+ All Categories
Home > Documents > Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

Proposal Tugas Akhir 2011 Gia Uny

Date post: 03-Jul-2015
Category:
Author: adinda-gia-ramadhani
View: 1,963 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 31 /31
1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Naiknya harga minyak dunia, tingginya tingkat inflasi, naiknya harga barang-barang dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika serta turunnya daya beli masyarakat telah menjadi masalah yang sangat rumit yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi yang ada, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Pada saat ini tengah digali berbagai macam potensi untuk meningkatkan penerimaan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun seiring dengan berkembangnya kemampuan analisis para praktisi ekonomi yang menyatakan bahwa mengandalkan pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu sumber penerimaan negara hanya akan menjadi bumerang dikemudian hari, potensi penerimaan dari pinjaman luar negeri akan semakin dikurangi. Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia akan berusaha untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan negara dari dalam negeri, dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi dua
Transcript

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Naiknya harga minyak dunia, tingginya tingkat inflasi, naiknya harga barang-barang dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika serta turunnya daya beli masyarakat telah menjadi masalah yang sangat rumit yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi yang ada, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Pada saat ini tengah digali berbagai macam potensi untuk meningkatkan penerimaan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun seiring dengan berkembangnya kemampuan analisis para praktisi ekonomi yang menyatakan bahwa mengandalkan pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu sumber penerimaan negara hanya akan menjadi bumerang dikemudian hari, potensi penerimaan dari pinjaman luar negeri akan semakin dikurangi. Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia akan berusaha untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan negara dari dalam negeri, dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi dua 1

2

golongan, yaitu dari pajak langsung contohnya pajak penghasilan dan dari pajak tidak langsung contohnya pajak pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama. Memang, dilihat dari segi penerimaan, Pajak Panghasilan dapat membantu negara dalam membiayai pengeluaran, namun tidak semua orang dapat dikenakan PPh. Pajak Penghasilan hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Pajak Pertambahan Nilai, karena pajak tersebut dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN. Dengan kata lain, hampir semua transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terkena PPN. Oleh karena itu walaupun seseorang belum memiliki NPWP namun ia tetap terkena PPN namun dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang berhak memungut PPN yang nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetorkan ke kas negara. Dalam melakukan pemungutan pajak Indonesia menggunakan sistem self assessment system, yaitu wajib pajak diberi kebebasan penuh untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan, sedangkan pihak fiskus bertugas sebagai pengawas sesuai dengan undang-undang yang didalamnya telah diatur

3

mekanisme kontrol dan sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Namun dalam pelaksanaannya pemungutan pajak seringkali mengalami permasalahan yang tidak sesuai dengan rencana. Permasalahan ini antara lain, yaitu adanya tunggakan dan komplain oleh wajib pajak. Untuk itu diperlukan tindakan yang tegas oleh aparatur pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Salah satunya adalah dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk disampaikan kepada wajib pajak yang enggan menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya, namun demikian masih terdapat adanya masalah-masalah yang terjadi antara lain yaitu kendala-kendala tercapainya target penerimaan pajak dari penerbitan STP, pelaksanaan penagihan pajak dengan STP, mekanisme pengawasan pajak, dan tingkat efektivitas penerbitan STP sebagai salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan (realisasi) pajak. Dari uraian di atas membuat penulis tertarik mengangkat judul yang berkaitan dengan penerbitan STP atas PPN dalam rangka realisasi penerimaan pajak, yaitu: Peranan Penagihan Dengan Penerbitan STP PPN Untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) Dalam Meningkatkan Realisasi Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates.

B. Identifikasi Masalah Masalah adalah suatu penyimpangan dari ketidakseimbangan antara apa yang diinginkan dan yang seharusnya terjadi dengan yang sebenarnya terjadi. Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, maka penulis mencoba

4

mengidentifikasi masalah yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates adalah sebagai berikut: 1. Kendala-kendala tercapainya target penerimaan pajak dari penerbitan STP PPN untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates. 2. Efektivitas penerbitan STP PPN untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates. 3. Pelaksanaan penagihan pajak dengan STP PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates. 4. Mekanisme pengawasan pajak sebelum penerbitan STP PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates.

C. Pembatasan Masalah Mengingat keterbatasan waktu yang ada dalam laporan Tugas Akhir ini maka penulis tidak mengkaji seluruh faktor penerimaan pajak, namun hanya sebatas pada peranan penagihan pajak dengan penerbitan STP PPN untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak tahun 2009 dan 2010, penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates yaitu meliputi seluruh kawasan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga peran penagihan pajak melalui penerbitan STP PPN diselaraskan dengan periode dan wilayah kerja KPP Pratama Wates.

5

D. Perumusan Masalah Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di muka, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah: 1. Bagaimana mekanisme pengawasan pajak sebelum penerbitan STP PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates? 2. Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak dengan STP PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates? 3. Bagaimana tingkat keefektifan penerbitan STP PPN untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates? 4. Kendala-kendala apakah yang ada dalam penagihan pajak dengan STP PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates?

E. Tujuan Penelitian Berdasarkan masalah yang dikemukakan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan pajak sebelum penerbitan STP PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak dengan STP PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates.

6

3. Untuk mengetahui tingkat keefektifan penerbitan STP PPN untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates. 4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penagihan pajak dengan STP PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates.

F. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis a. Memperluas pengetahuan penulis dalam masalah perpajakan

khususnya tentang peranan penagihan dengan penerbitan STP PPN dalam upaya meningkatkan kepatuhan PKP rerhadap realisasi penerimaan pajak. b. Dapat melakukan perbandingan antara teori yang penulis peroleh dari buku maupun perkuliahan dengan aplikasinya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates tempat penulis melakukan penelitian. c. Menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang relevan. 2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat praktis bagi: a. Penulis Hasil penelitian ini merupakan tambahan pengetahuan mengenai segala aktivitas yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates

7

khususnya yang berkaitan dengan penagihan pajak melalui penerbitan STP PPN, serta merupakan syarat untuk menempuh ujian Diploma III pada Universitas Negeri Yogyakarta. b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam penagihan pajak dengan STP PPN, khususnya dalam hal meningkatkan kepatuhan PKP terhadap realisasi penerimaan pajak. c. Universitas Negeri Yogyakarta Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah referensi kepustakaan bagi angkatan selanjutnya dalam penyusunan Tugas Akhir. d. Masyarakat Memberikan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori 1. Pajak a. Pengertian pajak Banyak definisi atau batasan yang telah dikemukakan oleh pakar, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak, sehingga mudah untuk dipahami, perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib dari warga negara kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan secara langsung yang hasilnnya digunakan untuk menyelenggarakan

pemerintahan dan pembangunan nasional.

Definisi pajak menurut beberapa ahli: Menurut DR. Soeparman Soemahamidjaja (Hukum Pajak, 2002:9) Pajak yaitu iuran wajib berupa uang / barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

8

9

Definisi menurut Rachmad Soemitro (2000: 6) Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang secara langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut P.J.A Andriani (Waluyo, Wirawan, 2002: 4) Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan, yang tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Budi Rahardjo (2001:1) menyatakan sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.

b. Pengelompokan Pajak Menurut Mardiasmo (2008 : 5), pengelompokan pajak adalah sebagai berikut: Menurut golongannya pajak dapat digolongkan menjadi dua yaitu: 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

10

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut sifatnya pajak dapat digolongkan menjadi dua yaitu : 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Menurut lembaga pemungutnya pajak dapat digolongkan menjadi dua yaitu: 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materi. 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

11

Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pajak

Kabupaten/Kota,

contoh:

Pajak

Hotel,

Pajak

Restoran, dan Pajak Hiburan. c. Unsur Pajak Unsur pajak menurut Mardiasmo (2008: 1) yaitu: 1) Iuran dari rakyat kepada negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 2) Berdasarkan Undang-Undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 3) Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukan Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah. 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. d. Fungsi Pajak Fungsi pajak lebih kepada manfaat pokok atau kegunaaan pokok dari pajak itu sendiri, pajak mempunyai peranan yang sangat penting untuk kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dan pajak akan digunakan untuk membiayai APBN.

12

Menurut Siti Resmi (2003:2) menyebutkan bahwa fungsi pajak adalah sebagai berikut: Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend (mengatur) Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:26)

menyebutkan bahwa fungsi pajak sebagai berikut: Umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Berdasarkan pengertian diatas umumnya dikenal dengan 2 (dua) macam fungsi pajak yaitu fungsi budgetair dan regulerend. Uraian mengenai fungsi pajak tersebut adalah sebagai berikut: 1) Fungsi Budgetair (sumber keuangan negara) yaitu, pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 2) Fungsi Regulerend (mengatur) yaitu, pajak dijadikan sebagai alat untuk mengatur untuk melaksankan kebijkan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya seperti dibawah ini: a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minimum keras untuk mengurangi konsumen minuman keras. b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. e. Sistem pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2008:7), sistem pemungutan pajak ada 3 (tiga) sistem, yaitu:

13

1) Official Assessment System Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus ) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. 2) Self Assessment System Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 3) With Holding System With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan ) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 2. Pajak Pertambahan Nilai a. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak adalah

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000. Selanjutnya diterbitkan pula Peraturan Pemerintah No. 143 Tahun 2000 Tanggal 22 Desember 2000 tentang Pelaksanaan Undangundang No. 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa serta PPnBM

14

sebagaimana telah mengalami perubahan pertama menjadi Undangundang No. 11 Tahun 1994 dan perubahan kedua menjadi Undangundang No. 18 Tahun 2000 serta peraturan-peraturan lainnya. Tetapi, sekarang sudah diberlakukan Undang-undang terbaru yaitu Undangundang Nomor 42 Tahun 2009 yang masa berlakunya mulai tanggal 1 April 2010, salah satunya diatur bahwa ekspor Jasa Kena Pajak terutang PPN. b. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak ( BKP ) dan Jasa Kena Pajak ( JKP ) yang dihasilkan, diserahkan atau dikonsumsi di dalam Daerah Paabean baik konsumsi barang maupun jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. c. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak yaitu orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, yang melakukan penyerahan BKP

15

dan atau penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean dan atau melakukan ekspor BKP tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk ditetapkan sebagai PKP.

PKP yang melakukan kegiatan di atas berkewajiban untuk: 1) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP 2) Memungut PPN dan PPnBM yang terutang 3) Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak 4) Membuat nota retur dalam hal terdapat pengambilan BKP 5) Melakukan pencatatan dalam pembukuan mengenai kegiatan usahanya 6) Menyetor PPN dan PPnBM yang terutang 7) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN

Objek PPN dikenakan atas: 1) Penyerahan BK Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha baik yang telah dikukuhkan sebagai PKP maupun yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP tetapi belum dikukuhkan. 2) Impor BKP Kegiatan impor BKP yang dilakukan oleh PKP. 3) Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh PKP

16

Dikenakan atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh pemborong atau kontraktor. Adapun pemborong dan kontraktor yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pengusaha yang dalam lingkungan perusahan atau pekerjaannya melakukan pembangunan, perbaikan, atau pemugaran bangunan atau barang tidak bergerak lainnya baik untuk kepentingan sendiri maupun atas suruhan pihak lain, dengan atau tanpa perjanjian tertulis. 4) Pemanfaatan BKP Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean. 5) Pemanfaatan JKP Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 6) Ekspor BKP Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak. 7) Kegiatan membangun sendiri Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. 8) Penyerahan aktiva Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan.

17

d. Tarif Pajak Pertambahan Nilai Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%. Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak 10% tersebut dapat diubah menjadi serendahrendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (Casavera, 2009 : 174). 3. Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Perpajakan, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kena Pajak yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Hadi Irawan dan Aminul Amin, 2003 : 142). Dalam Pasal 1 huruf l UU PPN 1984 ditentukan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah: a. Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, berarti telah memiliki Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. b. Pengusaha yang menyerahkan BKP dan/atau JKP. c. Pengusaha yang mengekspor BKP yang telah dikukuhkan sebagai PKP. d. Pengusaha Kecil yang mengajukan permohonan untuk dikukuhkan menjadi PKP.

18

4. Surat Tagihan Pajak (STP) a. Pengertian STP Surat Tagihan Pajak adalah surat yang oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih denda administrasi dan pokok pajak yang tidak atau kurang bayar. b. Fungsi STP Fungsi STP, yaitu: 1) Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT WP 2) Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda 3) Sarana untuk menagih pajak. c. Sebab-sebab diterbitkannya STP STP yang dimaksudkan adalah STP yang dibuat berdasarkan Pasal 14 UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP, berikut ini bunyi ketentuan Pasal 14 tersebut jo. Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 189/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak, sebagai berikut: Pasal 14 Ayat (1)

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

19

b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu; e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain: i. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau ii. identitas pembeli serta nama dan tandatangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan

dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran; f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau

20

g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. d. Sanksi administrasi STP 1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya STP. 2) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. 3) Terhadap Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. e. Kekuatan hukum STP Surat Tagihan Pajak (STP) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.

21

5. Penagihan Pajak Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan mengatur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat tagihan pajak ( STP ), mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Dasar hukum penagihan adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa Dasar Penagihan Pajak adalah STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo ternyata tidak dibayar atau kurang dibayar akan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk masa, yang dihitung dari jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Demikian pula halnya apabila wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak padanya juga dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. Bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

22

Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikkan dan biaya penagihan, kadaluarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, kadaluarsa penagihan tertangguh apabila: a. Diterbitkan Surat Tagihan dan Surat Paksa b. Ada pengakuan utang pajak baik langsung maupun tidak langsung c. Diterbitkan SKPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Ayat (5) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan SKPKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Ayat (4) Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 6. Efektivitas Menurut pendapat Mahmudi (Manajemen Kinerja Sektor Publik, 2005:92) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Simanjuntak, 2001).

23

Adapun cara untuk mengukur efektivitas penerbitan STP PPN adalah sebagai berikut: Tingkat Efektivitas

Jumlah Penerimaan STP PPN X 100% Jumlah Penerbitan STP PPN

Gambar 1. Pengukuran Efektivitas Penerbitan STP PPN Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates

Dari pengertian efektivitas tersebut disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio di bawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektivitas, ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (judgement). Tingkat efektivitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu: a. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100 persen berarti sangat efektif. b. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100 persen berarti efektif. c. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100 persen berarti tidak efektif.

24

B. Kerangka Berfikir Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajaknya. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan self assessment system. Penagihan merupakan salah satu upaya pemberdayaan wajib pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan membayar pajak. Dalam sistem pemungutan pajak self assessment system, wajib pajak diberi kebebasan penuh untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, sedang pihak fiskus bertugas sebagai pengawas sesuai dengan undang-undang yang didalamnya telah diatur mekanisme kontrol dan sanksisanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Mengingat pentingnya peran penagihan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya, maka dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates. Upaya yang dilakukan adalah memberikan penyuluhan kepada para Pengusaha Kena Pajak tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Selanjutnya untuk meningkatkan kepatuhan dan kenaikan penerimaan pajak perlu dilakukan tindakan tegas dari aparatur penyempurnaan tata cara pembayaran pajak sehingga diharapkan sistem pembayaran pajak akan lebih adil dan wajar serta jumlah wajib pajak akan semakin meningkat.

25

C. Pertanyaan Penelitian 1. Bagaimana mekanisme pengawasan pajak sebelum penerbitan STP PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates? 2. Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak dengan STP PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates? 3. Bagaimana tingkat efektivitas penerbitan dan penagihan dengan STP PPN dalam meningkatkan kepatuhan PKP terhadap realisasi tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates? 4. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penagihan pajak dengan STP PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates?

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates, yang berkedudukan di Jalan Ring Road Utara No.10 Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan April 2011.

B. Data yang Diperlukan Data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain: a. Data Umum Data yang diperoleh secara umum dengan cara interview, misalnya mengenai gambaran umum Kantor pelayanan Pajak Pratama Wates yang meliputi sejarah, bagian-bagian dalam KPP, struktur organisasi, tugas dan wewenang. b. Data Khusus Data yang diperoleh secara khusus dengan menggunakan teknik dokumentasi, misalnya mekanisme penerbitan Surat Tagihan Pajak, data jumlah pengiriman Surat Tagihan Pajak PPN dan data penerimaan pajak (realisasi tunggakan pajak) dari Pengusaha Kena Pajak setelah disampaikan STP, dokumen yang digunakan dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak. 26

27

c. Sumber Data Sumber data sekunder adalah penerbitan dan penerimaan STP Pajak Pertambahan Nilai tahun 2009 dan 2010 dan catatan lain yang diperlukan dalam penelitian. d. Aspek yang diteliti Penerbitan dan Penerimaan STP Pajak Pertambahan Nilai tahun 2009 dan 2010 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates.

C. Desain Penelitian Dalam melakukan penelitian perlu adanya desain penelitian, menurut Husein Umar (2003:13) desain penelitian adalah sebagai berikut: Desain penelitian adalah semua proses yang dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desain penelitian merupakan suatu cara bagi penulis untuk melakukan penelitian secara baik dan sistematis. Oleh karena itu, membuat desain penelitian sangat penting agar pembuatan karya tulis dapat terselesaikan secara tepat dan baik. Desain penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan pemecahan masalah dengan

berdasarkan uraian yang tidak berujud angka.

28

D. Subjek dan Objek Penelitian Subjek dari penelitian ini adalah pemimpin dan staf Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wates, sedangkan objek dari penelitian ini adalah Surat Tagihan Pajak (STP) PPN.

E. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 1. Penelitian Lapangan (Field Research) Pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh data dengan mengamati objek penelitian secara langsung di perusahaan, langkahlangkah yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Wawancara Metode ini dilakukan untuk memperoleh atau mengumpulkan data primer, dengan melalui metode wawancara data yang diperoleh sifatnya langsung artinya langsung melakukan tanya-jawab dengan pihak-pihak yang memegang peranan penting dalam penerbitan STP dan penagihan dengan STP. Pihak responden itu adalah Seksi Tata Usaha Perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan STP dan Seksi Penagihan yang bertugas dalam penagihan pajak. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan kegiatan penerbitan STP serta kegiatan penagihan dengan STP.

29

b. Dokumentasi Metode dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data dengan melihat arsip dan dokumentasi yang berhubungan dengan gambaran atau kegiatan. Data yang sudah ada di Instansi, seperti data penerbitan STP, penagihan dengan STP, dan data jumlah pajak yang riil tertagih. 2. Penelitian kepustakaan (library research) Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data serta mendukung data yang sudah diperoleh dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan adalah sumber informasi yang telah ditemukan oleh para ahli yang kompeten dibidangnya masing-masing sehingga relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti, dalam melakukan studi kepustakaan ini penulis berusaha mengumpulkan data sebagai berikut: a. Mempelajari konsep dan teori dari berbagai sumber yang berhubungan dan mendukung pada masalah yang sedang diteliti. b. Mempelajari materi kuliah dan bahan tertulis lainnya.

F. Teknik Analisis Data Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang bersifat penjelasan dan keterangan pelengkap karena tidak dapat dijelaskan dalam bentuk angkaangka dan tabel yang mendeskripsikan kembali apa yang diperoleh di lapangan dalam bentuk paparan non-statistik. Sehingga peneliti hanya

30

menggambarkan seluruh peristiwa yang terjadi di lapangan dalam bentuk deskriptif saja dengan cara membandingkan antara penerbitan dan penerimaan STP PPN di Kantor Pelayanan Pajak. Untuk menentukan tingkat efektivitas penerbitan STP PPN dihitung dengan rumus: Jumlah Penerimaan STP PPN Tingkat Efektivitas = Jumlah Penerbitan STP PPN X 100%

DAFTAR PUSTAKA

Budi Rahardjo dan Djaka Saranta S. (2001). Dasar-dasar Perpajakan bagi Bendaharawan. Jakarta: CV. Eko Jaya. Casavera. (2009). Perpajakan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Erlya Suandy. (2002). Hukum Pajak. Edisi kedua. Jakarta : Salemba Empat. Hadi Irawan dan Aminul Amin. (2003). Pengantar Perpajakan. Malang: Bayu Media Publishing. http://www.klinik-pajak.com/2009/uu-ppn-dan-ppnbm-terbaru-no-42-tahun2009.html. diakses tanggal 9 April 2011. Husein Umar. (2005). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Ilyas B. Wirawan dan Waluyo. (2002). Perpajakan Indonesia. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat. Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mardiasmo. (2008). Perpajakan. Edisi Refisi. Yogyakarta : Andi. Menteri Keuangan RI. (2007). Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 189/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak. Rachmad Soemitro. (2000). Pajak dan Pembangunan. Bandung: PT. Eresco. Simanjuntak. (2001). Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah. Bunga Rampai Keuangan Daerah. Yogyakarta: AMP YKPN. Siti Resmi. (2003). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. Siti Kurnia Rahayu. (2009). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

31


Recommended