Top Banner
1 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 35 TAHUN 2013 TANGGAL : 1 MEI 2013 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG PROSEDUR PENERBITAN IZIN NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA 1 2 3 4 5 6 1 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi 2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS 3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku 4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon. 5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan 6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan 1. Surat permohonan IMB; 2. Surat kuasa mengurus; 3. Surat pernyataan kebenaran dokumen; 4. Informasi Tata Ruang (ITR); 5. Persetujaun prinsip dan Dokumen Lingkungan untuk permohonan : a. Hotel; b. Kondotel; c. Rumah sewa: d. Rumah kos; e. Rumah toko; f. Rumah perkantoran; g. Restoran; h. Salon kecantikan; i. Bar; j. Karaoke; 15 (lima belas hari) Struktur dan besaran tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan: a. Kegiatan peninjauan disain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan : 1. Pembangunan Bangunan Gedung Baru: L x lt x 1,00 x HSbg 2. Rehabilitasi/ Renovasi Bangunan Gedung : L x lt x TK x HSbg
387

PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

Jun 29, 2019

Download

Documents

buikiet
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

1

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 35 TAHUN 2013 TANGGAL : 1 MEI 2013 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG

PROSEDUR PENERBITAN IZIN

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

1 Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

1. Pemohon memperoleh informasipada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumenpermohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuaiketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonandinyatakan lengkap dan benar, CSmelakukan registrasi kemudianmengajukan kepada Kepala Bidangserta memberikan resi tanda terimaberkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan TimTeknis melakukan peninjauanlapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisishasil peninjauan lapangan

1. Surat permohonan IMB;

2. Surat kuasa mengurus;

3. Surat pernyataan kebenarandokumen;

4. Informasi Tata Ruang (ITR);

5. Persetujaun prinsip dan DokumenLingkungan untuk permohonan :

a. Hotel;

b. Kondotel;

c. Rumah sewa:

d. Rumah kos;

e. Rumah toko;

f. Rumah perkantoran;

g. Restoran;

h. Salon kecantikan;

i. Bar;

j. Karaoke;

15 (lima belas hari) Struktur dan besaran tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan:

a. Kegiatanpeninjauan disain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan :

1. PembangunanBangunanGedung Baru: Lx lt x 1,00 xHSbg

2. Rehabilitasi/RenovasiBangunanGedung : L x lt xTK x HSbg

Page 2: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

2

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

k. Sekolah;

l. Rumah sakit;

m. Klinik;

n. Kantor;

o. Gedung.

6. Dokumen Lingkungan untuk Pondok Wisata;

7. SPPL Untuk Bidang Usaha Perdagangan dengan luas bangunan dibawah 200 m2

8. Foto copy KTP (Passport/ Kitas untuk WNA)

9. Surat pernyataan tidak keberatan dari penyanding (materai Rp.6.000,00) yang diketahui Perbekel/ Lurah dan Camat setempat

10. Surat pernyataan kesanggupan

11. Surat pernyataan benar untuk rumah tinggal

12. Surat pernyataan benar memiliki hanya 1 (satu) rumah

13. Foto copy sertifikat/ akte jual beli/surat keterangan tanah yang sah sesuai ketentuan

14. Pendukung surat kuasa :

a. Kartu Keluarga/ KK;

3. Untuk bangunan gedung yang tidak dapat atau sulit dihitung sebesar 1,75 % dari biaya pelaaksana sesuai nilai Rencana Anggaran Biaya / Kontrak

4. Pembangunan PrasaranaBangunan Gedung: L x I x 1,00 x HSpbg atau V x I x 1,00 x HSpbg atau P x I x 1,00 x HSpbg

5. Rehabilitasi Prasarana Bangunan Gedung : L x I x TK x HSpbg atau V x I x TK x HSpbg atau P x I x TK x HSpbg

6. Untuk prasarana bangunan

Page 3: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

3

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

b. Silsilah;

c. Surat Keterangan Ahli Waris;

d. Surat Kuasa Waris

15. Surat kuasa mengatasnamakan IMB;

16. Foto copy pembayaran pajak PBB terakhir;

17. Akta Perusahaan/ Perjanjian Kerjasama (dengan perubahannya/ pemindahannya)

18. NPWP Perusahaan;

19. Surat Pernyataan/ pendukung lainnya :

- Surat dari pengemong Pura; Pekaseh/Subak; pengguna jalan bersama

20. IMB lama untuk permohonan ahli fungsi dan balik nama

Persyaratan Teknis :

1. Gambar/Sketsa Tanah untuk SHM lebih dari 1;

2. Gambar/Sketsa tanah diareal SHM dengan IMB-IMB yang telah dimiliki sebelumnya;

3. Gambar/Sketsa posisi tanah yang disewa (ditanda tangani kedua pihak);

gedung yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya, retribusi dihitung sebesar 1,75 % dari biaya pelaksanaan sesuai Rancangan Anggaran Biaya atau Kontrak

7. Pembangunan menara telekomunikasi seluler dihitung sebesar 1,75 % dari biaya pelaksanaan sesuai RAB

b. pengawasan pembangunan bangunan meliputi :

1. Perubahan Fungsi dengan besaran tariff retribusi sebesar 10 % dari

Page 4: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

4

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

4. Gambar peta lokasi;

5. Gambar site plan;

6. Gambar denah plan;

7. Gambar denah;

8. Gambar rencana tampak (depan; samping);

9. Gambar potongan (memanjang; memendek);

10. Gambar struktur (portal; detail pembesian);

11. Perhitungan Struktur untuk Bangunan Lantai 3 Keatas;

12. Gambar septick tank ;

13. Gambar pagar;

14. Gambar-gambar agar ditandatangani arsitek dan konstruktur;

15. Ukuran kertas minimal A3 atau Ao, untuk bangun/tanah dengan ukuran besar;

16. Gambar-gambar dalam skala standar (1:100; 1:200)

17. Bangunan komersial agar menyampaikan soft copy gambar;

18. Gambar mengedepankan kearifan lokal (arsitektur Bali);

19. Berkas permohonan rangkap 2 (dua)

retribusi IMB

2. Sertifikasi Laik Fungsi (SLF)

Page 5: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

5

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

2 Izin Usaha Pertambangan (IUP)

- mineral bukan logam; dan

- batuan skala kecil.

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

1. Peta situasi wilayah pertambangan dengan skala 1 : 1000 atau lebih kecil

2. Peta rencana tambang skala 1 : 1000 atau lebih kecil

3. Bukti kepemilikan tanah

4. Bukti pembayaran PBB tahun terkahir

5. Pernyataan tidak keberatan dari pemegang hak atas tanah

6. Pernyataan tidak keberatan dari para penyanding atas rencana kegiatan penambangan

7. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau AMDAL

8. Foto copy KTP bagi perorangan atau Akta Perusahaan bagi perusahaan berbadan hokum

9. Uang jaminan reklamasi

Permohonan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) Penyelidikan Umum :

15 (lima belas hari)

Page 6: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

6

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

1. Peta wilayah

2. Akta Pendirian Perusahaan di bidang pertambangan

3. Uang jaminan kesungguhan

4. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan public

Permohonan SIPD Eksplorasi :

1. Peta wilayah

2. Akta Pendirian Perusahaan di bidang pertambangan

3. Uang jaminan kesungguhan

4. Laporan lengkap penyelidikan umum

5. Rencana kerja dan biaya

Permohonan SIPD Eksploitasi :

1. Peta wilayah

2. Akta Pendirian Perusahaan di bidang pertambangan

3. Laporan lengkap eksploitasi

4. Laporan studi kelayakan

5. Laporan analisa mengenai Dampak

Page 7: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

7

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

Lingkungan (AMDAL)

6. Uang jaminan reklamasi

Permohonan SIPD Pengolahan dan pemurnian :

1. Rencana teknis pengolahan dan pemurnian

2. Laporan Amdal

3. Persetujuan/kesepakatan dari pemegang SIP Eksploitasi

Permohonan SIPD pengangkutan dan penjualan :

1. Persetujuan/kesepakatan dari pemegang SIPD eksploitasi

2. Laporan kegiatan

3. Rencana kerja

Page 8: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

8

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

3 Izin Pengeboran Air Tanah Sekala Kecil

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim

1. Peta situasi pengeboran dengan skala 1:10.000

2. Peta topografi skala 1:50.000

3. Rencana Konstruksi Pengambilan Air Tanah

4. Photo copy Surat Izin Perusahanan Pengeboran

5. Photo copy KTP

6. Photo copy bukti outentik kepemilikan tanah

7. Salinan/ photo copy persetujuan prinsip/ IMB/ HO

8. Informasi mengenai pengeboran air tanah

9. Kontrak/ perjanjian pengeboran air tanah

10. Rekomendasi teknis dari Pemerintah Provinsi Bali

15 (lima belas hari)

Page 9: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

9

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

4 Izin Pengambilan Air Tanah Sekala Kecil

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

1. Gambar Konstruksi Sumur Bor/ Sumur Gali

2. Photo copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum

3. Photo copy KTP

4. Photo copy bukti outentik kepemilikan tanah

5. Dokumen Amdal/ UKL dan UPL

6. Surat pernyataan sanggup memasang meteran air

7. Salinan/ photo copy persetujuan

15 (lima belas hari)

Page 10: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

10

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus

prinsip/ IMB/ HO

8. Informasi mengenai pengeboran air tanah

9. Hasil analisa kimia air yang terakhir

10. Peta situasi/ denah lokasi

11. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

12. Rekomendasi teknis dari Pemerintah Provinsi Bali

Page 11: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

11

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

melampirkan bukti pembayaran).

5 Izin Pengambilan Air Permukaan Sekala Kecil

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

1. Gambar Konstruksi Sumur Bor/ Sumur Gali

2. Photo copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum

3. Photo copy KTP

4. Photo copy bukti outentik kepemilikan tanah

5. Dokumen Amdal/ UKL dan UPL

6. Surat pernyataan sanggup memasang meteran air

7. Salinan/ photo copy persetujuan prinsip/ IMB/ HO

8. Informasi mengenai pengeboran air tanah

9. Hasil analisa kimia air yang terakhir

10. Peta situasi/ denah lokasi

11. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

12. Rekomendasi teknis dari Pemerintah Provinsi Bali

15 (lima belas hari)

Page 12: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

12

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

6 Izin Pemasaran Jenis-Jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk Mesin 2 (dua) langkah

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima

1. Data perusahaan

2. Peta lokasi

3. Foto copy KTP

4. Foto copy NPWP

5. Surat Persetujuan Prinsip

6. IMB

7. Surat Ijin Tempat Usaha / Hinder Ordonantie (SITU/HO)

8. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

15 (lima belas hari)

Page 13: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

13

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon

dan TDP

9. Rekomendasi dari perusahaan penyedia bahan baku

Page 14: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

14

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

(khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

7 Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat

1. Data perusahaan

2. Peta lokasi

3. Foto copy KTP

4. Foto copy NPWP

5. Surat persetujuan prinsip

6. IMB

7. Surat Ijin Tempat Usaha/ Hinder Ordonantie (SITU/HO)

8. SIUP dan TDP

9. Rekomendasi dari perusahan pemegang ijin pengolahan pelumas bekas

15 (lima belas hari)

Page 15: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

15

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

8 Izin Agen/Distributor Bahan Bakar Minyak dan/atau Gas atau Pelumas

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang

1. Data perusahaan

2. Peta lokasi

3. Foto copy KTP

4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

5. Surat Persetujuan prinsip

6. Ijin Mendirikan Bangunan

7. Foto copi SITU/HO

15 (lima belas hari) Tidak dikenakan biaya

Page 16: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

16

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan

8. Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP)

9. Tanda daftar perusahaan

10. Rekomendasi dari Perusahaan Penyedia Bahan Baku

Page 17: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

17

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

9 Izin Sub. Agen/Sub. Distributor Bahan Bakar Minyak dan/atau Gas dan atau Pelumas

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk

1. Data perusahaan

2. Peta lokasi

3. Foto copy KTP

4. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

5. Ijin Mendirikan Bangunan

6. Foto copi SITU/HO

7. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

8. Tanda Daftar Perusahaan

9. Rekomendasi dari Agen/ Distributor Bahan Bakar Minyak.

15 (lima belas hari) Tidak dikenakan biaya

Page 18: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

18

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

10 Izin Pendirian SPBU 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai

1. Data perusahaan

2. Peta lokasi

3. Foto copy KTP

4. Foto copy NPWP

15 (lima belas hari) Tidak dikenakan biaya

Page 19: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

19

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin

5. Surat persetujuan prinsip

6. IMB

7. Surat Ijin Tempat Usaha/ Hinder Ordonantie (SITU/HO)

8. SIUP dan TDP

9. Rekomendasi dari Agen/Distributor Bahan Bakar Minyak

Page 20: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

20

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

11 Izin Pendirian Depot Lokal

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan

1. Data perusahaan

2. Peta lokasi

3. Foto copy KTP

4. Foto copy NPWP

5. Surat persetujuan prinsip

6. IMB

7. Surat Ijin Tempat Usaha/ Hinder Ordonantie (SITU/HO)

8. Rekomendasi dari perusahaan penyedia bahan baku

15 (lima belas hari) Tidak dikenakan biaya

Page 21: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

21

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

12 Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen

1. Foto Copy SBU (Sertifikat Badan Usaha) dilegalisir

2. Foto Copy NPWP 3. Rekaman Ijasah Semua Personil 4. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha)

15 (lima belas hari)

Page 22: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

22

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

5. Akte Pendirian / Perubahan Perusahaan

6. Foto Direktur ukuran 4X6 @ 2 lbr 7. Surat Pernyataan Tenaga

Administrasi (Pegawai Tetap Perusahaan)

8. Surat Pernyataan Sebagai Tenaga Teknik Tugas Penuh Perusahaan

9. Rekaman SKA/SKT 10. Foto Copy KTP 11. Rekaman Pengesahan dari Menteri

Kehakiman (untuk PT.)

12. Foto Copy IUJK asli bagi yang memperpanjang IUJK

Page 23: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

23

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

13 Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Ijin Undang-Undang Gangguan (HO)

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis

1. Melampirkan isian blanko permohonan

2. KTP yang masih berlaku

3. Gambar lokasi tempat usaha

4. Uaraian kegiatan usaha

5. Pernyataan tidak keberatan dari tetangga menyebelah (penyanding)

6. Persetujuan Prinsip dari pejabat yang berwenang atas kegiatan usaha yang berdasarkan ketentuan yang berlaku wajib untuk mendapatkan persetujuannya

7. Dokumen Amdal yang telah disahkan dan/atau UKL/UPL bagi kegiatan usaha yang tidak wajib Amdal namun berpotensi menimbulkan dampak

15 (lima belas hari) a. Tempat usaha / kegiatan seluas 0-200 m2 Rp. 100 (seratus Rupiah)/m2

b. Tempat Usaha/ kegiatan seluas 201-500 m2 Rp. 250 (dua ratus lima puluh ribu

rupiah)/ m2

c. Tempat usaha/ kegiatan seluas 501-1000m2 Rp. 400 (empat ratus

rupiah)/ m2

d. Tempat usaha/

Page 24: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

24

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

terhadap lingkungan

8. Tanda bukti status tanah yang dipakai

9. IMB dengan gambar site plan dan denah plan yang disahkan

10. Surat keterangan WNI (bagi warga keturunan asing)

11. Neraca perusahaan

kegiatan seluas lebih dari 1000m2

dikenakan retribusi setinggi-

tingginya Rp. 5.000.000 (lima

Juta Rupiah)

14 Izin Tanda Daftar Ulang (TDU)

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen

1. Fc SITU/HO

2. Fc IMB dengan lampiran site plan dan denah plan yang telah

15 (lima belas hari)

Page 25: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

25

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

disahkan oleh Dinas Cipta Karya

3. Fc Surat Ijin Usaha

4. Fc Status Tanah yang digunakan tempat usaha

5. Fc Dokumen UKL/UPL yang direkomendasikan oleh BLH

6. Fc KTP

7. Fc Akte pendirian Perusahaan (bagi Usaha yang Berbadan Hukum)

8. Fc Surat Keterangan Lunas Pajak dari Dinas Pendapatan Daerah

Page 26: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

26

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

15 Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis

1. Keterangan Lokasi

2. Jenis limbah yang akan dikelola

3. Jumlah Limbah B3

4. Karakteristik limbah B3 yang akan dikelola

5. Tata letak penempatan limbah di tempat [penyimpanan sementara

6. Desain konstruksi tempat penyimpanan

7. lay out kegiatan

8. Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah

9. Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/ penimbun

15 (lima belas hari)

Page 27: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

27

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

limbah

10. Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan

11. perlengkapan sistem tanggap darurat

12. tata letak saluran drainase

13. lingkup area pengumpulan

16 Izin Pemanfaatan/ Pembuangan Limbah Cair ke Media

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen

1. KTP Penanggungjawab usaha

2. FC Akte Perusahaan (yg berbadan

15 (lima belas hari)

Page 28: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

28

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

Lingkungan permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

hukum)

3. Fc hasil pengujian kualitas air limbah

4. Nota perhitungan desain teknis IPAL

5. Gambar alur air limbah dari proses produksi sampai titik pembuangan ke sumber air

6. AMDAL, UKL, UPL

7. rekomendasi dari menteri untuk permohonan pemanfaatan air limbah tertentu yang spesifik

8. keterangan tentang lokasi out let air olahan limbah

9. sumber air yang digunakan

10. debit out let air limbah

11. waktu pembuangan air limbah

12. perizinan yang dimiliki

Page 29: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

29

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

17 Izin Pengusaha Menara Telekomunikasi Terpadu

1. Disesuaikan dengan persyaratan Pelelangan

1. Disesuaikan dengan persyaratan Pelelangan

15 (lima belas hari)

18 Izin Operasional Menara Telekomunikasi

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS

1. Rekomendasi ketinggian tower yang diperbolehkan

2. Surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain

3. Bukti kepemilikan tanah

4. Surat kerelaan atau perjanjian, penggunaan/ pemanfaatan/sewa tanah/ lahan

15 (lima belas hari) Tidak dikenakan biaya

Page 30: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

30

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan

5. Surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apbila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara tersebut

6. Surat kesanggupan membongkar tower apabila sudah tidak dimanfaatkan atau habis masa perizinannya sesuai dengan UU yang berlaku

7. IMB menara

8. Gambar teknis

9. Surat kesanggupan untuk memakai menara telekomunikasi secara terpadu

10. Surat kontrak kerjasama dari 2 (dua) operator atau lebih

Page 31: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

31

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

19 Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Umum

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala

1. NPWP

2. Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi

3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

4. SITU

5. Daftar kendaraan yang dimiliki atau dikuasai minimal 5 (lima) kendaraan bermotor

6. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor/garase (bermaterai Rp. 6.000,00)

7. Surat pernyataan bersedia melaporkan hasil kegiatan usahanya secara berkala setiap bulan (materai Rp. 6.000,00)

8. Surat pernyataan bersedia melaporkan segala perubahan yang meliputi pindah alamat, ganti nama pimpinan dan jumlah sarana

Tidak dikenakan biaya

Page 32: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

32

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

angkutnya (materai Rp. 6.000,00)

20 Izin Trayek Angkutan Umum

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

1. Melampirkan surat permohonan Ijin Trayek Angkutan

2. Akte pendirian perusahaan/koperasi

3. Salinan ijin usaha angkutan

4. Daftar rencana armada yang akan melayani jalur trayek yang dilengkapai

15 (lima belas hari) Tidak dikenakan biaya

Page 33: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

33

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat

dengan foto copy STNK dan buku uji/faktur

5. Memiliki tempat penyimpan kendaraan

6. Pada Trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan

Page 34: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

34

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

21 Izin Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

1. Identitas pemohon

2. Gambar lokasi tempat parker

3. Memiliki NPWP

4. memiliki akte pendirian perusahaan untuk pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia/ Tanda Jati Diri untuk warga negara Indonesia

5. Memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)

6. memiliki/menguasai areal tanah yang luasnya sesuai dengan rencana kapasitas parker kendaraan yang akan disediakan

15 (lima belas hari) 1. Sepeda motor sebesar Rp.

1.000,00 per kendaraan setiap

parker

2. Kendaraan penumpang roda empat (sedan,

suburban, pick up dan Jeep) sebesar

Rp. 2.000,00 per kendaraan setiap

parker

3. Kendaraan roda lebih dari empat (truck engkel,

mikrobus, mobil box) sebesar Rp.5.000,00

per kendaraan setiap parker

Page 35: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

35

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

4. Kendaraaan bus besar dan truck

sebesar Rp.10.000,00 setiap

parkir.

Tarif Retribusi Tempat Khusus

Parkir :

1. Sepeda Motor:

a. Parkir sebesar Rp.1.000,00

b. Parkir harian sebesar Rp.5.000,00

2. Mobil Penumpang

a. Parkir sebesar Rp.2.000,00

b. Parkir harian sebesar

Rp.12.000,00

3. Truck Engkel, microbus (roda

empat)

a. Parkir sebesar Rp.5.000,00

b. Parkir harian

Page 36: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

36

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

sebesar Rp.20.000,00

4. Truck, Bus besar

(roda enam atau lebih)

a. Parkir sebesar Rp.10.000,00

b. Parkir harian sebesar

Rp.30.000,00

22 Izin Usaha Warnet, Warsel, Perfilm, Telekomunikasi Perdesaan dan Wartel

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan

1. Mengambil formulir permohonan yang telah disiapkan di BPPT

2. Melengkapi persyaratan yang telah tercantum pada permohonan yaitu :

a. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku

b. Mengisi pernyataan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bermaterai 6000

c. Menandatangani pernyataan masing-masing penyanding di sebelahnya dan di depan serta

15 (lima belas hari)

Page 37: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

37

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

belakangnya

d. Pas foto dengan ukuran 4x6 dua buah

a.

Page 38: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

38

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

23 Izin Pelayanan Medik Dasar

a. Klinik Pratama 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat

1. SuratPermohonan

2. Surat rekomendasidari Dinas

Kesehatan Kabupaten Badung

3. Foto copy AkteBadan Usaha yang

sudah dilegalisir

(kecualiuntukkepemilikanperorangan)

4. Penanggungjawabadalahdokterumum

5. Surat Persetujuan Lokasi dari

pemerintah daerah setempat.

6. Bukti hak kepemilikan atau

penggunaan tanah atau izin

penggunaan bangunan untuk

penyelenggaraan kegiatan bagi milik

pribadi atau surat kontrak minimal

5(lima) tahun.

7. Dokumen UKL dan UPL

8. Profil Klinik meliputi: struktur

organisasi kepengurusan, tenaga

15 (lima belas hari)

Page 39: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

39

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

kesehatan,saranadan prasarana,

peralatan serta pelayanan yang

diberikan.

9. MOU sampah medis

10. SIP dan SIK bagi pegawai yang

bekerja di Klinik.

11. Surat pernyataan kesanggupan

sebagai penanggungjawab.

12. Denah bangunan

13. Peta lokasi

b. Klinik Utama 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang

1. Surat Permohonan

2. Surat rekomendasi dari Dinas

Kesehatan Kabupaten Badung

3. Foto copy Akte Badan Usaha yang

sudah di legalisir (kecuali untuk

kepemilikan perorangan)

4. Penanggungjawab adalah dokter

spesialis

15 (lima belas hari)

Page 40: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

40

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan

5. Surat Persetujuan Lokasi dari

pemerintah daerah setempat.

6. Bukti hak kepemilikan atau

penggunaan tanah atau izin

penggunaan bangunan untuk

penyelenggaraan kegiatan bagi milik

pribadi atau surat kontrak minimal 5

(lima) tahun.

7. Dokumen UKL dan UPL

8. Profil Klinik meliputi: struktur

organisasi kepengurusan, tenaga

kesehatan,saranadan prasarana,

peralatan serta pelayanan yang

diberikan.

9. MOU sampah medis

10. SIP dan SIK bagi pegawai yang

bekerja di Klinik.

11. Surat pernyataan kesanggupan

sebagai penanggung jawab.

12. Denah bangunan

Page 41: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

41

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

13. Petalokasi

24 Izin Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan)

a. Rumah Sakit Type C

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan

1. Surat permohonan pemilik bermaterai Rp.6000

2. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten

3. Rekomendasi dari Bupati / Walikota

4. Proposal tentang pendirian Rumah Sakit

5. Studi Kelayakan tentang Rumah Sakit

Analisa kebutuhan pelayanan dan rencana pengembangan

Analisa keuangan

Program fungsi

15 (lima belas hari)

Page 42: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

42

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

Kebutuhan ruang

Kebutuhan tenaga dan rencana mendapatkannya

Rencana kelas Rumah Sakit

6. Denah dan Master Plan Rumah Sakit Serta Keterangan secara rinci

7. Salinan /Foto copy yang sah akte notaris pendirian yayasan atau badan Hukum pemohon

8. Ijin Undang undang gangguan (HO)

9. Dokumen AMDAL

10.Salinan/ foto copy yang sah sertifikat tanah

11. Ijin lokasi dari Pemda Setempat

12.Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

13.Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)

14.Surat pernyataan sanggup mentaati peraturan Perundang Undangan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan Rumah Sakit

Page 43: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

43

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

b. Rumah Sakit Type D

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim

1. Surat permohonan pemilik bermaterau Rp.6000

2. Surat pernyataan dari pemilik bahwa sanggup mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang kesehatan

3. Dokumen AMDAL

4. Foto Copy Surat Ijin Mendirikan Rumah Sakit

5. Ijin Undang-Undang Gangguan (HO)

6. Ijin mendirikan bangunan (IMB)

7. Rekomendasi dari :

Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota

PERSI

Bupati/ Wali Kota

8. Struktur Organisasi

9. Daftar Ketenagaan medis, paramedis dan non medis

10. Hasil Pemeriksaan Air minum (6 bulan terakhir)

11. Daftar inventaris medis, penunjang medis dan non medis

15 (lima belas hari)

Page 44: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

44

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

12. Daftar tariff pelayanan medis terbaru

13. Daftar isian untuk mendirikan Rumah Sakit

14. Denah :

Denah situasi

Denah Bangunan

Denah jaringan listrik

Denah air dan air limbah

15. 14.Akte notaris pendirian badan Hukum

16. Sertifikat tanah

17. Instrumen Self Assesment dan POA Akreditasi

18. Surat perjanjian kerja sama tentang pengolahan sampah medis

19. Pada pelayanan medik dasar Minimal ada 4 orang dokter Umum dan 1 orang Dokter Gigi sebagai tenaga tetap, yang mempunyai SIP

20. Pada pelayanan medik spesialis dasar harus ada masing masing minimal 1 orang Dokter Spesialis dari 2 (dua) jenis pelayanan spesialis dasar dengan 1 (satu) orang dokter

Page 45: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

45

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

spesialis sebagai tenaga tetap yang mempunyai SIP

21. Jumlah tempat tidur minimal 50 buah

25 Izin Pelayanan Medik Penunjang

a. Laboratorium Klinik 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan

1. Permohonan model AP-1 bermaterai Rp.6000,- yang telah diisi pemohon

2. Fotocopy kartu identitas diri/potocopy akte pendirian badan.

3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP.

4. Gambar peta lokasi

5. Gambar denah bangunan.

6. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis (formulir A2)

7. surat peryataan kesanggupan menjadi penanggung jawab.

8. surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis.

9. surat pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu (formulir A3)

10. pas foto 4 x 6 = 2 lembar

15 (lima belas hari)

Page 46: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

46

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

11. Data kelengkapan bangunan (formulir A4)

12. Data kelengkapan peralatan (formulir A5)

b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen

1. Foto copy kartu identitas diri/foto copy akte pendirian badan

2. Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan dengah bangunan

15 (lima belas hari)

Page 47: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

47

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

yang diusulkan

3. Surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab

4. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis

5. Surat pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu

6. Data kelengkapan bangunan

7. Data kelengkapan peralatan

Page 48: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

48

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

26 Izin Penggalian Jalan 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis

1. Gambar lokasi dan gambar detail

2. Rencana kerja /time schedule

3. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

4. Surat pernyataan yang bersangkutan bermaterai

5. Foto awal

6. Rekomendasi lurah/kades setempat

7. Jaminan perbaikan dalam pelaksanaan pekerjaan

15 (lima belas hari) Tidak dikenakan biaya

Page 49: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

49

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

27 Ijin Pemancangan Tiang

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen

1. Gambar lokasi dan gambar detail

2. Rencana kerja /time schedule

15 (lima belas hari) Tidak dikenakan biaya

Page 50: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

50

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

3. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

4. Surat pernyataan yang bersangkutan bermaterai

5. Foto awal

6. Rekomendasi lurah/kades setempat

7. Jaminan perbaikan dalam pelaksanaan pekerjaan

Page 51: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

51

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

28 Izin Merubah Bentuk Trotoar

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis

1. Surat Permohonan Ijin

2. Pernyataan sanggup memperbaiki kerusakan (materai Rp.6.000,00).

3. Rekomendasi Penempatan Jaringan Utilitas dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Badung

4. Foto Copy Jaminan Pelaksanaan untuk permohonan Ijin Penempatan jaringan utilitas

15 (lima belas hari) Tidak dikenakan biaya

Page 52: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

52

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

29 Izin Reklame Insidentil 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen

1. Photo gambar produk yg akan disajikan

2. Surat kesepakatan dengan pemilik

15 (lima belas hari) Biaya dihitung dengan

memperhatikan

Page 53: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

53

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

persil atau bangunan

3. Photo copy KTP/SIM/ Paspor dan yang sejenisnya

4. Fc NPWP

5. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,00 untuk memproses permohonan ijin reklame

6. Foto copy IMB jika menempel atau diatas bangunan

7. Gambar situasi titik reklame

8. Photo bangunan jika reklame diselenggarakan menempel atau diatas bangunan

9. Bagi pemohon ijin reklame yang 1 muka ukurannya diatas 10 meter persegi harus dilengkapi dengan Ijin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR)

10. melampirkan RAB pembuatan reklame;

lokasi, jenis, jangka waktu dan ukuran

reklame

Page 54: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

54

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

30 Izin Reklame Non Insidentil

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis

1. Photo gambar produk yg akan disajikan

2. Surat kesepakatan dengan pemilik persil atau bangunan

3. Photo copy KTP/SIM/ Paspor dan yang sejenisnya

4. Fc NPWP

5. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,00 untuk memproses permohonan ijin reklame

6. Foto copy IMB jika menempel atau diatas bangunan

7. Gambar situasi titik reklame

8. Photo bangunan jika reklame diselenggarakan menempel atau

15 (lima belas hari) Biaya dihitung dengan

memperhatikan lokasi, jenis, jangka waktu dan ukuran

reklame

Page 55: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

55

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

diatas bangunan

9. Bagi pemohon ijin reklame yang 1 muka ukurannya diatas 10 meter persegi harus dilengkapi dengan Ijin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR)

10. melampirkan RAB pembuatan reklame;

31 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen

1. Copy akte pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum

2. Copy Surat Keputusan Pengesahan

15 (lima belas hari)

Page 56: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

56

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

Badan Hukum dan Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas (PT) dan pengesahan dari Pengadilan Negeri bagi Persekutuan Komandikter (CV)

3. SITU/HO/Surat Keterangan tempat usaha dari Desa/Lurah diketahui Camat setempat bagi micro usaha

4. Foto copy pemilik/direktur /penanggung jawab perusahaan

5. Copy NPWP perusahaan

6. Neraca perusahaan

7. Kartu KK Bagi Penanggung Jawab Wanita

8. Melampirkan blanko permohonan yang telah diisi

9. Rekomendasi dari instansi teknis bila perlu/ dibutuhkan

10. Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang pengurusan SIUPnya di luar pemilik/penanggung jawab/direktur utama

11. Pas photo berwarn ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lbr

Page 57: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

57

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

32 Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis

1. Akte pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum

2. SIUP atau Surat Ijin Tetap Hotel dan Restauran dari Menteri Pariwisata/Ketua Badan Penanaman Modal

3. Surat Ijin Toko Bebas Bea dari Menkeh Apabila Duty Free Shop

4. KTP Direktur/Pemilik/ Penanggungjawab

5. NPWP

6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

7. SITU khusus mikol bagi pengecer

8. Daftar nilai investasi dai luar tanah dan

15 (lima belas hari)

Page 58: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

58

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

bangunan

9. Melampirkan surat permohonan (SP SIUP-MB) yang sudah diisi

10. Rencana/daftar nama minuman beralkohol menurut jenis dan type yang akan dijual

Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lbr

33 Izin Usaha Industri 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen

1. Surat Izin Tempat Usaha (HO) 1 (satu) lbr/ Ket. Lingkungan

2. Akte Notaris, bila perusahaan

15 (lima belas hari)

Page 59: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

59

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

berbadan hukum 1 (satu) lbr

3. Foto copy KTP (WNI Ket. Asing) 1 (satu) lbr

4. Daftar mesin/peralatan dan bahan baku 1(satu) lbr

5. Daftar nama karyawan 1 (satu) lbr

6. NPWP 1 (satu) lbr

7. Pas foto 3 x 4 cm 2 (dua) lembar

8. Materai Rp. 6.000,00 4 (empat) bh

9. Surat Tanah/ Kontrak/ Keterangan lainnya

10. Salinan UKL/UPL atau SPPL

11. Map Snelhecter plastik

12. Denah lokasi

Surat Kuasa (apabila menggunakan jasa konsultan)

Page 60: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

60

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

34 Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis

1. Foto Copy KTP

2. Copy Akte Pendirian Perusahaan

3. Copy Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti Penguasaan Lahan

4. Informasi Tata Ruang

5. Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat yang Telah disahkan

6. Copy Persetujuan Prinsip Membangun

7. Copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

8. Copy Surat ijin Tempat Usaha (SITU) dan Copy Surat Ijin Undang-undang Gangguan (HO)

15 (lima belas hari)

Page 61: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

61

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

9. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang Telah Disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi

10. Copy rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari Instansi Teknis

11. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan dan mematuhi peraturan Per- Undang-undangan.

12. Copy IUPP bagi Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan

35 Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen

1. Foto Copy KTP

2. Copy Akte Pendirian Perusahaan

15 (lima belas hari)

Page 62: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

62

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

3. Copy Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti Penguasaan Lahan

4. Informasi Tata Ruang

5. Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat yang Telah disahkan

6. Copy Persetujuan Prinsip Membangun

7. Copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

8. Copy Surat ijin Tempat Usaha (SITU) dan Copy Surat Ijin Undang-undang Gangguan (HO)

9. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang Telah Disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi

10. Copy rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari Instansi Teknis

11. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan dan mematuhi peraturan Per- Undang-undang

12. Copy IUPP bagi Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan

Page 63: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

63

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

36 Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis

1. Foto Copy KTP

2. Copy Akte Pendirian Perusahaan

3. Copy Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti Penguasaan Lahan

4. Informasi Tata Ruang

5. Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat yang Telah disahkan

6. Copy Persetujuan Prinsip Membangun

7. Copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

8. Copy Surat ijin Tempat Usaha (SITU) dan Copy Surat Ijin Undang-undang Gangguan (HO)

15 (lima belas hari)

Page 64: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

64

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

9. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM yang Telah Disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi

10. Copy rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari Instansi Teknis

11. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan dan mematuhi peraturan Per- Undang-undang

12. Copy IUPP bagi Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan

37 Tanda Daftar Industri (TDI)

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen

1. Surat Izin Tempat Usaha (HO) 1 (satu) lbr/ Ket. Lingkungan

2. Akte Notaris, bila perusahaan

15 (lima belas hari) a. Tanda Daftar Industri (TDI) sebesar Rp.

Page 65: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

65

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

berbadan hukum 1 (satu) lbr

3. Foto copy KTP (WNI Ket. Asing) 1 (satu) lbr

4. Daftar mesin/peralatan dan bahan baku 1(satu) lbr

5. Daftar nama karyawan 1 (satu) lbr

6. NPWP 1 (satu) lbr

7. Pas foto 3 x 4 cm 2 (dua) lembar

8. Materai Rp. 6.000,00 4 (empat) bh

9. Surat Tanah/ Kontrak/ Keterangan lainnya

10. Salinan UKL/UPL atau SPPL

11. Map Snelhecter plastik

12. Denah lokasi

50.000,00

b. Daftar ulang TDI sebesar Rp. 25.000,00

Page 66: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

66

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

38 Izin Pemotongan Ternak :

a. Izin Pemotongan Unggas

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim

1. Foto copy KTP yang masih berlaku

2. Surat Keterangan tempat pemotongan/penjualan dari Kepala Rumah Potong Hewan (RPH) Mambal

3. Surat Ketarangan Dokter Pemerintah

4. Surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan yang berlaku

5. Pas foto berwarna 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lbr

6. Surat pernyataan para penyanding

15 (lima belas hari) Retribusi sebesar Rp.30.000,00/3 Th

Page 67: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

67

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

Page 68: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

68

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

b. Izin Pemotongan Babi, Kambing dan Domba

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim

1. Foto copy KTP yang masih berlaku

2. Surat Keterangan tempat pemotongan/penjualan dari Kepala Rumah Potong Hewan (RPH) Mambal

3. Surat Ketarangan Dokter Pemerintah

4. Surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan yang berlaku

5. Pas foto berwarna 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lbr

6. Surat pernyataan para penyanding

15 (lima belas hari) Retribusi sebesar Rp.45.000,00/3 Th

Page 69: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

69

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

c. Izin Pemotongan Sapi, Kerbau dan Kuda

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

1. Foto copy KTP yang masih berlaku

2. Surat Keterangan tempat pemotongan/penjualan dari Kepala Rumah Potong Hewan (RPH) Mambal

3. Surat Ketarangan Dokter Pemerintah

4. Surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan yang berlaku

5. Pas foto berwarna 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lbr

6. Surat pernyataan para penyanding

15 (lima belas hari) Retribusi sebesar Rp.60.000,00/3 Th

Page 70: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

70

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus

Page 71: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

71

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

melampirkan bukti pembayaran).

39 Izin Usaha Daging :

a. Izin Penjualan/ Pengeceran Daging

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk

1. Foto copy KTP yang masih berlaku

2. Surat Keterangan tempat pemotongan/penjualan dari Kepala Rumah Potong Hewan (RPH) Mambal

3. Surat Ketarangan Dokter Pemerintah

4. Surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan yang berlaku

5. Pas foto berwarna 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lbr

6. Surat pernyataan para penyanding

15 (lima belas hari) Retribusi sebesar Rp. 30.000,00/3 Th

Page 72: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

72

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

b. Izin Pasar Swalayan 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian

1. Foto copy KTP yang masih berlaku

2. Surat Keterangan tempat pemotongan/penjualan dari Kepala Rumah Potong Hewan (RPH) Mambal

3. Surat Ketarangan Dokter Pemerintah

4. Surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan yang berlaku

5. Pas foto berwarna 4 x 6 cm sebanyak

15 (lima belas hari)

Page 73: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

73

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister

3 (tiga) lbr

6. Surat pernyataan para penyanding

Page 74: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

74

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

40 Izin Penampungan, Penggaraman, Pengeringan Kulit, Tulang, Bulu Ternak

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

1. Foto copy KTP yang masih berlaku

2. Surat Keterangan tempat pemotongan/penjualan dari Kepala Rumah Potong Hewan (RPH) Mambal

3. Surat Ketarangan Dokter Pemerintah

4. Surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan yang berlaku

5. Pas foto berwarna 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lbr

6. Surat pernyataan para penyanding

15 (lima belas hari) Retribusi sebesar Rp. 60.000/3 Th

Page 75: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

75

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

41 Izin Angkutan Daging 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS

1. Foto copy KTP yang masih berlaku

2. Surat Keterangan tempat pemotongan/penjualan dari Kepala Rumah Potong Hewan (RPH) Mambal

3. Surat Ketarangan Dokter Pemerintah

4. Surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan yang berlaku

15 (lima belas hari) Retribusi sebesar Rp. 30.000,00/3 Th

Page 76: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

76

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan

5. Pas foto berwarna 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lbr

6. Surat pernyataan para penyanding

Page 77: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

77

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

42 Bidang Usaha Perjalanan Wisata :

a. Biro Perjalanan Wisata (BPW)

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

15 (lima belas hari)

Page 78: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

78

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

b. Agen Perjalanan Wisata

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

15 (lima belas hari)

Page 79: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

79

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 80: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

80

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

43 Bidang Usaha Penyedia Akomodasi

a. Hotel :

- Hotel Bintang 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

15 (lima belas hari)

Page 81: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

81

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 82: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

82

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

- Hotel Non Bintang 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

15 (lima belas hari)

Page 83: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

83

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

b. Bumi Perkemahan 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/

15 (lima belas hari)

Page 84: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

84

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus

DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 85: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

85

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

melampirkan bukti pembayaran).

c. Persinggahan Karavan

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

9. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

15 (lima belas hari)

Page 86: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

86

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

d. Villa 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/

15 (lima belas hari)

Page 87: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

87

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

12. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon

DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 88: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

88

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

(khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

e. Akomodasi lain :

- Kondotel (Kondominium Hotel)

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

15 (lima belas hari)

Page 89: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

89

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

- Rumah Sewa 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan

15 (lima belas hari)

Page 90: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

90

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan

prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 91: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

91

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

44 Izin Usaha Makanan dan Minuman

a. Restauran 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

15 (lima belas hari)

Page 92: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

92

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

b. Rumah Makan 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

15 (lima belas hari)

Page 93: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

93

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 94: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

94

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

c. Bar/Rumah Minum 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

9. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

15 (lima belas hari)

Page 95: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

95

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

d. Cafe 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang

15 (lima belas hari)

Page 96: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

96

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 97: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

97

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

12. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

e. Pusat Jajanan Makanan

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang

15 (lima belas hari)

Page 98: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

98

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

gangguan (SITU/ HO)

f. Jasa Boga 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta

15 (lima belas hari)

Page 99: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

99

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 100: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

100

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

45 Izin Usaha Jasa Kawasan Pariwisata

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang

15 (lima belas hari)

Page 101: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

101

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

gangguan (SITU/ HO)

46 Izin Usaha Jasa Transportasi

Page 102: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

102

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

a. Angkutan Jalan Wisata

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

15 (lima belas hari)

Page 103: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

103

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

b. Angkutan Kereta Api Wisata

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/

15 (lima belas hari)

Page 104: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

104

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus

DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 105: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

105

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

melampirkan bukti pembayaran).

c. Angkutan Sungai dan Danau Wisata

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

15 (lima belas hari)

Page 106: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

106

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

d. Angkutan Laut Domestik Wisata

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/

15 (lima belas hari)

Page 107: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

107

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon

DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 108: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

108

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

(khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

e. Angkutan Laut Internasional Wisata

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

15 (lima belas hari)

Page 109: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

109

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

47 Izin Usaha Daya Tarik Wisata

- Pengelolaan Daya Tarik Wisata

1) Pengelolaan Permandian Air Panas Alami

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang

15 (lima belas hari)

Page 110: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

110

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani

berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 111: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

111

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

2) Pengelolaan Berwujud Keadaan Alam Flora dan Fauna

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang

15 (lima belas hari)

Page 112: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

112

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

gangguan (SITU/ HO)

3) Agro Wisata 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang

15 (lima belas hari)

Page 113: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

113

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 114: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

114

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

48 Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi :

a. Gelanggang Olah Raga

1) Lapangan Golf 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan

15 (lima belas hari)

Page 115: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

115

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister

prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 116: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

116

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

2) Rumah Bilyard 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

15 (lima belas hari)

Page 117: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

117

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

3) Gelanggang Renang

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan

15 (lima belas hari)

Page 118: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

118

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan

prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 119: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

119

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

4) Lapangan Tenis 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

15 (lima belas hari)

Page 120: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

120

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

5) Gelanggang Bowling

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak

15 (lima belas hari)

Page 121: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

121

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat

atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 122: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

122

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

6) Lapangan Futsal 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

15 (lima belas hari)

Page 123: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

123

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

7) Gelanggang Ice Syting

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

15 (lima belas hari)

Page 124: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

124

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 125: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

125

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

8) Gelanggang Skateboard

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

15 (lima belas hari)

Page 126: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

126

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

9) Gelanggang Permainan Ketangkasan

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang

15 (lima belas hari)

Page 127: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

127

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 128: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

128

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

10) Pusat Kebugaran/ Fitnes/Yoga

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang

15 (lima belas hari)

Page 129: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

129

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

gangguan (SITU/ HO)

b. Gelanggang Seni :

1) Sanggar Seni 1. Pemohon memperoleh informasi 1. Foto copy KTP atau surat keterangan 15 (lima belas hari)

Page 130: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

130

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran

domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekomendasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 131: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

131

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

2) Galeri Seni 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekomendasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

15 (lima belas hari)

Page 132: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

132

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 133: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

133

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

3) Gedung Pertunjukan Seni

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

15 (lima belas hari)

Page 134: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

134

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

4) Tempat Pameran

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/

15 (lima belas hari)

Page 135: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

135

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus

DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 136: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

136

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

melampirkan bukti pembayaran).

5) Gedung Bisokop/ Cinema

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

15 (lima belas hari)

Page 137: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

137

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

c. Arena Permainan :

1) Arena Permainan

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

15 (lima belas hari)

Page 138: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

138

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 139: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

139

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

2) Paint Ball 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

15 (lima belas hari)

Page 140: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

140

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

3) Dunia Fantasi 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan

15 (lima belas hari)

Page 141: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

141

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan

prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 142: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

142

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

4) Panjat Tebing 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 143: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

143

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

5) Buggy Jumping 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak

15 (lima belas hari)

Page 144: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

144

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat

atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 145: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

145

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

6) Slingshot 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

15 (lima belas hari)

Page 146: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

146

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

7) Menunggang Gajah dan Satwa Lainnya

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

15 (lima belas hari)

Page 147: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

147

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 148: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

148

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

8) ATV Ride 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

15 (lima belas hari)

Page 149: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

149

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

9) Wisata Sepeda 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang

15 (lima belas hari)

Page 150: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

150

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 151: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

151

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

d. Hiburan Malam

1) Kelab Malam 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

15 (lima belas hari)

Page 152: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

152

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 153: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

153

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

2) Diskotik 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 154: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

154

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

3) Pub 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/

Page 155: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

155

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus

DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 156: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

156

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

melampirkan bukti pembayaran).

4) Panggung Tertutup

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 157: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

157

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

5) Panggung Terbuka

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/

Page 158: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

158

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon

DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 159: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

159

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

(khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

e. Panji Pijat

1) Panti Pijat 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 160: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

160

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

2) Pandi Mandi Uap/Sauna

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan

Page 161: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

161

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan

prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 162: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

162

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

3) Refleksi 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 163: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

163

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

f. Taman Rekreasi :

1) Taman Rekreasi 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

Page 164: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

164

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 165: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

165

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

2) Taman Bertema 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 166: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

166

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

3) Taman Pentas Pertunjukan Satwa

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang

Page 167: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

167

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 168: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

168

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

g. Karaoke 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang

Page 169: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

169

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

gangguan (SITU/ HO)

h. Jasa Impresariat/ Promotor

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta

Page 170: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

170

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 171: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

171

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

49 Izin Usaha Jasa Pramuwisata

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang

Page 172: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

172

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

gangguan (SITU/ HO)

50 Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan,

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta

Page 173: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

173

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

Insentif, Konfrensi dan Pameran

permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 174: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

174

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

51 Izin Usaha Konsultasi Pariwisata

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang

Page 175: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

175

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

gangguan (SITU/ HO)

52 Izin Usaha Informasi Pariwisata

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta

Page 176: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

176

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 177: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

177

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

53 Izin Usaha Wisata Tirta :

a. Wisata Bahari :

1) Wisata Selam 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/

Page 178: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

178

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon

DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 179: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

179

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

(khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

2) Wisata Perahu Layar

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 180: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

180

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

3) Wisata Memancing

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

Page 181: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

181

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 182: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

182

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

4) Wisata Selancar 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 183: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

183

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

5) Wisata Dermaga Bahari

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan

Page 184: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

184

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister

prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 185: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

185

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

6) Wisata Watersport

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 186: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

186

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

b. Wisata Sungai, Danau dan Waduk :

1) Wisata Arung Jeram

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

Page 187: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

187

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 188: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

188

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

2) Wisata Dayung 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 189: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

189

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

3) Wisata Pancing 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang

Page 190: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

190

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 191: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

191

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

c. Bidang Usaha Spa :

1) Spa 1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

Page 192: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

192

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 193: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

193

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

2) Salon Kecantikan

1. Pemohon memperoleh informasi pada petugas informasi

2. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS

3. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

5. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan

6. Tim Teknis membuat kajian/analisis hasil peninjauan lapangan dilaporkan kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang menindaklanjuti hasil kajian/analisis kepada Kepala Badan

8. Kepala Badan menugaskan untuk membuat Surat Izin/Surat Penolakan Izin.

9. Kepala Bidang menugaskan Tim

1. Foto copy KTP atau surat keterangan domisili

2. Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, bagi yang berbadan hukum

3. Bukti kepemilikian/ penguasaan hak atas tanah

4. Foto copy persetujuan prinsip/rekoemndasi prinsip

5. Foto copy rekomendasi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/ DPL)

6. Foto copy IMB

7. Foto copy surat izin tempat usaha

8. Foto copy izin undang-undang gangguan (SITU/ HO)

Page 194: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

194

NO JENIS IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU BIAYA

1 2 3 4 5 6

Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

10. Kepala Badan menandatangani Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon

11. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Izin/ Surat Penolakan Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Page 195: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

195

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 35 TAHUN 2013 TANGGAL : 1 MEI 2013 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG

PROSEDUR PENERBITAN NON IZIN

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

1 Informasi Tata Ruang (ITR)

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk

1. Melampirkan blanko/surat permohonan

2. Surat tanah (bukti kepemilikan)

3. PBB Tahun terakhir

4. Gambar situasi lahan

5. Kelengkapan lainnya bila dibutuhkan (seperti : surat kuasa, akte sewa-menyewa dll)

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 196: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

196

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintahkan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

2 Persetujuan Penggunaan Bangunan

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat

1. Identitas diri (KTP, Akte Perusahaan, NPWP)

2. Foto copy IMB dan gambar IMB

3. Gambar arsiktektur

4. Gambar struktur

5. Gambar ME

6. Dokumen lingkungan

7. Ijin ABT rekening PDAM

8. IUKS

9. Perjanjian Kerjasama

10. Fasilitas pemadam kebakaran

15 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 197: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

197

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintahkan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

3 Surat Keterangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS)

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk

1. Daftar Isian

2. Peta lokasi

3. Foto copy NPWP

4. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan

5. SIUP/

6. TDP

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Tidak dikenakan biaya

Page 198: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

198

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

4 Persetujuan Prinsip Membangun :

a. Pertokoan dan Toko 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

1. Melampirkan surat permohonan persetujuan prinsip

2. Gambar Bangunan yaitu :

a. petunjuk lokasi;

b. site plan;

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan

Page 199: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

199

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

c. denah plan;

d. tampak depan/ samping; dan

e. Gambar potongan (Potongan Memanjang& Pendek)

3. Surat pernyataan tidak keberatan dari penyanding (materai Rp. 6.000,00) yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat

4. Surat bukti hak atas tanah lokasi bangunan/sewa menyewa

5. Foto copy KTP/identitas dari pemohon

6. Foto copy KTP Penyanding;

7. Foto copy surat bukti pelunasan PBB terakhir

benar

b. Toko dan Galeri 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan 1. Melampirkan surat permohonan 15 hari setelah

Page 200: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

200

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada

persetujuan prinsip

2. Gambar Bangunan (skala 1 : 100/200/500); yaitu :

a. petunjuk lokasi;

b. site plan;

c. denah plan;

d. tampak depan/ samping; dan

e. potongan

3. Surat pernyataan tidak keberatan dari penyanding (materai Rp. 6.000,00) yang diketahui oleh Perbekel/Lurah dan Camat setempat

4. Surat bukti hak atas tanah lokasi bangunan/sewa menyewa

5. Foto copy KTP/identitas dari pemohon

6. Foto copy surat bukti pelunasan PBB terakhir

dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 201: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

201

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

c. Kantor 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

1. Melampirkan surat permohonan persetujuan prinsip

2. Gambar Bangunan (skala 1 : 100/200/500); yaitu :

a. petunjuk lokasi;

b. site plan;

c. denah plan;

d. tampak depan/ samping; dan

e. potongan

3. Surat pernyataan tidak keberatan dari penyanding (materai Rp. 6.000,00) yang diketahui oleh Perbekel/Lurah dan Camat setempat

4. Surat bukti hak atas tanah lokasi bangunan/sewa menyewa

5. Foto copy KTP/identitas dari pemohon

6. Foto copy surat bukti pelunasan PBB terakhir

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 202: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

202

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

d. Gudang dan Kantor 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non

1. Melampirkan surat permohonan persetujuan prinsip

2. Gambar Bangunan (skala 1 : 100/200/500); yaitu :

a. petunjuk lokasi;

b. site plan;

c. denah plan;

d. tampak depan/ samping; dan

e. potongan

3. Surat pernyataan tidak keberatan dari penyanding (materai Rp. 6.000,00) yang diketahui oleh Perbekel/Lurah dan Camat setempat

4. Surat bukti hak atas tanah lokasi bangunan/sewa menyewa

5. Foto copy KTP/identitas dari pemohon

6. Foto copy surat bukti pelunasan PBB terakhir

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 203: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

203

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

e. Rumah Toko 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada

1. Melampirkan surat permohonan persetujuan prinsip

2. Gambar Bangunan (skala 1 : 100/200/500); yaitu :

a. petunjuk lokasi;

b. site plan;

c. denah plan;

d. tampak depan/ samping; dan

e. potongan

3. Surat pernyataan tidak keberatan dari penyanding (materai Rp. 6.000,00) yang diketahui oleh Perbekel/Lurah dan Camat setempat

4. Surat bukti hak atas tanah lokasi bangunan/sewa menyewa

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 204: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

204

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

5. Foto copy KTP/identitas dari pemohon

6. Foto copy surat bukti pelunasan PBB terakhir

f. Rumah Kantor 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan

1. Melampirkan surat permohonan persetujuan prinsip

2. Gambar Bangunan (skala 1 : 100/200/500); yaitu :

a. petunjuk lokasi;

b. site plan;

c. denah plan;

d. tampak depan/ samping; dan

e. potongan

3. Surat pernyataan tidak keberatan dari penyanding (materai Rp. 6.000,00)

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 205: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

205

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

yang diketahui oleh Perbekel/Lurah dan Camat setempat

4. Surat bukti hak atas tanah lokasi bangunan/sewa menyewa

5. Foto copy KTP/identitas dari pemohon

6. Foto copy surat bukti pelunasan PBB terakhir

g. Rumah Potong Hewan

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas

1. Melampirkan surat permohonan persetujuan prinsip

2. Gambar Bangunan (skala 1 : 100/200/500); yaitu :

a. petunjuk lokasi;

b. site plan;

c. denah plan;

d. tampak depan/ samping; dan

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 206: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

206

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

e. potongan

3. Surat pernyataan tidak keberatan dari penyanding (materai Rp. 6.000,00) yang diketahui oleh Perbekel/Lurah dan Camat setempat

4. Surat bukti hak atas tanah lokasi bangunan/sewa menyewa

5. Foto copy KTP/identitas dari pemohon

6. Foto copy surat bukti pelunasan PBB terakhir

h. Bengkel 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan

1. Melampirkan surat permohonan persetujuan prinsip

2. Gambar Bangunan (skala 1 : 100/200/500); yaitu :

a. petunjuk lokasi;

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan

Page 207: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

207

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

b. site plan;

c. denah plan;

d. tampak depan/ samping; dan

e. potongan

3. Surat pernyataan tidak keberatan dari penyanding (materai Rp. 6.000,00) yang diketahui oleh Perbekel/Lurah dan Camat setempat

4. Surat bukti hak atas tanah lokasi bangunan/sewa menyewa

5. Foto copy KTP/identitas dari pemohon

6. Foto copy surat bukti pelunasan PBB terakhir

benar

i. Show Room dan Service

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

1. Melampirkan surat permohonan persetujuan prinsip

15 hari setelah dokumen

Page 208: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

208

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus

2. Gambar Bangunan (skala 1 : 100/200/500); yaitu :

a. petunjuk lokasi;

b. site plan;

c. denah plan;

d. tampak depan/ samping; dan

e. potongan

3. Surat pernyataan tidak keberatan dari penyanding (materai Rp. 6.000,00) yang diketahui oleh Perbekel/Lurah dan Camat setempat

4. Surat bukti hak atas tanah lokasi bangunan/sewa menyewa

5. Foto copy KTP/identitas dari pemohon

6. Foto copy surat bukti pelunasan PBB terakhir

dinyatakan lengkap dan benar

Page 209: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

209

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

melampirkan bukti pembayaran).

j. Cuci Mobil dan Motor

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus

1. Melampirkan surat permohonan persetujuan prinsip

2. Gambar Bangunan (skala 1 : 100/200/500); yaitu :

a. petunjuk lokasi;

b. site plan;

c. denah plan;

d. tampak depan/ samping; dan

e. potongan

3. Surat pernyataan tidak keberatan dari penyanding (materai Rp. 6.000,00) yang diketahui oleh Perbekel/Lurah dan Camat setempat

4. Surat bukti hak atas tanah lokasi bangunan/sewa menyewa

5. Foto copy KTP/identitas dari pemohon

6. Foto copy surat bukti pelunasan PBB terakhir

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 210: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

210

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

k. SPBU 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan

1. Melampirkan surat permohonan persetujuan prinsip

2. Gambar Bangunan (skala 1 : 100/200/500); yaitu :

a. petunjuk lokasi;

b. site plan;

c. denah plan;

d. tampak depan/ samping; dan

e. potongan

3. Surat pernyataan tidak keberatan dari penyanding (materai Rp. 6.000,00) yang diketahui oleh Perbekel/Lurah dan Camat setempat

4. Surat bukti hak atas tanah lokasi bangunan/sewa menyewa

5. Foto copy KTP/identitas dari pemohon

6. Foto copy surat bukti pelunasan PBB terakhir

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 211: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

211

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

l. Rumah Sakit, Apotik, Balai Pengobatan dan Klinik

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang

1. Melampirkan surat permohonan persetujuan prinsip

2. Gambar Bangunan (skala 1 : 100/200/500); yaitu :

a. petunjuk lokasi;

b. site plan;

c. denah plan;

d. tampak depan/ samping; dan

e. potongan

3. Surat pernyataan tidak keberatan dari penyanding (materai Rp. 6.000,00) yang diketahui oleh Perbekel/Lurah dan Camat setempat

4. Surat bukti hak atas tanah lokasi bangunan/sewa menyewa

5. Foto copy KTP/identitas dari pemohon

6. Foto copy surat bukti pelunasan PBB terakhir

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 212: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

212

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

m. Gedung 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

1. Melampirkan surat permohonan persetujuan prinsip

2. Gambar Bangunan (skala 1 : 100/200/500); yaitu :

a. petunjuk lokasi;

b. site plan;

c. denah plan;

d. tampak depan/ samping; dan

e. potongan

3. Surat pernyataan tidak keberatan dari penyanding (materai Rp. 6.000,00) yang diketahui oleh Perbekel/Lurah dan Camat setempat

4. Surat bukti hak atas tanah lokasi bangunan/sewa menyewa

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 213: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

213

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

5. Foto copy KTP/identitas dari pemohon

6. Foto copy surat bukti pelunasan PBB terakhir

n. Sekolah/Tempat Pendidikan

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

1. Melampirkan surat permohonan persetujuan prinsip

2. Gambar Bangunan (skala 1 : 100/200/500); yaitu :

a. petunjuk lokasi;

b. site plan;

c. denah plan;

d. tampak depan/ samping; dan

e. potongan

3. Surat pernyataan tidak keberatan dari penyanding (materai Rp. 6.000,00) yang diketahui oleh Perbekel/Lurah

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 214: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

214

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

dan Camat setempat

4. Surat bukti hak atas tanah lokasi bangunan/sewa menyewa

5. Foto copy KTP/identitas dari pemohon

6. Foto copy surat bukti pelunasan PBB terakhir

o. Rumah Kos 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

1. Melampirkan surat permohonan persetujuan prinsip

2. Gambar Bangunan (skala 1 : 100/200/500); yaitu :

a. petunjuk lokasi;

b. site plan;

c. denah plan;

d. tampak depan/ samping; dan

e. potongan

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 215: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

215

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

3. Surat pernyataan tidak keberatan dari penyanding (materai Rp. 6.000,00) yang diketahui oleh Perbekel/Lurah dan Camat setempat

4. Surat bukti hak atas tanah lokasi bangunan/sewa menyewa

5. Foto copy KTP/identitas dari pemohon

6. Foto copy surat bukti pelunasan PBB terakhir

p. Gedung Pemerintahan

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

1. Melampirkan surat permohonan persetujuan prinsip

2. Gambar Bangunan (skala 1 :

15 hari setelah dokumen

Page 216: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

216

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus

100/200/500); yaitu :

a. petunjuk lokasi;

b. site plan;

c. denah plan;

d. tampak depan/ samping; dan

e. potongan

3. Surat pernyataan tidak keberatan dari penyanding (materai Rp. 6.000,00) yang diketahui oleh Perbekel/Lurah dan Camat setempat

4. Surat bukti hak atas tanah lokasi bangunan/sewa menyewa

5. Foto copy KTP/identitas dari pemohon

6. Foto copy surat bukti pelunasan PBB terakhir

dinyatakan lengkap dan benar

Page 217: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

217

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

melampirkan bukti pembayaran).

q. Tempat Kerja Finising Meubel

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus

1. Melampirkan surat permohonan persetujuan prinsip

2. Gambar Bangunan (skala 1 : 100/200/500); yaitu :

a. petunjuk lokasi;

b. site plan;

c. denah plan;

d. tampak depan/ samping; dan

e. potongan

3. Surat pernyataan tidak keberatan dari penyanding (materai Rp. 6.000,00) yang diketahui oleh Perbekel/Lurah dan Camat setempat

4. Surat bukti hak atas tanah lokasi bangunan/sewa menyewa

5. Foto copy KTP/identitas dari pemohon

6. Foto copy surat bukti pelunasan PBB terakhir

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 218: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

218

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

r. Gudang 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan

1. Melampirkan surat permohonan persetujuan prinsip

2. Gambar Bangunan (skala 1 : 100/200/500); yaitu :

a. petunjuk lokasi;

b. site plan;

c. denah plan;

d. tampak depan/ samping; dan

e. potongan

3. Surat pernyataan tidak keberatan dari penyanding (materai Rp. 6.000,00) yang diketahui oleh Perbekel/Lurah dan Camat setempat

4. Surat bukti hak atas tanah lokasi bangunan/sewa menyewa

5. Foto copy KTP/identitas dari pemohon

6. Foto copy surat bukti pelunasan PBB terakhir

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 219: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

219

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

s. Cargo 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang

1. Melampirkan surat permohonan persetujuan prinsip

2. Gambar Bangunan (skala 1 : 100/200/500); yaitu :

a. petunjuk lokasi;

b. site plan;

c. denah plan;

d. tampak depan/ samping; dan

e. potongan

3. Surat pernyataan tidak keberatan dari penyanding (materai Rp. 6.000,00) yang diketahui oleh Perbekel/Lurah dan Camat setempat

4. Surat bukti hak atas tanah lokasi bangunan/sewa menyewa

5. Foto copy KTP/identitas dari pemohon

6. Foto copy surat bukti pelunasan PBB terakhir

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 220: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

220

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

t. Koperasi 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

1. Melampirkan surat permohonan persetujuan prinsip

2. Gambar Bangunan (skala 1 : 100/200/500); yaitu :

a. petunjuk lokasi;

b. site plan;

c. denah plan;

d. tampak depan/ samping; dan

e. potongan

3. Surat pernyataan tidak keberatan dari penyanding (materai Rp. 6.000,00) yang diketahui oleh Perbekel/Lurah dan Camat setempat

4. Surat bukti hak atas tanah lokasi bangunan/sewa menyewa

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 221: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

221

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

5. Foto copy KTP/identitas dari pemohon

6. Foto copy surat bukti pelunasan PBB terakhir

u. Tempat Jarit dan Garmen

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

1. Melampirkan surat permohonan persetujuan prinsip

2. Gambar Bangunan (skala 1 : 100/200/500); yaitu :

a. petunjuk lokasi;

b. site plan;

c. denah plan;

d. tampak depan/ samping; dan

e. potongan

3. Surat pernyataan tidak keberatan dari penyanding (materai Rp. 6.000,00) yang diketahui oleh Perbekel/Lurah

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 222: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

222

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

dan Camat setempat

4. Surat bukti hak atas tanah lokasi bangunan/sewa menyewa

5. Foto copy KTP/identitas dari pemohon

6. Foto copy surat bukti pelunasan PBB terakhir

v. Tempat Penyosohan Beras

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

1. Melampirkan surat permohonan persetujuan prinsip

2. Gambar Bangunan (skala 1 : 100/200/500); yaitu :

a. petunjuk lokasi;

b. site plan;

c. denah plan;

d. tampak depan/ samping; dan

e. potongan

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 223: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

223

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

3. Surat pernyataan tidak keberatan dari penyanding (materai Rp. 6.000,00) yang diketahui oleh Perbekel/Lurah dan Camat setempat

4. Surat bukti hak atas tanah lokasi bangunan/sewa menyewa

5. Foto copy KTP/identitas dari pemohon

6. Foto copy surat bukti pelunasan PBB terakhir

w. Tempat Industri Jasa Baik Besar, Sedang, Kecil dan IRT

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi

1. Melampirkan surat permohonan persetujuan prinsip

2. Gambar Bangunan (skala 1 : 100/200/500); yaitu :

a. petunjuk lokasi;

b. site plan;

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 224: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

224

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

c. denah plan;

d. tampak depan/ samping; dan

e. potongan

3. Surat pernyataan tidak keberatan dari penyanding (materai Rp. 6.000,00) yang diketahui oleh Perbekel/Lurah dan Camat setempat

4. Surat bukti hak atas tanah lokasi bangunan/sewa menyewa

5. Foto copy KTP/identitas dari pemohon

6. Foto copy surat bukti pelunasan PBB terakhir

5 Surat Persetujuan Prinsip Pengkaplingan Tanah untuk Pembangunan,

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang

Permohonan Perorangan :

1. Foto copy KTP

2. Proposal Kegiatan

7 hari setelah dokumen dinyatakan

Page 225: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

225

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Perumahan dan Pemukiman

berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

3. Gambar Rencana Perumahan

4. Fc Bukti Hak

5. Surat Keterangan Bendesa Adat di ketahui Camat dan Lurah Setempat.

Permohonan Berbadan Hukum :

1. Foto copy KTP

2. Foto copy akte pendirian perusahaan

3. Foto copy keterangan NPWP

4. Proposal kegiatan

5. Gambar Rencana Perumahan

6. FC Bukti Hak

7. Surat Keterangan Bendesa Adat diketahui Lurah atau Camat Setempat.

lengkap dan benar

Page 226: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

226

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

6 Surat Izin Apotek (SIA) 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat

Izin baru :

1. Permohonan model AP-1 bermaterai Rp. 6.000,00 yang telah diisi pemohon

2. Foto copy ijasah, surat sumpah dilegalisir dan SIPA Apoteker dan SIKTTK Asisten apoteker

3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP

4. Foto copy KTP Bali atau KTP yang dilengkapi dengan surat keterangan domisili

5. Foto copy NPWP Apoteker pengelola Apotik

6. Foto copy NPWP pemilik sarana Apotik

7. Foto copy akte pendirian badan usaha (bagi yang berbentuk badan usaha)

8. Gambar peta lokasi

9. Gambar denah bangunan

10. Akte sewa menyewa, kontrak atau akte hak milik bangunan

11. Daftar ketenagaan

12. Daftar terperinci alat perlengkapan Apotik

13. Surat pernyataan dari APA tidak

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 227: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

227

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

berkedudukan sebagai APA di Apotik lain (bermaterai Rp. 6.000,00)

14. Surat ijin atasan (bagi PNS, ABRI)

15. Akte perjanjian kerjasama APA dengan PSA

16. Perjanjian pelengkap APA dengan PSA

17. Surat pernyataan PSA tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di Bidang obat (bermaterai Rp. 6.000,00)

18. Surat rekomendasi dari ISFI Bali dan keanggotaan ISFI

19. Surat keterangan pelaksanaan Masa Bhakti Apoteker (MBA)

20. Rancangan papan nama Apotek (ukuran 40 x 60 cm), surat pesanan, copy resep dan etiket

21. Rancangan lemari narkotika (pintu double)

22. Surat lolos butuh dari Dinas Kesehatan Provinsi/Kab./Kota

Perpanjangan izin :

1. Permohonan bermaterai Rp. 6.000,00

2. Foto copy ijasah, surat sumpah dan

Page 228: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

228

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

SIK/SP apoteker dilegalisir

3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP

4. Foto copy KTP Bali atau KTP yang dilengkapi dengan surat keterangan domisili

5. Foto copy NPWP Apoteker pengelola Apotik

6. Foto copy NPWP pemilik sarana Apotik

7. Foto copy akte pendirian badan usaha (bagi yang berbentuk badan usaha)

8. Gambar peta lokasi

9. Gambar denah bangunan

10. Akte sewa menyewa, kontrak atau akte hak milik bangunan

11. Daftar ketenagaan

12. Foto copy ijasah dan SIK Asisten Apoteker dilegalisir

13. Daftar terperinci alat perlengkapan Apotik

14. Surat pernyataan dari APA tidak berkedudukan sebagai APA di Apotik lain (bermaterai Rp. 6.000,00)

15. Surat ijin atasan (bagi PNS, ABRI)

Page 229: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

229

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

16. Akte perjanjian kerjasama APA dengan PSA mengacu Permenkes No. 922/Menkes/Per/X/1993

17. Surat pernyataan PSA tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di Bidang obat (bermaterai Rp. 6.000,00)

18. Surat selesai melaksanakan MBA atau surat pernyataan akan melaksanakan MBA

19. Surat pernyataan tidak keberatan diganti dari APA yang lama (materai Rp. 6.000,00)

20. Surat rekoemndasi dari ISFI Bali dan Keanggotaan ISFI

21. Perjanjian pelengkap APA dan PSA

22. Rancangan papan nama Apotek (ukuran 40 x 60 cm), surat pesanan, copy resep dan etiket

23. Rancangan lemari narkotika (pintu double)

24. Surat lolos butuh dari Dinas Kesehatan Provinsi/Kab./Kota

25. SIA asli

26. Berita Acara Serah Terima Obat ke Apoteker pengganti (khusus untuk

Page 230: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

230

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

pergantian pemilik atau apoteker)

7 Surat Izin Toko Obat 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus

1. Foto copy KTP Pemohon yang masih berlaku

2. Denah tempat usaha

3. Surat pernyataan kesediaan sebagai Asisten Apoteker atau penanggungjawab teknis (materai Rp. 6.000,00)

4. Foto copy ijasah asisten apoteker yang dilegalisir

5. Foto copy SIKTTK

6. Foto copy NPWP pemilik Toko Obat

7. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm pemilik dan Asisten Apoteker sebanyak 3 (tiga) lbr

8. Denah Tata LetakToko Obat

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 231: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

231

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

8 Surat Izin Optikal 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan

Izin baru :

1. Surat permohonan kepada Bupati u.p. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Badung

2. Akte pendirian perusahaan optikal yang disahkan oleh Notaris untuk penyelenggara yang berbentuk perusahaan perorangan

3. KTP/Surat keterangan domisili bagi pemilik’

4. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)

5. Surat pernyataan kesediaan refraksionis optisien untuk menjadi penanggungjawab pada optikal/laboratorium optic yang didirikan dengan kelengkapan :

- Surat perjanjian pemilik sarana dengan refraksionis optisien tersebut

- Surat keterangan dari pejabat setempat yang berwenang menyatakan bahwa refraksionis optisien calon penangungjawab

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sah

Page 232: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

232

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

bertempat tinggal/ domisili di Kab./Kota yang bersangkutan atau foto copy KTP terlampir

- Foto copy ijasah refraksionis optisien yang telah dilegalisir

- Surat ketarnagn dari dokter yang memiliki SIP

- Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lbr

6. Surat pernyataan kerjasama dari laboratorium optic tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan, bila optikal tidak memiliki laboratorium sendiri

7. Daftar sarana dan peralatan yang digunakan

8. Daftar pegawai serta tugas dan fungsinya

9. Peta lokasi sebagai penunjuk wilayah tempat domisili optikal/ laboratorium optic

10. Denah ruangan

11. Surat keterangan dari organisasi profesi setempat yang menyatakan bahwa refraksionis optisien yang diajukan hanya menjadi penanggungjawab dari optika yang mengajukan izin tersebut, dan

Page 233: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

233

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

diketahui oleh asosiasi pengusaha optikal setempat

Perpanjangan izin :

1. Surat permohonan kepada Bupati u.p. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Badung

2. Pemohon membawa izin asli yang lama

3. Akte pendirian perusahaan optikal yang disahkan oleh Notaris untuk penyelenggara yang berbentuk perusahaan perorangan

4. KTP/Surat keterangan domisili bagi pemilik’

5. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)

6. Surat pernyataan kesediaan refraksionis optisien untuk menjadi penanggungjawab pada optikal/laboratorium optic yang didirikan dengan kelengkapan :

- Surat perjanjian pemilik sarana dengan refraksionis optisien tersebut

- Surat keterangan dari pejabat setempat yang berwenang menyatakan bahwa refraksionis

Page 234: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

234

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

optisien calon penangungjawab bertempat tinggal/ domisili di Kab./Kota yang bersangkutan atau foto copy KTP terlampir

- Foto copy ijasah refraksionis optisien yang telah dilegalisir

- Surat ketarnagn dari dokter yang memiliki SIP

- Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lbr

7. Surat pernyataan kerjasama dari laboratorium optic tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan, bila optikal tidak memiliki laboratorium sendiri

8. Daftar sarana dan peralatan yang digunakan

9. Daftar pegawai serta tugas dan fungsinya

10. Peta lokasi sebagai penunjuk wilayah tempat domisili optikal/ laboratorium optic

11. Denah runagan dibuat dengan skala 1 : 100

12. Surat ketarngan dari organisasi profesi setempat yang menyatakan bahwa refraksionis optisien yang diajukan hanya menjadi penanggungjawab dari

Page 235: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

235

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

optika yang mengajukan izin tersebut, dan diketahui oleh asosiasi pengusaha optikal setempat

9 Usaha Mikro Obat Tradional (UMOT)

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada

1. Permohonan bermaterai Rp.6000 yang telah diisi pemohon.

2. Foto copy Akta pendirian Badan Usaha Perorangan yang sah sesuai ketentuan Perundang Undangan

3. Susunan direksi/ pengurus dan komisaris / Badan Pengawas dalam hal permohonan bukan peroangan

4. Foto copy/ identitas pemohon dan atau Direksi/ pengurus dan Komisaris / Badan Pengawas

5. Pernyataan pemohon dan atau Direksi / Pengurus dan Komisaris / Badan Pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan Perundang Undangan dibidang Farmasi

6. Foto copy bukti penguasaan tanah dan bangunan

7. Surat Tanda Daftar Perusahaan dalam hal permohonan bukan perorangan

8. Foto copy surat ijin Usaha Perdagangan dalam hal permohonan

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sah

Page 236: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

236

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

bukan perorangan

9. Foto copy nomer NPWP dan foto copy surat Keterangan Domisili

10 Sertifikat Industri Pangan Rumah Tangga (SPP-IRT)

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran

1. Permohonan bermaterai Rp.6000 yang

telah diisi pemohon.

2. Formulir yang memuat informasi sebagai berikut

Nama Jenis pangan

Nama dagang

Jenis Kemasan

Berat bersih/ isi bersih (mg/g/kg atau ml/l/kl)

Komposisi

Tahapan produksi

Nama, alamat,kode pos dan nomor telephonr IRTP

Nama pemilik

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sah

Page 237: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

237

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

9. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

Nama penanggung jawab

Informasi tentang masa simpan (Kedaluarsa)

Informasi tentang kode produksi

3. Dokumen lain, antara lain:

Surat keterangan atau izin usaha dari instansi yang berwenang

Rancangan label pangan

11 Serifikat Laik Sehat Hotel/Peninapan atau Rumah Makan

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat

Izin baru :

1. Foto copy KTP

2. Foto copy surat keterangan domisisli perusahaan

3. Peta situasiDenah bangunan

4. Daftar nama keryawan FB (FB Kitchen, FB Service, FB Steward)

Perpanjangan izin :

1. Sertifikat laik sehat yang lama

2. Foto copy KTP

3. Foto copy Surat Ketarangan domisili

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 238: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

238

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

perusahaan

4. Peta situasi

5. Denah bangunan

6. Daftar nama karyawan FB (FB Kitchen, FB Service, FB Steward)

12 Rekomendasi Mengontrakkan, Tukar Menukar dan Menjual Tanah Laba Pura

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk

1. Foto copy KTP pemohon

2. Foto copy sertifikat laba pura

3. Foto copy sertifikat tanah yang akan dibeli

4. Denah lokasi

5. Struktur pengurus/pengempon laba pura

6. Hasil rapat pengurus/peruman pengempon

7. Surat kuasa

7 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 239: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

239

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

13 Tanda Pendaftaran Kapal/Pas Kecil Kapal Dibawah 7 GT (Perpanjangan Izin Tanda Daftar Kapal)

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang

1. Formulir PAS Kecil

2. Surat Permohonan Bermaterai Rp. 6000

3. Fotocopy KTP

4. Surat Keterangan Pengukuran Kapal

5. Surat Keterangan Galangan/Tukang

6. Bukti Pembelian Mesin.

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sah

Page 240: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

240

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

7. Alat Ukur Kapal.

Page 241: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

241

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

14 Surat Persetujuan Prinisp Lasndasan Helikopter (Heliport)

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat

Mengisi formulir permohonan

- Nama perusahaan

- Alamat perusahaan

- Nama penanggungjawab

- Alamat penanggungjawab

- Lokasi rencana Heliport (Siteplan) dan koordinat lokasi

Melampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Kartu identitas diri bagi perorangan atau akte pendirian bagi perusahaan

2. Bukti Pelunasan PBB

3. Fotocopy NPWP

4. Tanda bukti penguasaan lahan (fotokopi sertifikat untuk lahan hak milik atau perjanjian sewa notaris dan fotokopi sertifikat untuk lahan yang disewa)

5. Informasi tata ruang dari Bappeda Litbang

6. Gambar rencana bangunan heliport

7. Pernyataan Persetujuan Penyanding

8. SKTU (Surat Keterangan Tempat Usaha)

15 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 242: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

242

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

9. Bukti Sosialisasi rencana pembangunan Heliport kepada masyarakat sekitar

15 Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan

1. Surat Permohonan

2. Foto copy KTP pemohon

3. Gambar teknis bengunan

4. Pernyataan tidak keberatan dari penyanding

5. Bukti kepemilikan lahan

6. Rekomendasi ketinggian KKOP dari Adminsitrator Bandara

7. Foto copy bukti pelunasan

8. Pembayaran pajak tahun terakhir

15 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 243: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

243

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

16 Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang

1. Blanko berisi pertyanyaan tentang bangunan yang dibangun

2. Formulir survey

3. Formulir analisa

4. Draft surat rekoemndasi dan data lapangan

5. Draft surat rekoemndasi dan data lapangan

15 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 244: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

244

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

17 Sertifikat Bidang Kesehatan :

a. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

1. Data perusahaan yang memproduksi

2. Data produk makanan/minuman yang diproduksi

3. Gambar denah bangunan/lay out ruangan produksi beserta ukurannya

4. Foto copy KTP pemohon

5. Foto copy KTP pemohon

6. Surat pernyataan tentang kesanggupan membuat label sesuai dengan persyaratan (materai Rp. 6.000,00)

7. Asli dan foto copy contoh label yang digunakan

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 245: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

245

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

8. Pas foto berwarna pemohon ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lbr

9. Surat status bangunan

10. Foto copy Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecikl dari Disperindag Badung

11. Surat pernyataan jaminan tidak menggunakan formulain, boraks, rhodamin B dalam pangan (materai Rp. 6.000,00)

b. Sertifikat Laik Sehat Hotel/ Penginapan atau Rumah Makan

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

Izin baru :

5. Foto copy KTP

6. Foto copy surat keterangan domisisli perusahaan

7. Peta situasiDenah bangunan

8. Daftar nama keryawan FB (FB Kitchen, FB Service, FB Steward)

Perpanjangan izin :

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 246: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

246

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

7. Sertifikat laik sehat yang lama

8. Foto copy KTP

9. Foto copy Surat Ketarangan domisili perusahaan

10. Peta situasi

11. Denah bangunan

12. Daftar nama karyawan FB (FB Kitchen, FB Service, FB Steward)

18 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi

1. Copy akte pendirian dan segala perubahan bagi perusahaan yang berbadan hukum

2. Copy akte pengesahan dari Departemen Kehakiman dan HAM

3. Copy izin-izin yang telah dimiliki dari

15 hari setalah dokumen dinyakatkan lengkap dan benar

Page 247: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

247

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

instansi teknis yang berwenang

4. Copy SITU/HO atau Surat Keterangan Tempat Usaha

5. Copy KTP pemilik/penanggungjawab/direktur

6. NPWP

7. Mengisi blanko permohonan TDP

8. Melampirkan surat kuasa bagi yang diurus pemilik/penanggungjawab perusahaan dengan bermaterai cukup

9. TDP asli bagi yang mengadakan perubahan atau pembaharuan (perpanjangan)

19 Tanda Daftar Gudang (TDG)

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang

1. Akte pendirian bila perusahaan berbentuk perseroan

2. SITU/HO/surat keterangan

15 hari setelah dokumen dinyatakan

Page 248: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

248

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

kepemilikan gudang dari Pemda

3. SIUP/STDUP/Izin-izin yang dimiliki

4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

5. Copy KTP pemilik gudang

6. NPWP

7. Denah lokasi gudang beserta ukurannya

8. Kapasitas

9. Jenis barang yang disimpan

lengkap dan benar

Page 249: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

249

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

20 Pengesahan/Rekomendasi Analisis Kondisi Sosial, Ekonomi, Masyarakat, Keberadaan Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat

1. Copy sertifikat kepemilikan lahan atau bukti penugasan lahan

2. Copy persetujuan prinsip membangun

3. Copy IMB

4. Copy SITU dan copy surat ijin Undang-Undang Gangguan (HO)

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 250: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

250

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

21 Berita Acara Penelitian Lapangan untuk Mendapatkan Rekomendasi SIUP-MB untuk Distributor

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada

1. Akte pendirian perusahaan

2. SIUP atau Surat Izin tetap Hotel dan Restaurant dari Menteri Pariwisata/Ketua Badan Penanaman Modal

3. Surat Izin Toko Bebas Bea dari Menkeh apabila Duty Free Shop

4. KTP Direktur

5. NPWP

6. TDP

7. SITU khusus Mikol bagi pengecer

8. Daftar nilai investasi di luar tanah dan bangunan

9. Mengisi blanko permohonan (SP SIUP-MB)

10. Rencana/daftar nama minuman beralkohol menurut jenis dan type yang akan dijual

11. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4cm sebanyak 2 (dua) lbr

15 hari kerja setalh dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 251: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

251

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

22 Surat Keterangan Tanda Pendaftaran Kegiatan Usaha Perikanan

a. Penangkapan 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada

1. Foto copy KTP yang masih berlaku;

2. Surat pernyataan untuk sanggup, tunduk dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

3. Surat keterangan tempat usaha dari pejabat setempat;

4. Akte pendirian pengusaha (bagi usaha yang berbadan hukum)

5. Pas foto berwarna 3 x 4 cm sebanyak 3 lbr;

6. Surat kuasa kerjasama operasional (bila ada KSO);

7. Foto copy pas kecil/pas kapal;

8. Surat pernyataan para penyanding

15 hari kerja setalh dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 252: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

252

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

b. Budidaya 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan

1. Foto copy KTP yang masih berlaku;

2. Surat pernyataan untuk sanggup, tunduk dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

3. Surat keterangan tempat usaha dari pejabat setempat;

4. Akte pendirian pengusaha (bagi usaha yang berbadan hukum)

5. Pas foto berwarna 3 x 4 cm sebanyak 3 lbr;

6. Surat kuasa kerjasama operasional

15 hari kerja setalh dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 253: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

253

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

(bila ada KSO);

7. Foto copy pas kecil/pas kapal;

8. Syarat tanda pendaftaran peternakan rakyat (point 1,2,3,4)

c. Pengumpulan/ pengolahan

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas

1. Foto copy KTP yang masih berlaku;

2. Surat pernyataan untuk sanggup, tunduk dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

3. Surat keterangan tempat usaha dari pejabat setempat;

4. Akte pendirian pengusaha (bagi usaha yang berbadan hukum)

15 hari kerja setalh dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 254: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

254

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

5. Pas foto berwarna 3 x 4 cm sebanyak 3 lbr;

6. Surat kuasa kerjasama operasional (bila ada KSO);

7. Foto copy pas kecil/pas kapal;

8. Surat pernyataan para penyanding

d. Budidaya 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan

1. Foto copy KTP yang masih berlaku;

2. Surat pernyataan untuk sanggup, tunduk dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

3. Surat keterangan tempat usaha dari

15 hari kerja setalh dokumen dinyatakan lengkap dan

Page 255: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

255

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

pejabat setempat;

4. Akte pendirian pengusaha (bagi usaha yang berbadan hukum)

5. Pas foto berwarna 3 x 4 cm sebanyak 3 lbr;

6. Surat kuasa kerjasama operasional (bila ada KSO);

7. Foto copy pas kecil/pas kapal;

8. Surat pernyataan para penyanding

benar

23 Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

1. Foto copy KTP yang masih berlaku;

2. Surat pernyataan untuk sanggup,

15 hari kerja setalh dokumen

Page 256: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

256

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus

tunduk dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

3. Surat keterangan tempat usaha dari pejabat setempat;

4. Akte pendirian pengusaha (bagi usaha yang berbadan hukum)

5. Pas foto berwarna 3 x 4 cm sebanyak 3 lbr;

6. Surat kuasa kerjasama operasional (bila ada KSO);

7. Foto copy pas kecil/pas kapal;

Surat pernyataan para penyanding

dinyatakan lengkap dan benar

Page 257: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

257

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

melampirkan bukti pembayaran).

24 Bidang Usaha Perjalanan Wisata :

c. Biro Perjalanan Wisata (BPW)

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan

9. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

10. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

11. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

12. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

13. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

14. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

15. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 258: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

258

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

16. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

17. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

18. Surat pernyataan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

19. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

20. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

21. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

22. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

d. Agen Perjalanan Wisata

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan

Page 259: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

259

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

benar

Page 260: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

260

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

25 Bidang Usaha Penyedia Akomodasi

f. Hotel :

- Hotel Bintang 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan

Page 261: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

261

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

benar

Page 262: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

262

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

- Hotel Non Bintang 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 263: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

263

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan

Page 264: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

264

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

(KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

g. Bumi Perkemahan 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 265: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

265

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

h. Persinggahan Karavan

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

15 hari setelah

Page 266: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

266

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak melanggar

dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 267: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

267

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

melampirkan bukti pembayaran). peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

i. Villa 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 268: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

268

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

Page 269: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

269

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

j. Akomodasi lain :

- Kondotel (Kondominium Hotel)

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 270: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

270

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

Page 271: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

271

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

- Rumah Sewa 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 272: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

272

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

26 Usaha Makanan dan Minuman

g. Restauran 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan

Page 273: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

273

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak me

11. langgar peraturan perundang-

benar

Page 274: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

274

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

undangan yang berlaku

12. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

13. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

14. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

15. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

h. Rumah Makan 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 275: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

275

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara

Page 276: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

276

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

i. Bar/Rumah Minum 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 277: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

277

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

j. Cafe 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi

15 hari setelah dokumen dinyatakan

Page 278: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

278

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang

lengkap dan benar

Page 279: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

279

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

k. Pusat Jajanan Makanan

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 280: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

280

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara

Page 281: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

281

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

l. Jasa Boga 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 282: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

282

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir

Page 283: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

283

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

oleh pejabat yang berwenang

27 Usaha Jasa Kawasan Pariwisata

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 284: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

284

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

28 Izin Usaha Jasa Transportasi

f. Angkutan Jalan Wisata

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan

Page 285: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

285

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

benar

Page 286: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

286

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

g. Angkutan Kereta Api Wisata

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 287: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

287

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara

Page 288: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

288

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

h. Angkutan Sungai dan Danau Wisata

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 289: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

289

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

i. Angkutan Laut Domestik Wisata

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi

15 hari setelah dokumen dinyatakan

Page 290: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

290

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang

lengkap dan benar

Page 291: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

291

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

j. Angkutan Laut Internasional Wisata

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 292: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

292

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang

Page 293: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

293

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

29 Usaha Daya Tarik Wisata

- Pengelolaan Daya Tarik Wisata

4) Pengelolaan Permandian Air Panas Alami

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 294: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

294

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

Page 295: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

295

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

5) Pengelolaan Berwujud Keadaan Alam Flora dan Fauna

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 296: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

296

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

6) Agro Wisata 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

15 hari setelah dokumen

Page 297: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

297

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar

dinyatakan lengkap dan benar

Page 298: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

298

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

melampirkan bukti pembayaran). peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

30 Izin Prinsip Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi :

i. Gelanggang Olah Raga

Page 299: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

299

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

11) Lapangan Golf 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 300: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

300

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

12) Rumah Bilyard 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 301: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

301

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan

Page 302: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

302

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

13) Gelanggang Renang

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 303: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

303

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

Page 304: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

304

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

14) Lapangan Tenis 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 305: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

305

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

15) Gelanggang Bowling

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 306: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

306

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

Page 307: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

307

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

16) Lapangan Futsal 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 308: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

308

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir

Page 309: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

309

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

oleh pejabat yang berwenang

17) Gelanggang Ice Syting

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 310: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

310

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

18) Gelanggang Skateboard

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi

15 hari setelah dokumen dinyatakan

Page 311: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

311

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang

lengkap dan benar

Page 312: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

312

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

19) Gelanggang Permainan Ketangkasan

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 313: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

313

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara

Page 314: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

314

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

20) Pusat Kebugaran/ Fitnes/Yoga

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 315: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

315

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

12. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir

Page 316: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

316

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

oleh pejabat yang berwenang

j. Gelanggang Seni :

6) Sanggar Seni 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 317: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

317

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

7) Galeri Seni 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 318: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

318

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan

Page 319: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

319

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

8) Gedung Pertunjukan Seni

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 320: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

320

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar

Page 321: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

321

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

9) Tempat Pameran

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 322: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

322

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

10) Gedung Bisokop/ Cinema

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi

15 hari setelah dokumen dinyatakan

Page 323: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

323

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang

lengkap dan benar

Page 324: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

324

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

k. Arena Permainan :

10) Arena Permainan

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 325: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

325

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

Page 326: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

326

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

11) Paint Ball 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 327: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

327

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir

Page 328: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

328

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

oleh pejabat yang berwenang

12) Dunia Fantasi 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 329: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

329

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

13) Panjat Tebing 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan

Page 330: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

330

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

benar

Page 331: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

331

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

14) Buggy Jumping 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 332: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

332

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan

Page 333: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

333

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

(KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

15) Slingshot 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 334: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

334

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

16) Menunggang 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan 1. Mengisi blanko permohonan 15 hari

Page 335: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

335

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Gajah dan Satwa Lainnya

kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada

persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 336: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

336

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

17) ATV Ride 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 337: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

337

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

Page 338: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

338

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

18) Wisata Sepeda 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 339: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

339

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

Page 340: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

340

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

l. Hiburan Malam

6) Kelab Malam 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 341: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

341

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

7) Diskotik 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 342: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

342

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan

Page 343: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

343

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

8) Pub 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 344: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

344

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

Page 345: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

345

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

9) Panggung Tertutup

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 346: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

346

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

10) Panggung Terbuka

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi

15 hari setelah dokumen dinyatakan

Page 347: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

347

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang

lengkap dan benar

Page 348: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

348

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

m. Panji Pijat

4) Panti Pijat 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 349: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

349

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

Page 350: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

350

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

5) Panti Mandi Uap/Sauna

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 351: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

351

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

Page 352: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

352

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

6) Refleksi 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 353: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

353

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

n. Taman Rekreasi :

4) Taman Rekreasi 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 354: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

354

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

Page 355: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

355

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

5) Taman Bertema 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 356: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

356

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar

Page 357: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

357

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

6) Taman Pentas Pertunjukan Satwa

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 358: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

358

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

o. Karaoke 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi

15 hari setelah dokumen dinyatakan

Page 359: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

359

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang

lengkap dan benar

Page 360: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

360

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

p. Jasa Impresariat/ Promotor

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 361: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

361

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara

Page 362: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

362

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

31 Usaha Jasa Pramuwisata

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 363: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

363

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

32 Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konfrensi dan

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi

15 hari setelah dokumen dinyatakan

Page 364: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

364

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Pameran berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang

lengkap dan benar

Page 365: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

365

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

34 Usaha Konsultasi Pariwisata

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 366: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

366

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara

Page 367: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

367

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

34 Usaha Informasi Pariwisata

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 368: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

368

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

Page 369: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

369

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

35 Izin Usaha Wisata Tirta:

d. Wisata Bahari :

7) Wisata Selam 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 370: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

370

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

8) Wisata Perahu Layar

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan

Page 371: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

371

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

benar

Page 372: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

372

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

9) Wisata Memancing

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 373: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

373

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan

Page 374: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

374

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

(KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

10) Wisata Selancar 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 375: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

375

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

11) Wisata Dermaga Bahari

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan

Page 376: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

376

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

benar

Page 377: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

377

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

12) Wisata Watersport

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 378: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

378

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan

Page 379: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

379

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

(KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

e. Wisata Sungai, Danau dan Waduk :

4) Wisata Arung Jeram

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 380: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

380

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir

Page 381: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

381

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

oleh pejabat yang berwenang

5) Wisata Dayung 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 382: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

382

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

6) Wisata Pancing 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 383: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

383

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

Page 384: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

384

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

f. Bidang Usaha Spa :

3) Spa 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 385: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

385

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar

Page 386: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

386

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

4) Salon Kecantikan

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan kepada CS.

2. CS melakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan benar, CS melakukan registrasi kemudian mengajukan kepada Kepala Bidang serta memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon.

4. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menerbitkan Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin.

5. Kepala Bidang menindaklanjuti konsep Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin kepada Kepala Badan

6. Kepala Bidang menugaskan Tim Teknis untuk menyampaikan kepada pemohon pembayaran penerbitan surat ijin sesuai ketentuan yang berlaku

7. Kepala Badan menandatangani Surat Non Izin/Surat Penolakan Non Izin dan

1. Mengisi blanko permohonan persetujuan prinsip

2. Membuat proposal usaha yang berisi tentang gambaran umum dari usaha yang akan dibangun

3. Pas foto berukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lbr

4. Foto copy NPWPD, berkaitan dengan pajak hiburan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

5. Surat pernyataan penyanding yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/ Kelihan Dinas, Lurah/Perbekel dan Camat setempat

6. Foto copy KTP/Keterangan Domisisli

7. Foto copy status tanah (Sertrifikat Hak Milik, HGB, Sewa/Kontrak, Surat Keterangan Desa Adat apabila tanah yang dimaksud adalah tanah ayahan

15 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap dan benar

Page 387: PROSEDUR PENERBITAN IZIN - …bagianhukumham.badungkab.go.id/uploads/LAMPIRAN... · Surat Izin /Surat Penolakan Izin serta memerintahkan distribusi surat kepada pemohon 11. Kepala

387

NO JENIS NON IZIN PROSES PERSYARATAN JANGKA WAKTU

TARIF

1 2 3 4 5 6

memerintahkan distribusi surat kepada pemohon.

8. Kepala Bidang memerintakan petugas khusus untuk meregister Surat Non Izin/ Surat Penolakan Non Izin dan menyerahkan kepada pemohon (khusus Surat Non Izin harus melampirkan bukti pembayaran).kepada pemohon (khusus Surat Izin harus melampirkan bukti pembayaran).

Desa Adat)

8. Denah lokasi usaha (gambar denah lokasi usaha)

9. Gambar Lay Out bangunan (gambar detail tata letak ruangan beserta fasilitas usaha)

10. Surat pernyataan tidak emlanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Foto copi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan

12. Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV dan Yayasan) apabila usaha perorangan tidak perlu dilampirkan Akte Pendirian

13. Rencana Gambar Bangunan secara keseluruhan sebagai dasar menghitung koefisien dasar bangunan (KDB)

14. Persyaratan point 7 dan 12 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG