i PROYEK PERUBAHAN KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM MENJAGA KETAHANAN ENERGI LISTRIK NASIONAL (SISTEM INFORMASI INTELIJEN KELISTRIKAN NASIONAL / SI-IKA) Oleh: MAHMUD NAZLY HARAHAP, SIK NDH: 35 PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I ANGKATAN XLIV TAHUN 2020 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI JAKARTA, 2020
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
PROYEK PERUBAHAN
KEBIJAKAN KOLABORATIF DALAM MENJAGA
KETAHANAN ENERGI LISTRIK NASIONAL (SISTEM
INFORMASI INTELIJEN KELISTRIKAN NASIONAL / SI-IKA)
Oleh:
MAHMUD NAZLY HARAHAP, SIK
NDH: 35
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I
ANGKATAN XLIV TAHUN 2020
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI
JAKARTA, 2020
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala berkah, rahmat
dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Hasil
Proyek Perubahan dengan judul “Kebijakan Kolaboratif dalam Menjaga
Ketahanan Energi Listrik Nasional (Sistem Informasi Intelijen Kelistrikan
Nasional / SI-IKA)” untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan XLIV Tahun 2020.
Penulis menyadari bahwa laporan ini tidak akan selesai tanpa adanya
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Keluarga penulis, atas doa, dukungan, semangat, kasih sayang,
perhatian dan nasihat yang tak pernah ada habisnya selama ini.
2. Lembaga Administrasi Negara, selaku penyelenggara Diklat;
3. Kepala Badan Intelijen Negara, Jend Pol (P) Prof. Budi Gunawan
atas dukungannya sehingga proyek perubahan ini dapat
A. Jangka Pendek ....................................................................... 26
B. Jangka Menengah................................................................... 27
C. Jangka Panjang ...................................................................... 27
vi
BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN ................................. 28
1. HASIL PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN ......................... 28
A. Hasil Pelaksanaan Tiap Tahapan Kegiatan ............................ 28
B. Hasil Pelaksanaan Team Work (Masalah dan Penyelesaian) . 29
C. Kendala Internal dan Eksternal serta Strategi Mengatasi Kendala ................................................................................... 29
D. Hasil Capaian vs Kriteria Keberhasilan ................................... 32
E. Laporan Akuntabilitas .............................................................. 32
A. MENTOR: ................................................................................ 41
B. ATASAN MENTOR .................................................................. 41
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 42
vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Peran Energi dalam Ketahanan Nasional ............................. 2 Gambar 1.2. Konsumsi Listrik Nasional Periode 2015-2020 ...................... 3 Gambar 1.3. Rasio Elektrifikasi Tahun 2019 .............................................. 4 Gambar 1.4. Manfaat Listrik Terhadap Kesejahteraan Masyarakat ........... 5 Gambar 2.1. Analisis Fishbone ................................................................ 12
Gambar 6.1. Struktur Proyek Perubahan ................................................. 15 Gambar 7.1. Matriks Power dan Interest beserta ..................................... 20
viii
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1. Peran Penyelenggara Proyek Perubahan ............................... 16
Tabel 4.1. Potensi Pengembangan Kolaborasi ........................................ 17 Tabel 5.1. Tahapan Pelaksanaan Membangun Komitmen Bersama
(Internal Dan Eksternal) .......................................................... 23 Tabel 5.2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Membangun ........................ 24 Tabel 5.3. Tahapan Pelaksanaan Membangun Kebijakan Kolaboratif
Sistem Informasi Intelijen Kelistrikan Nasional (SI-IKA) ......... 26 Tabel 1.1. Manajemen Risiko Proyek Perubahan Kebijakan Kolaboratif
dalam Menjaga Ketahanan Energi Listrik Nasional ................ 31 Tabel 2.1 Matriks Capaian Dukungan Stakeholders ................................ 33
1
BAB I GAGASAN PROYEK PERUBAHAN
1. LATAR BELAKANG
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2020-2024 merupakan tahapan terakhir pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pada
tahapan akhir ini, RPJMN akan fokus pada tujuh agenda
pembangunan nasional dengan tema Indonesia Berpenghasilan
Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan
(Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019). Berikut adalah tujuh
agenda pembangunan nasional:
a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang
berkualitas;
b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan
berdaya saing;
d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan
ekonomi dan pelayanan dasar;
f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan
bencana dan perubahan iklim;
g. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi
pelayanan publik.
Berdasarkan poin pertama agenda pembangunan nasional,
ketahanan ekonomi dipengaruhi oleh ketahanan energi. Hal tersebut
dapat dijelaskan sesuai gambar berikut ini.
2
Gambar 1.1. Peran Energi dalam Ketahanan Nasional
(sumber: Dewan Energi Nasional dalam Buku Ketahanan Energi Indonesia 2015-
2025, Badan Intelijen Negara, 2014)
Berdasarkan peranan energi dalam ketahanan nasional yang
ditunjukkan pada Error! Reference source not found., ketahanan
energi mempengaruhi ketahanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya
yang kemudian mempengaruhi ketahanan nasional.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014,
ketahanan energi didefinisikan sebagai suatu kondisi terjaminnya
ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada
harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap
memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Salah satu
sektor strategis yang menjadi prioritas pada agenda pembangunan
nasional adalah sektor ketenagalistrikan. Semakin tinggi rasio
elektrifikasi dan konsumsi energi per kapita, ekonomi Indonesia akan
semakin produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi
semakin tinggi. Itulah sebabnya pemerintah menjadikan listrik menjadi
prioritas nasional.
Pada RPJMN 2020-2024, sektor ketenagalistikan termasuk ke
dalam proyek prioritas strategis (Major Project). Major Project
3
merupakan upaya agar isu-isu pembangunan dapat diselesaikan
secara lebih konkrit, terukur, dan manfaatnya dapat langsung
dirasakan masyarakat. Sesuai lampiran Perpres Nomor 18 Tahun
2020 tentang Major Project RPJMN 2020-2024, proyek prioritas
strategis di bidang ketenagalistrikan yang telah ditetapkan adalah
pembangunan pembangkit listrik 27.000 MW, transmisi 19.000 Kms,
dan Gardu Induk 38.000 MVA. Manfaat yang diharapkan dari
pembangunan ini diantaranya tersedianya pasokan listrik untuk target
penggunaan listrik 1.400 kWh per kapita di 2024, menurunnya tingkat
pemadaman listrik (SAIDI) menjadi 1 jam/pelanggan di 2024, dan
terpenuhinya kebutuhan listrik di kawasan prioritas nasional.
Gambar 1.2. Konsumsi Listrik Nasional Periode 2015-2020
(Sumber: Capaian Kinerja 2019 dan Program 2020, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral)
4
Gambar 1.3. Rasio Elektrifikasi Tahun 2019
(Sumber: Capaian Kinerja 2019 dan Program 2020, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral)
Pada tahun 2019, konsumsi listrik nasional hanya mencapai
1.084 kWh/kapita dari target 1.200 kWh/kapita seperti pada Gambar
1.2. Dengan adanya kegagalan dalam pemenuhan target pada tahun
2019, target konsumsi listrik nasional tahun 2020 diturunkan menjadi
1.142 kWh/kapita. Sedangkan rasio elektrifikasi nasional tahun 2019
telah mencapai 98,89% sebagaimana persebarannya ditunjukkan
pada Gambar 1.3.
Fakta ini menunjukan bahwa penduduk Indonesia belum
sepenuhnya mendapatkan konsumsi listrik yang cukup. Bahkan,
posisi Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata
konsumsi listrik negara maju yang mencapai 4.000 kWh per kapita.
Sedangkan belum lama ini Indonesia masuk ke dalam daftar negara
maju. Perubahan tersebut disampaikan oleh Kantor Perwakilan
Perdagangan AS (USTR) melalui pernyataan resmi pada 10 Februari
2020 (Kembaren, 2020).
Selanjutnya, terkait upaya untuk menurunkan tingkat
pemadaman listrik tidak lain salah satunya adalah untuk dapat
memimalisir terjadinya kembali peristiwa mati listrik total atau black out
di daerah Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah
pada tanggal 4 Agustus 2019. Pemadaman listrik yang berlangsung
5
cukup lama tersebut berdampak terhadap berbagai kegiatan ekonomi,
pelayanan publik, bahkan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Gambar 1.4. Manfaat Listrik Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
(sumber: Khandker, Barnes, & Samad, 2013)
Menurut Khandker, Barnes, & Samad (2013), keterkaitan antara
akses listrik dengan kesejahteraan masyarakat merupakan
mekanisme yang kompleks. Seperti yang diperlihatkan pada Error!
Reference source not found., akses terhadap listrik berdampak
langsung terhadap penggunaan perangkat elektronik seperti lampu,
diikuti oleh radio, televisi, setrika, kipas angin, kulkas, ketel, penanak
nasi, pendingin udara, dan mesin listrik. Semua perangkat tersebut
juga penting untuk menunjang kegiatan pada malam hari untuk
menjaga kualitas makanan, efisiensi dalam memasak, serta
produktivitas dan kualitas kerja. Dengan adanya akses dan
ketersediaan listrik, masyarakat dapat memperpanjang jam belajar,
kegiatan, peluang ekonomi; meningkatkan kesehatan; dan
meningkatkan efisiensi ekonomi. Dampak akhir dari akses listrik dapat
dilihat dari indikator keberhasilan pendidikan, pendapatan, dan
kesehatan masyarakat. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana
dampak yang didapatkan ketika terjadi pemadaman listrik terhadap
pendidikan, pendapatan dalam hal ini ekonomi, serta kesehatan
masyarakat.
6
Seiring dengan hasil penelitian yang disampaikan Khandker,
Barnes, & Samad (2013), dampak tersebut juga terjadi pada saat
pemadaman listrik pada bulan Agustus 2019, sebagai contoh di
wilayah Jakarta. Tidak beroperasinya berbagai sarana publik seperti
Mass Rapid Transit (MRT), Commuter line, layanan pintu tol, dan ATM
pada hari itu memberikan dampak kerugian secara ekonomi yang
cukup signifikan pada hari itu (Hasan, 2019). Kemudian, sekolah
maupun perguruan tinggi ikut terganggu karena murid sekolah tidak
dapat menggunakan berbagai fasilitas untuk melaksanakan kegiatan
pembelajaran. Tidak hanya itu, dari sisi layanan kesehatan, pasien
yang sedang berobat jalan maupun rawat inap ikut terganggu karena
berbagai peralatan medis banyak membutuhkan pasokan listrik.
Ketahanan energi sebagai alat yang dapat menciptakan listrik juga
mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Apabila listrik sering
bermasalah, menyebabkan para investor ragu untuk berinvestasi di
Indonesia. Padahal, pemerintah saat ini sedang menggalakkan untuk
menarik investor berinvestasi di Indonesia. Sehingga, permasalahan
ketersediaan dan akses energi listrik ini menjadi urgensi yang harus
segara ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya Major Project 2020.
Berdasarkan kewenangannya, Major Project 2020-2024
dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian Pertanian (Kementan),
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM), dan
Badan Usaha (BUMN/Swasta). Terkait dengan BUMN pada konteks
bahasan di sini adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN). Namun,
selain instansi pemerintah dan badan usaha yang disebutkan pada
Major Project naskah RPJMN 2020-2024, terdapat satu instansi
pemerintah lainnya yang memiliki peran strategis melakukan deteksi
dini dan peringatan dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman
terhadap upaya pencapaian target pembangunan nasional tersebut,
yakni Badan Intelijen Negara (BIN).
7
Sesuai dengan kewenangannya, BIN sebagai intelijen negara
harus dapat berkontribusi untuk mengamankan sektor energi,
terutama terkait ketenagalistrikan, dari berbagai ancaman. Ancaman
yang dimaksud sebagaimana tertera pada Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara adalah
setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam
negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Seiring
dengan kewenangannya, BIN dalam hal ini berkontribusi untuk
menjaga stabilitas keamanan nasional sesuai dengan amanah pada
agenda pembangunan nasional RPJMN 2020-2024.
Keterkaitan antara stabilitas keamanan nasional dan ketahanan
energi, terutama fokus pada ketenagalistrikan, dapat dijelaskan
dengan mengacu pada gambar 1.1. Berdasarkan gambar tersebut
dapat dijelaskan jika ketahanan energi bermasalah, maka dapat
membuat ketahanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya juga
bermasalah. Ketika salah satu atau lebih aspek tersebut bermasalah,
berpotensi menimbulkan berbagai masalah keamanan dan ketertiban
di masyarakat. Potensi tersebut dapat dalam bentuk demonstrasi dari
masyarakat, ketidakpercayaan masyarakat, dan lain-lain. Pada
akhirnya akan mempengaruhi ketahanan nasional yang artinya
stabilitas keamanan nasional juga tergangggu. Dengan demikian,
ancaman pun muncul. Ketika berbicara tentang ancaman, maka BIN
adalah salah satu instansi yang punya kewenangan untuk
menanganinya.
Berdasarkan data dan fakta isu strategis tersebut, saat ini BIN
masih memiliki keterbatasan terhadap akses data dan informasi pada
sektor ketenagalistrikan yang dikarenakan belum adanya kerja sama
dari berbagai pihak terkait. Sehingga, upaya BIN belum optimal untuk
8
memberikan informasi intelijen terkait ancaman terhadap ketahanan
energi listrik nasional yang harus disampaikan secara real time dan
memberikan peringatan dini (early warning) kepada seluruh
stakeholders.
Secara teknis, isu strategis ketahanan energi listrik nasional
tersebut termasuk ke dalam lingkup wewenang Deputi Intelijen
Ekonomi (Deputi Bidang Ekonomi). Berdasarkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen
Negara, Deputi Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi
intelijen ekonomi. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang
Ekonomi menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana kegiatan dan/atau operasi intelijen
ekonomi;
b. Pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen ekonomi;
c. Pengoordinasian kegiatan dan/atau operasi intelijen
ekonomi;
d. Pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen ekonomi,
dan
e. Penyusunan laporan intelijen ekonomi.
Dari kelima fungsi tersebut, fungsi koordinasi kegiatan dan/atau
operasi intelijen ekonomi masih belum berjalan secara maksimal.
Penyebabnya adalah masih banyak stakeholder yang belum
terjangkau oleh sistem informasi di BIN dan membutuhkan inisiasi
kebijakan kolaboratif sehingga mengganggu operasi intelijen ekonomi
nasional.
Upaya untuk menjawab berbagai isu strategis pada sektor
ketenagalistrikan tersebut, kami mengusulkan proyek perubahan
untuk mengatasi keterbatasan terhadap akses data dan informasi
sektor ketenagalistrikan nasional. Deputi Bidang Ekonomi BIN
memiliki kewenangan untuk melakukan pengoordinasian kegiatan
9
dan/atau operasi intelijen ekonomi sehingga dapat melakukan inisiasi
untuk berkolaborasi. Kolaborasi ditujukan kepada instansi pemerintah
seperti Kementerian ESDM sebagai otoritas yang mengeluarkan
kebijakan pada bidang energi dan PLN sebagai pihak yang mengurusi
semua aspek ketenagalistrikan yang ada di Indonesia. Mengingat BIN
telah memiliki MoU dengan Kementerian ESDM untuk kerjasama di
bidang energi, maka fokus proyek perubahan ini akan ditujukan
kepada penyedia jasa ketenagalistrikan seperti PLN dan Badan
Usaha Milik Swasta.
Selain PLN, terdapat beberapa Badan Usaha Milik Swasta
(BUMS) yang bergerak di bidang ketenagalistrikan. Namun, partisipasi
BUMS ini hanya terbatas melalui proyek Engineering, Procurement,
and Construction (EPC), skema Independent Power Producer (IPP),
Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), atau dengan skema lain seperti
sewa beli (Build, Lease and Transfer). Dalam hal ini, kedudukan PLN
sebagai pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik merupakan
kedudukan mutlak yang berarti hanya PLN yang berhak menjual
tenaga listrik kepada penduduk dan industri serta listrik yang
dihasilkan dari pembangkit Independen Power Produce (IPP).
Sehingga kolaborasi dalam jangka pendek difokuskan kepada PLN
sebagai pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik utama di
Indonesia.
Terbangunnya kerja sama dan dukungan dari pihak-pihak
tersebut diharapkan akan menjadi titik awal agar informasi intelijen
yang disampaikan kepada Stakeholders dapat menjadi lebih cepat,
tepat, dan akurat. Akses data dan informasi dari pihak-pihak tersebut
akan menjadi input/masukan dalam rangka optimalisasi Sistem
Intelijen Ekonomi berbasis Big Data yang sudah dimiliki BIN saat ini
khususnya pada sektor ketenagalistrikan.
Proyek perubahan ini pada akhirnya akan meningkatkan peran
Deputi Bidang Ekonomi untuk mengoptimalkan seluruh fungsinya baik
fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan
10
pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen ekonomi, terutama
pada sektor ketenagalistrikan.
Sistem informasi intelijen ekonomi memiliki fungsi untuk
melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan adanya ancaman di
bidang ekonomi seperti pada sektor ketenagalistrikan yang bisa
mengganggu keadaan perekonomian nasional. Selain itu, sistem
informasi intelijen ekonomi juga berfungsi untuk memberikan
peringatan terhadap gejolak ekonomi, mengidentifikasi pelaku
kejahatan ekonomi, memetakan jaringannya dan dapat memprediksi
dampak yang ditimbulkan sebagai bahan peringatan secara dini guna
mencegah, menangkal dan menanggulangi dampak buruk dari
ancaman di bidang ekonomi tersebut.
Selaras dengan gagasan proyek perubahan yang diusulkan,
dengan terwujudnya kebijakan kolaboratif dari pihak-pihak tersebut
serta optimalisasi sistem informasi intelijen ekonomi ini, diharapkan
dapat berkontribusi terhadap program prioritas reformasi birokrasi,
yakni terkait pemangkasan birokrasi dalam proses pengambilan
keputusan. Artinya, BIN bisa mendapatkan dan menyampaikan
informasi secara real time kondisi sektor ketenagalistrikan di
Indonesia serta memberikan peringatan dini terkait ancaman sektor
ketenagalistrikan kepada stakeholders. Sehingga, kapasitas pembuat
kebijakan dalam mengambil keputusan dapat lebih cepat, tepat, dan
akurat.
2. GAGASAN PERUBAHAN
Untuk menjawab berbagai isu strategis pada sektor
ketenagalistrikan, proyek perubahan ini menggunakan dua
pendekatan (tool analysis) yaitu menggunakan analisis Roda
Perputaran Intelijen yang dikombinasikan dengan fish bone analysis.
Dari hasil analisis tersebut diketahui ada empat aspek yang perlu
mendapat penguatan agar terwujud kebijakan kolaboratif dalam
menjaga ketahanan energi listrik nasional.
11
Keempat aspek tersebut adalah aspek perencanaan,
pengumpulan, pengolahan/analisis, dan penyajian yang dapat
dijabarkan sebagai berikut:
a. Perencanaan : dalam menjalankan fungsi penyusunan rencana
kegiatan dan/atau operasi intelijen ekonomi terutama pada
sektor ketenagalistrikan, Deputi Bidang Ekonomi BIN masih
terkendala dengan ketersediaan informasi terbaru tentang
permasalahan sektor ketenagalistrikan akibat terbatasnya
informasi yang dipublikasikan.
b. Pengumpulan : proses pengumpulan informasi tentang isu-isu
strategis sektor ketenagalistrikan masih dilakukan secara
manual melalui koordinasi dengan pejabat terkait di
Kementerian ESDM dan PLN serta melalui Open Source
Intelligence (OSINT). Metode ini menyebabkan data yang
terkumpul tidak update dan tidak dapat digunakan sebagai
memberikan peringatan dini (early warning) kepada seluruh
stakeholders.
c. Pengolahan/Analisis : pemberian penilaian dalam analisis
permasalahan sektor ketenagalistrikan di Indonesia sejauh ini
masih didasarkan pada data hasil koordinasi terakhir, data yang
dipublikasikan, dan pernyataan para pejabat terkait. Sehingga
proses analisis tidak dapat dilakukan secara komprehensif,
cepat, dan akurat.
d. Penyajian : sistem informasi intelijen ekonomi yang dimiliki oleh
Deputi-IV BIN belum terintegrasi dengan data sarana
penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan, data rasio
elektrifikasi, data konsumsi tenaga listrik, dan data pengusahaan
ketenagalistrikan yang dimiliki oleh PLN dan BUMS Kelistrikan.
Sehingga, sistem informasi intelijen ekonomi tersebut belum
dapat menampilkan data real time kondisi ketenagalistrikan di
Indonesia.
12
Berdasarkan analisis tersebut, secara keseluruhan dapat
disimpulkan bahwa sistem informasi intelijen ekonomi berbasis big
data yang sudah dimiliki oleh Deputi Bidang Ekonomi BIN masih
belum terintegrasi dengan data dan informasi dari PLN yang
menguasai aspek ketenagalistrikan nasional. Akibatnya, BIN belum
bisa mendapatkan dan menyampaikan informasi secara real time
kondisi sektor ketenagalistrikan di Indonesia serta memberikan
peringatan dini terkait ancaman sektor ketenagalistrikan kepada
stakeholders. Sehingga gagasan yang diajukan adalah membangun
sistem informasi intelijen ketenagalistrikan (SI-IKA) yang akan
memberikan cara kerja baru untuk memonitor dan mengantisipasi
potensi gangguan kelistrikan nasional.
Gambar 2.1. Analisis Fishbone
3. TUJUAN PERUBAHAN
Tujuan proyek perubahan ini adalah terjalinnya kolaborasi antar
instansi untuk meningkatkan peran BIN, khususnya Deputi Bidang
Ekonomi dalam menjalankan fungsinya terkait intelijen ekonomi dalam
upaya mendeteksi dini dan memberikan peringatan dini terhadap
ancaman ketahanan energi listrik nasional.
13
4. MANFAAT PROYEK PERUBAHAN
Manfaat proyek perubahan ini bagi BIN adalah meningkatnya
kemampuan deteksi dini dan peringatan dini informasi intelijen dari
ancaman terhadap ketahanan energi listrik nasional secara real time.
Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan
dapat tercapai karena meningkatnya ketahanan energi listrik nasional
yang merupakan prasyarat utama aktivitas ekonomi dapat berjalan.
5. OUTPUT KUNCI PROYEK PERUBAHAN
Output kunci proyek perubahan ini kemudian secara spesifik
dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
A. Output jangka pendek
• Terbangunnya awareness (kepedulian) seluruh pemangku
kepentingan baik internal maupun eksternal berupa
Memorandum of Understanding (MoU) landasan hukum
kerjasama BIN - PLN.
B. Output jangka menengah
• Tergalangnya dukungan dari BUMS Kelistrikan untuk
masuk ke dalam sistem SI-IKA
• Tersusunnya rancangan terhadap kebutuhan optimalisasi
sistem informasi intelijen ekonomi untuk ketahanan energi
listrik nasional.
C. Output jangka panjang
• Terbangunnya suatu kebijakan kolaboratif dalam menjamin
ketahanan energi listrik nasional berbasis big data.
Outcome-nya adalah terwujudnya suatu sistem informasi
intelijen kelistrikan nasional yang mampu memberikan early
warning terhadap potensi gangguan ketahanan kelistrikan
nasional.
14
BAB II RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
1. RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN
Ruang lingkup proyek perubahan ini dibagi menjadi tiga, yaitu:
A. Jangka Pendek
• Membangun kesepahaman dan awareness (kepedulian)
seluruh stakeholders hingga tingkat pimpinan, yakni Kepala
BIN (Ka BIN) tentang pentingnya kebijakan kolaboratif
dalam menjaga ketahanan energi listrik nasional.
• Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)
BIN – PLN sebagai landasan hukum kerjasama.
B. Jangka Menengah
• Masuknya BUMS Kelistrikan untuk ke dalam prototipe
sistem SI-IKA
• Penyusunan rancangan optimalisasi sistem informasi
intelijen ekonomi untuk ketahanan energi listrik nasional.
C. Jangka Panjang
• Pemberian akses informasi intelijen ekonomi untuk
ketahanan energi listrik nasional bagi stakeholders baik
internal dan eksternal.
2. REFERENSI SEBELUMNYA
Referensi mengenai proyek perubahan dengan lingkup yang
telah disampaikan sebelumnya terkait ketahanan energi listrik
nasional tidak ada dan belum pernah dilakukan. Namun demikian,
terdapat referensi sebelumnya terkait kebijakan kolaborasi Big Data
intelijen bidang ekonomi pada Badan Intelijen Negara yang ditulis oleh
I Gde Made Kartikajaya pada pelatihan kepemimpinan nasional
tingkat I angkatan XXXIX tahun 2018. Dalam referensi ini, penulis
melakukan proyek perubahan dengan mengintegrasikan secara
langsung antara Big Data BIN dengan database yang dimiliki oleh
Kementerian/Lembaga dan Perguruan Tinggi tertentu yang bernilai
strategis. Melalui proyek perubahan ini, telah dilakukan
15
pengkolaborasian Big Data atau database antara BIN dengan
Kementerian/Lembaga dan Perguruan Tinggi, antara lain :
a. Kementerian Perdagangan
b. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
c. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
d. Universitas Indonesia (UI)
e. Universitas Sam Ratulangi (Unsrat)
f. Institut Teknologi Sepuluh November (ITS)
g. Indonesia National Single Window (INSW)
Berdasarkan referensi ini, penulis memperluas kebijakan
kolaboratif yang telah dilakukan yaitu pada bidang ketahanan energi
listrik yang memberikan dampak langsung maupun tidak langsung
terhadap ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional.
3. ORGANISASI DAN TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN
Berikut adalah struktur proyek perubahan kebijakan kolaboratif
dalam menjaga ketahanan energi listrik nasional :
Gambar 3.1. Struktur Proyek Perubahan
Berdasarkan struktur tersebut, berikut pembagian peran
penyelenggara proyek perubahan:
16
Tabel 3.1. Peran Penyelenggara Proyek Perubahan
PENYELENGGARA PROYEK
PERUBAHAN PERAN
Sponsor
Membimbing dan mendukung pelaksanaan proyek perubahan kebijakan kolaboratif dalam menjaga
ketahanan energi listrik nasional.
Pemimpin Proyek
• Merancang proyek perubahan kebijakan kolaboratif dalam menjaga ketahanan energi listrik nasional.
• Penanggung jawab proyek hingga akhir seluruh proses.
• Agen perubahan dalam organisasi.
Pokja Penyusunan MoU BIN dengan PLN
Membantu Pemimpin Proyek dalam proyek perubahan kebijakan kolaboratif dalam menjaga ketahanan energi listrik nasional, terutama terkait penyusunan MoU BIN dengan PLN
Pokja Pengembangan Sistem Informasi Intelijen Kelistrikan Nasional (SI-IKA)
Membantu Pemimpin Proyek dalam proyek perubahan kebijakan kolaboratif dalam menjaga ketahanan energi listrik nasional, terutama dalam pengembangan Sistem Informasi Intelijen Kelistrikan Nasional (SI-IKA).
4. PETA DAN ANALISIS STAKEHOLDERS
Tahapan proyek perubahan ini melibatkan berbagai pihak
stakeholder. Secara garis besar, pada tahap restrukturisasi organisasi
akan melibatkan narasumber/ pakar/ ahli di bidang ketenagalistrikan.
Kemudian bersama dengan Biro Hukum, mempersiapkan draft nota
kesepahaman bersama (MoU) antara PT. PLN (Persero) dengan
Badan Intelijen Negara tentang pengamanan program dan sasaran
strategis di bidang ketenagalistrikan untuk kepentingan nasional.
Selanjutnya, bersama dengan Deputi-VI BIN bidang Intelijen Siber
beserta pada pakar/ahli dan PLN membahas teknis pelaksanaan
kerjasama dalam pengembangan Sistem Informasi Intelijen
Ketenagalistrikan Nasional (SI-IKA). Proses akhir sebelum MoU
ditandatangani BIN dengan PLN, pakar akan memberikan validasi
terhadap pasal-pasal yang termaktub di dalam MoU. Validasi tersebut
17
ditujukan agar nota kesepahaman yang ditandatangani sudah sesuai
dengan maksud dan tujuan kedua organisasi.
Pada tahap penandatanganan MoU antara BIN dengan PLN,
para stakeholder tersebut juga akan terlibat, begitu pun tahap
pengembangan Sistem Informasi Intelijen Ketenagalistrikan Nasional
(SI-IKA).
Dengan demikian, proyek perubahan kebijakan kolaboratif
dalam menjaga ketahanan energi listrik nasional ini memiliki potensi
untuk melakukan pengembangan kolaborasi seperti terlihat pada tabel
berikut ini.
Tabel 4.1. Potensi Pengembangan Kolaborasi
NO. STAKEHOLDERS POTENSI KOLABORASI
1. Komisaris PLN
Memberikan dukungan baik secara teknis
maupun kebijakan untuk melakukan
kolaborasi.
2. Direksi PLN Memberikan dukungan dan akses terhadap
data dan informasi ketenagalistrikan Indonesia.
3. Kepala BIN
Memberikan dukungan untuk memastikan
proyek perubahan didukung juga dari unit kerja
lainnya.
4. Sekretaris Utama Memberikan dukungan dari aspek anggaran,
administrasi, dan legal
5. Deputi Siber Memberikan dukungan sinergi dengan sistem
informasi intelijen dan Big Data di BIN.
6. Biro Hukum Memastikan penyusunan nota kesepahaman
sesuai dengan ketentuan hukum.
7. Narasumber/
pakar/ ahli
Memberikan masukan dan melakukan validasi
terhadap berbagai proses yang dilalui.
Jika dianalisis lebih jauh, stakeholder dalam proyek perubahan
ini didefinisikan sebagai pihak yang dipengaruhi, pihak yang memiliki
pengaruh atau kekuasaan terhadap proyek perubahan, atau pihak
yang memiliki kepentingan pada keberhasilan proyek perubahan ini.
18
Berdasarkan definisi tersebut, maka stakeholder proyek perubahan ini
adalah sebagai berikut.
• Kepala Badan Intelijen Negara.
• Sponsor proyek perubahan, yaitu Sekretaris Utama.
• Para Eselon I lingkungan BIN, terutama Deputi Siber.
• Para Eselon II lingkungan BIN, terutama Direktur Energi dan
Kependudukan, dan Biro Hukum.
• Pemimpin Proyek Perubahan.
• Tim Pokja terkait kebijakan kolaboratif dalam menjaga ketahanan
energi nasional.
• Narasumber/ pakar/ ahli.
• Direksi PLN.
• Komisaris PLN.
• BUMS Kelistrikan yang terdiri dari 21 pemain utama yaitu:
1) PT.Adaro Power
2) PT.Makmur Sejahtera Wisesa
3) PT.Bukit Pembangkit Innoative
4) PT.Cirebon Energi Prasarana (CIREBON POWER)
5) PT.Cirebon Electric Power
6) PT.Kaltimex Energy
7) PT.Bekasi Power
8) PT.Indo Ridlatama Power
9) PT.Gorontalo Listrik Perdana
10) PT.Kertanegara Energi Perkasa
11) PT.Dizamatra Powerindo (PRIA)
12) PT.Sumberdaya Sewatama
13) PT.Bakrie Power
14) PT.Sangsaka Hidro Tiara
15) PT.Tirta Mukti Lestari (NEI)
16) PT.Priamanaya Energi
17) PT.DSSP Power Mas Utama
18) PT.Cikarang Listrindo, Tbk
19
19) PT.Sumber Segara Primadaya
20) PT.Tanjung Jati Power
21) Minahasa Cahaya Lestari (Group Toba Bara)
Analisis stakeholder berikutnya adalah membuat prioritas
berdasarkan power dan interest masing-masing stakeholder tersebut.
Berdasarkan konsep stakeholder analysis, ada empat kategori
prioritas berdasarkan power dan interest tersebut, yaitu:
a. Manage closely, untuk stakeholder yang memiliki power dan
interest yang tinggi, mereka akan dilibatkan sepenuhnya dan
dilakukan berbagai upaya positif untuk mendukung proyek
perubahan ini. Yang termasuk dalam kategori ini adalah Kepala
BIN, Sekretaris Utama BIN, Pemimpin Proyek Perubahan,
Kembaren, L. (2020, February 24). CBNC Indonesia. Diambil kembali dari Website CBNC Indonesia: https://www.cnbcindonesia.com/news/20200224210316-4-140182/ri-naik-kelas-jadi-negara-maju-ini-kata-sri-mulyani
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2020). Capaian Kinerja 2019 dan Program 2020. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Khandker, S., Barnes, D., & Samad, H. (2013). Welfare impacts of rural electrification: a panel data analysis from vietnam. Econ. Dev. Cult. Change 61 (3), 659–692.
Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.
Presiden Republik Indonesia. (2013). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
Presiden Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Nomor 73 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
Presiden Republik Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Nomor 18 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
Sekretariat Jenderal Ketenagalistrikan. (2018). Statistik Ketenagalistrikan 2018. Jakarta: Sekretariat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral.
1
NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PT PLN (PERSERO)
DENGAN
BADAN INTELIJEN NEGARA
TENTANG
PENGAMANAN PROGRAM DAN SASARAN STRATEGIS DI BIDANG
KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN NASIONAL
NOMOR PIHAK PERTAMA : …………………………………………………
NOMOR PIHAK KEDUA : …………………………………………………
Pada hari ini ……… tanggal …………. Bulan …. Tahun ….., bertempat di
Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini: I. PT PLN (PERSERO), yang berkedudukan di Jl. Trunojoyo Blok M I/135,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, dalam hal ini diwakili oleh ZULKIFLI ZAINI selaku Direktur Utama PT PLN (Persero), yang
diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-325/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019, bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), selanjutnya disebut “PIHAK
PERTAMA”.
II. BADAN INTELIJEN NEGARA, yang berkedudukan di Jalan Seno Raya No. 1 Jakarta Selatan 12510, dalam hal ini diwakili oleh Komjen. Pol.
Drs. BAMBANG SUNARWIBOWO, S.H., M.HUM., selaku Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara, yang diangkat berdasarkan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 46/TPA Tahun 2020 tanggal 20 Februari 2020, bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Intelijen Negara, selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut “PIHAK” dan
secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK”, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
bergerak dalam bidang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, yang juga melaksanakan Public Service Obligation
(PSO) di bidang penyediaan tenaga listrik secara berkelanjutan dengan mutu dan keandalan yang baik;
2
b. PIHAK KEDUA adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Intelijen Negara
dan dapat mendukung pencapaian program dan sasaran strategis di bidang ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh PLN Group, terutama
dari aspek pencegahan dan antisipasi atas kemungkinan timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan;
c. Bahwa PIHAK PERTAMA dalam hal ini termasuk Anak Perusahaan dan
Perusahaan Terafiliasinya (selanjutnya disebut “PLN Group”) dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum membutuhkan adanya pengamanan dalam pelaksanaan program dan
sasaran strategis di lingkungan PLN Group, terutama demi mendukung tercapainya upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan
kelistrikan nasional;
d. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki kompetensi yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA untuk mendukung pencapaian program dan sasaran
strategis di bidang ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh PLN Group, terutama dari aspek pencegahan dan antisipasi atas adanya
ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan;
e. Bahwa pelaksanaan Kerjasama Dalam Rangka Pengamanan Program dan Sasaran Strategis di Bidang Ketenagalistrikan perlu dilakukan
secara berkesinambungan dalam upaya mendukung keberhasilan program dan sasaran strategis di bidang ketenagalistrikan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk
mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama tentang Pengamanan Program dan Sasaran Strategis di Bidang
Ketenagalistrikan untuk kepentingan nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerangka
kerjasama dalam rangka pengamanan program dan sasaran strategis di bidang ketenagalistrikan untuk kepentingan nasional di lingkungan
PIHAK PERTAMA.
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan sinergi guna mengawasi pelaksanaan program di bidang ketenagalistrikan,
menetapkan upaya atau langkah-langkah pencegahan maupun penyelesaian dalam mengantisipasi dan mengatasi, terhadap adanya
ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi, guna mewujudkan tercapainya pelaksanaan program dan sasaran strategis di bidang ketenagalistrikan untuk
kepentingan nasional.
3
Pasal 2 RUANG LINGKUP
Ruang Lingkup yang dapat dilakukan PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini adalah:
a. penyediaan informasi awal dan identifikasi yang berpotensi menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di bidang ketenagalistrikan;
b. upaya pencegahan dan deteksi dini disertai penyelesaian, terhadap adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di bidang ketenagalistrikan, baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi;
c. pertemuan berkala sesuai dengan kebutuhan;
d. sosialisasi;
e. pendidikan dan pelatihan; dan/atau f. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
Pasal 3
PERMINTAAN INFORMASI
(1) PIHAK KEDUA dapat meminta informasi apapun yang dibutuhkan
kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka kepentingan nasional terkait pengamanan program dan sasaran strategis di bidang ketenagalistrikan, serta peningkatan dan pemanfaatan kapasitas sumber daya manusia di
bidang intelijen dan bidang ketenagalistrikan.
(2) PIHAK KEDUA dapat melakukan koordinasi dan memfasilitasi dengan
pihak terkait dalam rangka pengamanan program dan sasaran strategis di bidang ketenagalistrikan, begitu pula sebaliknya.
Pasal 4
PEMBERIAN INFORMASI
(1) PIHAK PERTAMA baik atas inisiatif sendiri maupun atas dasar permintaan PIHAK KEDUA dapat memberikan informasi kepada PIHAK
KEDUA dalam rangka pelaksanaan pengamanan program dan sasaran strategis di bidang ketenagalistrikan yang dilaksanakan di lingkungan PLN Group.
(2) PIHAK KEDUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas dasar permintaan PIHAK PERTAMA dapat:
a. Memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA yang bertujuan
untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka pengamanan pelaksanaan program dan sasaran strategis di bidang
ketenagalistrikan yang dilakukan di lingkungan PLN Group; dan
4
b. Menyampaikan saran dan penyelesaian dalam rangka pencegahan atau antisipasi atas potensi ancaman, tantangan, hambatan dan
gangguan di bidang ketenagalistrikan untuk kepentingan nasional.
Pasal 5
MEKANISME PERMINTAAN DAN PEMBERIAN INFORMASI
(1) Permintaan atau pemberian informasi oleh PARA PIHAK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, disertai penjelasan mengenai
maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 penggunaan informasi tersebut.
(2) Permintaan atau pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA atau pejabat lain di lingkungan PLN Group
maupun tidak tertulis (lisan) jika informasi dibutuhkan dalam waktu terbatas dan saat kondisi urgent.
(3) Dalam hal diperlukan adanya konfirmasi atau penjelasan lebih lanjut atas informasi yang diminta atau yang telah diberikan, konfirmasi atau penjelasan dilakukan melalui pejabat penghubung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13.
Pasal 6
PENCEGAHAN DAN DETEKSI DINI
PARA PIHAK dapat melakukan kerjasama dalam rangka pencegahan dan deteksi dini disertai penyelesaian, terhadap adanya ancaman, tantangan,
hambatan, dan gangguan di bidang ketenagalistrikan untuk kepentingan nasional, baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi.
Pasal 7
PERTEMUAN BERKALA
PARA PIHAK dapat melakukan pertemuan setiap bulan dalam rangka
monitoring terhadap langkah-langkah PIHAK PERTAMA mengamankan keandalan instalasi kelistrikan nasional untuk kepentingan pembangunan
yang berkelanjutan.
Pasal 8
SOSIALISASI
PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan sosialisasi bersama dengan stakeholder terkait dalam rangka pengamanan program dan sasaran strategis di bidang ketenagalistrikan atau upaya pencegahan dalam
mengantisipasi potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.
5
Pasal 9 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya
manusia maka PARA PIHAK dapat melakukan pendidikan dan pelatihan, dimana PIHAK PERTAMA dapat memberikan pelatihan dalam bidang ketenagalistrikan, sedangkan PIHAK KEDUA dapat memberikan pelatihan
intelijen.
Pasal 10 KERAHASIAAN
(1) Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat
rahasia dan hanya dapat digunakan untuk maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini, serta tetap mengikat PARA PIHAK meski jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini telah berakhir.
(2) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.
(3) Ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengikat PARA PIHAK meskipun masa berlaku Nota
Kesepahaman telah berakhir.
Pasal 11 JANGKA WAKTU
(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal ditandatangani dan diperpanjang berdasarkan
kesepahaman PARA PIHAK.
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Nota
Kesepahaman ini.
(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA
PIHAK.
Pasal 12 PEMBIAYAAN
Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran yang tersedia di lingkungan PLN Group sesuai kepentingan dari masing-masing perusahaan dalam PLN Group tersebut,
yang dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6
Pasal 13 PEJABAT PENGHUBUNG
(1) Pejabat penghubung PIHAK KEDUA adalah pihak-pihak yang ditunjuk
dari Direktorat Energi, Sumber Daya Mineral dan Kependudukan selaku yang menangani permasalahan kelistrikan nasional dan pejabat penghubung PIHAK PERTAMA adalah Direktur yang membidangi
Human Capital dan Management.
(2) Pejabat penghubung yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan melalui Surat Pemberitahuan kepada masing-masing PIHAK.
(3) Dalam hal Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi PIHAK
PERTAMA membutuhkan informasi atau saran dari PIHAK KEDUA sesuai ruang lingkup kerjasama dalam Nota Kesepahaman ini dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan sasaran strategis di
bidang ketenagalistrikan, maka permintaan informasi dan saran tersebut harus disampaikan melalui PIHAK PERTAMA.
Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Semua perselisihan atau perbedaan pendapat yang terjadi sehubungan dengan
Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah
untuk mufakat.
Pasal 15
ADENDUM
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini,
pengaturannya dapat dilakukan dengan melakukan adendum Nota Kesepahaman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Adendum Nota Kesepahaman dilakukan atas dasar kesepakatan antara PARA PIHAK.
Pasal 16 PENUTUP
(1) Tanggal efektif berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah tanggal
sebagaimana tercantum dalam bagian awal Nota Kesepahaman ini.
(2) Dengan ditandatangani Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman antara PT PLN (Persero) dan Badan Intelijen Negara
Nomor Pihak Pertama 0008-1.MoU/STH.00.01/DIRUT/2015 dan Nomor Pihak Kedua PK-03/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 disepakati untuk diakhiri dan dinyatakan tidak berlaku.
(3) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa wakil dari masing-masing PIHAK adalah sah dan berwenang mewakili masing-
7
masing PIHAK untuk membuat dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang dibuat dan disetujui rangkap 2 (dua)
asli dan bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan disetujui rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama
setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
PIHAK PERTAMA PT PLN (PERSERO)
ZULKIFLI ZAINI
PIHAK KEDUA BADAN INTELIJEN NEGARA
BAMBANG SUNARWIBOWO
BADAN INTELIJEN NEGARA SEKRETARIAT UTAMA
SURAT PERINTAH Nomor : Sprint- 016b / SETTAMA / IV /2020
Menimbang : Bahwa perlu dikeluarkan Surat Perintah Tim Revitalisasi Puslahjiantapers. Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
2. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara No. 05 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Intelijen di Lingkungan Badan Intelijen Negara;
3. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara No. 06 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Badan Intelijen Negara;
4. Peraturan Kepala BIN Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BIN;
; 3. Pertimbangan Staf Badan Intelijen Negara.
MEMERINTAHKAN
Kepada : Mereka yang namanya tercantum lajur 2 lampiran surat perintah ini.
Untuk : Seterimannya Surat Perintah Ini :
1. Disamping tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai Tim Efektif Proyek Perubahan Pembangunan SISTEM INFORMASI INTELIJEN KELISTRIKAN NASIONAL / SI-IKA;
2. Lapor kepada atasan masing-masing atas pelaksanaan surat keputusan ini dibuat;
3. Dilaksanakan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab; 4. Surat perintah ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai.
Selesai. Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2020
a.n. KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA
SEKRETARIS UTAMA,
Dr.s BAMBANG SUNARWIBOWO, M.Hum.
KOMJEN POLISI
Tembusan : Yth. : 1. Kepala BIN. 2. Wakil Kepala BIN. 3. Inspektur Utama BIN. 4. Para Karo, Kapus dan Inspektur.
BADAN INTELIJEN NEGARA SEKRETARIAT UTAMA
SUSUNAN SEBAGAI TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN
SISTEM INFORMASI INTELIJEN KELISTRIKAN NASIONAL (SI-IKA)