1 PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI GRESIK PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
23
Embed
PROVINSI JAWA TIMUR BUPATI GRESIK Perencanaan/PERDA...1 provinsi jawa timur bupati gresik peraturan daerah kabupaten gresik nomor 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
PROVINSI JAWA TIMUR
BUPATI GRESIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016 – 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GRESIK,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016–2021;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
3
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengedalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
4
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah:
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun
2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah
Terpadu;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-
2019;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun
2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2015 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
5
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2016–2021.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gresik
tahun 2016-2021.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut dengan Renstra-SKPD adalah
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima)
Tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya
disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) Tahun.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan
6
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) Tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS merupakan rancangan
program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran SKPD sebelum disepakati dengan SKPD.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang
selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar
pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana
pembangunan Daerah.
12. Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau
disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan sampai akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
BAB II
RUANG LINGKUP RPJMD
Pasal 2
(1) RPJMD merupakan rencana 5 (lima) tahun yang
menggambarkan:
a. Visi, misi dan program kepala daerah;
b. Arah kebijakan keuangan daerah;
c. Kebijakan Umum;
d. Program SKPD;
e. Program lintas SKPD;
f. Program keberlanjutan;
g. Rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat
indikatif; dan
h. Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif.
7
(2) RPJMD disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional,
RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJPD Kabupaten
Gresik.
(3) RPJMD menjadi pedoman bagi:
a. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
b. SKPD dalam menyusun Renstra SKPD;
c. Pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa.
BAB III
SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN
Pasal 3
(1) RPMJD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah;
d. BAB IV : Analisis Isu - isu Strategis;
e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan;
g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program
Pembangunan Daerah;
h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas dan
Kebutuhan Pendanaan;
i. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
j. BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan
satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(3) Program keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran II
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8
BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 4
(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
RPJMD.
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Perundangan-undangan.
BAB V
PERUBAHAN RPJMD
Pasal 5
(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan
tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan;
c. terjadi perubahan yang mendasar; dan
d. merugikan kepentingan nasional.
(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang
bersifat parsial dan/atau perubahan capaian program
tetapi tidak mengubah target pencapaian program akhir
pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan
capaian program RPJMD tersebut ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6
(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan,
Bupati wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir
pemerintahannya.
9
(2) RPJMD dijadikan dasar laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati Tahun 2016 sampai dengan
Tahun 2021.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik
Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 16 Agustus 2016
BUPATI GRESIK
Ttd.
Dr. Ir. H.SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.
Diundangkan di Gresik
pada tanggal 16 Agustus 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,
Ttd.
Ir. BAMBANG ISDIANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580126 198512 1 002
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1969-9/2016
10
PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016 – 2021
I. Umum
RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 merupakan rencana
pembangunan jangka menengah periodesasi ketiga dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-
2025. Kesinambungan Visi, Misi, hingga program prioritas pembangunan
telah diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan Nasional sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, arah
kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014-2019, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Gresik Tahun
2010-2030, pelbagai isu stratgis dan permasalahan pembangunan pada
lingkup lokal, nasional, hingga global.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a.
Cukup jelas
Huruf b.
Cukup jelas
11
Huruf c.
Yang dimaksud perubahan yang mendasar, meliputi antara
lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis
ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan,
pemekaran daerah atau perubahan terhadap RPJM.
Huruf d.
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
12
13
14
15
16
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
15. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Gresik;
17. Bupati adalah Bupati Gresik;
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan
tahun 2025;
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gresik
tahun 2016-2021;
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada
Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang;
21. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut dengan Renstra-SKPD adalah
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima)
tahun;
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya
disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun;
23. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
17
belanja dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS merupakan rancangan
program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran SKPD sebelum disepakati dengan
SKPD;
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang
selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar
pemangku kepentingan dalam rangka menyusun
rencana pembangunan Daerah;
26. Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau
disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun;
27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan sampai akhir periode perencanaan;
28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
BAB II
RUANG LINGKUP RPJMD
Pasal 2
(1) RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021
merupakan rencana 5 (lima) tahun yang
menggambarkan:
a. Visi, misi dan program kepala daerah;
b. Arah kebijakan keuangan daerah;
c. Kebijakan Umum;
d. Program SKPD;
e. Program lintas SKPD;
f. Program keberlanjutan;
g. Rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat
indikatif;
h. Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang
18
bersifat indikatif
(2) RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 disusun
dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD
Provinsi Jawa Timur dan RPJPD Kabupaten Gresik.
(3) RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 menjadi
pedoman bagi:
a. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
b. SKPD dalam menyusun Renstra SKPD;
c. Pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa.
BAB III
SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN
Pasal 3
(4) RPMJD Kabupaten Gresik disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
k. BAB I : Pendahuluan;
l. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
m. BAB III : Gambaran Pengelolaan
Keuangan Daerah;
n. BAB IV : Analisis Isu - Isu Strategis;
o. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasara
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
p. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan;
q. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program
Pembangunan Daerah;
r. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas dan
Kebutuhan Pendanaan;
s. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
(5) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Program keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf f tercantum dalam lampiran II
yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
19
BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 4
(3) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.
(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundangan-Undangan.
BAB V
PERUBAHAN RPJMD
Pasal 5
(4) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan
tahapan dan tatacara penyusunan rencana
pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam
peraturan perundangan.
b. hasil pengemdalian dan evaluasi menunjukkan
bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
c. terjadi perubahan yang mendasar,
d. merugikan kepentingan nasional.
(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang
bersifat parsial dan / atau perubahan capaian program
tetapi tidak mengubah target pencapaian program akhir
pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan
capaian program RPJMD tersebut ditetapkan dengan
peraturan bupati.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6
20
(3) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan,
kepala daerah wajib menyusun RKPD pada tahun
terakhir pemerintahannya.
(4) RPJMD dijadikan dasar laporan keterangan
pertanggungjawaban bupati tahun 2016 sampai
dengan Tahun 2021.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Gresik
Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal
BUPATI GRESIK
Dr. Ir. H.SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.
21
22
Pasal 5
(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan
tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana
pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan
perundangan.
b. Hasil pengemdalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya
bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya,
gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan terhadap
RPJM. Masuk penjelasan
d. merugikan kepentingan nasional.
(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Peraturan Daerah.
(3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan
/ atau perubahan capaian program tetapi tidak mengubah target pencapaian
program akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian
program RPJMD tersebut ditetapkan dengan peraturan bupati.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6
(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, kepala daerah wajib
menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
(2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun
berikutnya dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten Gresik Tahun 2005-
2025 dan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 sebelum RPJMD
Tahun Berikutnya Disusun.
(3) RKPD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam
penyusunan anggaran belanja dan pendapatan daerah tahun pertama pada
pemerintahan kepala daerah terpilih berikutnya.
23
(4) RPJMD dijadikan dasar laporan keterangan pertanggungjawaban bupati