PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA OLEH : DR. DJOUHARI KANSIL, MPd WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA Gorontalo , 10 Juni 201 5 PROGRESS IMPLEMENTASI 5 SASARAN RENCANA AKSI KORSUP MINERBA DAN PROGRES IMPLEMENTASI 6 SASARAN RENCANA AKSI KORSUP KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI PROV. SULAWESI UTARA
42
Embed
PROGRESS IMPLEMENTASI 5 SASARAN RENCANA · PDF filedi prov. sulawesi utara. progres implementasi 5 fokus sasaran rencana aksi ... • daerah rawan bencana. • sulawesi utara adalah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
OLEH :
DR. DJOUHARI KANSIL, MPd
WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
Gorontalo, 10 Juni 2015
PROGRESS IMPLEMENTASI 5 SASARAN RENCANA
AKSI KORSUP MINERBA DAN PROGRES
IMPLEMENTASI 6 SASARAN RENCANA AKSI
KORSUP KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
DI PROV. SULAWESI UTARA
PROGRESIMPLEMENTASI 5 FOKUS SASARAN RENCANA AKSI
KOORDINASI DAN SUPERVISI (KORSUP) GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN
SUMBER DAYA ALAM INDONESIA
SEKTOR MINERBADI PROVINSI SULAWESI UTARA
• MEMILIKI 1.664 DESA/KELURAHAN,
TERDIRI DARI: 627 DESA PESISIR &
1.037 DESA BUKAN PESISIR.
• DAERAH RAWAN BENCANA.
• SULAWESI UTARA ADALAH WILAYAH
YANG AMAN DAN DAMAI
GAMBARAN UMUM SULAWESI UTARA
• 15 KABUPATEN/KOTA,
• LUAS WILAYAH: 15.271 KM2
POPULASI: 2.343.526 JIWA
• PROVINSI KEPULAUAN
(286 PULAU; 59 BERPENGHUNI,
227 TIDAK BERPENGHUNI)
• PERBATASAN ANTAR NEGARA,
DENGAN 11 PULAU TERLUAR
SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS
NASIONAL (KSN).
• MEMILIKI 2 KOTA PUSAT KEGIATAN
STRATEGIS NASIONAL (PKSN):
MELONGUANE DAN TAHUNA.
• LUAS LAUT (ZEE) 190.000 KM2,
PANJANG PANTAI 1.837,29 KM, HUTAN
701.885 HA.
PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEUANGAN PELAKU USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
PELAKSANAAN PENGAWASAN PRODUKSI PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGOLAHAN/PEMURNIAN HASIL TAMBANG MINERAL DAN BATUBARA
PELAKSANAAN PENGAWASAN PENJUALAN DAN PENGANGKUTAN/ PENGAPALAN
HASIL TAMBANG MINERAL DAN BATUBARA
5 FOKUS KEGIATAN KORSUP MINERBA
KONDISI UMUM PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN di PROVINSI
SULAWESI UTARA
I. PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Kegiatan Usaha Pertambangan :
• Kontrak Karya = 6
• Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebanyak 135 (IUP Eksplorasi sebanyak 62 dan IUP Operasi Produksi sebanyak 73 )
◦ Luas total Wilayah KK dan
IUP = 395.365,28 Ha
Bahan galian yang diusahakan:
• Emas, Pasir Besi, Bijih Besi, Nikel, Mangan, Batu Gamping, Batu Lempung, Tanah Urug, dan Batuan
STATUS IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)
• 41 IUP Mineral Logam
• 6 IUP Mineral Non Logam dan Batuan
Clear and Clean(CNC) = 47 IUP
• 28 IUP Mineral Logam
• 60 IUP Mineral Non Logam dan Batuan
NON CNC = 88 IUP
I. PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
BOLAANG MONGONDOW UTARA
IUP MINERAL LOGAM = 9
CNC = 1
BOLAANG MONGONDOWIUP MINERAL LOGAM= 9
IUP MINERAL NON LOGAM=4
IUP BATUAN =16
CNC = 7
BOLAANG MONGONDOW TIMURIUP MINERAL LOGAM = 9
CNC = 6
MINAHASA SELATANIUP MINERAL LOGAM = 24
CNC = 21
BOLAANG MONGONDOW SELATANIUP MINERAL LOGAM = 2
MINAHASA TENGGARAIUP MINERAL LOGAM= 12
IUP BATUAN =1
CNC = 6
MINAHASAIUP BATUAN = 26
TOMOHONIUP BATUAN = 3
CNC = 3
BITUNGIUP BATUAN =1
MINAHASA UTARAIUP MINERAL LOGAM= 1
IUP BATUAN =13
CNC = 3
SANGIHEIUP MINERAL LOGAM= 1
IUP BATUAN = 2
TALAUDIUP MINERAL LOGAM= 2
No Kab/Kota Jumlah IUPMineral
Logam
Mineral Non
LogamBatuan CNC
1 Minahasa 26 - - 26 -
2 Minahasa Selatan 24 24 - - 21
3 Minahasa Tenggara 13 12 - 1 6
4 Kab. Minahasa Utara 14 1 - 13 3
5 Bolaang Mongondow 29 9 4 16 7
6 Bolmong Timur 9 9 - - 6
7 Bolmong Selatan 2 2 - - -
8 Bolmong Utara 9 9 - - 1
REKAPITULASI IUP KABUPATEN/KOTA
I. PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
9 Kab. Kep. Sangihe 3 1 - 2 -
10 Kab. Kep. Talaud 2 2 - - -
11 Kab. Kep Sitaro - - - - -
12 Kota Tomohon 3 - - 3 3
13 Kota Bitung 1 - - 1 -
14 Kota Manado - - - - -
15 Kota Kotamobagu - - - - -
T O T A L 135 69 4 62 47
I. PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN
1. Penerbitan Instruksi Gubernur Sulawesi Utara
No. 540/625/Sekr-ESDM tanggal 9 Maret 2015
Ditujukan kepada Bupati/Walikota Se-Prov. Sulut
Perihal : Instruksi Dalam Pengelolaan Pertambangan
Minerba
Substansi, arahan agar Bupati/Walikota mengambil
langkah-langkah :
- Menertibkan administrasi dan teknis IUP
- Mengeluarkan kawasan hutan konservasi dan
lindung yang masuk dalam Wilayah IUP
- Pemegang IUP wajib memiliki NPWP di lokasi IUP
- Pemegang IUP wajib memiliki sertifikat CNC
- Pemegang IUP melunasi kewajiban keuangan dan
kelengkapan dokumen IUP
I. PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
I. PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
2. Pemerintah Provinsi Melakukan Evaluasi
CNC terhadap IUP yang Non CNC
◦ 88 IUP Non CNC terdiri dari :
28 IUP Mineral Logam
60 IUP Mineral Non Logam dan Batuan
◦ Hasil evaluasi dari 88 IUP Non CNC
hanya 58 IUP yang disampaikan oleh
Kab/Kota- Direkomendasikan CNC ke Ditjen
Minerba Kementerian ESDM = 4 IUP
- Dikembalikan ke Kab/Kota untuk
dilengkapi 54 IUP.
1. PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
•Dilaksanakan setiap triwulan
•Output : Inventarisasi dan evaluasi data pengelolaan pertambangan serta rumusan Rencana Aksi selanjutnya
3. Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dinas ESDM
Provinsi Sulut dengan Dinas ESDM Kab/Kota :
•Koordinasi Tindak Lanjut kegiatan Korsup Minerba oleh KPK di Kabupaten/Kota
4. Penyampaian Surat Pemberitahuan Kepala Dinas ESDM Prov. Sulut
kepada Kepala Dinas ESDM Kab/Kota mengenai 5 (lima) fokus kegiatan Korsup Minerba oleh KPK
II. PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEUANGAN
PELAKU USAHA PERTAMBANGAN MINERBA
Realisasi PNBP (KK dan IUP) Tahun 2014:
Iuran Tetap
Rp. 3.018.460.325,-
Royalti
Rp. 29.070.770.735,-
Jumlah
Rp. 32.089.231.060,-
III. PELAKSANAAN PENGAWASAN
PRODUKSI PERTAMBANGAN MINERBA
PENGAWASAN PRODUKSI
Pemegang IUP menyampaikan laporan produksi secara
reguler melalui Surat Kepala Dinas ESDM Prov. Sulut
kepada Kepala Dinas ESDM Kab/Kota No. 540/206/DESDM
tanggal 6 April 2015 mengenai Pemberitahuan
IV. PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGOLAHAN
/PEMURNIAN HASIL TAMBANG
PEMBANGUNAN SMELTER
Rencana akan dibangun smelter bijih besi di
Provinsi Sulawesi Utara.
V. PELAKSANAAN PENGAWASAN PENJUALAN
DAN PENGANGKUTAN/PENGAPALAN HASIL
TAMBANG MINERBA
DATA EKSPOR PASIR BESI
No Kab/KotaProduksi (MT)
2012 2013 2014
1 Kab. Bolmong 12.650,544 - -
2 Kab. Boltim - 18.095,250 -
PROGRES IMPLEMENTASI 5 FOKUS SASARAN RENCANA AKSI
KOORDINASI DAN SUPERVISI (KORSUP) GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN
SUMBER DAYA ALAM INDONESIA
SEKTOR KEHUTANANDI PROVINSI SULAWESI UTARA
GAMBARAN UMUM KAWASAN HUTAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
Kawasan Hutan dan Konservasi
Perairan Provinsi Sulawesi Utara
seluas ± 764.739 ha atau 48,04
% dari ± 1.591.879 ha Wilayah
Administrasi Provinsi Sulawesi
Utara
(Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor :
SK.734/Menhut-II/2014
tanggal 2 september 2014
tentang Kawasan Hutan dan
Konservasi Perairan
Provinsi Sulawesi Utara)
Penutupan Lahan pada
kawasan hutan di Provinsi
Sulawesi Utara berupa areal
berhutan 64,51% dan areal
non hutan 35,49%
Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Utara
a) Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA),
seluas ± 314.965 hektar, terdiri dari :
1. Daratan, seluas ± 245.165 ha;
2. Perairan, seluas ± 69.800 ha;
a) Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas ± 161.784 ha;
b) Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas ± 208.927 ha;
c) Kawasan Hutan Produksi (HP) , seluas ± 64.367 ha;
d) Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas ± 14.696 ha.
PENYELESAIAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN DAN PENATAAN RUANG DAN WILAYAH ADMINISTRASI
PELAKSANAAN PENATAAN PERIZINAN
PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT
PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN
PENGUATAN INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERLINDUNGAN HUTAN
MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI
6 SASARAN RENCANA AKSI KOORDINASI
DAN SUPERVISI SEKTOR KEHUTANAN
1. PENYELESAIAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
DAN PENATAAN RUANG DAN WILAYAH ADMNISTRASI
1.1. Penetapan Kawasan Hutan
a.Target penyelesaian luas kawasan hutan : ± 764.739 Ha
b. Target dan realisasi penataan batas :
c. Realisasi penetapan kawasan hutan s/d Mei 2015 :
- SK. Penetapan : 500.005,42 Ha (65,38 %) di 69 lokasi
- Usulan Penetapan : 230.395,88 Ha (30.13 %) di 10 lokasi
No. Jenis Batas Target (km)Realisasi Sisa
Km % Km %
1 Batas Luar 3,573.71 3,272.78 91.58 300.93 8.42
2 Batas Fungsi 1,107.64 1,096.43 98.99 11.21 1.01
Jumlah 4,681.35 4,369.21 93.33 312.14 6.67
1.2. RENCANA AKSI TATA BATAS TAHUN 2015 S/D 2019
No. Tahun
Batas Luar
(km)
Batas Fungsi
(km)
Jumlah
(km)
Prosentase
(%) Keterangan
1 2015 72.98 - 72.98 24.25
APBN/
APBD
2 2016 121.08 - 121.08 40.24 APBN
3 2017 34.81 - 34.81 11.57 sda
4 2018 26.21 12.12 38.33 12.74 sda
5 2019 33.73 - 33.73 11.21 sda
Jumlah 288.81 12.12 300.93*) 100.00
*) ± 52 lks usulan penetapan kawasan hutan
PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
PERKEMBANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM
PERKEMBANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI
PERKEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN
PERKEMBANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKYAT
DATA DAN INFORMASI PERIZINAN KEHUTANAN
DI PROVINSI SULAWESI UTARA
DATA IZIN USAHA PERTAMBANGAN
YANG TELAH MENDAPATKAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH) DARI MENTERI
DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NO. NAMA PEMEGANG IZIN
IPPKH
KET.IZIN PINJAM PAKAI KAW. HUTAN
MENTERI KEHUTANAN
NO. DAN TGL. LUAS (HA) BERAKHIR
1 PT. Arafura Mandiri SK. 264/Menhut-II/2013 Kegiatan Pertambangan
Semangat Tgl. 24 April 2013 821,28 Tgl. 28 September 2013 Eksplorasi Emas
Kab. Bolaang Mongondow
2 PT. Suma Heksa Sinergi SK.656/Menhut-II/2012 Kegiatan Pertambangan
Kab. Bolmong Utara Tgl. 22 November 2012 7.837,10 Tgl. 22 November 2014 Eksplorasi
3 PT. Hakian Wellem Rumansi SK.697/Menhut-II/2013 99,99 Tgl. 11 Desember 2015 Kegiatan Pertambangan
Kab. Minahasa Tenggara Tgl. 21 Oktober 2013 Operasi Produksi
4 PT. J Resources SK.1816/Menhut-VII/PKH/2014 Kegiatan Pertambangan
Bolaang Mongondow Tgl. 25 Maret 2014 19.034,73 Tgl. 25 Maret 2016 Eksplorasi
Kab. Bolmong dan Bolmong Selatan
5 PT. Gorontalo Sejahtera SK. 792/Menhut-II/2014 Kegiatan Pertambangan
Mining Tgl. 23 September 2014 3.041,13 Tgl. 23 November 2016 Eksplorasi
Kab. Bolmong Utara
6 PT. J Resources SK.649/Menhut-II/2012 Kegiatan Pertambangan
Bolaang Mongondow Tgl. 20 November 2012 561,96 Tgl. 20 November 2017 Operasi Produksi
Kab. Bolmong dan Bolmong Selatan
6 PT. Sumber Energi Jaya 13/1/PP-PKH/PMDN/2015 Persetujuan Prinsip
Minahasa Tenggara Tgl. 20 Maret 2015 490,00 Tgl. 20 Maret 2017 PKH, Operasi Produksi
7 PT. Tambang Tondano NusaJaya 3/1/IPPKH/PMA/2015
Kab. Minahasa Utara Tgl. 18 Maret 2015 6.091,87 Tgl. 18 Maret 2017 Kegiatan Eksplorasi
Emas dan Mineral Pengikutnya
8 PT. Meares Soputan Mining 8/1/IPPKH/PMA/2015
Kab. Minahasa Utara Tgl. 8 April 2015 1.830,62 Tgl. 8April 2017 Kegiatan Eksplorasi
Emas dan Perak
31.886,19
DATA PERKEMBANGAN PEMANFAATAN KAWASAN
HUTAN DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NO
.NAMA PEMEGANG IZIN
SURAT KEPUTUSAN
KET.MENTERI KEHUTANAN
NO. DAN TGL.
LUAS
(Ha) BERAKHIR
1 PT. Huma Sulut Lestari 39/KPTS-II/2001 26.800 Kegiatan IUPHHK-HA
Kab. Bolmong dan
Bolmong Utara 15 Februari 2001
14 Februari
2021
2
PT. Kawanua Kahuripan
Panthera 169/Menhut-II/2012 4.808 Kegiatan IUPHHK-HTI