Pt Musi Hutan Persada

Lampiran Surat No.: 229/EQ.S/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN

PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

(RE-SERTIFIKASI)

Bersama ini disampaikan hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(Re-Sertifikasi), sebagai berikut :

I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA

Alamat : Jl.Raya Sukaraja No. 72, Bogor - 16710

Telp. : +62251 7550722

Fax. : +62251 7550724

Email : [email protected]

Website : equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Re-

Sertifikasi) terhadap IUPHHK – HT :

II. Nama IUPHHK : PT MUSI HUTAN PERSADA

No.SK : 38/Kpts-II/1996 tanggal 29 Januari 1996

Luas : ± 296.400 Ha

Lokasi : Kabupaten Muara Enim, OKU, Oku Timur, Musi Rawas, Lahat, Musi

Banyu Asin dan Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera

Selatan

Alamat Kantor : Jl. Raya PT TEL, Desa Tebat Agung, Kecamatan Rambang

Dangku, Kabupaten Muara Enim 31172 Provinsi Sumatera

Selatan

III. Waktu : 23 September sd 02 Oktober 2013

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL MENDAPAT PREDIKAT BAIK

SEHINGGA PT MUSI HUTAN PERSADA BERHAK DIBERIKAN

SERTIFIKAT PHPL

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 21 Oktober 2013

PT EQUALITY INDONESIA

Faisal Husnul Fuad, S.Hut

Kepala Divisi Sertifikasi Hutan

mailto:[email protected]

EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 1 dari 14

(1) Identitas LPPHPL :

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL – 013 - IDN

c. Alamat : Jalan Sukaraja No. 72, Ciater, Sukaraja, Bogor 16710

d. NomorTelepon : 0251-7550722

Nomor Faks. : 0251 - 7550724

Email : [email protected]

e. Direktur : Agustri Warsono

f. Tim Audit : Faisal H. Fuad (Lead Auditor/Auditor Prasyarat)

Amin Muchakim (Auditor Produksi)

M. Arif Hidayat (Auditor Ekologi)

Wiyono (Auditor Sosial)

Irin Wedalia (Auditor VLK)

g. Tim Pengambil Keputusan (PK):

Ir. Agustri Warsono (Ketua merangkap Anggota)

Ir. Muchlis Hidayat (Anggota)

Ir. Slamet Mulyadi (Anggota)

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

: PT Musi Hutan Persada

b. Nomor & Tanggal SK

IUPHHK-HT

: No. 38/Kpts-II/1996, Tanggal 29 Januari 1996

c. Luas dan Lokasi : ±296.400 Ha.

d. Alamat kantor : (1) Jl. R. Sukamto PTC Mall Blok I9 Palembang 30114

(2) Jl. Raya PT. TEL Desa Tebat Agung, Kecamatan Rambang Dangku, Kab. Muara Enim

e. Nomor telepon/Faks./

E-mail

: Telp. 0711-382400

Telp.: 0713-324025; Fax.: 0713-324010

f. Pengurus : Susunan Komisaris:

(1) Komisaris Utama : Dr. Boen Muchtar Purnama

(2) Komisaris : Ir. Sunaryo, M.Sc. Tomoyuki Iida

Naoto Itakua

Sigeru Shimoda

Susunan Direksi:

1. Direktur Utama : Takuo Ikeuchi

2. Direktur : Herry Rousyikin Kartadisastra

Masaaki Tsuge

Bowo Sudaryanto

Keiichi Sasagawa

Bambang Hendro Tjahyoko

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL


(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Audit Tahap I 14–18 September

2013 di Bogor

Masih terdapat beberapa kekurangan dokumen

operasional, seperti laporan produksi, laporan

pelaksanaan RKL-RPL, laporan PMDH dan

dokumentasi sosialisasi para pihak.

Koordinasi dengan

Instansi Kehutanan

23 September 2013

(Entry meeting) dan 2

Oktober 2013 (Exit

meeting) di Palembang,

Sumsel

Kantor BP2HP Wil. X Palembang dan Dinas

Kehutanan Sumatera Selatan di Palembang

Pertemuan

Pembukaan

(Opening meeting)

23 September 2013, di

Kantor Auditee KPO

Niru

Agenda: Perkenalan anggota Tim Audit,

peyampaian tujuan dan ruang lingkup Penilaian

Kinerja PHPL (Re-sertifikasi), titik tekan dari hasil

penilaian/penilikan sebelumnya, hasil-hasil Audit

Tahap I, penyampaian jadwal/rencana kerja Audit

Tahap II, metodologi dan prosedur penilaian, serta

konfirmasikan waktu dan tempat pertemuan

penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri

dengan pembuatan BA.

Konsultasi Publik 24 September 2013 di

Kantor Kecamatan Ujan

Mas, Kabupaten Muara

Enim, Provinsi

Sumatera Selatan

Dihadiri oleh sekitar 30 perwakilan warga desa-

desa sekitar areal kerja Auditee, aparat Dinas

Kabupaten, LSM setempat dan aparat

desa/kecamatan. Secara umum, permasalahan

yang diungkapkan lebih banyak berkaitan dengan

keinginan tata batas areal yang belum jelas serta

pola kemitraan yang lebih menguntungkan,

misalnya kenaikan bagi hasil.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

24–30 Oktober 2013 di

areal kerja Auditee dan

desa-desa di sekitarnya

Tim Audit menghimpun, menelaah dokumen,

melakukan wawancara mendalam, dan

melaksanakan observasi guna menghasilkan

analisis berbasis triangulasi—untuk memperoleh

kesimpulan hasil verifikasi dengan acuan

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012.

Pertemuan

Penutupan

01 Oktober 2013, di

Kantor Auditee di KPO

Niru

Agenda: penyampaian ucapan terima kasih

kepada Auditee atas kerjasamanya selama

Penilaian Tahap II. Juga menyampaikan dan

mengklarifikasi Daftar Periksa Penilaian Tahap II,

serta adanya temuan ketidaksesuaian/observasi.

Pertemuan Penutupan diakhiri dengan

pembuatan BAP.

Pengambilan

Keputusan

15 Oktober 2013, di

Kantor PT EQUALITY

Indonesia di Bogor,

Rapat Pengambil Keputusan (PK) menelaah hasil-

hasil dan kesimpulan penilaian yang telah

disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa

penilaian telah dilakukan secara efektif dan efisien

sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia;

serta mengambil keputusan megenai predikat

kinerja PHPL Auditee.


(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

A. Penilaian Kinerja PHPL

1. Prasyarat

1.1. Kepastian Kawasan

Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan

SEDANG

(66,67%)

1.1.1. Ketersediaan dokumen legal lengkap tersedia;

namun dokumen administrasi tata batas yang

lengkap baru tersedia untuk Unit Martapura.

Pada wilayah lain masih belum sesuai dengan

tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang

seharusnya dilakukan, terutama mengenai

kejelasan batas areal masyarakat.

1.1.2. Realisasi penataan batas di lapangan masih

sama dengan tahun 2010 lalu. Hal ini

mengakibatkan potensi konflik kawasan yang

sangat tinggi, mengingat areal kerja Auditee

amat “terbuka”.

1.1.3. Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang

izin untuk menyelesaikan konflik tetapi tidak

terus-menerus.

1.1.4. Terdapat perubahan fungsi kawasan dan sedikit

mempengaruhi pengaturan kelestarian,

khususnya dengan banyaknya rencana kegiatan

pertambangan.

1.1.5. Terdapat penggunaan kawasan di luar

kehutanan secara legal bagi perusahaan

tambang, yang dalam operasionalnya telah

semakin membuka akses ke dalam areal kerja

Auditee, sehingga secara langsung dan tidak

langsung akan dapat mempengaruhi pengaturan

kelestarian meskipun pengaruhnya terbatas.

1.2. Komitmen

Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan

BAIK

(80,00%)

1.2.1. Tersedia dokumen visi, misi dan tujuan

perusahaan yang sesuai dengan PHL

1.2.2. Sosialisasi dilakukan pada level pemegang izin,

dan ada bukti pelaksanaan (Berita Acara)

1.2.3. Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai

dengan visi dan misi

1.3. Jumlah dan

kecukupan tenaga

profesional terlatih dan

tenaga teknis pada

seluruh tingkatan untuk

mendukung pemanfaatan

implementasi penelitian,

pendidikan dan latihan

BAIK

(80,00 %)

1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang

kehutanan di lapangan telah tersedia lengkap

untuk setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan,

namun jumlahnya kurang dari ketentuan yang

berlaku.

1.3.2. Realisasi peningkatan kompetensi SDM antara

50-70% dari rencana.

1.3.3. Auditee telah memiliki dokumen

ketenagakerjaan yang lengkap.

1.4. Kapasitas dan

mekanisme untuk

perencanaan

pelaksanaan

pemantauan periodik,

evaluasi dan penyajian

umpan balik mengenai

kemajuan pencapaian

(kegiatan) Pemegang

Izin/Hak Pengelolaan

BAIK

(100 %)

1.4.1. Tersedia struktur organisasi terbaru Tahun 2013

dan job description yang sesuai dengan

kerangka PHPL

1.4.2. Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia

lengkap

1.4.3. Organisasi SPI/ internal auditor ada, dan

berjalan dengan efektif untuk mengontrol

seluruh tahapan kegiatan

1.4.4. Terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi

manajemen berbasis hasil monitoring dan

evaluasi



1.5. Persetujuan tanpa

paksaan berdasarkan

informasi yang lengkap

SEDANG

(66,67 %)

1.5.1. Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi

kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah

dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang

memadai

1.5.2. Terdapat persetujuan dalam proses pembuatan

AMDAL dari sebagian besar para pihak

1.5.3. Terdapat persetujuan dalam proses tata batas

dari sebagian kecil para pihak

1.5.4. Terdapat persetujuan dalam proses dan

pelaksanaan CSR/CD dari sebagian kecil para

pihak

1.5.5. Terdapat persetujuan dalam proses penetapan

kawasan lindung dari sebagian para pihak

2. Produksi

2.1. Penataan areal kerja

jangka panjang dalam

pengelolaan hutan lestari

SEDANG

(75,00%)

2.1.1 Auditee telah menyusun atau memiliki dokumen rencana jangka panjang atau RKUPHHK-HTI periode 2010-2019, RKUPHHK-HTI Revisi 1 Periode 2010-2019, dan Draft RKUPHHK-HTI Revisi 2 Periode 2013-2022 yang disusun berdasarkan hasil analisis Deliniasi Mikro dan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB). Dokumen RKUPHHK Revisi Periode 2010-2019 sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.45/VI-BUHT/2011, tanggal 30 Maret 2011. RKUPHHK revisi dilampiri Peta Kerja skala 1 : 50.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen tersebut.

2.1.2 Auditee telah melakukan penataan batas kompartemen di areal kerjanya sesuai dengan rencana jangka pendeknya (RKT) dimana saat ini areal kerja terbagi kedalam 3 wilayah pengelolaan, 14 unit, 52 blok kerja dan 2.612 kompartemen. Pada areal kerja Auditee saat ini sedang dalam proses re-design areal kerja dalam rangka pengelolaan areal yang lebih efektif dan efisien untuk mengantisipasi gangguan monyet (Macaca fascicularis) dan jamur akar yang menyerang tanaman Acacia mangium. Rencana PAK dalam dokumen RKT tidak seluruhnya sesuai dengan dokumen RKUPHHK.

2.1.3 Hasil observasi lapangan menunjukan bahwa

Auditee telah memasang pal sementara berupa

ajir dari batang kayu dengan diberi tanda cat

berwarna merah dan diberi pita kuning,

diletakan/dipasang di jalur batas diantara pal

permanen. Sementara kompartemen yang

sudah permanen dipasang pal beton dicat putih

dengan tulisan berwarna biru, namun tidak

semua kompartemen terpasang pal batas.

2.2. Tingkat pemanenan

lestari untuk setiap jenis

hasil hutan kayu utama

dan nir kayu pada setiap

tipe ekosistem

BAIK

(100%)

2.2.1. Auditee memiliki data potensi tegakan per tipe

ekosistem dari hasil kegiatan IHMB serta

memiliki data potensi tegakan dari hasil

Inventarisasi Tegakan Sebelum Tebangan (KU

IV) 6 tahun terakhir beserta kelengkapan peta



pendukungnya berupa peta rencana kerja, hasil

pengolahan data (LHC), dan rekapitulasi potensi.

2.2.2. Auditee telah memiliki data pertumbuhan riap tegakan/ PUP pada seluruh areal kerjanya yang terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah I, rata-rata riap jenis Acacia mangium 22,17 m3/tahun sedangkan jenis Ecualyptus pellita rata-rata riap 8,06 m3/tahun (pengukuran 2 tahun). Wilayah II, rata-rata riap jenis Acacia

mangium 14,31 m3/tahun dan Wilayah III mencapai 21,17 m3/tahun.

2.2.3. Auditee telah melakukan analisis data potensi

dan riap tegakan dan memanfaatkan hasilnya

untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.

2.3. Pelaksanaan

penerapan tahapan

sistem silvikultur untuk

menjamin regenerasi

hutan

SEDANG

(73,33%)

2.3.1. Auditee telah mengembangkan SOP

pelaksanaan tahapan kegiatan sistem

silvikultur THPB yang meliputi kegiatan Penataan

Areal Kerja (PAK), Pembukaan Wilayah Hutan

(PWH), Pengadaan Bibit, Penyiapan Lahan,

Penanaman, Pemeliharaan, Pemanenan, serta

SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Isi

SOP sudah sesuai dengan ketentuan teknis yang

berlaku.

2.3.2. Auditee telah melaksanakan seluruh tahapan

kegiatan sesuai dengan system silvikultur THPB

yang meliputi: Penataan Areal Kerja (PAK),

Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), Pengadaan

Bibit, Penyiapan Lahan, Penanaman,

Pemeliharaan, dan Pemanenan. Implementasi

lapangan sudah sesuai dengan SPO yang

dikembangkan.

2.3.3. Auditee memiliki potensi tegakan sebelum

masak tebang dalam 5 tahun terakhir rata-rata

mencapai 80,41 m3/Ha, artinya bahwa potensi

tegakan di areal kerja Auditee masih mencukupi

untuk menjamin terjadinya kelestarian

pemanenan hasil (80 – 120 m3/Ha).

2.3.4. Berdasarkan Laporan Plantation Quality

Assesment (PQA), persediaan permudaan

tanaman umur 1 tahun diareal kerja Auditee

untuk jenis Acacia mangium rata-rata sebesar

74,06% dan jenis Eucalyptus pellita rata-rata

sebesar 65,93%. Artinya bahwa saat ini

permudaan tanaman di areal kerja Auditee

dalam jumlah yang tidak mampu menjamin

terjadinya kelestarian pemanenan (< 75% dari

jumlah tanaman per Ha sesuai jarak tanam yang

dipergunakan).

2.4. Ketersediaan dan

penerapan teknologi

tepat guna untuk

pemanfaatan hutan

BAIK

(88,89%)

2.4.1. Auditee telah mengembangkan Standar

Operasional Prosedur pemafaatan hutan ramah

lingkungan yang terangkum dalam SOP Produksi

Kayu (SPO-PMN-001) dan isinya telah sesuai

dengan karakteristik kondisi areal kerja.

2.4.2. Hasil observasi lapangan menunjukan bahwa

Auditee telah menerapkan pemafaatan hutan

ramah lingkungan (RIL) dari mulai kegiatan

micro planning sampai dengan kegiatan



produksi (penebangan, penyaradan, pemuatan,

dan pengangkutan), artinya Auditee telah

menerapkan teknologi ramah lingkungan pada

1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil.

2.4.3. Sesuai dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan

Kayu HTI, sistem silvikultur yang diterapkan

Auditee adalah sistem silvikultur Tebang Habis

dengan Permudaan Buatan (THPB), dengan

demikian tidak ada tegakan tinggal yang tersisa

pada petak tebangan, sehingga verifier 2.4.3

tidak dapat diterapkan (NA).

2.4.4. Auditee telah memanfaatkan kayu dengan

maksmimal, tinggi tunggul maksimal 10 cm di

atas permukaan tanah, pemanfaatan kayu

sampai dengan kayu berdiameter minimal 5 cm,

sehingga limbah pohon yang tertinggal hanya

berupa ranting-ranting kecil dan daun yang akan

digunakan untuk membuat jalan sarad. Hasil

penelitian Divisi R&D AUDITEE pada Pebruari

2006, factor eksploitasi sebesar 0,88.

2.5. Realisasi

penebangan sesuai

dengan rencana kerja

penebangan/pemanenan

/ pemanfaatan pada

areal kerjanya

BAIK

(77,78%)

2.5.1. Auditee telah memiliki dokumen RKT yang

disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Selatan (RKT 2008-2009) dan Self

Approval oleh Direktur Utama AUDITEE (RKT

2010-2013) tetapi hanya sebagian yang isinya

mengacu pada RKUPHHK yang sah.

2.5.2. Terdapat peta kerja RKT yang sudah disahkan

oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera

Selatan dan Peta Kerja RKUPHHK yang disahkan

oleh Menteri Kehutanan yang menggambarkan

areal yang boleh ditebang/dipanen/

dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal

yang ditetapkan sebagai kawasan dilindungi

tetapi ada sebagian ketidaksesuaian antara peta

RKT dengan peta RKUPHHK, antara lain rencana

penanaman tanaman unggulan dan tanaman

kehidupan yang alokasi maupun lokasinya pada

Peta RKT belum sepenuhnya sesuai dengan

Peta RKUPHHK.

2.5.3. Berdasarkan observasi lapangan, Auditee telah

mengimplementasikan peta kerja berupa

penandaan pada batas kompartemen

penebangan/ penanaman dan sebagian

penandaan pada batas kawasan dilindungi.

2.5.4. Realisasi volume tebangan 5 tahun terakhir dari

tahun 2008 sampai dengan Juli 2013 mencapai

88,61% (>70%). dari rencana produksi tebangan

tahunan dan lokasi panen telah sesuai dengan

RKT yang disahkan.

2.6. Tingkat investasi dan

reinvestasi yang

memadai dan memenuhi

kebutuhan dalam

pengelolaan hutan,

administrasi,

penelitiandan

pengembangan, serta

BAIK

(77,78%)

2.6.1. Dalam 4 tahun terakhir realiasi biaya hanya

mencapai 97% dari anggaran artinya alokasi

anggaran yang ditetapkan Auditee masih dapat

mengcover seluruh biaya pembangunan hutan

tanaman atau realisasi alokasi dana

pembangunan hutan tanaman dalam 4 tahun terakhir

mencapai >80% dari kebutuhan pembangunan

hutan yang seharusnya.



peningkatan kemampuan

sumber daya manusia

2.6.2. Auditee telah mengalokasikan anggaran

pembangunan hutan tanaman namun alokasi

anggaran untuk seluruh bidang kegiatan

pembagunan hutan tanaman kurang

proporsional karena terdapat perbedaan alokasi

anggaran sebesar 27,20% (perbedaan 20-50%).

2.6.3. Meskipun berdasarkan analisis keuangan

Auditee tidak dapat menyelesaikan kewajiban

jangka pendeknya namun realisasi pendanaan

untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar

sesuai dengan tata waktu. Hal diindikasikan oleh

seluruh tahapan pembangunan hutan tanaman

berjalan dengan lancar.

2.6.4. Dalam 5 tahun terakhir (2008-2013) Auditee

telah menanan tanaman pokok seluas

142.644,2 Ha dari areal penyiapan lahan seluas

115.277,10 Ha atau 124%. Hal ini disebabkan

oleh berbagai gangguan hutan seperti monyet,

jamur akar dan perambahan sehingga

mengurangi volume atau luas areal yang

ditebang. Auditee juga telah menanam

Tanaman Unggulan seluas 2.185,6 Ha (7,09%)

dan Tanaman Kehidupan seluas 8.818,8 Ha

(12,94%).

2.6.5. Auditee telah merealisasikan kegiatan

penanaman Tanaman Pokok sebesar 87%,

Tanaman Unggulan sebesar 7,09% dan

Tanaman Kehidupan sebesar 12,94%.

3. Ekologi

3.1. Keberadaan,

kemantapan dan kondisi

kawasan dilindungi pada

setiap tipe hutan

SEDANG

(73,33%)

3.1.1. Luas kawasan dilindungi yang dialokasikan oleh

Auditee telah sesuai dengan dokumen

perencanaan RKUPHHK-HT tersebar di 3 (tiga)

wilayah dengan total luas 44.098 hektar,

sedangkan untuk kondisi biofisik berdasar

penafsiran citra landsat 2013 berupa (hutan

Lahan Kering Sekunder) dan telah sesuai

dengan peruntukannya.

3.1.2. Belum terdapat laporan khusus secara rutin

terkait dengan penataan kawasan dilindungi,

rencana dan realisasi penataan kawasan

dilindungi hanya terdapat pada rekapitulasi

laporan kegiatan HCVF tahun 2013.

Akan tetapi bukti penataan/penandaan batas

kawasan dilindungi dibuktikan dengan BA

Pemasangan Pal Batas/Papan Larangan pada

kawasan dilindungi dengan total realisasi

penataan/penandaan batas kawasan dilindungi

sampai dengan setember 2013 sepanjang

1.049,49 Km dari total panjang kawasan

dilindungi 1.394,35 km atau sebesar 75,26%.

3.1.3. erdasarkan dokumen tindak lanjut dalam

pemenuhan ketidak sesuaian, Auditee telah

melakukan penafsiran terkait dengan penutupan

vegetasi kawasan dilindungi berdasarkan Citra

Landsat 7 ETM + Band 542 Path 125 Row 62

Liputan tanggal 4 September 2012 dengan hasil

total penutupan bervegetasi seluas 33.055,72



Ha dari luas 44.568 Ha sehingga prosentase

penutupan vegetasi pada kawasan dilindungi

sebesar 74% dan memiliki komitmen dalam

menjaga kondisi kawasan dilindungi.

3.1.4. Kegiatan sosialisasi mengenai kawasan

dilindungi telah dilakukan oleh Auditee di

beberapa desa yang berada disekitar areal kerja

dan telah dilakukan pendokumentasian

kegiatan.

Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui

bahwa pihak Auditee telah melakukan kegiatan

sosialisasi, akan tetapi belum secara

menyeluruh.

3.1.5. Laporan kegiatan pengelolaan kawasan

dilindungi telah disusun oleh pihak Auditee

mengacu pada kegiatan HCVF yang telah

dimiliki.

Implementasi kegiatan pengelolaan kawasan

dilindungi telah sesuai dengan ketentuan tetapi

belum seluruh kawasan dilindungi berdasarkan

hasil tata ruang areal/land scaping.

3.2. Perlindungan dan

pengamanan hutan SEDANG

(75,00%)

3.2.1. Auditee telah menyusun prosedur terkait

dengan kegiatan pengamanan dan

perlindungan hutan berupa SPO pengamanan

hutan dan SPO pengendalian hama dan

penyakit.

Berdasarkan uraian dalam prosedur masih

terdapat beberapa jenis gangguan hutan yang

belum tercover dengan perkembangan yang ada

saat ini termasuk didalamnya jenis gangguan

dan penanganannya, misalkan kasus

perambahan lahan belum disampaikan

mengenai pengeompokan jenis-jenis

perambahan yang terjadi dalam areal kerja

Auditee.

3.2.2. Auditee telah memiliki sarana dan prasarana

yang cukup lengkap dan berfungsi dengan baik.

Papan informasi/pengumuman/larangan sudah

terpasang di tempat yang mudah terlihat dan

dalam kondisi baik.

3.2.3. Auditee memiliki jumlah SDM perlindungan

hutan dengan jumlah yang cukup memadai,

namun kualifikasi dan kemampuan personil

dalam hal penanganan perambahan hutan

masih dirasa kurang memadai, hal ini dijumpai

dari beberapa catatan kejadian perambahan

sampai saat dilakukan verifikasi dalam kegiatan

Re-Sertifikasi masih mengalami kenaikan.

Dengan sistem dan penambahan personil (RCO)

belum tercapai tujuan dalam penekanan laju

perambahan diareal kerja Auditee.

3.2.4. Auditee telah mengimplementasikan beberapa

kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan

secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan

beberapa laporan terkait dengan perlindungan

dan pengamanan huta baik yang sebatas



monitoring, proses hukum, keputusan hukum.

Akan tetapi masih terdapat gangguan yang

belum dipertimbangkan dalam prosedur dan

implementasi secara represif terhadap kegiatan

tersebut belum terealisasi secara keseluruhan

dalam penanganannya (Klaim lahan).

3.3. Pengelolaan dan

pemantauan dampak

terhadap tanah dan air

akibat pemanfaatan

hutan

BAIK

(83,33%)

3.3.1. Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup

seluruh dampak terhdapa tanah dan air akibat

pemanfaatan hutan (berubah menjadi Baik, 3).

3.3.2. Jumlah sarana prasarana pengelolaan dan

pemantauan dampak terhdap tanah dan air

tidak sesuai dengan kondisi lapangan

3.3.3. Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan

dampak terhadap tanah dan air tetapi jumlahnya

kurang memadai

3.3.4. Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan

dampak terhadap tanah dan air dan

diimplementasikan sesuai ketentuan

3.3.5. Tersedia dokumen rencana pemantauan

dampak terhadap tanah dan air dan

diimplementasikan sesuai dengan ketentuan

3.3.6. Masih terdapat indikasi terjadinya dampak yang

besar dan penting khususnya terhadap air

(sedimentasi dan kekeruhan) tetapi ada upaya

pengelolaan dampak sesuai ketentuan

3.4. Identifikasi spesies

flora dan fauna yang

dilindungi dan/atau

langka (endangered),

jarang (rare), terancam

punah (threatened) dan

endemik

SEDANG

(66,67 %)

3.4.1. Belum terdapat Prosedur khusus terkait dengan

identifikasi flora dan fauna. Akan tetapi Auditee telah

menyusun prosedur terkait dengan pemantauan dan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi. Dimana

kegiatan berupa inventarisasi flora dan fauna yang dilakukan dua kali dalam satu tahun. Dan didukung

dengan data identifikasi dari kegiatan HCVF tahun 2011.

3.4.2. Auditee telah melakukan kegiatan identifikasi berupa kegiatan inventarisasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare),

terancam punah (threatened) dan endemik. Data

tersebut masuk dalam laporan HCVF tahun 2011.

Akan tetapi baru dilakukan di lokasi-lokasi tertentu

pada setiap kelompok hutan, sehingga belum semua dapat terwakili dalam kegiatan inventarisasi flora dan

fauna.

3.5. Pengelolaan flora

untuk :

a. Luasan tertentu dari

hutan produksi yang

tidak terganggu, dan

bagian yang tidak

rusak.

b. Perlindungan

terhadap species

flora dilindungi

dan/atau jarang,

langka dan terancam

punah dan endemik

SEDANG

(66,67%)

3.5.1. Auditee telah menyusun prosedur yang

berkaitan dengan pengelolaan flora dilindungi,

akan tetapi tujuan dan ruang lingkup kegiatan

hanya terbatas pada flora yag dilindungi belum

sampai pada flora yang dilindungi dan/atau

langka (endangered), jarang (rare), terancam

punah (threatened) dan endemik.

3.5.2. Kegiatan inventarisasi telah dilakukan secara

rutin setiap 2 kali dalam satu tahun, akan tetapi

lokasi pengambilan belum secara menyeluruh

hal ini hanya dilakukan pada lokasi tertentu dan

belum mewakili untuk ketiga wilayah operasional

Auditee. Maka jenis flora yang diperoleh belum

mencakup seluruh jenis dan belum terwakili

seluruhnya.

3.5.3. Dengan semakin maraknya gangguan



perambahan hutan dalam areal kerja Auditee

dan bahkan sampai dengan lokasi kawasan

dilindungi, maka kondisi flora yang yang

dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang

(rare), terancam punah (threatened) dan

endemik cukup terancam dengan adanya

kegiatan perambahan lahan tersebut.

3.6. Pengelolaan fauna

untuk :

a. Luasan tertentu dari

hutan produksi yang

tidak terganggu, dan

bagian yang tidak

rusak.

b. Perlindungan

terhadap species

fauna dilindungi

dan/atau jarang,

langka dan terancam

punah dan endemik

SEDANG

(66,67%)

3.6.1. Auditee telah menyusun prosedur yang

berkaitan dengan pengelolaan fauna akan tetapi

isi prosedur belum memuat jenis fauna yang

dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam

punah dan endemik, sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Dan terdapat dalam laporan

terkait dengan inventarisasi fauna air, akan

tetapi belum diatur dalam prosedur.

3.6.2. Jenis-jenis pengelolaan terhadap fauna

dilindungi hanya berupa pembuatan papan

larangan, kegiatan pengkayaan dan kegiatan

inventarisasi yang dilakukan 2 kali dalam satu

tahun. Akan tetapi kegiatan inventarisasi

tersebut belum mencakup kebutuhan seluruh

jenis fauna yang dilindungi dan/atau jarang,

langka dan terancam punah dan endemik

3.6.3. Semakin maraknya kasus perambahan lahan

yang dilakukan oleh masyarakat yang berada

dalam areal kerja Auditee sampai dengan

kawasan dilindungi, maka kondisi fauna yang

dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam

punah dan endemik mengalami gangguan, dan

masih dijumpai jalur perburuan fauna dalam

kawasan dilindungi.

4. Sosial

4.1. Kejelasan deliniasi

kawasan operasional

perusahaan/unit

manajemen dengank

awasan masyarakat

hukum adat dan/atau

masyarakat setempat

SEDANG

(73,33%)

4.1.1. Auditee memiliki dokumen/laporan yang

lengkap mengenai pola penguasaan dan

pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi

hak-hak dasar masyarakat hukum adat

dan/atau masyarakat setempat, dan rencana

pemanfaatan SDH oleh Auditee.

4.1.2. Auditee telah mempunyai mekanisme penataan

batas partisipatif & penyelesaian konflik yang

telah disosialisasikan kepada masyarakat

setampat dan diketahui para pihak.

4.1.3. Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan

hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan

masyarakat setempat dalam perencanaan SDH,

namun tidak lengkap dan tidak jelas.

4.1.4. Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas

batas pemegang ijin dengan sebagian

masyarakat hukum adat / setempat.

4.2. Implementasi

tanggungjawab sosial

perusahaan sesuai

dengan peraturan

perundangan yang

berlaku

SEDANG

(73,33%)

4.2.1. AUDITEE memiliki dokumen yang lengkap

menyangkut tanggung jawab sosial mereka

sesuai dengan peraturan perundangan yang

relevan

4.2.2. Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap

dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial

pemegang izin terhadap masyarakat

4.2.3. Auditee telah melaksanakan kegiatan sosialisasi



mengenai hak dan kewajiban mereka terhadap

masyarakat dalam mengelola SDH, tetapi

tersedia bukti hanya sebagian

4.2.4. Pemenuhan tanggung jawab sosial Auditee

terhadap masyarakat cenderung menurun, dan

terdapat sebagian bukti.

4.2.5. Auditee telah memiliki laporan/dokumen terkait

pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang

izin termasuk ganti rugi namun tidak lengkap.

4.3. Ketersediaan

mekanisme dan

implementasi distribusi

manfaat yang adil antar

para pihak

SEDANG

(73,33%)

4.3.1. Auditee telah memiliki data dan informasi yang

lengkap dan jelas terkait masyarakat hukum

adat dan/atau masyarakat setempat yang

terlibat tergantung, terpengaruh oleh aktivitas

pengelolaan SDH yang dapat digunakan untuk

menyusun program kegiatan kelola sosial.

4.3.2. Auditee telah memiliki mekanisme yang legal,

mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas

ekonomi masyarakat yang berbasis hutan,

namun belum lengkap (berubah menjadi

Sedang, 3).

4.3.3. Auditee telah memiliki dokumen rencana

mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan

aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum

lengkap dan jelas.

4.3.4. Auditee telah mengimplementasikan sebagian

(< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan

aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

4.3.5. Auditee telah memiliki dokumen/laporan

mengenai pelaksanaan distribusi manfaat

kepada para pihak namun belum lengkap dan

jelas

4.4. Keberadaan

mekanisme resolusi

konflik yang handal

BAIK

(83,33%)

4.4.1. Auditee telah memiliki mekanisme resolusi

konflik yang lengkap dan jelas.

4.4.2. Auditee telah memiliki peta konflik namun

belum lengkap.

4.4.3. Auditee telah mempunyai organisasi,

sumberdaya manusia, dan pendanaan untuk

mengelola konflik tetapi belum memadai.

4.4.4. Auditee mempunyai dokumen/laporan

penanganan konflik yang lengkap dan jelas.

4.5. Perlindungan,

pengembangan dan

peningkatan

kesejahteraan tenaga

kerja

BAIK

(83,33%)

4.5.1. Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan

industrial dengan seluruh karyawan.

4.5.2. Auditee telah merealisasikan sebagian besar

rencana pengembangan kompetensi.

4.5.3. Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang

karir dan baru sebagian diimplementasikan.

4.5.4. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan

kesejahteraan karyawan dan telah

diimplementasikan seluruhnya.

B. Verifikasi Legalitas Kayu



1.1. Areal unit

manajemen hutan

terletak di kawasan

hutan produksi

1.1.1. Pemegang


mampu menunjukkan

keabsahan Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu (IUPHHK)

Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HT dipenuhi

seluruhnya dan IUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.

2.1. Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan memiliki

rencana penebangan

pada areal tebangan

yang disahkan oleh

pejabat yang berwenang

2.1.1. RKUPHHK/RPKH

dan Rencana Kerja

Tahunan (RKT/Bagan

Kerja/RTT) disahkan oleh

yang berwenang

Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HT, RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya.

Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang dan

Peta blok/petak tebangan disahkan dan posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.

Peta Blok/Petak tebangan telah disahkan, posisi

blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.

2.2. Adanya Rencana

Kerja yang sah

2.2.1. Pemegang


mempunyai rencana

kerja yang sah sesuai

dengan peraturan yang

berlaku

Memenuhi Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK

dipenuhi seluruhnya.

2.2.2. Seluruh peralatan

yg dipergunakan dalam

kegiatan pemanenan

telah memiliki izin

penggunaan peralatan

dan dapat dibuktikan

kesesuaian fisik di

lapangan

Memenuhi Peralatan sesuai dengan izin yang diberikan.


Pengelolaan menjamin

bahwa semua kayu yang

diangkut dari Tempat

Penimbunan Kayu (TPK)

hutan ke TPK Antara dan

dari TPK Antara ke

industri primer hasil

hutan(IPHH)/pasar

mempunyai identitas fisik

dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat

yang ditebang/dipanen

atau yang

dipanen/dimanfaatkan

telah di– LHP-kan

Memenuhi LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang

berwenang.

LHP dengan fisik kayu sesuai.



3.1.2. Seluruh kayu yang

diangkut keluar areal izin

dilindungi dengan surat

keterangan sahnya hasil

hutan

Memenuhi Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta

ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilengkapi dengan

surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sesuai

ketentuan.

3.1.3. Pembuktian asal

usul kayu bulat (KB) dari

Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan IUPHHKHA/

IUPHHK-HT/IUPHHK-

RE/Pemegang Hak

Pengelolaan

Memenuhi Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen.

3.1.4. Pemegang


mampu membuktikan

adanya catatan angkutan

kayu ke luar TPK

Memenuhi Dokumen FAKB lengkap dan sah (dibuat oleh petugas

yang berwenang).


Pengelolaan telah

melunasi kewajiban

pungutan pemerintah

yang terkait dengan kayu

3.2.1. Pemegang


menunjukkan bukti

pelunasan Dana

Reboisasi (DR) dan/atau

Provisi Sumberdaya

Hutan (PSDH)

Memenuhi Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif)

sesuai dengan LHP yang disahkan.

DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan

sesuai dengan dokumen SPP.

Pembayaran DR dan atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif.

3.3. Pengangkutan dan

perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang


yang mengirim kayu bulat

antar pulau memiliki

pengakuan sebagai

Pedagang Kayu Antar

Pulau Terdaftar (PKAPT).

Memenuhi Tidak diterapkan, diverifikasi, tidak dinilai.

3.3.2. Pengangkutan

kayu bulat yang

menggunakan kapal

harus kapal yang

berbendera Indonesia

dan memiliki izin yang

sah

Memenuhi Tidak diterapkan, diverifikasi, tidak dinilai.




Pengelolaan telah

memiliki

AMDAL/DPPL/UKL dan

UPL & melaksanakan

kewajiban yang

dipersyaratkan dalam

dokumen lingkungan

tersebut

4.1.1. Pemegang


telah memiliki dokumen

AMDAL/DPPL/UKL-UPL

meliputi ANDAL, RKL dan

RPL yang telah disahkan

sesuai peraturan yang

berlaku meliputi seluruh

areal kerjanya

Memenuhi Tersedia Dokumen AMDAL yang lengkap dan telah

disahkan instansi yang berwenang (meliputi ANDAL,

RKL dan RPL).

4.1.2. Pemegang


memiliki laporan

pelaksanaan RKL dan

RPL yang menunjukkan

penerapan tindakan

untuk mengatasi dampak

lingkungan dan

menyediakan manfaat

sosial

Memenuhi Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun

mengacu pada dokumen AMDAL yang telah

disahkan.

Tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan

pemantauan dan telah dilaporkan kepada Instansi

yang berwenang.

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan

dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.

5.1. Pemenuhan

ketentuan Keselamatan

dan Kesehatan Kerja

(K3)

5.1.1. Prosedur dan

Implementasi K3

Memenuhi Terdapat prosedur K3 dalam kegiatan operasional

lapangan.

Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan

kebutuhan serta berfungsi baik.

Mempunyai catatan kecelakaan kerja dan terdapat

upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.

5..2. Pemenuhan hak-hak

tenaga kerja

5.2.1. Kebebasan

berserikat bagi pekerja

Memenuhi Terdapat Serikat Pekerja.

5.2.2. Adanya

Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB) atau

Peraturan Perusahaan

(PP)

Memenuhi Tersedia dokumen PKB.

5.2.3. Perusahaan tidak

mempekerjakan anak di

bawah umur

Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Pt Musi Hutan Persada

Documents