Psap 01 by

Date post:24-May-2015
Category:
View:1,574 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 1. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHANMODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGANSEPTEMBER 2007Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

2. MATERI Tujuan Pernyataan Tujuan Laporan Keuangan Tanggung jawab Pelaporan Keuangan Komponen-Komponen Laporan Keuangan Struktur dan Isi Laporan KeuanganKomite Standar Akuntansi Pemerintahan 3. TUJUANMengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 4. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 5. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN Tujuan khusus pelaporan keuangan pemerintah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 6. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGANTanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitasKomite Standar Akuntansi Pemerintahan 7. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN Komponen laporan keuangan pokok: Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan. Komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Negara/Daerah). Selain menyajikan laporan keuangan pokok, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis akrual dan Laporan Perubahan Ekuitas Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 8. PERIODE PELAPORAN Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnyasekali dalam setahun. Apabila laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut : Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun, Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 9. LAPORAN REALISASI ANGGARAN LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi danpenggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBDKomite Standar Akuntansi Pemerintahan 10. LAPORAN REALISASI ANGGARAN LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur : 1. pendapatan; 2. belanja; 3. transfer; 4. surplus/defisit; 5. pembiayaan; 6. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran LRA (Paragraf 32 s.d. 37)Diatur khusus dalam PSAP Nomor 2Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 11. NERACANeraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 12. NERACA SKPDNeraca SKPD disusun oleh setiap SKPD menggambarkan posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Daerah .Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 13. ISI SINGKAT NERACA DAERAHAset Lancar Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang PersediaanAset Non Lancar: Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana CadanganInvestasi Jangka Panjang Aset Tetap Dana Cadangan Aset Lainnya Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 14. ISI SINGKAT NERACA SKPD Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Persediaan Aset Non Lancar: Investasi Jangka Panjang Dana Bergulir Aset Tetap Aset LainnyaKewajiban Jangka Pendek Uang Muka dari BUD Pendapatan yang DitangguhkanEkuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana InvestasiKomite Standar Akuntansi Pemerintahan 15. ASET sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah. sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. dapat diukur dalam satuan uang, (termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya). Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 16. ASET LANCARDiharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, atau Berupa kas dan setara kas Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 17. ASET LANCAR Aset lancar meliputi: kas, dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Akuntansi Persediaan diatur dalam PSAP No. 05 Akuntansi Investasi diatur dalam PSAP No. 06Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 18. ASET NONLANCARAset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud. Digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 19. ASET NONLANCAR Aset non lancar meliputi: investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Akuntansi Investasi diatur dalam PSAP No. 06 Akuntansi Aset Tetap diatur dalam PSAP No. 07 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan diatur dalam PSAP No. 08Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 20. KEWAJIBAN Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahAkuntansi Kewajiban diatur dalam PSAP Nomor 09 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 21. EKUITAS DANAKekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 22. EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka penjang. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 23. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 24. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 25. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 26. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 27. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 28. LAPORAN ARUS KASMenyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas diatur dalam PSAP 03Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 29. LAPORAN KINERJA KEUANGAN Disajikan oleh entitas pelaporan yang menerapkan basis akrual. Laporan Kinerja Keuangan sekurangkurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut: 1. Pendapatan dari kegiatan operasional; 2. Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi; 3. Surplus atau defisit. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 30. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Dalam Laporan Perubahan Ekuitas sekurangkurangnya harus disajikan pos-pos: 1. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran; 2. Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standarstandar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas; 3. Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 31. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANCatatan atas Laporan Keuangan (CaLK) diatur pada PSAP 04Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 32. SOAL LATIHAN Pada Neraca Pemda B per 31-12-2005 diketahui bahwa: Kas Daerah Rp 50 juta Persediaan Rp 45 juta Piutang Pajak Rp 60 juta Investasi Jangka Panjang Rp100 juta Aset Tetap Rp200 juta Aset Lainnya Rp 85 juta Dana Cadangan Rp300 juta Utang Jangka Pendek Rp 30 juta (termasuk PFK Rp5 juta) Utang Jangka Panjang Rp150 juta Berapakah Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan yang disajikan dalam neraca Pemda B per 31-12-2005? Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 33. SOAL LATIHAN Dari data pembukuan Pemda A ditemukan Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2005 adalah Rp1.000 juta, setelah ditelusuri ternyata terdapat kas sebesar Rp45 juta yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2005. Jumlah kas sebesar Rp45 juta tersebut diketahui baru disetor ke Kas Daerah pada tanggal 6 Januari 2006. Selain itu dari laporan bendahara pengeluaran statu SKPD ditemukan adanya sisa uang persediaan sebesar Rp50 juta yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2005. Jumlah tersebut baru disetor pada tanggal 5 Januari 2006. Laporan Keuangan Pemda A untuk TA 2005 baru diselesaikan dan diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2006. Bagaimana penyajian kas Pemda A di neraca per 31 Desember 2005? Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 34. TERIMA KASIH Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Gedung Perbendaharaan II, Lt. 3

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended