-
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAHDIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAHDEPARTEMEN DALAM NEGERIDEPARTEMEN DALAM NEGERI20092009
PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAHRENCANA TATA RUANG DAERAH
(Disampaikan kembali) pada Acara Pelatihan Sertifikasi (Disampaikan kembali) pada Acara Pelatihan Sertifikasi Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan KotaTenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota
-
Tata Ruang Pada dasarnya berupa alokasi, letak luas, dan atribut lain (misal jenis danintensitas kegiatan) pada suatu wilayah/KOTA.
Rencana Tata Ruang merupakan syaratyang diperlukan untuk :
Meminimalkan konflik antar kegiatanMenjamin keberlanjutan kegiatanMendorong terjadinya efisiensi kegiatan yang lebih tinggiMenjamin kepastian investasi kegiatan
PENDAHULUAN
-
Rencana Tata Ruang merupakan suatu bentuk kesepakatanpublik dan mengikat sebagai suatu kontrak sosial -> atau suatubentuk keputusan kolektif yang dihasilkan dari proses politik dankemudian menjadi kebijakan publik yang harus ditaati olehseluruh pelaku pembangunan.
Lanjutan
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerahadalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentangRencana Tata Ruang Daerah yang dibentuk oleh DewanPerwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama KepalaDaerah (Rancangan Permendagri tentang Penyusunan Perda RTR Daerah).
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah denganpersetujuan bersama Kepala Daerah (UU No. 10/2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan).
-
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah adalahRangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerahsejak perencanaan sampai dengan penetapan (PermendagriNomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah).
Dalam rangka
TERTIB ADMINISTRASI PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM DAERAH
PENYERAGAMAN PROSEDUR SECARA TERPADU DAN
TERKOORDINASI
Lanjutan
Diperlukan
-
PERLINDUNGAN HUKUM --> > memberikan aspek memberikan aspek legalitas bagi pelaksanaan pembangunan di legalitas bagi pelaksanaan pembangunan di Daerah.Daerah.
RUJUKAN PENYELESAIAN MASALAH --> > Meminimalkan konflik antar kegitan.Meminimalkan konflik antar kegitan.
PELAYANAN PUBLIK --> > Mendorong terjadinya Mendorong terjadinya efisiensi kegiatan yang lebih tinggi.efisiensi kegiatan yang lebih tinggi.
A. TUJUAN A. TUJUAN
B. SASARAN B. SASARAN Terwujudnya pemanfaatan ruang Daerah yang aman, Terwujudnya pemanfaatan ruang Daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.nyaman, produktif dan berkelanjutan.
TUJUAN DAN SASARANPENYUSUNAN PERDA RENCANA TATA RUANG DAERAH
-
UNDANG-UNDANG 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Penjelasan Umum :
Pasal 185; Pasal 186; Pasal 189; Bab VI : Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah.
BAB XII : Pembinaan & Pengawasan (Pasal 222)
UNDANG-UNDANG 26/2007 Tentang Penataan Ruang
Pasal 13 : penyelenggaraan pembinaan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
FASILITASI PENYELENGGARAAN PENATAAN
RUANG DI DAERAH
URUSAN KEWENANGAN WAJIB PEMERINTAH PROVINSI DAN
KABUPATEN DAN KOTA
URUSAN KEWENANGAN
WAJIB PEMERINTAH
- Peraturan Daerah danPeraturan Kepala Daerah.
- Pembinaan dan Pengawasan
1. Permendagri No 8/19982. Permendagri No 9/19983. Kepmendagri No 134/19984. Kepmendagri No 137/19985. Kepmendagri No 147/20046. Permendagri No 28/2008
Pasal 13 ayat (1) butir b; Pasal 14 Ayat (1) butirb.
DASAR PERTIMBANGAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAERAH
-
PR Berdasarkan Administrasi(Mempertegas aspek kewenangan
penyelenggaraan)
PR Wilayah Provinsi
PR Wilayah Kabupaten
PR Wilayah Kota
PR Berdasarkan Nilai Strategis Kawasan(Kawasan yang secara spesifik berpengaruh
besar terhadap pencapaian tujuan PR)
Kawasan Strategis Provinsi
Kawasan Strategis Kabupaten
Kawasan Strategis Kota
Kewenangan
Pem. Provinsi
Pem. Kabupaten
Pem. Kota
PR BerdasarkanFungsi Utama
(Ruang yang dapatdimanfaatkan danruang yang dijagauntuk dilindungidan melindungi)
Kawasan Budidaya
Kawasan Lindung
PR BerdasarkanKegiatan Kawasan
(Untukmeningkatkankeseimbanganpembangunan)
Kawasan Perkotaan
Kawasan Perdesaan
PR BerdasarkanSistem
(Fungsi-fungsikewilayahan)
Sistem Internal Perkotaan
Sistem Wilayah
PENGELOMPOKAN PENATAAN RUANG DAERAH BERDASARKAN SISTEM, FUNGSI DAN NILAI STRATEGIS KAWASAN KAWASAN
-
DOKUMEN PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH
JENIS FUNGSI ADMINISTRATIF DAN KEGIATAN KAWASAN
JANGKA WAKTU (TAHUN)
LEGALITAS
RENCANA UMUM
RTRW PROVINSI 20 TAHUN PERDA PROVINSI
RTRW KABUPATEN/KOTA 20 TAHUN PERDA KABUPATEN/KOTA
RENCANA RINCI
RTR KAWASAN STRATEGIS PROVINSIRTR KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN/KOTARDTR KABUPATEN/KOTA
20 TAHUN
20 TAHUN
20 TAHUN
PERDA PROVINSI
PERDA KABUPATEN/KOTAPERDA KABUPATEN/KOTA
-
(1) Pekerjaan penyusunan rencana tata ruangwilayah merupakan kewajiban dan tanggungjawab PEMDA (Pasal 10 ayat 2 dan Pasal11 ayat 2)
(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah, dapatdilakukan :
a. bekerjasama dengan Konsultan Perencana.b. Swakelola.
-
a. Penataan ruang Vs RPJPD Proporsi instrumen dasar pelaksanaan pembangunan.
b. Konflik-konflik pemanfaatan ruang Masyarakat Vs Pemerintah, antar instansi pemerintah maupun antar kewenangan tingkatan pemerintahan.
c. Dikotomi antara peningkatan PAD Vs pelestarian lingkungan dan penyelamatan ruang.
d. Belum optimalnya kelembagaan penataan ruang didaerah.
PERMASALAHAN PENATAAN RUANG DAERAH
-
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Lereng Kawasan Bandung Utara, (Foto, Juni 2007).
LanjutanPerubahan fungsi pemanfaatan ruang Situ
Vs Perumahan di Cengkareng Jakbar(Kompas, 12 Feb 2008)
RENCANA TATA RUANG YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA ?????
-
DOKUMEN FORMALPERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PEMBERIAN KEKUATANHUKUM
PERDA RTRW
PEMBERIAN KEKUATANHUKUM
PERDA RTRW
PERISAI LEGITIMASIPERUNTUKAN
RUANG
PERISAI LEGITIMASIPERUNTUKAN
RUANG
ACUAN PEMBERIAN PERIZINAN PEMANFAATAN
RUANG
IZIN LOKASIIZIN PRINSIP
ACUAN PEMBERIAN PERIZINAN PEMANFAATAN
RUANG
IZIN LOKASIIZIN PRINSIP
RUJUKAN KONFLIK RUANG
RTRW VS TGHK
RUJUKAN KONFLIK RUANG
RTRW VS TGHK
- PERLINDUNGAN HUKUM- RUJUKAN PENYELESAIAN
MASALAH- PELAYANAN PUBLIK
FUNGSI RTRW
-
RTRW PROVINSI
RTRW NASIONAL
RTRW KAB/KOTA
RTRW PROVINSI
YANG BERBATASAN
SINKRON
HARMONISASI
SINERGI
PADUSERASI
SASARAN KESEPAKATAN BERSAMA DALAM PENATAAN RUANG DAERAH
RTRW PROVINSI
YANG BERBATASAN
RTRW KAB/KOTA
YANG BERBATASAN
HARMONISASI PADUSERASIRTRW
KAB/KOTA YANG
BERBATASAN
Hierarki RTRW (administratif)
Kerjasama
Kerjasama
PARTISIPASIKOORDINASI danKONSULTASI
-
- RancanganPeraturan Daerahtentang RTRW.
- Dokumen RTRW
PERDA tentangRTRW
EVALUASI olehMendagri untuk
RTRWP danRTRWK/K oleh
Gubernur Konsultasi danKoordinasi
Data dan Informasi
Masukan Srakeholders
(Pemerintah, DPR/ DPRD Masyarakat,
Dunia Usaha, Cendekiawan,
LSM)
VISI RUANG
WILAYAH
ARAH PENGEMBANGAN RUANG WILAYAH
Analisis
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMANFAATAN
RUANG WILAYAH
RENCANA TATA RUANG
WILAYAH
STRUKTUR RUANG
WILAYAH
POLA RUANG WILAYAH
KELEMBAGAAN
Analisis Analisis
Data dan Informasi
Data dan Informasi Data dan
Informasi
PenyusunanTOR danRencana
KerjaPenyusunan
RTRW
Masukan Srakeholders
(Pemerintah, DPR/ DPRD Masyarakat,
Dunia Usaha, Cendekiawan,
LSM)
Masukan Srakeholders
(Pemerintah, DPR/ DPRD Masyarakat,
Dunia Usaha, Cendekiawan,
LSM)
Masukan Srakeholders
(Pemerintah, DPR/ DPRD Masyarakat,
Dunia Usaha, Cendekiawan,
LSM)
PROSES PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG DAERAH
PersiapanPengumpulan Data
AnalisisKonsepsi Rencana
Diskusi Terbuka
PengesahanEvaluasi
-
RAPERDA YANG TELAH DISETUJUI DPRD DIAJUKAN
OLEH GUBERNUR
KONSULTASI
MENDAGRI
Dikoordinasi olehBKTRN
PENYUSUNAN, KONSULTASI DAN EVALUASI RAPERDA RENCANA TATA RUANG PROVINSI
Dihasilkan
DiselenggarakanDilakukan
Berkoordinasidengan BKTRN
PersetujuanSubstansi
Teknis
SuratPermintaan
Evaluasi dariGubernur
PENYUSUNAN
INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI
URUSAN TATA RUANG
-Permendagri;-Permenkimpraswil/PU;-Permen Kelautan danPerikanan;
-Dll.Substansi Teknis
INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI
URUSAN TATA RUANG
GUBERNUR Menetapkan
Raperdamenjadi Perda
EVALUASIRaperda RTRWP
-
RAPERDA YANG TELAH DISETUJUI
DPRD DIAJUKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA
KONSULTASI
MENDAGRI
Atas Dasar Surat RekomendasiDikoordinasi oleh BKTRN
PENYUSUNAN, KONSULTASI DAN EVALUASI RAPERDA RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA
Dihasilkan
DiselenggarakanDilakukan
Dapat Melibatkan
PersetujuanSubstansi
Teknis
SuratPermintaan
Evaluasi dariBupati/
Walikota
PENYUSUNAN-Permendagri;-Permenkimpraswil/PU;-Permen Kelautan danPerikanan;
-Dll.Substansi Teknis
GUBERNUR C.q. BKPRD Provinsi
Surat Reko-mendasi
Dihasilkan
GUBERNUR
Hasil : Dilaporkan
Bupati/WalikotaMenetapkan Raperda
menjadi Perda
INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI
URUSAN TATA RUANG
INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI
URUSAN TATA RUANG
EVALUASIRaperda RTRWK/K
-
RAPERDA TATA RUANG WILAYAHTAHAPAN INDIKATORPROVINSI KAB/KOTA
INPUT TERSEDIANYA RAPERDA BESERTA
LAMPIRANNYA
Rancangan perda beserta dokumen rencana dan album peta
Rancangan perda beserta dokumen rencana dan album peta
PROSES TERPENUHINYA PROSEDUR
PENYUSUNAN RAPERDA BESERTA
LAMPIRANNYA
Berita Acara (B.A) rapat konsultasi dengan instansipusat yang membidangi urusan tata ruang;
Persetujuan bersama dengan DPRD Provinsi atas Raperda beserta lampirannya;
B.A konsultasi publik; B.A rapat koordinasi dengan pemerintah daerah
Provinsi yang berbatasan; B.A rapat koordinasi dengan pemerintah daerah
Kab/Kota dalam wilayah Provinsi.
B.A rapat konsultasi dengan instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang
Persetujuan bersama dengan DPRD Kab/Kota atas Raperda beserta lampirannya ;
B.A konsultasi publik; B.A rapat konsultasi dengan pemerintah
daerah Provinsi; B.A rapat koordinasi dengan pemerintah
daerah Kab/Kota yang berbatasan.
TERWUJUDNYA SINKRONISASI DAN
HARMONISASI DENGAN RTRWN, RTR PULAU KEP,
RTRWP YG BERBATASAN, DAN
RTRWK/K DALAM WIL PROVINSI
Surat persetujuan atas substansi teknis dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang; Surat kesepakatan dengan pemerintah daerah
Provinsi yang berbatasan; Surat kesepakatan dengan pemerintah daerah
Kab/Kota; Matrik tindak lanjut usulan perbaikan dalam proses
persetujuan teknis.
-
TERWUJUDNYA SINKRONISASI DAN
HARMONISASI DENGAN RTRWN, RTR PULAU KEP,
RTRWP DAN RTRWK/K YANG BERBATASAN
- Surat persetujuan atas substansi teknis dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang; Surat rekomendasi dari Gubernur; Surat kesepakatan dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota yang berbatasan; Matrik tindak lanjut usulan perbaikan dalam
proses persetujuan teknis.
OUTPUT
INDIKATOR EVALUASI RANCANGAN PERDA TATA RUANG PROVINSI DAN KAB/KOTA (Berdasarkan PERMENDAGRI NO. 28/2008 Tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah)
-
CONTOH SISTEMATIKA RAPERDA RTRW PROVINSI(Rancangan Permendagri tentang Penyusunan Perda RTR Daerah).
KONSIDERANS
BAB I KETENTUAN UMUMBagian Pertama : Memuat pengertian istilah atau singkatan yang
digunakan dalam pasal-pasal batang tubuhBagian Kedua : Muatan RTRW ProvinsiBagian Ketiga : Fungsi/Manfaat RTRW ProvinsiBagian Keempat : Lingkup Wilayah Perencanaan RTRW ProvinsiBagian Kelima : Jangka Waktu RTRW ProvinsiBagian Keenam : Dokumen RTRW Provinsi
Bagian Pertama : Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang WilayahParagraf 1 : Tujuan Penataan Ruang Wilayah ProvinsiParagraf 2 : Kebijakan Penataan Ruang Wilayah ProvinsiParagraf 1 : Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi
BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI
Memuat pengembangan dan kriteria sistem perkotaan wilayah provinsi, sistemperdesaan wilayah provinsi, pengembangan dan kriteria sistem jaringantransportasi, pengembangan dan kriteria sistem jaringan energi, pengembangandan kriteria sistem jaringan telekomunikasi, pengembangan dan kriteria sistemjaringan sumber daya air, muatan rencana struktur ruang sistem provinsi
BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI
-
BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSIMemuat peruntukan dan rencana pengelolaan kawasan lindung wilayahprovinsi, peruntukan dan rencana pengelolaan kawasan budidaya yangmemiliki nilai strategis wilayah provinsi, dan muatan rencana pola ruangsistem provinsi
BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSIMemuat kawasan strategis pertahanan keamanan provinsi, kawasanstrategis pertumbuhan ekonomi provinsi, kawasan strategis sosial danbudaya provinsi, kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan
BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSIMemuat arahan pengembangan infrastruktur provinsi, arahanpengembangan wilayah provinsi, arahan penatagunaan SDA provinsi danindikasi program utama
hidup provinsi
BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSIMemuat indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi (sistem perkotaan, jaringan transportasi darat-udara-laut, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan prasarana sumber daya air, kawasan lindung dan kawasan budidaya), arahan perijinan, arahan insentif disinsentif, dan arahan sanksi
Lanjutan
-
BAB VIII PENGAWASAN PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSIMemuat pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, fungsi dan manfaat, serta pemenuhan standarpelayanan minimal bidang penataan ruang, pemantauan danevaluasi, pelaporan
BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKATMemuat hak, kewajiban dan peran masyarakat serta penyelesaian
BAB X PENYIDIKAN
sengketa
BAB XI PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
Memuat hal-hal yang terkait dengan penyidikan dan ketentuan pidana
BAB XII KETENTUAN PERALIHANBAB XIII KETENTUAN PENUTUP
Lanjutan
-
CONTOH SISTEMATIKA RAPERDA RTRW KAB/KOTA(Rancangan Permendagri tentang Penyusunan Perda RTR Daerah).
KONSIDERANS
BAB I KETENTUAN UMUMBagian Pertama : Memuat pengertian istilah atau singkatan yang
digunakan dalam pasal-pasal batang tubuhBagian Kedua : Muatan RTRW Kab/Kota Bagian Ketiga : Fungsi/Manfaat RTRW Kab/KotaBagian Keempat : Lingkup Wilayah Perencanaan RTRW Kab/KotaBagian Kelima : Jangka Waktu RTRW Kab/KotaBagian Keenam : Dokumen RTRW Kab/Kota
Bagian Pertama : Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang WilayahParagraf 1 : Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kab/KotaParagraf 2 : Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kab/KotaParagraf 1 : Strategi Penataan Ruang Wilayah Kab/Kota
BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KAB/KOTA
Memuat pengembangan dan kriteria sistem perkotaan wilayah Kab/Kota, sistemperdesaan wilayah Kab/Kota, pengembangan dan kriteria sistem jaringantransportasi, pengembangan dan kriteria sistem jaringan energi, pengembangandan kriteria sistem jaringan telekomunikasi, pengembangan dan kriteria sistemjaringan sumber daya air, muatan rencana struktur ruang sistem Kab/Kota
BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KAB/KOTA
-
BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTAMemuat peruntukan dan rencana pengelolaan kawasan lindung wilayahkabupaten/kota, peruntukan dan rencana pengelolaan kawasan budidaya yangmemiliki nilai strategis wilayah kabupaten/kota, dan muatan rencana polaruang sistem kabupaten/kota
BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN/KOTAMemuat kawasan strategis pertahanan keamanan kabupaten/kota, kawasanstrategis pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, kawasan strategis sosial danbudaya kabupaten/kota, kawasan strategis fungsi dan daya dukunglingkungan hidup kabupaten/kota
BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA
BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN/KOTA
Memuat arahan pengembangan infrastruktur kabupaten/kota, arahanpengembangan wilayah kabupaten/kota, arahan penatagunaan SDAkabupaten/kota dan indikasi program utama
Memuat indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten/kota(sistemperkotaan, jaringan transportasi darat-udara-laut, jaringan energi, jaringantelekomunikasi, jaringan prasarana sumber daya air, kawasan lindung dankawasan budidaya), arahan perijinan, arahan insentif disinsentif, dan arahansanksi
Lanjutan
-
BAB VIII PENGAWASAN PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTAMemuat pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, fungsi dan manfaat, serta pemenuhan standar pelayananminimal bidang penataan ruang, pemantauan dan evaluasi, pelaporan
BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKATMemuat hak, kewajiban dan peran masyarakat serta penyelesaiansengketa
BAB X PENYIDIKANMemuat hal-hal yang terkait dengan penyidikan dan ketentuan pidana
BAB XI PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAHBAB XII KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
Lanjutan
-
PENUTUP
PenyusunanPenyusunan RancanganRancangan PeraturanPeraturan DaerahDaerah tentangtentang RencanaRencanaTataTata RuangRuang disiapkandisiapkan oleholeh SKPD yang SKPD yang mengurusimengurusi bidangbidang tatatataruangruang dandan pelaksanaannyapelaksanaannya dilaksanakandilaksanakan oleholeh Biro/Biro/BagianBagianHukumHukum SekretariatSekretariat DaerahDaerah..
DalamDalam melaksanakanmelaksanakan penyusunanpenyusunan RaperdaRaperda tatatata ruangruang harusharusdilengkapidilengkapi dengandengan dokumendokumen rencanarencana dandan album album petapeta..
SubstansiSubstansi teknisteknis RaperdaRaperda rencanarencana tatatata ruangruang dibahasdibahas dalamdalamforum forum BadanBadan KoordinasiKoordinasi penataanpenataan RuangRuang DaerahDaerah (BKPRD).(BKPRD).
PemerintahPemerintah ProvinsiProvinsi mengkoordinasikanmengkoordinasikan pelaksanaanpelaksanaan konsultasikonsultasiRaperdaRaperda rencanarencana tatatata ruangruang KabupatenKabupaten/Kota, /Kota, dandan PemerintahPemerintahKabKab/Kota /Kota dapatdapat melakukanmelakukan konsultasikonsultasi keke PemerintahPemerintah PusatPusatsetelahsetelah memperolehmemperoleh rekomendasirekomendasi daridari PemerintahPemerintah ProvinsiProvinsi..
-
SEKIAN DAN SEKIAN DAN TERIMA KASIHTERIMA KASIH
LanjutanLanjutanDOKUMEN PERENCANAAN TATA RUANG DAERAHLanjutanCONTOH SISTEMATIKA RAPERDA RTRW PROVINSI (Rancangan Permendagri tentang Penyusunan Perda RTR Daerah).CONTOH SISTEMATIKA RAPERDA RTRW KAB/KOTA (Rancangan Permendagri tentang Penyusunan Perda RTR Daerah).SEKIAN DAN TERIMA KASIH
