Top Banner
1 PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI GRESIK PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
23

PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI GRESIK Perencanaan/PERDA...1 provinsi jawa timur bupati gresik peraturan daerah kabupaten gresik nomor 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah

Apr 25, 2019

Download

Documents

lamxuyen
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI GRESIK Perencanaan/PERDA...1 provinsi jawa timur bupati gresik peraturan daerah kabupaten gresik nomor 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah

1

PROVINSI JAWA TIMUR

BUPATI GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2016–2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan

Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Page 2: PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI GRESIK Perencanaan/PERDA...1 provinsi jawa timur bupati gresik peraturan daerah kabupaten gresik nomor 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah

2

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

10. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Page 3: PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI GRESIK Perencanaan/PERDA...1 provinsi jawa timur bupati gresik peraturan daerah kabupaten gresik nomor 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah

3

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578 );

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengedalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 3);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Page 4: PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI GRESIK Perencanaan/PERDA...1 provinsi jawa timur bupati gresik peraturan daerah kabupaten gresik nomor 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah

4

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun

2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau

Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah:

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun

2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah

Terpadu;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-

2019;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun

2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun

2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten

Gresik Tahun 2015 Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Gresik Tahun 2008 Nomor 6);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Page 5: PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI GRESIK Perencanaan/PERDA...1 provinsi jawa timur bupati gresik peraturan daerah kabupaten gresik nomor 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah

5

KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN

2016–2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Gresik.

3. Bupati adalah Bupati Gresik.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang

selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun

terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen

perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gresik

tahun 2016-2021.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah

selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disebut dengan Renstra-SKPD adalah

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima)

Tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya

disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah

untuk periode 1 (satu) Tahun.

9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen

yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan

Page 6: PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI GRESIK Perencanaan/PERDA...1 provinsi jawa timur bupati gresik peraturan daerah kabupaten gresik nomor 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah

6

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk

periode 1 (satu) Tahun.

10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang

selanjutnya disingkat PPAS merupakan rancangan

program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran

yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program

sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran SKPD sebelum disepakati dengan SKPD.

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang

selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar

pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana

pembangunan Daerah.

12. Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau

disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun.

13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan sampai akhir periode perencanaan.

14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan rencana 5 (lima) tahun yang

menggambarkan:

a. Visi, misi dan program kepala daerah;

b. Arah kebijakan keuangan daerah;

c. Kebijakan Umum;

d. Program SKPD;

e. Program lintas SKPD;

f. Program keberlanjutan;

g. Rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat

indikatif; dan

h. Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang

bersifat indikatif.

Page 7: PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI GRESIK Perencanaan/PERDA...1 provinsi jawa timur bupati gresik peraturan daerah kabupaten gresik nomor 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah

7

(2) RPJMD disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional,

RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJPD Kabupaten

Gresik.

(3) RPJMD menjadi pedoman bagi:

a. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

b. SKPD dalam menyusun Renstra SKPD;

c. Pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa.

BAB III

SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 3

(1) RPMJD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;

b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. BAB IV : Analisis Isu - isu Strategis;

e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan;

g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program

Pembangunan Daerah;

h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas dan

Kebutuhan Pendanaan;

i. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah;

j. BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan

satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

(3) Program keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran II

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Page 8: PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI GRESIK Perencanaan/PERDA...1 provinsi jawa timur bupati gresik peraturan daerah kabupaten gresik nomor 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah

8

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

RPJMD.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan dilaksanakan sesuai dengan

Peraturan Perundangan-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa

proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan

tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan.

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa

substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan;

c. terjadi perubahan yang mendasar; dan

d. merugikan kepentingan nasional.

(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang

bersifat parsial dan/atau perubahan capaian program

tetapi tidak mengubah target pencapaian program akhir

pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan

capaian program RPJMD tersebut ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan,

Bupati wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir

pemerintahannya.

Page 9: PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI GRESIK Perencanaan/PERDA...1 provinsi jawa timur bupati gresik peraturan daerah kabupaten gresik nomor 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah

9

(2) RPJMD dijadikan dasar laporan keterangan

pertanggungjawaban Bupati Tahun 2016 sampai dengan

Tahun 2021.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 16 Agustus 2016

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. Ir. H.SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 16 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. BAMBANG ISDIANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580126 198512 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 1969-9/2016

Page 10: PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI GRESIK Perencanaan/PERDA...1 provinsi jawa timur bupati gresik peraturan daerah kabupaten gresik nomor 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah

10

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2016 – 2021

I. Umum

RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 merupakan rencana

pembangunan jangka menengah periodesasi ketiga dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-

2025. Kesinambungan Visi, Misi, hingga program prioritas pembangunan

telah diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan Nasional sesuai

dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, arah

kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD Provinsi Jawa

Timur Tahun 2014-2019, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Gresik Tahun

2010-2030, pelbagai isu stratgis dan permasalahan pembangunan pada

lingkup lokal, nasional, hingga global.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Cukup jelas

Page 11: PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI GRESIK Perencanaan/PERDA...1 provinsi jawa timur bupati gresik peraturan daerah kabupaten gresik nomor 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah

11

Huruf c.

Yang dimaksud perubahan yang mendasar, meliputi antara

lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis

ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan,

pemekaran daerah atau perubahan terhadap RPJM.

Huruf d.

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Page 12: PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI GRESIK Perencanaan/PERDA...1 provinsi jawa timur bupati gresik peraturan daerah kabupaten gresik nomor 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah

12

Page 13: PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI GRESIK Perencanaan/PERDA...1 provinsi jawa timur bupati gresik peraturan daerah kabupaten gresik nomor 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah

13

Page 14: PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI GRESIK Perencanaan/PERDA...1 provinsi jawa timur bupati gresik peraturan daerah kabupaten gresik nomor 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah

14

Page 15: PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI GRESIK Perencanaan/PERDA...1 provinsi jawa timur bupati gresik peraturan daerah kabupaten gresik nomor 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah

15

Page 16: PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI GRESIK Perencanaan/PERDA...1 provinsi jawa timur bupati gresik peraturan daerah kabupaten gresik nomor 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah

16

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

15. Daerah adalah Kabupaten Gresik;

16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Gresik;

17. Bupati adalah Bupati Gresik;

18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang

selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)

tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan

tahun 2025;

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen

perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gresik

tahun 2016-2021;

20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada

Pemerintah Daerah selaku pengguna

anggaran/pengguna barang;

21. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disebut dengan Renstra-SKPD adalah

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima)

tahun;

22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya

disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah

untuk periode 1 (satu) tahun;

23. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,

Page 17: PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI GRESIK Perencanaan/PERDA...1 provinsi jawa timur bupati gresik peraturan daerah kabupaten gresik nomor 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah

17

belanja dan pembiayaan serta asumsi yang

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang

selanjutnya disingkat PPAS merupakan rancangan

program prioritas dan patokan batas maksimal

anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap

program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran SKPD sebelum disepakati dengan

SKPD;

25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang

selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar

pemangku kepentingan dalam rangka menyusun

rencana pembangunan Daerah;

26. Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau

disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun;

27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan sampai akhir periode perencanaan;

28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

(1) RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021

merupakan rencana 5 (lima) tahun yang

menggambarkan:

a. Visi, misi dan program kepala daerah;

b. Arah kebijakan keuangan daerah;

c. Kebijakan Umum;

d. Program SKPD;

e. Program lintas SKPD;

f. Program keberlanjutan;

g. Rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat

indikatif;

h. Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang

Page 18: PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI GRESIK Perencanaan/PERDA...1 provinsi jawa timur bupati gresik peraturan daerah kabupaten gresik nomor 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah

18

bersifat indikatif

(2) RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 disusun

dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD

Provinsi Jawa Timur dan RPJPD Kabupaten Gresik.

(3) RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 menjadi

pedoman bagi:

a. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

b. SKPD dalam menyusun Renstra SKPD;

c. Pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa.

BAB III

SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 3

(4) RPMJD Kabupaten Gresik disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

k. BAB I : Pendahuluan;

l. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

m. BAB III : Gambaran Pengelolaan

Keuangan Daerah;

n. BAB IV : Analisis Isu - Isu Strategis;

o. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasara

Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

p. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan;

q. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program

Pembangunan Daerah;

r. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas dan

Kebutuhan Pendanaan;

s. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah;

(5) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Program keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf f tercantum dalam lampiran II

yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Page 19: PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI GRESIK Perencanaan/PERDA...1 provinsi jawa timur bupati gresik peraturan daerah kabupaten gresik nomor 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah

19

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(3) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundangan-Undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

(4) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan

bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan

tahapan dan tatacara penyusunan rencana

pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam

peraturan perundangan.

b. hasil pengemdalian dan evaluasi menunjukkan

bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

c. terjadi perubahan yang mendasar,

d. merugikan kepentingan nasional.

(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang

bersifat parsial dan / atau perubahan capaian program

tetapi tidak mengubah target pencapaian program akhir

pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan

capaian program RPJMD tersebut ditetapkan dengan

peraturan bupati.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Page 20: PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI GRESIK Perencanaan/PERDA...1 provinsi jawa timur bupati gresik peraturan daerah kabupaten gresik nomor 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah

20

(3) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan,

kepala daerah wajib menyusun RKPD pada tahun

terakhir pemerintahannya.

(4) RPJMD dijadikan dasar laporan keterangan

pertanggungjawaban bupati tahun 2016 sampai

dengan Tahun 2021.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Gresik

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H.SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.

Page 21: PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI GRESIK Perencanaan/PERDA...1 provinsi jawa timur bupati gresik peraturan daerah kabupaten gresik nomor 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah

21

Page 22: PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI GRESIK Perencanaan/PERDA...1 provinsi jawa timur bupati gresik peraturan daerah kabupaten gresik nomor 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah

22

Pasal 5

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan

tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana

pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan

perundangan.

b. Hasil pengemdalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang

dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya

bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya,

gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan terhadap

RPJM. Masuk penjelasan

d. merugikan kepentingan nasional.

(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Peraturan Daerah.

(3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan

/ atau perubahan capaian program tetapi tidak mengubah target pencapaian

program akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian

program RPJMD tersebut ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, kepala daerah wajib

menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.

(2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan

dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun

berikutnya dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten Gresik Tahun 2005-

2025 dan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 sebelum RPJMD

Tahun Berikutnya Disusun.

(3) RKPD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam

penyusunan anggaran belanja dan pendapatan daerah tahun pertama pada

pemerintahan kepala daerah terpilih berikutnya.

Page 23: PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI GRESIK Perencanaan/PERDA...1 provinsi jawa timur bupati gresik peraturan daerah kabupaten gresik nomor 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah

23

(4) RPJMD dijadikan dasar laporan keterangan pertanggungjawaban bupati

tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021