Proposal tesis ok

1

A. Latar Belakang Masalah

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak awal telah

menyadari tentang arti pentingnya nilai tanah dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara, oleh karena itu mereka merumuskan tentang perihal tanah dan sumber

daya alam secara ringkas tetapi sangat filosofis subtansial didalam konstitusi

didalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang selengkapnya

menyebutkan:

“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari uraian tersebut diatas dapat dijabarkan bahwa negara mengatur dan

mengelola atas hutan, lahan, pertanahan yang menjadi hak privat masyarakat.

Negara mengatur dan mengelola secara maksimal tanah negara untuk

kesejahteraan rakyat Indonesia, negara berusaha mengatur rakyatnya guna

menghindari konflik antar mereka terkait kasus rebutan lahan, tumpang tindih

dalam kepemilikan lahan dan penguasaan pertanahan atas segala hak-haknya

yang telah dilimpahkan dari negara kepada masyarakatnya. Hal ini tidak terlepas

konsep awal apa saja yang menjadi kebutuhan manusia, dan dapat kita tinjau dari

keberadaan manusia, sifat dasar dan kebutuhan alamiahnya.

Keberadaan manusia untuk tumbuh dan berkembang seiring dengan

perkembangan peradaban manusia, artinya manusia akan mengembangkan

keturunannya yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Seiring dengan

pertumbuhan manusia otomatis membutuhkan lahan dan tempat tinggal

termasuk lokasi lahan yang dipergunakan untuk bercocok tanam dan kehidupan.

2

Berkaitan dengan kebutuhan manusia akan tempat tinggal dan lahan untuk

pertanian dan perkebunan yang semakin meningkat sejalan dengan lajunya

jumlah pertambahan penduduk menyebabkan lahan menjadi semakin sempit dan

berkurang. Dengan berkurangnya luasan lahan karena berkembangnya keturanan

manusia berdampak lahan menjadi sempit dan berkurang dan akhirnya

menimbulkan kejahatan, akibat munculnya kejahatan maka hukum harus

ditegakan.

Perkembangan dan pertambahan tersebut membawa konsekuensi logis

tuntutan kebutuhan manusia akan tanah sebagai tempat tinggalnya, akan tetapi di

sisi lain keadaan tanah statis tidak bertambah, bahkan dimungkinkan terjadi

pengurangan pada luasannya karena proses alam dan bertambahnya jumlah

penduduk di muka bumi ini. Kondisi kebutuhan dan tersedianya tanah yang tidak

seimbang ini terus berlanjut dan akan menimbulkan masalah-masalah dalam

penggunaan tanah, antara lain1:

a. Berkurangnya luas tanah pertanian subur menjadi tanah pemukiman, industri dan keperluan non pertanian lainnya;

b. Terjadinya benturan kepentingan berbagai sektor pembangunan (misal antara kehutanan dan transmigrasi, pertambangan dengan perkebunan dan sebagainya)

c. Menurunnya kualitas lingkungan pemukiman akibat banjir, kekurangan air bersih baik dari jumlah maupun mutunya;

d. Meluasnya tanah kritis akibat penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan potensinya, terjadinya erosi, banjir, dan sedimentasi, serta;

e. Penggunaan tanah untuk berbagai kegiatan akan menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan pencemaran air dan udara.

Sejalan dengan munculnya berbagai persoalan yang ada ditengah

masyarakat, terkait kepemilikan lahan, otomatis hukum sangat diperlukan

1J.Andy Hartono, Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

3

keberadaannya dalam penyelesaian konfilk tersebut, oleh karena itu untuk

menegakan hukum negara berkewajiban membentuk lembaga yang bertugas

melaksanakan penegakan hukum. Karena Negara Indonesia adalah negara

hukum maka keberadaan lembaga Kepolisian sangat diperlukan dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan situasi

keamanan yang kondusif sebagaimana yang tersebutkan di dalam Undang-

undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 bahwa

tugas dan wewenang institusi Polri adalah berkewajiban dan berkewenangan

untuk menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian kepolisian

selaku penegak hukum terhadap segala tindak pidana yang muncul di wilayah

yuridiksi penugasannya, sebagaimana tertuang didalam ketentuan Pasal 2

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang selengkapnya menyebutkan:

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait tujuan kepolisian negara tampak dari ketentuan Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang selengkapnya menyebutkan:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian merupakan alat negara. Hal tersebut tampak dari ketentuan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang selengkapnya menyebutkan:

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

4

menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Berkenaan mencuatnya berbagai persoalan masyarakat terkait lahan,

kemudian konflik lahan tersebut merupakan bagian dari permasalahan konflik

sosial yang ada dan sering timbul ditengah masyarakat sehingga berakibat

terganggunya stabilitas keamanan pada wilayah tertentu, oleh karena itu

pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan hal

tersebut yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan

Konflik Sosial. Di dalam Bab I (satu) Ketentuan Umum, Pasal 1, Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2002 yang selengkapnya menyebutkan:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah

perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

2. penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan Konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

3. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.

4. Penghentian Konflik adalah serangkaian Kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.

5. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

5

6. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa keluar dan/atau dipaksa keluar oleh pihak tertentu, melarikan diri, atau meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka dalam jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari adanya intimidasi terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, keamanan bekerja, dan kegiatan kehidupan lainnya.

7. Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang Konflik yang terjadi di daerah kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.

8. Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial adalah lembaga bersifat ad hoc yang dibentuk untuk menyelesaikan Konflik di luar pengadilan melalui musyawarah untuk mufakat.

9. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10.Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Perundang-undangan yang tersebut di atas sangat diperlukan

keberadaannya sebagai dasar dalam penyelesaian berbagai konflik sosial

terutama dalam kasus konflik lahan diwilayah Provinsi Jambi pada umumnya dan

wilayah Kabupaten Tebo pada khususnya. Pemerintah Kabupaten Tebo terutama

Instansi terkait antara lain dari Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional

(BPN), Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP), para Camat, para Kepala Desa,

kemudian Kepolisian Resort Tebo untuk selanjutnya disebut Polres Tebo dan

para kapolseknya secara sinergis, terpadu, secara bersama berkewajiban

memberikan fasilitas, menjembatani, dalam penyelesaian konflik lahan antara

para pihak yang sedang bertikai atau para pelaku konflik.

6

Hukum sebagai sarana pengatur perikelakuan. Sebagai saran social engineering, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah, apabila terjadi apa yang dinamakan Gunnar Myrdal sebagai softdevelopment (Gunnar Myrdal 1968: Chapter 2 dan 18) di mana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan ditetapkan, ternyata tidak efektif.2

Sejak berjalannya pemerintahan era reformasi sekarang ini, masyarakat

cenderung memaksakan kehendak di dalam pencapaian tujuan terkhusus

persoalan ekonomi dan kesejahteraan. Persoalan kesejahteraan rakyat menjadi

tugas utama pemerintah kepada rakyatnya, dan yang menjadi persoalannya

adalah adanya pihak-pihak tertentu yang mencoba memprovokasi masyarakat

untuk melawan pemerintah dan mengkacaukan situasi perpolitikan yang ada di

negeri ini, sehingga permasalahan keamanan dan ketertiban menjadi terganggu

dan stabilitas nasional mengalami penurunan, sehingga pada ujungnya

perekonomian regional dan nasional mengalami fluktuasi gangguan dan

kegagalan. Aksi unjuk rasa dan kekerasan masal sengaja digulirkan dalam

rangka mengahalalkan segala cara yang ternyata pada klimaksnya adalah

pengingkaran terhadap hukum itu sendiri.

Hukum dan sistem sosial masyarakat, Pada hakikatnya, hal ini merupakan objek yang menyeluruh dari sosiologi hukum, oleh karena tak ada keragu-raguan lagi bahwa suatu sistem hukum tadi merupakan bagiannya. Akan tetapi persoalannya tidak semudah itu, karena perlu diteliti dalam keadaan-keadaan apa dan dengan cara-cara yang bagaimana sistem sosial mempengaruhi suatu sistem hukum sebagai subsistemnya, dan sampai sejauh manakah proses pengaruh mempengaruhi tadi bersifat timbal-balik.3

2Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm.135.

3 Ibid, 2005, hlm.13.

7

Konflik pertanahan di Indonesia merupakan puncak gunung es dari

berbagai masalah agraria yang menyejarah sejak jaman kolonial Belanda dan

tidak terselesaikan secara mendasar selama 66 (enam puluh enam) tahun

Indonesia merdeka. Jika dicermati, konflik pertanahan yang terjadi selama ini

berdimensi luas, baik konflik horisontal maupun konflik vertikal.

Konflik vertikal paling dominan, yaitu antara masyarakat dengan

pemerintah atau perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta. Salah satu

yang menonjol adalah kasus pengakuan atas (reclaiming) tanah perkebunan atau

pun pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pada kasus reclaiming, sejarah

tanah harus ditelusuri terlebih dahulu, sehingga dapat dibuktikan bahwa tanah

tersebut memang milik rakyat yang telah dikuasai dengan paksa maupun sewa.

Konflik horisontal yang paling sering terjadi, antara lain kasus sertifikat

tanah ganda, atau kepemilikan beberapa sertifikat pada sebuah bidang tanah.

Tanah warisan, misalnya, secara historis diwariskan kepada satu pihak, namun

ada pihak lain yang telah mendaftarkan tanah tersebut dan memperoleh

sertifikat. Yang banyak mencuat ke permukaan belakangan ini justru konflik

horisontal antara masyarakat adat dan atau masyarakat transmigran di satu pihak

dengan perusahaan dipihak lain.

Terjadinya konflik pertanahan karena tanah memiliki nilai ekonomis tinggi

dan menjadi simbol eksistensi dan status sosial. Bagi masyarakat Indonesia, tanah

tidak hanya komoditas bernilai tinggi, tetapi juga merupakan akar sosial

kultural. Makna dan nilai tanah yang demikian strategis dan istimewa

8

mendorong setiap orang untuk memiliki, menjaga, dan merawat tanahnya dengan

baik, bila perlu mempertahankannya sekuat tenaga hingga darah penghabisan.

Akar konflik dan sengketa pertanahan bersifat multi-dimensional sehingga

tidak bisa dilihat hanya sebagai persoalan agraria atau aspek hukum semesta,

tetapi juga terkait variabel-variabel non hukum. Aspek hukum meliputi antara

lain kelemahan regulasi, sertifikat tanah secara nasional yang baru mencapai 30

(tiga puluh) persen, pengaturan tata ruang yang tak kunjung tuntas, serta

lemahnya penegakan hukum dan Hak Asasasi Manusia (HAM). Variabel-

variabel non hukum antara lain politik pertanahan, ledakan jumlah penduduk,

kemiskinan (ekonomi), tuntutan pembangunan, perkembangan kesadaran hukum

dan HAM masyarakat, faktor budaya, adat istiadat (hukum adat), kemajuan ilmu

pengetahuan teknologi, khususnya teknologi informasi.

Didalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Penanganan

Konflik Sosial, konflik sosial yang disebut konflik adalah perseteruan dan / atau

benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih

yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang

mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu

stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Penanganan konflik sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan

secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum pada

saat maupun sesudah terjadi konflik, yang mencakup pencegahan konflik,

penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Pencegahan konflik adalah

serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan

9

peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Penghentian

konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan,

menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik serta

mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang

penanganan konflik sosial pasal 1 angka:

5. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

7. Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang Konflik yang terjadi di daerah kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.

8. Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial adalah lembaga bersifat ad hoc yang dibentuk untuk menyelesaikan Konflik di luar pengadilan melalui musyawarah untuk mufakat.

9. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

13. Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat TNI, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

14. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Polri, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

10

15. Pranata Adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.

16. Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

14. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Polri, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian memiliki peran tugas dan tanggung jawab turut serta membantu

mengatasi berbagai permasalahan konflik sosial, terutama kasus konflik lahan

yang sering terjadi pada era reformasi sekarang ini. Polda Jambi terkhusus

Polres Tebo pada wilayah hukum penugasannya memiliki permasalahan dan

kerawanan yang sama yaitu permasalahan konflik lahan akibat dari pembukaan

lahan dan perkebunan baik yang dilakukan oleh masyarakat lokal, para perambah

maupun pihak perusahaan perkebunan akasia, sawit, karet yang memiliki ijin

konsesi atau ijin pembukaan lahan hutan yang sebenarnya adalah tanah negara

atau hutan negara. Pada saat ini masyarakat pelaku konflik memohon kepada

pemerintah daerah kabupaten Tebo untuk dapat menyelesaikan permasalahan

konflik lahan ini, dan pihak Polres Tebo diminta bersedia mengakomodir dalam

penyelesaian baik secara hukum maupun mediasi.

Esensi fungsi kepolisian negara. Ide pembentukan kepolisian dalam suatu negara tidak terlepas dari konsep adanya upaya negara untuk mencegah atau menghadapi kemungkinan timbulnya gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam

11

negara, sehingga mengakibatkan kegiatan atau aktivitas masyarakat menjadi kacau atau terganggu.4

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Tentang

Penanganan Konflik Sosial Pasal 2 penanganan konflik mencerminkan asas

huruf:

a. kemanusiaan; Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan“ adalah bahwa penanganan Konflik harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

b. hak asasi manusia; Yang dimaksud dengan “asas hak asasi manusia” adalah Penanganan Konflik harus menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan oleh setiap orang, negara, hukum, dan Pemerintah, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta keadilan.

c. kebangsaan; Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan“ adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap memelihara prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

d. kekeluargaan; Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan“ adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. kebhinneka-tunggal-ikaan; Yang dimaksud dengan “asas kebhinneka-tunggal-ikaan“ adalah bahwa Penanganan Konflik harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan serta kondisi khusus daerah dan budayanya, khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. keadilan; Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali.

g. kesetaraan gender; Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender” adalah bahwa kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan sehingga memperoleh manfaat dan mampu berpartisipasi secara setara dan adil dalam pembangunan.

h. ketertiban dan kepastian hukum; Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum“ adalah bahwa Penanganan Konflik harus dapat

4 Sadjijono, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, LaksBang, Yogyakarta, 2005, hlm. 145.

12

menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

i. keberlanjutan; Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan“ adalah bahwa Penanganan Konflik harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan suasana tenteram dan damai.

j. kearifan lokal; Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal“ adalah bahwa Penanganan konflik harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan dihormati di dalam masyarakat.

k. tanggung jawab negara; Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara“ adalah bahwa Penanganan Konflik merupakan tanggung jawab seluruh komponen negara, baik Pemerintah maupun masyarakat.

l. partisipatif; Yang dimaksud dengan “asas partisipatif“ adalah bahwa Penanganan Konflik melibatkan masyarakat dalam keseluruhan prosesnya, dari perencanaan, pembiayaan, hingga pengawasan.

m. tidak memihak; Yang dimaksud dengan “asas tidak memihak” adalah bahwa Penanganan Konflik berpegang teguh pada norma dengan tidak berpihak pada pihak manapun.

n. tidak membeda-bedakan. Yang dimaksud dengan “asas tidak membeda-bedakan” adalah bahwa dalam Penanganan Konflik harus memberikan perlakuan yang sama dengan tidak membedakan antar kelompok masyarakat.

Undang-undang Nomor 07 tahun 2012 tentang Penyelesaian Konflik

Sosial, Pasal 49;

(1) Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.

(2) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kementerian yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan

keamanan;b. kementerian yang membidangi koordinasi urusan kesejahteraan rakyat;c. kementerian yang membidangi urusan dalam negeri;d. kementerian yang membidangi urusan pertahanan;e. kementerian yang membidangi urusan keuangan negara;f. kementerian yang membidangi urusan kesehatan;g. kementerian yang membidangi urusan sosial;h. kementerian yang membidangi urusan agama;i. Polri;j. TNI;k. Kejaksaan Agung;l. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;m. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;n. unsur Pemerintah Daerah dari Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial

skala provinsi yang berkonflik; dan

13

o. instansi pemerintah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi kepolisian di Indonesia. Fungsi kepolisian yang dimaksud adalah tugas dan wewenang Kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (preventif) dan penegakan hukum atau refresif. Perumusan fungsi ini di dasarkan pada tipe kepolisian yang tiap-tiap negara berbeda-beda, ada tipe kepolisian yang ditarik dari kondisi sosial yang menempatkan polisi sebagai tugas yang bersama-sama dengan rakyat, dan polisi yang hanya menjaga status quo dan menjalankan hukum saja.5

Peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, setiap masyarakat selama hidupnya pernah mengalami perubahan-perubahan. Ada perubahan-perubahan yang tidak menarik perhatian orang, ada yang pengaruhnya luas, ada yang terjadi dengan lambat, ada yang berjalan dengan sangat cepat, ada pula yang direncanakan, dan seterusnya.6

Dalam uraian diatas Peranan Polres Tebo dalam penyelesaian konflik lahan

di wilayah Kabupaten Tebo haruslah di selenggarakan secara terkoordinasi

dengan baik dan benar. Namun masih ada masalah yang timbul dalam hal

pelaksanaannya, hal tersebut dibahas dalam rapat mediasi perwakilan masyarakat

desa Rantau Jaya Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo dengan PT. LAJ

(Lestari Asri Jaya) yang difasilitasi oleh Pemda Kabupaten Tebo terkait

permasalahan Bentrok Massa antara warga Desa Rantau Jaya dengan PT. LAJ

yang terjadi pada tanggal 11 Januari 2012. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh

Bupati Tebo bapak Sukandar dan dihadiri oleh Wakil Bupati Tebo bapak

Hamdi, Kapolres Tebo bapak Zainuri Anwar, Kabag Ops Polres Tebo, Kasat

Intelkam Polres Tebo, Kasat Reskrim Polres Tebo, Kasat Narkoba Polres Tebo,

Dinas Kehutanan Tebo, Camat VII Koto Ulu, Perwakilan PT. LAJ, Perwakilan

Masyarakat Desa Rantau Jaya dan 4 ( Empat ) orang perwakilan DPP LSM

5 Sadjijono, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, LaksBang Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 158.

6 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2005, hlm.19.

14

Pemantau Korupsi dan Penyelamat harta Negara yang diketuai oleh bapak

Soetedjo Surapto (Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Masyarakat Desa Rantau

Jaya). Dari hasil rapat tersebut akar permasalahan yang timbul adalah

perambahan kawasan Hutan Produksi oleh warga pendatang / bukan berasal dari

Kabupaten Tebo yang saat ini menjadi areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. LAJ dan telah menimbulkan

konflik horizontal, pengrusakan dan pembakaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian untuk dijadikan karya ilmiah dalam bentuk Tesis yang berjudul:

“Peranan Polres Tebo Dalam Penyelesaian Konflik Lahan Di Wilayah

Kabupaten Tebo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beberapa permasalahan pokok

yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Polres Tebo dalam Penyelesaian Konflik Lahan di

Wilayah Kabupaten Tebo?

2. Apa kendala yang dihadapi Polres Tebo dalam penyelesaian konflik

lahan di Wilayah Kabupaten Tebo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Polres Tebo dalam penyelesaian

kasus konflik lahan di Wilayah Kabupaten Tebo.

15

2. Untuk menganalisi kendala yang dihadapi Polres Tebo dalam

penyelesaian konflik lahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam

pengkajian Ilmu Hukum Pidana khususnya pengkajian dalam bidang

konflik lahan.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan

pemikiran kongkret pada umumnya untuk mahasiswa Hukum Pidana

dan khususnya dalam bidang konflik lahan. Secara praktis, kegunaannya

adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif terhadap

penegakkan hukum khususnya penyelesaian konflik lahan.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam tesis ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Polres Tebo

wilayah Kabupaten Tebo terkait konflik lahan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah tipe penelitian

Yuridis Empiris. Hal ini disebabkan karena penelitian dilakukan terhadap

kasus konflik lahan.

3. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan tesis ini penulis melakukan penelitian yang bersifat

Deskriptif Analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan

16

menguraikan serta menganalisa keadaan atau fakta-fakta yang ada tentang

peranan Polres Tebo dalam penyelesaian konflik lahan

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi dalam penelitian ini adalah Polres Tebo dan masyarakat yang

terlibat konflik lahan.

b. Dalam sampel penelitian ini, digunakan teknik purposive sampling,

yaitu penarikan sampel yang dilakukan terlebih dahulu dengan

menentukan kriteria yang dipergunakan yaitu mereka yang karena

tugas dan jabatannya dianggap paling mengetahui masalah yang akan

diteliti. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini antara lain

adalah:

1) Kapolres Tebo.

2) Kabagops Polres Tebo.

3) Kasat Reskrim

4) Kapolsek Ttujuh Koto Ulu.

5) Tokoh masyarakat Kabupaten Tebo

5. Metode dan Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara (tanya jawab) dan

tatap muka secara terstruktur (terpimpin) dengan menyiapkan daftar

wawancara yang diajukan kepada sampel yang telah dipilih.

b. Studi Dokumen

17

Studi dokumen yaitu suatu cara mengumpulkan data-data dari buku-

buku pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

kemudian diolah dan disusun secara sistematis.

6. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui

wawancara dengan para responden yang menjadi subjek dalam

penelitian ini dan juga data yang di dapat dari Pelaksanaan

penyelesaian konflik lahan di wilayah kabupaten Tebo.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Data primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan

mempelajari peraturan perundang-undangan, yakni:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 202 Tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

c) Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

e) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Kehutanan.

f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan

Konflik Sosial.

18

2) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan untuk menjelaskan

mengenai bahan hukum primer asli seperti hasil karya-karya

ilmiah dari kalangan ahli hukum, teori-teori dan pendapat dari

para sarjana yang diantaranya tertuang di dalam buku teks dan

termasuk didalamnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk

atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

seperti kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah

hukum yang ada, kamus Bahasa Indonesia, artikel-artikel pada

koran atau surat kabar, majalah dan website dalam internet.

7. Analisis Data

Sebagai tindak lanjut dari pengumpulan data adalah menganalisis data.

Sebelum data tersebut dianalisis terlebih dahulu diolah dan

diklasifikasikan sehingga mudah untuk dianalisis. Oleh karena data yang

diperoleh merupakan data kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan

atau penjelasan dalam bentuk kalimat, maka tehnik penganalisisan data

disesuaikan dengan data yang diperoleh.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan, penuliisan tesis ini disusun secara

teratur dan sistematis yang dimuat dalam suatu sistematika sebagai berikut:

19

BAB I: Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian-uraian tentang

Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

Penelitian, dan Metode Penelitian. Dari latar belakang tersebut

kemudian diangkat isu hukum atau permasalahan yang akan dikaji

secara mendalam untuk kemudian dikaji secara runtut dan teratur

melalui suatu metode yang disusun menurut alur pikir ilmiah.

BAB II: Bab ini membahas beberapa konsep tentang penyelesaian konflik lahan

tugas dan fungsi Polri.

BAB III: Bab ini merupakan membahas mengenai kewenangan Polres Tebo

dalam penyelesaian konflik lahan, Mediasi dalam penyelesaian konflik

lahan, Identifikasi dan verifikasi masyarakat dan lahan yang

disengketakan, Rekomendasi untuk diterapkannya Pola Kemitraan

antara masyarakat dan perusahaan serta Penegakan hukum.

BAB IV: Bab ini merupakan bab pembahasan yang terdiri dari dua sub bab,

dimana dimuat kajian-kajian mendalam terkait dua rumusan masalah.

Pertama, Peranan Polres Tebo dalam penyelesaian konflik lahan dan

kedua, mengetahui kendala Polres Tebo dalam penyelesaian konflik

lahan.

BAB V: Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan

merupakan jawaban atas rumusan masalah dan berdasarkan

kesimpulan tersebut, penulis merumuskan saran.

20

G. Jadual Penelitian

NO URAIAN KEGIATANWAKTU PELAKSANAAN

KET1 2 3 4 5 6 7 81 Proses Persetujuan Judul dan

Pembimbing2 Konsultasi dengan

Pembimbing untuk penyusunan proposal

3 Penyusunan proposal4 Proses persetujuan proposal

dan konsultasi dengan Pembimbing untuk penyusunan instrumen penelitian

5 Seminar Proposal6 Perbaikan Proposal7 Proses persetujuan Proposal

dan konsultasi dengan Pembimbimbing untuk penyusunan instrumen penelitian

8 Penelitian/pengumpulan data9 Analisis data dan

penyusunan laporan10 Proses persetujuan laporan

dan konsultasi dengan Pembimbing untuk persetujuan dan ujian Tesis

11 Ujian Tesis12 Perbaikan Tesis13 Wisuda

21

H. Daftar Pustaka Sementara

J.Andy Hartono. 2009. Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto. 2005. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sadjijono.2005. Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, LaksBang, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto.2005. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT RajaGrafindo, Jakarta.

22

OUT LINE TESIS

Judul Tesis : Peranan Polres Tebo Dalam Penyelesaian Konflik Lahan di

Wilayah Kabupaten Tebo Ditinjau Dari Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Nama : Dadang Djoko Karyanto

NIM : B20011086

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Penyelesaian Konflik Lahan

B. Tugas dan fungsi Polri

BAB III KEWENANGAN POLRES TEBO DALAM PENYELESAIAN

KONFLIK LAHAN

A. Mediasi dalam penyelesaian konflik lahan

B. Identifikasi dan verifikasi masyarakat dan lahan yang

disengketakan

C. Rekomendasi untuk diterapkannya Pola Kemitraan antara

masyarakat dan perusahaan

D. Penegakan hukum

BAB IV PERANAN POLRES TEBO DALAM PENYELESAIAN KONFLIK

LAHAN DI WILAYAH KABUPATEN TEBO

A. Peranan Polres Tebo dalam penyelesaian konflik lahan

B. Kendala Polres Tebo dalam penyelesaian konflik lahan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran