Perseroan mencukupi kebutuhan modal kerja untuk melakukan aktivitas bisnis sehari-hari. Perseroan melakukan kontrol secara rutin atas kegiatan operasi dan menjaga covenant yang telah diperjanjikan kepada kreditur untuk memelihara dan menjaga sumber likuiditas dan modal Perseroan.

Berikut adalah tingkat likuiditas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

URAIAN 31 Desember 2016 2015

Aset Lancar Kas dan Setara Kas 624.472.314.516 357.422.184.987 Persediaan 1.606.415.374.401 1.498.069.952.103 Jumlah Aset Lancar 5.164.653.570.503 3.186.685.729.922 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 2.778.511.765.531 1.226.354.019.092 Tingkat Likuiditas

• Current Ratio 185,88% 259,85% • Quick Ratio 128,06% 137,69% • Cash Ratio 22,48% 29,15%

Pada tanggal 31 Desember 2016, tingkat likuiditas Perseroan adalah sebesar 185,88%, mengalami penurunan dibandingkan dengan likuiditas pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 259,85%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek yang lebih besar dibandingkan peningkatan aset lancar Perseroan selama satu tahun terakhir. Tingkat likuiditas Perseroan ini masih dalam angka wajar dengan cash ratio tahun 2016 di atas 20% yaitu sebesar 22,48%. 7. Belanja Modal Belanja modal konsolidasi perseroan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp925.469 juta yang digunakan untuk investasi pada entitas asosiasi sebesar Rp274.386 juta, tanah yang akan dikembangkan sebesar Rp432.950 juta dan area komersial sebesar Rp218.132 juta.

Investasi pada entitas asosiasi

Tanah yang akan dikembangkan

Area komersial

Pihak yang Terkait dalam perjanjian

Perseroan dan entitas asosiasi 1. PT PP Properti Jababeka

Residence 2. PT Sentul PP Properti 3. PT Jababeka PP Properti 4. PT Pekanbaru Permai

Propertindo

Perseroan dan Pemilik Tanah 1. Tanah Tanjung Barat 2. Tanah Embong Sawo 3. Tanah Jababeka Cikarang

Perseroan dan Pemilik Tanah 1. Grand Kamala Lagoon

Tujuan dari Investasi Barang Modal

Meningkatkan cadangan lahan Meningkatkan cadangan lahan Meningkatkan cadangan lahan

Sanksi Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Distribusi Investasi secara Geografis

Lokasi di Pulau Jawa dan Sumatra

Seluruhnya di Pulau Jawa Seluruhnya di Pulau Jawa

Belanja modal Perseroan bersumber dari fasilitas pinjaman yang dimiliki Perseroan yang seluruhnya menggunakan mata uang Rupiah sehingga Perseroan tidak mengalami risiko terhadap fluktuasi mata uang asing. 8. Kebijakan Pemerintah Kebijakan pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut :

• Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga yang terjadi akan mempengaruhi permintaan produk Perseroan dimana hal ini akan berdampak pada pendapatan Perseroan;

• Kebijakan fiskal seperti perubahan tariff pajak dan cukai tertentu akan berdampak pada meningkatnya beban pajak dan biaya perolehan material tertentu.;

• Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut :

• Kebijakan harga BBM yang akan mepengaruhi harga dari supplier yang akan berakibat pada biaya produksi Perseroan.

• Kebijakan tarif pajak yang akan mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan • Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat UMR/UMP dan Jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya

upah dan gaji pekerja/pegawai Perseroan

9. Manajemen Risiko a. Risiko kompetisi bisnis Dalam menghadapi persaingan di sektor properti, Perseroan terus berinovasi dalam meningkatkan penawaran produk berkonsep “Beyond Space” kepada konsumen sebagai bentuk diferensiasi produk Perseroan terhadap para pesaingnya. Perseroan berkeyakinan bahwa konsep tempat tinggal pada umumnya adalah tidak sekedar “Ruang”, sehingga Perseroan berencana untuk mengembangkan residensial dan komersialnya dengan konsep “Beyond Space”. Perseroan selalu membuat inovasi untuk memberikan diferensiasi terhadap produk dengan mencari cara untuk meningkatkan kepuasan konsumen dalam memiliki hunian untuk hidup dalam hunian vertikal. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa dengan berinovasi merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas hidup konsumennya, dan akan menciptakan diferensiasi dalam penawaran produk Perseroan yang mewakili kekuatan utama Perseroan dalam menarik pembeli diantara target demografi properti Perseroan.


44

b. Risiko keuangan

Perseroan menghadapi risiko jika Perseroan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kegiatan operasional dan kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo. Perseroan mengelola profil likuiditas dengan melakukan pre-selling untuk pengembangan proyek serta dengan mendapatkan fasilitas kredit baik bank maupun non-bank. Perseroan juga menerapkan manajemen risiko likuiditas yang berhati-hati dengan mempertahankan saldo kas yang cukup yang dihasilkan dari arus kas internal dan memastikan ketersediaan sumber pendanaan yang cukup dari fasilitas kredit yang diperoleh, melakukan pengelolaan tenor pembayaran yang disesuaikan dengan segmen dari proyek pembangunan dan tenor pendanaan dari penjualan, serta mempertahankan kebijakan penagihan hasil penjualan secara intensif. Dengan mempertimbangkan kondisi dan perencanaan di masa yang akan datang, Perseroan berkeyakinan bahwa kondisi likuiditas atau arus kas dapat dikelola dengan baik. Perseroan memperoleh pendanaan yang bersumber dari fasilitas pinjaman yang seluruhnya menggunakan mata uang Rupiah serta transaksi utang piutang Perseroan juga seluruhnya dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga Perseroan tidak mengalami risiko terhadap fluktuasi mata uang asing. Perseroan tidak terekspose secara signifikan terhadap risiko tingkat suku bunga pinjaman karena Perseroan hanya bermaksud untuk menjaga keseimbangan saldo kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional. Perseroan selalu berusaha untuk memperoleh pembiayaan dengan tingkat suku bunga yang terbaik, selain itu persetujuan dari dewan komisaris dan direksi harus diperoleh sebelum Perseroan menggunakan instrumen keuangan tersebut. Kemudian perusahaan juga memperluas jaringan kerjasama dengan bank nasional dan asing untuk memperoleh tingkat suku bunga terbaik. Di luar itu semua, Perseroan tetap memperhatikan secara ketat terhadap kemungkinan terjadinya perubahan suku bunga pinjaman. c. Risiko fluktuasi pada industri properti di Indonesia dan faktor lainnya yang berada diluar kendali Perseroan Perseroan mengantisipasi fluktuasi pada industri properti dengan cara meningkatkan pendapatan properti dari pengembangan hunian di segmen menengah, dan memperoleh pendapatan berulang yang stabil sehingga melengkapi pendapatan dari penjualan unit residensial. Saat ini Perseroan memperoleh aliran pendapatan berulang dari segmen hospitality & commercial, yakni Prime Park Hotel Bandung, Park Hotel Jakarta, Swissbell hotel Balikpapan, Mall KAZA City Surabaya, Mall Balikpapan Ocean Square Balikpapan serta pengembangan perkantoran di Grand Slipi Tower. Dalam beberapa waktu yang akan datang, Perseroan akan mendapatkan pendapatan berulang dari rencana pembangunan mall di Kawasan Grand Sungkono Lagoon, Grand Dharmahusada Lagoon dan Grand Kamala Lagoon. Selain itu, dalam melakukan pengembangan dalam sektor properti, Perseroan dipengaruhi oleh risiko terjadinya peningkatan harga bahan konstruksi yang digunakan untuk membangun properti, termasuk semen dan baja yang berada di luar kendali Perseroan. Pada umumnya, Perseroan melakukan kontrak dengan harga tetap untuk konstruksi proyek-proyek Perseroan. Perseroan terkadang harus menanggung beban tambahan akibat perubahan harga bahan material, termasuk baja dan semen. Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan kontrak pembelian khusus untuk secara langsung membeli beberapa peralatan dan bahan material tertentu. Bahan material ini merupakan komoditas global yang harganya terpengaruh siklus dan berfluktuasi tergantung pada kondisi pasar global. Perseroan dapat mengalihkan tambahan biaya tersebut ke kepada pelanggan dengan meningkatkan harga jual namun terdapat risiko bahwa Perseroan tidak dapat mengalihkan seluruh beban peningkatan harga komoditas kepada pelanggan, yang pada akhirnya menurunkan marjin Perseroan. d. Risiko keterlambatan penyelesaian sebagian atau seluruh proyek Perseroan Perseroan menugaskan sebuah tim untuk setiap proyek baru yang akan dikembangkan. Perseroan memberikan waktu dan komitmen dalam mengembangkan kemampuan project director, meningkatkan keahlian mereka untuk mengelola berbagai proyek dan juga dilibatkan dalam proses manajemen Perseroan untuk menciptakan ide-ide kreatif seiring dengan tujuan Perseroan yang terus berinovasi untuk memberikan produk-produk yang inovatif untuk konsumennya. Secara khusus, project director tersebut mampu memimpin para konsultan dan kontraktor dalam menentukan proses konstruksi yang paling efisien untuk menjaga biaya konstruksi dan memaksimalkan laba dan kinerja Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh setiap project director, maka risiko keterlambatan dalam menyelesaikan proyek Perseroan dapat dikelola dengan baik. e. Perseroan menghadapi risiko umum yang terkait dengan pengembangan dan investasi pada industri properti Risiko umum yang terkait dengan pengembangan dan investasi pada industri properti antara lain risiko suku bunga. Risiko suku bunga timbul terutama dari perubahan tingkat bunga sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dari bank. Perseroan


45

b. Risiko keuangan

Perseroan menghadapi risiko jika Perseroan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kegiatan operasional dan kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo. Perseroan mengelola profil likuiditas dengan melakukan pre-selling untuk pengembangan proyek serta dengan mendapatkan fasilitas kredit baik bank maupun non-bank. Perseroan juga menerapkan manajemen risiko likuiditas yang berhati-hati dengan mempertahankan saldo kas yang cukup yang dihasilkan dari arus kas internal dan memastikan ketersediaan sumber pendanaan yang cukup dari fasilitas kredit yang diperoleh, melakukan pengelolaan tenor pembayaran yang disesuaikan dengan segmen dari proyek pembangunan dan tenor pendanaan dari penjualan, serta mempertahankan kebijakan penagihan hasil penjualan secara intensif. Dengan mempertimbangkan kondisi dan perencanaan di masa yang akan datang, Perseroan berkeyakinan bahwa kondisi likuiditas atau arus kas dapat dikelola dengan baik. Perseroan memperoleh pendanaan yang bersumber dari fasilitas pinjaman yang seluruhnya menggunakan mata uang Rupiah serta transaksi utang piutang Perseroan juga seluruhnya dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga Perseroan tidak mengalami risiko terhadap fluktuasi mata uang asing. Perseroan tidak terekspose secara signifikan terhadap risiko tingkat suku bunga pinjaman karena Perseroan hanya bermaksud untuk menjaga keseimbangan saldo kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional. Perseroan selalu berusaha untuk memperoleh pembiayaan dengan tingkat suku bunga yang terbaik, selain itu persetujuan dari dewan komisaris dan direksi harus diperoleh sebelum Perseroan menggunakan instrumen keuangan tersebut. Kemudian perusahaan juga memperluas jaringan kerjasama dengan bank nasional dan asing untuk memperoleh tingkat suku bunga terbaik. Di luar itu semua, Perseroan tetap memperhatikan secara ketat terhadap kemungkinan terjadinya perubahan suku bunga pinjaman. c. Risiko fluktuasi pada industri properti di Indonesia dan faktor lainnya yang berada diluar kendali Perseroan Perseroan mengantisipasi fluktuasi pada industri properti dengan cara meningkatkan pendapatan properti dari pengembangan hunian di segmen menengah, dan memperoleh pendapatan berulang yang stabil sehingga melengkapi pendapatan dari penjualan unit residensial. Saat ini Perseroan memperoleh aliran pendapatan berulang dari segmen hospitality & commercial, yakni Prime Park Hotel Bandung, Park Hotel Jakarta, Swissbell hotel Balikpapan, Mall KAZA City Surabaya, Mall Balikpapan Ocean Square Balikpapan serta pengembangan perkantoran di Grand Slipi Tower. Dalam beberapa waktu yang akan datang, Perseroan akan mendapatkan pendapatan berulang dari rencana pembangunan mall di Kawasan Grand Sungkono Lagoon, Grand Dharmahusada Lagoon dan Grand Kamala Lagoon. Selain itu, dalam melakukan pengembangan dalam sektor properti, Perseroan dipengaruhi oleh risiko terjadinya peningkatan harga bahan konstruksi yang digunakan untuk membangun properti, termasuk semen dan baja yang berada di luar kendali Perseroan. Pada umumnya, Perseroan melakukan kontrak dengan harga tetap untuk konstruksi proyek-proyek Perseroan. Perseroan terkadang harus menanggung beban tambahan akibat perubahan harga bahan material, termasuk baja dan semen. Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan kontrak pembelian khusus untuk secara langsung membeli beberapa peralatan dan bahan material tertentu. Bahan material ini merupakan komoditas global yang harganya terpengaruh siklus dan berfluktuasi tergantung pada kondisi pasar global. Perseroan dapat mengalihkan tambahan biaya tersebut ke kepada pelanggan dengan meningkatkan harga jual namun terdapat risiko bahwa Perseroan tidak dapat mengalihkan seluruh beban peningkatan harga komoditas kepada pelanggan, yang pada akhirnya menurunkan marjin Perseroan. d. Risiko keterlambatan penyelesaian sebagian atau seluruh proyek Perseroan Perseroan menugaskan sebuah tim untuk setiap proyek baru yang akan dikembangkan. Perseroan memberikan waktu dan komitmen dalam mengembangkan kemampuan project director, meningkatkan keahlian mereka untuk mengelola berbagai proyek dan juga dilibatkan dalam proses manajemen Perseroan untuk menciptakan ide-ide kreatif seiring dengan tujuan Perseroan yang terus berinovasi untuk memberikan produk-produk yang inovatif untuk konsumennya. Secara khusus, project director tersebut mampu memimpin para konsultan dan kontraktor dalam menentukan proses konstruksi yang paling efisien untuk menjaga biaya konstruksi dan memaksimalkan laba dan kinerja Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh setiap project director, maka risiko keterlambatan dalam menyelesaikan proyek Perseroan dapat dikelola dengan baik. e. Perseroan menghadapi risiko umum yang terkait dengan pengembangan dan investasi pada industri properti Risiko umum yang terkait dengan pengembangan dan investasi pada industri properti antara lain risiko suku bunga. Risiko suku bunga timbul terutama dari perubahan tingkat bunga sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dari bank. Perseroan

memperoleh pinjaman dengan kombinasi tingkat bunga tetap (fixed rate) dan tingkat bunga mengambang (floating rate) dengan berbagai tenor yang disesuaikan dengan segmen dari proyek pembangunan. Perseroan mencoba meminimalkan biaya bunga dengan memanfaatkan kondisi suku bunga pasar yang rendah untuk mendapatkan pendanaan dan mengurangi dampak perubahan suku bunga. f. Risiko sumber daya manusia Dalam rangka menunjang pengembangan sumber daya manusia dan mempertahankan manajemen proyek profesional yang berkualitas dan berpengalaman, Perseroan melakukan program pelatihan internal maupun eksternal yang rutin dilakukan secara berkala. Selama tahun 2016, Perseroan telah mengadakan berbagai program pengembangan kompetensi karyawan dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan seperti;

No Nama Training Tanggal Pelaksanaan Penyelenggara Jenis Training

1 Corporate English Course Nov 2015 - Mei 2016 TBI Inhouse 2 Professional Public Speaking Regular Class 23 Jan - 13 Feb 2016 Talk Inc Public 3 Pelatihan Pajak Terapan Brevet C 22 Feb - 31 Mei 2016 IAI Depok Public

4 Dialog Pemantapan Nilai2 Kebangsaan & Pembangunan 23 Feb - 25 Feb 2016

DPD REI DKI Jakarta &

LEMHANNAS RI Public

5 Workshop "Memahami A-Z Implementasi GCG ...." 23 Maret - 24 Maret 2016 KNKG Public

6 Tax Planning 2016 28 Maret - 29 Maret 2016 Barnam Tax Public 7 Coperate Lawyer Skill For Non Lawyer 07 April 2016 KD & CO LAW Off Public 8 Conduct Training needs analysis 12 April - 13 April 2016 Lutan Edukasi Public

9

Strategic Partnership Mengoptimalkan Partnership fungsi internal audit dalam mendukung direksi dan komisaris meningkatkan keunggulan perusahaan di era masyarakat ekonomi asean

10 Mei - 13 Mei 2016 FKSPI Public

10 Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan 11 Mei 2016 BPJS Public 11 Integrated Risk Management 11 Mei - 13 Mei 2016 PPM Management Public 12 APMF 11 Mei - 13 Mei 2016 APMF Public 13 Man Power Planning 17 Mei - 18 Mei 2016 Knowcap Public 14 Certified Assessor Training 17 Mei -19 Mei 2016 GML Public 15 Orientasi Pegawai Baru 23 Mei - 28 Mei 2016 PP PROPERTI In house 16 English Class (Private) Mei - Juni 2016 EF Public

17 Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Konstruksi dan Properti 22 Juni - 23 Juni 2016 IAI Public

18 Audit Operasional 18 Juli - 27 Juli 2016 PPA&K Public 19 Tax Amnesty 28 Juli 2016 Property - In Public 20 Dasar-Dasar Audit 8 Agust - 18 Agust 2016 PPAK Public 21 Analisa Laporan Keuangan 23 Agust - 24 Agust 2016 IAI Public 22 Workshop GCG tahap 4 24 Agust - 25 Agust 2016 KKNG Public 23 Fidic Contract 03 September 2016 IQSI Public 24 Hitachi Information Forum 2016 06 September 2016 Hitachi Public

25 Certified Property Specialist 09 September 2016 Indonesia Property Watch In House

26 AWSome 15 September 2016 Amazone Web Service Public

27 Implementasi GSC pada Annual Report 21 Sept - 22 Sept 2016 KNKG Public 28 Profesional Internal Audit 14 Nov - 23 Nov 2016 PPAK Public 29 Workshop Corsec 23 Nov - 24 Nov 2016 TICMI Public 30 Finance For Non Finance 25 November 2016 Knowcap Public 31 Sertifikat Profesional Internal Audit 13 Des - 22 Des 2016 PPAK Public 32 Special Directorship Program 14 Desember 2016 IICD Inhouse 33 Financial Statement Analysis 19 Des - 20 Des 2016 PPM Public 34 Web Profesional Des 2016 - Jan 2017 BABA Studio Public


46

g. Risiko keterbatasan lahan untuk rencana pembangunan Dengan peningkatan harga lahan di area sekitar pusat Jakarta, Perseroan akan mencari secara selektif area di kawasan luar Jakarta atau kota besar lainnya sehingga dapat mengembangkan hunian sesuai konsep Perseroan. Perseroan akan terus menerapkan strategi akuisisi lahan yang disiplin dan selektif, mengidentifikasi lokasi utama dan melakukan studi kelayakan yang dilakukan oleh konsultan independen dalam pengembangan properti sebagai bagian dari proses pemilihan lahan. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan strategi tersebut, Perseroan dapat mengelola keterbatasan lahan untuk pembangunan proyek-proyek di masa depan. h. Risiko perubahan Peraturan Pemerintah, Legalitas, dan Perizinan Dalam mengelola risiko terjadinya perubahan peraturan pemerintah, legalitas dan perizinan Perseroan berusaha untuk terus menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah pusat maupun daerah terutama dalam risiko mendapatkan perizinan terkait pembangunan proyek. i. Risiko terkait dengan usaha patungan (joint venture) Dalam mengelola risiko terkait dengan usaha patungan, Perseroan berusaha untuk terlebih dahulu melakukan seleksi dan analisis yang komprehensif terhadap mitra usaha patungan yang memiliki kepentingan ekonomi atau bisnis yang sejalan dengan Perseroan. Analisis dilakukan dengan melihat latar belakang dan track record dari para calon mitra usaha tersebut. j. Risiko ketergantungan pada PT PP (Persero) Tbk Dalam rangka memitigasi risiko ketergantungan PT PP (Persero) Tbk, Perseroan tetap membuka peluang untuk menggunakan kontraktor lain dalam rangka pembangunan proyek-proyeknya. Pemilihan kontraktor tentunya dilakukan secara terbuka dan berdasarkan track record serta pengalamannya di sektor konstruksi terkait pembangunan proyek-proyek sejenis.


47

g. Risiko keterbatasan lahan untuk rencana pembangunan Dengan peningkatan harga lahan di area sekitar pusat Jakarta, Perseroan akan mencari secara selektif area di kawasan luar Jakarta atau kota besar lainnya sehingga dapat mengembangkan hunian sesuai konsep Perseroan. Perseroan akan terus menerapkan strategi akuisisi lahan yang disiplin dan selektif, mengidentifikasi lokasi utama dan melakukan studi kelayakan yang dilakukan oleh konsultan independen dalam pengembangan properti sebagai bagian dari proses pemilihan lahan. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan strategi tersebut, Perseroan dapat mengelola keterbatasan lahan untuk pembangunan proyek-proyek di masa depan. h. Risiko perubahan Peraturan Pemerintah, Legalitas, dan Perizinan Dalam mengelola risiko terjadinya perubahan peraturan pemerintah, legalitas dan perizinan Perseroan berusaha untuk terus menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah pusat maupun daerah terutama dalam risiko mendapatkan perizinan terkait pembangunan proyek. i. Risiko terkait dengan usaha patungan (joint venture) Dalam mengelola risiko terkait dengan usaha patungan, Perseroan berusaha untuk terlebih dahulu melakukan seleksi dan analisis yang komprehensif terhadap mitra usaha patungan yang memiliki kepentingan ekonomi atau bisnis yang sejalan dengan Perseroan. Analisis dilakukan dengan melihat latar belakang dan track record dari para calon mitra usaha tersebut. j. Risiko ketergantungan pada PT PP (Persero) Tbk Dalam rangka memitigasi risiko ketergantungan PT PP (Persero) Tbk, Perseroan tetap membuka peluang untuk menggunakan kontraktor lain dalam rangka pembangunan proyek-proyeknya. Pemilihan kontraktor tentunya dilakukan secara terbuka dan berdasarkan track record serta pengalamannya di sektor konstruksi terkait pembangunan proyek-proyek sejenis.

VI. FAKTOR RISIKO Para calon investor diharapkan membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, termasuk risiko usaha yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Lebih lanjut, calon investor agar juga mempertimbangkan berbagai risiko lain yang belum tercakup dalam Prospektus ini, maupun risiko tambahan yang mungkin muncul di masa mendatang. Seluruh risiko tersebut mungkin dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan termasuk kinerja operasional dan kinerja keuangan. A. RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

a. Risiko kompetisi bisnis Industri properti di Indonesia sangat kompetitif. Sebagai pengembang properti di Indonesia, Perseroan pada umumnya menghadapi persaingan dari berbagai aspek yakni sebagai berikut: • Persaingan dari pemilik lahan lain ketika berusaha untuk memperoleh lahan untuk pengembangan sendiri; • Persaingan dari pengembang properti lain ketika Perseroan berusaha untuk memenangkan proyek-proyek untuk

pengembangan pihak ketiga, baik secara joint venture atau sebaliknya; dan • Berkaitan dengan pelanggan, Perseroan menghadapai persaingan dari pengembang properti lain dan pemilik properti

di sekitar lokasi pengembangan Perseroan. Para pesaing tersebut, yang mungkin berasal dari pengembang atau pemilik tanah berskala domestik maupun internasional, mungkin memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar, skala produksi yang lebih besar, teknologi yang lebih handal, pengakuan merek yang lebih baik, hubungan yang lebih baik dengan pemasok, pemilik dan regulator, dan penjualan dan jaringan distribusi yang lebih mapan. Agar Perseroan dapat mengelola bisnisnya, mempertahankan pangsa pasar dan tetap kompetitif, Perseroan mungkin harus membayar harga yang lebih tinggi, menunggu lebih lama untuk memperoleh persetujuan dari regulator, menawarkan insentif yang lebih besar untuk karyawan dan kontraktor pihak ketiga, dan meningkatkan belanja modal, yang masing-masing dapat mempengaruhi marjin keuntungan dan kinerja operasional Perseroan. Selanjutnya, karena ekonomi terus bertumbuh di Indonesia dan dengan terus berkembangnya faktor ekonomi makro tertentu, konsumen diharapkan untuk mengumpulkan daya beli yang lebih besar dan lebih selektif dalam memilih properti yang akan mereka beli. Tidak ada jaminan bahwa di masa depan Perseroan akan mampu bersaing secara efektif dengan pesaing yang ada atau pesaing potensial lainnya, juga tidak ada jaminan apapu,n bahwa meningkatnya persaingan tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional, pendapatan dan prospek usaha Perseroan. b. Risiko Pendanaan

Proyek pembangunan properti Perseroan didanai, seluruhnya atau sebagian, melalui pendanaan pihak ketiga, yang mengandung berbagai risiko. Secara khusus, selama pembangunan proyek Perseroan, terdapat risiko bahwa dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut akan tersedia tidak tepat waktu atau tidak tersedia sama sekali. Dalam hal memperoleh pendanaan dari perbankan, Perseroan diuntungkan dengan posisinya sebagai anak perusahaan PTPP. Meskipun selama ini Perseroan tidak pernah mengalami kesulitan memperoleh pendanaan dari perbankan untuk mendanai seluruh proyeknya yang telah selesai atau proyek yang saat ini sedang dikembangkan, tidak ada jaminan bahwa hal tersebut tetap berlangsung di masa depan, terutama apabila Perseroan dalam keadaan tidak lagi menjadi anak perusahaan PTPP. Ketidakmampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan secara tepat waktu dan secara komersial menguntungkan bagi Perseroan dapat menyebabkan terhambatnya bahkan sampai terhentinya proyek tersebut. Terhambatnya atau terhentinya proyek yang sedang dilaksanakan oleh Perseroan akan berdampak negatif pada kinerja operasional, pendapatan dan prospek usaha Perseroan. c. Risiko fluktuasi pada industri properti di Indonesia dan faktor lainnya yang berada diluar kendali

Perseroan Sejumlah faktor di luar kendali Perseroan, termasuk kinerja pasar properti Indonesia pada umumnya, tingkat pengangguran, ketersediaan dana, suku bunga, indeks kepercayaan konsumen dan permintaan produk properti, baik ritel, kantor atau perumahan, pada dasarnya tidak dapat diprediksi dan mungkin dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan kondisi ekonomi


48

global dan lokal pada umumnya. Setiap penurunan kondisi pasar industri properti di Indonesia, atau faktor eksternal lainnya, mungkin memiliki bahan dampak negatif terhadap kegiatan bisnis, pendapatan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan. d. Risiko keterlambatan penyelesaian sebagian atau seluruh proyek Perseroan Pengembangan properti melibatkan banyak risiko yang terkait dengan proyek-proyek konstruksi, diantaranya adalah: • Pembangunan tidak dapat selesai sesuai jadwal, atau berjalan sesuai anggaran karena, antara lain, kondisi cuaca buruk; • Mungkin membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya dari yang diperkirakan untuk memperoleh persetujuan dari

Pemerintah dan peraturan terkait lainnya; • Proyek dari para pesaing mungkin dapat dikembangkan di lokasi dekat dengan proyek Perseroan; • Kelebihan pasokan properti, sehingga menurunkan tingkat permintaan; • Kontrak pihak ketiga mungkin tidak dapat memenuhi kewajibannya secara tepat waktu, atau sesuai anggaran, atau tidak

dapat memenuhi kewajibannya sama sekali; • Properti tersebut mungkin tidak mencapai tingkat penjualan, tingkat penyewaan atau tingkat hunian sebagaimana yang

diperkirakan; dan • Spesifikasi pembangunan mungkin dapat diubah karena beberapa alasan di luar kendali Perseroan. Proyek properti, yang pada umumnya merupakan proyek-proyek jangka panjang, melibatkan sejumlah tahapan, dimulai dengan pembebasan lahan, memperoleh perijinan dan legalitas, pengembangan konsep dan konstruksi, hingga akhirnya menyewakan dan menjual hasil pengembangan Perseroan. Meskipun selama ini Perseroan tidak pernah mengalami keterlambatan penyelesaian sebagian atau seluruh proyek-proyeknya, tidak ada jaminan bahwa hal tersebut tetap berlangsung di masa depan. Keterlambatan penyelesaian proyek dapat menyebabkan biaya investasi membengkak dan pada akhirnya dapat menambah jumlah pendanaan yang diperlukan hingga masa penyelesaian proyek. Selain itu keterlambatan penyelesaian proyek juga mengakibatkan memburuknya reputasi Perseroan dan hilangnya kepercayaan nasabah terhadap kinerja Perseroan. Hal-hal tersebut dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kinerja operasional, pendapatan dan prospek usaha Perseroan. e. Perseroan menghadapi risiko umum yang terkait dengan pengembangan dan investasi pada industri

properti Properti pada umumnya tidak likuid sehingga hal ini membatasi kemampuan pengembang atau pemilik untuk mengkonversi aset dalam bentuk properti menjadi aset tunai dalam waktu singkat dengan konsekuensi bahwa aset tersebut dijual dengan harga diskon untuk menjamin penjualan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Kondisi tidak likuid ini juga membatasi kemampuan Perseroan dalam pengelolaan portofolio sebagai tanggapan atas terjadinya perubahan kondisi ekonomi atau kondisi lainnya. Selain itu, Perseroan mungkin dapat menghadapi kesulitan dalam memperoleh pembiayaan tepat waktu dan secara komersial menguntungkan bagi Perseroan atas transaksi pinjaman berbasis aset dengan jaminan berupa properti, akibat tidak likuidnya properti tersebut atau adanya berbagai pembatasan yang dikenakan terhadap pinjaman Perseroan. Kegiatan Perseroan juga dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah terkait dengan properti, termasuk yang mengatur mengenai peruntukkan zoning, pajak dan retribusi Pemerintah. Perubahan dalam perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah terkait tersebut dapat mengakibatkan meningkatnya biaya manajemen atau belanja modal yang tak terduga untuk memastikan seluruh ketentuan yang ada dapat dipenuhi oleh Perseroan. Hak terkait dengan kepemilikan sebuah properti juga dapat dibatasi oleh adanya tindakan hukum, seperti perubahan dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan standar bangunan atau hukum perencanaan kota, atau berlakunya peraturan baru yang terkait dengan kebijakan Pemerintah. f. Risiko sumber daya manusia Kesuksesan Perseroan bergantung pada komitmen yang berkelanjutan dari manajemen dan para tenaga teknis serta kemampuan Perseroan dalam memotivasi dan mempertahankan pegawai yang berkualitas. Perseroan menjalankan sebuah struktur dimana manajer proyek dan tim manajemen khusus dialokasikan untuk setiap proyek, yang harus dapat membuat keputusan penting yang berkaitan dengan proyek tersebut untuk memastikan bahwa proyek tersebut berhasil diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran. Selain itu, Perseroan juga menghadapi persaingan dari pengembang properti lain yang juga berusaha untuk mempekerjakan pegawai yang bermotivasi dan berkualitas tinggi. Mempertahankan sekelompok manajemen proyek profesional yang cukup berkualitas dan berpengalaman adalah kunci untuk kinerja Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak dapat menarik atau mempertahankan tenaga profesional yang memadai, kinerja


49

global dan lokal pada umumnya. Setiap penurunan kondisi pasar industri properti di Indonesia, atau faktor eksternal lainnya, mungkin memiliki bahan dampak negatif terhadap kegiatan bisnis, pendapatan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan. d. Risiko keterlambatan penyelesaian sebagian atau seluruh proyek Perseroan Pengembangan properti melibatkan banyak risiko yang terkait dengan proyek-proyek konstruksi, diantaranya adalah: • Pembangunan tidak dapat selesai sesuai jadwal, atau berjalan sesuai anggaran karena, antara lain, kondisi cuaca buruk; • Mungkin membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya dari yang diperkirakan untuk memperoleh persetujuan dari

Pemerintah dan peraturan terkait lainnya; • Proyek dari para pesaing mungkin dapat dikembangkan di lokasi dekat dengan proyek Perseroan; • Kelebihan pasokan properti, sehingga menurunkan tingkat permintaan; • Kontrak pihak ketiga mungkin tidak dapat memenuhi kewajibannya secara tepat waktu, atau sesuai anggaran, atau tidak

dapat memenuhi kewajibannya sama sekali; • Properti tersebut mungkin tidak mencapai tingkat penjualan, tingkat penyewaan atau tingkat hunian sebagaimana yang

diperkirakan; dan • Spesifikasi pembangunan mungkin dapat diubah karena beberapa alasan di luar kendali Perseroan. Proyek properti, yang pada umumnya merupakan proyek-proyek jangka panjang, melibatkan sejumlah tahapan, dimulai dengan pembebasan lahan, memperoleh perijinan dan legalitas, pengembangan konsep dan konstruksi, hingga akhirnya menyewakan dan menjual hasil pengembangan Perseroan. Meskipun selama ini Perseroan tidak pernah mengalami keterlambatan penyelesaian sebagian atau seluruh proyek-proyeknya, tidak ada jaminan bahwa hal tersebut tetap berlangsung di masa depan. Keterlambatan penyelesaian proyek dapat menyebabkan biaya investasi membengkak dan pada akhirnya dapat menambah jumlah pendanaan yang diperlukan hingga masa penyelesaian proyek. Selain itu keterlambatan penyelesaian proyek juga mengakibatkan memburuknya reputasi Perseroan dan hilangnya kepercayaan nasabah terhadap kinerja Perseroan. Hal-hal tersebut dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kinerja operasional, pendapatan dan prospek usaha Perseroan. e. Perseroan menghadapi risiko umum yang terkait dengan pengembangan dan investasi pada industri

properti Properti pada umumnya tidak likuid sehingga hal ini membatasi kemampuan pengembang atau pemilik untuk mengkonversi aset dalam bentuk properti menjadi aset tunai dalam waktu singkat dengan konsekuensi bahwa aset tersebut dijual dengan harga diskon untuk menjamin penjualan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Kondisi tidak likuid ini juga membatasi kemampuan Perseroan dalam pengelolaan portofolio sebagai tanggapan atas terjadinya perubahan kondisi ekonomi atau kondisi lainnya. Selain itu, Perseroan mungkin dapat menghadapi kesulitan dalam memperoleh pembiayaan tepat waktu dan secara komersial menguntungkan bagi Perseroan atas transaksi pinjaman berbasis aset dengan jaminan berupa properti, akibat tidak likuidnya properti tersebut atau adanya berbagai pembatasan yang dikenakan terhadap pinjaman Perseroan. Kegiatan Perseroan juga dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah terkait dengan properti, termasuk yang mengatur mengenai peruntukkan zoning, pajak dan retribusi Pemerintah. Perubahan dalam perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah terkait tersebut dapat mengakibatkan meningkatnya biaya manajemen atau belanja modal yang tak terduga untuk memastikan seluruh ketentuan yang ada dapat dipenuhi oleh Perseroan. Hak terkait dengan kepemilikan sebuah properti juga dapat dibatasi oleh adanya tindakan hukum, seperti perubahan dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan standar bangunan atau hukum perencanaan kota, atau berlakunya peraturan baru yang terkait dengan kebijakan Pemerintah. f. Risiko sumber daya manusia Kesuksesan Perseroan bergantung pada komitmen yang berkelanjutan dari manajemen dan para tenaga teknis serta kemampuan Perseroan dalam memotivasi dan mempertahankan pegawai yang berkualitas. Perseroan menjalankan sebuah struktur dimana manajer proyek dan tim manajemen khusus dialokasikan untuk setiap proyek, yang harus dapat membuat keputusan penting yang berkaitan dengan proyek tersebut untuk memastikan bahwa proyek tersebut berhasil diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran. Selain itu, Perseroan juga menghadapi persaingan dari pengembang properti lain yang juga berusaha untuk mempekerjakan pegawai yang bermotivasi dan berkualitas tinggi. Mempertahankan sekelompok manajemen proyek profesional yang cukup berkualitas dan berpengalaman adalah kunci untuk kinerja Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak dapat menarik atau mempertahankan tenaga profesional yang memadai, kinerja

operasional, pendapatan dan prospek usaha Perseroan dapat terpengaruh dan dapat menimbulkan risiko bahwa Perseroan tidak dapat mengidentifikasi dan menghasilkan manfaat dari potensi peluang atau dari bisnis yang telah ada. Selanjutnya, faktor eksternal seperti tingkat pengangguran nasional dan regional, perubahan demografi, perubahan peraturan, termasuk hal-hal seperti upah minimum dan peraturan ketenagakerjaan lainnya dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan biaya tenaga kerja. g. Risiko keterbatasan lahan untuk rencana pembangunan Walaupun Perseroan berencana untuk mengembangkan usahanya dengan mengakuisisi lebih banyak tanah pada area yang tingkat pertumbuhannya tinggi dan di sekitar Jabodetabek, ketersediaan tanah di area tersebut terbatas dan sangat dicari. Tanah tersebut mungkin bahkan lebih langka pada saat Perseroan semakin mencari plot tanah yang lebih besar. Tidak ada jaminan bahwa di masa depan Perseroan mampu untuk mengakuisisi tanah yang sesuai untuk pembangunan properti yang telah direncanakan dengan harga yang menguntungkan. Kegagalan dalam mengakuisisi tanah pada lokasi-lokasi strategis seperti yang direncanakan Perseroan akan memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan. h. Risiko perubahan Peraturan Pemerintah, Legalitas dan Perizinan Bagi Perseroan yang bergerak di bidang pembangunan properti, legalitas dan perizinan merupakan faktor penting bagi keberhasilan pembangunan proyek Perseroan. Kegiatan Perseroan dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah terkait dengan pemilikan dan pengembangan dari proyek properti, yang mana dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan. Termasuk dalam risiko peraturan pemerintah, legalitas dan perizinan diantaranya adalah: a. Hak Guna Bangunan (“HGB”) Beberapa proyek Perseroan berada di atas tanah yang dimiliki berdasarkan SHGB. Pada awalnya SHGB akan diberikan untuk jangka waktu maksimum 30 tahun. Pada saat SHGB telah habis jangka waktunya, maka HGB tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan maksimum 20 tahun dengan melakukan permohonan ulang kepada Pemerintah. Namun apabila Pemerintah tidak menyetujui permohonan perpanjangan HGB tersebut, maka hak atas tanah tersebut akan hilang. Dengan hilangnya hak atas tanah tersebut dapat mempengaruhi kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan. b. Perizinan Lingkungan Hidup Terdapat risiko dimana Perseroan mungkin tidak memperoleh izin dan/atau perpanjangan izin terkait lingkungan hidup yang dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan. Dampak negatif tersebut adalah tidak dapat dimulainya pembangunan atau perhentian pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Perseroan, sehingga dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan. c. Kebijakan Bank Indonesia tentang Loan to Value (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada tanggal 6 September 2016, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran (SE) BI No.18/19/DKMP perihal “Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor”. Dalam ketentuan tersebut, KPR maupun kredit pemilikan rumah susun (KPRS) atau kredit apartemen tipe lebih dari 70 meter persegi (m2) untuk rumah pertama diwajibkan terkena LTV 70%, untuk KPR/KPRS rumah kedua sebesar 60% dan rumah ketiga dan seterusnya sebesar 50%. Artinya, dengan diberlakukannya kebijakan tersebut maka implikasi yang terjadi bagi konsumen adalah konsumen diharuskan membayar down payment yang lebih besar untuk kepemilikan rumah kedua dan ketiga. Adapun dampak yang mungkin dapat terjadi atas perubahan kebijakan LTV tersebut adalah penurunan daya beli masyarakat atas pembelian properti untuk tujuan investasi sehingga dapat mempengaruhi kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan. d. Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”)

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh Izin Pendahuluan Struktur Menyeluruh (IPSM) sebagai dasar untuk melakukan pembangunan struktur. Setelah pembangunan struktur selesai dilaksanakan, pelaksanaan pekerjaan pembangunan selanjutnya hanya diperkenankan setelah memiliki IMB.


50

Pembangunan yang tidak disertai dengan izin tersebut di atas akan dikenakan Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) yang dapat berlanjut dengan tindakan penyegelan oleh pemerintah setempat. e. Build Operate Transfer (“BOT”) BOT adalah perjanjian antara pemilik tanah dengan pihak tertentu dalam hal pemberian hak pengusahaan atas tanah pada kurun waktu tertentu (“Perjanjian BOT”). Selama kurun waktu tertentu tersebut, pihak yang diberi hak pengusahaan atas tanah berhak untuk memanfaatkan tanah yaitu untuk disewakan kepada pihak ketiga. Adapun saat ini GSN memiliki proyek dengan status BOT. f. Koefisien Lantai Bangunan (“KLB”) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.441/KPTS/1998 yang membahas tentang aturan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) nantinya akan diperbaharui sesuai dengan Rencana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2003 mengenai Persyaratan Teknis Bangunan Gedung yang dapat berdampak kepada kinerja Perseroan beserta Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi dalam hal perubahan pengaturan luas area bangunan pada masing – masing proyek. i. Risiko terkait dengan usaha patungan (joint venture) Perusahaan memiliki, dan memperkirakan akan memiliki, minat untuk mendirikan usaha patungan sehubungan dengan pengembangan dan investasi di proyek tertentu. Usaha patungan tersebut mungkin melibatkan risiko khusus yang terkait dengan kemungkinan bahwa mitra usaha patungan tersebut: • Memiliki kepentingan ekonomi atau bisnis yang tidak sesuai dengan Perseroan; • Mengambil tindakan bertentangan dengan instruksi atau permintaan dari Perseroan, atau bertentangan dengan kebijakan

atau tujuan Perseroan; • Tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian joint venture yang berlaku; atau • Memiliki kesulitan keuangan. Meskipun Perseroan memiliki kendali untuk mengelola usaha patungan yang bertanggung jawab untuk membangun properti-properti, namun dalam hal-hal tertentu mungkin memerlukan persetujuan dari mitra usaha patungan. Meskipun hingga saat ini Perseroan belum menghadapi masalah tertentu sehubungan dengan mitra usaha patungan, tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan mengalami masalah tersebut di masa depan. Terjadinya masalah tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material pada kegiatan usaha dan prospek Perseroan. j. Risiko ketergantungan pada PTPP Perseroan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTPP. Setelah selesai PMHMETD I ini, PTPP diperkirakan akan terus memiliki, baik langsung atau tidak langsung, tidak kurang dari 64,96% dari modal ditempatkan Perseroan. PTPP adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara, yang memiliki 8 (delapan) pilar bisnis yakni properti, infrastruktur, energy, investasi, konstruksi, EPC (Engineering Procurement & Construction), pracetak dan peralatan. Setelah selesainya PMHMETD I ini, transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa antara Perseroan dan PTPP akan tetap terjadi, termasuk namun tidak terbatas pada ganti rugi, jaminan, pinjaman, sewa properti, dan konstruksi. Perseroan menganggap bahwa hubungannya yang dekat dengan, dan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber daya dari induk perusahaan, PTPP, memberikan keuntungan bisnis, dan manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan tidak akan terlalu bergantung pada PTPP karena semua services yang disediakan oleh PTPP kepada Perseroan dalam segala hal dapat digantikan. Tidak ada jaminan bahwa di masa mendatang PTPP akan terus memberikan assistance kepada Perseroan dengan persyaratan yang sama, tidak mendapatkan assistance atau sama sekali. B. RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KONDISI INDONESIA a. Risiko melambatnya pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi negatif di Indonesia Seluruh pendapatan usaha Perseroan dihasilkan di Indonesia sehingga kinerja Perseroan bergantung kepada kesehatan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Krisis moneter Asia yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 ditandai oleh antara lain depresiasi mata uang Indonesia terhadap mata uang asing, pertumbuhan ekonomi negatif, tingginya tingkat suku bunga, rendahnya likuiditas keuangan, banyaknya kepailitan, serta turunnya indeks pasar modal. Kesulitan ekonomi yang dihadapi saat itu menyebabkan dibatalkannya atau tertundanya proyek-proyek Pemerintah dan swasta untuk pembangunan konstruksi


51

Pembangunan yang tidak disertai dengan izin tersebut di atas akan dikenakan Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) yang dapat berlanjut dengan tindakan penyegelan oleh pemerintah setempat. e. Build Operate Transfer (“BOT”) BOT adalah perjanjian antara pemilik tanah dengan pihak tertentu dalam hal pemberian hak pengusahaan atas tanah pada kurun waktu tertentu (“Perjanjian BOT”). Selama kurun waktu tertentu tersebut, pihak yang diberi hak pengusahaan atas tanah berhak untuk memanfaatkan tanah yaitu untuk disewakan kepada pihak ketiga. Adapun saat ini GSN memiliki proyek dengan status BOT. f. Koefisien Lantai Bangunan (“KLB”) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.441/KPTS/1998 yang membahas tentang aturan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) nantinya akan diperbaharui sesuai dengan Rencana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2003 mengenai Persyaratan Teknis Bangunan Gedung yang dapat berdampak kepada kinerja Perseroan beserta Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi dalam hal perubahan pengaturan luas area bangunan pada masing – masing proyek. i. Risiko terkait dengan usaha patungan (joint venture) Perusahaan memiliki, dan memperkirakan akan memiliki, minat untuk mendirikan usaha patungan sehubungan dengan pengembangan dan investasi di proyek tertentu. Usaha patungan tersebut mungkin melibatkan risiko khusus yang terkait dengan kemungkinan bahwa mitra usaha patungan tersebut: • Memiliki kepentingan ekonomi atau bisnis yang tidak sesuai dengan Perseroan; • Mengambil tindakan bertentangan dengan instruksi atau permintaan dari Perseroan, atau bertentangan dengan kebijakan

atau tujuan Perseroan; • Tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian joint venture yang berlaku; atau • Memiliki kesulitan keuangan. Meskipun Perseroan memiliki kendali untuk mengelola usaha patungan yang bertanggung jawab untuk membangun properti-properti, namun dalam hal-hal tertentu mungkin memerlukan persetujuan dari mitra usaha patungan. Meskipun hingga saat ini Perseroan belum menghadapi masalah tertentu sehubungan dengan mitra usaha patungan, tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan mengalami masalah tersebut di masa depan. Terjadinya masalah tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material pada kegiatan usaha dan prospek Perseroan. j. Risiko ketergantungan pada PTPP Perseroan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTPP. Setelah selesai PMHMETD I ini, PTPP diperkirakan akan terus memiliki, baik langsung atau tidak langsung, tidak kurang dari 64,96% dari modal ditempatkan Perseroan. PTPP adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara, yang memiliki 8 (delapan) pilar bisnis yakni properti, infrastruktur, energy, investasi, konstruksi, EPC (Engineering Procurement & Construction), pracetak dan peralatan. Setelah selesainya PMHMETD I ini, transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa antara Perseroan dan PTPP akan tetap terjadi, termasuk namun tidak terbatas pada ganti rugi, jaminan, pinjaman, sewa properti, dan konstruksi. Perseroan menganggap bahwa hubungannya yang dekat dengan, dan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber daya dari induk perusahaan, PTPP, memberikan keuntungan bisnis, dan manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan tidak akan terlalu bergantung pada PTPP karena semua services yang disediakan oleh PTPP kepada Perseroan dalam segala hal dapat digantikan. Tidak ada jaminan bahwa di masa mendatang PTPP akan terus memberikan assistance kepada Perseroan dengan persyaratan yang sama, tidak mendapatkan assistance atau sama sekali. B. RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KONDISI INDONESIA a. Risiko melambatnya pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi negatif di Indonesia Seluruh pendapatan usaha Perseroan dihasilkan di Indonesia sehingga kinerja Perseroan bergantung kepada kesehatan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Krisis moneter Asia yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 ditandai oleh antara lain depresiasi mata uang Indonesia terhadap mata uang asing, pertumbuhan ekonomi negatif, tingginya tingkat suku bunga, rendahnya likuiditas keuangan, banyaknya kepailitan, serta turunnya indeks pasar modal. Kesulitan ekonomi yang dihadapi saat itu menyebabkan dibatalkannya atau tertundanya proyek-proyek Pemerintah dan swasta untuk pembangunan konstruksi

gedung, infrastruktur, pembangkit listrik dan lainnya. Namun, ekonomi Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang berarti dalam satu dekade terakhir, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, kestabilan nilai tukar Rupiah, membaiknya pasar modal serta meningkatnya cadangan devisa negara. Seiring dengan proses globalisasi, kondisi ekonomi nasional terpengaruh oleh berbagai kejadian internasional. Kemajuan teknologi, akses informasi yang luas serta meningkatnya perputaran dana investasi dalam jumlah yang sangat besar memungkinkan adanya pergerakan pasar dunia yang sangat signifikan dan cepat tanggap terhadap berbagai perubahan yang terkait dengan politik dan sosial ekonomi. Krisis keuangan di tahun 2008, yang sebagian dipicu oleh krisis subprime mortgage di Amerika Serikat, telah menyebabkan runtuhnya beberapa lembaga keuangan besar di negara tersebut dan dengan cepat berkembang menjadi krisis kredit global. Krisis ini mengakibatkan kegagalan pada beberapa bank Eropa dan menurunnya indeks saham di berbagai bursa efek dan rontoknya harga pasar saham dan komoditas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Walau ditopang oleh kondisi fundamental yang lebih baik, ekonomi Indonesia mulai merasakan pengaruh daripada krisis global tersebut secara tidak langsung untuk jangka pendek. Kegiatan investasi di Indonesia berkurang pada saat awal terjadinya krisis tersebut disebabkan adanya pergerakan dana keluar dari Indonesia guna menutupi kerugian di negara-negara asal investasi tersebut. Hal ini berakibat pada melambatnya penyerapan tenaga kerja serta penurunan daya beli masyarakat di kalangan ekonomi menengah dan bawah, yang pada akhirnya berimbas pada melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan tersebut dapat berpengaruh negatif pada kegiatan usaha konstruksi di Indonesia, ditandai dengan menurunnya permintaan proyek-proyek konstruksi di tengah ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia paska krisis tersebut. Penurunan tingkat perekonomian Indonesia tersebut dapat menurunkan hasil dari kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan. b. Risiko ketidakstabilan kondisi politik dan sosial di Indonesia Sejak tahun 1998, Indonesia telah mengalami suatu proses perubahan demokrasi yang menyebabkan timbulnya berbagai peristiwa politik dan sosial yang ditandai oleh perubahan dinamis peta politik di Indonesia. Peristiwa-peristiwa tersebut menyebabkan perubahan dalam panggung kepemimpinan dan arah kebijakan nasional serta, dan pergolakan sosial di beberapa provinsi di Indonesia, terutama di masa awal era reformasi. Dinamika dalam aspek politik berakibat pada munculnya beragam partai politik, sehingga sangat sulit bagi sebuah partai politik untuk memperoleh kemenangan secara mutlak dalam pemilihan umum. Persaingan di antara partai-partai politik dapat menimbulkan ketidakpastian akan stabilitas politik. dan pada saat terjadi proses pemilihan umum, tidak ada jaminan dari pihak manapun bahwa pada setiap proses pemilihan umum berikutnya akan selalu berjalan dengan lancar tanpa ada huru-hara seperti demonstrasi dan pergerakan massa secara besar. Dalam aspek sosial, pergerakan massa secara besar dalam waktu yang bersamaan juga dapat menimbulkan suasana yang tidak kondusif di masyarakat. Demonstrasi dan pemogokan kerja serta bentrokan antar kelompok agama di beberapa daerah dapat memberikan dampak yang negatif pada kondisi sosial di Indonesia yang antara lain disebabkan terutama oleh kenaikan beban hidup masyarakat (terutama akibat kenaikan harga bahan bakar), kesenjangan dalam pemerataan hasil pembangunan di daerah serta perbedaan persepsi antar kelompok. Perkembangan kondisi sosial dan politik di Indonesia tidak mudah untuk diprediksi dan tidak ada jaminan bahwa gangguan sipil dan sosial sebagaimana disebutkan di atas tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Apabila hal ini terjadi dalam waktu yang berkepanjangan, maka akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan. c. Risiko penurunan peringkat utang Indonesia Krisis moneter Asia di tahun 1997 berdampak pada diturunkannya peringkat hutang Indonesia dan peringkat berbagai instrumen hutang Pemerintah dan peringkat sebagian besar bank serta perusahaan di Indonesia oleh beberapa badan pemeringkat yang diakui Pemerintah, seperti Moody’s Investor Service, Inc. (”Moody”), Standard & Poor’s Rating Services (”S&P”) dan Fitch. Sejak saat itu, peringkat hutang Indonesia telah menunjukkan perbaikan yang signifikan seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional. Pada tanggal 15 Agustus 2013, sovereign rating Indonesia untuk hutang jangka panjang memperoleh peringkat “Baa3” dari Moody’s, “BB+” dari Standard & Poor’s dan “BBB-” dari Fitch. Sovereign rating Indonesia untuk hutang jangka pendek memperoleh peringkat “B” dari Standard & Poor’s dan “F3” dari Fitch. Peringkat tersebut mencerminkan penilaian secara keseluruhan kapasitas finansial Pemerintah Indonesia untuk membayar hutangnya, dan kemampuan atau keinginannya untuk memenuhi kewajiban keuangannya ketika jatuh tempo. Walaupun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa Moody, S&P, Fitch, atau institusi pemeringkat internasional lainnya akan terus memberikan peringkat yang relatif stabil bahkan meningkat atas hutang negara Indonesia. Apabila terjadi penurunan peringkat atas hutang Indonesia, maka dapat berdampak negatif terhadap likuiditas pasar uang di Indonesia dan kemampuan perusahaan-perusahaan di Indonesia termasuk Perseroan, untuk mendapatkan tambahan pembiayaan dan tingkat suku


52

bunga yang lebih kompetitif. Hal-hal tersebut dapat berpengaruh secara negatif pada hasil kegiatan operasional, kondisi keuangan, serta prospek Perseroan. d. Indonesia merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana alam Kegiatan usaha Perseroan terletak di Indonesia, di mana sebagian dari wilayahnya rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau peristiwa-peristiwa lainnya. Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia, termasuk tsunami, gempa bumi dan banjir telah terjadi di beberapa propinsi di Indonesia. Dengan banyaknya kejadian bencana alam, hal ini dapat memberikan potensi kerusakan pada bangunan dan proyek khususnya berkaitan dengan proyek pembangunan properti yang sedang dalam proses pengerjaan oleh Perseroan sehingga hal ini dapat mempengaruhi secara negatif pada kinerja operasional dan pada akhirnya pada kinerja keuangan Perseroan. Tidak terdapat kepastian bahwa semua proyek-proyek tersebut memiliki pertanggungan asuransi yang memadai untuk mengganti kerugian akibat bencana alam tersebut. e. Risiko perubahan kebijakan atau peraturan Pemerintah Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh institusi Pemerintah, terutama peraturan yang berlaku di Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Peraturan Daerah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam menjalankan proses produksinya, kegiatan pemasaran dan distribusi produk-produknya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek perdagangan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan pada saat ini telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada dapat berdampak material dan negatif terhadap kinerja operasional Perseroan. Selain itu, apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman atau penarikan produk serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Risiko ini dapat timbul untuk proyek-proyek yang berasal dari Pemerintah (BUMN/BUMD), swasta, ataupun pelanggan luar negeri. Hal ini akan berpengaruh terhadap tertundanya pekerjaan/proyek tersebut, sehingga dapat mengurangi pendapatan usaha Perseroan. Selain itu perubahan peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, yang mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan apabila terjadi pemogokan kerja secara masal. C. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN a. Risiko Pemegang Saham Perseroan Kemungkinan Akan Terdilusi

Memperhatikan bahwa jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini sebesar 5.498.047.882 (lima miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua) Saham Baru, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi atas saham Perseroan sampai dengan maksimum 23,09% (dua puluh tiga koma nol sembilan persen).

b. Risiko Kemungkinan Tidak Likuidnya Saham

Kondisi di pasar modal di Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan dan tidak adanya pasar sebelumnya dapat mempengaruhi tingkat likuiditas saham yang kurang baik. Pasar modal Indonesia memiliki tingkat likuiditas yang lebih rendah dan lebih berfluktuasi serta memiliki standar pelaporan yang berbeda, dari pasar modal di negara-negara maju.


53

bunga yang lebih kompetitif. Hal-hal tersebut dapat berpengaruh secara negatif pada hasil kegiatan operasional, kondisi keuangan, serta prospek Perseroan. d. Indonesia merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana alam Kegiatan usaha Perseroan terletak di Indonesia, di mana sebagian dari wilayahnya rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau peristiwa-peristiwa lainnya. Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia, termasuk tsunami, gempa bumi dan banjir telah terjadi di beberapa propinsi di Indonesia. Dengan banyaknya kejadian bencana alam, hal ini dapat memberikan potensi kerusakan pada bangunan dan proyek khususnya berkaitan dengan proyek pembangunan properti yang sedang dalam proses pengerjaan oleh Perseroan sehingga hal ini dapat mempengaruhi secara negatif pada kinerja operasional dan pada akhirnya pada kinerja keuangan Perseroan. Tidak terdapat kepastian bahwa semua proyek-proyek tersebut memiliki pertanggungan asuransi yang memadai untuk mengganti kerugian akibat bencana alam tersebut. e. Risiko perubahan kebijakan atau peraturan Pemerintah Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh institusi Pemerintah, terutama peraturan yang berlaku di Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Peraturan Daerah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam menjalankan proses produksinya, kegiatan pemasaran dan distribusi produk-produknya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek perdagangan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan pada saat ini telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada dapat berdampak material dan negatif terhadap kinerja operasional Perseroan. Selain itu, apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman atau penarikan produk serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Risiko ini dapat timbul untuk proyek-proyek yang berasal dari Pemerintah (BUMN/BUMD), swasta, ataupun pelanggan luar negeri. Hal ini akan berpengaruh terhadap tertundanya pekerjaan/proyek tersebut, sehingga dapat mengurangi pendapatan usaha Perseroan. Selain itu perubahan peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, yang mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan apabila terjadi pemogokan kerja secara masal. C. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN a. Risiko Pemegang Saham Perseroan Kemungkinan Akan Terdilusi

Memperhatikan bahwa jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini sebesar 5.498.047.882 (lima miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua) Saham Baru, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi atas saham Perseroan sampai dengan maksimum 23,09% (dua puluh tiga koma nol sembilan persen).

b. Risiko Kemungkinan Tidak Likuidnya Saham

Kondisi di pasar modal di Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan dan tidak adanya pasar sebelumnya dapat mempengaruhi tingkat likuiditas saham yang kurang baik. Pasar modal Indonesia memiliki tingkat likuiditas yang lebih rendah dan lebih berfluktuasi serta memiliki standar pelaporan yang berbeda, dari pasar modal di negara-negara maju.

Dalam kondisi seperti ini dan dengan perdagangan saham Perseroan yang relatif kurang likuid, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa para pemegang saham Perseroan akan dapat melakukan penjualan saham Perseroan pada harga tertentu atau pada waktu yang diinginkan pemegang saham dalam pasar yang lebih likuid. MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN


54

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN Pada tanggal 27 Januari 2017 Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan hasil rapat sebagai berikut: i. Persetujuan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham (stock split) Perseroan dengan rasio 1:4, yaitu memecah

nilai nominal sebesar Rp100 per lembar saham menjadi Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham. ii. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-

banyaknya 7.330.730.511 (Tujuh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Sebelas) lembar saham.

iii. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan iv. Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

a. Memberhentikan dengan hormat Betty Ariana selaku Komisaris Utama Perseroan dan mengangkat kembali sebagai

komisaris b. Mengangkat Lukman Hidayat sebagai Komisaris Utama c. Mengangkat Kelik Wirawan Wahyu Widodo sebagai Komisaris Independen Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak diputuskan hasil rapat adalah sebagai berikut: Komisaris Utama : Lukman Hidayat Komisaris : Betty Ariana Komisaris Independen : Mohammad Farela Komisaris Independen : Kelik Wirawan Wahyu Widodo

Pada tanggal 1 Maret 2017 Perseroan melakukan Pembentukan Usaha Patungan dengan PT Aryan Indonesia, dengan modal dasar usaha Patungan sebesar Rp92.000.000.000,- dengan kepemilikan saham Perseroan sebesar 49% atau setara dengan Rp45.080.000.000,- dan PT Aryan Indonesia sebesar 51% atau setara dengan Rp46.920.000.000,-. Tujuan Pembentukan Usaha Patungan untuk menjalankan usaha dan pembangunan proyek taman rekreasi KidZania di proyek Lagoon Avenue Sungkono yang berada di Proyek Grand Sungkono Lagoon Surabaya dan/atau lokasi lainnya milik PT PP Properti Tbk. Dalam hal Pembentukan Usaha Patungan ini mengakibatkan akan meningkatnya Recurring Income dan perluasan bisnis Perseroan di wilayah Surabaya. Pada tanggal 8 Maret 2017, Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 (RUPST) dengan hasil rapat sebagai berikut: i. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan

Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;

ii. Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; iii. Menyetujui Tantiem Tahun 2016, gaji dan honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi

dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2017; iv. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun

Buku 2017; v. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Tahun 2016; dan vi. Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Direktur Utama : Taufik Hidayat - Direktur : Indaryanto - Direktur : Galih Saksono - Direktur : Sinurlinda Gustina M. - Direktur Independen : Nanang Siswanto


55

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN Pada tanggal 27 Januari 2017 Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan hasil rapat sebagai berikut: i. Persetujuan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham (stock split) Perseroan dengan rasio 1:4, yaitu memecah

nilai nominal sebesar Rp100 per lembar saham menjadi Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham. ii. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-

banyaknya 7.330.730.511 (Tujuh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Sebelas) lembar saham.

iii. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan iv. Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

a. Memberhentikan dengan hormat Betty Ariana selaku Komisaris Utama Perseroan dan mengangkat kembali sebagai

komisaris b. Mengangkat Lukman Hidayat sebagai Komisaris Utama c. Mengangkat Kelik Wirawan Wahyu Widodo sebagai Komisaris Independen Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak diputuskan hasil rapat adalah sebagai berikut: Komisaris Utama : Lukman Hidayat Komisaris : Betty Ariana Komisaris Independen : Mohammad Farela Komisaris Independen : Kelik Wirawan Wahyu Widodo

Pada tanggal 1 Maret 2017 Perseroan melakukan Pembentukan Usaha Patungan dengan PT Aryan Indonesia, dengan modal dasar usaha Patungan sebesar Rp92.000.000.000,- dengan kepemilikan saham Perseroan sebesar 49% atau setara dengan Rp45.080.000.000,- dan PT Aryan Indonesia sebesar 51% atau setara dengan Rp46.920.000.000,-. Tujuan Pembentukan Usaha Patungan untuk menjalankan usaha dan pembangunan proyek taman rekreasi KidZania di proyek Lagoon Avenue Sungkono yang berada di Proyek Grand Sungkono Lagoon Surabaya dan/atau lokasi lainnya milik PT PP Properti Tbk. Dalam hal Pembentukan Usaha Patungan ini mengakibatkan akan meningkatnya Recurring Income dan perluasan bisnis Perseroan di wilayah Surabaya. Pada tanggal 8 Maret 2017, Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 (RUPST) dengan hasil rapat sebagai berikut: i. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan

Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;

ii. Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; iii. Menyetujui Tantiem Tahun 2016, gaji dan honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi

dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2017; iv. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun

Buku 2017; v. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Tahun 2016; dan vi. Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Direktur Utama : Taufik Hidayat - Direktur : Indaryanto - Direktur : Galih Saksono - Direktur : Sinurlinda Gustina M. - Direktur Independen : Nanang Siswanto

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. Riwayat Singkat Perseroan Perseroan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang merupakan hasil pemisahan dari Divisi Properti PT PP (Persero) Tbk. yang telah berdiri sejak tahun 1991 dan berkedudukan di Jakarta Timur. Perseroan didirikan dengan nama “PT PP Properti” sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PP Properti No. 18 tanggal 12 Desember 2013 juncto akta Perubahan Pendirian Perseroan Terbatas PT PP Properti No. 29 tanggal 17 Desember 2013, yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-04852.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 5 Februari 2014, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0008265.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 5 Februari 2014 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 13081, BNRI No. 47 tanggal 13 Juni 2014 (“Akta Pendirian”). Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan (i) Peraturan No. IX.J.1, (ii) POJK 32/2014 dan (iii) POJK 33/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT PP Properti No. 9 tanggal 6 Februari 2015, dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh (i) persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0002016.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0016305.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015; dan (ii) telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.03-0008148 dan No. AHU-AH.01.03-0008149 tanggal 6 Februari 2015, serta keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0016305.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015 (“Akta No. 9/2015”) juncto akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PP Properti Tbk No. 2 tanggal 5 Mei 2015 dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.03-0929659 tanggal 5 Mei 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3501114.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 5 Mei 2015. Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PP Properti Tbk. No. 19 tanggal 27 Januari 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0040165 tanggal 30 Januari 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0002016.AH.02. Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2017 (“Akta No. 19/2017”), yang mengubah ketentuan pasal 4 ayat (2) s/d (12), pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 anggaran dasar Perseroan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa, pembangunan, dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 1. Kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. jasa pengelolaan hotel meliputi aspek perencanaan, pembangunan, pemasaran, operasional dan pemeliharaan hotel, baik berupa piranti lunak maupun piranti keras;

b. jasa konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan serta kegiatan usaha Properti terkait; c. jasa konsultasi berupa saran, nasihat, pendapat tentang penyusunan studi kelayakan, perencanaan pembangunan,

pengawasan pembangunan evaluasi operasional suatu hotel; d. jasa penyewaan dan pengelolaan properti meliputi manajemen pengelolaan dan penyewaan, pemeliharaan,

perawatan serta penyediaan fasilitas penunjang lainnya namun tidak terbatas untuk kawasan perumahan, perkantoran, apartemen, kondominium, flat dan rumah susun serta kegiatan usaha terkait;

e. jasa konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan properti real estate beserta sarana dan prasarana fisik infrastruktur wilayah;

f. menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan properti yang meliputi namun tidak terbatas pada bidang perumahan, perhotelan, apartemen, perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, pengelolaan sarana olahraga dan produk properti lainnya;

g. realti, meliputi namun tidak terbatas pada bidang penyediaan kawasan siap bangun, pengadaan perumahan, pengelolaan kawasan perumahan;

h. building management; dan i. perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate yaitu penjualan dan pembelian tanah dan/atau kawasan

kosong dan/atau siap bangun, penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan, pasar swalayan dan mal.


56

2. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah: a. menjalankan usaha di bidang transportasi penumpang dan barang dan di bidang jasa antara lain jasa keamanan,

jasa kebersihan berikut usaha-usaha jasa lainnya (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak); b. melakukan investasi baik secara langsung maupun penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal

sehubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan dalam perusahaan lain; c. melakukan penyertaan pada perusahaan-perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang berhubungan dengan

kegiatan usaha Perseroan; dan d. perindustrian meliputi industri bahan bangunan, industri alat-alat listrik, industri garmen, manufakturing perakitan

(assembling). Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan memiliki 4 Entitas Anak yaitu GSN, HKM, WSS dan PJR, 3 Entitas Asosiasi yaitu JPRO, SPRO dan PPP serta penyertaan saham di 2 perusahaan yaitu PGI dan MCPS. Keterangan mengenai masing-masing Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan penyertaan saham yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No. Nama Perusahaan

Kegiatan Usaha Persentase Kepemilikan Perseroan

Kepemilikan Langsung / Tidak Langsung

Tahun Penyertaan

Status



2. HKM



3. WSS Bidang kontraktor, pembangunan, perdagangan umum; bergerak dalam bidang usaha jasa pengurusan transportasi (freight forwarding and courier), perindustrian, pertambangan, pengangkutan, keagenan, jasa pada umumnya kecuali dalam bidang hukum dan pajak.

















57

2. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah: a. menjalankan usaha di bidang transportasi penumpang dan barang dan di bidang jasa antara lain jasa keamanan,

jasa kebersihan berikut usaha-usaha jasa lainnya (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak); b. melakukan investasi baik secara langsung maupun penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal

sehubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan dalam perusahaan lain; c. melakukan penyertaan pada perusahaan-perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang berhubungan dengan

kegiatan usaha Perseroan; dan d. perindustrian meliputi industri bahan bangunan, industri alat-alat listrik, industri garmen, manufakturing perakitan

(assembling). Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan memiliki 4 Entitas Anak yaitu GSN, HKM, WSS dan PJR, 3 Entitas Asosiasi yaitu JPRO, SPRO dan PPP serta penyertaan saham di 2 perusahaan yaitu PGI dan MCPS. Keterangan mengenai masing-masing Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan penyertaan saham yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No. Nama Perusahaan

Kegiatan Usaha Persentase Kepemilikan Perseroan

Kepemilikan Langsung / Tidak Langsung

Tahun Penyertaan

Status



2. HKM



3. WSS Bidang kontraktor, pembangunan, perdagangan umum; bergerak dalam bidang usaha jasa pengurusan transportasi (freight forwarding and courier), perindustrian, pertambangan, pengangkutan, keagenan, jasa pada umumnya kecuali dalam bidang hukum dan pajak.
















B. Perkembangan Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan Tahun 2013 Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp 100,- per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 36.528.240.000 3.652.824.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT PP (Persero) Tbk. 2. YKKPP

9.122.927.940

9.132.060

912.292.794.000

913.206.000

99,90 0,10

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 9.132.060.000 913.206.000.000 100,00 Saham dalam portepel 27.396.180.000 2.739.618.000.000

Tahun 2015 Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 9/2015 juncto akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT PP Properti Tbk. No. 29 tanggal 29 Juli 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0952717 tanggal 29 Juli 2015 serta telah didaftarkan Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3535377.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 Juli 2015, RUPSLB Perseroan telah menyetujui untuk menerbitkan sebanyak 4.912.346.000 saham baru dengan nilai nominal Rp100,- per saham untuk ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran perdana Rp185,- per saham. Rencana umum perdana saham tersebut telah memperoleh surat efektif dari Ketua OJK yaitu sebagaimana termaktub dalam Suratnya No. S-181/D.04/2015 tanggal 8 Mei 2015. Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan setelah penawaran umum perdana saham tersebut adalah sebagai berikut:



Modal Dasar 36.528.240.000 3.652.824.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT PP (Persero) Tbk. 2. YKKPP 3. Masyarakat

9.122.927.940

9.132.060 4.912.346.000

912.292.794.000

913.206.000 491.234.600.000

64,96 0,06


Tahun 2017 Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 19/2017, RUPSLB Perseroan telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham (stock split) yakni dari semula Rp100,- menjadi Rp25,-. Pelaksanaan stock split tersebut telah sesuai dengan ketentuan BEI dan BEI telah menyetujui pelaksanaan stock split tersebut sebagaimana ternyata dalam Surat BEI No. S-00729/BEI.PP3/02-2017 tanggal 7 Februari 2017 Perihal Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal (Stock Split) PT PP Properti Tbk. Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan stock split adalah sebagai berikut:


Jumlah Saham (lembar)

Nilai Nominal (Rp) %

Modal Dasar 146.112.960.000 3.652.824.000.000 - Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: PT PP (Persero) Tbk. 36.491.711.760 912.292.794.000 64,96 Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan 36.528.240 913.206.000 0,06 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 4.342.237.600 108.555.940.000 7,73 Masyarakat 15.307.146.400 382.678.660.000 27,25 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 56.177.624.000 1.404.440.600.000 100,00 Saham Dalam Portepel 89.935.336.000 2.248.383.400.000 -


58

C. Struktur Organisasi Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:

D. Pengawasan dan Pengurusan Perseroan Sebagaimana termaktub Akta No. 9/2015 junctis akta Pernyataan Keputusan Rapat PT PP Properti Tbk. No. 93 tanggal 17 Mei 2016 yang dibuat oleh Arry Supratno S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0049529 tanggal 18 Mei 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0061222.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016, Akta No. 19/2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang Saham Tahunan PT PP Properti Tbk. No. 19 tanggal 8 Maret 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0118058 tanggal 15 Maret 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0035071.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 15 Maret 2017, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Lukman Hidayat Komisaris : Betty Ariana Komisaris Independen : Kelik Wirawan Wahyu Widodo Komisaris Independen : Mohammad Farela

Direksi Direktur Utama : Taufik Hidayat Direktur : Indaryanto Direktur : Galih Saksono Direktur : Sinurlinda Gustina M. Direktur Independen : Nanang Siswanto

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi melalui Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance PT PP Properti yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2014 sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 34/2014. Dewan Komisaris dan Direksi menerima gaji dan tunjangan yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham dan dibayarkan per bulan setiap tahunnya. Dewan Komisaris dan Direksi tidak memperoleh komisi atas kehadiran mereka dalam RUPS.


59

C. Struktur Organisasi Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:

D. Pengawasan dan Pengurusan Perseroan Sebagaimana termaktub Akta No. 9/2015 junctis akta Pernyataan Keputusan Rapat PT PP Properti Tbk. No. 93 tanggal 17 Mei 2016 yang dibuat oleh Arry Supratno S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0049529 tanggal 18 Mei 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0061222.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016, Akta No. 19/2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum pemegang Saham Tahunan PT PP Properti Tbk. No. 19 tanggal 8 Maret 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0118058 tanggal 15 Maret 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0035071.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 15 Maret 2017, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Lukman Hidayat Komisaris : Betty Ariana Komisaris Independen : Kelik Wirawan Wahyu Widodo Komisaris Independen : Mohammad Farela

Direksi Direktur Utama : Taufik Hidayat Direktur : Indaryanto Direktur : Galih Saksono Direktur : Sinurlinda Gustina M. Direktur Independen : Nanang Siswanto

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi melalui Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance PT PP Properti yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2014 sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 34/2014. Dewan Komisaris dan Direksi menerima gaji dan tunjangan yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham dan dibayarkan per bulan setiap tahunnya. Dewan Komisaris dan Direksi tidak memperoleh komisi atas kehadiran mereka dalam RUPS.

Total gaji, tunjangan dan tantiem seluruh Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.343.481.316,- (belum termasuk tantiem 2016) dan Rp2.003.997.681. Total gaji, tunjangan dan tantiem seluruh Dewan Direksi untuk tahun yang berakhir masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp7.160.090.018,- (belum termasuk tantiem 2016) dan Rp7.430.340.376. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi berhak menerima penggantian atas pajak penghasilan yang dikenakan terhadap tunjangan yang diterima. Pemberian tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dan dibayarkan secara tahunan berdasarkan pencapaian target kinerja yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: DEWAN KOMISARIS

Lukman Hidayat Komisaris Utama Warga Negara Indonesia, 53 tahun Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2017 Beliau saat ini masih menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan sejak tahun 2016 di PT PP (Persero) Tbk, Direktur Riset dan Pengembangan Bisnis pada tahun 2014 – 2016, Kepala Divisi Operasi III pada tahun 2009 – 2014, Kepala Divisi Operasi II pada tahun 2008 – 2009, Kepala Cabang Utama pada Cabang III pada tahun 2004 – 2008, Kepala Bagian Teknik pada Divisi Operasi II pada tahun 2000 – 2002, Project Manager pada Cabang III 1994 – 2002, Project Manager pada Cabang V Semarang pada tahun 2002 – 2004, Site Operation Manager pada Cabang III pada tahun 1991 – 1994, dan Staf pada Cabang III pada tahun 1990 – 1991 Beliau meraih Sarjana Teknik Sipil jurusan Teknik Sipil dari Universitar Diponegoro pada tahun 1990.

Betty Ariana Komisaris Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2013. Beliau sebelumnya menjabat sebagai komisaris utama Perseroan sejak 2013 hingga Januari 2017, menjalani karir di PT PP (Persero) Tbk. sebagai Corporate Secretary pada tahun 2007 – 2013, Asisten Direktur Utama pada tahun 2004 – 2007, Manajer Divisi Riset & Teknik pada tahun 1999 – 2004, Kepala Bagian Cabang III pada tahun 1989 – 1999, Koordinator Bidang Cabang III pada tahun 1983 – 1989, Staf Cabang III pada tahun 1980 - 1983. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, pada tahun 1980; dan meraih gelar Magister Teknik dari Universitas Indonesia, Depok, pada tahun 2002.


60

Kelik Wirawan Wahyu Widodo Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, 57 tahun Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2017 Beliau sebelumnya memiliki bisnis sebagai Pendiri PT Shell Indonesia pada tahun 2007 – sekarang, Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada tahun 2015 – sekarang, Anggota Tim Investasi Promosi Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015, Anggota Tim Pendampingan Penaggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sepanjang tahun 2015, Project Advisor untuk PT Sentra Asritama Realty Development sepanjang tahun 2015, menjadi Advisor untuk Ciputra Group sepanjang tahun 2016, Manajer di PT Hero Tbk pada tahun 2005, Manajer di PT RLS Tbk pada tahun 2001, manajer di IEG Indonesian Export Gallery pada tahun 1999 dan Manajer di Alatief Corporation Pasaraya Dept. Store pada tahun 1995. Beliau meraih gelar Sarjana Sosial Politik dengan Jurusan Sosial Politik di Universitas Negeri Sebelas Maret pada tahun 1994

Mohammad Farela Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2013. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Jaksa Fungsional di Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (J.A.M DATUN), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sejak tahun 2012. Beliau sebelumnya menjalani karir di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Staf Ahli Bidang Tindak Pidana Khusus pada tahun 2011 – 2012, SES J.A.M Bidang Perdata dan DATUN di Sekretariat J.A.M Bidang DATUN pada tahun 2011, Kepala Kejaksaan Tinggi di Jawa Timur pada tahun 2009 – 2011, Kepala Kejaksaan Tinggi di Kalimantan Tengah pada tahun 2009, Direktur Penyidikan di Direktorat Penyidikan pada tahun 2008 – 2009, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi di Bengkulu pada tahun 2007 – 2008, Kepala Kejaksaan Negeri di Semarang, Jawa Tengah, pada tahun 2006 – 2007, Kepala Kejaksaan Negeri di Cibinong, Jawa Barat, pada tahun 2005 – 2006, Kepala Bagian Pengembangan Pegawai di Biro Kepegawaian pada tahun 2003 – 2005, Asisten Bidang Pembinaan di Papua pada tahun 2002 – 2003, Kepala Bagian Sunproglap & Panil (Badan Pendidikan dan Pelatihan) di Bidang Tindak Pidana Khusus pada tahun 2000 – 2002, Pengkaji di wilayah DKI Jakarta pada tahun 1999 – 2000, Kasubag Pengadaan di Biro Kepegawaian pada tahun 1996 – 1999, Kasi Penuntutan II di Direktorat Ekonomi pada tahun 1994 – 1996, Kasubsi Ekonomi dan Moneter di wilayah Semarang, Jawa Tengah pada tahun 1991 – 1994, Kasubsi Penuntutan di wilayah DKI Jakarta pada tahun 1986 – 1991, Jaksa Fungsional di wilayah DKI Jakarta pada tahun 1981 – 1986, Staf di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah pada tahun 1973 – 1981. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pada tahun 1980; dan meraih gelar Magister Hukum dari Uiversitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 2007.


61

Kelik Wirawan Wahyu Widodo Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, 57 tahun Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2017 Beliau sebelumnya memiliki bisnis sebagai Pendiri PT Shell Indonesia pada tahun 2007 – sekarang, Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada tahun 2015 – sekarang, Anggota Tim Investasi Promosi Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015, Anggota Tim Pendampingan Penaggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sepanjang tahun 2015, Project Advisor untuk PT Sentra Asritama Realty Development sepanjang tahun 2015, menjadi Advisor untuk Ciputra Group sepanjang tahun 2016, Manajer di PT Hero Tbk pada tahun 2005, Manajer di PT RLS Tbk pada tahun 2001, manajer di IEG Indonesian Export Gallery pada tahun 1999 dan Manajer di Alatief Corporation Pasaraya Dept. Store pada tahun 1995. Beliau meraih gelar Sarjana Sosial Politik dengan Jurusan Sosial Politik di Universitas Negeri Sebelas Maret pada tahun 1994

Mohammad Farela Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2013. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Jaksa Fungsional di Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (J.A.M DATUN), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sejak tahun 2012. Beliau sebelumnya menjalani karir di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Staf Ahli Bidang Tindak Pidana Khusus pada tahun 2011 – 2012, SES J.A.M Bidang Perdata dan DATUN di Sekretariat J.A.M Bidang DATUN pada tahun 2011, Kepala Kejaksaan Tinggi di Jawa Timur pada tahun 2009 – 2011, Kepala Kejaksaan Tinggi di Kalimantan Tengah pada tahun 2009, Direktur Penyidikan di Direktorat Penyidikan pada tahun 2008 – 2009, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi di Bengkulu pada tahun 2007 – 2008, Kepala Kejaksaan Negeri di Semarang, Jawa Tengah, pada tahun 2006 – 2007, Kepala Kejaksaan Negeri di Cibinong, Jawa Barat, pada tahun 2005 – 2006, Kepala Bagian Pengembangan Pegawai di Biro Kepegawaian pada tahun 2003 – 2005, Asisten Bidang Pembinaan di Papua pada tahun 2002 – 2003, Kepala Bagian Sunproglap & Panil (Badan Pendidikan dan Pelatihan) di Bidang Tindak Pidana Khusus pada tahun 2000 – 2002, Pengkaji di wilayah DKI Jakarta pada tahun 1999 – 2000, Kasubag Pengadaan di Biro Kepegawaian pada tahun 1996 – 1999, Kasi Penuntutan II di Direktorat Ekonomi pada tahun 1994 – 1996, Kasubsi Ekonomi dan Moneter di wilayah Semarang, Jawa Tengah pada tahun 1991 – 1994, Kasubsi Penuntutan di wilayah DKI Jakarta pada tahun 1986 – 1991, Jaksa Fungsional di wilayah DKI Jakarta pada tahun 1981 – 1986, Staf di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah pada tahun 1973 – 1981. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pada tahun 1980; dan meraih gelar Magister Hukum dari Uiversitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 2007.

DIREKSI

Taufik Hidayat Direktur Utama Warga Negara Indonesia, 51 tahun Menjabat sebagai Direktur Uama Perseroan sejak tahun 2015. Beliau sebelumnya menjalani karir di PT PP (Persero) Tbk. sebagai Corporate Secretary pada tahun 2013 – 2015, Kepala Divisi Sumber Daya Manusia pada tahun 2012 – 2013, Kepala Cabang IX pada tahun 2009 – 2012, Manajer Analis Operasi pada tahun 2008 – 2009, General Manager Divisi Operasi III pada Tahun 2006 -2008, Kepala Bagian Teknik pada tahun 2003 – 2006, Project Manager pada tahun 1997 – 2001, Site Operation Manager pada tahun 1997, dan Site Engineering Manager pada tahun 1995 -1997. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Pengairan dari Universitas Brawijaya, Malang, pada tahun 1988; dan meraih gelar M.Tech dari IIT Roorkee, India, pada tahun 2002.

Indaryanto Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Menjabat sebagai Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia Perseroan sejak tahun 2013. Beliau sebelumnya menjalani karir di PT PP (Persero) Tbk. sebagai Kepala Divisi Akuntansi pada tahun 2012 – 2014, Kepala Divisi Keuangan pada tahun 2008 – 2012, Kepala Satuan Pengawasan Intern pada tahun 2005 – 2008, Finance Manager pada tahun 1984 – 2005. Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1983, dan menempuh pendidikan di ADL Management Education Institute, Boston, Amerika Serikat.

Galih Saksono Direktur Realti Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Menjabat sebagai Direktur Realti Perseroan sejak tahun 2013. Beliau sebelumnya menjalani karir di PT PP (Persero) Tbk. sebagai General Manager Profesional Divisi Properti pada tahun 2013, Project Director pada tahun 2013, Kepala Cabang I cabang Medan pada tahun 2010 – 2013, Deputy Kepala Cabang II cabang Palembang pada tahun 2009 – 2010, Project Manager pada tahun 2002 – 2009. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro, Semarang, pada tahun 1991; dan meraih gelar Master of Business Administration dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2013.


62

Sinurlinda Gustina M Direktur Komersial Warga Negara Indonesia, 47 tahun Menjabat sebagai Direktur Komersial Perseroan sejak tahun 2016 Beliau Bergabung di PT PP (Persero) Tbk. sejak April 1993, memulai karir di Divisi Operasi II sebagai Site Enginnering Manager sejak tahun 1996 – 2006 di berbagai Proyek, antara lain Proyek Hotel Rekso Internasional, PT Askrindo, RSUD Karawang, Mal Kelapa Gading, UIN Syarif Hidayatullah, Kawasan Bisnis Granadha, Balai Kartini dan proyek lainnya. Tahun 2006 – 2009 beliau menjabat sebagai Procurement manager Divisi Operasi II PP (Persero). Beliau memiliki gelar sarjana dari Fakultas Teknik Sipil di Universitas Brawijaya Malang tahun 1992.

Nanang Siswanto Direktur Pengembangan Bisnis (merangkap Direktur Independen) Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis ( Direktur Independen) Perseroan sejak tahun 2017. Beliau Pensiun dari PT PP (Persero) Tbk sejak Juni 2016, dan telah berkarir di PT PP (Persero) Tbk dengan jabatan terakhir sebagai manager Analisa Operasi tahun 2016, Sebagai Kepala Cabang Medan tahun 2013 hingga 2015, sebagai Project manager tahun 2004 – 2013 dan sebagai Site Enggineer Manager tahun 2002 - 2004. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Sipil dari Institute Teknoligi Sepuluh November Tahun 1989 dan meraih gelar Master di Universitas Riau Tahun 2013.

Lingkup Kerja Direksi Perseroan 1. Direktur Utama:

a. Penangungjawab utama pengelolaan seluruh sumber daya sehingga efektif dan efisien guna tercapainya Visi dan Misi Perusahaan

b. Penanggung jawab utama atas terlaksananya sistem manajemen mutu ISO-9001:2000, dan OHSAS 18001:1999 dan sistem manajemen Lingkungan 14001:2004 di Perusahaan

c. Penangung jawab RKAP Tahunan dan RJPP Lima tahunan Perusahaan 2. Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia:

a. Sebagai asisten Direktur Utama di bidang Keuangan, Akuntansi dan Sumber Daya Manusia perusahaan b. Penanggung jawab utama bidang Keuangan, Akuntansi dan Sumber Daya Manusia perusahaan c. Penanggung jawab utama atas terlaksananya sistem Manajemen Mutu ISO-9001:2000, OHSAS18001:1999 dan

Sistem Manajemen Lingkungan 14001:2004 di unit Keuangan, Akuntansi, dan Sumber Daya Manusia d. Penanggung jawab RKAP tahunan dan RJPP lima tahunan di unit Keuangan, Akuntansi, dan Sumber Daya Manusia

3. Direktur Realty:

a. Sebagai asisten Direktur Utama di bidang Riset, Teknologi, dan Operasi perusahaan b. Pengelola utama dan bertanggung jawab seluruh sumber daya pada struktur General Manager dan KBT Property

sehingga efektif dan efisien guna tercapainya Visi dan Misi Perusahaan.


63

Sinurlinda Gustina M Direktur Komersial Warga Negara Indonesia, 47 tahun Menjabat sebagai Direktur Komersial Perseroan sejak tahun 2016 Beliau Bergabung di PT PP (Persero) Tbk. sejak April 1993, memulai karir di Divisi Operasi II sebagai Site Enginnering Manager sejak tahun 1996 – 2006 di berbagai Proyek, antara lain Proyek Hotel Rekso Internasional, PT Askrindo, RSUD Karawang, Mal Kelapa Gading, UIN Syarif Hidayatullah, Kawasan Bisnis Granadha, Balai Kartini dan proyek lainnya. Tahun 2006 – 2009 beliau menjabat sebagai Procurement manager Divisi Operasi II PP (Persero). Beliau memiliki gelar sarjana dari Fakultas Teknik Sipil di Universitas Brawijaya Malang tahun 1992.

Nanang Siswanto Direktur Pengembangan Bisnis (merangkap Direktur Independen) Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis ( Direktur Independen) Perseroan sejak tahun 2017. Beliau Pensiun dari PT PP (Persero) Tbk sejak Juni 2016, dan telah berkarir di PT PP (Persero) Tbk dengan jabatan terakhir sebagai manager Analisa Operasi tahun 2016, Sebagai Kepala Cabang Medan tahun 2013 hingga 2015, sebagai Project manager tahun 2004 – 2013 dan sebagai Site Enggineer Manager tahun 2002 - 2004. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Sipil dari Institute Teknoligi Sepuluh November Tahun 1989 dan meraih gelar Master di Universitas Riau Tahun 2013.

Lingkup Kerja Direksi Perseroan 1. Direktur Utama:

a. Penangungjawab utama pengelolaan seluruh sumber daya sehingga efektif dan efisien guna tercapainya Visi dan Misi Perusahaan

b. Penanggung jawab utama atas terlaksananya sistem manajemen mutu ISO-9001:2000, dan OHSAS 18001:1999 dan sistem manajemen Lingkungan 14001:2004 di Perusahaan

c. Penangung jawab RKAP Tahunan dan RJPP Lima tahunan Perusahaan 2. Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia:

a. Sebagai asisten Direktur Utama di bidang Keuangan, Akuntansi dan Sumber Daya Manusia perusahaan b. Penanggung jawab utama bidang Keuangan, Akuntansi dan Sumber Daya Manusia perusahaan c. Penanggung jawab utama atas terlaksananya sistem Manajemen Mutu ISO-9001:2000, OHSAS18001:1999 dan

Sistem Manajemen Lingkungan 14001:2004 di unit Keuangan, Akuntansi, dan Sumber Daya Manusia d. Penanggung jawab RKAP tahunan dan RJPP lima tahunan di unit Keuangan, Akuntansi, dan Sumber Daya Manusia

3. Direktur Realty:

a. Sebagai asisten Direktur Utama di bidang Riset, Teknologi, dan Operasi perusahaan b. Pengelola utama dan bertanggung jawab seluruh sumber daya pada struktur General Manager dan KBT Property

sehingga efektif dan efisien guna tercapainya Visi dan Misi Perusahaan.

c. Penanggung jawab utama atas terlaksananya sistem Manajemen Mutu ISO-9001:2000, OHSAS18001:1999 dan Sistem Manajemen Lingkungan 14001:2004 dan Quality Target di unit project property

d. Penanggung jawab RKAP tahunan dan RJPP lima tahunan GM Commercial /Residential /Hospitality serta RKAP & RJPP seluruh perusahaan

4. Direktur Business Development:

a. Sebagai asisten Direktur Utama di bidang Pemasaran, Pengembangan Bisnis dan Legal b. Penanggung jawab utama bidang Pemasaran, Pengembangan Usaha danLegal c. Penanggung jawab utama atas terlaksananya sistem Manajemen Mutu ISO-9001:2000, OHSAS18001:1999 dan

Sistem Manajemen Lingkungan 14001:2004 di unit Pemasaran dan Pengembangan Usaha d. Penanggung jawab RKAP tahunan dan RJPP lima tahunan pada Pengembangan Bisnis dan Legal

5. Direktur Komersial:

a. Sebagai asisten Direktur Utama di bidang operasional utnuk bisnis commercial dan hospitality b. Pengelola utama dan bertanggung jawab terhadap seluruh sumber daya pada GM Commercial dan GM Hospitality

sehingga efektif dan efesian guna tercapainya Visi dan Misi Perusahaan. c. Penanggung jawab utama atas tercapainya KPI pemasaran dan penjualan Perusahaan (pendapatan

berulang/recurring income) untuk proyek Commercial dan Hospitally yang terangkum dalam Laporan Kinerja Perusahaan.

d. Penanggung jawab RKAP tahunan dan RJPP lima tahunan GM Comercial dan hospitality serta RKAP & RJPP seluruh perusahaan.

Pengelolaan Perseroan dilakukan oleh Direksi dibawah pengawasan Komisaris yang mempunyai tugas utama mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan masukan kepada Direksi. Sesuai dengan cakupan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan, manajemen Perseroan berpendapat bahwa jumlah anggota dari Dewan Komisaris dan Direksi yang ada pada saat ini telah cukup untuk mengawasi dan memimpin jalannya kegiatan operasional perusahaan. Penunjukkan dan pengangkatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 33/2014. Komite Audit Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PP Properti Tbk No. 02/SK/PP-PROP/KOM/2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT PP Properti Tbk, Perseroan menetapkan susunan Komite Audit untuk masa bakti 3 (tiga) tahun yakni sejak tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut: Ketua : Mohammad Farela Anggota : Aryo Wibisono Anggota : Herry Subiyono Pembentukan dan pelaksanaan kerja Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 55/2015. Adapun keterangan singkat tentang masing-masing Komite Audit adalah sebagai berikut: Mohammad Farela • Warga Negara Indonesia • Usia 62 tahun • Pengalaman Kerja : Beliau saat ini juga menjabat sebagai Jaksa Fungsional di Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang

Perdata dan Tata Usaha Negara (J.A.M DATUN), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sejak tahun 2012. Sebelumnya menjalani karir di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Staf Ahli Bidang Tindak Pidana Khusus pada tahun 2011 – 2012, SES J.A.M Bidang Perdata dan DATUN di Sekretariat J.A.M Bidang DATUN pada tahun 2011, Kepala Kejaksaan Tinggi di Jawa Timur pada tahun 2009 – 2011.


64

Aryo Wibisono • Warga Negara Indonesia • Usia 28 tahun • Pengalaman Kerja : Beliau saat ini juga menjabat sebagai Komite audit di PT Rukun Raharja sejak tahun 2011 dan non-

signing partner di KAP Hertanto, Grace, Karunawan sejak tahun 2014. Sebelumnya menjalani karir sebagai manager audit di KAP Hertanto, Sidik & Rekan berlanjut ke KAP Hertanto, Sidik & Indra pada tahun 2012-2014, sebagai auditor di KAP Hertanto, Sidik, Hadisoeryo & Rekan pada tahun 2009-2012.

Herry Subiyono • Warga Negara Indonesia • Usia 55 tahun • Pengalaman Kerja : Sebelumnya menjabat sebagai manajer SDM di PT PP (Persero) Tbk. pada tahun 2008-2014 dan

sebagai asisten operasi II cabang III pada tahun 2001-2008. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit PT PP Properti Tbk dan telah sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana disebut dalam POJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang mengatur hal-hal sebagai berikut: • Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada

publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;

• Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan atau Perusahaan Publik;

• Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

• Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;

• Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

• Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

• Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;

• Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik; dan

• Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut: • Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber

daya perusahaan yang diperlukan; • Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal,

manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit; • Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika

diperlukan); dan • Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Unit Audit Internal Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang bernama Satuan Pengawasan Internal sebagaimana termaktub dalam Surat. Keputusan Direksi PT PP Properti No. 15/SK/PP-PROP/DIR/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Pembentukan Satuan Pengawasan Internal. Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi PT PP Properti No. 13/SK/PP-PROP/DIR/2014 tanggal 17 Desember 2014, Direksi Perseroan mengangkat Iin Mulyadi sebagai Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) terhitung sejak tanggal keputusan ini ditandatangani. Perseroan telah memiliki Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Chartered) yang disusun secara sinergi dengan POJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.


65

Aryo Wibisono • Warga Negara Indonesia • Usia 28 tahun • Pengalaman Kerja : Beliau saat ini juga menjabat sebagai Komite audit di PT Rukun Raharja sejak tahun 2011 dan non-

signing partner di KAP Hertanto, Grace, Karunawan sejak tahun 2014. Sebelumnya menjalani karir sebagai manager audit di KAP Hertanto, Sidik & Rekan berlanjut ke KAP Hertanto, Sidik & Indra pada tahun 2012-2014, sebagai auditor di KAP Hertanto, Sidik, Hadisoeryo & Rekan pada tahun 2009-2012.

Herry Subiyono • Warga Negara Indonesia • Usia 55 tahun • Pengalaman Kerja : Sebelumnya menjabat sebagai manajer SDM di PT PP (Persero) Tbk. pada tahun 2008-2014 dan

sebagai asisten operasi II cabang III pada tahun 2001-2008. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit PT PP Properti Tbk dan telah sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana disebut dalam POJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang mengatur hal-hal sebagai berikut: • Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada

publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;

• Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan atau Perusahaan Publik;

• Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

• Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;

• Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

• Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

• Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;

• Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik; dan

• Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut: • Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber

daya perusahaan yang diperlukan; • Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal,

manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit; • Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika

diperlukan); dan • Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Unit Audit Internal Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang bernama Satuan Pengawasan Internal sebagaimana termaktub dalam Surat. Keputusan Direksi PT PP Properti No. 15/SK/PP-PROP/DIR/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Pembentukan Satuan Pengawasan Internal. Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi PT PP Properti No. 13/SK/PP-PROP/DIR/2014 tanggal 17 Desember 2014, Direksi Perseroan mengangkat Iin Mulyadi sebagai Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) terhitung sejak tanggal keputusan ini ditandatangani. Perseroan telah memiliki Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Chartered) yang disusun secara sinergi dengan POJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Unit Audit Internal sebagaimana telah dituangkan dalam Piagam Unit Audit Internal (Internal Audit Charter) PT PP Properti Tbk telah sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Unit Audit Internal sebagaimana disebut dalam POJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang mengatur hal-hal sebagai berikut: Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi: • Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan; • Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan

perusahaan; • Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber

daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya; • Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat

manajemen; • Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan dewan komisaris; • Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan; • Bekerja sama dengan Komite Audit; • Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan • Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. Wewenang Unit Audit Internal meliputi antara lain: • Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya; • Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari

Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; • Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan • Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Sebagaimana termaktub dalam No. 12/SK/PP-PROP/DIR/2014 tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Pengangkatan Corporate Secretary, Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Indaryanto untuk menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary), terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2014. Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 35/2014. Bidang tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain: • Sebagai penghubung antara Perseroan dengan lembaga regulator pasar modal yakni OJK serta BEI; • Sebagai pusat informasi bagi para pemegang saham dan seluruh stakeholders yang memerlukan informasi-informasi

penting yang berkaitan dengan kegiatan dan perkembangan Perseroan; • Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan agar tindakan korporat yang dilakukan Direksi maupun transaksi yang

dilakukan oleh korporat sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di pasar modal, anggaran dasar Perseroan dan peraturan serta perundangan yang berlaku di Republik Indonesia;

• Melaksanakan penyelenggaraan RUPS Perseroan, Rapat Direksi dan Rapat Komisaris dan melakukan penelaahan dari aspek legal atas dokumen transaksi Perseroan.

E. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi perusahaan, maka mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat dicapai pendayagunaan Sumber Daya Manusia secara optimal. Dalam rangka menunjang pengembangan sumber daya manusia dan mempertahankan manajemen proyek profesional yang berkualitas dan berpengalaman, Perseroan melakukan program pelatihan internal maupun eksternal yang rutin dilakukan secara berkala. Selama tahun 2016, Perseroan telah mengadakan berbagai program pengembangan kompetensi karyawan dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan seperti;


66





LEMHANNAS RI Public



9









Saat ini Perseroan memiliki 1 (satu) orang tenaga kerja asing.

Nama TKA Jabatan Paspor IMTA KITAS

No. Berlaku Hingga No. Berlaku

Hingga No. Berlaku Hingga

Gary Raymond

White

Quality Control Advisor

E4050610 (Australia)

29-07-2021

KEP.48100/MEN/B/IMTA/20161)

21-07-2017

J1U1KCJ35796

01-12-2021


67





LEMHANNAS RI Public



9









Saat ini Perseroan memiliki 1 (satu) orang tenaga kerja asing.

Nama TKA Jabatan Paspor IMTA KITAS

No. Berlaku Hingga No. Berlaku

Hingga No. Berlaku Hingga

Gary Raymond

White

Quality Control Advisor

E4050610 (Australia)

29-07-2021

KEP.48100/MEN/B/IMTA/20161)

21-07-2017

J1U1KCJ35796

01-12-2021

Keterangan: 1) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP 48100/MEN/B/IMTA/2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), yang memberikan izin kepada Perseroan untuk mempekerjakan Gary Raymond White yang menjabat sebagai Quality Control Advisordi lokasi Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota). Perseroan tidak memiliki pembatasan atas tenaga kerja asing untuk menempati posisi tertentu. Perseroan mengacu kepada Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usaha Perseroan. Perseroan telah memenuhi kewajiban upah minimum Provinsi/upah minimum Regional bagi karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki sejumlah 442 karyawan, terdiri dari 145 karyawan tetap dan 297 karyawan tidak tetap. Berikut adalah tabel komposisi karyawan Perseroan: Perseroan Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen 31 Desember 2016 2015 2014

Perseroan Direktur 5 4 3 Manajer 68 47 47 Staf 356 315 114 Karya Laksana 18 12 27 Total 447 378 191

Entitas Anak Direktur 7 4 2 Manajer 12 8 4 Staf 196 166 30 Karya Laksana 6 - - Total 220 178 36

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan Pada tanggal 31 Desember 2016 2015 2014

Perseroan S2 19 13 12 S1 263 196 95 D3 55 56 16 SMA atau Sederajat 105 109 65 Total 442 374 188

Entitas Anak S2 5 2 2 S1 49 24 13 D3 12 7 2 SMA atau Sederajat 154 145 19 Total 220 178 36

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia Pada tanggal 31 Desember 2016 2015 2014

Perseroan >50 37 19 26 40 – 49 88 62 43 30 – 39 127 111 64 20 – 29 190 182 55 Total 442 374 188

Entitas Anak >50 15 9 3 40 – 49 52 43 8 30 – 39 83 74 15 20 – 29 70 52 10 Total 220 178 36


68

Komposisi Karyawan Menurut Status

Status Pada tanggal 31 Desember 2016 2015 2014

Perseroan Tetap 145 278 116 Tidak tetap 297 96 72 Total 442 374 188

Entitas Anak 2016 2015 2014 Tetap 23 8 2 Tidak tetap 197 170 34 Total 220 178 36

Fasilitas Dan Kesejahteraan Karyawan Perseroan berdedikasi untuk mencapai dan mempertahankan standar tertinggi kesehatan dan kesejahteraan bagi karyawan. Sebagai salah satu upaya dalam memberikan kesejahteraan dan melindungi keselamatan karyawan serta memberikan jaminan kepastian bagi karyawan, Perseroan menyediakan sejumlah fasilitas dan program kesejahteraan serta memberikan kepastian bagi karyawan, berupa jaminan kesehatan dengan mengikutkan seluruh karyawan pada program BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan, dan asuransi swasta lainnya. Disamping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan santunan kematian, Tunjangan Hari Raya (THR), insentif atau bonus tahunan dan hak cuti yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fasilitas kantin, sarana ibadah, fasilitas olah raga dan fasilitas day care juga disediakan untuk karyawan. F. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama Berbentuk Badan Hukum 1) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (“PTPP”) PTPP adalah pemilik/pemegang 9.122.927.940 saham dalam Perseroan atau mewakili 99,9% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Riwayat Singkat PTPP yang semula berbentuk Perusahaan Negara, didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan, yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 84/1961, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2218. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Pembangunan Perumahan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 50 tahun 1971, bentuk Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas PT Pembangunan Perumahan No. 78 tanggal 15 Maret 1973 juncto akta Perubahan No. 247 tanggal 21 Maret 1974, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. Y.A.5/105/2 tanggal 30 Maret 1974 serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 3 April 1974, di bawah No.1186 dan 1187 dan diumumkan dalam Tambahan No. 249, BNRI No. 48 tanggal 14 Juni 1974. Anggaran Dasar PTPP telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah mengalami perubahan seluruh anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan perubahan nama perseroan dari semula “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan” menjadi “PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk” yaitu sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk. disingkat PT PP (Persero) No. 02 tanggal 5 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-00127.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0000185.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 82, BNRI No. 29752 tanggal 12 Oktober 2010 (“Akta No. 02/2010”). Perubahan Anggaran Dasar terakhir PT PP Persero Tbk. sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk. disingkat PT PP (Persero) Tbk. No. 67 tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. AHU-0025609.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“SABH”) di bawah No. AHU-AH.01.03-0113524 tanggal 28 Desember 2016 dan telah didaftarkan dalam


69

Komposisi Karyawan Menurut Status

Status Pada tanggal 31 Desember 2016 2015 2014

Perseroan Tetap 145 278 116 Tidak tetap 297 96 72 Total 442 374 188

Entitas Anak 2016 2015 2014 Tetap 23 8 2 Tidak tetap 197 170 34 Total 220 178 36

Fasilitas Dan Kesejahteraan Karyawan Perseroan berdedikasi untuk mencapai dan mempertahankan standar tertinggi kesehatan dan kesejahteraan bagi karyawan. Sebagai salah satu upaya dalam memberikan kesejahteraan dan melindungi keselamatan karyawan serta memberikan jaminan kepastian bagi karyawan, Perseroan menyediakan sejumlah fasilitas dan program kesejahteraan serta memberikan kepastian bagi karyawan, berupa jaminan kesehatan dengan mengikutkan seluruh karyawan pada program BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan, dan asuransi swasta lainnya. Disamping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan santunan kematian, Tunjangan Hari Raya (THR), insentif atau bonus tahunan dan hak cuti yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fasilitas kantin, sarana ibadah, fasilitas olah raga dan fasilitas day care juga disediakan untuk karyawan. F. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama Berbentuk Badan Hukum 1) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (“PTPP”) PTPP adalah pemilik/pemegang 9.122.927.940 saham dalam Perseroan atau mewakili 99,9% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Riwayat Singkat PTPP yang semula berbentuk Perusahaan Negara, didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan, yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 84/1961, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2218. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Pembangunan Perumahan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 50 tahun 1971, bentuk Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas PT Pembangunan Perumahan No. 78 tanggal 15 Maret 1973 juncto akta Perubahan No. 247 tanggal 21 Maret 1974, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. Y.A.5/105/2 tanggal 30 Maret 1974 serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 3 April 1974, di bawah No.1186 dan 1187 dan diumumkan dalam Tambahan No. 249, BNRI No. 48 tanggal 14 Juni 1974. Anggaran Dasar PTPP telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah mengalami perubahan seluruh anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan perubahan nama perseroan dari semula “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan” menjadi “PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk” yaitu sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk. disingkat PT PP (Persero) No. 02 tanggal 5 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-00127.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0000185.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 82, BNRI No. 29752 tanggal 12 Oktober 2010 (“Akta No. 02/2010”). Perubahan Anggaran Dasar terakhir PT PP Persero Tbk. sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk. disingkat PT PP (Persero) Tbk. No. 67 tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. AHU-0025609.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“SABH”) di bawah No. AHU-AH.01.03-0113524 tanggal 28 Desember 2016 dan telah didaftarkan dalam

Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0157078.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 (“Akta No. 67/2016”) yakni mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar PTPP. PTPP berdomisili di Plaza PP, Wisma Subiyanto, Jalan Letjen TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760. Maksud dan Tujuan Berdasarkan akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk. atau disingkat PT PP (Persero) Tbk. No. 25 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.03-0936938 tanggal 4 Juni 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3512783.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 Juni 2015, maksud dan tujuan PTPP ialah turut serta melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa, penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, Engineering Procurement & Construction (EPC) perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi, kepariwisataan, perhotelan, jasa engineering dan perencanaan, pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Kegiatan Usaha Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, PTPP dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: 1. Pekerjaan pelaksanaan Konstruksi:

i. Pekerjaan Sipil (seluruh sektor pembangunan): a. Drainase dan Jaringan Pengairan; b. Bangunan Bawah Air; c. Bendung, Bendungan dan Terowongan; d. Bangunan Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah; e. Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat; f. Jalan, dan Jembatan Kereta Api, MRT (Mass Rapid Transportation); g. Dermaga/Pelabuhan, Penahan Gelombang dan Tanah (Break Water dan Talud); h. Reklamasi dan Pengerukan; i. Pencetakan Sawah dan Pembukaan Lahan; j. Penggalian/Penambangan, Pengupasan, pengelolaan hasil tambang; k. Pertamanan; l. Pengeboran; m. Bandar Udara; n. Perpipaan; o. Perawatan Fasilitas Produksi; p. Stasiun Transportasi Darat; q. Konstruksi Fasilitas Bangunan Telekomunikasi; r. Pekerjaan Pancang; s. Bangunan Sipil Lainnya.

ii. Pekerja Gedung (seluruh sektor pembangunan): a. Bangunan Bertingkat (hotel, perkantoran, apartemen); b. Bangunan Pabrik dan Industri; c. Pemukiman dan Perumahan; d. Bangunan Gedung Fasilitas (rumah sakit, sekolah, tempat ibadah); e. Bangunan Komersil (pasar swalayan, mall); f. Interior.

iii. Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal termasuk jaringannya: a. Transmisi kelistrikan, gardu induk; b. Pekerjaan mekanikal dan kelistrikan pada bangunan gedung dan industri; c. Power plant (pembangkitan); d. Tata udara/AC (Air Condition); e. Perpipaan; f. Pemasangan Alat Angkut; g. Pekerjaan fasilitas perminyakan dan gas serta fasilitas lepas pantai.

iv. Radio, Telekomunikasi Dan Instrumentasi: a. Sinyal dan telekomunikasi kereta api; b. Sentral Telekomunikasi; c. Pemasangan instrumentasi; d. Pemasangan fasilitas perminyakan;


70

e. Pemasangan jaringan telekomunikasi. v. Pelaksanaan pekerjaan EPC (Engineering Procurement Construction) dalam bidang:

a. Perminyakan; b. Agro industri; c. Kelistrikan; d. Telekomunikasi; e. Petrokimia.

vi. Perbaikan/Pemeliharaan/Renovasi pada pekerjaan-pekerjaan diatas. 2. Perencanaan dan Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, pekerjaan gedung,

pekerjaan mekanikal elektrikal, radio telekomunikasi dan instrumentasi dan perbaikan/pemeliharaan dan konsultasi. 3. Pengukuran, penggambaran perhitungan dan penetapan biaya pekerjaan Konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil,

gedung, mekanikal, elektrikal (quantity surveying). 4. Layanan jasa konsultasi manajemen, manajemen proyek konstruksi, rekayasa industri, engineering dan perencanaan. 5. Melakukan usaha penyewaan dan penyediaan jasa dalam bidang peralatan konstruksi. 6. Pengembang:

- Properti, meliputi namun tak terbatas pada bidang perhotelan, apartemen, perkantoran, kawasan indutri, kawasan pariwisata, pengelolaan air bersih dan limbah, sarana olah raga dan produk properti lainnya.

- Realti, meliputi namun tidak terbatas pada bidang penyediaan kawasan siap bangun, pengadaan perumahan, pengelolaan pengawasan perumahan.

- Melakukan usaha pengembangan kawasan termasuk sarana dan prasarananya, pembangunan dan penjualan di bidang realti serta melakukan pengusahaan dan pengelolaan dibidang properti.

- Pengelolaan kawasan. 7. Building management. 8. System development. 9. Jasa Perdagangan bahan/komponen bangunan dan peralatan konstruksi.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk: 1. Melakukan usaha pemasok, jasa keagenan, jasa handling impor dan ekspor dan jasa ekspedisi/angkutan darat serta

perdagangan umum. 2. Melakukan usaha dalam bidang agro industri yang meliputi pabrik kelapa sawit, gula, biodiesel, biothanol, biogas dan

biomass energi termasuk pengoperasian, produksi, pemeliharaan serta pendistribusian. 3. Melakukan usaha dalam bidang jasa dan teknologi informasi. 4. Investasi dan/atau pengelolaan usaha dibidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) dan industri:

i. Pertambangan batubara, oil dan gas dan batuan lainnya. ii. Infrastruktur jalan tol, kereta api, pelabuhan. iii. Energi dan energi terbarukan.

5. Industri Pabrikasi. i. Pabrikasi bahan dan komponen produk jadi:

a. Komponen bahan kelengkapan konstruksi. b. Suku cadang dan peralatan industri. c. Karet dan plastik. d. Beton dan keramik. e. Metal dan logam. f. Kayu. g. Kimia.

ii. Mekanikal dan kelistrikan untuk bangunan, industri dan gedung. iii. Elektronik dan komunikasi usaha-usaha lain yang menunjang usaha pokok Perseroan tersebut di atas.

6. Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi. 7. Melaksanakan usaha dalam jasa bidang informasi dan kepariwisataan. 8. Overseas (proyek seberang lautan).


71

e. Pemasangan jaringan telekomunikasi. v. Pelaksanaan pekerjaan EPC (Engineering Procurement Construction) dalam bidang:

a. Perminyakan; b. Agro industri; c. Kelistrikan; d. Telekomunikasi; e. Petrokimia.

vi. Perbaikan/Pemeliharaan/Renovasi pada pekerjaan-pekerjaan diatas. 2. Perencanaan dan Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, pekerjaan gedung,

pekerjaan mekanikal elektrikal, radio telekomunikasi dan instrumentasi dan perbaikan/pemeliharaan dan konsultasi. 3. Pengukuran, penggambaran perhitungan dan penetapan biaya pekerjaan Konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil,

gedung, mekanikal, elektrikal (quantity surveying). 4. Layanan jasa konsultasi manajemen, manajemen proyek konstruksi, rekayasa industri, engineering dan perencanaan. 5. Melakukan usaha penyewaan dan penyediaan jasa dalam bidang peralatan konstruksi. 6. Pengembang:

- Properti, meliputi namun tak terbatas pada bidang perhotelan, apartemen, perkantoran, kawasan indutri, kawasan pariwisata, pengelolaan air bersih dan limbah, sarana olah raga dan produk properti lainnya.

- Realti, meliputi namun tidak terbatas pada bidang penyediaan kawasan siap bangun, pengadaan perumahan, pengelolaan pengawasan perumahan.

- Melakukan usaha pengembangan kawasan termasuk sarana dan prasarananya, pembangunan dan penjualan di bidang realti serta melakukan pengusahaan dan pengelolaan dibidang properti.

- Pengelolaan kawasan. 7. Building management. 8. System development. 9. Jasa Perdagangan bahan/komponen bangunan dan peralatan konstruksi.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk: 1. Melakukan usaha pemasok, jasa keagenan, jasa handling impor dan ekspor dan jasa ekspedisi/angkutan darat serta

perdagangan umum. 2. Melakukan usaha dalam bidang agro industri yang meliputi pabrik kelapa sawit, gula, biodiesel, biothanol, biogas dan

biomass energi termasuk pengoperasian, produksi, pemeliharaan serta pendistribusian. 3. Melakukan usaha dalam bidang jasa dan teknologi informasi. 4. Investasi dan/atau pengelolaan usaha dibidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) dan industri:

i. Pertambangan batubara, oil dan gas dan batuan lainnya. ii. Infrastruktur jalan tol, kereta api, pelabuhan. iii. Energi dan energi terbarukan.

5. Industri Pabrikasi. i. Pabrikasi bahan dan komponen produk jadi:

a. Komponen bahan kelengkapan konstruksi. b. Suku cadang dan peralatan industri. c. Karet dan plastik. d. Beton dan keramik. e. Metal dan logam. f. Kayu. g. Kimia.

ii. Mekanikal dan kelistrikan untuk bangunan, industri dan gedung. iii. Elektronik dan komunikasi usaha-usaha lain yang menunjang usaha pokok Perseroan tersebut di atas.

6. Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi. 7. Melaksanakan usaha dalam jasa bidang informasi dan kepariwisataan. 8. Overseas (proyek seberang lautan).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 67/2016 juncto Daftar Pemegang Saham per 31 Januari 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT PP Persero Tbk. adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp 100,- per Saham Seri A Dwiwarna dan Seri B

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rupiah) Persentase (%)

Modal Dasar 1 Seri A Dwiwarna 24.499.999.999 Seri B

2.450.000.000.000 -

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Negara Republik Indonesia 2. Masyarakat

1 Seri A Dwiwarna 3.161.947.835 Seri B 3.037.949.518 Seri B

316.194.783.600

303.794.951.800

51

49 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor

1 Seri A Dwiwarna 6.199.897.353Seri B 619.992.735.400 100

Saham Dalam Portepel - 18.300.102.646Seri B 1.830.007.264.600 -

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk” disingkat “PT PP (Persero) Tbk” No. 37 tanggal 23 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.03-0080065 tanggal 14 September 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0107323.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 14 September 2016 juncto akta Pernyataan Keputusan Rapat “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk” disingkat “PT PP (Persero) Tbk” No. 59 tanggal 29 April 2016 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.03-0046145 tanggal 4 Mei 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0056115.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT PP (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Komisaris Utama/Independen : Andi Gani Nena Wea Komisaris : Sumardi Komisaris : Wismana Adi Suryabrata Komisaris : Muhammad Khoerur Roziqin Komisaris : Arie Setiadi Moerwanto Komisaris Independen : Aryanto Sutadi Direksi Direktur Utama : Tumiyana Direktur : Lukman Hidayat Direktur : M. Aprindi Direktur : Abdul Haris Tatang Direktur : Mohammad Toha Fauzi Direktur : Agus Purbianto Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Pada tanggal 31 Desember dan untuk tahun yang

berakhir pada tanggal tersebut 2016 2015

Aset 31.232.767 19.158.985 Liabilitas 20.436.609 14.011.689 Ekuitas 10.796.158 5.147.296 Pendapatan Usaha 16.458.884 14.217.373 Laba Kotor 2.455.530 2.006.961 Beban Usaha 487.330 409.942 Laba Usaha 1.968.199 1.597.165 Laba Bersih 1.151.432 845.418


72

2) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (“AJ”) adalah pemilik/pemegang 1.085.559.400 saham dalam Perseroan atau mewakili 7,73% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Pendirian dan Anggaran Dasar AJ AJ yang semula berbentuk Perusahaan Negara, didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1965 tanggal 24 Desember 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya, yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 113/1965. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Asuransi Jiwasraya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 48 tahun 1972, bentuk Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas PT Asuransi Jiwasraya No. 12 tanggal 23 Maret 1973 yang dibuat di hadapan Mohamad Ali, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. Y.A.5/181/3 tanggal 29 Juni 1973 serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 7 Juli 1973, di bawah No. 2466 dan diumumkan dalam Tambahan No. 584, BNRI No. 66 tanggal 16 Agustus 1973. Anggaran Dasar AJ telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) No. 155 tanggal 29 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-96890.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 (“Akta No. 155/2008”). Perubahan Anggaran Dasar terakhir AJ sebagaimana termaktub dalam akta akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) No. 74 tanggal 18 November 2009 yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10.01078 tanggal 15 Januari 2010 (“Akta No. 74/2009”) yakni mengubah ketentuan Pasal 11 anggaran dasar AJ. AJ berdomisili di Jl. Ir. H.Juanda No. 34, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat. Maksud dan Tujuan AJ Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta No. 155/2008, maksud dan tujuan AJ ialah melakukan usaha di bidang asuransi jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya AJ untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai AJ dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, AJ dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: a. menutup pertanggungan pelbagai program Asuransi Jiwa termasuk Anuitas, Asuransi Kesehatan Unit Link, Banc

Assurance dan Asuransi Kecelakaan diri baik dilakukan sendiri maupun bersama dengan perusahaan asuransi lain (koasuransi), untuk ditahan sendiri dan/atau mereasuransikan risiko-risiko asuransi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan AJ;

b. menyelenggarakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan; c. melakukan kegiatan investasi dan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa dengan

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, AJ dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki AJ dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.


73

2) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (“AJ”) adalah pemilik/pemegang 1.085.559.400 saham dalam Perseroan atau mewakili 7,73% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Pendirian dan Anggaran Dasar AJ AJ yang semula berbentuk Perusahaan Negara, didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1965 tanggal 24 Desember 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya, yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 113/1965. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Asuransi Jiwasraya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 48 tahun 1972, bentuk Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas PT Asuransi Jiwasraya No. 12 tanggal 23 Maret 1973 yang dibuat di hadapan Mohamad Ali, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. Y.A.5/181/3 tanggal 29 Juni 1973 serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 7 Juli 1973, di bawah No. 2466 dan diumumkan dalam Tambahan No. 584, BNRI No. 66 tanggal 16 Agustus 1973. Anggaran Dasar AJ telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) No. 155 tanggal 29 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-96890.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 (“Akta No. 155/2008”). Perubahan Anggaran Dasar terakhir AJ sebagaimana termaktub dalam akta akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) No. 74 tanggal 18 November 2009 yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.10.01078 tanggal 15 Januari 2010 (“Akta No. 74/2009”) yakni mengubah ketentuan Pasal 11 anggaran dasar AJ. AJ berdomisili di Jl. Ir. H.Juanda No. 34, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat. Maksud dan Tujuan AJ Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta No. 155/2008, maksud dan tujuan AJ ialah melakukan usaha di bidang asuransi jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya AJ untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai AJ dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, AJ dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: a. menutup pertanggungan pelbagai program Asuransi Jiwa termasuk Anuitas, Asuransi Kesehatan Unit Link, Banc

Assurance dan Asuransi Kecelakaan diri baik dilakukan sendiri maupun bersama dengan perusahaan asuransi lain (koasuransi), untuk ditahan sendiri dan/atau mereasuransikan risiko-risiko asuransi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan AJ;

b. menyelenggarakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan; c. melakukan kegiatan investasi dan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa dengan

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, AJ dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki AJ dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham AJ Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 155/2008, struktur permodalan dan susunan pemegang saham AJ adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)

Persentase (%)

Modal Dasar 750.000 750.000.000.000 - Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Negara Republik Indonesia

235.000

235.000.000.000

100

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 235.000 235.000.000.000 100 Saham Dalam Portepel 515.000 515.000.000.000 -

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi AJ Berdasarkan informasi yang disediakan dalam situs AJ dengan alamat www.jiwasraya.co.id yang kami akses pada tanggal 20 Februari 2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris AJ adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama/Independen : Djonny Wiguna Komisaris : Yuli Harsono Komisaris : Scenaider Clasein H. Siahaan Komisaris : Indriani Widiastuti Direksi Direktur Utama : Hendrisman Rahim Direktur : Hary Prasetyo Direktur : De Young Adrian Direktur : Muhamad Zamkhani G. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak 1) PT Gitanusa Sarana Niaga (“GSN”) Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham GSN sebesar 99,99%.

Riwayat Singkat GSN GSN merupakan suatu suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Surabaya. GSN didirikan dengan nama “PT Gitanusa Sarana Niaga” sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Gitanusa Sarana Niaga No. 73 tanggal 5 Mei 2003, yang dibuat di hadapan Margaretha Dyanawaty, S.H., Notaris di Surabaya dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-14573 HT.01.01.TH.2003 tanggal 25 Juni 2003 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Surabaya di bawah No. 4351/BH.13.01/Agustus/2003 tanggal 20 Agustus 2003 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 4256, BNRI No. 32 tanggal 21 April 2006 (“Akta Pendirian”). Anggaran dasar GSN telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dalam rangka untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gitanusa Sarana Niaga No. 31 tanggal 24 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Keputusannya No. AHU-37250.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 25 Juli 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0060951.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 25 Juli 2011 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 58206, BNRI No. 80 tanggal 5 Oktober 2012 (“Akta No. 31/2011”). GSN berdomisili di Ruko Villa Bukit Mas Blok RM. 24-25, Surabaya.


74

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha GSN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar GSN sebagaimana termaktub dalam Akta No. 31/2011, maksud dan tujuan GSN adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, pertanian, pengangkutan, percetakan, perbengkelan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas GSN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: • menjalankan usaha dibidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang, pemborong, merencanakan serta

melaksanakan pembangunan gedung, jalan, jembatan (kontraktor pada umumnya), perumahan serta pekerjaan teknik sipil lainnya, termasuk pemasangan instalasi air, listrik, gas, dan telekomunikasi;

• menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, baik atas perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi termasuk perdagangan ekspor, impor, local dan antar pulau, bertindak sebagai agen tunggal, leveransir, supplier, retail, grossier dan distributor dari berbagai macam barang dagangan, baik dari dalam maupun luar negeri;

• menjalankan usaha dalam bidang pertanian, termasuk agrobisnis (perdagangan hasil pertanian), agroindustri, industri pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;

• menjalankan usaha di bidang pengangkutan (transportasi) angkutan darat, ekspedisi dan pergudangan, transportasi pengangkutan barang dan penumpang;

• memperdayakan hasil dari penerbitan, desain dan cetak grafis; • menjalankan usaha dibidang perbengkelan, yang meliputi kegiatan pemasangan dan penjualan aksesoris kendaraan,

pengecetan kendaraan bermotor, perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin, menjalankan usaha show room.

• menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya yang meliputi jasa konsultasi bidang bisnis, manajeman dan administrasi, jasa kebersihan, jasa konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia, jasa konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, jasa pengolahan data, jasa konsultasi bidang manajeman dan administrasi engineering, jasa konsultasi bidang pemasaran dan survey pasar, jasa konsultasi bidang pengelolaan tenaga kerja, jasa konsultan bidang pendidikan, jasa konsultasi bidang media massa, jasa pelaksanaan perkawinan (wedding organizer), jasa dalam bidang kreatif, jasa penyelenggaraan pameran dan seminar, jasa konsultasi manajemen properti, jasa konsultasi bidang publikasi kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham GSN

Sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat PT Gitanusa Sarana Niaga No. 43 tanggal 28 November 2014, yang dibuat di hadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AHU-49154.40.22.2014 tanggal 24 Desember 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0135991.40.80.2014 tanggal 24 Desember 2014, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GSN adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham


Modal Dasar 2.000.000 200.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Perseroan 2. YKKPP

999.900

100

99.990.000.000

10.000.000

99,99 0,01

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.000.000 100.000.000.000 100,00 Saham dalam portepel 1.000.000 100.000.000.000

Pengurusan dan Pengawasan GSN Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Gitanusa Sarana Niaga No. 06 tanggal 15 April 2016 yang dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.03-0045542 tanggal 3 Mei 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0055228.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 3 Mei 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi GSN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Komisaris : Indaryanto Direksi Direktur Utama : Rudy Harsono Direktur : Achmad Mudjiono


75

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha GSN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar GSN sebagaimana termaktub dalam Akta No. 31/2011, maksud dan tujuan GSN adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, pertanian, pengangkutan, percetakan, perbengkelan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas GSN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: • menjalankan usaha dibidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang, pemborong, merencanakan serta

melaksanakan pembangunan gedung, jalan, jembatan (kontraktor pada umumnya), perumahan serta pekerjaan teknik sipil lainnya, termasuk pemasangan instalasi air, listrik, gas, dan telekomunikasi;

• menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, baik atas perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi termasuk perdagangan ekspor, impor, local dan antar pulau, bertindak sebagai agen tunggal, leveransir, supplier, retail, grossier dan distributor dari berbagai macam barang dagangan, baik dari dalam maupun luar negeri;

• menjalankan usaha dalam bidang pertanian, termasuk agrobisnis (perdagangan hasil pertanian), agroindustri, industri pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;

• menjalankan usaha di bidang pengangkutan (transportasi) angkutan darat, ekspedisi dan pergudangan, transportasi pengangkutan barang dan penumpang;

• memperdayakan hasil dari penerbitan, desain dan cetak grafis; • menjalankan usaha dibidang perbengkelan, yang meliputi kegiatan pemasangan dan penjualan aksesoris kendaraan,

pengecetan kendaraan bermotor, perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin, menjalankan usaha show room.

• menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya yang meliputi jasa konsultasi bidang bisnis, manajeman dan administrasi, jasa kebersihan, jasa konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia, jasa konsultasi bidang pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, jasa pengolahan data, jasa konsultasi bidang manajeman dan administrasi engineering, jasa konsultasi bidang pemasaran dan survey pasar, jasa konsultasi bidang pengelolaan tenaga kerja, jasa konsultan bidang pendidikan, jasa konsultasi bidang media massa, jasa pelaksanaan perkawinan (wedding organizer), jasa dalam bidang kreatif, jasa penyelenggaraan pameran dan seminar, jasa konsultasi manajemen properti, jasa konsultasi bidang publikasi kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham GSN

Sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat PT Gitanusa Sarana Niaga No. 43 tanggal 28 November 2014, yang dibuat di hadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AHU-49154.40.22.2014 tanggal 24 Desember 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0135991.40.80.2014 tanggal 24 Desember 2014, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GSN adalah sebagai berikut:



Modal Dasar 2.000.000 200.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Perseroan 2. YKKPP

999.900

100

99.990.000.000

10.000.000

99,99 0,01

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.000.000 100.000.000.000 100,00 Saham dalam portepel 1.000.000 100.000.000.000

Pengurusan dan Pengawasan GSN Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Gitanusa Sarana Niaga No. 06 tanggal 15 April 2016 yang dibuat dihadapan Wiwiek Widhi Astuti, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.03-0045542 tanggal 3 Mei 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0055228.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 3 Mei 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi GSN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Komisaris : Indaryanto Direksi Direktur Utama : Rudy Harsono Direktur : Achmad Mudjiono

Ikhtisar Data Keuangan Penting GSN

Ikhtisar data keuangan penting GSN untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 berikut diambil dari Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Suprihadi & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.




Jumlah Aset 229.270 293.217 Jumlah Liabilitas 343.110 311.614 Jumlah Modal 100.000 100.000 Saldo Laba Ditahan (143.840) (118.398) Pendapatan 12.342 13.804 Jumlah beban (36.637) (29.304) Laba Bersih (25.442) (16.800)

2) PT Hasta Kreasimandiri (“HKM”) Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham HKM sebesar 99%.

Riwayat Singkat HKM HKM merupakan suatu suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan. HKM didirikan dengan nama PT Hasta Kreasimandiri berdasarkan akta Perseroan Terbatas PT Hasta Kreasimandiri No. 35, tanggal 2 November 1995 yang dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., pengganti Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta Pendirian HKM”), yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. C2-17.195.HT.01.01.Th.95 tanggal 27 Desember 1995, dan telah didaftarkan dalam Buku Daftar untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 147/1996 tanggal 24 Januari 1996 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 2374, BNRI No. 19, tanggal 5 Maret 1996. Anggaran dasar HKM telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Hasta Kreasi Mandiri No. 79 tanggal 28 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Neilly Iralita Iswari, S.H., M.Si., M.Kn. Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Keputusannya No. AHU-0948916.AH.01.02.Tahun 2015 dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0991526 keduanya tertanggal 28 Desember 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3598670.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 (“Akta No. 79/2015”), yang mengubah ketentuan Pasal 4 anggaran dasar HKM. HKM berdomisili di Simprug Gallery No. 10 T, Jl. Teuku Nyak Arief, Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha HKM Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar HKM sebagaimana termaktub dalam sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Hasta Kreasimandiri No. 21, tanggal 29 Mei 2008, yang dibuat di oleh R.A. Veronica Soelarsi D.R.L., S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. AHU-43807.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0062231.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 14041, BNRI No. 63, tanggal 5 Agustus 2008, maksud dan tujuan HKM ialah:

a. Pembangunan perumahan (real estate); b. Perdagangan; c. Perindustrian dan pertambangan; d. Peternakan, pertanian, perkebunan dan kehutanan; e. Jasa.


76

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, HKM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Membangun, menjual, memasarkan, menyewakan dan memelihara perumahan (real estate) dan gedung

perkantoran, di samping pemborongan pekerjaan segala macam bangunan lainnya antara lain apartemen, hotel, taman-taman termasuk taman rekreasi, jalan, jembatan, dam, saluran irigasi, pemasangan instalasi listrik, telepon dan air minum dan lain-lain pekerjaan di bidang teknik bangunan;

b. Menjalankan perdagangan umum, baik lokal maupun interinsulair, ekspor dan impor baik atas tanggungan sendiri maupun atas kerja sama dengan pihak lain (bertindak sebagai komisioner, leveransir, agen/perwakilan, pemasok/supplier, grosir dan distributor/penyalur);

c. Mendirikan, memproduksi, mengelola dan memasarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan industri dan pertambangan;

d. Memproduksi, mengelola dan memasarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan peternakan, pertanian, perkebunan dan kehutanan;

e. Menjalankan segala macam jasa kecuali jasa di bidang hukum, pajak dan pariwisata. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham HKM Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 79/2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham HKM adalah sebagai berikut:

Keterangan Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham


Modal Dasar 250.000 250.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Perseroan 2. YKKPP

184.140

1.860

184.140.000.000

1.860.000.000

99,00 1,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 186.000 186.000.000.000 100,00 Saham dalam portepel 64.000 64.000.000.000

Pengurusan dan Pengawasan HKM Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Hasta Kreasimandiri No. 25 tanggal 8 November 2016 yang dibuat di hadapan Neilly Iralita Iswari S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0098326 tanggal 14 November 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0134748.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 14 November 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi HKM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Komisaris : Ir. Sinurlinda Gustina M. Direksi

Direktur Utama : Achmad Mudjiono Direktur : Teguh Santoso

Ikhtisar Data Keuangan Penting HKM

Ikhtisar data keuangan penting HKM untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 berikut diambil dari Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.




Jumlah Aset 820.969 783.221 Jumlah Liabilitas 656.834 612.234 Jumlah Modal 186.000 186.000 Saldo Laba Ditahan (21.866) (15.013) Pendapatan 46.461 49.821 Jumlah beban (52.410) (45.060) Laba Bersih (6.853) 524


77

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, HKM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Membangun, menjual, memasarkan, menyewakan dan memelihara perumahan (real estate) dan gedung

perkantoran, di samping pemborongan pekerjaan segala macam bangunan lainnya antara lain apartemen, hotel, taman-taman termasuk taman rekreasi, jalan, jembatan, dam, saluran irigasi, pemasangan instalasi listrik, telepon dan air minum dan lain-lain pekerjaan di bidang teknik bangunan;

b. Menjalankan perdagangan umum, baik lokal maupun interinsulair, ekspor dan impor baik atas tanggungan sendiri maupun atas kerja sama dengan pihak lain (bertindak sebagai komisioner, leveransir, agen/perwakilan, pemasok/supplier, grosir dan distributor/penyalur);

c. Mendirikan, memproduksi, mengelola dan memasarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan industri dan pertambangan;

d. Memproduksi, mengelola dan memasarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan peternakan, pertanian, perkebunan dan kehutanan;

e. Menjalankan segala macam jasa kecuali jasa di bidang hukum, pajak dan pariwisata. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham HKM Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 79/2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham HKM adalah sebagai berikut:



Modal Dasar 250.000 250.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Perseroan 2. YKKPP

184.140

1.860

184.140.000.000

1.860.000.000

99,00 1,00

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 186.000 186.000.000.000 100,00 Saham dalam portepel 64.000 64.000.000.000

Pengurusan dan Pengawasan HKM Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Hasta Kreasimandiri No. 25 tanggal 8 November 2016 yang dibuat di hadapan Neilly Iralita Iswari S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0098326 tanggal 14 November 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0134748.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 14 November 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi HKM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Komisaris : Ir. Sinurlinda Gustina M. Direksi

Direktur Utama : Achmad Mudjiono Direktur : Teguh Santoso

Ikhtisar Data Keuangan Penting HKM

Ikhtisar data keuangan penting HKM untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 berikut diambil dari Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Weddie Andriyanto & Muhaemin dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.




Jumlah Aset 820.969 783.221 Jumlah Liabilitas 656.834 612.234 Jumlah Modal 186.000 186.000 Saldo Laba Ditahan (21.866) (15.013) Pendapatan 46.461 49.821 Jumlah beban (52.410) (45.060) Laba Bersih (6.853) 524

3) PT Wisma Seratus Sejahtera (“WSS”) Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham WSS sebesar 55%.

Riwayat Singkat WSS WSS merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Timur. WSS didirikan dengan nama “PT Wisma Seratus Sejahtera” sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Wisma Seratus Sejahtera No. 71, tanggal 5 Juli 2012 yang dibuat di hadapan DR. Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito Tjhe, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. AHU-58652.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 20 November 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0099369.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 20 November 2012 (“Akta Pendirian WSS”). Anggaran dasar WSS telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wisma Seratus Sejahtera No. 33 tanggal 30 Agustus 2016, yang dibuat oleh Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Keputusannya No. AHU-0015843.AH.01.02.Tahun 2016 dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0076851 keduanya tertanggal 1 September 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0102516.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 1 September 2016 (“Akta No. 33/2016”), yang mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) Pasal 10 s/d Pasal 12, Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 19 anggaran dasar WSS. WSS berdomisili di Gedung Plaza PP-Wisma Subiyanto, Lantai 2, Jl. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha WSS

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar WSS sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian WSS, maksud dan tujuan WSS ialah berusaha dalam bidang: a. Kontraktor; b. Pembangunan; c. Perdagangan umum; d. Bergerak dalam bidang usaha jasa pengurusan Transportasi (freight forwarding and courier); e. Perindustrian; f. Pertambangan; g. Pengangkutan; h. Keagenan; i. Jasa pada umumnya kecuali dalam bidang hukum dan pajak. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, WSS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Mengusahakan dan menjalankan berbagai usaha pemborongan/pembangunan termasuk pemborongan bangunan-

bangunan (general contractor) dengan menerima, merencanakan serta melaksanakan pekerjaan pemborongan gedung-gedung, rumah-rumah, jalan-jalan, jembatan-jembatan, saluran air minum, irigasi, penyiapan lahan transmigrasi, lahan perkebunan, pekerjaan pemeliharaan, tanaman/perkebunan, real estate dan lain-lain pekerjaan pemborongan yang menyerupai;

b. Menjalankan usaha bidang pembangunan pada umumnya, pembangunan wilayah pemukiman yang meliputi wilayah pedesaan, perkotaan, dan perindustrian serta wilayah transmigrasi dan kegiatan usaha lainnya yang terkait;

c. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum segala macam dan jenis barang yang dapat dilakukan yang meliputi perdagangan lokal antar pulau, ekspor, impor, menjadi pengecer, agen, supplier, leveransir, grosir, distributor, perwakilan dari perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri, baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara amanat atau komisi termasuk menjalankan usaha dalam bidang trading company, perdagangan yang berhubungan dengan usaha terkait antara lain penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoa, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan serta usaha terkait lainnya;

d. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pengurusan transportasi (Freight Forwarding and Courier), pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen, angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai diterimanya barang oleh yang berhak menerima;


78

e. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian antara lain industri karoseri untuk mobil angkutan barang maupun penumpang, pembangunan dan pengelolaan industri hasil-hasil pertanian yang meliputi industri-industriu untuk pengolahan hasil perkebunan, industri makanan dan minuman, suku cadang (spare parts), perakitan farmasi dan kosmetik;

f. Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan termasuk tambang non migas dan peledakan area pertambangan;

g. Mendirikan dan menjalankan berbagai usaha pengangkutan darat, sungai serta melakukan industri kemasan dan pengepakan, pergudangan termasuk kontainer serta mengerjakan segala sesuatu baik yang langsung mauoun yang tidak langsung berhubungan dengan itu;

h. Mendirikan dan menjalankan usaha-usaha perwakilan atau keagenan perusahaan-perusahaan/perseroan-perseroan lainnya baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan orang atau badan lain secara amanat ataupun komisi;

i. Mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, baik keperantaraan dalam rangka pemasaran asuransi, konsultasi konstruksi atau sipil, konsultasi manajemen dan administrasi persewaan dan sewa beli kendaraan bermotor, jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran, taman hiburan/rekreasi dan kawasan berikat, bisnis niaga, pengelolaan hotel, konsultasi bidang perhotelan, periklananm promosi dan reklame, hiburan, promosi, agency, manajemen dan produksi, penunjang kegiatan angkutan dan perjalanan, persewaan mesin dan peralatannya, komputer, hardware dan peripheral, pendidikan, kebersihan, konsultasi bidang arsitek, design dan interior, konsultasi kinerja perusahaan, konsultasi bidang manajemen operasi, pemeliharaan kawasan properti real estate dan bidang terkait kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham WSS

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 33/2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham WSS adalah sebagai berikut:



Modal Dasar 90.000 90.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Perseroan 2. Andre Mirza Hartawan 3. Reza Rhenaldi Syaiful 4. Dewi Monita

49.500 32.638 3.931 3.931

49.500.000.000 32.638.000.000

3.931.000.000 3.931.000.000

55

36,26 4,37 4,37

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 90.000 90.000.000.000 100,00 Saham dalam portepel - -

Pengurusan dan Pengawasan WSS Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 33/2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi WSS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Andre Mirza Hartawan Komisaris : Indaryanto Direksi

Direktur Utama : Silvester Purnomo Direktur : Nurjaman Direktur : Reza Rhenaldi Syaiful

Ikhtisar Data Keuangan Penting WSS

Ikhtisar data keuangan penting WSS untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 berikut diambil dari Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Warnoyo dan Mennix dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.


79

e. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian antara lain industri karoseri untuk mobil angkutan barang maupun penumpang, pembangunan dan pengelolaan industri hasil-hasil pertanian yang meliputi industri-industriu untuk pengolahan hasil perkebunan, industri makanan dan minuman, suku cadang (spare parts), perakitan farmasi dan kosmetik;

f. Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan termasuk tambang non migas dan peledakan area pertambangan;

g. Mendirikan dan menjalankan berbagai usaha pengangkutan darat, sungai serta melakukan industri kemasan dan pengepakan, pergudangan termasuk kontainer serta mengerjakan segala sesuatu baik yang langsung mauoun yang tidak langsung berhubungan dengan itu;

h. Mendirikan dan menjalankan usaha-usaha perwakilan atau keagenan perusahaan-perusahaan/perseroan-perseroan lainnya baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan orang atau badan lain secara amanat ataupun komisi;

i. Mengusahakan dan menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, baik keperantaraan dalam rangka pemasaran asuransi, konsultasi konstruksi atau sipil, konsultasi manajemen dan administrasi persewaan dan sewa beli kendaraan bermotor, jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran, taman hiburan/rekreasi dan kawasan berikat, bisnis niaga, pengelolaan hotel, konsultasi bidang perhotelan, periklananm promosi dan reklame, hiburan, promosi, agency, manajemen dan produksi, penunjang kegiatan angkutan dan perjalanan, persewaan mesin dan peralatannya, komputer, hardware dan peripheral, pendidikan, kebersihan, konsultasi bidang arsitek, design dan interior, konsultasi kinerja perusahaan, konsultasi bidang manajemen operasi, pemeliharaan kawasan properti real estate dan bidang terkait kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham WSS

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 33/2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham WSS adalah sebagai berikut:



Modal Dasar 90.000 90.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Perseroan 2. Andre Mirza Hartawan 3. Reza Rhenaldi Syaiful 4. Dewi Monita

49.500 32.638 3.931 3.931

49.500.000.000 32.638.000.000

3.931.000.000 3.931.000.000

55

36,26 4,37 4,37

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 90.000 90.000.000.000 100,00 Saham dalam portepel - -

Pengurusan dan Pengawasan WSS Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 33/2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi WSS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Andre Mirza Hartawan Komisaris : Indaryanto Direksi

Direktur Utama : Silvester Purnomo Direktur : Nurjaman Direktur : Reza Rhenaldi Syaiful

Ikhtisar Data Keuangan Penting WSS

Ikhtisar data keuangan penting WSS untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 berikut diambil dari Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Warnoyo dan Mennix dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.




Jumlah Aset 129.495 62.692 Jumlah Liabilitas 39.468 53.079 Jumlah Modal 90.000 10.000 Saldo Laba Ditahan 26 (387) Pendapatan 26 7 Jumlah beban - (86) Laba Bersih 26 (79)

4) PT PP Properti Jababeka Residen (“PJR”) Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham PJR sebesar 52,6%.

Riwayat Singkat PJR PJR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Bekasi. PJR didirikan dengan nama “PT Pembangunan Perumahan Properti Jababeka Residen” sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pembangunan Perumahan Properti Jababeka Residen disingkat “PT PP Properti Jababeka Residen” No. 42, tanggal 16 November 2016 yang dibuat di hadapan Telly Feberianawati, S.H., Notaris di Bekasi yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. AHU-0052327.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 23 November 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0139963.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 23 November 2016 (“Akta Pendirian PJR”). Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar PJR belum pernah mengalami perubahan. PJR berdomisili di Hollywood Plaza No.10-12 Jl. H. Umar Ismail, Kota Jababeka, Cikarang, Bekasi, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha PJR

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar PJR sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PJR, maksud dan tujuan PJR ialah berusaha dalam bidang perdagangan, jasa, pembangunan, realty, building manajemen. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PJR dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estat yaitu

penjualan dan pembelian tanah dan/atau kawasan kosong dan/atau siap bangun, penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan, pasar swalayan, mall dan hotel;

b. Menjalankan usaha di bidang jasa: - Jasa pengelolaan hotel, gedung perkantoran, apartemen, kondominium, perumahan, mall; - Jasa operasioanal dan pemeliharaan hotel baik berupa piranti lunak maupun piranti keras; - Jasa konsultasi bidang perencana dan pengawasan pembangunan serta kegiatan usaha properti realty terkait; - Jasa konsultasi berupa saran nasihat pendapat tentang penyusunan studi kelayakan perencanaan pembangunan

pengawasan pembangunan evaluasi operasional properti dan realty, suatu hotel, gedung perkantoran, apartemen, kondominium, perumahan, mall;

- Jasa penyewaan dan pengelolaan properti meliputi manajemen pengelolaan dan penyewaan pemeliharaan perawatan serta penyediaan fasilitas penunjang lainnya namun tidak terbatas untuk kawasan perumahan, perkantoran, apartemen, kondominium plat, mall dan rumah susun serta kegiatan usaha terkait;

- Jasa konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan properti real estate beserta sarana dan prasarana fisik infrastruktur wilayah;

- Jasa di bidang pelaksanaan kerja untuk pengerjaan perakitan, pengelasan, pembangunan alat-alat konstruksi, baik untuk bangunan tetao maupun bangunan bergerak dan kendaraan;

c. Menjalankan usaha di bidang pembangunan: - Pembangunan properti yang meliputi namun tidak terbatas pada bidang perumahan, perhotelan, apartemen,

perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, pengelolaan sarana olah raga dan produk properti lainnya; - Pembangunan real estate, industrial estate, termasuk sebagai pengembang (developer), pemborong (kontraktor),

perencana, pelaksana dan penyelenggara pembuatan gedung-gedung dan rumah-rumah, apartemen (rumah susun), toko-toko, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), mall, pusat perniagaan dan bangunan-bangunan lainnya berikut interiornya, sarana-sarana olah raga dan tempat-tempat hiburan beserta fasilitas-fasilitasnya, jalan-jalan,


80

jembatan-jembatan, bendungan-bendungan, pengairan/irigasi, landasan-landasan dan pemasangan instalasi-instalasi listrik, air minum, gas, telepon dan air conditioning serta rehabilitasi gedung-gedung, rumah-rumah dan bangunan-bangunan lain yang sudah ada;

d. Realty meliputi namun tidak terbatas pada bidang penyediaan kawasan siap bangun, pengadaan rumah, pengelolaan kawasan perumahan; dan

e. Buiding manajemen. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PJR

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PJR, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PJR adalah sebagai berikut:



Modal Dasar 2.760.540.000 276.054.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Perseroan 2. PT Grahabuana Cikarang

1.159.987.800 1.045.312.200

115.998.780.000 104.531.220.000

52,6 47,4

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.205.300.000 220.530.000.000 100,00 Saham dalam portepel - -

Pengurusan dan Pengawasan PJR Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PJR, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PJR adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Sutedja Sidarta Darmono Komisaris : Giyoko Surahmat Direksi

Direktur Utama : Harris Amin Singgih Direktur : Awanu Alfan Direktur : Sukistino Direktur : Lim Seng Bin

Ikhtisar Data Keuangan Penting PJR

Ikhtisar data keuangan penting PJR untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 berikut diambil dari Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.



berakhir pada tanggal tersebut 2016

Jumlah Aset 415.312 Jumlah Liabilitas 194.675 Jumlah Modal 220.530 Saldo Laba Ditahan 107 Pendapatan 107 Jumlah beban - Laba Bersih 107

H. Hubungan Kepemilikan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Berikut adalah hubungan kepemilikan, pengurusan dan pengawasan Perseroan, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi:

No. Nama PTPP Perseroan GSN HKM WSS PJR JPRO APRO SPRO PPP 1. Tumiyana DU - - - - - - - - - 2. Lukman Hidayat D KU - - - - - - - - 3. M. Aprindy D - - - - - - - - -


81

jembatan-jembatan, bendungan-bendungan, pengairan/irigasi, landasan-landasan dan pemasangan instalasi-instalasi listrik, air minum, gas, telepon dan air conditioning serta rehabilitasi gedung-gedung, rumah-rumah dan bangunan-bangunan lain yang sudah ada;

d. Realty meliputi namun tidak terbatas pada bidang penyediaan kawasan siap bangun, pengadaan rumah, pengelolaan kawasan perumahan; dan

e. Buiding manajemen. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PJR

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PJR, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PJR adalah sebagai berikut:



Modal Dasar 2.760.540.000 276.054.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Perseroan 2. PT Grahabuana Cikarang

1.159.987.800 1.045.312.200

115.998.780.000 104.531.220.000

52,6 47,4

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.205.300.000 220.530.000.000 100,00 Saham dalam portepel - -

Pengurusan dan Pengawasan PJR Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PJR, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PJR adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Sutedja Sidarta Darmono Komisaris : Giyoko Surahmat Direksi

Direktur Utama : Harris Amin Singgih Direktur : Awanu Alfan Direktur : Sukistino Direktur : Lim Seng Bin

Ikhtisar Data Keuangan Penting PJR

Ikhtisar data keuangan penting PJR untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 berikut diambil dari Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.



berakhir pada tanggal tersebut 2016

Jumlah Aset 415.312 Jumlah Liabilitas 194.675 Jumlah Modal 220.530 Saldo Laba Ditahan 107 Pendapatan 107 Jumlah beban - Laba Bersih 107

H. Hubungan Kepemilikan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Berikut adalah hubungan kepemilikan, pengurusan dan pengawasan Perseroan, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi:

No. Nama PTPP Perseroan GSN HKM WSS PJR JPRO APRO SPRO PPP 1. Tumiyana DU - - - - - - - - - 2. Lukman Hidayat D KU - - - - - - - - 3. M. Aprindy D - - - - - - - - -

No. Nama PTPP Perseroan GSN HKM WSS PJR JPRO APRO SPRO PPP 4. Abdul Haris Tatang D - - - - - - - - - 5. Muhammad Toha Fauzi D - - - - - - - - - 6. Agus Purbianto D - - - - - - - - - 7. Oktavianus Dominggus AGN KU/KI - - - - - - - - - 8. Aryanto Sutadi KI - - - - - - - - - 9. Muhammad Khoerur Roziqin K - - - - - - - - - 10. Sumardi K - - - - - - - - - 11. Hediyanto W. Husaini K - - - - - - - - - 12. Wismana Adi Suryabrata K - - - - - - - - - 13. Betty Ariana - K - - - - - - - - 14. Kelik Wirawan Wahyu Widodo - KI - - - - - - - - 15. Mohammad Farela - KI - - - - - - - - 16. Taufik Hidayat - DU - - - - - - - - 17. Indaryanto - D K - K - - - - - 18. Galih Saksono - D - - - - - - KU - 19. Nanang Siswanto - DI - - - - - - - - 20. Sinurlinda Gustina M. - D - K - - - KU - - 21. Rudy Harsono - - DU - - - - - - - 22. Achmad Mudjiono - - D DU - - - - - - 23. Teguh Santoso - - - D - - - - - - 24. Silvester Purnomo - - - - DU - - - WDU - 25. Nurjaman - - - - D - - - - - 26. Reza Rhenaldi Syaiful - - - - D - - - - - 27. Andre Mirza Hartawan - - - - KU - - - - - 28. Harris Amin Singgih - - - - - DU D - - - 29. Awanu Alfan - - - - - D DU - - - 30. Sukistino - - - - - D - - - - 31. Lim Seng Bin - - - - - D - - - - 32. Sutedja Sidarta Darmono - - - - - KU K - - - 33. Giyoko Surahmat - - - - - K KU - - - 34. Tubagus Ali Akbar - - - - - - - - K - 35. Richard Susilo - - - - - - - - DU - 36. Muhammad Imran - - - - - - - - D - 37. Ardi Anwar - - - - - - - - D - 38. Onny Hendro A. - - - - - - - - - KU 39. Arief Rakhman - - - - - - - - - K 40. Syaiful Tri Putranto - - - - - - - - - DU 41. Achmad Yani - - - - - - - - - D 42. Antonius Hary Sutanto - - - - - - - - - D 43. Muhamad Kerry Adrianto Riza - - - - - - - K - - 44. Herdiyan Ari Wiguna - - - - - - - DU - - 45. Median Aziz - - - - - - - D - - 46. George Bartley Ngantung - - - - - - - D - -

Keterangan:

KU : Komisaris Utama DU : Direktur Utama KI : Komisaris Independen D : Direktur K : Komisaris DI : Direktur Independen


82

I. Keterangan Tentang Transaksi dengan Pihak Afiliasi

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu Perseroan

Perjanjian Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi 1. Akta Perjanjian

Perwaliamanatan Obligasi I PP Properti Tahun 2016 No. 36 tanggal 12 April 2016 junctis Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I PP Properti Tahun 2016 No. 33 tanggal 17 Mei 2016 dan Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I PP Properti Tahun 2016 No. 41 tanggal 14 Juni 2016 yang ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta

1. Perseroan 2. PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk. (“Wali Amanat”)

Penawaran Umum Obligasi dengan nama Obligasi I PP Properti Tahun 2016 sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari: 1. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 36 (tiga

enam) bulan sejak tanggal emisi dengan jumlah pokok sebesar Rp200.000.000.000,- dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,15% per tahun;

2. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal emisi dengan jumlah pokok sebesar Rp400.000.000.000,- dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% per tahun.

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut: 1. sekitar 70% (tujuh puluh persen) untuk

investasi dalam bentuk pengembangan usaha di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan dan Lombok melalui Perseroan maupun Entitas Anak, yang dapat dilakukan dengan pengembangan proyek baru, maupun akuisisi lahan dan/atau bangunan di atasnya dan/atau akuisisi perusahaan yang telah memiliki proyek properti dan/atau telah memiliki lahan

2. sekitar 15% (lima belas persen) untuk modal kerja Perseroan dan Entitas Anak;

3. sekitar 15% (lima belas persen) untuk pembayaran utang Perseroan (refinancing) dalam rangka pembelian lahan.

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya, dan akan berakhir dengan sendirinya apabila: 1. Pernyataan

Pendaftaran yang diajukan kepada OJK menjadi batal karena keadaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek; atau

2. Tidak tercapainya kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Edek setelah dilaksanakannya Penawaran Awal berkenaan dengan syarat-syarat obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

3. Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif tidak diperoleh selambat-lambatnya 6 bulan terhitung sejak tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa akuntan yaitu tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana yang dimuat dalam Prospektus; atau

4. batalnya penawaran umum Obligasi; atau

5. pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 Hari Kerja setelah tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada BEI; atau

6. terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.


83

I. Keterangan Tentang Transaksi dengan Pihak Afiliasi


Perjanjian Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi 1. Akta Perjanjian

Perwaliamanatan Obligasi I PP Properti Tahun 2016 No. 36 tanggal 12 April 2016 junctis Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I PP Properti Tahun 2016 No. 33 tanggal 17 Mei 2016 dan Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I PP Properti Tahun 2016 No. 41 tanggal 14 Juni 2016 yang ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta

1. Perseroan 2. PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk. (“Wali Amanat”)

Penawaran Umum Obligasi dengan nama Obligasi I PP Properti Tahun 2016 sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari: 1. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 36 (tiga

enam) bulan sejak tanggal emisi dengan jumlah pokok sebesar Rp200.000.000.000,- dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,15% per tahun;

2. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal emisi dengan jumlah pokok sebesar Rp400.000.000.000,- dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% per tahun.

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut: 1. sekitar 70% (tujuh puluh persen) untuk

investasi dalam bentuk pengembangan usaha di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan dan Lombok melalui Perseroan maupun Entitas Anak, yang dapat dilakukan dengan pengembangan proyek baru, maupun akuisisi lahan dan/atau bangunan di atasnya dan/atau akuisisi perusahaan yang telah memiliki proyek properti dan/atau telah memiliki lahan

2. sekitar 15% (lima belas persen) untuk modal kerja Perseroan dan Entitas Anak;

3. sekitar 15% (lima belas persen) untuk pembayaran utang Perseroan (refinancing) dalam rangka pembelian lahan.

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya, dan akan berakhir dengan sendirinya apabila: 1. Pernyataan

Pendaftaran yang diajukan kepada OJK menjadi batal karena keadaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek; atau

2. Tidak tercapainya kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Edek setelah dilaksanakannya Penawaran Awal berkenaan dengan syarat-syarat obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

3. Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif tidak diperoleh selambat-lambatnya 6 bulan terhitung sejak tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa akuntan yaitu tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana yang dimuat dalam Prospektus; atau

4. batalnya penawaran umum Obligasi; atau

5. pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 Hari Kerja setelah tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada BEI; atau

6. terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu Perjanjian Kredit

2. Akta Surat Perjanjian Kredit No. 146 tanggal 22 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Meri Efda, S.H., Notaris di Jakarta.

1. Perseroan (“Debitur”)

2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“Bank”)

Bank memberikan Fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Debitur dengan nilai fasilitas sebesar Rp40.000.000.000,- dengan tingkat Suku Bunga 12,5% per tahun. Jaminan yang diberikan oleh Debitur untuk fasilitas pinjaman ini adalah: 1. SHGB No. 1989/Dukuh Pakis terletak di Jl.

Dukuh Pakis II, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, Provinsi Jawa Timur a.n. PT PP (Persero) Tbk..;

2. Barang Tidak Bergerak berikut segala apa yang ditanam dan berdiri di atas tanah tersebut di atas, terutama bangunan rumah tinggal dan bangunan tempat usaha dengan pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Kedua, Ketiga dan Keempat dengan nilai sesuai perkembangan pembangunan (bila Bank menghendaki).

Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal melakukan tindakan-tindakan, sebagai berikut: 1. Melakukan akuisisi, menjual aset perusahaan; 2. Melakukan perubahan anggaran dasar atau

mengubah susunan pengurus atau pemegang saham*) dan komposisi permodalan;

3. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain;

4. Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang cash flow tidak terganggu serta NWC masih positif;

5. Memberikan piutang kepada pemegang saham;

6. Melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor perusahaan;

7. Mengadakan transaksi dengan pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang diluar kebiasaan atau dengan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan dengan lebih murah dari harga pasar;

8. Menerima pinjaman/kredit baru dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya kecuali transaksi dagang yang lazim dan fasilitas bank lain yang sudah ada saat ini;

9. Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset perusahaan melebihi Rp500.000.000,-; dan

10. Melaksanakan perubahan atas rencana proyek, baik menyangkut lokasi maupun kapasitas terpasang.

Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sehubungan dengan aksi korporasi di tahun 2017 sebagai berikut: 1. Pelaksanaan pemecahan Nilai Nominal

Saham (Stock Split); 2. Rencana Penambahan Modal Ditempatkan

Dan Disetor dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);

3. Perubahan anggaran dasar dan susunan pengurus Perseroan;

sebagaimana termaktub dalam surat Perseroan No. 153/EXT/PP-PROP/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Pemberitahuan Aksi Korporasi PT PP Properti Tbk. Tahun 2017.

22 Juli 2014 s/d

22 Juli 2017


84

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu *) Catatan: Perseroan telah mengajukan permohonan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sehubungan dengan persetujuan pencabutan kewajiban pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham, sebagaimana termaktub dalam surat Perseroan No. 216/EXT/PP-PROP/2017 tanggal 7 Maret 2017. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan sedang dalam proses memperoleh persetujuan tersebut dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

3. Akta Perjanjian Kredit No. 1571 tanggal 30 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Joko Suryanto, S.H., Notaris di Bekasi.

1. Perseroan (“Penerima Kredit”)

2. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (“Bank”)

Bank memberikan Fasilitas Kredit Konstruksi BTN kepada Debitur dengan nilai fasilitas sebesar Rp250.000.000.000,- dengan tingkat Suku Bunga 11,5% adjustable rate sesuai ketentuan Bank.

Jaminan yang diberikan oleh Debitur untuk fasilitas pinjaman ini adalah: 1. Agunan Pokok: Pembebanan Hak Tanggungan atas Sertifikat

Hak Guna Bangunan No. 8475 dan Akta Pelepasan Hak No. 8 tanggal 22 Februari 2013 atas tanah lokasi Proyek dan bangunan;

2. Agunan Tambahan: Cessie atas seluruh piutang Penerima Kredit

terkait penjualan Proyek yang dibiayai Bank sebagaimana termaktub dalam Akta Pemberian Jaminan Secara Cessie No. 1573 tanggal 30 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Joko Suryanto, S.H., Notaris di Bekasi.

Penerima Kredit harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank antara lain merubah anggaran dasar dan pengurus perusahaan. Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sehubungan dengan aksi korporasi di tahun 2017 sebagai berikut: 1. Pelaksanaan pemecahan Nilai Nominal





30 Desember 2014 s/d

30 Desember 2019

4. Akta Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 18 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Ratna Artsilia, S.H., Notaris di Surabaya.



Bank memberikan Fasilitas Kredit Non Revolving kepada Debitur dengan nilai fasilitas sebesar Rp325.000.000.000,-dengan tingkat Suku Bunga 9,5% per tahun.

Jaminan yang diberikan oleh Debitur untuk fasilitas pinjaman ini adalah: 1. SHGB atas sebagian seluas ±3.619m2 yang

merupakan hasil dari proses pemisahan dari SHGB No. 4522/Dukuh Pakis yang sedang proses balik nama;

2. Cessie atas piutang yang berkaitan dengan penjualan unit apartemen.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan Debitur tanpa memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank antara lain: 1. Menyelesaikan persyaratan administrasi dan

keuangan;

18 Oktober 2016 s/d

18 Oktober 2021


85

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu *) Catatan: Perseroan telah mengajukan permohonan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sehubungan dengan persetujuan pencabutan kewajiban pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham, sebagaimana termaktub dalam surat Perseroan No. 216/EXT/PP-PROP/2017 tanggal 7 Maret 2017. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan sedang dalam proses memperoleh persetujuan tersebut dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

3. Akta Perjanjian Kredit No. 1571 tanggal 30 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Joko Suryanto, S.H., Notaris di Bekasi.

1. Perseroan (“Penerima Kredit”)


Bank memberikan Fasilitas Kredit Konstruksi BTN kepada Debitur dengan nilai fasilitas sebesar Rp250.000.000.000,- dengan tingkat Suku Bunga 11,5% adjustable rate sesuai ketentuan Bank.

Jaminan yang diberikan oleh Debitur untuk fasilitas pinjaman ini adalah: 1. Agunan Pokok: Pembebanan Hak Tanggungan atas Sertifikat

Hak Guna Bangunan No. 8475 dan Akta Pelepasan Hak No. 8 tanggal 22 Februari 2013 atas tanah lokasi Proyek dan bangunan;

2. Agunan Tambahan: Cessie atas seluruh piutang Penerima Kredit

terkait penjualan Proyek yang dibiayai Bank sebagaimana termaktub dalam Akta Pemberian Jaminan Secara Cessie No. 1573 tanggal 30 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Joko Suryanto, S.H., Notaris di Bekasi.

Penerima Kredit harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank antara lain merubah anggaran dasar dan pengurus perusahaan. Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sehubungan dengan aksi korporasi di tahun 2017 sebagai berikut: 1. Pelaksanaan pemecahan Nilai Nominal






30 Desember 2019

4. Akta Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 18 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Ratna Artsilia, S.H., Notaris di Surabaya.



Bank memberikan Fasilitas Kredit Non Revolving kepada Debitur dengan nilai fasilitas sebesar Rp325.000.000.000,-dengan tingkat Suku Bunga 9,5% per tahun.

Jaminan yang diberikan oleh Debitur untuk fasilitas pinjaman ini adalah: 1. SHGB atas sebagian seluas ±3.619m2 yang

merupakan hasil dari proses pemisahan dari SHGB No. 4522/Dukuh Pakis yang sedang proses balik nama;

2. Cessie atas piutang yang berkaitan dengan penjualan unit apartemen.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan Debitur tanpa memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank antara lain: 1. Menyelesaikan persyaratan administrasi dan

keuangan;

18 Oktober 2016 s/d

18 Oktober 2021

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu 2. Menyerahkan persetujuan penerimaan kredit

sesuai dengan yang tertulis dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai anggaran dasar;

3. Menyerahkan fotokopi legalitas perusahaan yang masih berlaku;

4. Menyerahkan asli bukti penyerahan tanah SHGB No. 4522/Dukuh Pakis seluas 12.535 m2 atas nama Debitur.

Perjanjian Sewa Menyewa

5. Perjanjian Sewa Menyewa No. 01/PROP-PLPP/SPS/I/2015 tanggal 2 Januari 2015.

1. PT PP (Persero) Tbk. (”Pemilik”)

2. Perseroan (“Penyewa”)

Pemilik menyewakan kepada Penyewa ruangan seluas 350 m² yang terletak di lantai 2 Wisma Subiyanto, Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57, Jakarta Timur dengan ketentuan: 1. Harga Sewa Rp120.000,-/m²/bulan; dan 2. Harga Service Charge Rp80.000,-/m²/bulan. Jaminan yang diberikan Penyewa kepada Pemilik berdasarkan Perjanjian ini sebasar Rp210.000.000,- atau sebesar Harga Sewa selama 3 (tiga) bulan. Kewajiban-kewajiban Penyewa berdasarkan Perjanjian, antara lain: 1. Ruang Sewa hanya akan digunakan oleh

Penyewa untuk kegiatan perkantoran; 2. Tidak akan menggunakan atau membiarkan

Ruang Sewa digunakan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang terlarang atau tidak bermoral, tempat tinggal, pertokoan atau gudang (selain gudang kantor yang wajar), pabrik-pabrik atau konveksi apapun yang dapat mengakibatkan gangguan atau kerugian kepada Pemilik;

3. Tidak diizinkan untuk menyimpan bahan-bahan kimia atau yang bersifat membahayakan atau barang-barang yang mudah menyala atau menjalankan kegiatan yang membahayakan gedung atau penghuninya; dan

4. Tidak dapat menyewakan Ruang Sewa atau mengalihkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga.

1 Januari 2015 s/d

31 Desember 2017

Perjanjian Kerjasama 6. Perjanjian Kerjasama

tentang Pemberian Fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) No. B.95-KRK/PKS/10/2014 tanggal 31 Oktober 2014.

1. Perseroan (”Developer”)


Para Pihak setuju berkerjasama dalam rangka pemasaran dan penjualan unit apartemen melalui pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) kepada Konsumen dari Developer untuk Apartemen Pavilion Permata Apartemen I dan II dan Apartemen Grand Sungkono Lagoon yang berlokasi di Surabaya, Grand Kamala Lagoon yang berlokasi di Bekasi, Gunung Putri Square yang berlokasi di Kabupaten Bogor dan proyek-proyek lainnya yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Hak dan Kewajiban Developer, antara lain: 1. Developer berhak mengambil alih kedudukan

Bank selaku kreditur secara subrogasi setelah melunasi seluruh kewajiban Konsumen sebagai pelaksanaan payment guarantee;

2. Developer dalam membangun dan memasarkan Proyek kepada Konsumen, wajib memperhatikan hak-hak Konsumen sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku di Indonesia;

3. Developer wajib membuka rekening khusus dan rekening Developer;

4. Developer wajib menyelesaikan pengurusan sertifikat dan dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian;

Sampai dengan seluruh kewajiban Developer dipenuhi. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perjanjian masih berlaku dan belum pernah diakhiri.


86

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu 5. Developer wajib menyampaikan alasan-

alasan yang dapat diterima oleh Bank, apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati, pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Developer belum terbit dan/atau belum diselesaikan dan Developer bermaksud meminta perpanjangan jangka waktu;

6. Developer wajib menjadi media untuk memberikan infomasi fasilitas KPA dan biaya-biaya yang mungkin timbul kepada Konsumen;

7. Developer wajib memberi saran kepada Konsumen yang akan membeli unit apartemen secara KPA;

8. Developer wajib menjadi penghubung dan coordinator antara Bank dengan Konsuen serta membantu pelaksanaan kewajiban Konsumen antara lain namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran yang timbul sehubungan dengan KPA; dan

9. Developer wajib mengasuransikan Proyek selama masa pembangunan dengan kondisi Construction All risk.

7. Perjanjian Kerjasama

tentang Pemberian Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) No. B.97-KRK/PKS/10/2014 tanggal 31 Oktober 2014.



Para Pihak setuju berkerjasama dalam rangka pemasaran dan penjualan properti melalui pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada Konsumen dari Developer untuk rumah/ruko yang dikenal dengan perumahan Ruko Sungkono Business Park, Perumahan Permata Puri, Perumahan Payon Amartha dan Gunung Putri Square yang berlokasi di Surabaya, Semarang dan Bogor dan proyek-proyek yang telah dan akan dikembangkan oleh Developer di seluruh Indonesia. Hak dan Kewajiban Developer, antara lain: 1. Developer berhak mengambil alih kedudukan



3. Developer wajib membuka rekening Developer;


5. Developer wajib menyampaikan alasan-alasan yang dapat diterima oleh Bank, apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati, pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Developer belum terbit dan/atau belum diselesaikan dan Developer bermaksud meminta perpanjangan jangka waktu;

6. Apabila diminta oleh Bank, Developer wajib menyerahkan proses pengurusan dokumen-dokumen kepada Bank dan/atau Notaris PPAT disertai dengan dokumen-dokumen asli yang diperlukan dan surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank atau Notaris PPAT rekanan Bank, untuk melanjutkan dan menyelesaikan pengurusan dokumen, apabila dalam perpanjangan jangka waktu 6 (enam) bulan Developer masih belum dapat menyelesaikan pemecahan sertifikat induk serta menyerahkan salinan IMB yang telah dilegalisir;



87

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu 5. Developer wajib menyampaikan alasan-

alasan yang dapat diterima oleh Bank, apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati, pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Developer belum terbit dan/atau belum diselesaikan dan Developer bermaksud meminta perpanjangan jangka waktu;




9. Developer wajib mengasuransikan Proyek selama masa pembangunan dengan kondisi Construction All risk.


tentang Pemberian Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) No. B.97-KRK/PKS/10/2014 tanggal 31 Oktober 2014.



Para Pihak setuju berkerjasama dalam rangka pemasaran dan penjualan properti melalui pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada Konsumen dari Developer untuk rumah/ruko yang dikenal dengan perumahan Ruko Sungkono Business Park, Perumahan Permata Puri, Perumahan Payon Amartha dan Gunung Putri Square yang berlokasi di Surabaya, Semarang dan Bogor dan proyek-proyek yang telah dan akan dikembangkan oleh Developer di seluruh Indonesia. Hak dan Kewajiban Developer, antara lain: 1. Developer berhak mengambil alih kedudukan



3. Developer wajib membuka rekening Developer;


5. Developer wajib menyampaikan alasan-alasan yang dapat diterima oleh Bank, apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati, pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Developer belum terbit dan/atau belum diselesaikan dan Developer bermaksud meminta perpanjangan jangka waktu;

6. Apabila diminta oleh Bank, Developer wajib menyerahkan proses pengurusan dokumen-dokumen kepada Bank dan/atau Notaris PPAT disertai dengan dokumen-dokumen asli yang diperlukan dan surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank atau Notaris PPAT rekanan Bank, untuk melanjutkan dan menyelesaikan pengurusan dokumen, apabila dalam perpanjangan jangka waktu 6 (enam) bulan Developer masih belum dapat menyelesaikan pemecahan sertifikat induk serta menyerahkan salinan IMB yang telah dilegalisir;


No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu 7. Developer wajib menanggung seluruh biaya

yang timbul sehubungan dengan pengambilalihan pengurusan dokumen dan memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank untuk mendebet rekening Developer;




11. Apabila Konsumen melakukan wanprestasi, Developer wajib membantu Bank untuk menjual dan/atau memasarkan kembali Proyek tersebut.


Penyediaan Fasilitas Kredit Kepemilikan Satuan Apartemen No. 201/SLN/PKS/2016 tanggal 15 September 2016

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (”Pihak Pertama”)

2. Perseroan (“Pihak Kedua”)

Para Pihak setuju bekerjasama dalam rangka penyediaan Kredit Pemilikan Apartemen (“BNI Griya”) kepada masyarakat yang akan membeli satuan apartemen dalam lingkungan Apartemen Grand Kamala Lagoon yang dibangun dan dikelola oleh Pihak Kedua (“Proyek”). Hak dan Kewajiban Pihak Kedua, antara lain: 1. Memperoleh dana hasil pencairan BNI Griya

dengan jumlah sebagaimana diperjanjikan; 2. Menyelesaikan pembangunan apartemen

sampai dengan siap huni selambat-lambatnya 36 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit KPA antara Pihak Pertama dengan debitur;

3. Membayar denda keterlambatan kepada Pihak Pertama sebesar Rp50.000,- per hari kerja atas keterlambatan penyerahan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian;

4. Menyelesaikan pembangunan infrastruktur (fasilitas sosial/fasilitas umum) Proyek sesuai kesepakatan dengan debitur dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku; dan

5. Menginformasikan Pihak Pertama selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum pelaksanaan penandatanganan akta jual beli dan SKMHT/APHT yang dilakukan secara bersamaan.

Sampai dengan diakhirinya Perjanjian oleh masing-masing Pihak secara sendiri atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perjanjian masih berlaku dan belum pernah diakhiri.

9. Surat Perintah Kerja Paket Pekerjaan Struktur Proyek Grand Kemala Lagoon – Bekasi No. 274/SPK/GKL/XI/14 tanggal 27 November 2014.

1. Perseroan (”Pihak Pertama”)

2. PT PP (Persero) Tbk. (“Pihak Kedua”)

Para Pihak setuju berkerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan struktur Proyek Grand Kamala Lagoon yang berlokasi di Bekasi dengan nilai kontrak Rp205.863.863.900.000,- (nilai kontrak tersebut sudah termasuk biaya overhead, jasa pemborong, PPN 10%, dan PPh; biaya mobilisasi dan demobilisasi alat perizinan setempat; dan segala hal yang timbul akibat pekerjaan). Hak dan Kewajiban Pihak Pertama, antara lain untuk memimpin, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan Pihak Pertama akan diwakili oleh konsultan manajemen konstruksi ataupun pihak lain yang yang ditunjuk oleh Pihak Pertama Hak dan Kewajiban Pihak Kedua, antara lain: 1. Menanggung deductible construction all risk

dan TPL; dan 2. Menanggung biaya Astek atau Jamsostek

para pekerja.

Pelaksanaan Pekerjaan: 15 bulan sejak serah terima lahan. Masa Pemeliharaan: 365 hari.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perjanjian masih berlaku dan belum pernah diakhiri.


88

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu 10. Surat Perintah Kerja

Pekerjaan Struktur Proyek Apartemen Tower Venetian Grand Sungkono Lagoon – Surabaya tanggal 10 November 2014.



Para Pihak setuju berkerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan struktur Proyek Apartemen Tower Venetian Grand Sungkono Lagoon yang berlokasi di Jl. Abdul Wahab Siamin No. 9, Surabaya dengan nilai kontrak Rp84.000.000.000,-. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua, antara lain: 1. Menanggung deductible construction all risk


para pekerja.

Pelaksanaan Pekerjaan: 13 bulan berlaku efektif 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal terakhir dari hal-hal sebagai berikut: 1. Penerbitan

Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;

2. Diterimanya seluruh uang muka oleh Pihak Kedua;

3. Serah terima lahan secara keseluruhan kepada Pihak Kedua;

4. Penerbitan perizinan AMDAL, IMB dan IPB.

Masa Pemeliharaan: 180 hari sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST-I) Pekerjaan.


Keterangan: Hubungan Afiliasi yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak Perseroan dengan pihak-pihak yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut: Hubungan Afiliasi secara langsung PT PP (Persero) Tbk. yang merupakan pemegang saham mayoritas Perseroan. Hubungan Afiliasi secara tidak langsung Melalui PT PP (Persero) Tbk., selaku pemegang saham utama Perseroan, dimana sifat berelasi tersebut terjadi karena adanya penyertaan modal Pemerintah di PT PP (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi tersebut di atas dilakukan dengan syarat dan kondisi yang wajar (arms’ length).

J. Asuransi

Perseroan telah mengasuransikan aset-aset serta kesehatan karyawannya pada beberapa perusahaan asuransi diantaranya sebagai berikut: 1) PT AIG Insurance Indonesia; 2) PT Arthagraha General Insurance; 3) PT Asuransi Allianz Utama Indonesia; 4) PT Asuransi Asoka Mas; 5) PT Asuransi AXA Indonesia; 6) PT Asuransi Bintang Tbk; 7) PT Asuransi Himalaya Pelindung; 8) PT Asuransi QBE Pool Indonesia; 9) PT Asuransi Sinar Mas; 10) PT Asuransi Wahana Tata; 11) PT AXA Mandiri General Insurance; dan 12) PT BNI Life Insurance.


89

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu 10. Surat Perintah Kerja

Pekerjaan Struktur Proyek Apartemen Tower Venetian Grand Sungkono Lagoon – Surabaya tanggal 10 November 2014.



Para Pihak setuju berkerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan struktur Proyek Apartemen Tower Venetian Grand Sungkono Lagoon yang berlokasi di Jl. Abdul Wahab Siamin No. 9, Surabaya dengan nilai kontrak Rp84.000.000.000,-. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua, antara lain: 1. Menanggung deductible construction all risk


para pekerja.

Pelaksanaan Pekerjaan: 13 bulan berlaku efektif 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal terakhir dari hal-hal sebagai berikut: 1. Penerbitan

Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;

2. Diterimanya seluruh uang muka oleh Pihak Kedua;

3. Serah terima lahan secara keseluruhan kepada Pihak Kedua;

4. Penerbitan perizinan AMDAL, IMB dan IPB.

Masa Pemeliharaan: 180 hari sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST-I) Pekerjaan.


Keterangan: Hubungan Afiliasi yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak Perseroan dengan pihak-pihak yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut: Hubungan Afiliasi secara langsung PT PP (Persero) Tbk. yang merupakan pemegang saham mayoritas Perseroan. Hubungan Afiliasi secara tidak langsung Melalui PT PP (Persero) Tbk., selaku pemegang saham utama Perseroan, dimana sifat berelasi tersebut terjadi karena adanya penyertaan modal Pemerintah di PT PP (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi tersebut di atas dilakukan dengan syarat dan kondisi yang wajar (arms’ length).

J. Asuransi

Perseroan telah mengasuransikan aset-aset serta kesehatan karyawannya pada beberapa perusahaan asuransi diantaranya sebagai berikut: 1) PT AIG Insurance Indonesia; 2) PT Arthagraha General Insurance; 3) PT Asuransi Allianz Utama Indonesia; 4) PT Asuransi Asoka Mas; 5) PT Asuransi AXA Indonesia; 6) PT Asuransi Bintang Tbk; 7) PT Asuransi Himalaya Pelindung; 8) PT Asuransi QBE Pool Indonesia; 9) PT Asuransi Sinar Mas; 10) PT Asuransi Wahana Tata; 11) PT AXA Mandiri General Insurance; dan 12) PT BNI Life Insurance.

Berikut ini tabel yang menyajikan mengenai asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak, sebagai berikut:

No.

No. Polis Jenis

Asuransi Nilai Pertanggungan Masa Berlaku Obyek Asuransi

Perseroan 1. 10010109161000242

Property All

Risk

Rp1.947.200.000,-

01-11-2017

Sarana perlengkapan dan bangunan yang terletak di Laguna Sport Center Jl. Radar AURI No. 57, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

2. 10010109161000227 Property All Risk

Rp1.254.300.000,- 01-11-2017

Sarana perlengkapan dan bangunan yang terletak di Permata Puri Sport Center Jl. Radar AURI No. 57, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

3. 022.4050.201.2016. 001382.00

Property All Risk

Rp70.000.000.000,-

25-11-2017

1. Gedung; 2. Bangunan beserta isi dan

peralatannya; dan 3. Mesin-mesin.

Yang berlokasi di Jl. D.I. Panjaitan Kav 5-7, Jakarta Timur 13340.

4. F02-01-11-2016-00000330-000 Property All

Risk

Rp95.000.000.000,- 01-11-2017 Gedung, bangunan beserta isi dan interior, peralatan, dan mesin-mesin yang terletak di Jl. Penghulu Haji Hasan Mustofa No. 57/47 Bandung, Jawa Barat 40124.

5. P10411102330003 Property All Risk

Rp304.100.000,-

01-11-2017

Bangunan apartemen dan kantor yang berlokasi di Jl Mercedes Benz No. 257, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.


Rp3.500.000.000,- 02-11-2017 Bangunan kantor dan sarana pelengkap dan perabotan kantor yang berada di Jl. H. Adam Malik No. 103 Silalas, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara.


Rp1.100.000.000,- 02-11-2017 Bangunan kantor yang berada di Jl. Raya Darmo No. 29 I, Kota Surabaya, Jawa Timur.

8. 1110109111600006 Property All Risk

Rp3.099.191.000,- 02-11-2017 1. Bangunan kantor di Jl. Pemuda No. 165, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Semarang;

2. Rumah tinggal di Jl. Siliwangi No. 333, Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Semarang;

3. Gudang pribadi di Jl. Pamularsih No. 19, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

9. P10115101546003

Asuransi

Gempa Bumi

Rp304.100.000,-

01-11-2017

Bangunan apartemen dan kantor yang berlokasi di Jl Mercedes Benz No. 257, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

10. 022.4050.202.2016.000148.00 Asuransi Gempa Bumi

Rp70.000.000.000,-

25-11-2017

1. Gedung;


90

No.

No. Polis Jenis


2. Bangunan beserta isi dan peralatannya; dan

3. Mesin-mesin. Yang berlokasi di Jl. D.I. Panjaitan Kav 5-7, Jakarta Timur 13340.

11. F03-01-11-2016-00000264-000 Asuransi Gempa Bumi

Rp95.000.000.000,- 01-11-2017


peralatannya; dan 3. Mesin-mesin. Yang berlokasi di Jl. Penghulu Haji Hasan Mustofa No. 54/47 Bandung, Jawa Barat 40124.

12. 10010105161000115 Asuransi Gempa Bumi

1. Bangunan: Rp1.414.900.000,- 2. Sarana

Perlengkapan: Rp532.300.000,-

01-11-2017

Bangunan dan Sarana Perlengkapan yang berlokasi di Laguna Sport Center Jl. Radar AURI No. 57, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat.


1. Bangunan: Rp785.900.000,- 2. Sarana


01-11-2017

Bangunan dan Sarana Perlengkapan yang berlokasi di Permata Puri Sport Center Jl. Radar AURI No. 57, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

14. P10115101594001 Asuransi Gempa Bumi

Rp1.100.000.000,- 02-11-2017 Bangunan yang berada di Jl. Raya Darmo No. 29 I, Kota Surabaya, Jawa Timur.


Rp3.500.000.000,- 02-11-2017 Bangunan + sarana pelengkap dan perabotan kantor yang berada di Jl. H. Adam Malik No. 103 Silalas, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, 20114.





17. 11-E0002686-CAR-E004 Contractors

All Risks Rp465.000.000.000,- 19-04-2017 Konstruksi bangunan apartemen Grand

Kamala Lagoon (dua menara kembar) yang terdiri dari 45 apartemen, 4 basements untuk 4 menara), yang berlokasi di Jl. K.H. Noer Ali, Pekayon, Bekasi.

18. JKT00-G-1407-00E0004625 Contractors All Risks

Rp275.000.000.000,- 31-03-2017 Konstruksi bangunan apartemen Grand Sungkono Lagoon Venettian Tower 1 (34 stories apartment + 1 roofing + 3 basements), yang berlokasi di Jl. Abdul Wahab Slanain Kav 9-10, Surabaya.

19. 01.0801.0516.00003 Contractors All Risks

Rp41.598.670.471,- 26-03-2017 Pekerjaan Arsitektur, Proyek Tower Pinus Gunung Putri Square, Bogor, Jawa Barat.


91

No.

No. Polis Jenis


2. Bangunan beserta isi dan peralatannya; dan

3. Mesin-mesin. Yang berlokasi di Jl. D.I. Panjaitan Kav 5-7, Jakarta Timur 13340.

11. F03-01-11-2016-00000264-000 Asuransi Gempa Bumi

Rp95.000.000.000,- 01-11-2017


peralatannya; dan 3. Mesin-mesin. Yang berlokasi di Jl. Penghulu Haji Hasan Mustofa No. 54/47 Bandung, Jawa Barat 40124.


1. Bangunan: Rp1.414.900.000,- 2. Sarana


01-11-2017

Bangunan dan Sarana Perlengkapan yang berlokasi di Laguna Sport Center Jl. Radar AURI No. 57, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat.


1. Bangunan: Rp785.900.000,- 2. Sarana


01-11-2017

Bangunan dan Sarana Perlengkapan yang berlokasi di Permata Puri Sport Center Jl. Radar AURI No. 57, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat.


Rp1.100.000.000,- 02-11-2017 Bangunan yang berada di Jl. Raya Darmo No. 29 I, Kota Surabaya, Jawa Timur.


Rp3.500.000.000,- 02-11-2017 Bangunan + sarana pelengkap dan perabotan kantor yang berada di Jl. H. Adam Malik No. 103 Silalas, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, 20114.





17. 11-E0002686-CAR-E004 Contractors

All Risks Rp465.000.000.000,- 19-04-2017 Konstruksi bangunan apartemen Grand

Kamala Lagoon (dua menara kembar) yang terdiri dari 45 apartemen, 4 basements untuk 4 menara), yang berlokasi di Jl. K.H. Noer Ali, Pekayon, Bekasi.

18. JKT00-G-1407-00E0004625 Contractors All Risks

Rp275.000.000.000,- 31-03-2017 Konstruksi bangunan apartemen Grand Sungkono Lagoon Venettian Tower 1 (34 stories apartment + 1 roofing + 3 basements), yang berlokasi di Jl. Abdul Wahab Slanain Kav 9-10, Surabaya.

19. 01.0801.0516.00003 Contractors All Risks

Rp41.598.670.471,- 26-03-2017 Pekerjaan Arsitektur, Proyek Tower Pinus Gunung Putri Square, Bogor, Jawa Barat.

No.

No. Polis Jenis


20. 022.4050.501.2016.000011.00 Public Liability

Insurance

USD1.000.000,-

25-11-2017

Ganti rugi terhadap semua jumlah tertanggung yang berdasarkan hukum menjadi tanggung jawab untuk dibayarkan terkait dengan kerusakan sehubungan dengan: 1. Cedera tubuh (termasuk kematian

atau penyakit) untuk setiap orang; 2. Kematian akibat kecelakaan atau

kerusakan property; Yang terjadi sehubungan dengan kegiatan bisnis yang diasuransikan selama periode asuransi. Yang berlokasi di Park Hotel Panjaitan di Jl. D.I. Panjaitan Kav 5-7, Jakarta Timur 13340.

21. 022.4050.501.2015.000011.00 Public Liability

Insurance

USD1.000.000,-

01-11-2017

Ganti rugi terhadap semua jumlah tertanggung yang berdasarkan hukum menjadi tanggung jawab untuk dibayarkan terkait dengan kerusakan sehubungan dengan: 1. Cedera tubuh (termasuk kematian

atau penyakit) untuk setiap orang; 2. Kematian akibat kecelakaan atau

kerusakan property; Yang terjadi sehubungan dengan kegiatan bisnis yang diasuransikan selama periode asuransi. Yang berlokasi di Jl. Penghulu Haji Hasan Mustofa No. 54/47 Bandung.

22. 1083/PK-KES/0713

Life Insurance

Limit Tahunan berdasarkan Klasifikasi Pegawai: Rawat Inap dan Pembedahan: 1. Plan 1 = tak terbatas 2. Plan 2 = tak terbatas 3. Plan 3 = tak terbatas 4. Plan 4 = tak terbatas 5. Plan 5 = tak terbatas 6. Plan 6 = tak terbatas Rawat Jalan: 1. Plan 1 =

Rp10.700.000,- 2. Plan 2 =

Rp9.300.000,- 3. Plan 3 =

Rp7.250.000,- 4. Plan 4 =

Rp7.150.000,- 5. Plan 5 =

Rp5.100.000,- 6. Plan 6 =

Rp3.300.000,- Rawat Gigi:

30-06-2017 Pegawai Perseroan dan/atau anggota keluarganya sebagaimana tercantum dalam daftar Peserta/Tertanggung.


92

No.

No. Polis Jenis


1. Plan 1 = Rp3.850.000,-

2. Plan 2 = Rp3.300.000,-

3. Plan 3 = Rp3.100.000,-

4. Plan 4 = Rp3.100.000,-

5. Plan 5 = Rp2.500.000,-

6. Plan 6 = Rp1.950.000,-

GSN 23. PFC 00223829 Asuransi

Kebakaran

Rp250.522.411.073,- 12-03-2018 1. Trade Centre, terdiri dari bangunan, mesin-mesin dan peralatan; dan

2. Plaza, terdiri dari bangunan, mesin-mesin dan peralatan;

yang berlokasi di Jl. Kapas Krampung No. 45, Tambakrejo, Simokerto, Surabaya.

24. 01.111.2016.00024 Asuransi Kebakaran

Rp80.000.000.000,- 20-12-2017 Bangunan yang berlokasi di Pasar Kapas Krampung Jl. Kapas Krampung No. 45, Tambakrejo, Simokerto, Surabaya.

HKM 25. 3437000787 Property All

Risk Rp404.340.125.365,01 16-12-2017

Bangunan yang terletak di Balcony City Mall Balikpapan, Balcony City, Jl. Jend. Sudirman Balikpapan – Kalimantan Timur 76113.

26. 1028090916000013 Machinery Breakdown

Rp9.291.236.473,89 16-10-2017

Swiss Belhotel Balikpapan di Balcony City, Jl. Jend. Sudirman Balikpapan – Kalimantan Timur 76113.

27. 1028150316000026 Cash in Safe Rp150.000.000,- 16-10-2017 Swiss Belhotel Balikpapan di Balcony City, Jl. Jend. Sudirman Balikpapan – Kalimantan Timur 76113.

28. 1028030816000022 Cash in Transit

Rp20.000.000.000,- 16-10-2017 Swiss Belhotel Balikpapan di Balcony City, Jl. Jend. Sudirman Balikpapan – Kalimantan Timur 76113.

29. 1028100116000021 Public Liability

Third Party Property Damage: USD100,00 Car Park Liability: USD250,00

16-10-2017 Swiss Belhotel Balikpapan di Balcony City, Jl. Jend. Sudirman Balikpapan – Kalimantan Timur 76113.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi (penanggung) tersebut di atas. Nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dipertanggungkan. Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi atas aset-aset material Perseroan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (default) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.


93

No.

No. Polis Jenis


1. Plan 1 = Rp3.850.000,-

2. Plan 2 = Rp3.300.000,-

3. Plan 3 = Rp3.100.000,-

4. Plan 4 = Rp3.100.000,-

5. Plan 5 = Rp2.500.000,-

6. Plan 6 = Rp1.950.000,-

GSN 23. PFC 00223829 Asuransi

Kebakaran

Rp250.522.411.073,- 12-03-2018 1. Trade Centre, terdiri dari bangunan, mesin-mesin dan peralatan; dan

2. Plaza, terdiri dari bangunan, mesin-mesin dan peralatan;

yang berlokasi di Jl. Kapas Krampung No. 45, Tambakrejo, Simokerto, Surabaya.

24. 01.111.2016.00024 Asuransi Kebakaran

Rp80.000.000.000,- 20-12-2017 Bangunan yang berlokasi di Pasar Kapas Krampung Jl. Kapas Krampung No. 45, Tambakrejo, Simokerto, Surabaya.

HKM 25. 3437000787 Property All

Risk Rp404.340.125.365,01 16-12-2017

Bangunan yang terletak di Balcony City Mall Balikpapan, Balcony City, Jl. Jend. Sudirman Balikpapan – Kalimantan Timur 76113.

26. 1028090916000013 Machinery Breakdown

Rp9.291.236.473,89 16-10-2017

Swiss Belhotel Balikpapan di Balcony City, Jl. Jend. Sudirman Balikpapan – Kalimantan Timur 76113.

27. 1028150316000026 Cash in Safe Rp150.000.000,- 16-10-2017 Swiss Belhotel Balikpapan di Balcony City, Jl. Jend. Sudirman Balikpapan – Kalimantan Timur 76113.

28. 1028030816000022 Cash in Transit

Rp20.000.000.000,- 16-10-2017 Swiss Belhotel Balikpapan di Balcony City, Jl. Jend. Sudirman Balikpapan – Kalimantan Timur 76113.

29. 1028100116000021 Public Liability

Third Party Property Damage: USD100,00 Car Park Liability: USD250,00

16-10-2017 Swiss Belhotel Balikpapan di Balcony City, Jl. Jend. Sudirman Balikpapan – Kalimantan Timur 76113.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi (penanggung) tersebut di atas. Nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dipertanggungkan. Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi atas aset-aset material Perseroan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (default) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

K. Perjanjian Penting dan Ikatan Penting dengan Pihak Ketiga Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian material dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:


Perjanjian Penerbitan MTN 1. Perjanjian Penerbitan Medium

Term Notes PT PP Properti I Tahun 2014 Antara PT PP Properti dan PT Henan Putihrai Asset Management tanggal 22 April 2014.

1. Perseroan (”Penerbit”)

2. PT Henan Putihrai Asset Management (”Pemegang MTN Pertama”)

Penerbit setuju dan mengikatkan diri untuk menerbitkan Medium Term Notes (”MTN”) kepada Pemegang MTN Pertama dan Pemegang MTN Pertama setuju dan mengikatkan diri untuk membeli MTN yang diterbitkan Penerbit dengan Nilai Pokok MTN Rp30.000.000.000,- dan bunga 9% per tahun fixed sejak tanggal penerbitan sampai pelunasan Pokok MTN.

22 April 2014 s/d

22 April 2017

2. Akta Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Medium Term Notes (MTN) I PP Properti Tbk. No. 95 tanggal 26 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta.


2. PT Asta Kapital Asia (”Arranger”)

3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (”Agen Pemantau”)

Penerbit bermaksud akan menerbitkan dan menawarkan surat utang berjangka menengah atau medium term notes dengan cara penempatan secara terbatas (private placement) dan akan diterbitkan secara berseri serta diberi nama Medium Term Notes (MTN) I PP Properti Tbk. (selanjutnya disebut ”MTN”), dengan ketentuan sebagai berikut: 1. MTN Seri A dengan Nilai Pokok

Rp60.000.000.000,- yang diterbitkan selambat-lambatnya 29 Januari 2016;

2. MTN Seri B dengan Nilai Pokok Rp20.000.000.000,- yang diterbitkan selambat-lambatnya 5 Februari 2016;

3. MTN Seri C dengan Nilai Pokok Rp70.000.000.000,- yang diterbitkan selambat-lambatnya 12 Februari 2016.

Dengan Bunga sebesar 10,85% per tahun. Jatuh Tempo MTN: 1. MTN Seri A 31 Juli 2017; 2. MTN Seri B 7 Agustus 2017; 3. MTN Seri C 14 Agustus 2017. MTN ini tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Penerbit baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang MTN ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penerbit telah menunjuk Arranger yang akan mencari calon pembeli/investor sehubungan dengan penerbitan MTN dan Penerbit telah menunjuk Agen Pemantau untuk mewakili hak-hak dan kepentingan Pemegang MTN dan membantu serta memonitor serta memantau pelaksanaan hak dan kewajiban Penerbit untuk kepentingan Pemegang MTN. MTN yang diterbitkan tidak dimaksudkan untuk ditawarkan kepada publik melalui mekanisme penawaran umum dan tidak didaftarkan pada OJK sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah melakukan penerbitan MTN tersebut dengan jumlah total penerbitan sebesar Rp150.000.000.000,- dengan Pemegang MTN adalah PT Bank Panin Tbk.

1. MTN Seri A 31 Juli 2017;

2. MTN Seri B 7 Agustus 2017;

3. MTN Seri C 14 Agustus 2017.


94

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu 3. Akta Perjanjian Penerbitan dan

Penunjukan Agen Pemantau Medium Term Notes (MTN) II PP Properti Tbk. No. 76 tanggal 23 Februari 2016 juncto Akta Addendum I Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Medium Term Notes (MTN) II PP Properti Tbk. No. 80 tanggal 17 Maret 2016, yang keduanya dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta




Penerbit bermaksud akan menerbitkan dan menawarkan surat utang berjangka menengah atau medium term notes dengan cara penempatan secara terbatas (private placement) dan akan diterbitkan secara berseri serta diberi nama Medium Term Notes (MTN) I PP Properti Tbk.. (selanjutnya disebut ”MTN”), dengan ketentuan sebagai berikut: 1. MTN Seri A dengan Nilai Pokok

Rp50.000.000.000,- yang diterbitkan selambat-lambatnya 26 Februari 2016; dan

2. MTN Seri B dengan Nilai Pokok Rp100.000.000.000,- yang diterbitkan selambat-lambatnya 21 Maret 2016.

Dengan Bunga sebesar 10,85% per tahun. Jatuh Tempo MTN: 1. MTN Seri A 28 Agustus 2017; dan 2. MTN Seri B 21 September 2017. MTN ini tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Penerbit baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang MTN ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penerbit telah menunjuk Arranger yang akan mencari calon pembeli/investor sehubungan dengan penerbitan MTN dan Penerbit telah menunjuk Agen Pemantau untuk mewakili hak-hak dan kepentingan Pemegang MTN dan membantu serta memonitor serta memantau pelaksanaan hak dan kewajiban Penerbit untuk kepentingan Pemegang MTN. MTN yang diterbitkan tidak dimaksudkan untuk ditawarkan kepada publik melalui mekanisme penawaran umum dan tidak didaftarkan pada OJK sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah melakukan penerbitan MTN tersebut dengan jumlah total penerbitan sebesar Rp150.000.000.000,- dengan Pemegang MTN adalah PT Bank Panin Tbk.

1. MTN Seri A 28 Agustus 2017; dan

2. MTN Seri B 21 September 2017.

4. Akta Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Wali Amanat Medium Term Notes (MTN) III PP Properti Tbk. No. 28 tanggal 11 April 2016, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta


2. PT Daewoo Securities Indonesia (”Arranger”)

3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (”Wali Amanat dan/atau Bank Kustodian”)

4. PT Asanusa Asset Management (“Manajer Investasi”)

Penerbit bermaksud akan menerbitkan dan menawarkan surat utang berjangka menengah atau medium term notes dengan cara penempatan secara terbatas (private placement) dengan jumlah Rp100.000.000.000,- dan diberi nama Medium Term Notes (MTN) III PP Properti Tbk.. (selanjutnya disebut ”MTN”), dengan tenor 36 bulan sejak tanggal penerbitan MTN yaitu 9 Mei 2016, dengan Bunga sebesar 11,5% per tahun. Bahwa antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah membentuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas Asanusa Jamkrindo Fund berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, dengan menandatangani Akta Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Reksa Dana Penyertaan Terbatas AAA Jamkrindo BUMN Fund No. 6 tanggal 4 September 2013 jo. Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Reksa Dana Penyertaan Terbatas AAA Jamkrindo BUMN Fund No. 20 tanggal 8 Maret 2016, yang keduanya dibuat di

9 Mei 2016 s/d

9 Mei 2019


95

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu 3. Akta Perjanjian Penerbitan dan

Penunjukan Agen Pemantau Medium Term Notes (MTN) II PP Properti Tbk. No. 76 tanggal 23 Februari 2016 juncto Akta Addendum I Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Medium Term Notes (MTN) II PP Properti Tbk. No. 80 tanggal 17 Maret 2016, yang keduanya dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta





Rp50.000.000.000,- yang diterbitkan selambat-lambatnya 26 Februari 2016; dan

2. MTN Seri B dengan Nilai Pokok Rp100.000.000.000,- yang diterbitkan selambat-lambatnya 21 Maret 2016.

Dengan Bunga sebesar 10,85% per tahun. Jatuh Tempo MTN: 1. MTN Seri A 28 Agustus 2017; dan 2. MTN Seri B 21 September 2017. MTN ini tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Penerbit baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang MTN ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penerbit telah menunjuk Arranger yang akan mencari calon pembeli/investor sehubungan dengan penerbitan MTN dan Penerbit telah menunjuk Agen Pemantau untuk mewakili hak-hak dan kepentingan Pemegang MTN dan membantu serta memonitor serta memantau pelaksanaan hak dan kewajiban Penerbit untuk kepentingan Pemegang MTN. MTN yang diterbitkan tidak dimaksudkan untuk ditawarkan kepada publik melalui mekanisme penawaran umum dan tidak didaftarkan pada OJK sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah melakukan penerbitan MTN tersebut dengan jumlah total penerbitan sebesar Rp150.000.000.000,- dengan Pemegang MTN adalah PT Bank Panin Tbk.

1. MTN Seri A 28 Agustus 2017; dan

2. MTN Seri B 21 September 2017.

4. Akta Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Wali Amanat Medium Term Notes (MTN) III PP Properti Tbk. No. 28 tanggal 11 April 2016, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta


2. PT Daewoo Securities Indonesia (”Arranger”)

3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (”Wali Amanat dan/atau Bank Kustodian”)

4. PT Asanusa Asset Management (“Manajer Investasi”)

Penerbit bermaksud akan menerbitkan dan menawarkan surat utang berjangka menengah atau medium term notes dengan cara penempatan secara terbatas (private placement) dengan jumlah Rp100.000.000.000,- dan diberi nama Medium Term Notes (MTN) III PP Properti Tbk.. (selanjutnya disebut ”MTN”), dengan tenor 36 bulan sejak tanggal penerbitan MTN yaitu 9 Mei 2016, dengan Bunga sebesar 11,5% per tahun. Bahwa antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah membentuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas Asanusa Jamkrindo Fund berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, dengan menandatangani Akta Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Reksa Dana Penyertaan Terbatas AAA Jamkrindo BUMN Fund No. 6 tanggal 4 September 2013 jo. Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Reksa Dana Penyertaan Terbatas AAA Jamkrindo BUMN Fund No. 20 tanggal 8 Maret 2016, yang keduanya dibuat di

9 Mei 2016 s/d

9 Mei 2019

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“KIK”). Berdasarkan KIK, Manajer Investasi mewakili KIK didalam dan di luar pengadilan dan Bank Kustodian mewakili KIK dalam hal kepemilikan kekayaan KIK termasuk dalam hal ini menerima jaminan yang diberikan Penerbit kepada pemegang MTN, dengan mendaftarkan jaminan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang MTN. Jatuh Tempo MTN: 9 Mei 2019. Untuk menjamin pembayaran seluruh jumlah terhutang oleh Penerbit kepada pemegang MTN sehubungan dengan penerbitan MTN, Penerbit dengan ini memberikan jaminan berupa: Tagihan/piutang usaha berstatus lancar dengan usia penagihan maksimal 90 Hari Kalender yang talah dimiliki oleh Penerbit berdasarkan berita acara atau dokumentasi lain yang memuat nilai tagih Penerbit dan kewajiban pembayaran oleh pengguna jasa kepada Penerbit. Penerbit wajib untuk setiap saat mempertahankan nilai jaminan minimal sebesar 100% dani Nilai Pokok MTN. MTN yang diterbitkan tidak dimaksudkan untuk ditawarkan kepada publik melalui mekanisme penawaran umum dan tidak didaftarkan pada OJK sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah melakukan penerbitan MTN tersebut dengan jumlah total penerbitan sebesar Rp100.000.000.000,- dengan Pemegang MTN adalah Reksa Dana Penyertaan Terbatas Asanusa Jamkrindo Fund.

5. Akta Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Medium Term Notes (MTN) IV PP Properti Tbk. No. 75 tanggal 16 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta





Rp50.000.000.000,- yang diterbitkan selambat-lambatnya 18 Mei 2016; dan

2. MTN Seri B dengan Nilai Pokok Rp50.000.000.000,- yang diterbitkan selambat-lambatnya 25 Mei 2016.

Dengan Bunga sebesar 10,75% per tahun. Jatuh Tempo MTN: 1. MTN Seri A 18 Mei 2018; dan 2. MTN Seri B 25 Mei 2018. MTN ini tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Penerbit baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang MTN ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penerbit telah menunjuk Arranger yang akan mencari calon pembeli/investor sehubungan dengan penerbitan MTN dan Penerbit telah menunjuk Agen Pemantau untuk mewakili hak-hak dan kepentingan Pemegang MTN dan membantu serta memonitor serta memantau

1. MTN Seri A 18 Mei 2018; dan

2. MTN Seri B 25 Mei 2018.


96

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu pelaksanaan hak dan kewajiban Penerbit untuk kepentingan Pemegang MTN. MTN yang diterbitkan tidak dimaksudkan untuk ditawarkan kepada publik melalui mekanisme penawaran umum dan tidak didaftarkan pada OJK sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah melakukan penerbitan MTN tersebut dengan jumlah total penerbitan sebesar Rp100.000.000.000,- dengan Pemegang MTN adalah PT Bank Panin Tbk.

6. Akta Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau dan Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) V PP Properti Tbk. Tahun 2016 No. 30 tanggal 14 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta


2. PT BNI Securities (”Arranger”)

3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.. (”Agen Pemantau dan Agen Jaminan”)

Penerbit akan menerbitkan medium term notes dengan cara penempatan secara terbatas (private placement) dan diberi nama Medium Term Notes (MTN) V PP Properti Tbk. Tahun 2016 (selanjutnya disebut ”MTN”), dengan Nilai Pokok MTN sebesar Rp100.000.000.000,- yang diterbitkan selambat-lambatnya 16 Desember 2016, dengan Bunga sebesar 10% per tahun. Jatuh Tempo MTN:16 Desember 2019. MTN ini dijamin dengan Jaminan Fidusia atas Piutang Lancar yang nilainya sekurang-kurangnya 100% dari Nilai Pokok MTN. Penerbit telah menunjuk Arranger yang akan mencari calon pembeli/investor sehubungan dengan penerbitan MTN dan Penerbit telah menunjuk Agen Pemantau untuk mewakili hak-hak dan kepentingan Pemegang MTN dan membantu serta memonitor serta memantau pelaksanaan hak dan kewajiban Penerbit untuk kepentingan Pemegang MTN. MTN yang diterbitkan tidak dimaksudkan untuk ditawarkan kepada publik melalui mekanisme penawaran umum dan tidak didaftarkan pada OJK sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah melakukan penerbitan MTN tersebut dengan jumlah total penerbitan sebesar Rp100.000.000.000,- dengan Pemegang MTN adalah PT Sinarmas Aset Management, PT Cipta Dana Securities dan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.


16 Desember 2019

Perjanjian Kredit 7. Akta Perjanjian Kredit No. 13

tanggal 17 November 2014 junctis Akta Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampungan No. 14 tanggal 17 November 2014, yang keduanya dibuat di hadapan Esther Agustina Ferdinandus, S.H., Notaris di Jakarta, Syarat Umum Kredit tanggal 17 November 2014, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup serta telah dilegalisir oleh Esther Agustina Ferdinandus, S.H., Notaris di Jakarta dibawah No. 501/Leg/XI/2014 (Duplo) tanggal 17 November 2014 dan Surat No. 274/RD/CBG-III-


2. PT Bank CIMB Niaga Tbk. (“Kreditur”)

Bank memberikan Fasilitas Pinjaman Investasi on Liquidation Basis – Fasilitas Kredit Langsung Committed Facility kepada Debitur dengan Jumlah Fasilitas Rp190.000.000.000,- (“Fasilitas Pinjaman Investasi”), dengan Tingkat Suku Bunga 11% per Tahun, Fasilitas Letter of Credit dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Usance/Sight/Usance Payable at Sight, dengan Jumlah Fasilitas Rp150.000.000.000,- (“Fasilitas L/C dan SKBDN”)*) dan Fasilitas Bank Garansi – On Revolving Basis – Fasilitas Kredit Tidak Langsung Uncommited Facility, dengan Jumlah Fasilitas Rp150.000.000.000,- (“Fasilitas Bank Garansi (BG) *)”). Jaminan yang diberikan oleh Debitur untuk fasilitas pinjaman ini adalah:

1. Fasilitas Pinjaman Investasi:

17 November 2014 s/d 17 Mei 2018.

2. Fasilitas L/C dan SKBDN*):

17 November 2014 s/d 17 Februari 2016.

3. Fasilitas Bank Garansi (BG) *):


Catatan: *) Fasilitas L/C dan

SKBDN dan


97

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu pelaksanaan hak dan kewajiban Penerbit untuk kepentingan Pemegang MTN. MTN yang diterbitkan tidak dimaksudkan untuk ditawarkan kepada publik melalui mekanisme penawaran umum dan tidak didaftarkan pada OJK sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah melakukan penerbitan MTN tersebut dengan jumlah total penerbitan sebesar Rp100.000.000.000,- dengan Pemegang MTN adalah PT Bank Panin Tbk.

6. Akta Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau dan Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) V PP Properti Tbk. Tahun 2016 No. 30 tanggal 14 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta


2. PT BNI Securities (”Arranger”)

3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.. (”Agen Pemantau dan Agen Jaminan”)

Penerbit akan menerbitkan medium term notes dengan cara penempatan secara terbatas (private placement) dan diberi nama Medium Term Notes (MTN) V PP Properti Tbk. Tahun 2016 (selanjutnya disebut ”MTN”), dengan Nilai Pokok MTN sebesar Rp100.000.000.000,- yang diterbitkan selambat-lambatnya 16 Desember 2016, dengan Bunga sebesar 10% per tahun. Jatuh Tempo MTN:16 Desember 2019. MTN ini dijamin dengan Jaminan Fidusia atas Piutang Lancar yang nilainya sekurang-kurangnya 100% dari Nilai Pokok MTN. Penerbit telah menunjuk Arranger yang akan mencari calon pembeli/investor sehubungan dengan penerbitan MTN dan Penerbit telah menunjuk Agen Pemantau untuk mewakili hak-hak dan kepentingan Pemegang MTN dan membantu serta memonitor serta memantau pelaksanaan hak dan kewajiban Penerbit untuk kepentingan Pemegang MTN. MTN yang diterbitkan tidak dimaksudkan untuk ditawarkan kepada publik melalui mekanisme penawaran umum dan tidak didaftarkan pada OJK sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah melakukan penerbitan MTN tersebut dengan jumlah total penerbitan sebesar Rp100.000.000.000,- dengan Pemegang MTN adalah PT Sinarmas Aset Management, PT Cipta Dana Securities dan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.


16 Desember 2019

Perjanjian Kredit 7. Akta Perjanjian Kredit No. 13

tanggal 17 November 2014 junctis Akta Perjanjian Pengelolaan Rekening Penampungan No. 14 tanggal 17 November 2014, yang keduanya dibuat di hadapan Esther Agustina Ferdinandus, S.H., Notaris di Jakarta, Syarat Umum Kredit tanggal 17 November 2014, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup serta telah dilegalisir oleh Esther Agustina Ferdinandus, S.H., Notaris di Jakarta dibawah No. 501/Leg/XI/2014 (Duplo) tanggal 17 November 2014 dan Surat No. 274/RD/CBG-III-


2. PT Bank CIMB Niaga Tbk. (“Kreditur”)

Bank memberikan Fasilitas Pinjaman Investasi on Liquidation Basis – Fasilitas Kredit Langsung Committed Facility kepada Debitur dengan Jumlah Fasilitas Rp190.000.000.000,- (“Fasilitas Pinjaman Investasi”), dengan Tingkat Suku Bunga 11% per Tahun, Fasilitas Letter of Credit dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Usance/Sight/Usance Payable at Sight, dengan Jumlah Fasilitas Rp150.000.000.000,- (“Fasilitas L/C dan SKBDN”)*) dan Fasilitas Bank Garansi – On Revolving Basis – Fasilitas Kredit Tidak Langsung Uncommited Facility, dengan Jumlah Fasilitas Rp150.000.000.000,- (“Fasilitas Bank Garansi (BG) *)”). Jaminan yang diberikan oleh Debitur untuk fasilitas pinjaman ini adalah:

1. Fasilitas Pinjaman Investasi:

17 November 2014 s/d 17 Mei 2018.

2. Fasilitas L/C dan SKBDN*):


3. Fasilitas Bank Garansi (BG) *):


Catatan: *) Fasilitas L/C dan

SKBDN dan

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu XII/2015 tanggal 17 Desember 2015

1. Tanah dan Bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya atas lahan dan proyek yang dibiayai (Venettian Tower), terdaftar atas nama Debitur dengan nilai pertanggungan minimal sebesar 159% dari total outstanding dari Fasilitas Kredit atau senilai Rp302.100.000.000,-;

2. Tagihan atau tuntutan yang telah ada maupun yang akan ada milik Debitur dengan nilai objek jaminan Rp527.143.164.032,- dengan nilai penjaminan sebesar Rp425.000.000.000,-; dan

3. Letter of Comfort tanggal 14 November 2014 dari PT PP (Persero) Tbk. yang menyebutkan bahwa PT PP (Persero) Tbk. mengetahui dan menyetujui atas Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur dan memastikan bahwa kegiatan usaha Debitur berjalan baik.

Hal-hal yang harus dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants), antara lain: Menjaga rasio keuangan, sebagai berikut: a. Menjaga Debt Service Reserve Account

(DSRA) minimal sebesar selama masa grace period 3 (tiga) kali bunga, 1 (satu) kali pokok ditambah 1 (satu) kali bunga;

b. Menjaga Interest Service Covarage Ratio (ISCR) minimal 5 (lima) kali setelah apartemen beroperasi secara komersial; dan

c. Debt Service Covarage Ratio (DSCR) minimal 1 (satu) kali setelah apartemen beroperasi secara komersial.

Debitur cukup melakukan pemberitahuan tertulis kepada Kreditur, dalam hal Debitur melakukan tindakan-tindakan, sebagai berikut: 1. Mengubah susunan pengurus perusahaan

Debitur; 2. Melakukan perubahan terhadap struktur

permodalan perusahaan (corporate structure) antara lain peleburan, penggabungan dan pengambilalihan;

3. Mengumumkan dan membagikan dividen/saham bonus kepada pemegang saham Debitur.

Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk. sehubungan dengan aksi korporasi di tahun 2017 sebagai berikut: 1. Pelaksanaan pemecahan Nilai Nominal




sebagaimana termaktub dalam surat Perseroan No. 156/EXT/PP-PROP/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Pemberitahuan Aksi Korporasi PT PP Properti Tbk. Tahun 2017. Catatan: *) Fasilitas L/C dan SKBDN dan Fasilitas Bank

Garansi (BG) telah habis masa berlakunya pada tanggal 17 Februari 2016 dan tidak diperpanjang.

Fasilitas Bank Garansi (BG) telah habis masa berlakunya pada tanggal 17 Februari 2016 dan tidak diperpanjang.


98

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu 8. Akta Perjanjian Kredit No. 58

tanggal 17 Februari 2016, yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta


2. PT Bank ICBC Indonesia (“Bank”)

Fasilitas Pinjaman Tetap Installment, dengan Jumlah Fasilitas Rp300.000.000.000,- dengan tingkat Suku Bunga 11,15% per tahun. Jaminan yang diberikan oleh Debitur untuk fasilitas pinjaman ini adalah: 1. Tanah dan bangunan Proyek Grand Kamala

Lagoon Apartment Tower 2 (Barclay) sebagaimana diuraikan dalam sertifikat pecahan SHGB 8476/Pekayon Jaya (yang melingkupi area lahan untuk Tower 2 dan Tower 3) (“Sertifikat Tower 2”);

2. Agunan sebelum proses pemecahan Sertifikat Tower 2 selesai: a. Menyerahkan cover note Notaris

mengenai Sertifikat Tower 2 yang sedang dalam proses pemecahan diserahkan kepada Bank dalam jangka waktu 9 bulan sejak tanggal Perjanjian ini;

b. Agunan sementara yang dijaminkan ke Bank: i. SKMHT atas SHGB No. 8474

seluas 9.613 m2 dan SHGB No. 8478 seluas 5.901 m2, keduanya terdaftar atas nama Debitur (“Agunan Sementara”); dan

ii. Debitur menyerahkan Surat Pernyataan dan Kesanggupan (Letter of Undertaking), apabila terdapat gangguan yang dapat membahayakan status hukum/legalitas atas status kepemilikan Jaminan, maka Debitur bersedia mengganti Agunan Sementara dengan jaminan lain.

3. Fidusia atas piutang usaha milik Debitur dari Proyek Grand Kamala Lagoon Tower 2 (Barclay);

4. Pembebanan Hak Tanggungan atas SHGB No. 8508 seluas 14.715 m2 terdaftar atas nama Debitur;

5. Fidusia atas piutang usaha milik Debitur selain dari Proyek Grand Kamala Lagoon Tower 2 (Barclay).

Jaminan dalam Perjanjian ini cross collateral dengan Perjanjian Kredit Omnibus Line yang diberikan Bank kepada Kreditur sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Kredit No. 59 tanggal 17 Februari 2016, yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta. Hal-hal yang harus dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants), antara lain: Debitur harus memberitahukan secara tertulis kepada Bank untuk: a. menerima tambahan pinjaman/hutang dari

pihak ketiga; b. melakukan konsolidasi, merger, akuisisi

atau melakukan investasi baru atau menempatkan ekuitas dalam usaha lainnya semala masih dalam satu bidang usaha;

c. membagikan deviden; d. merubah anggaran dasar atas perubahan

Direksi dan Dewan Komisaris; e. menjaminkan aset Debitur kepada pihak

ketiga, kecuali Debitur memenuhi syarat finansial yaitu Debt to Equity Ratio sebesar 3 kali.

17 Februari 2016 s/d

17 Februari 2021.


99

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu 8. Akta Perjanjian Kredit No. 58

tanggal 17 Februari 2016, yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta



Fasilitas Pinjaman Tetap Installment, dengan Jumlah Fasilitas Rp300.000.000.000,- dengan tingkat Suku Bunga 11,15% per tahun. Jaminan yang diberikan oleh Debitur untuk fasilitas pinjaman ini adalah: 1. Tanah dan bangunan Proyek Grand Kamala









5. Fidusia atas piutang usaha milik Debitur selain dari Proyek Grand Kamala Lagoon Tower 2 (Barclay).

Jaminan dalam Perjanjian ini cross collateral dengan Perjanjian Kredit Omnibus Line yang diberikan Bank kepada Kreditur sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Kredit No. 59 tanggal 17 Februari 2016, yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta. Hal-hal yang harus dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants), antara lain: Debitur harus memberitahukan secara tertulis kepada Bank untuk: a. menerima tambahan pinjaman/hutang dari







17 Februari 2021.

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada PT Bank ICBC Indonesia sehubungan dengan aksi korporasi di tahun 2017 sebagai berikut: 1. Pelaksanaan pemecahan Nilai Nominal





9. Akta Perjanjian Kredit No. 59 tanggal 17 Februari 2016, yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta



Fasilitas Omnibus Line, dengan Jumlah Fasilitas setinggi-tingginya Rp100.000.000.000,- , yang dapat dipergunakan untuk menarik: 1. Fasilitas PTD-A (Uncommited Revolving); 2. Fasilitas Letter of Credit (L/C); 3. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

(SKBDN); 4. Fasilitas Trust Receipt (T/R); 5. Fasilitas UPAS/UFAM; 6. Fasilitas Bank Garansi. Dengan tingkat Suku Bunga: 1. Fasilitas PTD-A (Uncommited Revolving)

sebesar 11,5% per tahun floating; 2. Fasilitas Trust Receipt (T/R) sebesar 11,5%

per tahun floating; dan 3. Fasilitas UPAS/UFAM sebesar 11% per

tahun floating. Jaminan yang diberikan oleh Debitur untuk fasilitas pinjaman ini adalah: 1. Tanah dan bangunan Proyek Grand Kamala










17 Februari 2018


100

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu 5. Fidusia atas piutang usaha milik Debitur

selain dari Proyek Grand Kamala Lagoon Tower 2 (Barclay).

Jaminan dalam Perjanjian ini cross collateral dengan Perjanjian Pinjaman Tetap Installment yang diberikan Bank kepada Kreditur sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Kredit No. 58 tanggal 17 Februari 2016, yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta. Hal-hal yang harus dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants), antara lain: Debitur harus memberitahukan secara tertulis kepada Bank untuk: a. menerima tambahan pinjaman/hutang dari






Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada PT Bank ICBC Indonesia sehubungan dengan aksi korporasi di tahun 2017 sebagai berikut: 1. Pelaksanaan pemecahan Nilai Nominal





Perjanjian Sewa Menyewa 10. Akta Perjanjian Sewa Menyewa

No. 164 tanggal 26 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Felicia Imantaka, S.H., Notaris di Surabaya.

1. Tio Tjie Seng (Stevensen Budiyanto) (”Pihak Pertama”)


Bangunan 2 lantai yang digunakan Pihak Kedua untuk keperluan kegiatan Pihak Kedua dengan fasilitasnya berupa aliran listrik sebesar 4.400 watt, saluran air dan sambungan telepon milik Pihak Pertama berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 1900 seluas 300 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 218/Mulyorejo/2000 tanggal 20 Juli 2000 atas nama Tio Tjie (Stevensen Budiyanto), terletak di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau dikenal dengan Jl. Dharmahusada Mas III 20/A-97, Surabaya dengan harga sewa Rp240.000.000,- (untuk jangka waktu 3 tahun). Pihak Kedua hanya boleh menggunakan Obyek Sewa untuk keperluan kegiatan Pihak Kedua, perubahan penggunaannya hanya diperbolehkan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.

26 Januari 2015 s/d

26 Januari 2018

11. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 9 tanggal 11 November 2012 juncto Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 83 tanggal 29 Juni 2007, yang keduanya dibuat di hadapan

1. PT PP (Persero) Tbk. qq. Perseroan (”Pihak Pertama”)

2. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional

Rumah tinggal berikut turutan-turutannya yang terletak di Jl. Raya Darmo No. 29 yang berdiri di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 217/K Kelurahaan Keputran tanggal 21 November 1988 terdaftar atas nama PT PP (Persero) Tbk., seluas 544 m2, yang akan dipergunakan untuk kantor

1 Agustus 2012 s/d

31 Juli 2017


101

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu 5. Fidusia atas piutang usaha milik Debitur

selain dari Proyek Grand Kamala Lagoon Tower 2 (Barclay).

Jaminan dalam Perjanjian ini cross collateral dengan Perjanjian Pinjaman Tetap Installment yang diberikan Bank kepada Kreditur sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Kredit No. 58 tanggal 17 Februari 2016, yang dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta. Hal-hal yang harus dilakukan oleh Debitur (Affirmative Covenants), antara lain: Debitur harus memberitahukan secara tertulis kepada Bank untuk: a. menerima tambahan pinjaman/hutang dari






Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada PT Bank ICBC Indonesia sehubungan dengan aksi korporasi di tahun 2017 sebagai berikut: 1. Pelaksanaan pemecahan Nilai Nominal





Perjanjian Sewa Menyewa 10. Akta Perjanjian Sewa Menyewa

No. 164 tanggal 26 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Felicia Imantaka, S.H., Notaris di Surabaya.

1. Tio Tjie Seng (Stevensen Budiyanto) (”Pihak Pertama”)


Bangunan 2 lantai yang digunakan Pihak Kedua untuk keperluan kegiatan Pihak Kedua dengan fasilitasnya berupa aliran listrik sebesar 4.400 watt, saluran air dan sambungan telepon milik Pihak Pertama berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 1900 seluas 300 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 218/Mulyorejo/2000 tanggal 20 Juli 2000 atas nama Tio Tjie (Stevensen Budiyanto), terletak di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau dikenal dengan Jl. Dharmahusada Mas III 20/A-97, Surabaya dengan harga sewa Rp240.000.000,- (untuk jangka waktu 3 tahun). Pihak Kedua hanya boleh menggunakan Obyek Sewa untuk keperluan kegiatan Pihak Kedua, perubahan penggunaannya hanya diperbolehkan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.

26 Januari 2015 s/d

26 Januari 2018

11. Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 9 tanggal 11 November 2012 juncto Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 83 tanggal 29 Juni 2007, yang keduanya dibuat di hadapan

1. PT PP (Persero) Tbk. qq. Perseroan (”Pihak Pertama”)

2. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional

Rumah tinggal berikut turutan-turutannya yang terletak di Jl. Raya Darmo No. 29 yang berdiri di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 217/K Kelurahaan Keputran tanggal 21 November 1988 terdaftar atas nama PT PP (Persero) Tbk., seluas 544 m2, yang akan dipergunakan untuk kantor

1 Agustus 2012 s/d

31 Juli 2017

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu Dharma Budiman, S.H., Notaris di Surabaya.

Tbk. (“Pihak Kedua”)

sebagai sarana dalam pelaksanaan kegiatan operasional yang berkaitan dengan kegiatan usaha Pihak Kedua dengan harga sewa Rp2.200.000.000,- (untuk jangka waktu 5 tahun).

Perjanjian Kerjasama 12. Akta Perjanjian Kerjasama

Developer No.12 tanggal 17 November 2014, yang dibuat di hadapan Esther Agustina Ferdinandus, S.H., Notaris di Jakarta.


2. PT Bank CIMB Niaga Tbk. (“Bank”)

Para Pihak setuju berkerjasama melalui penyediaan Fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) guna kepentingan pembiayaan pembelian proyek properti kepada nasabah/pembeli guna meningkatkan penjualan Apartemen Grand Sungkono Lagoon oleh Developer dan pengembangan usaha Bank dibidang kredit atau pembiayaan terkait dengan properti. Hak dan Kewajiban Developer, antara lain: 1. Wajib membuka rekening pada Bank; 2. Dalam hal Proyek Properti dibangun di atas

tanah milik Developer, maka Developer wajib memiliki Sertifikat Induk dengan sisa jangka waktu tidak kurang dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian, kecuali disetujui oleh Bank;

3. Dalam hal Proyek Properti dibangun di atas tanah yang bukan milik Developer, pemilik tanah dan/atau terdapat dokumen/perjanjian yang dibuat oleh dan antara pemilik tanah dan/atau pihak lain dengan Developer sehubungan dengan kerjasama pembangunan Proyek Properti, maka:

a. Developer wajib menyerahkan kepada Bank dokumen/perjanjian yang mendasari hubungan kerjasama; dan

b. Developer wajib mewajibkan pemilik tanah dan/atau pihak lain yang melakukan kerjasama untuk menundukan diri pada dan menyetujui seluruh ketentuan, persyaratan dan kewajiban yang berlaku bagi Developer;

4. Developer wajib melakukan segala sesuatu terkait dengan jual beli properti seperti, namun tidak terbatas pada: a. Dalam hal sertifikat pecahan telah

terbit, menandatangani akta jual beli dan melakukan balik nama menjadi atas nama nasabah atau pembeli;

b. Dalam hal belum tersedia sertifikat pecahan atau masih dalam bentuk sertifikat induk, menandatangani pengikatan perjanjian jual beli, akta jual beli dan melakukan balik nama menjadi atas nama nasabah atau pembeli;

c. Dalam hal pemilik tanah bukan Developer maka Developer dengan ini wajib mendatangkan pemilik tanah guna menandatangani akta jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli dan/atai segala dokumentasi yang diperlukan nasabah atau pembeli;

d. Menyerahkan seluruh dokumentasi terkait dengan properti dan jual beli property, namun tidak terbatas pada sertifikat tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), perjanjian pengikatan jual beli dan akta jual beli.

5. Menyelesaikan pembangunan properti sesuai dengan spesifikasi dan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau disepakati serta menyerahkan kepada nasabah atau pembeli dibuktikan dengan berita acara serah terima;

Sampai dengan adanya pembatalan dan/atau pengakhiran dari salah satu pihak. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perjanjian masih berlaku dan belum pernah diakhiri.


102

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu 6. Menjamin dokumen tersedia apabila

sewaktu-waktu diminta oleh Bank berupa BPHTB, PBB dan gambar denah berikut pertelaan yang telah disahkan/disetujui instansi yang berwenang, polis asuransi construction all risk bila masih dalam proses pembangunan atau polis asuransi kebakaran bila bangunan telah selesai;

7. Menyerahkan hasil klaim asuransi kebakaran kepada Bank untuk diperhitungkan sebagai pembayaran kewajiban debitur jika Proyek Properti tidak dilakukan pembangunan kembali; dan

8. Melakukan pengurusan atas seluruh dokumen terkait properti, namun tidak terbatas pada sertifikat pecahan, IMB, pembayaran PBB dan menyerahkan dokumen tersebut kepada Bank.

13. Akta Perjanjian Kerjasama

No.42 tanggal 29 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Muhammad Ridha, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan.

1. Soelistyowati (”Pihak Pertama”)


Para Pihak setuju berkerjasama dalam pengembangan lahan kawasan bisnis properti milik Pihak Pertama yang terletak di Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten seluas ±6.050 m² menjadi sebuah proyek pembangunan apartemen beserta kelengkapan sarana dan prasarananya dengan nama Apartemen Ayoma dimana pengelolaan, pengembangan dan pembiayaan dilakukan oleh Pihak Kedua. Penyertaan Para Pihak: Pihak Pertama: Tanah. Pihak Kedua: Modal kerja yang akan disetorkan secara bertahap sesuai kebutuhan Proyek. Kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian, antara lain: 1. Menyusun rencana kerja Proyek termasuk

seluruh perancangan produk; 2. Menyiapkan tim manajemen Proyek; 3. Membiayai dan melaksanakan pengurusan

izin-izin yang meliputi tapi tidak terbatas pada Izin Blok Plan, IMB, IPB dan izin-izin lainnya;

4. Melakukan pembangunan dan pengembangan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan disepakati Para Pihak;

5. Memberikan jaminan bahwa setiap unit apartemen yang akan dijual layak, siap huni dan sesuai dengan jangka waktu serah terima yang diperjanjikan kepada calon konsumen;

6. Memberikan jaminan pemeliharaan dan konstruksi bangunan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

7. Permasalahan legalitas terkait pengembangan Proyek dan kerjasama;

8. Permasalahan perizinan terkait pengembangan Proyek dan kerjasama;

9. Melakukan perencanaan meliputi struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal dan pembangunan Proyek dan/atau bangunan komersial;

10. Melakukan branding, promosi, pengiklanan, pemasaran dan penjualan;

11. Melakukan pembangunan infrastruktur di atas Proyek;

12. Melakukan pengelolaan apartemen dan/atau bangunan komersial pada tahap

29 Desember 2014 s/d 29 Desember 2017


103

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu 6. Menjamin dokumen tersedia apabila

sewaktu-waktu diminta oleh Bank berupa BPHTB, PBB dan gambar denah berikut pertelaan yang telah disahkan/disetujui instansi yang berwenang, polis asuransi construction all risk bila masih dalam proses pembangunan atau polis asuransi kebakaran bila bangunan telah selesai;

7. Menyerahkan hasil klaim asuransi kebakaran kepada Bank untuk diperhitungkan sebagai pembayaran kewajiban debitur jika Proyek Properti tidak dilakukan pembangunan kembali; dan

8. Melakukan pengurusan atas seluruh dokumen terkait properti, namun tidak terbatas pada sertifikat pecahan, IMB, pembayaran PBB dan menyerahkan dokumen tersebut kepada Bank.

13. Akta Perjanjian Kerjasama

No.42 tanggal 29 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Muhammad Ridha, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan.

1. Soelistyowati (”Pihak Pertama”)


Para Pihak setuju berkerjasama dalam pengembangan lahan kawasan bisnis properti milik Pihak Pertama yang terletak di Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten seluas ±6.050 m² menjadi sebuah proyek pembangunan apartemen beserta kelengkapan sarana dan prasarananya dengan nama Apartemen Ayoma dimana pengelolaan, pengembangan dan pembiayaan dilakukan oleh Pihak Kedua. Penyertaan Para Pihak: Pihak Pertama: Tanah. Pihak Kedua: Modal kerja yang akan disetorkan secara bertahap sesuai kebutuhan Proyek. Kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian, antara lain: 1. Menyusun rencana kerja Proyek termasuk

seluruh perancangan produk; 2. Menyiapkan tim manajemen Proyek; 3. Membiayai dan melaksanakan pengurusan

izin-izin yang meliputi tapi tidak terbatas pada Izin Blok Plan, IMB, IPB dan izin-izin lainnya;

4. Melakukan pembangunan dan pengembangan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan disepakati Para Pihak;

5. Memberikan jaminan bahwa setiap unit apartemen yang akan dijual layak, siap huni dan sesuai dengan jangka waktu serah terima yang diperjanjikan kepada calon konsumen;

6. Memberikan jaminan pemeliharaan dan konstruksi bangunan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

7. Permasalahan legalitas terkait pengembangan Proyek dan kerjasama;

8. Permasalahan perizinan terkait pengembangan Proyek dan kerjasama;

9. Melakukan perencanaan meliputi struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal dan pembangunan Proyek dan/atau bangunan komersial;

10. Melakukan branding, promosi, pengiklanan, pemasaran dan penjualan;

11. Melakukan pembangunan infrastruktur di atas Proyek;

12. Melakukan pengelolaan apartemen dan/atau bangunan komersial pada tahap

29 Desember 2014 s/d 29 Desember 2017

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu awal sebelum diserahkan kepada perhimpunan penghuni;

13. Bersama-sama dengan Pihak Pertama melakukan perubahan-perubahan dan atau penambahan-penambahan yang diperlukan terhadap Perjanjian;

14. Apabila terjadi kerusakan pada bagian dari bangunan ataupun hambatan-hambatan sehubungan dengan pembangunan Proyek yang disebabkan oleh hal-hal di luar kesalahan Pihak Kedua, maka waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan dan atau menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut akan ditambahkan pada Jangka Waktu Perjanjian.


Pengembangan Lahan yang Terletak di Jalan Raya Mulyosari Kota Surabaya Sebagai Kawasan Bisnis Properti tanggal 11 Desember 2014

1. PT Aneka Bangunan Mulia Jaya (“Pihak Pertama”)


Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama bangunan apartemen dan/atau komersial beserta fasilitasnya dimana setiap biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembangunan akan ditanggung dan menjadi tanggung jawab dari Pihak Kedua, dan selanjutnya biaya-biaya tersebut nantinya akan diperhitungkan kembali oleh Pihak Kedua sebagai pembagian keuntungan (“Pengembangan Lahan”), untuk lahan-lahan milik Pihak Pertama seluas + 42.033 m2 sebagai berikut: a. SHGB Nomor 3500, luas 2.895 m2, an. PT

Aneka Bangunan Mulia Jaya; b. SHGB Nomor 3476, luas 2.715 m2, an. PT

Aneka Bangunan Mulia Jaya; c. SHGB Nomor 2759, luas 2.845 m2, an. PT

Aneka Bangunan Mulia Jaya; d. SHGB Nomor 3563, luas 2.730 m2, an. PT

Aneka Bangunan Mulia Jaya; e. SHGB Nomor 3564, luas 2.490 m2, an. PT

Aneka Bangunan Mulia Jaya; f. SHGB Nomor 3488, luas 2.300 m2, an. PT

Aneka Bangunan Mulia Jaya; g. SHGB Nomor 2751, luas 3.315 m2, an. PT

Aneka Bangunan Mulia Jaya; h. SHGB Nomor 4044, luas 2.570 m2, an. PT

Aneka Bangunan Mulia Jaya; i. SHGB Nomor 3169, luas 2.270 m2, an. PT

Aneka Bangunan Mulia Jaya; j. SHGB Nomor 3474, luas 3.555 m2, an. PT

Aneka Bangunan Mulia Jaya; k. SHGB Nomor 4043, luas 2.515 m2, an. PT

Aneka Bangunan Mulia Jaya; l. SHGB Nomor 3475, luas 2.895 m2, an. PT

Aneka Bangunan Mulia Jaya; m. SHGB Nomor 4027, luas 3.758 m2, an. PT

Aneka Bangunan Mulia Jaya; dan n. SHGB Nomor 4355, luas 3.780 m2, an. PT

Aneka Bangunan Mulia Jaya. (selanjutnya disebut “Tanah”). Terhadap kerjasama ini para Pihak melakukan penyertaan berupa: a. Penyertaan Pihak Kedua adalah berupa

modal kerja yang disetorkan secara bertahap sesuai kebutuhan proyek pembangunan Apartemen dan/atau Bangunan komersial lainnya;

b. Penyertaan Pihak Pertama adalah berupa tanah seluas kurang lebih 42.033 m2 yang diatasnya akan dibangun Apartemen dan/atau Bangunan komersial lainnya.


11 Desember 2028


104

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu Nilai Tanah disepakati sebesar Rp15.000.000,- untuk setiap meter persegi, atau dengan total sebesar Rp630.495.000.000,-. Kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian, antara lain: 1. Menyusun rencana kerja proyek termasuk

seluruh perancangan produk; 2. Melakukan pembangunan dan

pengembangan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan disepakati oleh Para Pihak;

3. Melakukan Perencanaan meliputi struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal, dan pembangunan Apartemen dan/atau bangunan komersial;

4. Melakukan Branding, Promosi, Pengiklanan, Pemasaran dan Penjualan

5. Melakukan Pengelolaan Apartemen dan/atau bangunan komersial pada tahap awal sebelum diserahkan kepada perhimpunan penghuni;

6. Memberikan jaminan bahwa tidak mengalihkan seluruh atau sebagian perannya dalam Perjanjian ini dan dalam pelaksanaannya kepada pihak lain atau mengikutsertakan pihak lain dalam melaksanakan kerjasama yang dimaksud dalam Perjanjian ini terkecuali dengan persetujuan dari Pihak Pertama.

GSN

Perjanjian Sewa Menyewa 15. Perjanjian Kerjasama Bagi

Hasil di Kaza City Mall Starkids Wonderland No. 002/PSM-KCM/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 juncto Addendum Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil di Kaza City Mall No. 003/ADD-PSM-KCM/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014.

1. GSN (”Pihak Pertama”)

2. Syahrizal (“Pihak Kedua”)

Para Pihak setuju berkerjasama dalam hal bagi hasil atas penggunaan dan pengelolaan lokasi ruangan seluas 708,94 m² yang berlokasi di Kaza City Mall lantai 2 Jl. Kapas Krampung, Kecamatan Tambahrejo, Kelurahan Simokerto, Surabaya milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan menggunakan dan mengelola Lokasi Ruangan untuk kegiatan usaha arena mainan keluarga dengan nama Star Kid’s Wonderland dengan nilai kerjasama Revenue Sharing 10 tahun pertama sebesar 20% dari total semua pemasukan/pendapatan atas kegiatan usaha Pihak Kedua di Lokasi Ruangan sedangkan untuk revenue sharing 10 tahun kedua akan ditentukan kemudian.

Revenue Sharing 10 tahun pertama: 22 April 2015

s/d 21 April 2025

Revenue Sharing 10

tahun kedua: 21 April 2025 s/d 20

April 2035.

16. Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/PSM-EP/KM-VII/07 tanggal 7 Juli 2007 juncto Addendum No. 002/MSD/ADD-GSN/I/2013 tanggal 4 Januari 2013.


2. PT Mac Sarana Djaya (“Pihak Kedua”)

Para Pihak sepakat bahwa lahan yang disewa oleh Pihak Kedua untuk pemasangan jaringan telekomunikasi pada bangunan yang terletak di Jl. Kapas Krampung–Jl. Tambak Rejo, Kelurahan Simokerto, Kota Surabaya yang antara lain terdiri dari Pasar Tradisional Tambah Rejo, East Point Trade Center, East Point Shopping Mall adalah lahan sebagai berikut: 1. Areal di roof top gedung dengan luas 108

m² untuk penempatan 3 buah technical room untuk 3 operator, masing-masing operator dengan tinggi maksimal 3 m yang digunakan untuk penempatan antena indoor dan outdoor untuk operator seluler berupa perangkat radio seluler GSM, Wifi dan 3G serta penempatan perangkat AC Outdoor yang diletakkan di samping technical room;

2. Areal di roof top gedung seluas 18 m² untuk penempatan 3 buah pole antena microwave untuk 3 operator masing-masing setinggi 6 meter;

6 Juli 2012 s/d

5 Juli 2017


105

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu Nilai Tanah disepakati sebesar Rp15.000.000,- untuk setiap meter persegi, atau dengan total sebesar Rp630.495.000.000,-. Kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian, antara lain: 1. Menyusun rencana kerja proyek termasuk

seluruh perancangan produk; 2. Melakukan pembangunan dan

pengembangan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan disepakati oleh Para Pihak;

3. Melakukan Perencanaan meliputi struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal, dan pembangunan Apartemen dan/atau bangunan komersial;

4. Melakukan Branding, Promosi, Pengiklanan, Pemasaran dan Penjualan

5. Melakukan Pengelolaan Apartemen dan/atau bangunan komersial pada tahap awal sebelum diserahkan kepada perhimpunan penghuni;

6. Memberikan jaminan bahwa tidak mengalihkan seluruh atau sebagian perannya dalam Perjanjian ini dan dalam pelaksanaannya kepada pihak lain atau mengikutsertakan pihak lain dalam melaksanakan kerjasama yang dimaksud dalam Perjanjian ini terkecuali dengan persetujuan dari Pihak Pertama.

GSN

Perjanjian Sewa Menyewa 15. Perjanjian Kerjasama Bagi

Hasil di Kaza City Mall Starkids Wonderland No. 002/PSM-KCM/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 juncto Addendum Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil di Kaza City Mall No. 003/ADD-PSM-KCM/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014.


2. Syahrizal (“Pihak Kedua”)

Para Pihak setuju berkerjasama dalam hal bagi hasil atas penggunaan dan pengelolaan lokasi ruangan seluas 708,94 m² yang berlokasi di Kaza City Mall lantai 2 Jl. Kapas Krampung, Kecamatan Tambahrejo, Kelurahan Simokerto, Surabaya milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan menggunakan dan mengelola Lokasi Ruangan untuk kegiatan usaha arena mainan keluarga dengan nama Star Kid’s Wonderland dengan nilai kerjasama Revenue Sharing 10 tahun pertama sebesar 20% dari total semua pemasukan/pendapatan atas kegiatan usaha Pihak Kedua di Lokasi Ruangan sedangkan untuk revenue sharing 10 tahun kedua akan ditentukan kemudian.

Revenue Sharing 10 tahun pertama: 22 April 2015

s/d 21 April 2025

Revenue Sharing 10

tahun kedua: 21 April 2025 s/d 20

April 2035.

16. Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/PSM-EP/KM-VII/07 tanggal 7 Juli 2007 juncto Addendum No. 002/MSD/ADD-GSN/I/2013 tanggal 4 Januari 2013.


2. PT Mac Sarana Djaya (“Pihak Kedua”)

Para Pihak sepakat bahwa lahan yang disewa oleh Pihak Kedua untuk pemasangan jaringan telekomunikasi pada bangunan yang terletak di Jl. Kapas Krampung–Jl. Tambak Rejo, Kelurahan Simokerto, Kota Surabaya yang antara lain terdiri dari Pasar Tradisional Tambah Rejo, East Point Trade Center, East Point Shopping Mall adalah lahan sebagai berikut: 1. Areal di roof top gedung dengan luas 108

m² untuk penempatan 3 buah technical room untuk 3 operator, masing-masing operator dengan tinggi maksimal 3 m yang digunakan untuk penempatan antena indoor dan outdoor untuk operator seluler berupa perangkat radio seluler GSM, Wifi dan 3G serta penempatan perangkat AC Outdoor yang diletakkan di samping technical room;

2. Areal di roof top gedung seluas 18 m² untuk penempatan 3 buah pole antena microwave untuk 3 operator masing-masing setinggi 6 meter;

6 Juli 2012 s/d

5 Juli 2017

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu 3. Areal di atap (plafon) pada koridor di setiap

lantai di dalam gedung yang digunakan untuk penempatan antena indoor GSM, Wifi dan 3G;

4. Penggunaan plafon, shaft dan tray apabila memungkinkan pada koridor setiap lantai di gedung untuk penempatan kabel feeder sesuai desain yang disepakati para pihak; dan

5. Pemasangan penangkal petir dan grounding yang dikoneksi ke perangkat gedung yang disediakan oleh Pihak Kedua;

Dengan harga sewa Rp540.000.000,- (selama 5 tahun).

17. Akta Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kapas Krampung Plaza No. 55 tanggal 11 Maret 2011, dibuat di hadapan Yatiningsih, S.H., M.H., Notaris di Surabaya.


2. PT Suka Suka Kaza (“Pihak Kedua”)

Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua suatu ruang sewa yang terletak dalam gedung Kapas Krampung Plaza yang berlamat di Jl. Kapas Krampung No. 45 di area Lantai 1 unit nomor 11 dengan luas indoor 1.550,75 m² dan Pihak Kedua menggunakan ruangan sewa untuk supermarket, bakery, fast food, farmasi dan untuk penjualan barang-barang lainnya dengan kesepakatan: Tahun 1-5: Rp3.256.575.000,- belum termasuk PPN 10% Tahun 5-10: Rp3.907.890.000,- belum termasuk PPN 10%

11 Maret 2011 s/d

11 Maret 2021 dengan hak opsi

perpanjangan waktu sewa untuk masa 5

tahun

18. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 57 tanggal 7 November 2011, dibuat di hadapan Yatiningsih, S.H., M.H., Notaris di Surabaya


2. PT Hero Supermarket Tbk. (“Pihak Kedua”)

Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua suatu ruang sewa yang terletak dalam gedung Kapas Krampung Plaza yang berlamat di Jl. Kapas Krampung No. 45 di area Lantai Dasar dengan luas 1.250 m² dengan kesepakatan: Tahun 1-7 Rp37.500.000,-/bulan belum termasuk PPN Harga Sewa Bagi Hasil Tahun 1-7: 2% dari penjualan bersih Tahun 8-10: 2,75% dari penjualan bersih Opsi perpanjangan (5 tahun) 2,75% dari penjualan bersih Pihak Kedua menggunakan ruangan sewa untuk supermarket, bakery, fast food, farmasi dan untuk penjualan barang-barang lainnya.

22 September 2011 s/d

21 September 2021

19. Perjanjian Sewa Menyewa Ruang di Kapas Krampung Plaza No. 058/LA-KKP/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012.


2. PT Pratama Sempurna Sport (“Pihak Kedua”)

Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua 1 unit properti berupa lahan/ruangan di Kapas Krampung Plaza dengan spesifikasi sebagai berikut: • Lokasi: Lantai 3 • Nomor: - • Luas: ± 2477,14 m² • Dinding: Calsiboat • Plafon: Bare Pihak Kedua akan menggunakan ruang sewa untuk kegiatan usaha toko buku dengan nama Mr. Tokken dengan ketentuan: 1. Selama 3 bulan adalah masa grace periode

dengan ketentuan free sharing dan hanya dikenakan biaya pemakaian listrik

2. Bulan ke 4 sampai dengan bulan ke 12 revenue sharing sebesar 12,5% dari gross omset (exclude tax)

3. Tahun ke 2 sampai dengan tahun ke 5 revenue sharing sebesar 15% dari gross omset (exclude tax).

April 2013 s/d

April 2018


106

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu 20. Perjanjian Sewa Menyewa

Ruang Di Kaza City Mall No. 004/PSM-KCM/XI/2013 tanggal 27 November 2013 juncto Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Ruang di Kaza City Mall No. 001/ADD-PSM-KCM/XI/2016 tanggal 1 Desember 2016.


2. PT Warung Indonesia (“Pihak Kedua”)

Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua 1 unit properti berupa lahan/ruangan di Kaza City Mall dengan spesifikasi sebagai berikut: • Lokasi: Ground Floor • Nomor: 9A (Indoor), 9B (Outdoor) • Luas: 37,62 m² (Indoor) 32 m² (Outdoor) • Lantai: Kreamik Existing • Dinding: Partisi • Plafon: Bare tanpa Plafon Pihak Kedua akan menggunakan ruang sewa untuk kegiatan usaha rumah makan/restoran dengan nama Kedai 27 dengan harga sewa Rp6. 750.000,- per bulan.

1 Desember 2016 s/d

30 November 2019

21. Akta Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Gitanusa Sarana Niaga dengan PT Matahari Department Store Tbk. Kaza City Mall - Surabaya No. 01 tanggal 4 April 2014, yang dibuat di hadapan Atina Indira Ibrahim, S.H., Notaris di Tangerang Selatan.


2. PT Matahari Department Store Tbk. (“Pihak Kedua”)

Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua 1 unit properti berupa ruangan di dalam gedung Kaza City Mall seluas total ±5.101,701 m² Pihak Kedua akan menggunakan ruang sewa untuk tempat usaha department store dengan nama Matahari Department Store (MDS) dengan ketentuan: Tahun 1: Free Rental Tahun 2-5: Rp30.000,-/m²/bulan Tahun 6-11: Rp35.000,-/m²/bulan

11 tahun sejak tanggal pembukaan toko.

22. Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Di Kaza City Mall No. 006/PSM-KCM/VII/2015 tanggal 26 Juli 2015


2. PT Pioneerindo Gourmet International Tbk. (“Pihak Kedua”)

Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua 1 unit properti berupa lahan/ruangan di Kaza City Mall dengan spesifikasi sebagai berikut: • Lokasi: Ground Floor • Nomor: GS 03 • Luas: 70,95 m² (indoor) dan 13,73 m²

(outdoor) • Lantai: Keramik • Dinding: Gypsum • Plafon: Exposed Pihak Kedua akan menggunakan ruang sewa untuk kegiatan usaha rumah makan/restoran dengan nama California Fried Chicken dengan harga sewa Rp355.656.000,- (belum termasuk Service Charge dan PPN) selama jangka waktu sewa.


14 September 2020

23. Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Di Kaza City Mall No. 012/PSM-KCM/XI/2015 tanggal 23 November 2015


2. Liem Ik San (“Pihak Kedua”)

Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua 1 unit properti berupa lahan/ruangan di Kaza City Mall dengan spesifikasi sebagai berikut: • Lokasi: Lantai 2 • Nomor: SS 06 • Luas: 539 m² • Lantai: Keramik • Dinding: Kaca dan dinding bata • Plafon: No plafond Pihak Kedua akan menggunakan ruang sewa untuk kegiatan usaha furniture dengan nama M2M Furniture dengan harga sewa Rp623.919.450,- selama jangka waktu sewa .

3 tahun sejak berakhirnya tanggal

grace period

24. Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Di Kaza City Mall No. 003/PSM-KCM/VI/2015 tanggal 1 April 2015


2. PT Mitra Adiperkasa Tbk.. (“Pihak Kedua”)

Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua 1 unit properti berupa lahan/ruangan di Kaza City Mall dengan spesifikasi sebagai berikut: • Lokasi: Ground Floor


23 September 2017


107

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu 20. Perjanjian Sewa Menyewa

Ruang Di Kaza City Mall No. 004/PSM-KCM/XI/2013 tanggal 27 November 2013 juncto Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Ruang di Kaza City Mall No. 001/ADD-PSM-KCM/XI/2016 tanggal 1 Desember 2016.


2. PT Warung Indonesia (“Pihak Kedua”)

Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua 1 unit properti berupa lahan/ruangan di Kaza City Mall dengan spesifikasi sebagai berikut: • Lokasi: Ground Floor • Nomor: 9A (Indoor), 9B (Outdoor) • Luas: 37,62 m² (Indoor) 32 m² (Outdoor) • Lantai: Kreamik Existing • Dinding: Partisi • Plafon: Bare tanpa Plafon Pihak Kedua akan menggunakan ruang sewa untuk kegiatan usaha rumah makan/restoran dengan nama Kedai 27 dengan harga sewa Rp6. 750.000,- per bulan.

1 Desember 2016 s/d

30 November 2019

21. Akta Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Gitanusa Sarana Niaga dengan PT Matahari Department Store Tbk. Kaza City Mall - Surabaya No. 01 tanggal 4 April 2014, yang dibuat di hadapan Atina Indira Ibrahim, S.H., Notaris di Tangerang Selatan.


2. PT Matahari Department Store Tbk. (“Pihak Kedua”)

Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua 1 unit properti berupa ruangan di dalam gedung Kaza City Mall seluas total ±5.101,701 m² Pihak Kedua akan menggunakan ruang sewa untuk tempat usaha department store dengan nama Matahari Department Store (MDS) dengan ketentuan: Tahun 1: Free Rental Tahun 2-5: Rp30.000,-/m²/bulan Tahun 6-11: Rp35.000,-/m²/bulan

11 tahun sejak tanggal pembukaan toko.

22. Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Di Kaza City Mall No. 006/PSM-KCM/VII/2015 tanggal 26 Juli 2015


2. PT Pioneerindo Gourmet International Tbk. (“Pihak Kedua”)

Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua 1 unit properti berupa lahan/ruangan di Kaza City Mall dengan spesifikasi sebagai berikut: • Lokasi: Ground Floor • Nomor: GS 03 • Luas: 70,95 m² (indoor) dan 13,73 m²

(outdoor) • Lantai: Keramik • Dinding: Gypsum • Plafon: Exposed Pihak Kedua akan menggunakan ruang sewa untuk kegiatan usaha rumah makan/restoran dengan nama California Fried Chicken dengan harga sewa Rp355.656.000,- (belum termasuk Service Charge dan PPN) selama jangka waktu sewa.


14 September 2020

23. Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Di Kaza City Mall No. 012/PSM-KCM/XI/2015 tanggal 23 November 2015


2. Liem Ik San (“Pihak Kedua”)

Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua 1 unit properti berupa lahan/ruangan di Kaza City Mall dengan spesifikasi sebagai berikut: • Lokasi: Lantai 2 • Nomor: SS 06 • Luas: 539 m² • Lantai: Keramik • Dinding: Kaca dan dinding bata • Plafon: No plafond Pihak Kedua akan menggunakan ruang sewa untuk kegiatan usaha furniture dengan nama M2M Furniture dengan harga sewa Rp623.919.450,- selama jangka waktu sewa .

3 tahun sejak berakhirnya tanggal

grace period

24. Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Di Kaza City Mall No. 003/PSM-KCM/VI/2015 tanggal 1 April 2015


2. PT Mitra Adiperkasa Tbk.. (“Pihak Kedua”)

Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua 1 unit properti berupa lahan/ruangan di Kaza City Mall dengan spesifikasi sebagai berikut: • Lokasi: Ground Floor


23 September 2017

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu • Nomor: GS 11 • Luas: 211,81 m² • Lantai: Keramik • Dinding: Gypsum • Plafon: No plafond Pihak Kedua akan menggunakan ruang sewa untuk kegiatan usaha retail sport dengan nama The Sport Warehouse dengan harga sewa selama jangka waktu sewa adalah sebagai berikut: 1. 24 September 2014 s/d 23 September

2015 sebesar 2% dari total penjualan bersih per bulan;

2. 24 September 2015 s/d 23 September 2016 sebesar 3% dari total penjualan bersih per bulan;

3. 24 September 2016 s/d 23 September 2017 sebesar 4% dari total penjualan bersih per bulan.

25. Perjanjian Sewa Menyewa

Ruang Di Kaza City Mall No. 002/PSM-KCM/III/2016 tanggal 3 Maret 2016


2. Hartono Kusuma Halim (“Pihak Kedua”)

Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua 1 unit properti berupa lahan/ruangan di Kaza City Mall dengan spesifikasi sebagai berikut: • Lokasi: Upper Ground Floor • Nomor: US 15-16 • Luas: 700 m² • Lantai: Keramik • Dinding: Dinding bata • Plafon: Duck dan Plafond Pihak Kedua akan menggunakan ruang sewa untuk kegiatan usaha games dengan nama Super Token dengan harga sewa Rp1.470.000.000,- (belum termasuk PPN).

5 tahun sejak tanggal jangka waktu fitting out

berakhir.

Perjanjian Kerjasama 26. Perjanjian Kerjasama

Pengelolaan Perparkiran Kaza City No. 001-SPK/GSN-SIU/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.


2. PT Sinar Indo Utama (“Pihak Kedua”)

Para Pihak setuju berkerjasama dalam hal jasa pengelolaan seluruh fasilitas perparkiran kendaraan, pengelolaan taxi dan jasa pengantar kendaraan (valet parking) di area parkir Kaza City, Surabaya, Jl. Kapas Krampung No. 45 Surabaya 60142, Indonesia dengan Guarantee Income dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atas pendapatan bulanan untuk pengelolaan perparkiran selama Jangka Waktu Kerjasama sebesar Rp2.040.000.000,-, dengan perincian sebagai berikut: 1. Tahun Pertama (1 Januari 2015 s/d 31

Desember 2015): Rp360.000.000.-; dan 2. Tahun Kedua s/d Tahun Kelima (1 Januari

2016 s/d 31 Desember 2020): Rp1.680.000.000.-.

1 Januari 2015 s/d

31 Desember 2020

27. Perjanjian Kerjasama Perawatan/Pemeliharaan Elevator No. 0010/KT-KAZA/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 juncto Perjanjian Kerjasama Perawatan/Pemeliharaan Elevator No. 033/KT-EL/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016


2. CV Karunia Teknik (“Pihak Kedua”)

Para Pihak setuju berkerjasama dalam hal pekerjaan pemeliharaan/perawatan dan menunjuk Pihak Kedua sebagai kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pemeliharaan/perawatan 1 (satu) unit Lift Barang dengan ketentuan: 1. Biaya Perawatan: Rp400.000,- per bulan 2. Biaya Kerja Lembur: Rp75.000,- per jam 3. Biaya Standby pada hari kerja: Rp150.000,- per 2 jam 4. Biaya Standby pada hari libur: Rp200.000,- per 2 jam

20 Juli 2016 s/d

19 Juli 2018

28. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kebersihan (Cleaning Service) dan Land Scaping No. 180/PKS/KAZA CITY GSN-


2. PT Setra Sari (“Pihak Kedua”)

Para Pihak setuju berkerjasama dalam hal jasa pekerjaan pelayanan kebersihan cleaning service dan land scaping meliputi seluruh area Pasar Tradisional

1 Maret 2017 s/d

28 Februari 2018


108

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu SETRASARI/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 juncto Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kebersihan (Cleaning Service) dan Land Scaping No. 072/PKS/KAZA CITY GSN-SETRASARI/II/2017 tanggal 9 Februari 2017

yang terletak di Kaza City, Jl. Kapas Krampung No. 45, Surabaya, dengan nilai kerjasama Rp83.000.000,- per bulan.

29. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Passenger Escalator Merk Thysennkrup No. 002/PKS-Service Escalator/IV/2016 tanggal 1 April 2016 juncto Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Passenger Escalator Merk Thysennkrup No. 088/SPP/ESB/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016


2. PT Etika Sejahtera Bersama (“Pihak Kedua”)

Pihak Pertama menyerahkan tugas pekerjaan pemeliharaan berkala kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima penyerahan tugas tersebut dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan bersedia dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan 12 unit passenger escalator merek Thyseenkrup di Kaza City (“Pemeliharaan Berkala”). Dengan harga jasa pemeliharaan Pemeliharaan Rp8.400.000,- per bulan untuk 12 unit passenger escalator merek Thyseenkrup.

1 November 2016 s/d

30 April 2017

30. Akta Perjanjian Kerjasama No. 141 tanggal 21 Juni 2004, yang dibuat di hadapan Noor Irawati, S.H., Notaris di Surabaya.

1. Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya (”Pihak Pertama”)

2. GSN (“Pihak Kedua”)

Pihak Pertama menyerahkan dan memberikan persetujuan kepada Pihak Kedua untuk menggunakan Sebidang tanah seluas 25.420 m² terletak di Jl. Kapas Krampung Tambahrejo yang saat ini sedang dimohonkan/dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan oleh dan atas nama Pihak Pertama pada Badan Pertanahan Nasional dan dikuasi oleh Pihak Pertama (“Lahan”) sebagai lokasi pembangunan Pusat Perdagangan dan oleh karena itu Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua atas biaya Pihak Kedua sendiri melaksanakan pembangunan Pusat Perdagangan, berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pembangunan Pasar Tambahrejo yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya No. 539/287/436.2.1/2004 tanggal 28 Januari 2004 dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya No. 511.2/54/436.3/2004 tanggal 28 Januari 2004. Dengan bentuk kerjasama, antara lain: 1. Hak Jual/Hak Sewa dimana Pihak Kedua

diberikan hak menjual atau menyewakan dengan memasarkan, mengalihkan, memindahtangankan berikut menerima hasil penjualan dan sewa atas seluruh luas lantai efektif komersial pasar modern kepada pedangang baru selama 27 (dua puluh tujuh) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Penggunaan Lahan untuk dibangun gedung Pusat Perdagangan tersebut dan Para Pihak sepakat bahwa Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang dijual dan/atau disewakan oleh Pihak Kedua kepada pihak lain tidak boleh melebihi jangka waktu Sertifikat Hak Guna Bangunan yang terbit pertama kali setelah ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini;

2. Pengelolaan Gedung dimana Pihak Kedua berhak baik sendiri maupun menunjuk Property Management untuk mengelola seluruh Area Pasar Modern, Pihak Kedua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menanggung dan membayar seluruh biaya yang timbul dari pengeluaran operasional pengelolaan Area Pasar Modern dan Pasar Tradisional, kecuali biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertanggung jawab atas fasilitas penunjang Area Pasar Tradisional dan

10 Januari 2005 s/d

10 Juli 2032


109

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu SETRASARI/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 juncto Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kebersihan (Cleaning Service) dan Land Scaping No. 072/PKS/KAZA CITY GSN-SETRASARI/II/2017 tanggal 9 Februari 2017

yang terletak di Kaza City, Jl. Kapas Krampung No. 45, Surabaya, dengan nilai kerjasama Rp83.000.000,- per bulan.

29. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Passenger Escalator Merk Thysennkrup No. 002/PKS-Service Escalator/IV/2016 tanggal 1 April 2016 juncto Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Passenger Escalator Merk Thysennkrup No. 088/SPP/ESB/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016



Pihak Pertama menyerahkan tugas pekerjaan pemeliharaan berkala kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima penyerahan tugas tersebut dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan bersedia dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan 12 unit passenger escalator merek Thyseenkrup di Kaza City (“Pemeliharaan Berkala”). Dengan harga jasa pemeliharaan Pemeliharaan Rp8.400.000,- per bulan untuk 12 unit passenger escalator merek Thyseenkrup.

1 November 2016 s/d

30 April 2017

30. Akta Perjanjian Kerjasama No. 141 tanggal 21 Juni 2004, yang dibuat di hadapan Noor Irawati, S.H., Notaris di Surabaya.

1. Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya (”Pihak Pertama”)

2. GSN (“Pihak Kedua”)

Pihak Pertama menyerahkan dan memberikan persetujuan kepada Pihak Kedua untuk menggunakan Sebidang tanah seluas 25.420 m² terletak di Jl. Kapas Krampung Tambahrejo yang saat ini sedang dimohonkan/dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan oleh dan atas nama Pihak Pertama pada Badan Pertanahan Nasional dan dikuasi oleh Pihak Pertama (“Lahan”) sebagai lokasi pembangunan Pusat Perdagangan dan oleh karena itu Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua atas biaya Pihak Kedua sendiri melaksanakan pembangunan Pusat Perdagangan, berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pembangunan Pasar Tambahrejo yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya No. 539/287/436.2.1/2004 tanggal 28 Januari 2004 dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya No. 511.2/54/436.3/2004 tanggal 28 Januari 2004. Dengan bentuk kerjasama, antara lain: 1. Hak Jual/Hak Sewa dimana Pihak Kedua

diberikan hak menjual atau menyewakan dengan memasarkan, mengalihkan, memindahtangankan berikut menerima hasil penjualan dan sewa atas seluruh luas lantai efektif komersial pasar modern kepada pedangang baru selama 27 (dua puluh tujuh) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Penggunaan Lahan untuk dibangun gedung Pusat Perdagangan tersebut dan Para Pihak sepakat bahwa Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang dijual dan/atau disewakan oleh Pihak Kedua kepada pihak lain tidak boleh melebihi jangka waktu Sertifikat Hak Guna Bangunan yang terbit pertama kali setelah ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini;

2. Pengelolaan Gedung dimana Pihak Kedua berhak baik sendiri maupun menunjuk Property Management untuk mengelola seluruh Area Pasar Modern, Pihak Kedua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menanggung dan membayar seluruh biaya yang timbul dari pengeluaran operasional pengelolaan Area Pasar Modern dan Pasar Tradisional, kecuali biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertanggung jawab atas fasilitas penunjang Area Pasar Tradisional dan

10 Januari 2005 s/d

10 Juli 2032

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu menanggung seluruh biaya perawatan maupun perbaikan yang timbul akibat penggunaan fasilitas dimaksud selama masa pengelolaan, selama 27 (dua puluh tujuh) tahun 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Penggunaan Lahan.

31. Perjanjian Kerjasama Jasa

Kebersihan No. KK015/GSN/SINERGI/II-2016 tanggal 28 Februari 2016 juncto Perjanjian Kerjasama Jasa Kebersihan No. KK003/GSN/SINERGI/II-2016 tanggal 13 Februari 2017


2. PT Sinergi Integra Services (“Pihak Kedua”)

Para Pihak setuju berkerjasama dalam hal jasa penyediaan cleaning service oleh Pihak Kedua guna kegiatan operasional Pihak Pertama dalam hal pekerjaan kebersihan di Kaza City, Surabaya (“Lokasi Kerja”) dengan lingkup pekerjaan pembersihan meliputi, antara lain: 1. lantai; 2. kaca-kaca pintu utama ralling-ralling dan

kaca toko bagian luar; 3. lift dan escalator; 4. toilet; 5. sampah toko dan standing ashtray; 6. halaman luar keliling Mall dan gedung parkir

basement; 7. aksesoris, sign-sign dan ornament Mall; 8. pipa-pipa, ME, gutter/selokan air dan ramp

parkir basement; 9. canopy dan rangka-rangka besi juga kaca

luar secara berkala; dan 10. pos-pos collector parkir dan tangga darurat. Dengan nilai kerjasama sebesar Rp90.783.000,- per bulan.

1 Maret 2017 s/d

28 Februari 2018

32. Perjanjian Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Satpam No. 021/SPPJTKS/GSN/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016


2. PT Hanfanulih Putra (“Pihak Kedua”)

Para Pihak setuju berkerjasama dalam hal penyediaan jasa tenaga satpam oleh Pihak Kedua dengan jumlah tenaga dan persyaratan kerja yang dibutuhkan oleh Pihak Kesatu. Penyediaan tenaga satpam adalah untuk waktu 24 jam sehari dan 7 hari dalam 1 minggusecara terus menerus termasuk pada hari libur resmi. Dengan nilai kerjasama sebesar Rp116.159.999,-.

27 Juni 2016 s/d

26 Juni 2017

33. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Passenger Elevator Merk Mitsubishi No. 089/SPP/ESB/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016



Pihak Pertama menyerahkan tugas pekerjaan pemeliharaan berkala kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima penyerahan tugas tersebut dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan bersedia dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan 2 unit passenger elevator merek Mitsubishi di Kaza City (“Pemeliharaan Berkala”). Dengan harga jasa pemeliharaan Pemeliharaan Rp1.600.000,- per bulan untuk 2 unit passenger elevator merek Mitsubishi.

1 November 2016 s/d

30 April 2017

34. Perjanjian Pekerjaan Pest dan Rodent Control No. 165-2/REN/GPC/DA/XI/16 tanggal 8 Februari 2016


2. PT Sigcazindo Nusantara (“Pihak Kedua”)

Para Pihak setuju berkerjasama dalam hal penyediaan jasa pelayanan pengendalian hama serangga (pest control) dan hama tikus (rodent control) pada semua tempat berkembang biak, persembunyian dan penyebaran hama pada gedung Pihak Pertama di Jl. Kapas Krampung No. 45, Surabaya, dengan nilai kerjasama sebesar Rp48.000.000,-.

1 November 2016 s/d 31 Oktober 2017

HKM Perjanjian Kerjasama

35. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan PT Hasta Kreasimandiri tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Baru Balikpapan No. 6441/1087/PP/XII/2004 dan No.

1. Pemerintah Kota Balikpapan (“Pihak Pertama”)

2. HKM (“Pihak Kedua”)

Para Pihak setuju berkerjasama dalam hal menata dan membangun serta mengelola Pasar Baru Balikpapan yang terletak di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Klandasan Ilir, Balikpapan melalui investasi pihak ketiga, dengan ruang lingkup, antara lain:

Desember 2004 s/d

November 2034


110

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu 060/LGL/HKM.PKS/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004 juncto Adendum I Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan PT Hasta Kreasimandiri tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Baru Balikpapan (Pasar Baru Square) No. 6441/1087.A/PP/2007 dan No. 017/LGL/HKM-AD.1.PKS/XI/2007 tanggal 7 November 2007.

1. Membangun pasar/pusat perbelanjaan berupa los, kios, kantor, beserta fasilitas pendukungnya;

2. Membangun tempat penampungan sampah (TPS);

3. Menyusun spesifikasi dan rincian pembangunan pasar/pusat perbelanjaan dan rancangan anggaran biaya (RAB);

Yang ditanggung oleh Pihak Kedua. Nilai Investasi: 1. Bentuk Investasi Pihak Pertama:

a. Tanah yang dikuasai Pihak Pertama seluas 21.280 m2

dengan nilai Rp42.560.000.000,-; dan

b. Penambahan luasan tanah dengan pembebasan/pengadaan baru yang akan dilakukan Pihak Kedua dengan nilai Rp33.290.000.000 sampai dengan mencapai luas keseluruhan seluas 28.000 m2.

2. Bentuk Investasi Pihak Kedua: Pembangunan termasuk penyelesaian perizinan dengan nilai Rp450.000.000.000,-.

Nilai Konstribusi: 1. Pihak Kedua memberikan Konstribusi

kepada Pihak Kedua: a. Selama masa pembangunan

membayar retribusi pasar di TPS sebesar Rp10.000.000,- per bulan;

b. Sejak beroperasinya bangunan baru membayar kontribusi pengelolaan pasar/pusat perbelanjaan dan fasilitasnya sebesar Rp250.000.000,- per tahun dan akan dievaluasi setiap 5 tahun dengan tingkat kenaikan maksimal 20%.

36. Kesepakatan Antara

Pemerintah Kota Balikpapan dengan PT Hasta Kreasimandiri No. 027/388/PP-XII/2005 dan No. 043/LGL/HKM-KSPT/XII/05 tentang Pembangunan dan Kepemilikan Hotel dalam Kawasan Pasar Baru Square Balikpapan tanggal 21 Desember 2005



Para Pihak setuju berkerjasama dalam hal Pihak Kedua akan membangun dan mengelola sebuah hotel di atas tanah seluas ± 2.000 m2, lahan tempat membangun hotel tersebut merupakan satu kawasan dengan Pasar Baru Square yang merupakan bentuk kerjasama dengan Pihak Pertama.


37. Management Agreement tanggal 14 Februari 2005

1. HKM (“Pemilik”) 2. Swiss Pacific B.V.

(“Swiss Pacific”)

Para Pihak setuju berkerjasama dalam hal pengembangan Hotel yang akan diberi nama Swiss-Belhotel Balikpapan atau nama lain yang berlokasi di Jl. Raya Sudirman, Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia. Pemilik menginginkan untuk mempekerjakan Swiss Pacific untuk dapat memberikan jasa kepada Pemilik terkait dengan pengoperasian Hotel. Dengan nilai kerjasama sebagai berikut: 1. Base Management Fee (dibayarkan setiap

bulan): 3% dari gross revenue; dan 2. Incentive Management Fee (dibayarkan

setiap bulan): 7% dari gross operating profit.

10 Januari 2005 s/d

10 tahun sejak tanggal soft opening atau 10

tahun sejak 5 Juli 2013.


111

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu 060/LGL/HKM.PKS/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004 juncto Adendum I Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan PT Hasta Kreasimandiri tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Baru Balikpapan (Pasar Baru Square) No. 6441/1087.A/PP/2007 dan No. 017/LGL/HKM-AD.1.PKS/XI/2007 tanggal 7 November 2007.

1. Membangun pasar/pusat perbelanjaan berupa los, kios, kantor, beserta fasilitas pendukungnya;

2. Membangun tempat penampungan sampah (TPS);

3. Menyusun spesifikasi dan rincian pembangunan pasar/pusat perbelanjaan dan rancangan anggaran biaya (RAB);

Yang ditanggung oleh Pihak Kedua. Nilai Investasi: 1. Bentuk Investasi Pihak Pertama:

a. Tanah yang dikuasai Pihak Pertama seluas 21.280 m2

dengan nilai Rp42.560.000.000,-; dan

b. Penambahan luasan tanah dengan pembebasan/pengadaan baru yang akan dilakukan Pihak Kedua dengan nilai Rp33.290.000.000 sampai dengan mencapai luas keseluruhan seluas 28.000 m2.

2. Bentuk Investasi Pihak Kedua: Pembangunan termasuk penyelesaian perizinan dengan nilai Rp450.000.000.000,-.

Nilai Konstribusi: 1. Pihak Kedua memberikan Konstribusi

kepada Pihak Kedua: a. Selama masa pembangunan

membayar retribusi pasar di TPS sebesar Rp10.000.000,- per bulan;

b. Sejak beroperasinya bangunan baru membayar kontribusi pengelolaan pasar/pusat perbelanjaan dan fasilitasnya sebesar Rp250.000.000,- per tahun dan akan dievaluasi setiap 5 tahun dengan tingkat kenaikan maksimal 20%.

36. Kesepakatan Antara

Pemerintah Kota Balikpapan dengan PT Hasta Kreasimandiri No. 027/388/PP-XII/2005 dan No. 043/LGL/HKM-KSPT/XII/05 tentang Pembangunan dan Kepemilikan Hotel dalam Kawasan Pasar Baru Square Balikpapan tanggal 21 Desember 2005



Para Pihak setuju berkerjasama dalam hal Pihak Kedua akan membangun dan mengelola sebuah hotel di atas tanah seluas ± 2.000 m2, lahan tempat membangun hotel tersebut merupakan satu kawasan dengan Pasar Baru Square yang merupakan bentuk kerjasama dengan Pihak Pertama.


37. Management Agreement tanggal 14 Februari 2005

1. HKM (“Pemilik”) 2. Swiss Pacific B.V.

(“Swiss Pacific”)

Para Pihak setuju berkerjasama dalam hal pengembangan Hotel yang akan diberi nama Swiss-Belhotel Balikpapan atau nama lain yang berlokasi di Jl. Raya Sudirman, Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia. Pemilik menginginkan untuk mempekerjakan Swiss Pacific untuk dapat memberikan jasa kepada Pemilik terkait dengan pengoperasian Hotel. Dengan nilai kerjasama sebagai berikut: 1. Base Management Fee (dibayarkan setiap

bulan): 3% dari gross revenue; dan 2. Incentive Management Fee (dibayarkan

setiap bulan): 7% dari gross operating profit.

10 Januari 2005 s/d

10 tahun sejak tanggal soft opening atau 10

tahun sejak 5 Juli 2013.

No. Nama Perjanjian Pihak Ruang Lingkup Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa

38. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 2 tanggal 4 November 2004, yang dibuat di hadapan Rianto, S.H., Notaris di Jakarta

1. HKM (“Pihak Pertama”)

2. PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. (“Pihak Kedua”)

Pihak Pertama menyewakan ruangan seluas ± 10.000 m2 kepada Pihak Kedua di Jl. Raya Sudirman, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dengan nilai perjanjian Rp18.000.000.000,-.

25 tahun

39. Akta Sewa Menyewa No. 19 tanggal 30 September 2009, yang dibuat di hadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta


2. PT Sentra Propertindo Sentosa (“Pihak Kedua”)

Pihak Pertama memberikan hak untuk memakai sebagian bangunan gedung di Pasar Baru Square di lantai 3 seluas 3.759 m2 kepada Pihak Kedua. Dengan nilai perjanjian Rp12.750.000.000,-.

25 tahun dan dapat ditambah 5 tahun.

40. Kesepakatan Bersama tanggal 30 November 2006


2. PT Sentra Jasa Boga (“Pihak Kedua”)

Para Pihak sepakat akan membuat perjanjian dengan syarat-syarat yang ditetapkan, antara lain: Pembangunan area food court di lantai 2, Pasar Baru Square Balikpapan dengan luas ± 1.100 m2. Dengan nilai perjanjian Rp11.500.000.000,-.

30 tahun.

PJR Perjanjian Sewa Menyewa

41. Perjanjian Sewa Menyewa No. 013/PSM/GBC/XII/2016 tanggal 1 Desember

1. PT Grahabuana Cikarang (”Pihak Pertama”)

2. PJR (“Pihak Kedua”)

Pihak Pertama setuju untuk menyewakan kepada Pihak Kedua ruangan kantor seluas 64,8 m2

setempat dikenal dengan nama Jababeka Center, Marketing Gallery dengan alamat Hollywood Plaza No. 10-12, Jl. H. Usmar Ismail – Indonesia Movieland, Kota Jababeka. Dengan nilai perjanjian Rp20.000.000,-.

1 Desember 2016 s/d

1 Juni 2017

WSS 42. Perjanjian Pekerjaan Kontrak

Perencanaan Mekanikal dan Elektrikal Evencio Apartment No. 003/LEG-EVENCIO/SPK/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016

1. WSS (”Pihak Pertama”)

2. PT Skemanusa Consultama Teknik. (“Pihak Kedua”)

Para Pihak setuju bekerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan perencenaan mekanikal dan elektrikal Apartemen Evencio di Margonda, Depok dengan luas total sekitar ±59.000 m2. Dengan Nilai kontrak sebesar Rp1.925.000.000,-.

6 Desember 2016 s/d

28 Agustus 2017

L. Perkara-perkara yang sedang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam perkara pidana perdata dan pidana di Pengadilan Negeri, perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dimana Perseroan memiliki kegiatan usaha, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara yang menyangkut perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga, serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun. M. Aset dengan nilai Material yang dikuasai oleh Perseroan Hak atas Tanah Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan/atau menguasai aset berupa hak atas tanah, baik dalam bentuk SHGB dan/atau sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, yaitu sebagaimana diuraikan di bawah ini: 1. Hak Guna Bangunan (HGB)

No. Sertifikat HGB Luas (m²)

Lokasi Berlaku Hingga

PERSEROAN 1. No. 275*), 369*) 2.561 Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara 2030-2032 2. No. 114*) 5.340 Kotamadya Padang, Sumatera Barat 2024 3. No. 11*) 3.555 Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi

Sumatera Barat 2024

4. No. 01/PR*), 1106/Skb*) 9.423 Kotamadya Bandar Lampung, Provinsi Lampung

2024-2030

5. No. B.01/PD*) 3.200 Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu November 2017 6. No. 635*) 1.437 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 2042


112



7. No. 14*), 7*), 24*), 25*), 26*), 27*), 15*), 16*), 18*), 17*) 2.822 Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat 2029-2040 8. No. 48*) 21.000 Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 2025 9. No. 375*), 376*), 377*) 996 Kotamadya Bogor, Provinsi Jawa Barat 2037 10. No. 8475, 8476, 8477, 8478, 8474, 7929*), 7930*),

7931*), 7932*), 7933*), 7934*), 7935*), 7936*), 7937*), 7938*), 7948*), 8488, 8508, 8506, 8524, 8523

131.495 Kotamadya Bekasi, Provinsi Jawa Barat 2025-2042

11. No. 1078 *), 3976*) 9.321 Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat 2032-2038 12. No. 1746*) 3.332 Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 2021 13. No. 1403, 1404, 1429 4.035 Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 2019 14. No. 3028, 3029, 3030, 3071, 3072, 3075, 3799, 3800,

3801, 3802, 3803, 3804, 3806, 3808, 3809, 3810, 296*), 701 *), 70*), 3813*)

103.775 Kota Semarang, Jawa Tengah 2020-2044

15. No. 533*), 1466*), 469*) 9.311 Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur 2019-2026 16. No. 2000, 4481, 4482, 4483, 4501, 4551, 4552, 4553,

4554, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4557, 4561, 4562, 4563, 217/K*), 1994, 1995, , 4484, 1989*), 4374, 4357, 4517, 4569, 4533, 4572

92.699 Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur 2028-2044

17. No. 3110*), 3112*), 1915*) 1.902 Kotamadya Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

2023-2028

18. No. 41*) 3.000 Kotamadya Denpasar, Provinsi Daerah Tingkat I Bali

2019

19. No. 9*) 6.493 Kotamadya Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat

2026

20. No. 490, 491, 492, 495, 503, 508, 509 381 Kotamadya Serang, Provinsi Banten 2034 Sub Total 416.078

HKM 21. No. 791 19.444 Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur 2034

Sub Total 19.444 PJR

22. No. 4285, 4286, 4287, 4288, 4289 46.009 Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat 2024 Sub Total 46.009

WSS 23. No. 00039, 00092, 02881, 00085 4.913 Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat 2039-2040

Sub Total 4.913 *)Bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan yang diperoleh Perseroan sebagai setoran modal saham milik PT PP (Persero) Tbk. ke dalam Perseroan sebagai akibat dari pemekaran usaha dengan cara pemisahan divisi properti PT PP (Persero) Tbk. menjadi Perseroan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang melakukan proses perubahan atas nama PT PP (Persero) Tbk. menjadi atas nama Perseroan secara bertahap, agar tercipta tertib administrasi 2. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS)

No. Sertifikat HMSRS Luas (m²)


PERSEROAN 1. No. 44, 4, 234, 7, 374, 220, 52, 271, 124, 18, 112,

397, 28, 113, 100, 1, 67, 165, 238, 280, 134, 338, 231, 110, 269, 69, 270, 324, 187, 203, 219, 160, 363, 361, 137, 207, 193, 41, 135, 123, 205, 178, 307

395,44 Kotamadya Serang, Provinsi Banten 2034

2. No. 326/XXII, 338/XXIII, 401/XXVII, 428/XXIX 271,60 Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 2031 Sub Total 667,04

GSN 3. No. 1 s/d 800 50.951,50 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 2035 Sub Total 50.951,50

HKM 4. No. 01459 s/d 01731 10.309,95 Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur 2026 Sub Total 10.309,95

Selain bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana disebut di atas Perseroan juga telah membeli/menguasai sejumlah bidang tanah di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat seluas ±82.101 m2 berdasarkan akta pelepasan hak atas tanah dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah. Perseroan juga melakukan pengikatan jual beli dengan Pihak Ketiga sehubungan dengan pembelian sejumlah bidang tanah di Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta seluas ±5.766 m2, Semarang, Provinsi Jawa Tengah seluas ±5.586 m2, Surabaya, Provinsi Jawa Timur seluas ±25.190 m2 dan Bekasi, Provinsi Jawa Barat seluas ±21.756 m2. Bangunan yang dimiliki oleh Perseroan yang berdiri di atas bidang tanah berdasarkan HGB sebagaimana disebutkan di atas antara lain berupa bangunan perkantoran, mess dan gudang serta bangunan lainnya yang merupakan sarana penunjang kegiatan Perseroan.


113



7. No. 14*), 7*), 24*), 25*), 26*), 27*), 15*), 16*), 18*), 17*) 2.822 Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat 2029-2040 8. No. 48*) 21.000 Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 2025 9. No. 375*), 376*), 377*) 996 Kotamadya Bogor, Provinsi Jawa Barat 2037 10. No. 8475, 8476, 8477, 8478, 8474, 7929*), 7930*),

7931*), 7932*), 7933*), 7934*), 7935*), 7936*), 7937*), 7938*), 7948*), 8488, 8508, 8506, 8524, 8523

131.495 Kotamadya Bekasi, Provinsi Jawa Barat 2025-2042

11. No. 1078 *), 3976*) 9.321 Kotamadya Depok, Provinsi Jawa Barat 2032-2038 12. No. 1746*) 3.332 Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 2021 13. No. 1403, 1404, 1429 4.035 Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 2019 14. No. 3028, 3029, 3030, 3071, 3072, 3075, 3799, 3800,

3801, 3802, 3803, 3804, 3806, 3808, 3809, 3810, 296*), 701 *), 70*), 3813*)

103.775 Kota Semarang, Jawa Tengah 2020-2044

15. No. 533*), 1466*), 469*) 9.311 Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur 2019-2026 16. No. 2000, 4481, 4482, 4483, 4501, 4551, 4552, 4553,

4554, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4557, 4561, 4562, 4563, 217/K*), 1994, 1995, , 4484, 1989*), 4374, 4357, 4517, 4569, 4533, 4572

92.699 Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur 2028-2044

17. No. 3110*), 3112*), 1915*) 1.902 Kotamadya Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

2023-2028

18. No. 41*) 3.000 Kotamadya Denpasar, Provinsi Daerah Tingkat I Bali

2019

19. No. 9*) 6.493 Kotamadya Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat

2026

20. No. 490, 491, 492, 495, 503, 508, 509 381 Kotamadya Serang, Provinsi Banten 2034 Sub Total 416.078

HKM 21. No. 791 19.444 Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur 2034

Sub Total 19.444 PJR

22. No. 4285, 4286, 4287, 4288, 4289 46.009 Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat 2024 Sub Total 46.009

WSS 23. No. 00039, 00092, 02881, 00085 4.913 Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat 2039-2040

Sub Total 4.913 *)Bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan yang diperoleh Perseroan sebagai setoran modal saham milik PT PP (Persero) Tbk. ke dalam Perseroan sebagai akibat dari pemekaran usaha dengan cara pemisahan divisi properti PT PP (Persero) Tbk. menjadi Perseroan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang melakukan proses perubahan atas nama PT PP (Persero) Tbk. menjadi atas nama Perseroan secara bertahap, agar tercipta tertib administrasi 2. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS)

No. Sertifikat HMSRS Luas (m²)


PERSEROAN 1. No. 44, 4, 234, 7, 374, 220, 52, 271, 124, 18, 112,

397, 28, 113, 100, 1, 67, 165, 238, 280, 134, 338, 231, 110, 269, 69, 270, 324, 187, 203, 219, 160, 363, 361, 137, 207, 193, 41, 135, 123, 205, 178, 307

395,44 Kotamadya Serang, Provinsi Banten 2034

2. No. 326/XXII, 338/XXIII, 401/XXVII, 428/XXIX 271,60 Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 2031 Sub Total 667,04

GSN 3. No. 1 s/d 800 50.951,50 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 2035 Sub Total 50.951,50

HKM 4. No. 01459 s/d 01731 10.309,95 Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur 2026 Sub Total 10.309,95

Selain bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana disebut di atas Perseroan juga telah membeli/menguasai sejumlah bidang tanah di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat seluas ±82.101 m2 berdasarkan akta pelepasan hak atas tanah dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah. Perseroan juga melakukan pengikatan jual beli dengan Pihak Ketiga sehubungan dengan pembelian sejumlah bidang tanah di Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta seluas ±5.766 m2, Semarang, Provinsi Jawa Tengah seluas ±5.586 m2, Surabaya, Provinsi Jawa Timur seluas ±25.190 m2 dan Bekasi, Provinsi Jawa Barat seluas ±21.756 m2. Bangunan yang dimiliki oleh Perseroan yang berdiri di atas bidang tanah berdasarkan HGB sebagaimana disebutkan di atas antara lain berupa bangunan perkantoran, mess dan gudang serta bangunan lainnya yang merupakan sarana penunjang kegiatan Perseroan.

N. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Selain hak atas tanah, Perseroan juga memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun oleh instansi yang berwenang di negara lain, yaitu sebagai berikut: 1. Sertifikat Merek

No. Pendaftaran Jangka Waktu Perlindungan

Keterangan*) Nomor Tanggal Etiket Merek Kelas

Perseroan

1.

IDM000396463

01-04-2010

Terrace Cafe

43

10 Tahun (sejak 01-04-2010)

Terdaftar di Indonesia

2.

IDM000385252

19-02-2009

The Park Hotel

43

10 Tahun (sejak 14-07-2010)


3.

IDM000385248

30-03-2010

Park Hotel

43

10 Tahun (sejak 24-09-2010)


HKM 4. IDM000330894

02-11-2011 Balcony City NCL 9

36 10 tahun

(sejak 26-07-2010) Terdaftar di Indonesia

*) Keterangan: Khusus merek-merek yang terdaftar di Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelumnya berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. 2. Hak Cipta

No. Pendaftaran

Nama Pencipta Keterangan*) Nomor Tanggal Jenis Ciptaan Judul Ciptaan

Perseroan

1. 062839 29-08-2012

Seni

Seni Logo Park

Hotel

PT PP (Persero) Tbk Terdaftar di Indonesia

2.

064583

19-07-2013

Karya Tulis

PP Parking

System

1. Ir. Galih Prahananto 2. Oktavianto Utomo

Siswanto, S.T.


*) Keterangan: a. Saat ini Perseroan sedang melakukan pengurusan pendaftaran merek atas logo Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan Surat

Keterangan No. 550/NIN-CN/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Notaris Neilly Iralita Iswari, S.H.,M.Si.,M.Kn. dan berlaku selama 2 tahun atau sampai telah dikeluarkannya Merek atas nama Perseroan.

b. Saat ini Perseroan sedang melakukan pengurusan pendaftaran merek Grand Story sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Permohonan Pendaftaran Merek dengan No. Permohonan Pendaftaran Merek ED10201400781 tanggal 19 November 2014;

c. Saat ini PT PP (Persero) Tbk. sedang melakukan pengurusan pendaftaran merek Grand Sungkono Lagoon sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Permohonan Pendaftaran Merek dengan No. Permohonan Pendaftaran Merek ED10201400781 tanggal 23 September 2013.

O. Kegiatan Usaha Perseroan melakukan kegiatan usahanya sebagai salah satu divisi PT PP (Persero) Tbk. sejak tahun 1991 dan menjadi sebuah entitas pada tahun 2013. Perseroan merupakan salah satu pengembang properti terkemuka di Indonesia, mengembangkan berbagai proyek termasuk proyek internal maupun melalui joint venture dengan pihak ketiga, baik dengan pihak swasta maupun pihak Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”). Perseroan saat ini fokus terhadap pengembangan hunian bertingkat disegmen menengah, Meningkatan pendapatan berulang (recurring income), Peningkatan Lahan Baru di berbagai daerah strategis. Proyek-proyek Perseroan mengkombinasikan variasi residensial, perkantoran, retail, trade centre, dan bisnis hotel, yang pada umumnya fokus dalam penjualan properti residensial, tetapi masih mempertahankan kepemilikan dan kegiatan operasional dari properti perkantoran, retail, trade centre, dan bisnis hotel


114

Perseroan memiliki target konsumen yang bervariasi, mulai dari masyarakat yang berpenghasilan rendah sampai kelas atas, yang disesuaikan dengan masing-masing properti yang dikembangkannya. Perseroan memfokuskan pada penawaran properti yang meningkatkan kenyamanan dan kesehatan hidup konsumen, dengan berbagai fasilitas dan inovasi lainnya, dengan konsep “Beyond Space”. Perseroan adalah Entitas Anak dari PT PP (Persero) Tbk., perusahaan BUMN yang bergerak di bidang property, infrastruktur, investasi, energy, Construction, Engineering Procurement Construction (“EPC”), pra-cetak dan peralatan. Berdiri pada tahun 1953, PT PP (Persero) Tbk. merupakan salah satu perusahaan konstruksi dan investasi terbesar di Indonesia, berpengalaman dalam konstruksi bangunan bertingkat, pembangkit listrik, jembatan, jalanan, sistem irigasi, dan pelabuhan laut di Indonesia. PT PP (Persero) Tbk. telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2010. Diagram berikut ini menggambarkan sejarah kegiatan operasional Perseroan:

Perseroan mengintegrasikan pengembangan yang didukung dengan adanya fasilitas yang beragam dan lengkap sehingga menjadikan penghuninya hidup dalam tempat tinggal yang nyaman secara lahir dan batin. Lebih dari 20 (dua puluh) tahun (yang dimulai sejak Perseroan masih sebagai Divisi Properti dari PT PP (Persero) Tbk) Perseroan telah mengembangkan kemampuannya di segala bidang, antara lain dalam pembangunan dan pengembangan properti-properti sebagai berikut:

• Perumahan Otorita Jatiluhur tahun 1991, • Pengembangan kawasan Cibubur tahun 1991 – 2004, • Apartemen Patria Park di Jakarta tahun 2004 - 2006, • Juanda Business Center di Surabaya tahun 2006, • Apartemen The Paladian Park di Kelapa Gading tahun 2009, • Park Hotel Jakarta tahun 2010, • Park Hotel Bandung tahun 2012; dan • Perumahan Bukit Permata Puri 1 di Semarang tahun 1996 - 2015.

Pada Oktober 2013, sebagai hasil dari Restrukturisasi PT PP (Persero) Tbk., Perseroan telah mengukuhkan diri menjadi perusahaan properti yang mandiri. Kegiatan usaha Perseroan terbagi atas 3 (tiga) segmen yaitu Residensial, Komersial dan Hospitality. Perseroan juga mengukuhkan diri sebagai salah satu pengembang terkemuka yang memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang nyaman dengan harga terjangkau, hal tersebut dibuktikan dengan membuat terobosan memasarkan kawasan CBD Grand Kamala Lagoon di Jakarta Timur, di pintu masuk Bekasi pada tahun 2014, dimana tower pertama direncanakan akan selesai dibangun pada tahun 2017 dan secara keseluruhan Kawasan direncanakan akan selesai dibangun pada tahun 2035. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan sedang mengembangkan proyek-proyek berikut ini:

No. Nama Proyek Lokasi Rencana

Tahun Pembangunan

Target Tahun Penyelesaian

Luas Tanah (m2)

Luas Lantai Bangunan

(m2) Luas Area yang dapat

dijual/disewakan

A. Proyek Residensial 1 Grand Sungkono Lagoon Surabaya 2014 2023 35.515 182,817 m2 (2116 unit) Apartment Tower 1 (Venetian) 2014 2017 5.700 41.396 31455 m² (516 unit) Apartment Tower 2 (Caspian) 2015 2019 3.619 51.455 40820 m² (519 unit) Apartment Tower 3 2018 2021 7.312 83.818 67054 m² (696 unit) Hotel Tower 4 2019 2022

9.962 19.036 15228 m² (182 kamar)

Apartment & Office Tower 5 2020 2023 54.360 43488 m² (385 unit Apartment)

2 Grand Kamala Lagoon Bekasi 2014 2036 283.882

1.896.005

1.516.804 m2 (5.706 unit)

2015: Perseroan telah melakukan listing di Bursa efek Indonesia


115

Perseroan memiliki target konsumen yang bervariasi, mulai dari masyarakat yang berpenghasilan rendah sampai kelas atas, yang disesuaikan dengan masing-masing properti yang dikembangkannya. Perseroan memfokuskan pada penawaran properti yang meningkatkan kenyamanan dan kesehatan hidup konsumen, dengan berbagai fasilitas dan inovasi lainnya, dengan konsep “Beyond Space”. Perseroan adalah Entitas Anak dari PT PP (Persero) Tbk., perusahaan BUMN yang bergerak di bidang property, infrastruktur, investasi, energy, Construction, Engineering Procurement Construction (“EPC”), pra-cetak dan peralatan. Berdiri pada tahun 1953, PT PP (Persero) Tbk. merupakan salah satu perusahaan konstruksi dan investasi terbesar di Indonesia, berpengalaman dalam konstruksi bangunan bertingkat, pembangkit listrik, jembatan, jalanan, sistem irigasi, dan pelabuhan laut di Indonesia. PT PP (Persero) Tbk. telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2010. Diagram berikut ini menggambarkan sejarah kegiatan operasional Perseroan:

Perseroan mengintegrasikan pengembangan yang didukung dengan adanya fasilitas yang beragam dan lengkap sehingga menjadikan penghuninya hidup dalam tempat tinggal yang nyaman secara lahir dan batin. Lebih dari 20 (dua puluh) tahun (yang dimulai sejak Perseroan masih sebagai Divisi Properti dari PT PP (Persero) Tbk) Perseroan telah mengembangkan kemampuannya di segala bidang, antara lain dalam pembangunan dan pengembangan properti-properti sebagai berikut:

• Perumahan Otorita Jatiluhur tahun 1991, • Pengembangan kawasan Cibubur tahun 1991 – 2004, • Apartemen Patria Park di Jakarta tahun 2004 - 2006, • Juanda Business Center di Surabaya tahun 2006, • Apartemen The Paladian Park di Kelapa Gading tahun 2009, • Park Hotel Jakarta tahun 2010, • Park Hotel Bandung tahun 2012; dan • Perumahan Bukit Permata Puri 1 di Semarang tahun 1996 - 2015.

Pada Oktober 2013, sebagai hasil dari Restrukturisasi PT PP (Persero) Tbk., Perseroan telah mengukuhkan diri menjadi perusahaan properti yang mandiri. Kegiatan usaha Perseroan terbagi atas 3 (tiga) segmen yaitu Residensial, Komersial dan Hospitality. Perseroan juga mengukuhkan diri sebagai salah satu pengembang terkemuka yang memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang nyaman dengan harga terjangkau, hal tersebut dibuktikan dengan membuat terobosan memasarkan kawasan CBD Grand Kamala Lagoon di Jakarta Timur, di pintu masuk Bekasi pada tahun 2014, dimana tower pertama direncanakan akan selesai dibangun pada tahun 2017 dan secara keseluruhan Kawasan direncanakan akan selesai dibangun pada tahun 2035. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan sedang mengembangkan proyek-proyek berikut ini:


Tahun Pembangunan


Luas Tanah (m2)



dijual/disewakan

A. Proyek Residensial 1 Grand Sungkono Lagoon Surabaya 2014 2023 35.515 182,817 m2 (2116 unit) Apartment Tower 1 (Venetian) 2014 2017 5.700 41.396 31455 m² (516 unit) Apartment Tower 2 (Caspian) 2015 2019 3.619 51.455 40820 m² (519 unit) Apartment Tower 3 2018 2021 7.312 83.818 67054 m² (696 unit) Hotel Tower 4 2019 2022

9.962 19.036 15228 m² (182 kamar)

Apartment & Office Tower 5 2020 2023 54.360 43488 m² (385 unit Apartment)

2 Grand Kamala Lagoon Bekasi 2014 2036 283.882

1.896.005

1.516.804 m2 (5.706 unit)

2015: Perseroan telah melakukan listing di Bursa efek Indonesia


Tahun Pembangunan


Luas Tanah (m2)



dijual/disewakan

Apartment Tower 1 (Emerald) 2014 2017 8.274 110.345 70.475 m2 (1.622 Unit) Apartment Tower 2 (Barclay) 2015 2018 12.830 119.020 41.238 m2 (1.344 Unit) Apartment Tower 3 (Victoria) 2017 2019 3.887 41.040 27.308 m2 (1.160 Unit) Apartment Tower 4 (Isabella) 2018 2020 2.300 16.173 13.258 (600 Unit)

Apartment Tower 5 (Kamala Kandara)

2018 2026 14.061 156.151 101.293 (980 Unit)

3 Gunung Putri Square Bogor 2015 2019 21.000 69.607 47.313 m2 (1.792 unit)

Tower Pinus 2015 2017 1.208 27.952 21,156 m2 (927 unit dan 53 kiosk)

Tower Palem 2016 2018 1.814 28.116 22,035m2 (865 unit dan 52 kiosk)

Ruko 2017 2019 1.740 5.220 5,220 m2 (29 unit) Pasar Segar (Kios) 2017 2019 1.664 16.640 8,319 m2 4 The Ayoma Apartment Serpong 2015 2020 6.550 64.540 36,187 m2 (675 unit)

Tower West 2017 2019 6.550 23.683 18,992 m2 (347 unit) + 76 m2 (Komersial)

Tower East 2019 2020 21.142 17,195 m2 (328 unit) 5 Payon Amartha Semarang Bukit Permata Puri 1 1995 2016 361.823 186.765 0 m2 (0 Unit) Amartha Residence 2014 2018 24.147 6.284 5,208 m2 (29 Unit)

Amartha View 1 2015 2019 4.421 33.313 4,713 m2 (173 Unit + Retail)

Amartha View 2 2017 2021 4.421 34.354 22,003 m2 (800 Unit + Retail

Amartha Arcade 2018 2019 3.725 - 3,725 m2 6 Grand Dharmahusada Lagoon Surabaya 2015 2024 41.474 314.552 262.604 m2 (5518 unit) Apartment Tower 1 2015 2018 4.679 43.834 35.782 m2 (942 unit) Apartment Tower 2 2016 2019 5.046 39.672 32.952 m2 (867 unit) Apartment Tower 3 2017 2020 4.683 43.006 35.769 m2 (933 unit) Apartment Tower 4 2018 2021 4.945 45.553 38.138 m2 (983 unit) Apartment Tower 5 2019 2022 4.855 47.380 39.792 m2 (1009 unit) Apartment Tower 6 2020 2023 5.430 56.454 48.021 m2 (456 unit) Apartment Tower 7 2021 2024 5.841 38.653 32.150 m2 (328 unit) 7 Apartemen Pavilion Permata 2 Surabaya 2015 2016 2.385 15.824 12.600 m2 (521 unit) 8 The Alton Semarang 2017 2024 1.742 43.912 43912 m2 (3005 unit) Apartment Tower 1 2017 2019

1.742 17.112 14.274 m2 (1,656 unit)

Apartment Tower 2 2019 2021 16.723 14.286 m2 (648 unit) Apartment Tower 3 2022 2024 18.209 15.352 m2 (701 unit) 9 Evencio Margonda Apartment Depok 2017 2020 4.913 59.567 Apartment Tower 1 2017 2019

4.913 39.994 21.938 m2 (700 unit)

Apartment Tower Extention 2019 2020 19.573 11.7236 m2 (544 unit dan Komersial)

10 Riverview Residence Cikarang 2016 2021 Apartment Tower 1 (Mahakam) 2016 2018

6.505 26.285 20.539 m2 (935 unit)

Ruko Tower 1 2017 2018 2.964 2964 m2 (39 unit) Kios Tower 1 2018 2018 1.283 210,8 m2 (35 unit) Apartment Tower 2 (Bengawan) 2017 2019

6.190 26.374 21.560 m2 (918 unit)

Ruko Tower 2 2018 2019 2.000 2000 m2 (20 unit) Kios Tower 2 2019 2019 1.174 387,4 m2 (38 unit) Apartment Tower 3 (Barito) 2018 2020

6.103

27.505 20.388 m2 (862 unit) Ruko Tower 3 2019 2020 1.520 1520 m2 (20 unit)

Kios Tower 3 2020 2020 1.174 465 m2 (50 unit) Apartment Tower 4 (Kapuas) 2019 2021

7.057

27.634 22.638 m2 (964 unit) Ruko Tower 4 2020 2021 2.000 2000 m2 (20 unit)

Kios Tower 4 2021 2021 1.174 387,4 m2 (38 unit) 10 Sentul - PPRO (Verdura) Cikarang 2017 2023

10.000

2017 2019 117.344 69,081 m2 (1,836 unit) 2018 2021 - 2020 2023 - B. Proyek Komersial 1 Grand Kamala Lagoon Bekasi 2015 2046 20.275 57.900 20,867 m2 Commercial area I 2015 2017 6.372 18.904 5.138 m2 Commercial area II 2015 2017 9.655 25.889 7.322 m2 Extension Mall 2016 2017 38.888 13.107 8.407 m3 2 Grand Sungkono Lagoon - Mall Surabaya 2017 2018 8.922 27.053 19,305 m²


116


Tahun Pembangunan


Luas Tanah (m2)



dijual/disewakan

3 Grand Dharmahusada Lagoon - Mall Surabaya 2016 2018 5.995 13.136 13,136 m2

4 Hotel Kaza City Surabaya 2017 2018 10.484 104 Kamar 5 Park Hotel Mataram - Lombok Lombok 2017 2019 6.492 28.099 127 Kamar

P. Keunggulan Kompetitif a. Dukungan kuat dari PT PP (Persero) Tbk., perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia

PT PP (Persero) Tbk., pemegang saham utama Perseroan adalah salah satu perusahaan BUMN terkemuka yang bergerak dalam bidang konstruksi di Indonesia, dengan track record yang kuat dan memiliki hubungan, pengetahuan serta kekuatan yang signifikan yang dimiliki oleh Perseroan.

Perseroan bekerja sama dengan PT PP (Persero) Tbk. dalam banyak proyek, mengembangkan track record dalam memberikan eksekusi tepat waktu dengan kualitas tinggi dan masih sesuai dengan anggaran belanja. Karyawan kunci dan manajemen senior Perseroan telah memiliki pengalaman yang sangat ekstensif di PT PP (Persero) Tbk., menguasai kemampuan konstruksi properti dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan calon mitra, regulator serta pemegang saham. Perseroan akan terus berkolaborasi dalam hal perencanaan, konstruksi dan pengembangan proyek-proyek di masa mendatang untuk mencapai efisiensi dan efektivitas operasional yang lebih baik. Hal ini termasuk dengan penggabungan penawaran untuk proyek baru, memberikan kenyamanan untuk pemilik lahan dalam solusi pengembangan properti yang terintegrasi dan telah terbukti.

Lebih lanjut, sebagai pemimpin pasar dengan rekam jejak yang telah terbukti, PT PP (Persero) Tbk. memilki database klien yang besar atas mitra potensial yang akan dimanfaatkan Perseroan untuk terus mencari peluang untuk pengembangan proyek di masa depan sehingga menciptakan pertumbuhan bagi Perseroan.

Untuk membuktikan komitmennya terhadap Perseroan, PT PP (Persero) Tbk. akan tetap menjadi pemegang saham terbesar dengan proforma kepemilikan keseluruhan sebesar 64,96% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

b. Portofolio properti berlokasi strategis menjamin keterhubungan dan keleluasaan akses Perseroan memiliki rekam jejak yang mapan dalam mengidentifikasi proyek-proyek berlokasi strategis yang unggul dalam segi keterhubungan, baik di dalam maupun di luar Kawasan Pusat Bisnis atau pusat pertumbuhan kawasan di sekeliling pusat kota. Salah satu target pengembangan properti Perseroan adalah daerah-daerah dengan akses yang mudah ke jalan tol. Dengan kelangkaan atas lahan besar di lokasi yang strategis, proyek pengembangan bangunan bertingkat Perseroan memungkinkan utilisasi yang efisien atas lahan utama yang berlokasi strategis di tengah kawasan bisnis/finansial utama dan pusat pertumbuhan di sekitar kota-kota besar Indonesia. Properti-properti tersebut memenuhi kebutuhan populasi urban yang semakin bertumbuh dengan menyediakan akses langsung menuju pusat perdagangan, kompleks residensial dan perhotelan, fasilitas ritel dan hiburan di sekitarnya sehingga mewujudkan konsep "kerja-hidup-bersantai" (work-live-play concept), dimana Perseroan berkeyakinan konsep tersebut semakin diminati oleh target demografi konsumen Perseroan. Perseroan memiliki lahan seluas sekitar 60 hektar yang siap dikembangkan di masa depan, yang terletak di Jawa, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Makassar, Bali dan Lombok. Lahan tersebut diperkirakan akan memadai untuk memenuhi rencana pengembangan proyek Perseroan selama 15-20 tahun mendatang, konsisten dengan fokus Perseroan pada pembangunan hunian bertingkat dan meningkatkan pendapatan berulang (recurring income)

c. Komitmen terhadap inovasi untuk penawaran produk yang terdiferensiasi kepada konsumen Perseroan percaya bahwa konsep tempat tinggal pada umumnya adalah tidak sekedar ‘”ruang” sehingga Perseroan berencana untuk mengembangkan produk dengan konsep ‘Beyond Space’. Perseroan mencari langkah baru untuk memberikan diferensiasi terhadap produk propertinya dengan mencari cara untuk meningkatkan kepuasan konsumen dalam memiliki hunian dan hidup dalam properti residensial.


117


Tahun Pembangunan


Luas Tanah (m2)



dijual/disewakan

3 Grand Dharmahusada Lagoon - Mall Surabaya 2016 2018 5.995 13.136 13,136 m2

4 Hotel Kaza City Surabaya 2017 2018 10.484 104 Kamar 5 Park Hotel Mataram - Lombok Lombok 2017 2019 6.492 28.099 127 Kamar

P. Keunggulan Kompetitif a. Dukungan kuat dari PT PP (Persero) Tbk., perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia

PT PP (Persero) Tbk., pemegang saham utama Perseroan adalah salah satu perusahaan BUMN terkemuka yang bergerak dalam bidang konstruksi di Indonesia, dengan track record yang kuat dan memiliki hubungan, pengetahuan serta kekuatan yang signifikan yang dimiliki oleh Perseroan.

Perseroan bekerja sama dengan PT PP (Persero) Tbk. dalam banyak proyek, mengembangkan track record dalam memberikan eksekusi tepat waktu dengan kualitas tinggi dan masih sesuai dengan anggaran belanja. Karyawan kunci dan manajemen senior Perseroan telah memiliki pengalaman yang sangat ekstensif di PT PP (Persero) Tbk., menguasai kemampuan konstruksi properti dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan calon mitra, regulator serta pemegang saham. Perseroan akan terus berkolaborasi dalam hal perencanaan, konstruksi dan pengembangan proyek-proyek di masa mendatang untuk mencapai efisiensi dan efektivitas operasional yang lebih baik. Hal ini termasuk dengan penggabungan penawaran untuk proyek baru, memberikan kenyamanan untuk pemilik lahan dalam solusi pengembangan properti yang terintegrasi dan telah terbukti.

Lebih lanjut, sebagai pemimpin pasar dengan rekam jejak yang telah terbukti, PT PP (Persero) Tbk. memilki database klien yang besar atas mitra potensial yang akan dimanfaatkan Perseroan untuk terus mencari peluang untuk pengembangan proyek di masa depan sehingga menciptakan pertumbuhan bagi Perseroan.

Untuk membuktikan komitmennya terhadap Perseroan, PT PP (Persero) Tbk. akan tetap menjadi pemegang saham terbesar dengan proforma kepemilikan keseluruhan sebesar 64,96% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

b. Portofolio properti berlokasi strategis menjamin keterhubungan dan keleluasaan akses Perseroan memiliki rekam jejak yang mapan dalam mengidentifikasi proyek-proyek berlokasi strategis yang unggul dalam segi keterhubungan, baik di dalam maupun di luar Kawasan Pusat Bisnis atau pusat pertumbuhan kawasan di sekeliling pusat kota. Salah satu target pengembangan properti Perseroan adalah daerah-daerah dengan akses yang mudah ke jalan tol. Dengan kelangkaan atas lahan besar di lokasi yang strategis, proyek pengembangan bangunan bertingkat Perseroan memungkinkan utilisasi yang efisien atas lahan utama yang berlokasi strategis di tengah kawasan bisnis/finansial utama dan pusat pertumbuhan di sekitar kota-kota besar Indonesia. Properti-properti tersebut memenuhi kebutuhan populasi urban yang semakin bertumbuh dengan menyediakan akses langsung menuju pusat perdagangan, kompleks residensial dan perhotelan, fasilitas ritel dan hiburan di sekitarnya sehingga mewujudkan konsep "kerja-hidup-bersantai" (work-live-play concept), dimana Perseroan berkeyakinan konsep tersebut semakin diminati oleh target demografi konsumen Perseroan. Perseroan memiliki lahan seluas sekitar 60 hektar yang siap dikembangkan di masa depan, yang terletak di Jawa, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Makassar, Bali dan Lombok. Lahan tersebut diperkirakan akan memadai untuk memenuhi rencana pengembangan proyek Perseroan selama 15-20 tahun mendatang, konsisten dengan fokus Perseroan pada pembangunan hunian bertingkat dan meningkatkan pendapatan berulang (recurring income)

c. Komitmen terhadap inovasi untuk penawaran produk yang terdiferensiasi kepada konsumen Perseroan percaya bahwa konsep tempat tinggal pada umumnya adalah tidak sekedar ‘”ruang” sehingga Perseroan berencana untuk mengembangkan produk dengan konsep ‘Beyond Space’. Perseroan mencari langkah baru untuk memberikan diferensiasi terhadap produk propertinya dengan mencari cara untuk meningkatkan kepuasan konsumen dalam memiliki hunian dan hidup dalam properti residensial.

Dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap peningkatan inovasi, Perseroan membentuk unit riset dan pengembangan untuk mengelola inovasi dan menciptakan diferensiasi produk pada konsumen. Setiap proyek residensial Perseroan, memiliki ruang ritel terintegrasi yang dialokasikan untuk restoran, layanan kesehatan, hiburan, minimarket dan berbagai fasilitas serta ruang beraktivitas yang mencukupi sehingga tersedia lingkungan bersama untuk memenuhi kebutuhan sosial dan rekreasi penghuninya. Salah satu inovasi dari usungan konsep “Beyond Space” telah Perseroan buktikan bagi penghuni di Apartemen Pavilion Permata I di Surabaya dengan menyediakan service apartment sebagai inovasi dalam layanan Perseroan.

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa dengan berinovasi merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas hidup konsumennya, dan akan menciptakan diferensiasi dalam penawaran produk Perseroan yang mewakili kekuatan utama Perseroan dalam menarik pembeli diantara target demografi properti Perseroan.

d. Rekam jejak manajemen yang solid serta jaringan hubungan baik yang mapan

Manajemen Perseroan telah bekerja di PT PP (Persero) Tbk. selama rata-rata lebih dari 20 tahun dan telah membuktikan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan dan menyempurnakan kinerja operasional portofolio properti. Secara khusus, jajaran manajemen Perseroan yaitu Ir. Taufik Hidayat, M.Tech sebagai Direktur Utama; Drs. Indaryanto MSM, Akt sebagai Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia; Ir. Galih Saksono MBA sebagai Direktur Realti, Ir. Sinurlinda Gustina sebagai Direktur Komersial dan Hospitality, Ir. Lukman Hidayat sebagai Komisaris Utama; dan Ir. Betty Ariana MT sebagai Komisaris.

Perseroan menugaskan sebuah tim untuk setiap proyek baru yang akan dikembangkan. Perseroan memberikan waktu dan komitmen dalam mengembangkan kemampuan project director, meningkatkan keahlian mereka untuk mengelola berbagai proyek dan juga dilibatkan dalam proses manajemen Perseroan untuk menciptakan ide-ide kreatif seiring dengan tujuan Perseroan yang terus berinovasi untuk memberikan produk-produk yang inovatif untuk konsumennya. Secara khusus, project director tersebut mampu memimpin para konsultan dan kontraktor dalam menentukan proses konstruksi yang paling efisien untuk menjaga biaya konstruksi dan memaksimalkan laba dan kinerja Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa kualitas dan pelatihan tim manajemennya menjadi keunggulan bersaing Perseroan.

Berkat tim manajemen yang berpengalaman, citra mereka yang telah diakui, partisipasi dalam asosiasi industri serta keahlian dan hubungan baik dalam industri konstruksi dan real estat, Perseroan berada dalam posisi yang unggul untuk mengidentifikasi, mengakses dan mengevaluasi kesempatan-kesempatan investasi baru.

Q. Strategi Usaha Tujuan dari Perseroan adalah untuk memperkuat posisi Perseroan sebagai perusahaan pengembang nasional yang terkemuka dan berkelanjutan serta berdaya saing global, serta fokus pada pengembangan hunian bertingkat untuk segmen menengah dan meningkatkan pendapatan berulang (recurring income). Untuk mencapai tujuannya, Perseroan menerapkan strategi usaha berikut, yaitu: a. Memanfaatkan hubungan kerja sama PT PP (Persero) Tbk. dengan pelanggannya untuk mendapatkan akses

kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki lahan di daerah strategis, terutama perusahaan BUMN, dengan menawarkan solusi pengembangan properti yang lengkap melalui kerjasama strategis.

Selain mencari lahan sendiri untuk pengembangan properti, Perseroan juga mencari peluang dengan kerjasama mengembangkan lahan pihak ketiga melalui joint venture maupun joint operation. Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang melakukan penjajakan kerjasama dengan perusahaan BUMN yang memiliki lahan besar dan berlokasi strategis untuk bekerja sama mengembangkan sebuah properti bersama PT PP (Persero) Tbk. dengan dukungan bank-bank milik pemerintah yang sanggup untuk memberikan pendanaan. Perseroan, sebagai entitas anak perusahaan BUMN, yang bergerak di bidang pengembangan properti, berkeyakinan bahwa Perseroan dapat menawarkan paket pengembangan yang kompetitif kepada perusahaan-perusahaan BUMN yang memiliki lahan untuk dikembangkan menjadi proyek properti.

b. Fokus pada hunian bertingkat untuk segmen menengah dan meningkatkan pendapatan berulang (recurring income) Perseroan akan terus fokus dalam proyek di masa datang untuk mengembangkan proyek-proyek multi-tower, dengan variasi penawaran properti, termasuk area residensial, perkantoran, retail, sekolah, rumah sakit, theme park, sport center


118

dan hotel. Perseroan akan mengembangkan dua tipe proyek, yaitu proyek superblok dan CBD. Pengembangan superblok tersebut pada umumnya akan dikembangkan dalam lahan seluas 3 – 5 hektar sedangkan proyek CBD akan dikembangkan di lahan seluas kurang lebih 30 hektar. Proyek kawasan superblok pertama Perseroan adalah Grand Sungkono Lagoon, yang dijadwalkan akan selesai di tahun 2022, dan direncanakan akan terdiri dari 5 tower mixed-use yang terintegrasi dengan ruang ritel dan konsep Green Development. Perseroan juga akan terus meningkatkan peluang dalam mengembangkan proyek CBD. Grand Kamala Lagoon merupakan proyek CBD pertama Perseroan yang berlokasi di Bekasi, memiliki akses yang sangat baik ke kawasan industri di sepanjang jalan tol Jakarta-Cikampek dan memiliki berbagai moda transportasi ke pusat kota Jakarta. Perseroan mengantisipasi pendapatan berulang (recurring income) dari pengembangan kawasan superblok dan CBD, yang memungkinkan Perseroan untuk memperoleh pendapatan berulang yang stabil sehingga melengkapi pendapatan dari penjualan unit residensial. Saat ini Perseroan memperoleh aliran pendapatan berulang dari Prime Park Hotel Bandung, Park Hotel Jakarta, Swiss-bell Hotel Balikpapan, Mall KAZA City Surabaya dan Balikpapan Ocean Square Kalimantan. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan sedang mengembangkan 3 (tiga) commercial area yang terintegrasi dengan hunian di Grand Kamala Lagoon, Grand Dharmahusada Lagoon dan Grand Sungkono Lagoon. Selain itu, Perseroan juga akan terus mengembangkan divisi hospitality Perseroan dengan membangun beberapa hotel baru di masa yang akan datang.

c. Dalam kaitannya dengan akuisisi lahan, Perseroan akan fokus pada penambahan lahan baru di kawasan luar

Jakarta dan kota besar lainnya, yang pada umumnya menyediakan lahan lebih besar Dengan peningkatan harga lahan di area sekitar pusat Jakarta, Perseroan akan mencari secara selektif area seluas 3-5 hektar di kawasan luar Jakarta atau kota besar lainnya sehingga dapat mengembangkan kawasan superblok sesuai konsep Perseroan. Perseroan akan terus menerapkan strategi akuisisi lahan yang disiplin dan selektif, mengidentifikasi lokasi utama dan melakukan studi kelayakan yang dilakukan oleh konsultan independen dalam pengembangan properti sebagai bagian dari proses pemilihan lahan.

Perseroan berkeyakinan bahwa saat ini Perseroan memiliki lahan yang cukup untuk kebutuhan pengembangan properti. Perseroan akan mencari peluang joint venture maupun joint operation untuk mengembangkan lahan yang dimiliki oleh pihak ketiga.

d. Terus berinovasi dalam meningkatkan penawaran produk berkonsep ’Beyond Space’ kepada konsumen

Perseroan berkeyakinan bahwa propertinya harus memberikan experience kepada konsumen yang meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari mereka dan akan terus mencari cara baru untuk meningkatkan fitur-fitur produk kepada konsumen dengan konsep ’Beyond Space’ yang membedakannya dari properti lain. Misalnya, Perseroan mempelajari berbagai aspek dari pengalaman pelanggan, termasuk dampak dari berbagai faktor seperti teknik pencahayaan, pengaplikasian warna, dan penggunaan teknologi berdasarkan fungsi ruang. Dalam mengembangkan konsep dan ide baru, Perseroan akan melakukan pengujian konsep tersebut pada suatu proyek sebelum menerapkannya kepada pengembangan proyek lainnya.

e. Mengelola biaya dan mempertahankan disiplin dalam penyelesaian proyek Perseroan dengan memanfaatkan skala, keahlian, dan relasi dengan perusahaan induk yaitu PT PP (Persero) Tbk.

Melalui hubungan yang dekat dengan perusahaan induk, Perseroan mampu mengelola biaya dan memenuhi sasaran kinerja dalam proyek-proyeknya. Karyawan utama Perseroan telah bekerja di PT PP (Persero) Tbk. dan memahami berbagai aspek sebagai kontraktor properti, sehingga memungkinkan mereka untuk mengembangkan proyek dan menjalankan proses dengan biaya yang efisien, selalu menyelesaikan proyek tepat waktu dengan produk akhir yang bermutu dan berkualitas tinggi. Perseroan akan terus bekerja sama dengan PT PP (Persero) Tbk. agar dapat menawarkan dan memberikan solusi pengembangan properti yang lengkap serta kompetitif, dan yakin bahwa rekam jejak dalam penyelesaian proyek secara tepat waktu selama lebih dari 60 tahun memberikan keunggulan bersaing.


119

dan hotel. Perseroan akan mengembangkan dua tipe proyek, yaitu proyek superblok dan CBD. Pengembangan superblok tersebut pada umumnya akan dikembangkan dalam lahan seluas 3 – 5 hektar sedangkan proyek CBD akan dikembangkan di lahan seluas kurang lebih 30 hektar. Proyek kawasan superblok pertama Perseroan adalah Grand Sungkono Lagoon, yang dijadwalkan akan selesai di tahun 2022, dan direncanakan akan terdiri dari 5 tower mixed-use yang terintegrasi dengan ruang ritel dan konsep Green Development. Perseroan juga akan terus meningkatkan peluang dalam mengembangkan proyek CBD. Grand Kamala Lagoon merupakan proyek CBD pertama Perseroan yang berlokasi di Bekasi, memiliki akses yang sangat baik ke kawasan industri di sepanjang jalan tol Jakarta-Cikampek dan memiliki berbagai moda transportasi ke pusat kota Jakarta. Perseroan mengantisipasi pendapatan berulang (recurring income) dari pengembangan kawasan superblok dan CBD, yang memungkinkan Perseroan untuk memperoleh pendapatan berulang yang stabil sehingga melengkapi pendapatan dari penjualan unit residensial. Saat ini Perseroan memperoleh aliran pendapatan berulang dari Prime Park Hotel Bandung, Park Hotel Jakarta, Swiss-bell Hotel Balikpapan, Mall KAZA City Surabaya dan Balikpapan Ocean Square Kalimantan. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan sedang mengembangkan 3 (tiga) commercial area yang terintegrasi dengan hunian di Grand Kamala Lagoon, Grand Dharmahusada Lagoon dan Grand Sungkono Lagoon. Selain itu, Perseroan juga akan terus mengembangkan divisi hospitality Perseroan dengan membangun beberapa hotel baru di masa yang akan datang.

c. Dalam kaitannya dengan akuisisi lahan, Perseroan akan fokus pada penambahan lahan baru di kawasan luar

Jakarta dan kota besar lainnya, yang pada umumnya menyediakan lahan lebih besar Dengan peningkatan harga lahan di area sekitar pusat Jakarta, Perseroan akan mencari secara selektif area seluas 3-5 hektar di kawasan luar Jakarta atau kota besar lainnya sehingga dapat mengembangkan kawasan superblok sesuai konsep Perseroan. Perseroan akan terus menerapkan strategi akuisisi lahan yang disiplin dan selektif, mengidentifikasi lokasi utama dan melakukan studi kelayakan yang dilakukan oleh konsultan independen dalam pengembangan properti sebagai bagian dari proses pemilihan lahan.

Perseroan berkeyakinan bahwa saat ini Perseroan memiliki lahan yang cukup untuk kebutuhan pengembangan properti. Perseroan akan mencari peluang joint venture maupun joint operation untuk mengembangkan lahan yang dimiliki oleh pihak ketiga.

d. Terus berinovasi dalam meningkatkan penawaran produk berkonsep ’Beyond Space’ kepada konsumen

Perseroan berkeyakinan bahwa propertinya harus memberikan experience kepada konsumen yang meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari mereka dan akan terus mencari cara baru untuk meningkatkan fitur-fitur produk kepada konsumen dengan konsep ’Beyond Space’ yang membedakannya dari properti lain. Misalnya, Perseroan mempelajari berbagai aspek dari pengalaman pelanggan, termasuk dampak dari berbagai faktor seperti teknik pencahayaan, pengaplikasian warna, dan penggunaan teknologi berdasarkan fungsi ruang. Dalam mengembangkan konsep dan ide baru, Perseroan akan melakukan pengujian konsep tersebut pada suatu proyek sebelum menerapkannya kepada pengembangan proyek lainnya.

e. Mengelola biaya dan mempertahankan disiplin dalam penyelesaian proyek Perseroan dengan memanfaatkan skala, keahlian, dan relasi dengan perusahaan induk yaitu PT PP (Persero) Tbk.

Melalui hubungan yang dekat dengan perusahaan induk, Perseroan mampu mengelola biaya dan memenuhi sasaran kinerja dalam proyek-proyeknya. Karyawan utama Perseroan telah bekerja di PT PP (Persero) Tbk. dan memahami berbagai aspek sebagai kontraktor properti, sehingga memungkinkan mereka untuk mengembangkan proyek dan menjalankan proses dengan biaya yang efisien, selalu menyelesaikan proyek tepat waktu dengan produk akhir yang bermutu dan berkualitas tinggi. Perseroan akan terus bekerja sama dengan PT PP (Persero) Tbk. agar dapat menawarkan dan memberikan solusi pengembangan properti yang lengkap serta kompetitif, dan yakin bahwa rekam jejak dalam penyelesaian proyek secara tepat waktu selama lebih dari 60 tahun memberikan keunggulan bersaing.

R. Pelanggan dan Pemasok Perseroan Perseroan akan terus mengembangkan bisnisnya dengan mengkombinasikan segala pengetahuan dan kemampuan karyawannya baik dari segi desain maupun kualitas pembangunan yang semakin baik dan berkomitmen kepada pelanggan serta pemasok. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pelanggan tertentu yang terbukti dari tidak terdapatnya penjualan realti dan pendapatan properti dari pelanggan Perseroan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan realty dan pendapatan properti. Perseroan memiliki sejumlah utang yang timbul kepada kepada pihak ketiga yang merupakan utang kepada pemasok dan kontraktor atas pengadaan bahan bangunan sehubungan dengan pelaksanaan suatu proyek dan dalam mata uang Rupiah. Empat kontraktor terbesar Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 adalah: - PT PP Cabang III (pihak berelasi), yaitu sehubungan dengan pekerjaan konstruksi apartemen GKL Kalimalang - PT PP Cabang V (pihak berelasi), yaitu sehubungan dengan pekerjaan konstruksi GSL Surabaya - PT PP Precast (pihak berelasi), yaitu sehubungan dengan konstruksi jembatan GKL Kalimalang, konstruksi GPS Cibubur,

dan konstruksi di Paviliun Permata II - PT PP Cabang VI (pihak berelasi), yaitu sehubungan dengan pekerjaan konstruksi Balikpapan Ocean Square. Empat pemasok terbesar Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 adalah: - PT Sandang Sanita, yang merupakan supplier loundree di Park Hotel Jakarta - Agness Supplier,yang merupakan supplier makanan bagian vegetables untuk Park Hotel Jakarta - PT Jaya Mandiri, yang merupakan pemasok makanan sehari-sehari untuk Park Hotel Jakarta - PT Budi Jaya, yang merupakan pemasok amenitieis untuk Prime Park Hotel Bandung S. Prospek Usaha Nilai pasar properti pada tahun 2017 ditaksir akan meningkat sebesar 15% menjadi sekitar Rp318 triliun jika dibandingkan dengan nilai pasar tahun 2016 yang mencapai Rp277 triliun, dimana segmen hunian masih menjadi kontributor terbesar bisnis properti terbesar di Indonesia. Segmen hunian, yaitu apartemen dan perumahan menjadi kontributor terbesar yakni mencapai 55,8% dari nilai kapitalisasi properti nasional. Laju pertumbuhan nilai kapitalisasi sektor hunian mencapai 16,5%, yakni Rp152,7 triliun menjadi Rp177,9 triliun pada 2017. Adapun faktor-faktor yang menopang pertumbuhan industri properti tahun 2017 antara lain dampak positif kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), lahirnya regulasi pemangkasan perizinan pembangunan hunian, dan penurunan suku bunga perbankan, suku bunga perbankan semakin rendah dan diperkirakan akan mencapai dibawah 10% atau single digit dan pelonggaran loan-to-value (LTV). Lalu, konsumsi domestik yang meningkat baik akibat permintaan pasar dan juga makin konsennya pemerintah untuk menekan backlog yang kini mencapat 13,5 juta rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melihat potensi pasar yang masih prospektif, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh manajemen Perseroan, tentu potensi pasar tersebut akan diiringi dengan persaingan usaha yang tentunya akan semakin dinamis dan kompetitif. Guna menghadapi persaingan usaha yang semakin kompetitif tersebut, maka Perseroan menetapkan tahun 2017 sebagai tahun awal tahap transformasi dengan melakukan perbaikan dan peletakan pondasi dasar. Transformasi ini meliputi rencana pemecahan nilai saham (stock split), penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), menambah landbank serta meningkatkan recurring income, dan lainnya. T. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Perseroan meyakini penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan akan dapat meningkatkan kinerja Perseroan, yang pada gilirannya akan dapat menjadikan Perseroan bernilai tambah yaitu peningkatan kemanfaatan bagi pemegang saham pada khususnya dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang lain pada umumnya dalam jangka panjang. Sebagai komitmen awal terhadap penerapan GCG secara berkelanjutan, Perseroan telah di Assesment oleh Pihak Independen Yakni dari Tim BPKP pada Pertengahan Februari 2016 dengn skor 83,56. Perseroan telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG), Pedoman Perilaku (Code of Conduct) dan Pedoman Whistle Blowing System. Pedoman-pedoman tersebut telah disosialisakan kepada seluruh Karyawan Perseroan, sehingga dapat terlaksana dengan


120

baik dan konsisten. Dalam hal GCG, Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip GCG yaitu: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness.

• Keterbukaan (Transparancy)

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi dan relevan mengenai perusahaan. Pengungkapan informasi yang jelas, tepat waktu, memadai, jelas dan dapat diperbandingkan, yang mencakup informasi kebijakan keuangan, operasi produksi, pemasaran, teknologi, manajemen sumber daya manusia, internal auditor, pengembangan usaha dan keputusan-keputusan penting lain.

• Akuntabilitas (Accountability)

Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Menetapkan tugas dan tanggung jawab serta penilaian kinerja secara jelas, baik pada tingkatan Pengurus Perusahaan serta semua elemen organisasi secara menyeluruh.

• Pertanggungjawaban (Responsibility)

Yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian dan taat pada hukum dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan pengendalian.

• Kemandirian (Independency)

Yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

• Kewajaran (Fairness)

Yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak setiap individu dan stakeholder lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

U. Penghargaan Daftar penghargaan yang diraih oleh Perseroan dan Entitas Anak dari berbagai institusi ternama adalah sebagai berikut: • Aggresive and Phenomenal BUMN Developer, dari Indonesia Property & Bank Award (2014) • The Best Property & Developer of the Year, dari Pusat Rekor Indonesia dalam event International Business & Company

Award (2014) • The Finest Concept Apartment, dari Majalah Properti Indonesia (2014) • The Best Mix Use Development Concept at Bekasi City – Proyek Grand Kamala Lagoon, dari Indonesia Property & Bank

Award (2014) • Pionir Superblock dengan Green Concept & Design Terbaik di Bekasi, dari Majalah Residence Indonesia (2014) • Developer BUMN Pelopor Eco Friendly Concept Development, dari Majalah Residence Indonesia (2014) • Apartemen Paporit di Kawasan Multifungsi di Bekasi, dari Majalah Housing Estate (2014) • Inovation Concept & Design Shophouses of the Year, dari Ray White Indonesia (2013) • Recognition of Outstanding Performance in Achieving the Top Property (2016) • The Outstanding Performance and Cooperation (2015) • Pengembang yang Menyisakan Lebih 40% Lahan Untuk Kepentingan Konservasi (2015) • Bursa Efek: Memenuhi Persyaratan Pencatatan di BEJ (2015) • Superblock, Perkantoran dan Apartemen Terbaik (2015) • Apartemen Tower Barclay sebagai Aparyemen Favorite Konsumen (2015) • The Rising Star of BUMN Property Developer (2015) • BTN Property Award: Peringkat 3 Developer dengan Kontribusi Terbaik (2015) • Silver Champion: WOW Brand (2015) • The Most Favoured Low Cost Apartment Project (2015) • The Best BUMN Developer (2015) • Top Primary Project Sales (2015) • The First CBD With Floating City Concept in Jakarta & Bekasi (2015) • The Iconic Mixused Project (2015) • BCI Asia Top 10 Developers Award 2015 Indonesia (2015) • Partisipasi dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar & Peduli Pajak (2015) • Top Category Awards (2016)


121

baik dan konsisten. Dalam hal GCG, Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip GCG yaitu: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness.

• Keterbukaan (Transparancy)

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi dan relevan mengenai perusahaan. Pengungkapan informasi yang jelas, tepat waktu, memadai, jelas dan dapat diperbandingkan, yang mencakup informasi kebijakan keuangan, operasi produksi, pemasaran, teknologi, manajemen sumber daya manusia, internal auditor, pengembangan usaha dan keputusan-keputusan penting lain.

• Akuntabilitas (Accountability)

Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Menetapkan tugas dan tanggung jawab serta penilaian kinerja secara jelas, baik pada tingkatan Pengurus Perusahaan serta semua elemen organisasi secara menyeluruh.

• Pertanggungjawaban (Responsibility)

Yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian dan taat pada hukum dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan pengendalian.

• Kemandirian (Independency)

Yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

• Kewajaran (Fairness)

Yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak setiap individu dan stakeholder lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

U. Penghargaan Daftar penghargaan yang diraih oleh Perseroan dan Entitas Anak dari berbagai institusi ternama adalah sebagai berikut: • Aggresive and Phenomenal BUMN Developer, dari Indonesia Property & Bank Award (2014) • The Best Property & Developer of the Year, dari Pusat Rekor Indonesia dalam event International Business & Company

Award (2014) • The Finest Concept Apartment, dari Majalah Properti Indonesia (2014) • The Best Mix Use Development Concept at Bekasi City – Proyek Grand Kamala Lagoon, dari Indonesia Property & Bank

Award (2014) • Pionir Superblock dengan Green Concept & Design Terbaik di Bekasi, dari Majalah Residence Indonesia (2014) • Developer BUMN Pelopor Eco Friendly Concept Development, dari Majalah Residence Indonesia (2014) • Apartemen Paporit di Kawasan Multifungsi di Bekasi, dari Majalah Housing Estate (2014) • Inovation Concept & Design Shophouses of the Year, dari Ray White Indonesia (2013) • Recognition of Outstanding Performance in Achieving the Top Property (2016) • The Outstanding Performance and Cooperation (2015) • Pengembang yang Menyisakan Lebih 40% Lahan Untuk Kepentingan Konservasi (2015) • Bursa Efek: Memenuhi Persyaratan Pencatatan di BEJ (2015) • Superblock, Perkantoran dan Apartemen Terbaik (2015) • Apartemen Tower Barclay sebagai Aparyemen Favorite Konsumen (2015) • The Rising Star of BUMN Property Developer (2015) • BTN Property Award: Peringkat 3 Developer dengan Kontribusi Terbaik (2015) • Silver Champion: WOW Brand (2015) • The Most Favoured Low Cost Apartment Project (2015) • The Best BUMN Developer (2015) • Top Primary Project Sales (2015) • The First CBD With Floating City Concept in Jakarta & Bekasi (2015) • The Iconic Mixused Project (2015) • BCI Asia Top 10 Developers Award 2015 Indonesia (2015) • Partisipasi dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar & Peduli Pajak (2015) • Top Category Awards (2016)

• Residence Awards (2016) • Green Priority Awards (2016) • PP Awards (2016) • Yuk Nabung Saham Goes To Kampus (2016) • BTN Property Awards 2016 (2016) • The IDX Best Blue 2016 (2016) • YPKAI (2016) V. Corporate Social Responsibility (CSR) Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik nilai tambah lingkungan, sosial dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan berbagai kegiatan atau program dalam rangka menciptakan keseimbangan lingkungan serta wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Perseroan menyadari akan pentingnya keseimbangan antara ruang publik, perusahaan dan masyarakat lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, bahagia lahir dan bathin untuk seluruh masyarakat. Untuk terwujudnya Program CSR selama Tahun 2016, Perseroan telah mengeluarkan biaya sebesar Rp2.033.608.657,- Adapun program CSR yang telah dilaksanakan oleh Perseroan antara lain: • Rencana pembuatan taman di Jl. Mayjend Sungkono, Surabaya seluas 500m2 pada tahun 2015 • Program santunan anak yatim di proyek Grand Sungkono Lagoon Surabaya sejak tahun 2014 • Program santunan kepada 700 anak yatim di proyek Pavilion Permata 1 & 2 Surabaya pada tahun 2014 • Program Buka Puasa Bersama dengan anak-anak panti asuhan pada saat menjelang Idul Fitri • Program donor darah yang dilakukan secara setiap 6 bulan • Program pembuatan taman di Jl. Mayjend Sungkono, Surabaya seluas 500m2 pada tahun 2015 • Program Kartu Sehat Warga di Proyek Grand Kamala Lagoon tahun 2015 • Perbaikan Pompa Air dan Rumah Warga Desa Cicadas di Proyek Gunung Putri Square tahun 2015 • Program Santunan Maulid Nabi, Acara Lepas Sambut Danramil, di Proyek Gunung Putri Square tahun 2015 • Program Pembangunan perumahan untuk warga terdampak di Proyek Grand Kamala Lagoon tahun 2015 • Sumbangan Renovasi Polsek Cicadas di Proyek Gunung Putri Square tahun 2015 • Program Normalisasi Waduk Cikas di Proyek Grand Kamala Lagoon tahun 2015 • Pembuatan taman RT 07 dan jogging track, penerangan lampu taman, kawat berduri 2015 • Santunan untuk Sekolah dan kegiatan sosial Kandank Jurank Doank di Proyek Ayoma tahun 2015 • Acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Proyek Gunung Putri Square tahun 2015 • Sumbangan renovasi & kegiatan masjid perumahan Proyek Grand Kamala Lagoon tahun 2015 • Bakti sosial Legium Veteran RI di proyek Grand Dharmahusada Lagoon 2015 • Program “Berbagi kebahagiaan bersama cancer awareness community” di proyek Grand Sungkono Lagoon 2015 • Peringatan Hari Tahun Baru Islam Masjid Jami' Al-Ikhlash Cicadas di Proyek Gunung Putri Square tahun 2015 • Program Pengobatan gratis untuk Warga Rawa Buntu Serpong di proyek Ayoma 2016 • Program Bakti Sosial HUT RI ke-70 di Proyek Gunung Putri Square tahun 2015 • Program PPRO Peduli Banjir di Jati Asih, Bekasi tahun 2016 • Program PPRO Peduli Banjir di Garut, Jawa Barat tahun 2016 • Acara Bincang Ramadhan di Proyek The Ayoma Apartment tahun 2016 • Perlombaan 17 Agustus di Proyek Grand Dharmahusada Lagoon tahun 2016 • Pembuatan Taman di Jl. Suterejo, Surabaya dalam rangka Peringatan Hari Kemerdekaan di proyek Grand

Dharmahusdala Lagoon pada tahun 2016 • Sumbangan renovasi sarana dan prasarana Rumah Warga dan Masjid Desa Cicadas di Proyek Gunung Putri Square

tahun 2016 • Program Berbagi takjil Bulan Ramadhan di Proyek Amartha View tahun 2016 • Acara Pengajian dsn Santunan Anak Yatim di Proyek Amartha View tahun 2016 • Acara Buka Bersama PHRI Jabar - Ramadhan 1437 H di Proyek Prime Park Bandung tahun 2016 • Sumbangan renovasi Masjid Nurul Hidayah dan Masjid Al – Ukhuwa di Proyek Prime Park Bandung tahun 2016 • Program Kesehatan ; Donor Darah, Give Blood Save Life di Unit Kantor Pusat tahun 2016 • Bakti Sosial ; Sembako - Share to Care di Unit Kantor Pusat Tahun 2016


122

• Santunan untuk Anak Yatim di proyek Grand Sungkono Lagoon tahun 2016 • Pembuatan Box Culvert di Proyek Grand Dharmahusada Lagoon tahun 2016 • Acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1437 H di Proyek Gunung Putri Square tahun 2016 • Program bersama Komunitas ; Zumba – Hop for Hope bersama Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia di Unit Kantor

Pusat tahun 2016 • Sumbangan renovasi Masjid Miftahul Jannah di Proyek Park Hotel Jakarta tahun 2016


123

• Santunan untuk Anak Yatim di proyek Grand Sungkono Lagoon tahun 2016 • Pembuatan Box Culvert di Proyek Grand Dharmahusada Lagoon tahun 2016 • Acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1437 H di Proyek Gunung Putri Square tahun 2016 • Program bersama Komunitas ; Zumba – Hop for Hope bersama Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia di Unit Kantor

Pusat tahun 2016 • Sumbangan renovasi Masjid Miftahul Jannah di Proyek Park Hotel Jakarta tahun 2016

IX. EKUITAS KONSOLIDASIAN Tabel berikut menyajikan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan yang keseluruhannya memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.



2016 2015*

EKUITAS Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada:





335.316.239.168 335.332.922.914 2.821.179.963.744 2.515.878.821.656 Kepentingan Non Pengendali 146.730.741.303 1.708.032.583 JUMLAH EKUITAS 2.967.910.705.047 2.517.586.854.239

*) Direklasifikasi Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dari tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dengan basis proforma pada tanggal 31 Desember 2016 dengan asumsi semua HMETD ditawarkan dalam PMHMETD I ini dilaksanakan seluruhnya pada tanggal 31 Desember 2016 dengan harga pelaksanaan Rp280 per saham.


Posisi ekuitas per 31 Desember 2016

sebelum PMHMETD I

Total 5.498.047.883 saham dengan nilai

nominal Rp25 (dalam jumlah penuh) dan harga HMETD Rp280 per saham

Proforma Ekuitas per 31 Desember 2016

setelah PMHMETD I

EKUITAS Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk Modal Saham 1.404.440.600.000 137.451.197.075 1.541.891.797.075 Tambahan Modal Disetor 357.657.791.204 1.402.002.210.165 1.759.660.001.369 Saldo Laba

Ditentukan Penggunaannya 20.322.294.135 - 20.322.294.135 Belum Ditentukan Penggunaannya 703.443.039.238 - 703.443.039.238 Komponen Ekuitas Lainnya

335.316.239.168 - 335.316.239.168 Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

2.821.179.963.744 1.539.453.407.240 4.360.633.370.984

Kepentingan Non Pengendali 146.730.741.303 - 146.730.741.303 JUMLAH EKUITAS 2.967.910.705.047 1.539.453.407.240 4.507.364.112.287


124

X. KEBIJAKAN DIVIDEN Seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk saham yang akan ditawarkan dalam rangka PMHMETD I, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas dividen. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen kas tersebut, jika ada, akan bergantung pada rekomendasi dari Direksi Perseroan dan beberapa faktor yang memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS. Perseroan memiliki kebijakan untuk membagikan dividen dalam bentuk uang tunai kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa Mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegeng Saham Perseroan untuk menentukan Pembagian dividen yang akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Berikut merupakan keterangan mengenai pembayaran Dividen Perseroan untuk tahun buku 2015, yang dibayarkan pada tahun 2016:


Sejarah Pembagian Dividen Selama menjadi Perusahaan Publik, Perseroan telah membagikan dividen kas pada tahun 2015 sebesar Rp60,065 miliar. TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM TERKAIT PEMBAGIAN DIVIDEN KEPADA PEMEGANG SAHAM.

PEMBAYARAN DIVIDEN PERSEROAN DIDASARI PADA KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN PERSEROAN.


125

X. KEBIJAKAN DIVIDEN Seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk saham yang akan ditawarkan dalam rangka PMHMETD I, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas dividen. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen kas tersebut, jika ada, akan bergantung pada rekomendasi dari Direksi Perseroan dan beberapa faktor yang memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS. Perseroan memiliki kebijakan untuk membagikan dividen dalam bentuk uang tunai kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa Mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegeng Saham Perseroan untuk menentukan Pembagian dividen yang akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Berikut merupakan keterangan mengenai pembayaran Dividen Perseroan untuk tahun buku 2015, yang dibayarkan pada tahun 2016:


Sejarah Pembagian Dividen Selama menjadi Perusahaan Publik, Perseroan telah membagikan dividen kas pada tahun 2015 sebesar Rp60,065 miliar. TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM TERKAIT PEMBAGIAN DIVIDEN KEPADA PEMEGANG SAHAM.

PEMBAYARAN DIVIDEN PERSEROAN DIDASARI PADA KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN PERSEROAN.

XI. PERPAJAKAN Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan dengan syarat: 1. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan 2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan

saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut: 1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dan Badan dari transaksi penjualan saham di bursa

efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Penyelenggara bursa efek wajib memungut Pajak Penghasilan yang terutang untuk setiap transaksi penjualan saham pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (lima per seribu) sebesar harga saham penawaran umum perdana.

3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai pasal 17 Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008.

4. Berdasarkan Pasal 23.a.1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dividen yang berasal dari saham, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

5. Berdasarkan Pasar 17.2.c Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri dipotong PPh Pasal 4 (2) sebesar 10% dan bersifat final.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10% dan bersifat final. Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dan apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, maka besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif sebesar 15% atau sebesar 30% dari jumlah bruto. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 ini merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final. Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-61/PJ./2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus


126

menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form - DGT 1) atau Lampiran III (Form - DGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak. Halaman pertama Form - DGT 1 dan Form - DGT 2 yang telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang dari negara mitra P3B berlaku selama 12 (dua belas) bulan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, dokumen sehubungan dengan penjualan saham terhutang bea meterai. Pada saat ini, bea meterai dikenakan sebesar Rp6.000 untuk transaksi di atas Rp1.000.000 dan sebesar Rp3.000 untuk transaksi dibawah Rp1.000.000. Bea meterai ini terhutang pada saat dokumen dipergunakan. Perseroan telah menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia berdasarkan prinsip self-assessment. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban Perpajakan Perseroan Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (“PPh”), Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”), dan Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) tahun 2016 pada tanggal 24 Januari 2017 serta telah menyampaikan SPT tahun 2015 dan 2014 masing-masing pada tanggal 29 Maret 2016 dan 22 September 2015. Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD I INI DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD I INI.


127

menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form - DGT 1) atau Lampiran III (Form - DGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak. Halaman pertama Form - DGT 1 dan Form - DGT 2 yang telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang dari negara mitra P3B berlaku selama 12 (dua belas) bulan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, dokumen sehubungan dengan penjualan saham terhutang bea meterai. Pada saat ini, bea meterai dikenakan sebesar Rp6.000 untuk transaksi di atas Rp1.000.000 dan sebesar Rp3.000 untuk transaksi dibawah Rp1.000.000. Bea meterai ini terhutang pada saat dokumen dipergunakan. Perseroan telah menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia berdasarkan prinsip self-assessment. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban Perpajakan Perseroan Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (“PPh”), Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”), dan Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) tahun 2016 pada tanggal 24 Januari 2017 serta telah menyampaikan SPT tahun 2015 dan 2014 masing-masing pada tanggal 29 Maret 2016 dan 22 September 2015. Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD I INI DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD I INI.

XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 16 Maret 2017 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali antara Perseroan dengan PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (bersama-sama disebut sebagai Pembeli Siaga) telah disepakati hal-hal sebagai berikut: Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 16 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (“Pembeli Siaga”), Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham porsi publik tersebut dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 635.791.380 (enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh) saham untuk PT Bahana Sekuritas, sebanyak-banyaknya sebesar 655.057.785 (enam ratus lima puluh lima juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima) saham untuk PT Danareksa Sekuritas, dan sebanyak-banyaknya sebesar 635.791.380 (enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh) saham untuk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sisa saham yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PMHMETD I ini. Sumber dana yang akan digunakan oleh Pembeli Siaga berasal dari Modal Kerja dan Credit Line dalam hal melaksanakan kewajibannya sebagai Pembeli Siaga jika terdapat sisa saham yang harus diserap oleh Pembeli Siaga. 1. Keterangan tentang Pembeli Siaga

A. PT Bahana Sekuritas (“Bahana”)

Riwayat Singkat PT Bahana Sekuritas adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan akta No. 58 tanggal 26 Juli 1989, dibuat dihadapan Soebagio Ronoatmodjo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian telah disetujui oleh Menteri Kehakiman RI melalui Surat Keputusan No.C-2-8857.HT.01.01. Th.89 tanggal 19 September 1989 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 6 tanggal 21 Januari 1992 Tambahan No. 245. Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir, berdasarkan Akta Notaris H. Riyad, S.H., No. 38 tanggal 27 Januari 2017. Perubahan terakhir tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0002908.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 27 Januari 2017. Saat ini, PT Bahana Sekuritas berdomisili di Jakarta dan berkantor pusat di Graha Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav 58. Kegiatan Usaha Kegiatan utama BS adalah sebagai perusahaan sekuritas yang dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek (baik untuk diri sendiri maupun sebagai kuasa atau komisioner) serta kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan Nilai Nominal Rp 1.000.000,00,- per saham


Modal Dasar 500.000 500.000.000.000,- Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana

Pembinaan Usaha Indonesia 2. Koperasi Karyawan PT Bahana Pembinaan

Usaha Indonesia (Persero)

248.000

.2.000

248.000.000.000,-

2.000.000.000,-

99,20

0,80 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 250.000 250.000.000.000,- 100,00 Saham dalam portepel 250.000 250.000.000.000,-


128

Pengurusan dan Pengawasan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BS sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 3 tanggal 2 Maret 2017 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0102268 tanggal 2 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Eko Yuliantoro Komisaris : Hari Gursida Direksi Direktur Utama : Feb Sumandar Direktur : Wiwit Gusnawan Direktur : Andi Irawan Sidharta Direktur : Natalia Surjadiputra Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan 31 Desember 2016 2015 2014

Jumlah Aset 1.308.943 920.401 880.454 Jumlah Liabilitas 868.402 510.712 500.353 Jumlah Ekuitas 440.541 409.689 380.101 Pendapatan Usaha 273.964 186.364 220.655 Laba (Rugi) Usaha 69.708 16.090 37.088 Laba (Rugi) Komprehensif 39.992 18.464 39.105

B. PT Danareksa Sekuritas (“Danareksa”)

Riwayat Singkat PT Danareksa Sekuritas didirikan berdasarkan Akta No. 25 tanggal 1 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 91 tanggal 12 Agustus 2008, dibuat dihadapan IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya Nomor: AHU-83282.AH.01.02Tahun 2008 tanggal 10 November 2008. Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 10 tanggal 13 Maret 2013 dibuat dihadapan Masjuki, S.H., pengganti dari Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Surat No.AHU-AH.01.10-22011 tanggal 04 Juni 2013. Saat ini, PT Danareksa Sekuritas berdomisili di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Danareksa, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 14. Kegiatan Usaha Maksud dan tujuan DS adalah berusaha dalam bidang perdagangan surat berharga. DS dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek; b. Bertindak sebagai Perantara Perdagangan Efek; c. Bertindak sebagai Pedagang Efek (underwriter); d. Bertindak sebagai Penasehat Investasi; dan e. Melakukan kegiatan-kegiatan investasi pada private equity.


129

Pengurusan dan Pengawasan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BS sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 3 tanggal 2 Maret 2017 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0102268 tanggal 2 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Komisaris Utama : Eko Yuliantoro Komisaris : Hari Gursida Direksi Direktur Utama : Feb Sumandar Direktur : Wiwit Gusnawan Direktur : Andi Irawan Sidharta Direktur : Natalia Surjadiputra Ikhtisar Data Keuangan Penting


Keterangan 31 Desember 2016 2015 2014

Jumlah Aset 1.308.943 920.401 880.454 Jumlah Liabilitas 868.402 510.712 500.353 Jumlah Ekuitas 440.541 409.689 380.101 Pendapatan Usaha 273.964 186.364 220.655 Laba (Rugi) Usaha 69.708 16.090 37.088 Laba (Rugi) Komprehensif 39.992 18.464 39.105

B. PT Danareksa Sekuritas (“Danareksa”)

Riwayat Singkat PT Danareksa Sekuritas didirikan berdasarkan Akta No. 25 tanggal 1 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 91 tanggal 12 Agustus 2008, dibuat dihadapan IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya Nomor: AHU-83282.AH.01.02Tahun 2008 tanggal 10 November 2008. Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 10 tanggal 13 Maret 2013 dibuat dihadapan Masjuki, S.H., pengganti dari Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Surat No.AHU-AH.01.10-22011 tanggal 04 Juni 2013. Saat ini, PT Danareksa Sekuritas berdomisili di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Danareksa, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 14. Kegiatan Usaha Maksud dan tujuan DS adalah berusaha dalam bidang perdagangan surat berharga. DS dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek; b. Bertindak sebagai Perantara Perdagangan Efek; c. Bertindak sebagai Pedagang Efek (underwriter); d. Bertindak sebagai Penasehat Investasi; dan e. Melakukan kegiatan-kegiatan investasi pada private equity.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham



Modal Dasar 2.000.000.000 2.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Danareksa (Persero) 2. Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Danareksa

(Persero)

499.999.000

1.000

499.999.000.000,-

1.000.000,-

99,999

0,001

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 500.000.000 500.000.000.000 100,00 Saham dalam portepel 1.500.000.000 1.500.000.000.000

Pengurusan dan Pengawasan Susunan Dewan Komisaris DS sebagimana dituangkan dalam Akta No. 07 tanggal 10 Desember 2015 dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pengganti dari Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0986860 tanggal 10 Desember 2015 dan susunan anggota Direksi DS sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 55 tanggal 23 Desember 2016 dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0111657 tanggal 23 Desember 2016 adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Bondan Pristiwandana Komisaris : Albertus Magnus Irwan Satya Utama Komisaris : Marciano Hersondrie Herman Direksi Direktur Utama : Jenpino Ngabdi Direktur : Erizal Direktur : Budi Susanto Direktur : Saidu Solihin Direktur : Santi Suryandari Ikhtisar Data Keuangan Penting


Keterangan 31 Desember 2016* 2015 2014 2013

Jumlah Aset 1.118.924 3.719.333 1.243.367 1.444.562 Jumlah Liabilitas 400.869 2.469.737 524.420 449.288 Jumlah Ekuitas 718.055 1.249.596 714.947 695.274 Pendapatan Usaha 261.528 299.855 299.855 250.756 Laba (Rugi) Usaha 60.382 104.463 82.182 73.729 Laba (Rugi) Komprehensif 63.546 504.659 74.097 37.074

*tidak diaudit C. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (“Trimegah”)

Riwayat Singkat Trimegah didirikan dengan nama PT Trimulya Securindolestari berdasarkan akta No. 64 tanggal 9 Mei 1990 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah diubah dengan Akta No. 227 tanggal 28 Mei 1990 dari notaris yang sama dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3353.HT.01.01.TH.90 tanggal 7 Juni 1990 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3832. Trimegah telah melakukan beberapa kali perubahan nama yaitu: perubahan nama dari PT Trimulya Securindolestari menjadi PT Trimegah Securindolestari berdasarkan akta No. 64 tanggal 9 Mei 1990 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., notaris di Jakarta; perubahan nama dari PT Trimegah Securindolestari dan perubahan status perusahaan menjadi PT Trimegah Securities Tbk berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 tanggal 1 Februari 2000


130

Tbn. 522; dan terakhir perubahan nama dari PT Trimegah Securities, Tbk menjadi PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dengan Akta 70 tanggal 20 Juni 2016 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012545.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 30 Juni 2016. Saat ini, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk berdomisili di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Artha Graha, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53. Kegiatan Usaha Maksud dan tujuan kegiatan usaha Trimegah adalah berusaha dalam bidang perusahaan efek Trimegah dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek; b. Bertindak sebagai Perantara Perdagangan Efek; c. Bertindak sebagai Pedagang Efek (underwriter); d. Bertindak sebagai Penasehat Investasi

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Trimegah adalah sebagai berikut:



Modal Dasar 13.600.000.000 680.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Advance Wealth Finance, Ltd. 2. PT Union Sampoerna 3. Masyarakat (masing-masing dibawah 5% dari

jumlah) Jumlah saham yang diperoleh kembali

3.500.000.000

700.000.000

2.645.300.000

264.000.000

175.000.000.000 35.000.000.000

132.265.000.000

13.200.000.000

51,13 10,23

38,64

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 7.109.300.000 355.465.000.000 100,00 Saham dalam portepel 6.490.700.000 324.535.000.000

Pengurusan dan Pengawasan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Trimegah sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 23 tanggal 15 Maret 2016 dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0031832 tanggal 16 Maret 2016 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Komisaris Utama / Komisaris Independen : Rizal Bambang Prasetijo Komisaris / Komisaris Independen : Edy Sugito Komisaris : Sunata Tjiterosampurno

Direksi Direktur Utama : Stephanus Turangan Direktur : Syafriandi Armand Saleh Direktur Independen : David Agus

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Trimegah berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Trimegah yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasian (Wajar tanpa pengecualian).


131

Tbn. 522; dan terakhir perubahan nama dari PT Trimegah Securities, Tbk menjadi PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dengan Akta 70 tanggal 20 Juni 2016 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012545.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 30 Juni 2016. Saat ini, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk berdomisili di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Artha Graha, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53. Kegiatan Usaha Maksud dan tujuan kegiatan usaha Trimegah adalah berusaha dalam bidang perusahaan efek Trimegah dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek; b. Bertindak sebagai Perantara Perdagangan Efek; c. Bertindak sebagai Pedagang Efek (underwriter); d. Bertindak sebagai Penasehat Investasi

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Trimegah adalah sebagai berikut:



Modal Dasar 13.600.000.000 680.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. Advance Wealth Finance, Ltd. 2. PT Union Sampoerna 3. Masyarakat (masing-masing dibawah 5% dari

jumlah) Jumlah saham yang diperoleh kembali

3.500.000.000

700.000.000

2.645.300.000

264.000.000

175.000.000.000 35.000.000.000

132.265.000.000

13.200.000.000

51,13 10,23

38,64

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 7.109.300.000 355.465.000.000 100,00 Saham dalam portepel 6.490.700.000 324.535.000.000

Pengurusan dan Pengawasan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Trimegah sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 23 tanggal 15 Maret 2016 dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0031832 tanggal 16 Maret 2016 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Komisaris Utama / Komisaris Independen : Rizal Bambang Prasetijo Komisaris / Komisaris Independen : Edy Sugito Komisaris : Sunata Tjiterosampurno

Direksi Direktur Utama : Stephanus Turangan Direktur : Syafriandi Armand Saleh Direktur Independen : David Agus

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Trimegah berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Trimegah yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasian (Wajar tanpa pengecualian).

(dalam Jutaan Rupiah) Keterangan 30 September 31 Desember

2016 2015 2014 2013 Jumlah Aset 1.478.645 1.292.010 894.731 670.523 Jumlah Liabilitas 850.176 698.638 343.714 131.009 Jumlah Ekuitas 628.468 593.371 551.016 539.513 Pendapatan Usaha 288.056 323.112 260.720 188.468 Laba (Rugi) Usaha 80.384 62.709 42.192 2.728 Laba (Rugi) Komprehensif 35.122 42.384 42.384 3.708

2. Pokok-Pokok Perjanjian Pembelian Sisa Saham

Perseroan menawarkan 5.498.047.883 (lima miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga) Saham Baru dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham atau sebesar 8,91% (delapan koma sembilan satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I ini. Setiap pemegang 1.000.000 (satu juta) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 April 2017 pukul 16.15 WIB berhak atas sebanyak 97.869 (sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp280 (dua ratus delapan puluh Rupiah. PT PP (Persero) Tbk. selaku pemegang saham utama Perseroan melalui Surat Pernyataan tanggal 17 Februari 2017, telah menyatakan berkomitmen untuk mengambil saham yang diterbitkan Perseroan melalui pelaksanaan HMETD yang akan diperoleh berdasarkan porsi kepemilikan PT PP (Persero) Tbk. Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, maka seluruh sisa Saham Baru yang tersisa akan diserap oleh Pembeli Siaga sebanyak –banyaknya sebesar 1.926.640.545 (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh lima) Saham Baru, dengan ketentuan:

• Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I tersebut tidak seluruhnya diambil bagian

oleh para pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan secara proporsional kepada Para Pemegang Saham yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD berdasarkan hak yang telah dilaksanakan;

• Kewajiban Pembeli Siaga untuk mengambil bagian atau membeli bagian sisa Saham Baru sebagaimana diuraikan di atas tergantung pada dipenuhinya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dengan porsi masing-masing sebagai berikut: o PT Bahana Sekuritas sebanyak-banyaknya sebesar 635.791.380 (enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus

sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh) saham o PT Danareksa Sekuritas sebanyak-banyaknya sebesar 655.057.785 (enam ratus lima puluh juta lima puluh

tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima) saham o PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebanyak-banyaknya sebesar 635.791.380 (enam ratus tiga puluh lima

juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh) saham PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk telah menyatakan kesanggupan dan memiliki dana yang cukup untuk bertindak sebagai pembeli siaga.


132

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik : KAP Soeyatna Mulyana & Rekan Rukan Taman Meruya, Blok M/78, Jakarta 11620 Telepon : (021) 58658275, 5868276 Faksimili : (021) 5865365 Partner : Drs. Safaat Widjajabrata, CA, CPA. No. STTD : No 301/PM/STTD-AP/2001 Tanggal STTD : 10 September 2001 Asosiasi profesi : INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA No. keanggotaan asosiasi profesi : No. Reg.1023, No.Reg.Izin AP.0490 Standar profesi : Standar Profesional Akuntan Publik Surat penunjukan kerja : 181/SPK/PP-PROP/2016 Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka PMHMETD I ini adalah untuk melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan

2. Konsultan Hukum : Tumbuan & Partners Jl. Gandaria Tengah III No. 8 Kebayoran Baru Jakarta 12130 Telepon : (021) 722 7736, 722 7737, 720 8172, 720 2516 Faksimili : (021) 724 4579, 725 7403 Website : www.tumbuanpartners.com No. STTD : No. 13/STTD-KH/PM/1992 a/n Fred B.G. Tumbuan Tanggal STTD : 23 Desember 1992 No. Anggota HKHPM : 89003 Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari

Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana yang diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM.

Surat Penunjukan : 75/EXT/PP-PROP/RI/2016 tanggal 20 Desember 2016 Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam PMHMETD I ini adalah melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan Kode Etik, Standar Profesi, dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.


133

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik : KAP Soeyatna Mulyana & Rekan Rukan Taman Meruya, Blok M/78, Jakarta 11620 Telepon : (021) 58658275, 5868276 Faksimili : (021) 5865365 Partner : Drs. Safaat Widjajabrata, CA, CPA. No. STTD : No 301/PM/STTD-AP/2001 Tanggal STTD : 10 September 2001 Asosiasi profesi : INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA No. keanggotaan asosiasi profesi : No. Reg.1023, No.Reg.Izin AP.0490 Standar profesi : Standar Profesional Akuntan Publik Surat penunjukan kerja : 181/SPK/PP-PROP/2016 Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka PMHMETD I ini adalah untuk melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan

2. Konsultan Hukum : Tumbuan & Partners Jl. Gandaria Tengah III No. 8 Kebayoran Baru Jakarta 12130 Telepon : (021) 722 7736, 722 7737, 720 8172, 720 2516 Faksimili : (021) 724 4579, 725 7403 Website : www.tumbuanpartners.com No. STTD : No. 13/STTD-KH/PM/1992 a/n Fred B.G. Tumbuan Tanggal STTD : 23 Desember 1992 No. Anggota HKHPM : 89003 Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari

Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana yang diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM.

Surat Penunjukan : 75/EXT/PP-PROP/RI/2016 tanggal 20 Desember 2016 Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam PMHMETD I ini adalah melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan Kode Etik, Standar Profesi, dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

3. Notaris : Fathiah Helmi, S.H. Graha Irama, 6th Floor, Suite C Jl. HR Rasuna Said BlokX-1 Kav 1&2, Kuningan Jakarta Selatan 12950 No. STTD : 02/STTD-N/PM/1996 No. Asosiasi : 011.003.027.260958 Pedoman Kerja : Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan

Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan AtasUndang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Surat Penunjukan : 71/EXT/PP-PROP/2016 Tugas dan tanggung jawab Notaris adalah membuat akta-akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

4. Biro Administrasi Efek (BAE)

: PT BSR Indonesia Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11 Jl. KH Hasyim Ashari Jakarta 10150 Telepon: (021) 6317828 Faksimili: (021) 6317827 Surat penunjukan kerja : 001-1/BSR/DIR-PPRO/I/2017 Tugas dan tanggung jawab BAE sesuai Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas HMETD, mendistribusikan SBHMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir Konfirmasi Penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham kepada Pemesan serta menyusun laporan sesuai peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD I ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.


134

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM Dalam rangka PMHMETD I Perseroan telah menunjuk PT BSR Indonesia sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Penawaran Umum Terbatas Perseroan, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana dalam rangka PMHMETD I Perseroan No. 23 tanggal 16 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta. Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham: 1. Pemesan yang Berhak Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 7 April 2017 pukul 16.15 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1.000.000 (satu juta) Saham Lama berhak atas 97.869 (sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham sebesar Harga Pelaksanaan sebesar Rp280 (dua ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Apabila terdapat pecahan atas HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah (rounded down) dan pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan. Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau daftar pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prosedur yang ditetapkan oleh Perseroan. Pemesan dapat terdiri atas perorangan, WNI dan/atau WNA dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha, baik Indonesia atau Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan Pelaksanaannya. Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yakni sebelum tanggal 7 April 2017. 2. Distribusi Sertifikat Bukti HMETD Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 April 2017. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap Hari Kerja dan jam kerja mulai tanggal 10 April 2017 dengan membawa: a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar serta

lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.

b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Prosedur Pendaftaran / Pelaksanaan HMETD

A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

1. Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan

membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI; 2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau

Bank Kustodian kepada KSEI, maka:


135

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM Dalam rangka PMHMETD I Perseroan telah menunjuk PT BSR Indonesia sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Penawaran Umum Terbatas Perseroan, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana dalam rangka PMHMETD I Perseroan No. 23 tanggal 16 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta. Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham: 1. Pemesan yang Berhak Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 7 April 2017 pukul 16.15 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1.000.000 (satu juta) Saham Lama berhak atas 97.869 (sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham sebesar Harga Pelaksanaan sebesar Rp280 (dua ratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Apabila terdapat pecahan atas HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah (rounded down) dan pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan. Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau daftar pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prosedur yang ditetapkan oleh Perseroan. Pemesan dapat terdiri atas perorangan, WNI dan/atau WNA dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha, baik Indonesia atau Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan Pelaksanaannya. Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yakni sebelum tanggal 7 April 2017. 2. Distribusi Sertifikat Bukti HMETD Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 April 2017. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap Hari Kerja dan jam kerja mulai tanggal 10 April 2017 dengan membawa: a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar serta

lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.

b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Prosedur Pendaftaran / Pelaksanaan HMETD

A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

1. Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan

membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI; 2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau

Bank Kustodian kepada KSEI, maka:

a. KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;

b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada hari yang kerja berikutnya.

3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE, dokumen sebagai berikut: a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data pemegang HMETD (nomor

identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;

b. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan;

c. Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.

4. Segera setelah BAE menerima dokumen-dokumen dari KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas, BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus, serta instruksi untuk mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD.

5. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good funds) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI, dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas CBEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE.

B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE. 2. Pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif yang akan melakukan pelaksanaan HMETD harus

membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus serta menyerahkan dokumen sebagai berikut: a. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap; b. Asli bukti pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD; c. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan pelaksanaan

HMETD (Kartu Tanda Penduduk (”KTP”)/paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas (”KITAS”)); atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD;

d. Asli surat kuasa, jika pelaksanaan HMETD dilakukan oleh pemegang HMETD melalui kuasanya dan dilampirkan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (KTP/paspor/KITAS);

e. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa: - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan

permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan Efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;

- Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. 3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana

dimaksud dalam butir B.2 di atas. 4. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga

Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good funds) ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (”SKS”), jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif.


136

4. Pemesanan Saham Baru Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 18 April 2017. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar; b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan

pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;

c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);

d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;

e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);

b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE;

c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar; b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi

KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran

susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum); d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat

menyetorkan pembayaran. Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 21 April 2017 dalam keadaan tersedia (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. 5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 25 April 2017 dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham

yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi; b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang

ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan;

c. Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian oleh pemegang HMETD d. Setelah dilakukan penjatahan pemesanan saham tambahan dalam PMHMETD I ini, maka Perseroan akan

menyampaikan Laporan Pemeriksaan Akuntan atas penjatahan pemesanan saham tersebut.


137

4. Pemesanan Saham Baru Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 18 April 2017. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar; b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan

pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;

c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);

d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;

e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);

b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE;

c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar; b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi

KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran

susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum); d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat

menyetorkan pembayaran. Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 21 April 2017 dalam keadaan tersedia (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. 5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 25 April 2017 dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham

yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi; b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang

ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan;

c. Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian oleh pemegang HMETD d. Setelah dilakukan penjatahan pemesanan saham tambahan dalam PMHMETD I ini, maka Perseroan akan

menyampaikan Laporan Pemeriksaan Akuntan atas penjatahan pemesanan saham tersebut.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD I ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir. 6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan

Pemesanan Saham Baru Tambahan Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang Rupiah, pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

Bank : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Alamat: Kantor Cabang Jakarta – Kebon sirih

No. Rekening: 121 000 641 55 60 Atas Nama: PT PP Properti

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 21 April 2017. Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan. 7. Bukti tanda terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap di tandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil saham dan pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST melalui Pemegang Rekening. 8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham. Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain: a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham

yang ditawarkan dalam PMHMETD I yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus. b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi. c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi. 9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 26 April 2017. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank di mana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.


138

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uangpemesanan akan dilakukan oleh KSEI. 10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan. Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan tersedia untuk diambil SKS-nya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-selambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal penjatahan. SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 13 – 21 April 2017. Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 25 April 2017. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menyerahkan dokumen: a. Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); b. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan Direksi/Dewan Komisaris atau pengurus yang masih

berlaku; c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu

Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; d. Asli bukti tanda terima pemesanan saham. 11. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga, Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham porsi publik tersebut. Sisa saham yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PMHMETD I ini.


139

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uangpemesanan akan dilakukan oleh KSEI. 10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan. Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan tersedia untuk diambil SKS-nya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-selambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal penjatahan. SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 13 – 21 April 2017. Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 25 April 2017. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menyerahkan dokumen: a. Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); b. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan Direksi/Dewan Komisaris atau pengurus yang masih

berlaku; c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu

Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; d. Asli bukti tanda terima pemesanan saham. 11. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga, Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham porsi publik tersebut. Sisa saham yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PMHMETD I ini.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui iklan di surat kabar. 1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan

secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PMHMETD I, yaitu tanggal 10 April 2017 Prospektus dan petunjuk pelaksanaan tersedia di BAE Perseroan.

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan

menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 10 April 2017 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

PT BSR Indonesia

Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11 Jl. KH Hasyim Ashari

Jakarta 10150 Telepon: 021 6317828 Faksimili: 021 6317827

Apabila sampai dengan tanggal 21 April 2017 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 7 April 2017 pukul 16.15 WIB belum mengambil Prospektus dan SBHMETD dan tidak menghubungi PT BSR Indonesia sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT BSR Indonesia ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.


140

XVI. INFORMASI TAMBAHAN Para pihak yang menginginkan penjelasan mengenai PMHMETD I ini atau menginginkan tambahan informasi dapat menghubungi:

PERSEROAN PT PP Properti Tbk.

Plaza PP – Wisma Subiyanto, Lantai 2 Jl. Letjend TB Simatupang No. 57

Pasar Rebo, Jakarta 13760 Telepon: 021 87792734 Faksimili: 021 87792947

Website: www.pp-properti.com Email: [email protected], [email protected]

atau

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT BSR Indonesia Komplek Perkantoran ITC Roxy Mas Blok E1 No. 10-11

Jl. KH Hasyim Ashari Jakarta 10150

Telepon: 021 6317828 Faksimili: 021 6317827

Kantor PusatPlaza PP – Wisma Subiyanto, Lantai 2Jl. Letjend TB Simatupang No. 57Pasar Rebo, Jakarta 13760Telepon : 021 87792734Faksimili : 021 87792947Website : www.pp-properti.comEmail : [email protected] [email protected]

PT PP PROPERTI Tbk....... (satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh Rupiah). Saham hasil PMHMETD

Documents