Top Banner
PROSEDUR PENERBITAN SP2BKS PROSEDUR PENERBITAN SP2BKS (Surat Persetujan Penerbitan Benih Kelapa Sawit) DASAR HUKUM : SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN NOMOR : 911/HK.330/E/7/2013 TANGGAL 12 JULI 2013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BENIH KELAPA SAWIT PEMERIKSAAN DOKUMEN KELENGKAPAN DAN KEBENARAN PEMERIKSAAN DOKUMEN KELENGKAPAN DAN KEBENARAN DOKUMEN TIDAK LENGKAP/ TIDAK SESUAI PERSYARATAN DITERIMA PENERBIITAN SP2BKS WAKTU 1 HARI PERMOHONAN DIKEMBALIKAN UNTUK DILENGKAPI PEMBERITAHUAN KEPADA PEMOHON WAKTU 1 HARI TIDAK DILENGKAPI DOKUMEN DAN BENAR LENGKAP PERMOHONAN DIANGGAP DITARIK KEMBALI PENERBITAN SP2BKS WAKTU 1 HARI Melengkapi Dokumen – dokumen sebagai berikut : 1. Pemohon SP3BKS (Surat Permohonan Persetujuan Penerbitan Benih Kelapa Sawit) ke Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. 2. Pembelian kecambah sebanyak 40.000 – 200.000 butir kecambah. 3. Pemohon terlebih dahulu berkoordinasi dengan sumber benih tentang ketersediaan benih/kecambah.
9

PROSEDUR PENERBITAN SP2BKS - Dinas …disbun.sumutprov.go.id/download/Prosedur_penerbitan_SP2...NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN PERATURAN

Mar 06, 2019

Download

Documents

lamkien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PROSEDUR PENERBITAN SP2BKS - Dinas …disbun.sumutprov.go.id/download/Prosedur_penerbitan_SP2...NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN PERATURAN

PROSEDUR PENERBITAN SP2BKS PROSEDUR PENERBITAN SP2BKS PROSEDUR PENERBITAN SP2BKS (Surat Persetujan Penerbitan Benih Kelapa Sawit)

DASAR HUKUM :SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN

NOMOR : 911/HK.330/E/7/2013 TANGGAL 12 JULI 2013TENTANG

TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BENIH KELAPA SAWIT

PEMERIKSAAN DOKUMEN KELENGKAPAN

DAN KEBENARAN

PEMERIKSAAN DOKUMEN KELENGKAPAN

DAN KEBENARAN

DOKUMEN TIDAK LENGKAP/

TIDAK SESUAI PERSYARATAN

DITERIMA

PENERBIITAN SP2BKS

WAKTU 1 HARI

PERMOHONAN DIKEMBALIKAN

UNTUK DILENGKAPI

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMOHON

WAKTU 1 HARI

TIDAK DILENGKAPI

DOKUMEN DAN BENAR

LENGKAP

PERMOHONAN DIANGGAP DITARIK KEMBALI

PENERBITANSP2BKS

WAKTU 1 HARI

Melengkapi Dokumen – dokumen sebagai berikut :

1. Pemohon SP3BKS (Surat Permohonan Persetujuan Penerbitan Benih Kelapa Sawit) ke Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.

2. Pembelian kecambah sebanyak 40.000 – 200.000 butir kecambah.

3. Pemohon terlebih dahulu berkoordinasi dengan sumber benih tentang ketersediaan benih/kecambah.

Page 2: PROSEDUR PENERBITAN SP2BKS - Dinas …disbun.sumutprov.go.id/download/Prosedur_penerbitan_SP2...NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN PERATURAN

PROSEDUR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNISPROSEDUR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNISTERKAIT PEROLEHAN REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PERKEBUNAN PROVINSI DARI GUBERNUR TERHADAP IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) YANG DITERBITKAN OLEH BUPATI

PEMOHONMENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU

DOKUMEN DILENGKAPI DAN BENAR

TERBIT PERTIMBANGAN

TEKNIS

TIDAK DILENGKAPI

PERMOHONAN DIANGGAP

DITARIK KEMBALI

DOKUMEN TIDAK LENGKAP

DOKUMEN LENGKAP DAN BENAR

PERMOHONAN DIKEMBALIKAN

UNTUK DILENGKAPI

DITERIMA

TERBITPERTIMBANGAN

TEKNIS

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMOHON

PEMERIKSAAN DOKUMENKELENGKAPAN DAN KEBENARAN

1 Hari

1 Hari

1 Hari

2 Hari

DASAR HUKUM :

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN :

Pasal 21

1. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM2. NPWP3. SITU4. Izin Lokasi dari Bupati beserta peta dalam bentuk print out & digital skala 1:100.000 atau 1:50.0005. Pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi Kehutanan maupun Perkebunan

Kabupaten6. Rencana Kerja meliputi pembangunan kebun dan kebun masyarakat7. Izin Lingkungan dari Bupati8. Pernyataan kesanggupan perusahaan (format lamp X)9. Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat

sekitar (format lamp XIII)10. Pernyataan belum menguasai lahan melebihi batas maksimum (format lamp XI)

MEMFASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT 20% DARI LUAS AREAL

Selain melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 21, juga dilengkapi dengan :

Pasal 15

1. Perusahaan perkebunan dengan luas 250 ha atau lebih wajib memfasilitasi pembangunan kebun

masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal.2. Kebun masyarakat yang difasilitasi berada di luar areal izin usaha perkebunan.

Page 3: PROSEDUR PENERBITAN SP2BKS - Dinas …disbun.sumutprov.go.id/download/Prosedur_penerbitan_SP2...NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN PERATURAN

PROSEDUR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNISPROSEDUR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS

PEMOHONMENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU

DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN :

MEMILIKI KEBUN SENDIRI SAMA DENGAN ATAU LEBIH DARI KAPASITAS

Pasal 22

1. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM2. NPWP3. SITU4. Izin Lokasi dari Bupati beserta peta dalam bentuk print out & digital skala 1:100.000 atau 1:50.0005. Jaminan pasokan bahan baku (format lamp XII)6. Rencana Kerja pembangunan pengolahan7. Izin Lingkungan dari Bupati8. Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan (format lamp XIII)9. Pernyataan kesanggupan perusahaan (format lamp X)10.Pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi Kehutanan maupun Perkebunan Kabupaten

MEMILIKI KEBUN SENDIRI 20% DARI KAPASITAS

Selain melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 22, juga dilengkapi dengan :

Pasal 11

11. Bukti kepemilikan kebun sendiri12.Perjanjian kemitraan pengolahan berkelanjutan (format lamp IV)

TIDAK MEMILIKI KEBUN SENDIRISelain melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 22, juga dilengkapi dengan :

Pasal 1311. Pernyataan ketidaktersediaan lahan dari kepala dinas yang membidangi perkebunan kabupaten12.Perjanjian kemitraan pengolahan berkelanjutan dengan koperasi pekebun (format lamp IV)

Pasal 1413.Pernyataan kesediaan melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun.

DOKUMEN DILENGKAPI DAN BENAR

TERBIT PERTIMBANGAN

TEKNIS

TIDAK DILENGKAPI

PERMOHONAN DIANGGAP

DITARIK KEMBALI

DOKUMEN TIDAK LENGKAP

DOKUMEN LENGKAP DAN BENAR

PERMOHONAN DIKEMBALIKAN

UNTUK DILENGKAPI

DITERIMA

TERBITPERTIMBANGAN

TEKNIS

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMOHON

PEMERIKSAAN DOKUMENKELENGKAPAN DAN KEBENARAN

1 Hari

1 Hari

1 Hari

2 Hari

TERKAIT PEROLEHAN REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PROVINSI DARI GUBERNUR TERHADAP IZIN USAHA PERKEBUNAN

UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) YANG DITERBITKAN OLEH BUPATIDASAR HUKUM :

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Page 4: PROSEDUR PENERBITAN SP2BKS - Dinas …disbun.sumutprov.go.id/download/Prosedur_penerbitan_SP2...NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN PERATURAN

PROSEDUR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNISPROSEDUR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNISTERKAIT PEROLEHAN REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PERKEBUNAN PROVINSI DARI GUBERNUR TERHADAP IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) YANG DITERBITKAN OLEH BUPATI

DASAR HUKUM : PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

PEMOHONMENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU

DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN :

Pasal 23

1. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM2. NPWP3. SITU4. Izin Lokasi dari Bupati beserta peta dalam bentuk print out & digital skala 1:100.000 atau

1:50.0005. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan apabila areal

yang diminta berasal dari kawasan hutan6. Jaminan pasokan bahan baku (format lamp XII)7. Rencana Kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk termasuk

rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar8. Izin Lingkungan dari Bupati9. Pernyataan kesanggupan perusahaan (format lamp X)10. Pernyataan belum menguasai lahan melebihi batas maksimum (format lamp XI)11. Pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi Kehutanan maupun Perkebunan

Kabupaten

MEMFASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT 20% DARI LUAS AREAL Selain melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 23, juga dilengkapi dengan :

Pasal 15

1. Perusahaan perkebunan dengan luas 250 ha atau lebih wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal

2. Kebun masyarakat yang difasilitasi berada di luar areal izin usaha perkebunan.

DOKUMEN DILENGKAPI DAN BENAR

TERBIT PERTIMBANGAN

TEKNIS

TIDAK DILENGKAPI

PERMOHONAN DIANGGAP

DITARIK KEMBALI

DOKUMEN TIDAK LENGKAP

DOKUMEN LENGKAP DAN BENAR

PERMOHONAN DIKEMBALIKAN

UNTUK DILENGKAPI

DITERIMA

TERBITPERTIMBANGAN

TEKNIS

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMOHON

PEMERIKSAAN DOKUMENKELENGKAPAN DAN KEBENARAN

1 Hari

1 Hari

1 Hari

2 Hari

Page 5: PROSEDUR PENERBITAN SP2BKS - Dinas …disbun.sumutprov.go.id/download/Prosedur_penerbitan_SP2...NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN PERATURAN

PROSEDUR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNISPROSEDUR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS

DOKUMEN DILENGKAPI DAN BENAR

TERBIT PERTIMBANGAN

TEKNIS

TIDAK DILENGKAPI

PERMOHONAN DIANGGAP

DITARIK KEMBALI

DOKUMEN TIDAK LENGKAP

DOKUMEN LENGKAP DAN BENAR

PERMOHONAN DIKEMBALIKAN

UNTUK DILENGKAPI

DITERIMA

TERBITPERTIMBANGAN

TEKNIS

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMOHON

PEMERIKSAAN DOKUMENKELENGKAPAN DAN KEBENARAN

1 Hari

1 Hari

1 Hari

2 Hari

PEMOHONMENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU

BELUM MEMILIKI HAK ATAS TANAH DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN :Pasal 21

1. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM2. NPWP3. SITU4. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten dari

Bupati5. Izin Lokasi dari Bupati beserta peta dalam bentuk print out & digital skala 1:100.000 atau

1:50.0006. Pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi Kehutanan maupun Perkebunan

Kabupaten7. Rencana Kerja meliputi pembangunan kebun dan kebun masyarakat8. Izin Lingkungan dari Bupati atau Gubernur sesuai kewenangan9. Pernyataan kesanggupan perusahaan (format lamp X)10. Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat

sekitar (format lamp XIII)11. Pernyataan belum menguasai lahan melebihi batas maksimum (format lamp XI)

MEMFASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT 20% DARI LUAS AREAL Selain melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 21, juga dilengkapi dengan :

Pasal 15

1. Perusahaan perkebunan dengan luas 250 ha atau lebih wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal.

2. Kebun masyarakat yang difasilitasi berada di luar areal izin usaha perkebunan.

TERHADAP IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR

DASAR HUKUM :

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN

KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA

Page 6: PROSEDUR PENERBITAN SP2BKS - Dinas …disbun.sumutprov.go.id/download/Prosedur_penerbitan_SP2...NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN PERATURAN

PROSEDUR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNISPROSEDUR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS

DOKUMEN DILENGKAPI DAN BENAR

TERBIT PERTIMBANGAN

TEKNIS

TIDAK DILENGKAPI

PERMOHONAN DIANGGAP

DITARIK KEMBALI

DOKUMEN TIDAK LENGKAP

DOKUMEN LENGKAP DAN BENAR

PERMOHONAN DIKEMBALIKAN

UNTUK DILENGKAPI

DITERIMA

TERBITPERTIMBANGAN

TEKNIS

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMOHON

PEMERIKSAAN DOKUMENKELENGKAPAN DAN KEBENARAN

1 Hari

1 Hari

1 Hari

2 Hari

PEMOHONMENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU

BELUM ATAU TELAH MEMILIKI HAK ATAS TANAH DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN :MEMILIKI KEBUN SENDIRI SAMA DENGAN ATAU LEBIH DARI KAPASITAS

Pasal 221. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM2. NPWP3. SITU4. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten dari Bupati5. Izin Lokasi dari Bupati beserta peta dalam bentuk print out & digital skala 1:100.000 atau 1:50.0006. Jaminan pasokan bahan baku (format lamp XII)7. Rencana Kerja pembangunan pengolahan8. Izin Lingkungan dari Bupati atau Gubernur sesuai kewenangan9. Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan (format lamp XIII)10. Pernyataan kesanggupan perusahaan (format lamp X)11. Pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi Kehutanan maupun Perkebunan Kabupaten

MEMILIKI KEBUN SENDIRI 20% DARI KAPASITAS Selain melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 22, juga dilengkapi dengan :

Pasal 111. Bukti kepemilikan kebun sendiri2. Perjanjian kemitraan pengolahan berkelanjutan (format lamp IV)

TIDAK MEMILIKI KEBUN SENDIRISelain melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 22, juga dilengkapi dengan :

Pasal 131. Pernyataan ketidaktersediaan lahan dari kepala dinas yang membidangi perkebunan kabupaten2. Perjanjian kemitraan pengolahan berkelanjutan dengan koperasi pekebun (format lamp IV)

Pasal 141. Pernyataan kesediaan melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun

TERHADAP IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P) YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNURDASAR HUKUM :

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSUPERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA

Page 7: PROSEDUR PENERBITAN SP2BKS - Dinas …disbun.sumutprov.go.id/download/Prosedur_penerbitan_SP2...NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN PERATURAN

PROSEDUR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNISPROSEDUR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS

DOKUMEN DILENGKAPI DAN BENAR

TERBIT PERTIMBANGAN

TEKNIS

TIDAK DILENGKAPI

PERMOHONAN DIANGGAP

DITARIK KEMBALI

DOKUMEN TIDAK LENGKAP

DOKUMEN LENGKAP DAN BENAR

PERMOHONAN DIKEMBALIKAN

UNTUK DILENGKAPI

DITERIMA

TERBITPERTIMBANGAN

TEKNIS

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMOHON

PEMERIKSAAN DOKUMENKELENGKAPAN DAN KEBENARAN

1 Hari

1 Hari

1 Hari

2 Hari

PEMOHONMENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU

BELUM MEMILIKI HAK ATAS TANAH DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN :

Pasal 23

1. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM2. NPWP3. SITU4. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten dari Bupati5. Izin Lokasi dari Bupati beserta peta dalam bentuk print out & digital skala 1:100.000 atau 1:50.0006. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan apabila areal yang

diminta berasal dari kawasan hutan7. Jaminan pasokan bahan baku (format lamp XII)8. Rencana Kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk termasuk

rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar9. Izin Lingkungan dari Bupati atau Gubernur sesuai kewenangan10. Pernyataan kesanggupan perusahaan (format lamp X)11. Pernyataan belum menguasai lahan melebihi batas maksimum (format lamp XI)12. Pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi Kehutanan maupun Perkebunan Kabupaten

MEMFASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT 20% DARI LUAS AREAL Selain melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 23, juga dilengkapi dengan :

Pasal 15

1. Perusahaan perkebunan dengan luas 250 ha atau lebih wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal

2. Kebun masyarakat yang difasilitasi berada di luar areal izin usaha perkebunan.

TERHADAP IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNURDASAR HUKUM :

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSUPERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN

KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA

Page 8: PROSEDUR PENERBITAN SP2BKS - Dinas …disbun.sumutprov.go.id/download/Prosedur_penerbitan_SP2...NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN PERATURAN

PROSEDUR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNISPROSEDUR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS

DOKUMEN DILENGKAPI DAN BENAR

TERBIT PERTIMBANGAN

TEKNIS

TIDAK DILENGKAPI

PERMOHONAN DIANGGAP

DITARIK KEMBALI

DOKUMEN TIDAK LENGKAP

DOKUMEN LENGKAP DAN BENAR

PERMOHONAN DIKEMBALIKAN

UNTUK DILENGKAPI

DITERIMA

TERBITPERTIMBANGAN

TEKNIS

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMOHON

PEMERIKSAAN DOKUMENKELENGKAPAN DAN KEBENARAN

1 Hari

1 Hari

1 Hari

2 Hari

PEMOHONMENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU

TELAH MEMILIKI HAK ATAS TANAH

DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN :

Pasal 57

1. Fhotocopy sertifikat hak atas tanah

2. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM

3. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan

4. Izin Lingkungan dari Bupati atau Gubernur sesuai kewenangan

TERHADAP IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) DAN IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR

DASAR HUKUM :

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN

KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA

Page 9: PROSEDUR PENERBITAN SP2BKS - Dinas …disbun.sumutprov.go.id/download/Prosedur_penerbitan_SP2...NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN PERATURAN

PROSEDUR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNISPROSEDUR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNISPROSEDUR PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS

PEMOHONMENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS DITUJUKAN KEPADA KADISBUNSU

DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN :Pasal 21

1. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kemenhum dan HAM2. NPWP3. SITU4. Izin Lokasi dari Bupati beserta peta dalam bentuk print out & digital skala 1:100.000 atau 1:50.0005. Pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi Kehutanan maupun Perkebunan Kabupaten6. Rencana Kerja meliputi pembangunan kebun dan kebun masyarakat7. Izin Lingkungan dari Bupati8. Pernyataan kesanggupan perusahaan (format lamp X)9. Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar (format lamp XIII)10. Pernyataan belum menguasai lahan melebihi batas maksimum (format lamp XI)

MEMFASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT 20% DARI LUAS AREAL Selain melengkapi persyaratan sebagaimana Pasal 21, juga dilengkapi dengan :

Pasal 151. Perusahaan perkebunan dengan luas 250 ha atau lebih wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat

sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal.2. Kebun masyarakat yang difasilitasi berada di luar areal izin usaha perkebunan.

TERKAIT PEROLEHAN REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PROVINSI

DARI GUBERNUR TERHADAP IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) YANG DITERBITKAN OLEH BUPATI

DASAR HUKUM :

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013

TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

DOKUMEN DILENGKAPI DAN BENAR

TERBIT PERTIMBANGAN

TEKNIS

TIDAK DILENGKAPI

PERMOHONAN DIANGGAP

DITARIK KEMBALI

DOKUMEN TIDAK LENGKAP

DOKUMEN LENGKAP DAN BENAR

PERMOHONAN DIKEMBALIKAN

UNTUK DILENGKAPI

DITERIMA

TERBITPERTIMBANGAN

TEKNIS

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMOHON

PEMERIKSAAN DOKUMENKELENGKAPAN DAN KEBENARAN

1 Hari

1 Hari

1 Hari

2 Hari