PROGRESS REPORT TAHUN 2012 DAN RENCANA KERJA …bandungkab.go.id/uploads/Progress_Report_Tahun_20122.pdf · puting beliung, kekeringan, dan rawan gempa bumi ) 6. keterpaduan pembangunan

PROGRESS TAHUN 2012

DAN

RENCANA KERJA TAHUN 2013

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN KOORDINASI PEREKONOMIAN

2012

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No Indi k ator 2006 2007 2008 2009 2010

1 Jumlah Penduduk (jiwa) 4.399.482 3.038.000 3.127.008 3.172.860 3.215.548

2 Laju Pertumbuhan Penduduk 3,20% 2,97 % 2,93 % 1,47 % 1,35 %

3 Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,92 % 5,30% 4,35% 5,31%

4 Inflasi PDRB 7,39% 6,89% 9,11% 3,15% 5,78%

5 PDRB atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah) 33.320.000 38.290.000 40.940.000 43.962.226

6 PDRB atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah) 22.058.759 18.684.000 19.670.000 20.530.000 21.402.977

7 Jumlah Keluarga Miskin 184.638 185.064 185.064 185.064

8 Laju Pertumbuhan Investasi 3,69% 4,73% 7,14 %

9 Pendapatan Perkapita Pertahun (Rp) 6.149.904 12.242.428 12.985.731 14.274.059

10 IPM 70,11 71,88 72,5 73,39 74,36

Indeks Pendidikan 84,44 84,9 85,58 85,62 86,67

Rata-rata Lama Sekolah 8,39 8,58 8,86 8,87 9,08

Angka Melek Huruf 98,70 98,75 % 98,84 % 98,87% 99,74 %

Angka Harapan Hidup 66,96 67,33 68,42 68,94 69,44

Indeks AHH 70,56 72,36 73,23 74,67

Indeks Daya Beli 59,25 59,55 61,31 62,35

Daya Beli (ribuan rupiah) 541,93 556,39 557,68 565,32 569,78

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

TARGET MAKRO EKONOMI 2011 - 2015

No Indi k ato r 2011 2012 2013 2014 2015

1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,91 5,50 4,65-5,70 5,32-6,65 5,11-6,43

2 Inflasi PDRB 6,19 6,01 NA NA NA

3 PDRB atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah) 51.330.838 57.750.624 62.971.737-64.565.968 69.445.932-72.090.917 76.224.917-80.133.887

4 PDRB atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah) 22.996.750,31 24.453.225,98 24.021.908,00 24.894.885,00 20.843.252,00

5 Laju Pertumbuhan Investasi (%) 7,43 7,55 8,46-9,55 10,93-12,33 8,01-9,37

6 Pendapatan Perkapita Per Tahun (Rp) 17.691.973 20.203.549 22.715.126 25.226.703 27.738.280

7 IPM 75,03 75,66 76,42 75,45-78,34 77,23

8 Indeks Daya Beli 63,97 65,30 65,82-67,48 66,73-69,28 67,65-71,12

9 Daya Beli (ribuan rupiah) 576,80 582,57 581,05-595,76 583,15-605,43 585,23-615,24

PERMASALAHAN

1. KEMISKINAN ( DAYA BELI & PENGANGGURAN )

2. PELAYANAN PUBLIK

3. INFRASTRUKTUR WILAYAH ( JALAN, IRIGASI,TRANSPORTASI, AIR MINUM, DAN PERSAMPAHAN )

4. KUALITAS LINGKUNGAN DAN TATA RUANG

5. PENANGANAN BENCANA ( BANJIR, LONGSOR, ANGINPUTING BELIUNG, KEKERINGAN, DAN RAWANGEMPA BUMI )

6. KETERPADUAN PEMBANGUNAN DAERAH DANPERDESAAN

7. KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA( PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN KESALEHANSOSIAL)

POTENSI

1. LUAS WILAYAH DAN PENDUDUK YANG BESAR

2. SUMBER DAYA ALAM YANG BESAR ( PANAS BUMI, DAS HULU CITARUM, HUTAN, PANORAMA ALAM YANG INDAH )

3. PENGHASIL TERBESAR BEBERAPA KOMODITAS HORTIKULTURA

4. PENYANGGA IBUKOTA PROVINSI JAWA BARAT

5. INDUSTRI TEKSTIL TERKEMUKA DI JAWA BARAT

PELUANG

1. PEREKONOMIAN REGIONAL/ NASIONAL STABIL, DENGANPERTUMBUHAN > 6%/TH

2. PASAR PRODUK-PRODUK PERTANIAN KHUSUSNYA ORGANIKMAKIN DIMINATI

3. KEMUDAHAN FASILITAS KREDIT BAGI USAHA MIKRO, KECIL DANMENENGAH

4. MEMILIKI BEBERAPA JENIS KOMODITAS UNGGULAN

EVALUASI PEMBANGUNAN

MASALAH & TANTANGAN KE

DEPAN

POTENSI & PELUANG YANG

DIHADAPI

SINERGITAS PEMBANGUNAN

PUSAT & PROVINSI

p

E

N

J

A

B

A

R

A

N

ANALISIS & PROSES

PERENCANAAN

TERWUJUDNYA KABUPATENBANDUNG YANG MAJU,

MANDIRI DAN BERDAYASAING, MELALUI TATA

KELOLA PEMERINTAHANYANG BAIK DAN

PEMANTAPAN PEMBANGUNAN PERDESAAN, BERLANDASANRELIGIUS, KULTURAL DAN

BERWAWASAN LINGKUNGAN

MISI RPJMD 2011 - 2015

1. MENINGKATKAN PROFESIONALISME BIROKRASI

2. MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN WILAYAH

3. MEMULIHKAN KESEIMBANGAN LINGKUNGAN DAN MENERAPKAN

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

4. MENINGKATKAN KUALITAS SDM (PENDIDIKAN DAN KESEHATAN),

YANG BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA SERTA MELESTARIKAN

BUDAYA SUNDA

5. MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

6. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN

KETERPADUAN TATA RUANG WILAYAH

7. MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERDAYA SAING

ARAH PEMBANGUNAN

1. PENINGKATAN APARATUR YANG HANDAL DAN

PROFESIONAL

2. PENGELOLAANSUMBER DAYA ALAM DAN

LINGKUNGAN HIDUP YANG SERASI, SEIMBANG

MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN

MITIGASI BENCANA

3. PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BERKUALITAS SECARA PROPORSIONAL DI

BERBAGAI WILAYAH

4. PENGEMBANGAN OLAHRAGA DAN KEPEMUDAAN

5. PENINGKATAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN

BAGI PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN

MASYARAKAT SECARA MENYELURUH

6. MEMPERKUAT KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT

DALA KEHIDUPAN SOSIAL DAN BUDAYA

7. MENDORONG DAN MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI

RELIGI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

8. MENDORONG, MENGEMBANGKAN DAN

MELESTARIKAN NILAI – NILAI LUHUR BUDAYA

SUNDA

9. PENINGKATAN PERAN SERTA PEMERINTAH

DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM

MEWUJUDKAN DESA YANG MANDIRI

10. PENNGKATAN PERRAN SERTA MASYARAKAT

DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR

WILAYAH

11. PENGENDALIAN DALAM PEMANFAATAN RUANG

12. PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT

TERHADAP PELAYANAN PERHUBUNGAN

13. PENINGKATAN KEBERPIHAKAN PEMERINTAH

DAERAH KEPADA PELAKU KUKM

14. PENINGKATAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA

15. PENINGKATAN PRDUKSI PERTANIAN DAN

PETERNAKAN

16. PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

17. TERLAKSANANYA PENEGAKAN HUKUM BAGI

APARATUR DAN MASYARAKAT

ARAH PEMBANGUNAN 2011-2015

PROGRESS TAHUN 2012

ISU STRATEGIS

KOORDINASI, INTEGRASI, SIMPLIKASI, SINKRONISASI DALAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, DAN BELUM OPTIMALNYA APLIKASI

KONSEP PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

TUJUAN STRATEGIS

MENINGKATNYA PEREKONOMIAN DAERAH, MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI

MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF

SASARAN STRATEGIS

TERKENDALI DAN TERPROMOSIKANNYA PRODUK UNGGULAN DAERAH DAN

TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN SARANA

PRASARANA PEREKONOMIAN

TERSALURKANNYA MEKANISME MANAJERIAL BANTUAN KEPADA MASYARAKAT

SECARA EFEKTIF, EFISIEN DAN TEPAT SASARAN

MENINGKATNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN USAHA, MENINGKATNYA PELAYANAN

TERHADAP PARA NASABAH DAN MASYARAKAT DI PD. BPR, PDAM DAN PT. CBS

TERWUJUDNYA PERUBAHAN BENTUK PD. BPR MENJADI PT. BPR DAN TERBENTUKNYA

BPR SYARI’AH KABUPATEN BANDUNG

TERWUJUDNYA KETERPADUAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM GEMAR

TERSALURKANNYA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU SECARA EFEKTIF,

EFISIEN, DAN SESUAI KETENTUAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN

TERKOORDINIR DAN TERKENDALINYA PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SARANA DANPRASARANA PEREKONOMIAN

TERKOORDINIR DAN TERKENDALINYA PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGANKEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN BANDUNG

BERKEMBANGNYA KEGIATAN USAHA PRODUK UNGGULAN DAERAH DAN TERCIPTANYAEKONOMI KREATIF SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI PAD DI KABUPATENBANDUNG

TERBINANYA SDM PENGELOLA PD. BPR HASIL KONSOLIDASI, PDAM DAN PT CITRA BANGUNSELARAS DALAM MELAKSANAKAN AKTIVITAS USAHA

TERSUSUNNYA KAJIAN AKADEMIS TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PD. BPR MENJADIPT. BPR DAN PEMBENTUKAN BPR SYARIAH

MENINGKATNYA FUNGSI PENGENDALIAN PROGRAM GEMAR DI KABUPATEN BANDUNG MENINGKATNYA KETERPADUAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DBHCHT SESUAI PEDOMAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

TARGET KINERJA SASARAN

TERMONITORNYA PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN DIKABUPATEN BANDUNG

TERLAKSANANYA KOORDINASI TERHADAP PENGENDALIAN DAN TERFASILITASINYAPELAYANAN BANTUAN KEUANGAN SECARA EFEKTIF BAIK DARI PUSAT, PROVINSI MAUPUNKABUPATEN

TERMONITOR DAN TERKENDALINYA PROMOSI PRODUK UNGGULAN DAN BERKEMBANGNYAEKONOMI KREATIF

TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PD. BPR, PDAM DAN PT. CITRA BANGUNSELARAS

TERLAKSANANYA KAJIAN AKADEMIS PERUBAHAN BENTUK HUKUM PD. BPR MENJADI PT DANPEMBENTUKAN BPR SYARI’AH

TERLAKSANANYA FUNGSI FASILITASI, KOORDINASI DAN MONITORING EVALUASIPENGEMBANGAN GEMAR DI KABUPATEN BANDUNG

TERWUJUDNYA KOORDINASI, PENGENDALIAN DAN KETERPADUAN PELAKSANAAN KEGIATANDANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU ( DBHCHT )

PROGRAM

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH

KEGIATAN

1. FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PROMOSI PRODUKUNGGULAN DAERAH

2. FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN SARANA DANPRASARANA PEREKONOMIAN

3. FASILITASI DAN KOORDINASI PENYALURAN BANTUAN KEUANGANPADA MASYARAKAT

4. FASILITASI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN BUMD5. KAJIAN PENGEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN

BANDUNG6. FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN GEMAR7. KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCHT

PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH

SUB KEGIATAN

LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN

1. INVENTARISASI UNDANGAN DAN KEIKUTSERTAAN SKPD DALAM EVENTPAMERAN

2. INVENTARISASI DATA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

3. PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

4. STUDY KOMPARATIF KE KAB / KOTA YANG TELAH MELAKSANAKANKEGIATAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

5. KOORDINASI DENGAN SKPD, KONSULTASI KE TINGKAT PROVINSI DANPUSAT

FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PROMOSI PRODUK

UNGGULAN DAERAH

CAPAIAN PROGRAM

1. TERLAKSANANYA INVENTARISASI DATA PENGEMBANGAN EKONOMIKREATIF DI 31 KECAMATAN

2. TERLAKSANANYA KEGIATAN INVENTARISASI UNDANGAN DANKEIKUTSERTAAN SKPD DALAM EVENT PAMERAN

3. TERLAKSANANYA STUDY BANDING KE DAERAH YANG TELAHMELAKSANAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

4. TERLAKSANANYA PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIFKABUPATEN BANDUNG

5. TERLAKSANANYA KOORDINASI DENGAN SKPD TERKAIT DAN KONSULTASIDENGAN TINGKAT PROVINSI DAN PUSAT

KELUARAN ( OUTPUT )

1. TERINVENTARISIRNYA USAHA EKONOMI KREATIF YANG AKANDIKEMBANGKAN

2. TERINVENTARISIRNYA UNDANGAN PAMERAN DAN TERFASILITASINYAKEIKUTSERTAAN SKPD DALAM PAMERAN

3. ADANYA BAHAN PEMBANDING UNTUK PERUMUSAN KEBIJAKANPENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN BANDUNG

4. TERBENTUKNYA TIM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KABUPATENBANDUNG

5. TERPADUNYA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGANEKONOMI KREATIF


UNGGULAN DAERAH

HASIL ( OUTCOME )

1. TERSUSUNNYA BAHAN UNTUK PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGEMBANGANEKONOMI KREATIF DI KABUPATEN BANDUNG

2. TERPROMOSIKANNYA PRODUK UNGGULAN KABUPATEN BANDUNG

3. PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN BANDUNG SESUAIDENGAN KETENTUAN DAN PERUNDANG - UNDANGAN

4. TERWUJUDNYA KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASIPELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

5. PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAPAT TERWUJUD BERKAT

KOORDINASI YANG BAIK


UNGGULAN DAERAH

PROGRESS

1. PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 500/KEP.122–PEREK/2012 TGL. 14

PEBRUARI 2012.

2. TUGAS POKOK TIM ADALAH MENYUSUN DAN MENETAPKAN RUMUSAN

KEBIJAKAN, PENGKOORDINASIAN, PENGKAJIAN PELAKSANAAN

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BANDUNG

3. FUNGSI TIM ADALAH PENGKOORDINASIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, PENGENDALIAN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, PELAKSANAAN PEMBINAAN

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, PENETAPAN RUMUSAN KEBIJAKAN

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

4. RENCANA KERJA TIM :

• PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

• INVENTARISASI KEGIATAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI SKPD

TERKAIT DAN KECAMATAN.

• SOSIALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN EKONOMI

KREATIF KEPADA SKPD TERKAIT DAN STAKEHOLDERS EKONOMI

KREATIF.

• STUDI KOMPARATIF KE KOTA / KAB. LAIN YANG TELAH MELAKSANAKAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN BANDUNG

DASAR HUKUM

BAHWA

DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2009-2015, BUPATI / WALIKOTA MENYUSUN DAN MELAKSANAKAN

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF


1. PENYUSUNAN DOKUMEN ASET AWAL PD. BPR MELALUI KEGIATAN APPRAISALJASA KONSULTASI PERENCANAAN

2. PENYUSUNAN DOKUMEN ASET PD. BPR DALAM LIKUIDASI MELALUI KEGIATANAPPRAISAL JASA KONSULTASI PERENCANAAN

3. MONITORING DAN PEMBINAAN KE 15 PD BPR, PDAM DAN PT. CBS

4. RAPAT KOORDINASI DENGAN SKPD TERKAIT, PEMBENTUKAN TIM

5. KOORDINASI DENGAN SKPD TEKNIS DAN KONSULTASI KE TINGKAT PROVINSIDAN PUSAT TENTANG PENGEMBANGAN BUMD

FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN BADAN

USAHA MILIK DAERAH ( BUMD )

CAPAIAN PROGRAM

1. TERLAKSANANYA KEGIATAN APPRAISAL JASA KONSULTASI PERENCANAANDOKUMEN ASET AWAL PD. BPR

2. TERLAKSANANYA KEGIATAN APPRAISAL JASA KONSULTASI PERENCANAANDOKUMEN ASET PD. BPR DALAM LIKUIDASI

3. TERLAKSANANYA MONITORING DAN PEMBINAAN KEPADA 15 PD BPR, PDAMDAN PT. CBS


5. TERLAKSANANYA RAPAT KOORDINASI DENGAN SKPD TERKAIT DANPEMBENTUKAN TIM / PANITIA INVENTARISASI DAN VERIFIKASI ASET PD. BPR

KELUARAN ( OUTPUT )

1. DOKUMEN ASET AWAL PD. BPR

2. DOKUMEN ASET PD. BPR DALAM LIKUIDASI

3. TERMONITORNYA PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PD. BPR, PDAM DAN PT.CBS

4. TERPADUNYA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGANBUMD

5. TERKOORDINIRNYA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN TERBENTUKNYA TIM /PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA

FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN BADAN

USAHA MILIK DAERAH ( BUMD )

HASIL ( OUTCOME )

1. TERSUSUNNYA BAHAN UNTUK PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGEMBANGANPD. BPR

2. TERSUSUNNYA BAHAN UNTUK PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGEMBANGANPD. BPR DALAM LIKUIDASI

3. TERKENDALI DAN BERKEMBANGNYA MANAJEMEN USAHA BUMD DIKABUPATEN BANDUNG

4. PENGEMBANGAN BUMD DAPAT TERWUJUD BERKAT KOORDINASI YANGBAIK

5. TERWUJUDNYA KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASIPELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN BUMD

FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN BADAN USAHA

MILIK DAERAH ( BUMD )

PROGRESS

1. PELAKSANAAN FASILITASI PEMBINAAN TERHADAP 3 BUMD YAITU PT. CBS, PD.

BPR DAN PDAM TIRTA RAHARJA.

2. FASILITASI PELAKSANAAN RUPS PT. CBS YANG DISELENGGARAKAN PADA

TANGGAL 27 MARET 2012 YANG MENGHASILKAN BEBERAPA REKOMENDASI

RUPS SEBAGAI BAHAN KEBIJAKAN PIMPINAN


1. PELAKSANAAN KAJIAN AKADEMIS, PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORANAWAL DAN AKHIR, PENGAJUAN RAPERDA PERUBAHAN BENTUK PD BPRMENJADI PT BPR

2. PELAKSANAAN KAJIAN AKADEMIS, PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORANAWAL DAN AKHIR, PENGAJUAN RAPERDA PEMBENTUKAN BPR SYARI'AH

3. KOORDINASI DENGAN SKPD TEKNIS, KONSULTASI KE TINGKAT PROVINSIDAN PUSAT

4. STUDY KOMPARASI KE DAERAH YANG TELAH MEMILIKI PT. BPR DAN BPRSYARI'AH

KAJIAN PENGEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT ( BPR )

KABUPATEN BANDUNG

CAPAIAN PROGRAM

1. TERSUSUNNYA NASKAH KAJIAN AKADEMIS TENTANG PERUBAHANBENTUK HUKUM PD. BPR

2. TERSUSUNNYA NASKAH KAJIAN AKADEMIS TENTANG PEMBENTUKAN BPRSYARIAH


4. TERLAKSANANYA STUDY BANDING KE DAERAH YANG MEMILIKI PT. BPRDAN BPR SYARIAH

KELUARAN ( OUTPUT )

1. PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PD. BPRMENJADI PT. BPR

2. PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BPR SYARIAH

3. TERPADUNYA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGANBPR KABUPATEN BANDUNG

4. ADANYA BAHAN PEMBANDING UNTUK PERUMUSAN KEBIJAKANPENGEMBANGAN BPR KABUPATEN BANDUNG

KAJIAN PENGEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT ( BPR )

KABUPATEN BANDUNG

HASIL ( OUTCOME )

1. TERBENTUKNYA PT. BPR KERTA RAHARJA

2. TERBENTUKNYA BPR SYARI'AH DI KABUPATEN BANDUNG

3. PERUBAHAN BENTUK HUKUM PD. BPR MENJADI PT DANPEMBENTUKAN BPR SYARI'AH TERLAKSANA BERKAT KOORDINASIYANG BAIK

4. PEMBENTUKAN PT. BPR DAN BPR SYARI'AH TERLAKSANA SESUAIKETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN

KAJIAN PENGEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT ( BPR ) KABUPATEN

BANDUNG

PROGRESS

1. PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PERUBAHAN BENTUK HUKUM PD. BPR

MENJADI PT. BPR KERTA RAHARJA DENGAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :

539/KEP.41–PEREK/2012 TGL. 11 JANUARI 2012.

2. PENYUSUNAN NASKAH KAJIAN HASIL STUDY KELAYAKAN ( FEASIBILITY

STUDY ) PERUBAHAN BENTUK HUKUM PD. BPR KABUPATEN BANDUNG

MENJADI PERSEROAN TERBATAS BEKERJASAMA DENGAN LMFE UNPAD

BANDUNG

3. MELAKUKAN STUDY KOMPARASI TUJUAN DAERAH YANG TELAH MEMILIKI

BPR YANG BERBENTUK HUKUM PT, YAITU KE KABUPATEN SIDOARJO, JAWA

TIMUR.

4. MELAKUKAN STUDY KOMPARASI KE KOTA TASIKMALAYA DALAM RANGKA

PEMBENTUKAN PT. BPR SYARI’AH

DARI ANALISA STUDI KELAYAKAN BISNIS DARI ASPEK KEUANGAN DAPAT DISIMPULKAN BAHWA

BPR KABUPATEN BANDUNG BERHASIL MENINGKATKAN PEROLEHAN TOTAL SUMBER DANA

SELAMA TAHUN 2011 DAN MENINGKATKAN PENANAMAN DANA SELAMA TAHUN 2011. JIKA DILIHAT

DARI RASIO-RASIO KEUANGAN, BPR KABUPATEN BANDUNG DINYATAKAN SEHAT BERDASARKAN

KRITERIA DARI BANK INDONESIA. DARI ASPEK HUKUM, BPR KABUPATEN BANDUNG TELAH

MEMENUHI PERSYARATAN BANK INDONESIA DENGAN MEMENUHI DOKUMEN-DOKUMEN YANG

DIBUTUHKAN UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN PERUSAHAAN DAERAH (PD) KE PERSEROAN

TERBATAS (PT) DAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN PERSYARATAN BANK

INDONESIA DAN DAPAT MEMPERMUDAH PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN OLEH

BPR KABUPATEN BANDUNG DAN PEMEGANG SAHAM. DARI ASPEK MANAJEMEN DAN SDM, BPR

KABUPATEN BANDUNG MEMPUNYAI JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN LATAR BELAKANG

PENDIDIKAN YAITU SD SEBANYAK ORANG 2 ORANG (1%), SLTP SEBANYAK 11 ORANG (5%), SLTA

SEBANYAK 122 ORANG (50% ), S1 SEBANYAK 76 ORANG (31%), DAN S2 SEBANYAK 2 ORANG (1%).

WALAUPUN SEBAGIAN BESAR KARYAWAN BERLATAR BELAKANG PENDIDIKAN SLTA, BPR

KABUPATEN BANDUNG MEMPUNYAI KOMITMEN KUAT UNTUK MENGIKUTSERTAKAN KARYAWAN

DALAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG PERBANKAN SEHINGGA KARYAWAN MEMPUNYAI

KOMPETENSI YANG BAIK. TERLEPAS DARI KELEMAHAN DALAM ASPEK PEMASARAN, BPR

KABUPATEN BANDUNG LAYAK UNTUK MERUBAH BENTUK USAHANYA DARI PERUSAHAAN

DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT). HAL INI JUGA DIDUKUNG OLEH POTENSI

EKONOMI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG YANG MENUNJUKKAN PERKEMBANGAN POSITIF

DENGAN LAJU PERTUMBUHAN SEBESAR 5,31% DAN PENDAPATAN PER KAPITA PENDUDUK YANG

MENCAPAI RP. 14, 2 JUTA SERTA PERTUMBUHAN USAHA KECIL DAN MENENGAH YANG CUKUP

BAIK.

HASIL KAJIAN AKADEMIS TENTANG PERUBAHAN BENTUK PD. BPR MENJADI PERSEROAN TERBATAS ( PT )


1. PENDATAAN SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN DI 31 KECAMATAN

2. MONITORING KEBERADAAN DAN KONDISI SARANA PRASARANAPEREKONOMIAN


FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA

PEREKONOMIAN

CAPAIAN PROGRAM

1. TERLAKSANANYA PENDATAAN SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN DI31 KECAMATAN

2. TERLAKSANANYA MONITORING KEBERADAAN DAN KONDISI SARANAPEREKONOMIAN DI KABUPATEN BANDUNG

3. TERLAKSANANYA KOORDINASI DENGAN SKPD TERKAIT DANKONSULTASI DENGAN TINGKAT PROVINSI DAN PUSAT

KELUARAN ( OUTPUT )

1. DATA SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN

2. TERMONITORNYA SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN YANGMEMBUTUHKAN PERBAIKAN ATAU PEMBANGUNAN

3. TERPADUNYA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGANSARANA PRASARANA PEREKONOMIAN


PEREKONOMIAN

HASIL ( OUTCOME )

1. TERSUSUNNYA BAHAN / DATA UNTUK PERUMUSAN KEBIJAKANPENGEMBANGAN SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN

2. MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DANSARANA PRASARANA PEREKONOMIAN

3. PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN DAPATTERWUJUD BERKAT KOORDINASI YANG BAIK


PEREKONOMIAN

PROGRESS

1. MELAKSANAKAN INVENTARISASI SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN DI 31

KECAMATAN DENGAN SASARAN PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN.

2. MELAKSANAKAN KOORDINASI DENGAN SKPD TEKNIS DALAM RANGKA

PENGEMBANGAN SARANA PEREKONOMIAN


1. INVENTARISASI PROPOSAL, FASILITASI KEPADA SKPD PENGELOLAREKOMENDASI

2. MONITORING KE PENERIMA MANFAAT / KECAMATAN


FASILITASI DAN KOORDINASI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

KEPADA MASYARAKAT

CAPAIAN PROGRAM

1. DAFTAR PROPOSAL PEMOHON BANTUAN KEUANGAN DANREKOMENDASI SKPD TEKNIS

2. TERLAKSANANYA MONITORING PENYALURAN BANTUAN KEUANGANKEPADA MASYARAKAT

3. TERLAKSANANYA KOORDINASI DENGAN SKPD TERKAIT DANKONSULTASI DENGAN TINGKAT PROVINSI DAN PUSAT

KELUARAN ( OUTPUT )

1. DAFTAR PENERIMA MANFAAT YANG AKAN MENDAPAT BANTUANKEUANGAN SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN TAPD

2. TERMONITORNYA PROSES PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADAMASYARAKAT

3. TERPADUNYA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

FASILITASI DAN KOORDINASI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

KEPADA MASYARAKAT

HASIL ( OUTCOME )

1. PENERIMA MANFAAT SECARA ADMINISTRATIF DIAKUIKEBERADAANNYA DAN BANTUAN KEUANGAN TERSALURKAN TEPATSASARAN

2. TERSALURKANNYA BANTUAN KEPADA MASYARAKAT SECARA EFEKTIF,EFISIEN

3. BANTUAN KEUANGAN DAPAT TERSALURKAN DENGAN LANCAR DANTERSERAP SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN BERKAT KOORDINASIYANG BAIK

FASILITASI DAN KOORDINASI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA

MASYARAKAT

PROGRESS

1. MELAKSANAKAN MONITORING REALISASI PENYALURAN BANTUAN

KEUANGAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2011 KE PENERIMA

MANFAAT / KECAMATAN.


PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN

ANGGARAN 2012 ( HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL ) SEBAGAI BAHAN

PERTIMBANGAN TAPD


1. MONITORING DAN PEMBINAAN KE 3 KECAMATAN ( 5 GAPOKTAN )

2. KOORDINASI DENGAN SKPD TEKNIS DAN KONSULTASI KE TINGKATPROVINSI TENTANG PENGEMBANGAN PROGRAM GEMAR

3. RAPAT KOORDINASI DENGAN SKPD TERKAIT, PEMBENTUKAN DANPENYUSUNAN SK. TIM / PANITIA

FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN GEMAR

DI KABUPATEN BANDUNG

CAPAIAN PROGRAM

1. TERLAKSANANYA MONITORING DAN PEMBINAAN KEPADA GAPOKTANPENERIMA BANTUAN GEMAR

2. TERLAKSANANYA KOORDINASI DENGAN SKPD TERKAIT DANKONSULTASI DENGAN TINGKAT PROVINSI

3. TERLAKSANANYA RAPAT KOORDINASI DENGAN SKPD TERKAIT DANPEMBENTUKAN TIM / PANITIA

KELUARAN ( OUTPUT )

1. TERMONITORNYA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN GEMARDI KABUPATEN BANDUNG

2. TERPADUNYA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3. TERKOORDINIRNYA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN TERBENTUKNYATIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS GEMAR KABUPATEN BANDUNG



HASIL ( OUTCOME )

1. TERKENDALINYA PELAKSANAAN PROGRAM DAN BERKEMBANGNYABANTUAN GEMAR DI KABUPATEN BANDUNG

2. PENGEMBANGAN GEMAR DI KABUPATEN BANDUNG TERLAKSANABERKAT KOORDINASI YANG BAIK

3. TERWUJUDNYA KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASIPELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN GEMAR



PROGRESS

1. MENGEVALUASI KINERJA POKJA TIM TEKNIS GEMAR DAN MEMPERBAHARUI

KEPUTUSAN KETUA TIM PEMBINA TENTANG SUSUNAN POKJA TIM TEKNIS

GEMAR KABUPATEN BANDUNG

2. MELAKSANAKAN MONITORING PERKEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BANTUAN GEMAR DI 3 KECAMATAN ( 5 GAPOKTAN ).

3. MENYAMPAIKAN LAPORAN TRIWULAN REALISASI PERKEMBANGAN GEMAR DI

KABUPATEN BANDUNG KE TINGKAT PROVINSI


EVALUASI PROGRAM GEMAR PAKET A DAN PAKET B

5. MELAKSANAKAN KONSULTASI KE TINGKAT PROVINSI TENTANG RENCANA

DILUNCURKANNYA GEMAR PAKET C ( KEHUTANAN ) DI KABUPATEN BANDUNG

LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN1. PENDATAAN POTENSI PRODUKTIVITAS TEMBAKAU, DAN KEBERADAAN

KELOMPOK TANI TEMBAKAU

2. EVALUASI KINERJA SKPD PENGELOLA DBHCHT, MONITORING DAN PEMBINAANKE 15 KECAMATAN

3. KOORDINASI DENGAN SKPD PENGELOLA, KONSULTASI KE TINGKAT PROVINSIDAN PUSAT

4. SOSIALISASI CUKAI KEPADA MASYARAKAT DI TINGKAT KABUPATEN DAN DI 15KECAMATAN PENGHASIL TEMBAKAU

5. STUDY KOMPARASI KE DAERAH YANG DIANGGAP BERHASIL DAN SESUAIKETENTUAN DALAM MENGELOLA DBH CHT

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN DANA

BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU ( DBH CHT )

CAPAIAN PROGRAM

1. TERLAKSANANYA PENDATAAN POTENSI PRODUKTIVITAS TEMBAKAU, DANKEBERADAAN KELOMPOK TANI TEMBAKAU

2. TERLAKSANANYA EVALUASI KINERJA SKPD PENGELOLA DBHCHT, MONITORINGDAN PEMBINAAN KE 15 KECAMATAN


4. TERLAKSANANYA SOSIALISASI CUKAI KEPADA MASYARAKAT DI TINGKATKABUPATEN DAN DI 15 KECAMATAN PENGHASIL TEMBAKAU

5. TERLAKSANANYA STUDY BANDING KE DAERAH YANG DIANGGAP BERHASILDALAM PENGELOLAAN DBHCHT

KELUARAN ( OUTPUT )

1. DATA POTENSI PRODUKTIVITAS DAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANITEMBAKAU KABUPATEN BANDUNG

2. TEREVALUASINYA KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DBH CHT OLEH SKPDPENGELOLA

3. TERPADUNYA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DBH CHT

4. TERSOSIALISIKANNYA KETENTUAN TENTANG CUKAI DAN KEBIJAKANPELAKSANAAN DBH CHT DI KABUPATEN BANDUNG

5. ADANYA BAHAN PEMBANDING UNTUK PERUMUSAN KEBIJAKANPENGELOLAAN DBHCHT DI KABUPATEN BANDUNG

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN DANA

BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU ( DBH CHT )

HASIL ( OUTCOME )

1. TERSUSUNNYA BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DBH CHTUNTUK TAHUN BERIKUTNYA

2. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENYERAPAN DANA DBHCHT TEPATSASARAN DAN TERCAPAI 100 %

3. PENYERAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCHT DAPAT TERLAKSANADENGAN BAIK DAN SESUAI KETENTUAN BERKAT KOORDINASI YANG BAIKDAN KONSULTASI SECARA KONTINYU

4. MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN KETAATAN MASYARAKAT DANPENGUSAHA TENTANG CUKAI

5. PENGELOLAAN DBHCHT DI KABUPATEN BANDUNG SESUAI DENGANKETENTUAN PMK

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN DANA BAGI

HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU ( DBH CHT )

PROGRESS

1. PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN

BANDUNG TAHUN 2012.

2. PENYUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM

SEKRETARIAT PENGELOLA DBH CHT DAN PENETAPAN PELAKSANAAN

KEGIATAN DBH CHT DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012

3. PELAKSANAAN SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI KEPADA PETANI

TEMBAKAU, PEDAGANG ROKOK DAN KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN

4. RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA EVALUASI KINERJA SKPD PENGELOLA

DBH CHT

5. MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN DBH CHT YANG

DISELENGGARAKAN BAKORPEMBANG WILAYAH IV, PROVINSI JAWA BARAT

DAN KEMENTERIAN KEUANGAN

6. PENYAMPAIAN LAPORAN TRIWULAN EVALUASI KINERJA OPD PELAKSANA DAN

PENGELOLA DBH CHT KE TINGKAT PROVINSI

REALISASI APBD UNTUK RENJA 2012

NO. KEGIATAN ANGGARAN REALISASI

1 FASILITASI DAN KOORDINASI DISTRIBUSI / PROMOSI

PRODUK UNGGULAN DAERAH 200,000,000 32,899,000

2 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN

SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN 150,000,000 20,667,650

3 FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI

PENGEMBANGAN BUMD 400,000,000 67,500,000

4 KAJIAN PENGEMBANGAN BANK PERKREDITAN

RAKYAT KABUPATEN BANDUNG 400,000,000 77,250,000

5 FASILITASI DAN KOORDINASI PENYALURAN

BANTUAN KEUANGAN PADA MASYARAKAT 75,000,000 12,000,000


PENGEMBANGAN GEMAR 100,000,000 15,100,000

7 KOORDINASI DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DBH

CUKAI HASIL TEMBAKAU 400,000,000 48,750,000

JUMLAH 1,725,000,000 274,166,650

RENCANA KERJA 2013

ISU STRATEGIS

KOORDINASI, INTEGRASI, SIMPLIKASI, SINKRONISASI DALAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, DAN BELUM OPTIMALNYA APLIKASI

KONSEP PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

TUJUAN STRATEGIS

MENINGKATNYA PEREKONOMIAN DAERAH, MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI

MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF

SASARAN STRATEGIS

TERKENDALI DAN TERPROMOSIKANNYA PRODUK UNGGULAN DAERAH

TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN SARANAPRASARANA PEREKONOMIAN

TERSALURKANNYA MEKANISME MANAJERIAL BANTUAN KEPADAMASYARAKAT SECARA EFEKTIF, EFISIEN DAN TEPAT SASARAN

MENINGKATNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN USAHA, MENINGKATNYAPELAYANAN TERHADAP PARA NASABAH DAN MASYARAKAT DI PD. BPR,PDAM DAN PT. CBS

TERWUJUDNYA KETERPADUAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM GEMAR

TERSALURKANNYA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU SECARAEFEKTIF, EFISIEN, DAN SESUAI KETENTUAN

TERBENTUKNYA BPR SYARI’AH KABUPATEN BANDUNG

INDIKATOR KINERJA SASARAN

BERKEMBANGNYA KEGIATAN USAHA PRODUK UNGGULAN SEHINGGADAPAT MEMEBERIKAN KONTRIBUSI PAD DI KABUPATEN BANDUNG

BERKEMBANGNYA KEGIATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF DIKABUPATEN BANDUNG

TERLAKSANANYA KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PENGENDALIANPENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN

TERLAYANINYA MASYARAKAT / NASABAH DI PD.BPR HASILKONSOLIDASI ATAS PENINGKATAN KEGIATAN USAHA PDAM DAN PT.CITRA BANGUN SELARAS

TERFASILITASINYA DAN TERKOORDINASINYA KEBIJAKAN PENYALURANBANTUAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN BANDUNG

TERWUJUDNYA PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIANPENGEMBANGAN GEMAR KABUPATEN BANDUNG

SKPD LINGKUP BAGIAN KOORDINASI PEREKONOMIAN SETDA,STAKEHOLDERS DARI UNSUR MASYARAKAT DAN SWASTA YANGTERKAIT DENGAN KEGIATAN DBHCHT

TERSEDIANYA SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI PENDUKUNGPEMBENTUKAN PT. BPR SYARI'AH

TARGET KINERJA SASARAN

TERMONITOR DAN TERKENDALINYA PROMOSI PRODUK UNGGULAN TERLAKSANANYA KAJIAN AKADEMIS TENTANG PENGEMBANGAN

EKONOMI KREATIF TERMONITORNYA PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA

PEREKONOMIAN DI KABUPATEN BANDUNG TERLAKSANANYA KOORDINASI TERHADAP PENGENDALIAN DAN

TERFASILITASINYA PELAYANAN BANTUAN KEUANGAN SECARA EFEKTIFBAIK DARI PUSAT, PROVINSI MAUPUN KABUPATEN

TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PD. BPR, PDAM DANPT. CITRA BANGUN SELARAS

TERLAKSANANYA FUNGSI FASILITASI, KOORDINASI DAN MONITORINGEVALUASI PENGEMBANGAN GEMAR DI KABUPATEN BANDUNG

TERWUJUDNYA KOORDINASI, PENGENDALIAN DAN KETERPADUANPELAKSANAAN KEGIATAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU( DBHCHT )

PEMBENTUKAN BPR SYARI’AH KABUPATEN BANDUNG MELALUIPENGADAAN SARANA PRASARANA PENDUKUNG

PROGRAM

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH

KEGIATAN

1. FASILITASI DAN KOORDINASI DISTRIBUSI / PROMOSI PRODUKUNGGULAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

2. KAJIAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BANDUNG

3. FASILITASI DAN KOORDINASI SARANA PRASARANAPEREKONOMIAN

4. FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN BUMD

5. FASILITASI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PADA MASYARAKAT

6. FASILITASI PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN GEMAR

7. KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCUKAI HASIL TEMBAKAU

8. PERSIAPAN PEMBENTUKAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AHKABUPATEN BANDUNG

PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH

SUB KEGIATAN

RENCANA APBD UNTUK RENJA 2013

NO. KEGIATANRENCANA

ANGGARANKETERANGAN

1 FASILITASI DAN KOORDINASI DISTRIBUSI / PROMOSI

PRODUK UNGGULAN DAERAH 200,000,000

2 KAJIAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

KABUPATEN BANDUNG 300,000,000

3 FASILITASI DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN

SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN 150,000,000


PENGEMBANGAN BUMD 400,000,000

5 FASILITASI DAN KOORDINASI PENYALURAN

BANTUAN KEUANGAN PADA MASYARAKAT 75,000,000


PENGEMBANGAN GEMAR 100,000,000

7 KOORDINASI DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DBH

CUKAI HASIL TEMBAKAU 400,000,000

8 PERSIAPAN PEMBENTUKAN PT. BPR SYARI'AH

KABUPATEN BANDUNG 600,000,000

KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI

1. KABUPATEN BANDUNG MEMILIKI POTENSI YANG RELATIF BESAR DISEKTOR PERTANIAN YAITU TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURADAN TANAMAN KERAS SERTA PETERNAKAN.

2. DI SEKTOR SEKUNDER TERDAPAT INDUSTRI PENGOLAHAN YANGDITANDAI DENGAN BANYAKNYA USAHA MIKRO, KECIL DANMENENGAH (UMKM)

3. DALAM KAITANNYA DENGAN KONSEP PEMBANGUNANPEREKONOMIAN TAHUN 2012, DIRUMUSKAN KEBIJAKAN YANGFOKUS UNTUK PENGURANGAN KEMISKINAN MELALUIPENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI TERPADU BERBASISAGRIBISNIS DAN POTENSI LOKAL DENGAN KONSEP KETERKAITANHULU HILIR, DENGAN MENINGKATKAN PARTISIPASI SEKTORSWASTA, PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN DAN DAYASAING DAERAH

PERENCANAAN EKONOMI TERPADU

1.PERLU DIBANGUN KONSEP PENGEMBANGANEKONOMI TERPADU, MELALUI PERENCANAANWILAYAH YANG MATANG, DENGAN TUJUANUNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAHPEREKONOMIAN WILAYAH DENGAN SASARANHULU HILIR, KETERKAITAN ANTAR SEKTOR, DANPELAKU USAHA

2.MENDUKUNG PROGRAM PENGENTASANKEMISKINAN DENGAN UPAYA PEMILIHANSASARAN YANG TEPAT DIDUKUNG OLEH DATADETAIL YANG VALID DAN AKURAT

3.MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA4.MENCIPTAKAN PROGRAM YANG BERSINERGI

AGAR EFEKTIF DAN EFISIEN

TERIMA KASIH

PROGRESS REPORT TAHUN 2012 DAN RENCANA KERJA …bandungkab.go.id/uploads/Progress_Report_Tahun_20122.pdf · puting beliung, kekeringan, dan rawan gempa bumi ) 6. keterpaduan pembangunan

Documents