Home >Investor Relations >Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Date post:20-Nov-2014
Category:
View:2,207 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Description:
disampaikan oleh Gunsairi (Bappenas), 2013.
Transcript:
  • 1. Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Perpres 56/2011 dan Permen PPN 3/2012)

2. Jenis infrastruktur dalam Perpres 67/2005 jo 13/2010 jo 56/2011 2 3. 3 Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama Rencana Pengadaan Badan Usaha PERAN SERTA INSTANSI / LEMBAGA Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)/BAPPENAS PJPK, KKPPI, PPRF, BUPI, BKPM, BAPPENAS, BPN PJPK, PPRF, BUPI, BKPM, BAPPENAS, KLH PJPK, KKPPI, BKPM, BAPPENAS, Kementerian Keuangan (PPRF), BUPI, BPN, KLH Kajian Kesiapan Proyek Kerjasama PROSES PENGADAAN TANAH Konsultasi Publik: Penyebarluasan Informasi Konsultasi Publik: Interaksi Konsultatif Konsultasi Publik: Penjajakan Minat Pasar Proses Permohonan Kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah Penyelesaian Prastudi Kelayakan Kajian Awal Prastudi Kelayakan Proyek Kerjasama Output: Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama Identifikasi dan Pemilihan Proyek Kerjasama Konfirmasi/Persetujuan Pemberian Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah Output: Daftar Prioritas Proyek Dokumen Studi Pendahuluan Output: Dok. Perjanjian Kerjasama Dok. Pejaminan & Dok. Regress Penyiapan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pengadaan BU Perencanaan Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Output: Perolehan Pembiayaan; Kontrak EPC; Kontrak Operasi Output Dokumen Prastudi Kelayakan Penetapan Prioritas Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Output: Laporan Berkala Pelaksanaan Manajemen PK TAHAP I: PERENCANAAN PROYEK KERJASAMA TAHAP II: PENYIAPAN PROYEK KERJASAMA TAHAP III: TRANSAKSI PROYEK KERJASAMA TAHAP IV: MANAJEMEN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP / PJPK KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP / BU Proses alokasi, pencairan, pengawasan & pemantauan Pemberian Dukungan Pemerintah dan/atau pemantauan & evaluasi pelaksanaan Perjanjian Penjaminan & Perjanjian Regress 4. Perencanaan Proyek Kerjasama Penyiapan Proyek Kerjasama Transaksi Proyek Kerjasama Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (MPPK) 1. Identifikasi dan Pemilihan 1. Penyiapan Kajian Awal PraStudi Kelayakan Dokumen Outline Business Case 1.Penyelesaian Kajian Akhir Pra-SK (Final Business Case) 2.Rancangan Rencana Pengadaan. Dokumen Prastudi Kelayakan 1. Perencanaan MPPK Pembentukan Unit Manajemen Penyusunan Rencana Kerja DILAKSANAKAN OLEH MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA DAERAH SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA (PJPK) 1. Perencanaan Pengadaan 2. Pelaksanaan Pengadaan 3. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dokumen Perjanjian Kerjasama Dokumen Perjanjian Penjaminan Dokumen Perjanjian Regress 2. Penetapan Prioritas Dokumen Studi Pendahuluan 2. Penyiapan Kajian Kesiapan Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama 2. Pelaksanaan MPPK Tahap Pra- Konstruksi Tahap Konstruksi Tahap Operasi Dokumen Laporan Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama Prakarsa PJPK (Solicited Project) 4 5. Tahap Persetujuan sebagai Badan Usaha Pemrakarsa Tahap Pengadaan Badan USaha Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama atas Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited Project) Langkah 1 1A :Penyiapan Dokumen Konsep Proyek & Kualifikasi calon pemrakarsa (CP) 1B: PJPK mengevaluasi Dokumen Konsep Proyek 1C: PJPK menerbitkan surat persetujuan bagi CP utk melanjutkan penyiapan prastudi kelayakan Langkah 2 2A: CP melaksanakan penyelesaian prastudi kelayakan 2B: PJPK mengevaluasi secara mendalam Dokumen Prastudi Kelayakan 2C: PJPK menerbitkan suarat persetujuan bagi CP utk melanjutkan penyiapan studi kelayakan Langkah 3 3A: CP melaksanakan penyelesaian Dokumen Studi Kelayakan dan Pemenuhan Persyar:atan Prakualifikasi 3B: PJPK mengevaluasi secara mendalam Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Pemenuhan Persyaratan Prakualifikasi 3C: PJPK menetapkan CP sbg badan usaha pemrakarsa (BUP) dan menetapkan kompensasi bagi BUP Langkah 4 4: PJPK menyiapkan Rencana Pengadaan Badan Usaha secara kompetitif dan terbuka Langkah 5 5A: Pernyataan Minat (EOI) 5B: BU menyampaikan pernyataan minat Langkah 6 6A: Prakualifikasi (RfP) 6B: BU mengikuti prakualifikasi Langkah 7 7A: Permintaan penawaran 7B: BU yg lolos prakualifikasi & BUP memasukkan penawaran Langkah 8 8A: Permintaan penawaran 8B: Penyampaian & Evaluasi Dokumen Penawaran Langkah 9 9A: Penetapan Pemenang - Opsi Bonus Nilai 9B: Penetapan Pemenang Opsi Right to Match Langkah 10 10: Penetapan Pemenang Langkah 11 11: Penyiapan & Penandatanganan perjanjian Kerjasama 5 6. Badan Usaha Mengajukan Minat Terhadap Usulan Proyek (LoI) Membalas Surat Persetujuan Membuat Dokumen Pra-fs Persetujuan Melanjutkan Pembuatan Dokumen FS Penetapan Nilai Kompensasi Penetapan Sebagai Pemrakarsa dan Penawaran Bentuk Kompensasi Penyempurnaan Substansi Dokumen Pra FS Evaluasi Terhadap Substansi FS Dan Kelengkapannya Pemilihan Bentuk Kompensasi Tim Independen 1 8 2 6 5 Tender Mereview Kesesuaian Kriteria Unsolicited dan Substansi Dokumen Pra-FS 4 Mengajukan Dokumen Pra FS Kriteria (Pasal 10 Perpres 56/2011): 1. Tidak termasuk dalam rencana induk pada sektor yang bersangkutan 2. Kesesuaian lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 3. Terintegrasikan secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan 4. Keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah 5. Layak secara ekonomi dan finansial 6. Tidak memerlukan Dukungan Pemerintah yang berupa kontribusi fiskal dalam bentuk finansial Mengajukan Dokumen FS dan Kelengkapannya Menyempurnakan Dokumen FS dan Kelengkapannya 3 10 9 7 11 12 13 o Rencana bentuk kerjasama o Rencana pembiayaan proyek dan sumber dana o Rencana penawaran kerjasama mencakup jadwal, proses dan cara penilaian Prosedur Pelaksanaan Unsolicited Project 6 7. Identifikasi & Pemilihan Proyek Kerjasama Penetapan Prioritas Proyek Kerjasama Dokumen Studi Pendahuluan 1.Analisis Kebutuhan a.Termasuk dalam rencana dan program pembangunan Pemerintah b.Memiliki dasar pemikiran tehnis & ekonomi c.mendapat dukungan dari pemangku kepentingan 2.Kriteria Kepatuhan : a.Kesesuaian dengan RPJM Nasional/ daerah & rencana strategis sektor infrastruktur b.Kesesuaian lokasi dengan RTRW c.keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah 3.Kriteria Faktor Penentu Manfaat Keterlibatan Swasta a.Investasi modal besar yang memerlukan pengelolaan resiko b.Swasta memiliki keahlian dalam pelaksanaan yang dapat memberikan nilai manfaat uang c.Pelayanan yang memungkinkan diswastakan agar efektif, pemerataan, dan akuntabilitas dpt terjamin selama periode proyek d.Teknologi dan aspek lain pada sektor terkait relatif stabil dan tidak rentan terhadap perubahan e.Terdapat insentif yang kuat untuk sektor swasta 1. Penyaringan menggunakan metode Analisis Multi Kriteria: a. kejelasan deskripsi Proyek Kerjasama; b. hambatan untuk memperoleh akses terhadap sumber daya utama bagi pelaksanaan Proyek Kerjasama; c. kejelasan hasil keluaran Proyek Kerjasama; d. dampak sosial dan lingkungan yang mampu untuk dikelola dan dikendalikan; e. potensi permintaan yang berkelanjutan; f. potensi kemudahan pengadaan tanah dan pemukiman kembali; g. tingkat kemampuan pemerintah untuk memberikan dukungan pemerintah; h. kesiapan aspek kelembagaan; dan i. Proyek Kerjasama masuk dalam prioritas strategis dan/atau perencanaan pemerintah. 2. Dari hasil evaluasi Dokumen Studi Pendahuluan, Proyek Kerjasama dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai prioritas proyek yang akan dikerjasamakan apabila tidak memenuhi ketentuan berdasarkan analisis kebutuhan, kriteria kepatuhan, kriteria faktor penentu manfaat keterlibatan badan usaha serta mendapat skor yang rendah dalam penetapan prioritas yang dilakukan melalui AMK. 3. Proyek Kerjasama yang memenuhi persyaratan sebagai prioritas proyek yang akan dikerjasamakan dimasukkan dalam Daftar Prioritas Proyek. Latar belakang Proyek Kerjasama Deskripsi Proyek Kerjasama, yang mencakup sekurangnya landasan hukum, kondisi Proyek Kerjasama saat ini, dan permasalahan, kebutuhan infrastruktur Manfaat Proyek Kerjasama,yang mencakup sekurangnya konsep Proyek Kerjasama, potensi untiuk dikerjasamakan, layak teknis, layak ekonomis, potensi dan hambatan lingkungan, hasil konsultasi publik, serta kebutuhan manajemen proyek Lingkup pekerjaan dan metode pemilihan pengadaan. identifikasi perkiraan lokasi dan kebutuhan luas tanah. Perencanaan Proyek Kerjasama 7 8. Penyiapan Kajian Awal Pra-studi Kelayakan Penyiapan Kesiapan Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama 1.Kajian Hukum & Kelembagaan a.Analisis Peraturan perundang undangan b.Analisis Kelembagaan 2.Kajian Teknis a. Analisis Teknis b.Penyiapan Tapak c.Rancang Bangun Awal d.Lingkup Proyek Kerjasama e.Spesifikasi Keluaran 3.Kajian Kelayakan Proyek a.Analisis Biaya dan Manfaat Sosial b.Analisis Pasar c.Analisis Keuangan d.Analisis Risiko e.Analisis Struktur Tarif 4.Kajian Lingkungan dan Sosial a.Kajian lingkungan hidup bagi Proyek yang wajib AMDAL b.Kajian lingkungan hidup bagi Proyek wajib UKL-UPL c.Analisis Sosial d.Rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali 5.Kajian Bentuk Kerjasama dalam Penyediaan Infrastruktur 6.Kajian Kebutuhan Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah 1.Kajian kesiapan dilakukan oleh PJPK. 2.Kajian Kesiapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut: a.persetujuan para pemegang kepentingan mengenai konsep Proyek Kerjasama; b.permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah, dalam hal diperlukan; c.Tim Pengelola Proyek Kerjasama telah dibentuk, disahkan dan berfungsi sesuai dengan peran dan tanggungjawab yang telah ditentukan; dan d.penyusunan rancangan anggaran serta rencana jadwal pelaksanaan kesiapan tapak/tanah, pemukiman kembali, kepatuhan lingkungan hidup serta penyelesaian permasalahan hukum. 3.Dalam hal hasil Kajian Awal Prastudi Kelayakan dan Kajian Kesiapan menyatakan bahwa Proyek Kerjasama tersebut layak secara teknis, ekonomi dan finansial, maka proyek tersebut dilanjutkan ke tahap Transaksi Proyek Kerjasama. 4.Dalam hal hasil K

Embed Size (px)
Recommended