PROSIDING BIMTEK MATARAM.docx

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

PROSIDING

BIMBINGAN TEKNIS BIDANG TRANSPORTASI PERKOTAAN

Mataram, 21-23 Oktober 2013

1

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan

Karunia-Nya, penyuntingan (editing) dan penyusunan prosiding hasil kegiatan Bimbingan

Teknis Bidang Transportasi Perkotaan Tahun 2013 dapat diselesaikan dengan baik. Prosiding

Bimbingan Teknis ini diterbitkan sebagai salah satu upaya mempublikasikan hasil-hasil diskusi

penataan transportasi perkotaan. Prosiding ini berisi pemaparan materi dalam bidang transportasi

perkotaan yang dilaksanakan pada tanggal 21-23 Oktober 2013 di Kota Mataram.

Upaya penyusunan ini telah diupayakan sebaik mungkin, namun demikian kami menyadari

sepenuhnya bahwa masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan prosiding ini.

Kritik dan saran sangat kami harapkan guna perbaikan pada kegiatan yang akan datang.

Semoga penerbitan Prosiding ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 28 Oktober 2013

KETUA PELAKSANA

2

DAFTAR ISI

A. DASAR

B. GAMBARAN KEGIATAN BIMTEK BIDANG TRANSPORTASI PERKOTAAN

C. RINGKASAN SESI BIMTEK BIDANG TRANSPORTASI PERKOTAAN1. SESI 12. SESI 2

D. KESIMPULAN

3

A. DASAR PELAKSANAAN

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Depertemen Perhubungan bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Bina

Sistem Transportasi Perkotaan adalah melaksanakan perumusan kebijaksanaan, bimbingan

teknis dan evaluasi di bidang sistem transpotasi perkotaan.

B. GAMBARAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS BIDANG TRANSPORTASI PERKOTAAN

Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Lalu Lintas di Perkotaan berlangsung pada tanggal 23–25

Oktober 2013 bertempat di Hotel Jayakarta kota Mataram dan dibuka oleh Direktur Bina

Sistem Transportasi Perkotaan serta dihadiri oleh kurang lebih 75 (tujuh puluh lima)

pejabat/staf Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se Provinsi

Nusa Tenggara Barat dan Balai LLAJSDP di Denpasar.

Gambar 1.Kegiatan Bimbingan Teknis Bidang Transportasi Perkotaan di Mataram

4

Gambar 2Pembukaan Bimbingan Teknis Bidang Transportasi Perkotaan di Mataram

oleh Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan

Kegiatan ini mempunyai maksud dan tujuan antara lain:

1. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan

khususnya dalam bidang transportasi perkotaan;

2. memberikan pemahaman tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang

transportasi perkotaan; dan

3. memberikan pemantapan kepada para petugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan

dapat melaksanakan tugas secara lebih professional khususnya bidang transportasi

perkotaan.

C. RINGKASAN SESI BIMBINGAN TEKNIS SISTEM BIDANG TRANSPORTASI PERKOTAAN

1. SESI 1Sesi 1 dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram. Dalam sesi 1 ini, terdapat 4 (empat) topik yang dipresentasikan, yaitu:a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan di Provinsi

NTB;

b. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Perkotaan;

5

c. Penyelenggaraan Integrasi Moda Transportasi Perkotaan;

d. Sosialisasi Program Kerja dan Pengawasan LLAJSDP.

Gambar 3Pemaparan Materi pada Sesi 1

Gambar 4Narasumber pada Sesi 1

Gambar 4.a(Pembicara 1)

Gambar 4.b(Pembicara 2)

6

Gambar 4.c(Pembicara 3)

Gambar 4.d(Pembicara 4)

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan di Provinsi NTB

Drs. Agung Hartono, MSTr (gambar 4.a), Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa

Tenggara Barat memaparkan permasalahan transportasi perkotaan secara umum di

Provinsi NTB yang disimpulkan antara lain:

persoalan jaringan jalan dimana beban jaringan yang terpusat di tengah kota (CBD)

kapasitas akses jalan perkotaan yang perlu dikembangkan dalam rangka

mengantisipasi meningkatnya jumlah perjalanan

potensi permasalahan sistem lalu lintas (sistem satu arah, kawasan tertib lalu lintas,

sistem perpakiran, kurangnya fasilitas pedestrian khususnya di beberapa ruas jalan

utama yang menjgadi pusat bangkitan perjalanan)

Dalam rangka mengantisipasi seluruh permasalahan tersebut, Provinsi Nusa Tenggara

Barat menyiapkan beberapa kebijakan transportasi yang dapat terintegrasi satu sama lain.

Adapun kebijakan transportasi di Provinsi NTB berupa Kebijakan Penanganan Jaringan

Jalan, Manajemen Lalu Lintas, Pengembangan Angkutan Umum yang Terintegrasi serta

Penanganan Hukum.

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Perkotaan

Ir. J.E Wahyuningrum, MSTr (gambar 4.b), Kasubdit Lalu Lintas Perkotaan memaparkan

tentang permasalahan transportasi secara umum, mulai dari tingginya tingkat penggunaan

kendaraan pribadi mengakibatkan kemacetan lalu lintas (traffic congestion); belum

memadainya kualitas pelayanan angkutan umum (public transport); tingginya kecelakaan

lalu lintas terutama kecelakaan sepeda motor sebagai akibat dari penggunaan sepeda

7

motor yang meningkat dari tahun ke tahun (traffic accident); peningkatan pencemaran

udara (environment); serta rendahnya disiplin berlalu lintas.

Dari permasalahan lalu lintas dan transportasi tersebut, diupayakan penanganannya

melalui konsep dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu (1) Pendekatan Lalu

Lintas dan (2) Pendekatan Transportasi (sarana dan prasarana). Pendekatan lalu lintas

dapat dilakukan dengan upaya penetapan kebijakan dan penegakan hukum. Sedangkan

pendekatan transportasi dapat dilakukan dengan upaya penetapan standar pelayanan

minimal (SPM) , pembangunan sarana dan prasarana, dan pengawasan pelaksanaan SPM.

Berangkat dari permasalahan dan berdasarkan konsep penanganan permasalahan tersebut,

serta mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku bahwa salah satu tanggung

jawab Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaraan sarana dan prasana lalu lintas

dan angkutan jalan adalah melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi sarana

prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Secara konkret hal tersebut dapat dilakukan dengan mengaplikasikan teknologi untuk

kepentingan lalu lintas dan transportasi di Indonesia. Aplikasi teknologi tersebut

merupakan penerapan teknologi di bidang elektronika, komputer dan telekomunikasi

untuk membuat interaksi antara pengguna, prasarana dan sarana transportasi lebih

informatif dan komunikatif sehingga memberikan dampak pada kelancaran, keamanan,

keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas serta ramah lingkungan.

Beberapa penerapan yang telah diaplikasikan antara lain: pengaturan lalu lintas

terkoordinasi (area traffic control system / ATCS), sistem pembayaran elektronik (e-

ticketing), pemberian prioritas pada angkutan umum (bus priority), dan lain sebagainya.

Penyelenggaran Integrasi Moda Transportasi Perkotaan

Ir. Djamal Subastian, MSc (gambar 4.c), Kasubdit Pemaduan Moda Transportasi

Perkotaan memaparkan tentang Konsep dan Kebijakan Keterpaduan Transportasi

Perkotaan, serta Implementasinya. Secara legalitas keterpaduan sistem transportasi

perkotaan diamanahkan dalam perundangan seluruh moda transportasi baik

perkeretaapian, pelayaran, LLAJ, maupun penerbangan dan menjadi bagian yang tidak

8

terpisahkan dengan rencana transportasi masing-masing moda dan tataran transportasi di

seluruh lapisan kewenangan penyelenggara baik di pusat maupun daerah.

Secara konsep, keterpaduan transportasi perkotaan harus meliputi aspek integrasi

prasarana perpindahan moda, integrasi pelayanan dan operasional, integrasi sistem

pembayaran.

Kebijakan pengembangan keterpaduan transportasi perkotaan adalah dengan

Mengintegrasikan seluruh pelayanan angkutan umum perkotaan dengan menyediakan

fasilitas keterpaduan yang mampu menjamin terwujudnya efektifitas dan efisiensi yang

tinggi dalam penyelenggaraanm transportasi perkotaan.

Dari kebijakan tersebut, maka beberapa strategi yang dapat diimplementasikan adalah

pengembangan fasilitas/prasarana integrasi transportasi perkotaan termasuk

pengembangan sistem informasi berbasis teknologi, informasi dan komunikasi;

peneyediaan sarana angkutan pemadu moda yang setara; serta memfasilitasi penerapan

sistem tiket elektronik.

Sosialisasi Program Kerja dan Pengawasan LLAJSDP

Ahmad Yani, ATD, MT (gambar 4.d), Kepala UPT Balai LLAJSDP memaparkan tentang

kedudukan dan fungsi Balai LLAJSDP sebagai pelaksana penyelenggaraan tugas-tugas

yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah yang berupaya untuk

meningkatkan keterjangkauan pelaksanaan kewenangan tersebut.

Secara garis besar, tugas-tugas Balai LLAJSDP terdiri dari 5 tugas utama yakni

pembangunan, pemeliharaan, peningkatan sarana dan prasaranan perhubungan darat,

memfasilitasi bimbingan dan pengawasan teknis, serta melakukan koordinasi pelaksanaan

operasional penyelenggaraan LLAJSDP yang meliputi wilayah kerja di 10 (sepuluh)

provinsi.

Dalam melakukan tugasnya mengawasi bidang prasarana, Balai LLAJSDP melakukan

koordinasi dengan Dishub Provinsi, Kab/Kota di wilayah kerja untuk menyediakan tenaga

pengawas fasilitas di jalan nasional dengan tahapan prosedur yang dimiliki.

2. SESI 2Sesi 2 dipimpin oleh Felix Iryantomo, ATD sebagai moderator. Dalam sesi 2 ini, terdapat

3 (tiga) topik yang dipresentasikan, yaitu:

a. Penyusunan Rencana Induk Transportasi Perkotaan

9

b. Kebijakan Angkutan Umum Perkotaan

c. Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan Ramah Lingkungan

Gambar 5Narasumber pada Sesi 2

Gambar 5.a(Pembicara 5)

Gambar 5.b(Pembicara 6)

Gambar 5.c(Pembicara 7)

Penyusunan Rencana Induk Transportasi Perkotaan

Drs. Firdaus Rasyad, MM (gambar 5.a), Kasubdit Jaringan Transportasi Perkotaan

memaparkan bahwa untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu,

perlu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang

berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selanjutya, dalam penataan transportasi perkotaan, diperlukan Rencana Induk

Transportasi Perkotaan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah (UU No 26

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) dan sistem jaringan jalan (UU No 38 Tahun 2004

tentang Jalan).

Rencana Induk Transportasi Perkotaan itu sendiri dapat memiliki asas keterhubungan

antar kawasan (aglomerasi) sesuai perundangan yang berlaku.

Kebijakan Angkutan Umum Perkotaan

Ir. Rasman Ginting, MSTr (gambar 5.b), Kasubdit Angkutan Perkotaan memaparkan

tentang reformasi penyelenggaraan angkutan umum yang merupakan kewajiban

Pemerintah (pusat/daerah) dengan mengacu kepada Undang-Undang No Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta memenuhi kriteria yang terdapat dalam

standar pelayanan minimal.

10

Salah satu reformasi penyelenggaraan angkutan umum yang disebutkan dalam UU 22

Tahun 2009 adalah bahwa dalam penyelenggaraan angkutan umum perlu dibentuk

organisasi berbadan hukum. Tujuan dibentuknya organisasi pengelola angkutan umum

tersebut Memudahkan fungsi pengawasan dan pengendalian (control) di lapangan;

memudahkan koordinasi dan penugasan oleh pihak regulator; meminimalkan pelanggaran

oleh awak kendaraan; memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan reformasi angkutan umum, maka angkutan umum tersebut harus

dapat terintegrasi baik jaringan, pelayanan, jadwal, kapasitas hingga kualitasnya.

Selanjutnya arah pengembangan dan penataan angkutan umum di perkotaan diarahkan

agar mampu memberi pelayanan yang setara dengan angkutan pribadi sehingga memiliki

daya tarik yang tinggi bagi pengguna kendaraan pribadi. Dalam penyelenggaraan

angkutan umum khususnya angkutan massal yang memadai tersebut, peran/dukungan

pihak swasta sangat diperlukan mengingat kemampuan APBN maupun APBD sangat

terbatas.

Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan Ramah Lingkungan

Tony Agus Setiono, ATD, MT (gambar 5.c), Kepala Seksi Dampak Transportasi

Perkotaan memaparkan tentang penyelenggaraan transportasi ramah lingkungan yang

didefinisikan sebagai usaha untuk memindahkan, menggerakkan, mengangkut

orang/barang dari suatu tempat ke tempat lain yang memanfaatkan atau menggunakan

sumber daya secara bijaksana, efisien, dan memperhatikan pemanfaatannya baik untuk

generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari perlindungan kelestarian lingkungan lalu lintas

dan angkutan jalan sebagaimana diamanahkan dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 209 bahwa “Untuk menjamin kelestarian lingkungan

harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk

memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, kota-kota di Indonesia diharapkan memiliki

ruang publik yang bebas dari kendaraan pribadi dan sebagai gantinya menyediakan jalan-

jalan dan taman-taman yang layak bagi pejalan kaki dan sepeda serta memperkuat

jaringan sistem transportasi umum.

11

D. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan materi dalam sesi pembahasan Bimtek Bidang Transportasi Perkotaan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu segera implementasi angkutan umum massal untuk kawasan Mataram Metro

(MALOMBAR) sebagai tindaklanjut kajian pengembangan angkutan umum.

2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diprioritaskan untuk

pembangunan fasilitas pejalan kaki dan pengendalian lalu lintas yang terkoordinasi

dengan ATCS.

3. Sebagai amanah Undang-Undang di bidang Transportasi dari seluruh pelayanan moda

yang ada baik moda jalan, moda kereta api, moda laut, dan moda udara harus mampu

mengakomodasi asas keterpaduan maka perlu integrasi baik antar moda maupun intra

moda yang ada sehingga tercipta pelayanan yang lebih cepat, efisien dan memudahkan

masyarakat.

4. Dalam pembangunan database bidang jalan di perkotaan, pengumpulan data-data

informasi bidang jalan (perkotaan) serta kebutuhannya perlu dikembangkan untuk

provinsi NTB /Bali/ NTT dan kab/kota masing-masing.

5. Terkait perawatan perlengkapan jalan agar sesuai dengan hirarki status kewenangan jalan

(Pemerintah Pusat/Provinsi/Kab/Kota)

6. Dalam hal keterbatasan pendanaan Pemerintah, maka perlu dipertimbangkan kerangka

pembiayaanyang efektif untuk membiayai transportasi perkotaan yang berkelanjutan.

7. Pembangunan transportasi perkotaan agar tetap berorientasi terhadap kebijakan yang

ramah lingkungan.

8. Dimasa mendatang, dalam rangka pembangunan dan pelaksanaan pelayanan transportasi

perkotaan yang efektif dan efisien, maka keterlibatan seluruh elemen (perguruan tinggi,

institusi penelitian, industri dan pemerintah) mutlak diperlukan agar dapat memberikan

kontribusi yang signifikan melalui implementasi program yang terpadu dan terencana

dengan baik.

12