Home >Documents >PROSIDING - .Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya

PROSIDING - .Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya

Date post:20-May-2019
Category:
View:213 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

PROSIDI

NG

Pro

sidin

g Sem

inar N

asion

al di U

nive

rsitas SUM

ATER

A U

TAR

A

ISBN 978- 602- 61813- 0- 5

9 786026 181305

PROSIDING SEMINAR NASIONALDilaksanakan di Fakultas HukumUniversitas Sumatera Utara, 17 Maret 2017

URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK

PIDANA KORUPSI

Pusat Perancangan Undang-UndangBadan Keahlian DPR RI

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan,Jakarta Pusat 10270

Tahun 2017

TIM PENYUSUN

Pengarah : K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.Penanggung Jawab : DR. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.Ketua : Mardisontori, S. Ag., LLM.Sekretaris : R. Priharta Budiprasetya E. P. Y., S.H., M.Kn.Anggota : Laily Fitriani, S.H., M.H. Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM. Agus Priyono, S.H. Christina Devi Natalia, S.H. Maria Priscyla Stephfanie Florencia Winoto, S.H. Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM. Sekretariat Pusat Perancangan Undang-Undang

Cetakan Pertama, Juni 2017ISBN: 978-602-61813-0-5

Diterbitkan Oleh:Pusat Perancangan Undang-UndangBadan Keahlian DPR RIJl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270Telp. (021) 5715679 Fax. (021)5715706email: pusat_puu@dpr.go.id

17 Maret 2017Prosiding Seminar Nasional

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI iii

KATA PENGANTARKEPALA PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

BADAN KEAHLIAN DPR RI

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya Seminar Nasional Urgensi Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Keahlian DPR RI dan Universitas Sumatera Utara. Kegiatan ini merupakan salah satu program Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI yang berkaitan dengan legislasi.

Seminar Nasional ini sebagai upaya untuk mendapatkan masukan dan sosialisasi terhadap perubahan UU KPK. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya Tipikor yang tidak terkendali membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tipikor yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat.

Seminar Nasional ini diselenggarakan oleh Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara yang dihadiri oleh civitas akademika, Pemerintahan Daerah, TNI, Kejaksaan,

17 Maret 2017 Prosiding Seminar Nasional

iv Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Lembaga Swadaya Masyarakat, mahasiswa, dan tamu undangan lainnya.

Terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah bekerja sama dalam menyusun dan menerbitkan prosiding ini serta menyukseskan pelaksanaan Seminar Nasional Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semoga prosiding ini bermanfaat sebagai pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif, serta sebagai bahan masukan berkenaan dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jakarta, 17 Maret 2017Kepala Pusat Perancangan Undang-UndangBadan Keahlian Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia,

DR. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.HUMNIP: 196507101990031007

17 Maret 2017Prosiding Seminar Nasional

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI v

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar Kepala PusatPerancangan Undang-UndangBadan Keahlian DPR RI ..................................................................iii

2. Daftar Isi................................................................................................. v

3. Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI ..............................1

4. Materi Seminara. Naskah Akademik RUU tentang

Perubahan Atas Undang-UndangNomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiK. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum. ................................5

b. Rancangan Undang-Undang tentangPerubahan Atas Undang-UndangNomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. ................................ 19

c. Upaya Pelemahan KPK MelaluiPerubahan Undang-UndangNomor 30 Tahun 2002 TentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prof. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum. ......................... 34

d. Kedudukan KPK dan SistemKetatanegaraan Republik IndonesiaDr. Faisal Akbar Nasution, S.H., M.H. .............................. 48

17 Maret 2017 Prosiding Seminar Nasional

vi Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

e. Urgensi dan Materi Muatan PerubahanUndang-Undang KPK(Suatu Tinjauan Singkat tentangRancangan Perubahan UU KPK)Dr. M. Hamdan, S.H., M.H. .................................................... 59

5. Sesi Tanya Jawab ............................................................................. 67

17 Maret 2017Prosiding Seminar Nasional

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI 1

SAMBUTANKEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

PADA SEMINAR NASIONAL URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 30 TAHUN 2002TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK

PIDANA KORUPSI DI FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Yang kami hormati, Rektor Universitas Sumatera Utara:

Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara:

Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.Hum. Ketua Panitia Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara: Dr. Idham, S.H., M.Kn. Para Narasumber Seminar Nasional Urgensi Perubahan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi a. Prof. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum.b. Dr. Faisal Akbar Nasution, S.H., M.H.c. Dr. M. Hamdan, S.H., M.H. dand. Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Para undangan serta hadirin yang kami hormati,

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Pertama-tama perkenankan kami mengucap puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita bisa bertemu dalam kesempatan yang mulia ini, selain itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada

17 Maret 2017 Prosiding Seminar Nasional

2 Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Rektor Universitas Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, serta civitas akademika Universitas Sumatera Utara dalam pelaksanaan Seminar Nasional ini yang merupakan bagian dari rangkaian Dies Nataslis Fakultas Hukum Sumatera Utara.

Kegiatan seminar ini merupakan salah satu bentuk penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Badan Keahlian DPR RI yang mana Badan Keahlian DPR RI bertugas untuk memberikan dukungan keahlian kepada anggota Dewan DPR RI.

Bapak, Ibu, dan Hadirin yang terhormat, Kegiatan seminar ini merupakan tindak lanjut dari

Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan Keahlian DPR RI dengan Universitas Sumatera Utara serta Memorandum of Agreement (MoA) antara Badan Keahlian DPR RI dengan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah ditandatangani pada akhir Tahun 2016.

Selaku Badan Keahlian DPR RI, universitas merupakan mitra strategis kami dalam memberikan dukungan keahlian secara akademis yang berkualitas kepada anggota DPR RI.

Bapak, Ibu, dan Hadirin yang terhormat,Seminar Nasional mengenai revisi UU KPK ini

merupakan bagian dari penyerapan aspirasi kalangan akademisi dan masyarakat untuk mendapatkan masukan terhadap perubahan UU KPK ini. Kami sungguh-sungguh berterima kasih karena disitulah kami menghargai pendapat masyarakat baik yang menolak maupun menyetujuinya. Kami melaksanakan kegiatan seminar ini berdasarkan prinsip kebebasan berpendapat.

Sebelum pelaksanaan seminar ini, kami telah melaksanakan Seminar Nasional mengenai hal ini di Fakultas

17 Maret 2017Prosiding Seminar Nasional

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI 3

Hukum Universitas Andalas Padang pada tanggal 9 Februari 2017 dan Universitas Nasional Jakarta pada tanggal 28 Februari 2017. Setelah pelaksanaan Seminar Nasional di FH USU ini, kami juga akan melaksanakan Seminar Nasional serupa di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tanggal 22 Maret 2017. Bahkan kami mendapatkan permintaan dari beberapa universitas untuk bekerja sama melaksanakan kegiatan serupa dalam rangka memberikan masukan terhadap revisi UU KPK ini.

Bapak, Ibu, dan Hadirin yang terhormat,Akhirnya melalui kesempatan ini sekali lagi kami

mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, para narasumber, civitas akademika, para undangan,

17 Maret 2017 Prosiding Seminar Nasional

4 Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

dan para peserta seminar nasional yang sudah hadir pada hari ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, 17 Maret 2017Kepala Badan Keahlian DPR RI,

K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.HUM.NIP: 195811081983031006

17 Maret 2017Prosiding Seminar Nasional

Pusat Perancangan Undang-Undang Ba

Embed Size (px)
Recommended