1 Electronic Book Buku elektronik Copyright 2008 www.bkd-hss.net
1
Electronic Book Buku elektronik
Copyright 2008 www.bkd-hss.net
2
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR KENAIKAN PANGKAT REGULER PNS
1. Dasar Hukum
: 1. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
2. Persyaratan : a.
Teknis
: 1) Unsur penilaian DP.3 sekurang-kurangnya baik
dalam 2 tahun terakhir 2) Masa kerja pangkat mencapai 4 tahun 3) Tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. 4) Batas kenaikan pangkat diberikan sesuai
dengan pendidikan terakhir yang diperoleh
b. Administrasi
: 1) Fotokopi SK CPNS 2) Fotokopi SK PNS 3) Fotokopi Karpeg 4) Fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir ; 5) Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir ; 6) Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar/ ijazah/
diploma dan Surat Izin Belajar / Tugas Belajar bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan ;
7) Fotokopi sah surat perintah tugas belajar, dan sebelumnya tidak menduduki jabatan structural atau jabatan fungsional tertentu ;
8) Surat penugasan dipekerjakan/ diperbantukan diluar instansi induknya bagi yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional.
Catatan : Berkas tiga rangkap dan dilegalisir.
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administratif
4. Proses Pelayanan : Prosedur lihat halaman 31 – 33
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita, (Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita) b) Jum’at, 08.30 s.d 10.30 Wita
3
6. Waktu Penyelesaian : 3 bulan (2 bulan sebelum dan 1 bln sesudah TMT)
Catatan : a. Penyelesaian per periode secara kolektif. b. Untuk periode April, berkas lengkap sesuai
persyaratan minimal masuk tanggal 1 Februari.
c. Untuk periode Oktober, berkas lengkap sesuai persyaratan minimal masuk tanggal 1 Juni.
d. Lama waktu pengurusan bisa berubah dan juga dipengaruhi penyelesaian di Propinsi dan BKN.
7. Produk Pelayanan : Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Reguler
8. Jaminan Pelayanan : Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan.
9. Motto Pelayanan : Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah :
“Assalamu’alaikum Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”;
c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./ Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
11. Pengawasan Intern : a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS, b. Kepala Bidang Mutasi
12. Penanganan
Pengaduan : Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS
Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517) 21146, Fak. (0517) 22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
4
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR KENAIKAN PANGKAT PILIHAN PNS
YANG MENDUDUKI JABATAN TERTENTU YANG PENGANGKATANNYA DITETAPKAN
DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Dasar Hukum
: 1. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
2. Persyaratan :
a.
Teknis : Unsur penilaian DP.3 sekurang-kurangnya baik dalam 2 tahun terakhir.
b. Administrasi
: 1) Fotokopi SK CPNS 2) Fotokopi SK PNS 3) FotokopiKarpeg 4) Fotokopi keputusan pengangkatan dalam
jabatan terakhir; 5) Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan 6) Fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir; 7) Fotokopi sah DP-3 dalam 2 (dua) tahun.
Catatan : Berkas tiga rangkap dan dilegalisir.
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administratif
4. Proses Pelayanan : Prosedur lihat halaman 31 - 33
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita, (Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita) b) Jum’at, 08.30 s.d 10.30 Wita
5
6. Waktu Penyelesaian : 3 bulan (2 bulan sebelum dan 1 bln sesudah TMT)
Catatan : a. Penyelesaian per periode secara kolektif. b. Untuk periode April, berkas lengkap sesuai
persyaratan minimal masuk tanggal 1 Februari.
c. Untuk periode Oktober, berkas lengkap sesuai persyaratan minimal masuk tanggal 1 Juni.
d. Lama waktu pengurusan bisa berubah dan juga dipengaruhi penyelesaian di Propinsi dan BKN.
7. Produk Pelayanan : Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pilihan PNS yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan Presiden
8. Jaminan Pelayanan : Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan.
9. Motto Pelayanan : Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah :
“Assalamu’alaikum Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”;
c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./ Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
11. Pengawasan Intern : a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS, b. Kepala Bidang Mutasi
12. Penanganan
Pengaduan : Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS
Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517) 21146, Fak. (0517) 22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
6
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR KENAIKAN PANGKAT PILIHAN
BAGI PEJABAT STRUKTURAL ATAU FUNGSIONAL TERTENTU
1. Dasar Hukum
: 1. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
2. Persyaratan :
a.
Teknis : 1) Unsur penilaian DP.3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
2) Memenuhi angka kredit yang ditentukan. 3) Sekurang-kurangnya 2 tahun dalam pangkat
terakhir.
b. Administrasi
: 1) Fotokopi SK Capeg 2) Fotokopi SK PNS 3) Fotokopi Karpeg 4) Fotokopi sah keputusan pengangkatan dalam
jabatan terakhir ; 5) Fotokopi sah keputusan dalam pangkat
terakhir; 6) Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan; 7) Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir ; 8) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
Catatan : Berkas tiga rangkap dan dilegalisir.
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administratif
4. Proses Pelayanan : Prosedur lihat halaman 31 - 33
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita, (Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita) b) Jum’at, 08.30 s.d 10.30 Wita.
7
6. Waktu Penyelesaian : 3 bulan (2 bulan sebelum dan 1 bln sesudah TMT) Catatan :
a. Penyelesaian per periode secara kolektif. b. Untuk periode April, berkas lengkap sesuai
persyaratan minimal masuk tanggal 1 Februari. c. Untuk periode Oktober, berkas lengkap sesuai
persyaratan minimal masuk tanggal 1 Juni. d. Lama waktu pengurusan bisa berubah dan juga
dipengaruhi penyelesaian di Propinsi dan BKN.
7. Produk Pelayanan : Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pilihan PNS bagi
Pejabat Struktural atau Fungsional tertentu
8. Jaminan Pelayanan : Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan.
9. Motto Pelayanan : Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah : “Assalamu’alaikum
Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”; c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna
layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./ Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
11. Pengawasan Intern : a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS, b. Kepala Bidang Mutasi
12. Penanganan
Pengaduan : Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS
Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517) 21146, Fak. (0517) 22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
8
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR
KENAIKAN PANGKAT PILIHAN BAGI PNS YANG MEMPEROLEH SURAT TANDA
TAMAT BELAJAR ATAU IJAZAH/DIPLOMA
1. Dasar Hukum
: 1. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
2. Persyaratan : a.
Teknis : 1) Unsur penilaian DP.3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
2) Sekurang-kurangnya 1 tahun dalam pangkat terakhir.
3) Tersedianya formasi.
b. Administrasi
: 1) Fotokopi SK CPNS 2) Fotokopi SK PNS 3) Fotokopi Karpeg 4) Fotokopi sah Surat Tanda Tamat belajar/ Ijazah/
Diploma; 5) Fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir; 6) Fotokopi sah DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir: 7) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi Pegawai
Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu:
8) Surat keterangan Pejabat Pembina Kepegawaian serendah-rendahnya pejabat eselon II tentang uraian tugas yang dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kecuali bagi yang meduduki jabatan fungsional tertentu; dan
9) Fotokopi sah surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
10) Surat Ijin belajar. Catatan : Berkas tiga rangkap dan dilegalisir
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administratif
4. Proses Pelayanan : Prosedur lihat halaman 31 - 33
9
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita,
(Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita) b) Jum’at, 08.30 s.d 10.30 Wita
6. Waktu Penyelesaian
: 3 bulan (2 bulan sebelum dan 1 bln sesudah TMT) Catatan :
a. Penyelesaian per periode secara kolektif. b. Untuk periode April, berkas lengkap sesuai per-
syaratan minimal masuk tanggal 1 Februari. c. Untuk periode Oktober, berkas lengkap sesuai
persyaratan minimal masuk tanggal 1 Juni. d. Lama waktu pengurusan bisa berubah dan juga
dipengaruhi penyelesaian di Propinsi dan BKN.
7. Produk Pelayanan : Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS yang memperoleh STTB/Ijazah/Diploma
8. Jaminan Pelayanan : Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan.
9. Motto Pelayanan : Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah :
“Assalamu’alaikum Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”;
c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./ Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
11. Pengawasan Intern
: a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS, b. Kepala Bidang Mutasi
12. Penanganan
Pengaduan : Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS
Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517) 21146, Fak. (0517) 22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
10
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR KENAIKAN PANGKAT PILIHAN BAGI
YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DAN SEBELUMNYA MENDUDUKI JABATAN
STRUKTURAL ATAU FUNGSIONAL TERTENTU
1. Dasar Hukum
: 1. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
2. Persyaratan : a.
Teknis : 1) Unsur penilaian DP.3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir
2) Sekurang-kurangnya 4 tahun dalam pangkat terakhir
b. Administrasi
: 1) Fotokopi SK CPNS; 2) Fotokopi SK PNS 3) Fotokopi Karpeg 4) Fotokopi sah keputusan pengangkatan dalam
jabatan terakhir ; 5) Fotokopi sah keputusan dalam pangkat
terakhir; 6) Fotokopi sah keputusan/pemerintah untuk
tugas belajar; 7) Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Catatan : Berkas tiga rangkap dan dilegalisir.
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administratif
4. Proses Pelayanan : Prosedur lihat halaman 31 - 33
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita, (Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita) b) Jum’at, 08.30 s.d 10.30 Wita
11
6. Waktu Penyelesaian : 3 bulan (2 bulan sebelum dan 1 bln sesudah TMT)
Catatan : a. Penyelesaian per periode secara kolektif. b. Untuk periode April, berkas lengkap sesuai
persyaratan minimal masuk tanggal 1 Februari.
c. Untuk periode Oktober, berkas lengkap sesuai persyaratan minimal masuk tanggal 1 Juni.
d. Lama waktu pengurusan bisa berubah dan juga dipengaruhi penyelesaian di Propinsi dan BKN.
7. Produk Pelayanan : Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi yang melaksanakan Tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu.
8. Jaminan Pelayanan : Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan.
9. Motto Pelayanan : Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah :
“Assalamu’alaikum Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”;
c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./ Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
11. Pengawasan Intern : a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS, b. Kepala Bidang Mutasi
12. Penanganan
Pengaduan : Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS
Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517)21146, Fak.(0517)22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
12
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR
KENAIKAN PANGKAT PILIHAN BAGI PNS YANG TELAH SELESAI MENGIKUTI DAN
LULUS TUGAS BELAJAR
1. Dasar Hukum
: 1. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
2. Persyaratan : a.
Teknis : 1) Unsur penilaian DP.3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
2) Sekurang-kurangnya 1 tahun dalam pangkat terakhir.
b. Administrasi
: 1) Fotokopi SK CPNS 2) Fotokopi SK PNS 3) Fotokopi Karpeg 4) Fotokopi keputusan Pengangkatan dalam
jabatan yang terakhir didudukinya; 5) Fotokopi sah keputusan dalam pangkat
terakhir; 6) Fotokopi sah surat kepurtusan/perintah untuk
tugas belajar; 7) Fotokopi sah Ijazah/Diploma yang
diperolehnya; dan 8) Fotokopi sah DP-3 dalam 1 (satu) tahun
terakhir. Catatan : Berkas tiga rangkap dan dilegalisir
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administratif
4. Proses Pelayanan : Prosedur lihat halaman 31 - 33
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita,
(Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita) b) Jum’at, 08.30 s.d 10.30 Wita
13
6.
Waktu Penyelesaian : 3 bulan (2 bulan sebelum dan 1 bln sesudah TMT) Catatan :
a. Penyelesaian per periode secara kolektif. b. Untuk periode April, berkas lengkap sesuai
persyaratan minimal masuk tanggal 1 Februari. c. Untuk periode Oktober, berkas lengkap sesuai
persyaratan minimal masuk tanggal 1 Juni. d. Lama waktu pengurusan bisa berubah dan juga
dipengaruhi penyelesaian di Propinsi dan BKN.
7. Produk Pelayanan : Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi PNS yang telah Selesai mengikuti dan Lulus Tugas Belajar
8. Jaminan Pelayanan : Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan.
9. Motto Pelayanan : Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah :
“Assalamu’alaikum Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”;
c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./ Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
11. Pengawasan Intern : a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS, b. Kepala Bidang Mutasi
12. Penanganan
Pengaduan : Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS
Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517) 21146, Fak.(0517) 22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
14
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA
1. Dasar Hukum
: 1. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
2. Persyaratan : a.
Teknis : Meninggal dunia karena dalam menjalankan tugas
kewajibannya b. Administrasi
: 1) Surat permohonan; 2) Fotokopi SK CPNS 3) Fotokopi SK PNS 4) Fotokopi Karpeg 5) Fotokopi keputusan dalam pangkat dan atau
golongan ruang terakhir; 6) Fotokopi SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir; 7) Fotokopi Akte Kelahiran Anak; 8) Fotokopi Surat Nikah; 9) Daftar Susunan Kelluarga; 10) Foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar 11) Berita Acara dari pejabat yang berwajib
tentang kejadian yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia;
12) Visum et repertum dari dokter; 13) Fotokopi sah perintah penugasan, atau surat
keterangan yang menerangkan bahwa calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil tersebut meninggal dunia dalam rangka menjalankan tugas kedinasan;
14) Laporan dari pimpinan unit kerja serendah-rendahnya eselon III kepada pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan tentang peristawa yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tewas; dan
15) Fotokopi sah keputusan sementara kenaikan pangkat anumerta.
Catatan : Berkas tiga rangkap dan dilegalisir
15
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administratif
4. Proses Pelayanan : Prosedur lihat halaman 31 - 33
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita, (Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita) b) Jum’at, 08.30 s.d 10.30 Wita
6. Waktu Penyelesaian : 3 bulan (2 bulan sebelum dan 1 bln sesudah TMT)
Catatan : Lama waktu pengurusan bisa berubah dan juga dipengaruhi penyelesaian di Propinsi dan BKN.
7. Produk Pelayanan : Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Anumerta
8. Jaminan Pelayanan : Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan.
9. Motto Pelayanan : Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah : “Assalamu’alaikum
Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”; c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna
layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./ Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
11. Pengawasan Intern : a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS, b. Kepala Bidang Mutasi
12. Penanganan
Pengaduan : Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS
Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517) 21146, Fak.(0517)22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
16
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR
KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN
KARENA MENINGGAL DUNIA
1. Dasar Hukum
: 1. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
2. Persyaratan : a.
Teknis :
1) Unsur penilaian DP.3 sekurang-kurangnya baik dalam 1 tahun terakhir
2) Memiliki masa kerja : - sekurang-kurangnya 30 tahun secara terus-
menerus dan sekurang-kurangnya 1 bulan dalam pangkat terakhir.
- Sekurang-kurangnya 20 tajun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya 1 tahun dalam pangkat terakhir.
- Sekurang-kurangnya 10 tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya 2 tahun dalam pangkat terakhir.
b. Administrasi
: 1) Surat permohonan; 2) Fotokopi SK CPNS; 3) Fotokopi SK PNS; 4) Fotokopi Karpeg; 5) Fotokopi SK Kenaikan Gaji Berkala Terakhir; 6) Fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir; 7) Fotokopi DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir; 8) Fotokopi Akte kelahiran Anak; 9) Fotokopi Surat Nikah; 10) Surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan/
Desa; 11) Daftar susunan keluarga; 12) Foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar; 13) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman
disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
Catatan : Berkas tiga rangkap dan dilegalisir
17
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administratif
4. Proses Pelayanan : Prosedur lihat halaman 31 – 33
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita, (Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita) b) Jum’at, 08.30 s.d 10.30 Wita
6. Waktu Penyelesaian : 3 bulan (2 bulan sebelum dan 1 bln sesudah TMT) Catatan :
Lama waktu pengurusan bisa berubah dan juga dipengaruhi penyelesaian di Propinsi dan BKN.
7. Produk Pelayanan : Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian karena Meninggal Dunia sekaligus SK pensiun
8. Jaminan Pelayanan : Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan.
9. Motto Pelayanan : Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah : “Assalamu’alaikum
Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”; c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna
layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./ Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
11. Pengawasan Intern : a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS, b. Kepala Bidang Mutasi
12. Penanganan
Pengaduan : Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS
Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517) 21146, Fak.(0517) 22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
18
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN
KARENA MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
1. Dasar Hukum
: 1. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
2. Persyaratan : a.
Teknis :
1) Unsur penilaian DP.3 sekurang-kurangnya baik dalam 1 tahun terakhir
2) Memiliki masa kerja : - sekurang-kurangnya 30 tahun secara terus-
menerus dan sekurang-kurangnya 1 bulan dalam pangkat terakhir.
- Sekurang-kurangnya 20 tajun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya 1 tahun dalam pangkat terakhir.
- Sekurang-kurangnya 10 tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya 2 tahun dalam pangkat terakhir.
b. Administrasi
: 1) Surat permohonan; 2) Fotokopi SK CPNS; 3) Fotokopi SK PNS; 4) Fotokopi Karpeg; 5) Fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir; 6) Fotokopi SK Kenaikan Gaji berkala terakhir; 7) Daftar Perseorangan Calon Pensiun (DPCP) 8) Fotokopi DP-3 satu tahun terakhir; 9) Fotokopi Surat Nikah; 10) Fotokopi Akte Kelahiran Anak; 11) Foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar; 12) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman
disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
Catatan : Berkas tiga rangkap dan dilegalisir
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administratif
19
4. Proses Pelayanan : Prosedur lihat halaman 31 - 33
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita, (Istirahat : 12.00 – 13.00 s.d 10Wita) b) Jum’at, 08.30.30 Wita
6. Waktu Penyelesaian
: 3 bulan (2 bulan sebelum dan 1 bln sesudah TMT) Catatan :
a. Penyelesaian per periode secara kolektif. b. Lama waktu pengurusan bisa berubah dan
juga dipengaruhi penyelesaian di Propinsi dan BKN.
7. Produk Pelayanan : Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan atau SK Pensiun
8. Jaminan Pelayanan : Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan.
9. Motto Pelayanan : Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah : “Assalamu’alaikum
Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”; c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna
layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./ Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
11. Pengawasan Intern : a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS, b. Kepala Bidang Mutasi
12. Penanganan
Pengaduan : Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS
Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517) 21146, Fak.(0517) 22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
20
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR
KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN PNS YANG DINYATAKAN CACAT KARENA DINAS
1. Dasar Hukum
: 1. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
2. Persyaratan : a.
Teknis : Cacat yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas atau keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas.
b. Administrasi
: 1) Fotokopi sah keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai negeri Sipil;
2) Fotokopi sah surat keputusan dalam pangkat terakhir;
3) Berita acara dari pejabat yang berwajib tentang kejadian kecelakaan;
4) Fotokopi sah surat perintah penugasan, atau surat keterangan yang menerangkan bahwa CPNS/Pegawai Negeri Sipil tersebut mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kedinasan,
5) Laporan dari pimpinan unit kerja serendah-rendahnya eselon III kepada pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan tentang peristiwa yang mengakibatkan Pegawai negeri Sipil yang bersangkutan cacat;
6) Surat keterangan Tim penguji Kesehatan yang menyatakan jenis cacat yang diderita oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tidak dapat bekerja lagi untuk semua jabatan negeri.
Catatan : Berkas tiga rangkap dan dilegalisir
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administratif
4. Proses Pelayanan : Prosedur lihat halaman 31 - 33
21
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita,
(Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita) b) Jum’at, 08.30 s.d 10.30 Wita
6. Waktu Penyelesaian : 3 bulan (2 bulan sebelum dan 1 bln sesudah TMT)
Catatan : a. Penyelesaian per periode secara kolektif. b. Untuk periode April, berkas lengkap sesuai
persyaratan minimal masuk tanggal 1 Februari.
c. Untuk periode Oktober, berkas lengkap sesuai persyaratan minimal masuk tanggal 1 Juni.
d. Lama waktu pengurusan bisa berubah dan juga dipengaruhi penyelesaian di Propinsi dan BKN.
7. Produk Pelayanan : Surat Keputusan Kenaikan Pangkat
8. Jaminan Pelayanan : Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan.
9. Motto Pelayanan : Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah : “Assalamu’alaikum
Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”; c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna
layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./ Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
11. Pengawasan Intern : a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS, b. Kepala Bidang Mutasi
12. Penanganan
Pengaduan : Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS
Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517) 21146, Fak.(0517) 22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
22
PROSEDUR PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT PNS
I. GOLONGAN / RUANG l. I/b s.d. III/d
2 TIDAK DISETUJUI
3 1 TIDAK LENGKAP
4 5 DISETUJUI 7 6 SK DITERBITKAN
INSTANSI Surat Pengantar
LENGKAP
BKN Reg.VIII -Nomor Persetujuan Kenpa
BUPATI / Penetap SK
Bid. MUTASI
BERKAS PNS Gol. I/b s/d III/d
-Usul Mutasi Kenpa -Surat Pengantar ke BKN -Membuat SK & Petikan Kenpa
SK Kenaikan Pangkat
23
II. GOLONGAN/RUANG IV/a sampai IV/b 2 TIDAK DISETUJUI
1 3 TIDAK LENGKAP
4 5 6 DISETUJUI 9 7 8
SK DITERBITKAN
INSTANSI Surat Pengantar INSTANSI
Bid. MUTASI
LENGKAP
BKN Reg.VIII -Nomor Persetujuan Kenpa
GUBERNUR / Penetap SK
BKD PROPINSI Membuat SK & Petikan Kenpa
BERKAS PNS Gol. IV/a s/d IV/b
-Usul Mutasi Kenpa -Surat Pengantar ke BKD Propinsi
SK Kenaikan Pangkat
24
III. GOLONGAN / RUANG IV/c sampai dengan IV/d 2 TIDAK DISETUJUI
1 3
TIDAK LENGKAP
4
5
6
7 DISETUJUI
11 9
10
SK DITERBITKAN
INSTANSI Surat Pengantar
Bid. MUTASI
LENGKAP
BKN PUSAT -Pertimbangan
PRESIDEN / Penetap SK
BKD PROPINSI.
SEKRETARIS NEGARA Membuat SK & Petikan Kenpa
BERKAS PNS Gol. IV/c s/d IV/d
-Usul Mutasi Kenpa -Surat Pengantar ke BKD Propinsi
SK Kenaikan Pangkat
25
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR
KENAIKAN GAJI BERKALA PNS
1. Dasar Hukum
: PP No. 12 Tahun 2003 Tentang Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil
2. Persyaratan :
a.
Teknis : Telah tercapai 2 tahun dari TMT kenaikan gaji berkala sebelumnya
b. Administrasi
: 1) Fotokopi SK Gaji Pokok Terakhir atau SK Kenaikan Pangkat terakhir.
2) Fotokopi DP-3, 1 thn terakhir 3) Permohonan yang diketahui Kepala Instansi
yang bersangkutan
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administratif
4. Proses Pelayanan : Prosedur lihat halaman 36.
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita, (Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita) b) Jum’at, 08.30 s.d 10.30 Wita
6. Waktu Penyelesaian : 7 hari
(Catatan : permohonan disampaikan 2 bulan sebelum jatuh tempo)
7. Produk Pelayanan : Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala
26
8. Jaminan Pelayanan : Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan.
9. Motto Pelayanan : Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah :
“Assalamu’alaikum Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”;
c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./ Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
11. Pengawasan Intern : a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS, b. Kepala Bidang Mutasi
12. Penanganan
Pengaduan : Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS
Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517) 21146, Fak.(0517) 22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
27
PROSEDUR PELAYANAN KENAIKAN GAJI BERKALA PNS
2 1 TIDAK LENGKAP SK DITERBITKAN
INSTANSI Surat Pengantar
BERKAS PNS
Bidang Mutasi
LENGKAP
Membuat SK
Kepala BKD & Diklat / Penetap SK
(utk Gol. I/a smp III/d)
BUPATI/SEKDA / Penetap SK
(utk Gol. IV/a keatas)
3
4
5
7 5
SK Kenaikan Gaji Berkala PNS
6 6
28
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR
PERUBAHAN / TAMBAHAN MASA KERJA PNS
1. Dasar Hukum
: PP No. 11 Tahun 2002 Tentang Gaji Pokok
Pegawai Negeri Sipil
2. Persyaratan :
a.
Teknis : Memiliki masa kerja yang bisa diperhitungkan sebagai pengalaman kerja sebelum diangkat sebagai PNS
b. Administrasi
: 1) Fotokopi SK CPNS 2) Fotokopi SK PNS 3) Fotokopi SK Pangkat Akhir 4) Fotokopi Karpeg 5) Salinan sah bukti pengalaman kerja 6) STTB awal s/d. akhir 7) Daftar Riwayat Hidup
Catatan : berkas tiga rangkap dan dilegalisir.
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administratif
4. Proses Pelayanan : Prosedur lihat halaman 39.
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita, (Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita) b) Jum’at, 08.30 s.d 10.30 Wita
6. Waktu Penyelesaian : 30 hari
7. Produk Pelayanan : Surat Keputusan Tambahan Masa Kerja
29
8. Jaminan Pelayanan : Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan.
9. Motto Pelayanan : Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah : “Assalamu’alaikum
Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”; c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna
layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./ Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
11. Pengawasan Intern : a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS, b. Kepala Bidang Mutasi
12. Penanganan
Pengaduan : Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS
Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517)21146, Fak.(0517)22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
30
PROSEDUR PELAYANAN PERUBAHAN TAMBAHAN MASA KERJA
TIDAK DISETUJUI
TIDAK LENGKAP DISETUJUI SK DITERBITKAN
INSTANSI Surat Pengantar
BERKAS PNS
Bidang Mutasi
LENGKAP
MEMBUAT : -Nota Pertimbangan Usul PMK -Surat Pengantar ke BKN -SK Pengalaman Masa Kerja/PMK (swasta berbadan hukum/pem.)
BKN Reg. VIII Nomor Persetujuan
BUPATI / Penetap SK
1
2
3
6
4
5
7
SK Perubahan Tambahan Masa Kerja
31
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR
PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS
1. Dasar Hukum
: Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
2. Persyaratan :
a.
Teknis : 1) Masa kerja minimal 1 Th. Sejak TMT CPNS; 2) Semua unsur dalam DP-3 bernilai BAIK; 3) Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani
dan rohani; 4) Telah lulus Diklat Prajabatan.
b. Administrasi
: 1) Fotokpi SK CPNS 2) Fotokopi DP-3 3) Fotokopi STTPL Prajabatan 4) Surat Keterangan kesehatan oleh Dokter
Penguji/Tim Penguji Kesehatan 5) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
(SPMT) ; 6) Pas foto hitam putih ukuran 3 X 4 cm
sebanyak tiga lembar; 7) Surat Pengantar dari instansi ybs. Catatan : berkas dua rangkap dan dilegalisir
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administratif
4. Proses Pelayanan : Prosedur lihat halaman 42
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita, (Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita) b) Jum’at, 08.30 s.d 10.30 Wita
6. Waktu Penyelesaian : 1 bulan (penyelesaian scr kolektif)
7. Produk Pelayanan : Surat Keputusan Pengangkatan PNS
32
8. Jaminan Pelayanan : Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan.
9. Motto Pelayanan : Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah :
“Assalamu’alaikum Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”;
c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./ Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
11. Pengawasan Intern : a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS, b. Kepala Bidang Mutasi
12. Penanganan
Pengaduan : Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS
Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517) 21146, Fak.(0517) 22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
33
PROSEDUR PELAYANAN
PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS TIDAK DISETUJUI TIDAK LENGKAP
DISETUJUI SK DITERBITKAN
BERKAS PNS
INSTANSI Surat Pengantar
Bidang Mutasi
LENGKAP
Membuat SK PNS
BKN Reg. VIII (jika masa CPNS lebih dari 2 th)
Nomor Persetujuan
BUPATI / Penetap SK
1
2
3
4
5
6 8
SK PNS
7
34
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR MUTASI ANTAR KABUPATEN DALAM PROPINSI
1. Dasar Hukum
: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Gaji Pokok PNS;
3. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Juknis PP No. 9 Tahun 2003
2. Persyaratan : a.
Teknis : 1) Ada alasan yang dapatdipertanggungjawabkan
2) Tidak sedang dalam proses dan atau sedang dalam menjalani hukuman disiplin.
b. Administrasi
: 1) Fotokopi SK CPNS 2) Fotokopi SK PNS 3) Fotokopi SK Pangkat Akhir 4) Fotokopi Karpeg 5) Fotokopi DP-3 Terakhir 6) Surat pengantar / persetujuan dari pejabat
pembina kepegawaian daerah asal dan ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang dituju.
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administratif
4. Proses Pelayanan : Prosedur lihat halaman 45.
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita, (Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita) b) Jum’at, 08.30 s.d 10.30 Wita
6. Waktu Penyelesaian : 20 hari (mutasi keluar), 1 bulan (mutasi masuk)
7. Produk Pelayanan : Surat Persetujuan Pindah dan Rekomendasi Pindah
35
8. Jaminan Pelayanan : Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan.
9. Motto Pelayanan : Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah : “Assalamu’alaikum
Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”; c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna
layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./ Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
11. Pengawasan Intern : a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS, b. Kepala Bidang Mutasi
12. Penanganan
Pengaduan : Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS
Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517) 21146, Fak.(0517) 22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
36
PROSEDUR PELAYANAN MUTASI ANTAR KABUPATEN DALAM PROPINSI
II. MUTASI KELUAR
TIDAK DISETUJUI TIDAK LENGKAP DISETUJUI DITERBITKAN II. MUTASI MASUK .
BERKAS PNS
INSTANSI Surat Pengantar
Bidang Mutasi
LENGKAP
TELAAHAN STAF
SURAT PERSETUJUAN
BUPATI Putusan
BERKAS PNS
BKD & DIKLAT
BAPERJAKAT Pertimbangan/saran
Surat Persetujuan / Surat penolakan
SEKDA Pertimbangan
TELAAHAN STAF
INSTANSI Surat Pengantar
BUPATI Putusan
1
2
3
4 5
6
1 3
2
4
5
6
7
37
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR
MUTASI ANTAR PROPINSI
1. Dasar Hukum
: 1. PP No. 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan & Pemberhentian PNS.
2. PP No. 11 Tahun 2002 Tentang Gaji Pokok PNS 3. Keputusan Kepala BKN No. 13 Th. 2003 tentang
Juknis PP No. 9 Tahun 2003
2. Persyaratan :
a.
Teknis : 1) Ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
b. Administrasi
: 1) Fotokopi SK CPNS 2) Fotokopi SK PNS 3) Fotokopi SK Pangkat Akhir 4) Fotokopi Karpeg 5) Fotokopi DP-3 Terakhir 6) Surat pengantar / persetujuan pindah dari pejabat
pembina kepegawaian daerah / propinsi asal dan ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian daerah / propinsi yang dituju.
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administratif
4. Proses Pelayanan : Prosedur lihat halaman 48.
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita, (Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita) b) Jum’at, 08.30 s.d 10.30 Wita
6. Waktu Penyelesaian
: 3 bulan
7. Produk Pelayanan : Surat Persetujuan Pindah dan Rekomendasi Pindah
38
8. Jaminan Pelayanan : Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan.
9. Motto Pelayanan : Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah : “Assalamu’alaikum
Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”; c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna
layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./ Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
11. Pengawasan Intern : a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS, b. Kepala Bidang Mutasi
12. Penanganan
Pengaduan : Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS
Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517)21146, Fak.(0517)22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
39
PROSEDUR PELAYANAN MUTASI ANTAR PROPINSI .
BERKAS PNS
Bidang Mutasi
BAPERJAKAT Pertimbangan/saran
Surat Persetujuan / Surat penolakan
SEKDA Pertimbangan
TELAAHAN STAF
INSTANSI Surat Pengantar
BUPATI Putusan
1
2
3
4
5
6
7
40
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR PENGAJUAN MASA PERSIAPAN PENSIUN (MPP),
KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, DAN PENSIUN PNS
1. Dasar Hukum
: 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang
Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Kepres Nomor 63 Tahun 1986 Tentang Batas Usia Pensiun Penyuluh Pertanian
5. SE. BAKN No. 04/SE/80 Tgl.11-02-1980 Tentang Pemberhentian PNS
6. SE BKN No.K.26-22/V.19-22-99, Tgl 09-10-2001 7. SE BKN No.K.26-22/V.20-4-99, Tgl 13-03-2002 8. Pergub Kalsel Nomor.018 Th.2005, Tgl.05-08-2005
2. Persyaratan :
a.
Teknis : 1) Batas Usia Pensiun 56 Tahun dan untuk jabatan tertentu batas Usia Pensiun 60 tahun.
2) Pensiun Dini minimal usia 50 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun.
3) Pensiun karena alasan kesehatan 4) Pensiun karena meninggal dunia/tewas
b. Administrasi
: 1) Surat Permohonan 2) Fotokopi SK CPNS 3) Fotokopi SK PNS 4) Fotokopi SK Pangkat Akhir 5) Fotokopi SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir 6) Fotokopi Karpeg 7) Fotokopi Surat Nikah 8) Data Perorangan Calon Penerima Pensiun 9) Fotokopi KTP 10)Fotokopi Akte Kelahiran 11)Pas Photo 4X6 = 5 lbr 12) Fotokopi SK Penyesuaian masa kerja ( Bila ada )
Untuk kenaikan pangkat (ditambah dengan ) : 13) Fotokopi DP-3, satu tahun terakhir 14) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman
disiplin tingkat berat/sedang dlm 1 thn terakhir
Khusus calon pensiun janda/Duda/ Anak Yatim 15) Surat keterangan kematian 16) Daftar Susunan Keluarga Catatan : Berkas tiga rangkap dan dilegalisir.
41
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administrative
4. Proses Pelayanan : Prosedur lihat halaman 51.
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita, (Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita) b) Jum’at, 08.30 s.d 10.30 Wita
6. Waktu
Penyelesaian : Relatif terhadap TMT Pensiun (3 bln sebelum TMT)
7. Produk
Pelayanan : 1) Surat Keputusan MPP, dan atau
2) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian. 3) Surat Keputusan Pensiun.
8. Jaminan
Pelayanan : Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan
9. Motto Pelayanan : Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah : “Assalamu’alaikum
Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”; c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna
layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
11. Pengawasan Intern
: a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS, b. Kepala Bidang Mutasi
12.
Penanganan Pengaduan
: Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517) 21146, Fak.(0517) 22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
42
PROSEDUR PELAYANAN PENGAJUAN PENSIUN TIDAK LENGKAP TIDAK DISETUJUI DITERBITKAN
Berkas PNS
INSTANSI Surat Pengantar
Bidang Mutasi
LENGKAP
Pengantar
BKD Prop : -Pensiun Dini -Gol. IV
BKN Reg. : -smp batas usia -meninggal -cacat
PRESIDEN : -Gol. IV/c keatas
SK PENSIUN
DISETUJUI
1
2
3
4 5 6
7
7
43
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR PENGAJUAN CUTI TAHUNAN
1. Dasar Hukum
: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS
2. Persyaratan :
a.
Teknis : 1) Telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus.
2) PNS yang menjadi guru/dosen yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berhak atas cuti tahunan.
b. Administrasi : 1) Fotokopi surat izin cuti sebelumnya.
2) Surat permintaan cuti tahunan.
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administratif
4. Proses Pelayanan : Prosedur lihat halaman 64
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita, (Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita) b) Jum’at, 08.30 s.d 10.30 Wita
6. Waktu Penyelesaian : 10 (sepuluh) hari
7. Produk Pelayanan : Surat Izin Cuti Tahunan
44
8. Jaminan Pelayanan : Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan.
9. Motto Pelayanan : Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah :
“Assalamu’alaikum Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”;
c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./ Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
11. Pengawasan Intern : a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS, b. Kepala Bidang Bangdukespeg
12. Penanganan
Pengaduan : Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS
Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517) 21146, Fak.(0517) 22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
45
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR PENGAJUAN CUTI BESAR
1. Dasar Hukum
: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS
2. Persyaratan :
a.
Teknis : 1) Telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus.
2) PNS yang menjalankan cuti besar tidak berhak menerima tunjangan jabatan..
b. Administrasi : 1) Surat permintaan cuti besar
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administratif
4. Proses Pelayanan : Prosedur lihat halaman 64
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita, (Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita) b) Jum’at, 08.30 s.d 10.30 Wita
6. Waktu Penyelesaian : 20 (dua puluh) hari
7. Produk Pelayanan : Surat Izin Besar
46
8. Jaminan Pelayanan : Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan.
9. Motto Pelayanan : Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah :
“Assalamu’alaikum Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”;
c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./ Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
11. Pengawasan Intern : a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS, b. Kepala Bidang Bangdukespeg
12. Penanganan
Pengaduan : Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS
Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517) 21146, Fak.(0517) 22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
47
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR PENGAJUAN CUTI SAKIT
1. Dasar Hukum
: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS
2. Persyaratan :
a.
Teknis : 1) PNS yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari harus memberitahukannya kepada atasannya secara tertulis maupun dengan pesan.
2) PNS yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari harus mengajukan cuti sakit secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter.
3) PNS yang telah menderita sakit selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan belum sembuh dari penyakitnya harus diuji kembali oleh Tim dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
b. Administrasi : 1) Surat permintaan cuti sakit.
2) Surat Keterangan Dokter / Tim Dokter yang ditunjuk Menteri Kesehatan.
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administratif
4. Proses Pelayanan : Prosedur lihat halaman 64
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita, (Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita) b) Jum’at, 08.30 s.d 10.30 Wita
6. Waktu Penyelesaian : 3 – 30 (tiga sampai dengan tiga puluh) hari
7. Produk Pelayanan : Surat Cuti Sakit
48
8. Jaminan Pelayanan : Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan.
9. Motto Pelayanan : Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah :
“Assalamu’alaikum Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”;
c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./ Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
11. Pengawasan Intern : a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS, b. Kepala Bidang Bangdukespeg
12. Penanganan
Pengaduan : Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS
Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517)21146, Fak.(0517)22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
49
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR PENGAJUAN CUTI BERSALIN
1. Dasar Hukum
: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS
2. Persyaratan :
a.
Teknis : 1) Untuk persalinan pertama, kedua. 2) Lamanya cuti bersalin adalah 1 (satu) bulan
sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan. b. Administrasi : 1) Surat permintaan cuti bersalin
2) Surat Keterangan Bidan / Dokter
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administratif
4. Proses Pelayanan : Prosedur lihat halaman 64
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita, (Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita) b) Jum’at, 08.30 s.d 10.30 Wita
6. Waktu Penyelesaian : 7 – 30 hari
7. Produk Pelayanan : Surat Izin Cuti Bersalin
50
8. Jaminan Pelayanan : Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan.
9. Motto Pelayanan : Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah :
“Assalamu’alaikum Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”;
c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./ Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
11. Pengawasan Intern : a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS, b. Kepala Bidang Bangdukespeg
12. Penanganan
Pengaduan : Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS
Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517)21146, Fak.(0517)22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
51
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR PERMOHONAN CUTI KARENA
ALASAN PENTING
1. Dasar Hukum
: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
2) Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS
2. Persyaratan :
a.
Teknis : Alasan permohonan Cuti Karena Alasan Penting adalah : 1) Ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak,
mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
2) Melangsungkan perkawinan yang pertama. 3) Melaksanakan ibadah haji.
b. Administrasi : 1) Surat permintaan cuti karena alasan penting;
2) Surat Keterangan Dokter/Surat keterangan lainnya (sesuai dengan alasan cuti);
3) Tanda bukti setor / keterangan lain bagi yang melaksanakan ibadah / umrah.
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administratif
4. Proses Pelayanan : Prosedur lihat halama 64
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita, (Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita) b) Jum’at, 08.30 s.d 10.30 Wita
6. Waktu Penyelesaian : 10 (sepuluh) hari
7. Produk Pelayanan : Surat Izin Cuti Karena Alasan Penting
52
8. Jaminan Pelayanan : Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan.
9. Motto Pelayanan : Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah :
“Assalamu’alaikum Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”;
c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./ Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
11. Pengawasan Intern : a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS, b. Kepala Bidang Bangdukespeg
12. Penanganan
Pengaduan : Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS
Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517) 21146, Fak.(0517) 22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
53
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR PENGAJUAN CUTI
DILUAR TANGGUNGAN NEGARA
1. Dasar Hukum
: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS
2. Persyaratan :
a.
Teknis : 1) PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan pribadi yang penting dan mendesak.
2) Selama menjalankan cuti diluar tanggungan negara tidak berhak mendapat penghasilan dari negara.
3) PNS yang tidak melaporkan diri kembali setelah habis masa menjalankan cuti diluar tanggungan negara diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
4) PNS yang melaporkan diri setelah habis menjalankan cuti diluar tanggungan negara, maka :
a) apabila ada lowongan ditempatkan kembali;
b) apabila tidak ada lowongan, maka Pimpinan Instansi melaporkannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk ditempatkan pada instansi lain;
c) apabila penempatan yang dimaksud dalam huruf b) tidak mungkin, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya dengan mendapat hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.
5) Permohonan Cuti Diluar Tanggungan Negara harus mendapat persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
b. Administrasi : 1) Surat permintaan cuti diluar tanggungan
negara; 2) Surat keterangan sesuai dengan alasan cuti
diluar tanggungan negara. 3) Surat persetujuan BKN.
54
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administratif
4. Proses Pelayanan : Prosedur lihat halaman 64
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita, (Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita) b) Jum’at, 08.30 s.d 10.30 Wita
6. Waktu Penyelesaian : 20 – 60 (dua puluh sampai dengan enam puluh)
hari
7. Produk Pelayanan : Surat Izin Cuti Diluar Tanggungan Negara
8. Jaminan Pelayanan : Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan.
9. Motto Pelayanan : Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah :
“Assalamu’alaikum Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”;
c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./ Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
11. Pengawasan Intern : a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS, b. Kepala Bidang Bangdukespeg
12. Penanganan
Pengaduan : Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS
Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517) 21146, Fak.(0517)22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
55
PROSEDUR PERMOHONAN CUTI
TIDAK LENGKAP
BERKAS PNS*
INSTANSI Surat Pengantar
Bidang Bangdukespeg
LENGKAP
Pejabat yang berwenang* memberikan :
-PERTIMBANGAN -KEPUTUSAN
SURAT CUTI
1
2
3
4
5
6
56
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR SURAT PENGANTAR PERMOHONAN
KARTU PEGAWAI (KARPEG)
1. Dasar Hukum
: 1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 216 Tahun 1974 dan Nomor : 069/KEP/1974 tentang Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Daerah;
2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 01/SE/1975 tentang Petunjuk Permintaan, Penetapan, dan Penggunaan NIP dan Kartu Pegawai Negeri Sipil;
2. Persyaratan :
a.
Teknis : Berstatus PNS
b. Administrasi : 1) Fotokopi SK CPNS (dilegalisir)
2) Fotokopi SK PNS (dilegalisir) 3) Fotokopi STTPL Prajabatan (dilegalisir) 4) Pas Photo 3 X 4 sebanyak 3 lembar. 5) Surat pengantar dari Pimpinan unit kerja yang
bersangkutan. Catatan : Berkas 3 (tiga) rangkap.
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administratif
4. Proses Pelayanan : Prosedur lihat halaman 67
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita, (Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita) b) Jum’at, 08.30 s.d 10.30 Wita
6. Waktu Penyelesaian : 1-3 hari proses di BKD
7. Produk Pelayanan
: Surat Pengantar Permohonan KARPEG (Karpeg dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara / BKN)
57
8. Jaminan Pelayanan : Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan.
9. Motto Pelayanan : Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah :
“Assalamu’alaikum Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”;
c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./ Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
11. Pengawasan Intern : a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS, b. Kepala Bidang Bangdukespeg
12. Penanganan
Pengaduan : Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS
Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517) 21146, Fak.(0517)22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
58
PROSEDUR PERMOHONAN SURAT PENGANTAR
PEMBUATAN KARTU PEGAWAI TIDAK LENGKAP
BERKAS PNS
INSTANSI Surat Pengantar
Bidang Bangdukespeg
LENGKAP
Pembuatan Surat Pengantar ke BKN Reg.
1
2
3
4
5
Surat Pengantar
1
59
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR PERMOHONAN PESERTA TASPEN
1. Dasar Hukum
: UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
2. Persyaratan :
a.
Teknis : Berstatus PNS
b. Administrasi : 1) Fotokopi SK CPNS (dilegalisir)
2) Fotokopi SK PNS (dilegalisir) 3) Fotokopi SK Pangkat Terakhir (dilegalisir) 4) Fotokopi Karpeg (dilegalisir) 5) Surat pengantar dari Pimpinan unit kerja yang
bersangkutan.
Catatan : berkas 2 (dua) rangkap
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administratif
4. Proses Pelayanan : Prosedur lihat halaman 70
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita, (Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita) b) Jum’at, 08.30 s.d 10.30 Wita
6. Waktu Penyelesaian : 2 -3 hari proses di BKD
7. Produk Pelayanan : Surat Pengantar ke PT TASPEN
60
8. Jaminan Pelayanan : Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan.
9. Motto Pelayanan : Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah :
“Assalamu’alaikum Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”;
c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./ Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
11. Pengawasan Intern : a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS, b. Kepala Bidang Bangdukespeg
12. Penanganan
Pengaduan : Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS
Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517) 21146, Fak.(0517)22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
61
PROSEDUR PERMOHONAN PESERTA TASPEN
TIDAK LENGKAP KARTU DITERBITKAN
BERKAS PNS
INSTANSI Surat Pengantar
Bidang Bangdukespeg
LENGKAP
PT TASPEN Penerbit Kartu
1
2
3
4
5
Pembuatan Surat Pengantar ke PT TASPEN
62
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR PERMOHONAN BANTUAN TAPERUM
1. Dasar Hukum
: UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
2. Persyaratan :
a.
Teknis : 1. Belum pernah menggunakan fasilitas bantuan taperum
2. Masa Kerja minimal 5 tahun b. Administrasi
: 1) Fotokopi Karpeg; 2) Fotokopi SK Pangkat terakhir; 3) Fotokopi KTP disahkan Camat; 4) Formulir permohonan biaya pembangunan ; 5) Surat pernyataan belum pernah
memanfaatkan bantuan Taperum; 6) Surat keterangan belum memiliki rumah
dari ketua RT diketahui Kades/Lurah; 7) Tanda bukti kepemilikan tanah; 8) PBB dengan nilai bangunan Rp.0,- 9) Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 10) Surat pengantar dari unit kerja yang
bersangkutan. Catatan : Berkas dua rangkap dan dilegalisir.
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administratif
4. Proses Pelayanan : Prosedur lihat halaman 73
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita, (Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita) b) Jum’at, 08.30 s.d 10.30 Wita
6. Waktu Penyelesaian : 3 – 7 hari proses di BKD
7. Produk Pelayanan : Surat Pengantar ke BKD Propinsi
8. Jaminan Pelayanan : Berkas lengkap sesuai dengan peraturan dan ketentuan, Surat Pengantar siap diterbitkan
63
8. Jaminan Pelayanan : Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan.
9. Motto Pelayanan : Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah :
“Assalamu’alaikum Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”;
c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./ Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
11. Pengawasan Intern : a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS, b. Kepala Bidang Bangdukespeg
12. Penanganan
Pengaduan : Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS
Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517)21146, Fak.(0517)22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
64
PROSEDUR
PERMOHONAN BANTUAN TAPERUM TIDAK LENGKAP diterbitkan
BERKAS PNS
INSTANSI Surat Pengantar
Bidang Bangdukespeg
LENGKAP
1
2
3
Proses Pembuatan Surat Pengantar
4
Surat Pengantar ke BKD Prop.
5 6
65
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR PERMOHONAN SURAT PENGANTAR
PEMBUATAN KARTU SUAMI (KARSU) DAN KARTU ISTRI (KARIS)
1. Dasar Hukum
: 1. Peraturan Pemerintah Nomor . 10 Tahun
1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;
3. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS;
4. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 49/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.
2. Persyaratan :
a.
Teknis : 1) Kepada Isteri PNS diberikan Kartu Isteri (KARIS)
2) Kepada Suami PNS diberikan Kartu Suami (KARSU)
b. Administrasi : 1) Fotokopi Surat Nikah
2) Fotokopi SK Pangkat Terakhir 3) Pas Photo 3 X 4 4) Surat pengantar dari Pimpinan unit kerja.
Catatan : Berkas 2 (dua) rangkap dan dilegalisir..
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administratif
4. Proses Pelayanan : Prosedur lihat halaman 76
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita, (Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita) b) Jum’at, 08.30 s.d 10.30 Wita
66
6. Waktu Penyelesaian : 2 – 4 hari
7. Produk Pelayanan : Surat Pengantar ke Permohonan Karis/Karsu (Karis dan Karsu diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara/BKN)
8. Jaminan Pelayanan : Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan.
9. Motto Pelayanan : Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah :
“Assalamu’alaikum Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”;
c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./ Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
11. Pengawasan Intern : a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS, b. Kepala Bidang Bangdukespeg
12. Penanganan
Pengaduan : Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS
Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517) 21146, Fak.(0517)22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
67
PROSEDUR
PERMOHONAN SURAT PENGANTAR KARTU SUAMI/ KARTU ISTRI
TIDAK LENGKAP
BERKAS PNS
INSTANSI Surat Pengantar
Bidang Bangdukespeg
LENGKAP
Proses Pembuatan Surat Pengantar
1 2 3
4 6
Surat Pengantar
5
68
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR
PROSES PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN LEBIH DARI SEORANG
1. Dasar Hukum
: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor . 10 Tahun
1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;
4. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS;
5. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 49/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.
2. Persyaratan :
a.
Teknis : 1) Izin untuk PNS beristri lebih dari seorang apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat komulatif, yaitu : a) Syarat alternatif :
1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan minimal 10 tahun.
b) Syarat kumulatif : 1. Ada persetujuan tertulis dari isteri; 2. PNS pria mempunyai penghasilan
yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya;
3. ada jaminan tertulis dari PNS pria bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
2) PNS Wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.
69
b. Administrasi
: 1) Surat permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang;
2) Surat keterangan yang menjelaskan alasan untuk beristeri lebih dari seorang dari pihak yang berwenang (untuk memenuhi syarat alternatif).
3) Surat izin tertulis dari isteri. 4) Surat jaminan berlaku adil. 5) Surat keterangan mengganggu kedinasan dari
atasan langsung; 6) Surat Keterangan Pajak Penghasilan; Catatan : Berkas dua rangkap .
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administratif
4. Proses Pelayanan : Prosedur lihat halaman 80
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita, (Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita) b) Jum’at, 08.30 s.d 10.30 Wita
6. Waktu Penyelesaian : 1. Pada setiap atasan dan pejabat paling lambat 3
(tiga) bulan. 2. Lamanya penyelesaian dipengaruhi
kompleksitas permasalahan Pada setiap atasan / pejabat paling lambat 3 (tiga) bulan.
7. Produk Pelayanan : Surat Ijin Perkawinan 8. Jaminan Pelayanan : Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan.
9. Motto Pelayanan : Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah :
“Assalamu’alaikum Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”;
c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./ Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
70
11. Pengawasan Intern : a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS, b. Kepala Bidang Bangdukespeg
12. Penanganan
Pengaduan : Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS
Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517) 21146, Fak.(0517) 22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
71
PROSEDUR IZIN PERKAWINAN
TIDAK LENGKAP TIDAK DIIJINKAN DIIJINKAN
BERKAS PNS
INSTANSI Surat Pengantar
Bidang Bangdukespe
LENGKAP
Membuat Telaahan Staf
Keputusan WAKIL BUPATI
1
4
3
2
5
7
Surat Ijin Perkawinan
6
72
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR
PROSES PERMOHONAN IZIN PERCERAIAN
1. Dasar Hukum
: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor . 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;
4. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS;
5. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 49/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.
2. Persyaratan :
a.
Teknis : 1) PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan :
a) Salah satu pihak berbuat zinah; b) Salah satu pihak menjadi pemabok,
pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan;
c) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan/ kemauannya;
d) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan;
e) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan yang membahayakan pihak lain;
f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
73
b. Administrasi
: 1) Surat pengantar dari Pimpinan unit kerja; 2) Surat Nikah; 3) Surat permintaan izin untuk melakukan
perceraian; 4) BAP dari Pimpinan Unit Kerja yang berisi
kepenasehatan; 5) BAP dari BP4 Kantor Urusan Agama
setempat; 6) Surat pernyataan bersedia menyerahkan bagian
gaji untuk bekas isteri dan anak-anaknya; 7) Surat Jaminan berlaku adil; 8) Kelengkapan lain :
- Alasan salah satu berbuat zinah : a. Keputusan pengadilan; atau b. Laporan perbuatan zinah; atau c. Surat menyaksikan perbuatan zinah;
- Alasan salah pihak meninggalkan pihak lain dan Antara suami terus menerus bertengkar :
d. Surat Pernyataan Kepala Desa/Lurah; - Alasan salah satu pihak pemadat/penjudi :
e. Surat pernyataan pemadat/Pemabuk/ Penjudi; atau Surat Keterangan dari Dokter atau Polisi;
- Alasan salah pihak dihukum penjara : f. Keputusan pengadilan;
- Alasan salah pihak melakukan kekejaman : g. Hasil visum et repertum;
9) Keterangan lain sesuai permasalahan lain yang menjadi alasan perceraian,
Catatan : Berkas 2 (dua) rangkap dan dilegalisir.
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administratif
4. Proses Pelayanan : 1. Surat permintaan izin cerai disampaikan kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki/berjenjang;
2. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin cerai wajib menyampaikannya kepada Pejabat atasannya paling lambat 3 (tiga) bulan.
3. Sebelum mengambil keputusan, setiap pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri tersebut dengan cara memanggil mereka,
4. Pejabat dapat meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami isteri yang bersangkutan.
Prosedur Ijin Perceraian lihat halaman 64.
74
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita, (Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita) b) Jum’at, 08.30 s.d 10.30 Wita
6. Waktu Penyelesaian : 1) Pada setiap atasan / pejabat paling lambat 3
(tiga) bulan. 2) Lamanya penyelesaian dipengaruhi
kompleksitas permasalahan.
7. Produk Pelayanan : Surat Ijin Perceraian
8. Jaminan Pelayanan : Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan.
9. Motto Pelayanan : Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah :
“Assalamu’alaikum Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”;
c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./ Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
11. Pengawasan Intern : a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS, b. Kepala Bidang Bangdukespeg
12. Penanganan
Pengaduan : Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS
Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517) 21146, Fak. (0517) 22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
75
PROSEDUR IZIN PERCERAIAN
TIDAK LENGKAP TIDAK DIIJINKAN SURAT IJIN DITERBITKAN
BERKAS PNS
INSTANSI Surat Pengantar
Bidang Bangdukkespeg
LENGKAP
Membuat Telaahan Staf
Keputusan WABUP & BUPATI
1
2
3
4
5
7
Surat Ijin
6
76
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR PERMOHONAN IZIN BELAJAR
1. Dasar Hukum
: 1. Keputusan Bupati HSS Nomor 247 Tahun
2001 tentang Tata cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Keputusan Bupati HSS No. 133 Tahun 2002 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar bagi PNS yang Mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana (S2 dan S3) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Persyaratan :
a.
Teknis : 1) Berstatus PNS 2) Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja 3) Biaya yang berkaitan pendidikan pada
prinsipnya ditanggung yang bersangkutan 4) Tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan
tugas. 5) Pendidikan yang akan ditempuh ada
relevansi dengan bidang tugas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
6) Kepangkatan dan masa kerja minimal : a) Untuk Program D.II & D.III, pangkat
Pengatur Muda, Gol/ruang II/a; masa kerja 2 tahun.
b) Pogram Program D.IV & S.1 dgn pangkat : Penata Muda; Gol/ruang : III/a; masa kerja 2 tahun;
c) Program S.2 dgn pangkat : Penata Muda; Gol/ruang : III/a; masa kerja 2 tahun;
d) Program S.3 dgn pangkat : Penata Muda Tk.I; Gol/ruang III/b; masa kerja 2 tahun.
7) Memiliki nilai DP-3 yang setiap unsurnya BAIK dalam 2 tahun terakhir.
8) Mendapat IZIN PRINSIP Bupati sebelum pemohon mendaftarkan diri pada lembaga pendidikan.
9) Memenuhi persyaratan yang ditentukan lembaga pendidikan yang dituju.
77
b. Administrasi
: 1) Surat pengantar dari pimpinan instansi; 2) Surat Permohonan kepada Bupati u.p.
Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS; 3) Surat rekomendasi pimpinan instansinya; 4) Fotokopi SK CPNS; 5) Fotokopi SK PNS; 6) Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir; 7) Fotokopi ijasah pendidikan terakhir; 8) Fotokopi DP-3 dalam 2 tahun terakhir; 9) Uraian tugas jabatan yang bersangkutan
yang disahkan/disetujui oleh pimpinan unit kerja;
10) Surat Keterangan tentang Akreditasi Lembaga Pendidikan yang dituju;
11) Surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pendidikan dalam batas yang ditentukan yang dibuat oleh PNS ybs.;
12) Surat pernyataan kesanggupan menanggung sendiri biaya pendidikan;
Catatan : Berkas dua rangkap dan dilegalisir
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administratif
4. Proses Pelayanan : Prosedur lihat halaman
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita, (Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita) b) Jum’at, 08.30 s.d 10.30 Wita
6. Waktu Penyelesaian 15 – 60 hari
7. Produk Pelayanan : Surat Izin Prinsip dan Surat Izin Belajar
8. Jaminan Pelayanan : Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan, kebutuhan dan prioritas organisasi.
9. Moto Pelayanan
:
Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
78
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah : “Assalamu’alaikum
Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”; c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna
layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
11. Pengawasan Intern : a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS,
b. Kepala Bidang Diklat
12. Penanganan Pengaduan
: Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517) 21146, Fak.(0517)22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
79
PROSEDUR PERMOHONAN IJIN BELAJAR
I. PROSES IZIN PRINSIP TIDAK LENGKAP TIDAK DIIJINKAN
DIIJINKAN II. PROSES IZIN BELAJAR SK DITERBITKAN
Berkas PNS
INSTANSI PNS
Surat Pengantar
Bid. Diklat
Ceklist berkas
TELAAHAN STAF 1. Pertimbangan Sekda 2. Keputusan Bupati
SURAT IJIN PRINSIP
PNS Surat Keterangan
Lulus Seleksi Universitas
BKD & Diklat
Membuat SK Ijin Belajar : -Kepala BKD (utk D.III) -Sekda (utk S.1 & S.2)
1
2
3
4
5
1
2
4
6
SURAT IZIN
3
80
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN APARATUR
PROSES TUGAS BELAJAR
1. Dasar Hukum
: 1. Keputusan Bupati HSS Nomor 130 Tahun 2002 tentang Tata cara dan Persyaratan Penerimaan/ Penunjukan Mahasiswa Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Keputusan Bupati HSS No. 132 Tahun 2002 tentang Tata Cara dan Persaratan Penerimaan/ Penunjukan Mahasiswa Tugas Belajar bagi PNS yang Mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana (S.2 dan S.3) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Persyaratan :
a.
Teknis : 1) Berstatus PNS 2) Persetujuan tertulis dari atasan. 3) Pendidikan formal minimal satu tingkat di bawah
pendidikan yang dituju 4) Kepangkatan dan masa kerja minimal :
a) Untuk Program D.II & D.III dgn pangkat : Pengatur Muda; Gol/ruang : II/a; masa kerja 2 tahun;
b) Program D.IV & S.1 dgn pangkat : Pengatur Muda Tk. I; Gol/ruang : II/b; masa kerja 2 tahun;
c) Program S.2 dgn pangkat : Penata Muda; Gol/ruang : III/a; masa kerja 2 tahun;
d) Program S3 dengan pangkat : Penata Muda Tk.I; Gol/ruang III/b; masa kerja 2 tahun.
5) Bagi yang tes/seleksi, baru dinyatakan sah apabila ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.
b. Administrasi
: 1) Surat usulan dari pimpinan instansi; 2) Fotokopi SK PNS; 3) Fotokopi sah SK Kenaikan Pangkat terakhir; 4) Fotokopi sah ijasah pendidikan terakhir. 5) Fotokopi DP 3 dalam 2 tahun terakhir; 6) Daftar Uraian Pekerjaan ybs. yang disahkan/
disetujui oleh pimpinan unit kerjanya; 7) Daftar Riwayat Hidup; 8) Surat keterangan berbadan sehat; 9) Surat pernyataan kesanggupan untuk selesaikan
pendidikan dalam batas yang ditentukan ; 10) Bahan kelengkapan lain yang ditentukan oleh
lembaga pendidikan yang dituju ; 11) Lulus seleksi yang ditentukan. Catatan : Berkas dua rangkap dan dilegalisir.
81
3. Biaya Pelayanan : Tidak ada biaya pelayanan/administrative
4. Proses Pelayanan : Prosedur lihat halaman
5. Jam Pelayanan
a) Senin – Kamis, 08.00 s.d.15.00 Wita, (Istirahat : 12.00 – 13.00 Wita) b) Jum’at, 08.30 s.d 10.30 Wita
6. Waktu
Penyelesaian : 15 - 40 hari
7. Produk Pelayanan : Surat Keputusan Tugas Belajar
8. Jaminan Pelayanan
: Berkas lengkap akan diproses sesuai ketentuan, kebutuhan dan prioritas organisasi.
9. Motto Pelayanan : Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami
10. Etika Pelayanan :
a. Standar Sikap Petugas Pelayanan adalah “Senyum, Sapa, dan Ramah ”; b. Standar salam dan sapaan Petugas Pelayanan adalah : “Assalamu’alaikum
Wr. Wb./ Selamat pagi/ siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami Bantu ?”; c. Standar respon Petugas Pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna
layanan : “BKD & Diklat, Assalamu’alaikum Wr.Wb./Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, ada yang bisa kami bantu ? ”.
11. Pengawasan Intern
: a. Kepala BKD dan Diklat Kab. HSS, b. Kepala Bidang Diklat
12. Penanganan
Pengaduan : Kantor BKD dan Diklat Kab. HSS
Jl. Panglima Batur No.14 Telpon (0517) 21146, Fak.(0517) 22650 Kandangan
Standar pelayanan ini dibuat di Kandangan, Mei 2008
PENANGGUNG JAWAB Kepala BKD & Diklat,
H.CHAIRIL IDERIS, S.Sos, M.AP NIP. 010 103 094
82
PROSEDUR PROSES TUGAS BELAJAR
TIDAK DIIJINKAN DISETUJUI
UNIVERSITAS / INSTANSI
Surat Tawaran
PEMKAB HSS BKD & DIKLAT
(Bid. Diklat)
TELAAHAN STAF 1.Pertimbangan Sekda 2.Keputusan Bupati
SURAT PEMBERITAHUAN
UNIT KERJA
1
2
3
4