Progres Kegiatan Pengembangan Kapasitas · PDF filemenghasilkan gagasan – gagasan yang berupa produk pengetahuan baru untuk penanggulangan kemiskinan. ... EGM TL . 3 : 4-Aug-09 .

Progres Kegiatan Pengembangan Kapasitas (CB, Pelatihan, Media Dev, Database Manajemen)

A. Pendahuluan

Pengembangan Kapasitas dalam P2KP, dimaknai sebagai peningkatan dan penguatan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku individu/kelompok sasaran, konsultan dan pengelola program dalam melaksanakan keseluruhan intervensi untuk mencapai tujuan transformasi sosial yang diharapkan. Pada akhirnya para pelaku memahami, mempunyai kemampuan dan motivasi dalam mendorong proses perubahan secara partsipatif dan berkelanjutan. Diharapkan proses ini mampu menggerakkan :

• Pengorganisasian penanggulangan kemiskinan melalui siklus pada tingkat kelurahan/desa dan kota/kab yang berkelanjutan.

• Pelembagaan dan penyebarluasan sikap perilaku yang sesuai dengan nilai – nilai kemanusiaan.

Berdasarkan sasaran yang hendak dicapai tersebut di atas , ada tiga kapasitas yang hendak didorong dalam proses belajar, yaitu mengerti, mau dan mampu. Mengerti. Pelaku harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai : a. memahami filosofi, visi – misi, prinsip dan nilai P2KP b. tahapan program dan metode serta pendekatan yang harus dilakukan dalam

setiap tahapan kegiatan. c. Konsep pemberdayaan yang dipakai dan dikembangkan dalam P2KP d. Pendekatan pembangunan dalam P2KP e. Tahapan dan metodologi intervensi yang dilaksanakan oleh P2KP Mau (motivasi). Dalam menjalankan perannya, setiap pelaku harus mempunyai keyakinan dan motivasi bahwa mereka bagian dari pemecahan masalah sehingga keterlibatan pelaku dapat membantu mempercepat proses perubahan dan penanggulangan kemiskinan, sebagai bagian dari tanggungjawab sosial sebagai manusia . Selain motivasi di atas para pelaku juga harus meyakini bahwa pendekatan pemberdayaan yang dilakukan dalam P2KP merupakan alternatif pemecahan masalah kemiskinan. Mampu. Setiap pelaku harus mempunyai kemampuan dalam melaksanakan perannya sebagai pendamping proses pembelajaran di masyarakat yaitu : a. mampu mengidentifikasi permasalahan kemiskinan , menyusun perencanaan,

memfasilitasi proses penyadaran kritis, melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan tahapan program berdasarkan pada nilai dan prinsip P2KP .

b. mampu memfasilitasi proses penyadaran kritis masyarakat dan pihak dalam penanggulangan kemiskinan.

c. Khusus untuk Pemerintah diharapkan mampu melahirkan strategi dan kebijakan operasional penanggulangan kemiskinan yang tepatguna.

B. Tujuan Khusus Pengembangan Kapasitas Tujuan khusus peningkatan kapasitas yang dikembangkan oleh P2KP dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Pengetahuan Sikap/Perilaku Keterampilan

Konsep Dasar P2KP Konsep

Pemberdayaan Isu – isu kemiskinan Model – model

pendekatan pembangunan

Pengetahuan khusus (MK, Infra)

Mekanisme perencanaan pembangunan

Kebijakan – kebijakan yang berkaitan dengan Nangkis

Konsep PAPG Konsep ND Tahapan siklus

untuk masing – masing tahapan intervensi

Strategi komunikasi dan pemasaran sosial

Kemitraan

Pemberdaya Motivasi sebagai

agen perubahan Sensitivitas terhadap

permasalahan kemiskinan

Terbuka Bertanggungjawab

Fasilitasi Advokasi Komunikasi Nertworking Mediasi Teknis (pembukuan,

teknik dll) Kerjasama dan

kemitraan

C. Proses Pembelajaran Pengembangan Kapasitas

Pengembangan konsep dan metodologi implementasi yang dikembangkan pada tahap awal oleh pihak program ditransformasikan melalui intervensi pada kegiatan siklus baik di tingkat kelurahan/desa maupun siklus pada tingkat kota/kab dengan tujuan terjadinya perubahan sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Proses intervensi dilaksanakan melalui pendampingan yang dilakukan oleh konsultan pada setiap tingkatan. Guna memaksimalkan proses pendampingan, perlu peningkatan kapasitas kepada pihak konsultan dengan melalui pelatihan, lokakarya dan diskusi – diskusi reflektif. Pihak konsultan mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kapasitas kelompok sasaran yang mereka dampingi dengan melalui pelatihan, lokakarya, diskusi refleksi, komunikasi informasi, dan fasilitasi pelaksanaan siklus. Pada tahap ini aliran komunikasi bergerak dari pihak program ke kelompok sasaran. Dalam perjalanan pelaksanaan proses belajar melalui siklus – siklus yang dilaksanakan, baik di tingkat kelurahan/desa maupun pada tingkat kota/kab menghasilkan gagasan – gagasan yang berupa produk pengetahuan baru untuk penanggulangan kemiskinan. Produk pengetahuan baru tersebut, diharapkan

menjadi bagian dari isu pembelajaran bagi berbagai pihak baik itu di tingkat kelurahan/desa, kota/kab maupun pusat. Proses belajar ini bisa dilakukan melalui kegiatan lokakarya refleksi, diskusi refleksi, advokasi, public relation, kunjungan lapangan dan sebagainya. Hasil pembelajaran yang dihasilkan dikumpulkan dan dikaji melalui kegiatan monev dan research dan menjadi masukkan bagi pengembangan gagasan – gagasan baru yang dilakukan oleh pihak program. Aliran komunikasi tidak lagi hanya dari pihak program kepada kelompok sasaran, akan tetapi antar kelompok sasaran dan kepada pihak luar . Masyarakat dan stakeholder kota/kab menjadi sumber belajar bagi pihak lainnya . Secara umum proses pengembangan kapasitas yang dilakukan dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Gasasan awal

Perubahan Sosial

Siklus Kelurahan

Siklus Kota

Produk Pengetahuan Baru

Stakeholder Nasional

Stakeholder Kota

BKMUP

Relawan Lurah

Pelatihan LokakaryaKomunikasi informasi (PR & Advocady)

Pelatihan LokakaryaDiskusi refleksi (KBIK)

Pelatihan LokakaryaDiskusi refleksi (KBK)Komunikasi informasi (KIE)Fasilitasi pelaksanaan siklus

Pelatihan LokakaryaDiskusi refleksi (KBP)Komunikasi informasi (advocacy & KIE)Studi lapangan Fasilitasi pelaksanaan siklus

Lokakarya refleksi Diskusi refleksi (KBP & KBK)Komunikasi informasi (Advocacy & PR )Kunjungan lapangan

Gasasan baru P2KP

MONEV & RESEARCH

Konsultan Konsultan

Produk Pengetahuan Baru

LokakaryaDiskusi refleksi (KBN)Komunikasi informasi (Advocacy & PR)Kunjungan lapangan

Konsultan

Pelatihan LokakaryaDiskusi refleksi (KBIK)

Pelatihan LokakaryaDiskusi refleksi (KBIK)

D. Strategi Umum Untuk menerjemahkan konsep pengembangan kapasitas tersebut, maka ditetapkanlah Strategi umum yang dikembangkan dalam peningkatan kapasitas terdiri dari : • Strategi 1 : Pengelolaan produk pengetahuan secara berkelanjutan

• Strategi 2 : Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

• Strategi 3 : Pelatihan sebagai stimulan pengembangan kapasitas

• Strategi 4 : Pengembangan komunitas belajar

• Strategi 5 : Mendorong Pemda dalam pelembagaan pelatihan

E. Rencana umum Kegiatan Pengembangan Kapasitas Jika diklasifikasikan berdasarkan level kegiatannya, maka kegiatan pengembangan kapasitas dapat digolongkan ke dalam:

1. Level kegiatan Pusat 2. Level Kegiatan OC (Regional) 3. Level kegiatan Provinsi 4. Level Kegiatan Kota/Kabupaten

Lebih lengkap Rencana Kegiatan Pengembangan Kapasitas akan disampaikan dalam lampiran.

F. Rencana Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tahun 2009 Rencana Kegiatan Pengembangan Kapasitas PNPM MP Tahun 2009, adalah seluruh Rencana kegiatan untuk menerjemahkan strategi yang sudah disusun dalam kerangka waktu Tahun Anggaran 2009. Untuk mempermudah pembahasan, maka Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2009 diklasifikasikan berdasarkan level kegiatan dari mulai tingkat pusat sampai dengan masyarakat.

F.1 Rencana Kegiatan Tingkat Pusat 1. Agenda kegiatan Rutin Berikut adalah Rencana kegiatan di tingkat pusat yang terkait dengan Kegiatan Pengembangan Kapasitas, beberapa terkait langsung dengan kegiatan CB yang lain bekerjasama dengan USK yang lain.

Rencana No Jenis Pelatihan Kegiatan CB Durasi Mulai Selesai 1 Pelatihan NMC 3 15-May 17-May

2 Konsolidasi Internal Pelatihan OC 2 19-May 20-May

3 EGM Manajemen Keuangan 5 4-Aug 8-Aug

4 EGM Infrastruktur 5 4-Aug 8-Aug

5 EGM Asmandat Senior 3 4-Aug 8-Aug

6 EGM Program Director 3 4-Aug 8-Aug

7 EGM TL 3 4-Aug 8-Aug

8 ToT pemandu (utk peldas 3 + BKM,madya 1,utama 1) Konsolidasi tingkat Cluster (Medan, DIY dan Banten)

4 4-Aug 7-Aug

9 Konsolidasi Pelatihan Dasar 3 dan BKM 4 4-Aug 7-Aug

10 Konsolidasi internal (KMP) EGM dan Pelatihan Korkot 1

2 24-Jul 24-Jul

11 EGM - Monev (4 kali) (3hr) 5 4-Aug 8-Aug

12 Pelatihan Khusus TA Infra (3hr) 5 4-Aug 8-Aug

13 Pelatihan Pinjaman Bergulir (TA MK/RF Propinsi) 2 15-Jun-09 30-Jun-09

14 Expert Group Meeting CB & Trainers (OC 6,7, & 8) & OC Existing

5 18-Aug 19-Aug

15 ToT Pemandu Baru 8 24-Sep 31-Sep

16 Workshop penulisan produk pengetahuan 3 15-Sep 18-Sep

2. Agenda Tambahan Dalam perkembangannya ada beberapa aktifitas yang tidak diprediksi merupakan kegiatan yang diagendakan Tahun 2009, antara lain sebagai berikut: 1. Penyusunan strategi operasional CB 2. Review Modul akibat perubahan pedoman PNPM MP 2009:

i. Review Modul BKM ii. Review Modul PJM iii. Review Modul Tinjauan Partisipatif iv. Penyusunan Modul RWT 3. Penyusunan mekanisme pengelolaan pelatihan masyarakat 4. Pelaksanaan ToT Pemandu Penguatan dan baru untuk Pemda 5. Penyusunan mekanisme Penulisan produk pengetahuan baru

F.2 Rencana Kegiatan Tingkat KMW/Provinsi Untuk kegiatan pengembangan kapasitas tingkat provinsi berikut adalah rencana kegiatannya:

Rencana No Jenis Pelatihan Kegiatan CB Durasi Mulai Selesai 1 Pelatihan OC (OC 6,7& 8) 5 28-Jul-09 31-Jul-092 Pelatihan OC (OC 1,2,3,4, 5 & 9) 5 08-Sep-09 12-Sep-093 Pelatihan Korkot 1 (OC 6, 7 & 8) 8 15-Agust-09 22-Agust-094 Pelatihan Korkot 1 ((OC 1,2,3,4, 5,8 & 9) 8 14-Sep-09 21-Sep-095 ToT Pelatihan Dasar 2 Faskel dan Asisten Kota 4 21-Jul-09 24-Jul-096 ToT Pelatihan Madya 1 4 08-Agust-09 11-Agust-097 ToT Pelatihan Utama 1 2 11-Agust-09 12-Agust-098 ToT Pelatdas 1 Pemda 2 11-Agust-09 12-Agust-098 Pelatihan dasar 2 faskel 10 27-Jul-09 05-Agust-099 Pelatihan Madya 1 faskel 10 11-Agust-09 20-Agust-09

10 Pelatihan utama 1 faskel 4 21-Agust-09 24-Agust-0911 Pelatdas Pemda 4 01-Sep-09 04-Sep-09 F.3 Rencana Kegiatan Tingkat Masyarakat Untuk rencana kegiatan masyarakat pada prinsipnya dilaksanakan langsung oleh masyarakat dengan fasilitasi fasilitator dikendalikan langsung oleh Korkot dan TA CB/Pelatihan KMW. Dan secara nasional dikoordinasikan oleh KMP.

Pada tahun 2009 ini (Pada tahun 2010 dan seterusnya kategori ini menyesuaikan) sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2009 terdapat 3

kategori siklus tahunan berdasarkan urutan PNPM-Mandiri Perkotaan yang masuk ke desa/kelurahan tersebut, yaitu :

1. Siklus 1 : dimana tahun pertama PNPM mulai diperkenalkan di suatu kelurahan. Dalam konteks tahun 2009, maka desa/kelurahan yang dimaksud adalah desa/kelurahan yang masuk PNPM pada tahun anggaran 2009

2. Siklus 2 : dimana tahun kedua PNPM bekerja di kelurahan yang sama. Dalam konteks tahun 2009, maka desa/kelurahan yang dimaksud adalah desa/kelurahan yang masuk PNPM pada tahun anggaran 2008

3. Siklus 3 : dimana tahun ketiga PNPM bekerja di kelurahan yang sama. Dalam konteks tahun 2009, maka desa/kelurahan yang dimaksud adalah desa/kelurahan yang masuk PNPM pada tahun anggaran 2007 dan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk kegiatan pengembangan kapasitas, maka kegiatan yang dominan adalah kegiatan pelatihan masyarakat yang didanai oleh dana fixed cost. Terdapat Rp 71,516,990,000 yang di anggarkan untuk membiayai seluruh kegiatan pelatihan masyarakat tersebut.

Ada 232.213 kegiatan pelatihan masyarakat yang harus dikendalikan, dengan rincian sebagai berikut:

Jml kegiatan pelatihan

NO SIKLUS TAHUNAN

TAHUN INTERVENSI

JENIS PELATIHAN

YANG DIBERIKAN

Jml kelurahan Sisa 2008

yg tdk teralokasi

Kegiatan 2009

Total jml kegiatan/kel

Total jml kegiatan

1 Siklus 1 2009 Dasar 2051 0 13 13 24.940

2 Siklus 2 2008 Madya (ex lokasi dasar 2008)

2.581 11 16 27 57.228

3 Siklus 3 ≤2007 Utama (ex lokasi madya & utama 2008)

4.323 9 19 28 150.045

11.039 232.213

Pada kurun waktu 2009 maka direncakan sampai dengan Juni 2009 adalah untuk menyelesaikan kegiatan pelatihan sisa 2008, sedangkan untuk agenda pelatihan masyarakat tahun anggaran 2009 dilaksanakan mulai awal Bulan Juli 2009 dengan rincian waktu sebagaimana terlampir.

G. Progres Kegiatan Pengembangan Kapasitas 2009 G.1 Progres umum

Secara umum dapat dikatakan progres kegiatan pengembangan kapasitas pada tahun 2009 belum sesuai dengan yang diharapkan, ada delay sekitar 2 bulan dari yang direncanakan. Tetapi hal ini tidak semata-mata diakibatkan oleh kesalahan manajerial akan tetapi juga akibat molornya mobilisasi KMW baru dan juga banyak kendala-kendala yang terkait dengan support kegiatan maupun kebijakan yang menjadikan kegiatan pengembangan kapasitas dapat berjalan dengan baik. Khususnya untuk kegiatan pelatihan masyarakat, masih banyak agenda yang belum terealisasi sedangkan dana pelatihan fixed cost sudah cair 82%.

G.2. Progres Pelatihan Tingkat Pusat Dari 16 rencana kegiatan di tingkat pusat, 10 kegiatan berjalan sesuai rencana, proogresnya mencapai 63%. Secara prinsip capaian kegiatan ini cukup memenuhi kebutuhan substansi di lapangan khususnya yang terkait dengan siklus-siklus pendampingan yang utama. Analisis terhadap ini akan disampaikan di subbab lain.

RENCANA NO JENIS KEGIATAN Durasi

Mulai Selesai Rencana Realisasi %

1 Pelatihan NMC 3 15-May-09 17-May-09 15-May-09 17-May-09 100% 2 Konsolidasi Internal Pelatihan OC 2 19-May-09 20-May-09 27-Aug-09 28-Aug-09 100% 3 EGM Manajemen Keuangan 5 4-Aug-09 8-Aug-09 3-Aug-09 5-Aug-09 100% 4 EGM Infrastruktur 5 4-Aug-09 8-Aug-09 3-Aug-09 5-Aug-09 100% 5 EGM Asmandat Senior 3 4-Aug-09 8-Aug-09 22-May-09 4-Aug-09 100% 6 EGM Program Director 3 4-Aug-09 8-Aug-09 24-Mar-09 25-Mar-09 100% 7 EGM TL 3 4-Aug-09 8-Aug-09 24-Mar-09 25-Mar-09 100% 8 ToT pemandu (utk peldas 3 +

BKM,madya 1,utama 1) Konsolidasi tingkat Cluster (Medan, DIY dan Banten)

4 4-Aug-09 7-Aug-09 11-Sep-09 15-Sep-09

100% 9 Konsolidasi Pelatihan Dasar 3 dan BKM 4 4-Aug-09 7-Aug-09 08-Sep-09 10-Sep-09 100% 10 Konsolidasi internal (KMP) EGM dan

Pelatihan Korkot 1 2 24-Jul-09 24-Jul-09

16-Des-09 17-Des-09 100% 11 EGM - Monev (4 kali) (3hr) 5 4-Aug-09 8-Aug-09 0% 12 Pelatihan Khusus TA Infra (3hr) 5 4-Aug-09 8-Aug-09 0% 13 Pelatihan Pinjaman Bergulir (TA MK/RF

Propinsi) 2 15-Jun-09 30-Jun-09 0% 14 Expert Group Meeting CB & Trainers

(OC 6,7, & 8) & OC Existing 5 18-Aug-09 19-Aug-09

0% 15 ToT Pemandu Baru 8 24-Sep-09 31-Sep-09 0% 16 Workshop penulisan produk

pengetahuan 3 15-Sep-09 18-Sep-09

0% 16 10 63%

G.3. Progres Pelatihan Tingkat KMW/Provinsi Untuk kegiatan Pelatihan di tingkat KMW atau provinsi progresnya sudah mencapai 82,92%, pada umumnya kegiatan yang belum dilakukan terkait

dengan rumusan materi yang belum tuntas pembahasannya dan dikonsolidasikan di tingkat pusat. Analisis lebih dalam tentang hal ini akan disampaikan di bab lain.

NASIONAL NO SASARAN JENIS

PELATIHAN/COACHING RENC. REAL. % KET

1 2 3

II TINGKAT KMW/PEMDA

a Sosialisasi b Training of Trainer

1 TOT Pelatihan Dasar 2 Faskel & Askot 40 4 0% tdk dilakukan

2 TOT Pelatihan Dasar 3 Faskel & Askot 40 36 90%

3 TOT Madya Faskel 1 40 36 90% 4 TOT Madya Faskel 2 40 0 0% 5 TOT Paket Utama Faskel 40 36 90%

6 TOT Pelatihan Dasar 1 Pemda 40 0 0% tdk dilakukan

7 TOT Coaching KBP 1,2,3 40 0 0% 8 TOT Coaching KBP 4,5 40 0 0%

9 TOT Pelatihan Korkot 1 ( korkot+askot mandiri ) 40 0 0%

10 TOT Pelatihan Korkot 2 ( korkot+askot mandiri ) 39 0 0%

c Personil OC

1 Pelatihan OC ( sesuai mobilisasi OC ) 19 13 68% Baru OC 6,7,8

2 Coaching Khusus Pinjaman Bergulir 40 34 85%

3 Pelatihan 1 ( korkot+askot mandiri) 40 0 0% Belum tot

4 Pelatihan 2 ( korkot+askot mandiri) 40 0 0% Belum tot

c Lokasi Baru & Lama

a Level Kecamatan

1

Pelatihan Aparat Desa/Lurah ( untuk lokasi baru & lama yang belum melakukan ) 10916 10916 100%

2 Pelatihan untuk Forum BKM ( 1 aparat lurah, BKM, 1 kec ) 257 1 0% Belum tot

b Fasilitator & Askot Khusus

1 Coaching Khusus Faskel & Askot Ekonomi 40 36 90%

2 Coaching Khusus Faskel & Askot Infrastuktur 40 34 85%

3 Pelatihan Asmandat Kota 38 8 21% B Lokasi Lama a Pemda

a.2 Pelatihan

NASIONAL NO SASARAN JENIS

PELATIHAN/COACHING RENC. REAL. % KET

1 Coaching KBP 1 226 2 1% Belum tot 3 Coaching KBP 2 235 0 0% 5 Coaching KBP 3 235 0 0% 7 Coaching KBP 4 235 0 0% 9 Coaching KBP 5 235 0 0%

10 Coaching Database Nangkis Kota 235 0 0%

c Fasilitator & Askot Madya

1 Pelatihan Madya 1 40 36 90%

yang belum KMW lampung krn tdk dibiayai manajemen,serta OC 6 PNPM belum mengajukan KAK

2 Pelatihan Madya 2 39 2 5%

d Fasilitator & Askot Utama

1 Pelatihan Utama 1 40 36 90%

yang belum KMW lampung krn tdk dibiayai manajemen,serta OC 6 PNPM belum mengajukan KAK

2 Pelatihan Utama 2 ( open menu ) 39 2 5%

C Lokasi Baru a Pemda

a.2 Pelatihan 1 Pelatihan Dasar Pemda 25 3 12% Belum tot 2 Coaching KBP 1 25 0 0% 4 Coaching KBP 2 25 0 0% 6 Coaching KBP 3 25 0 0% 8 Coaching KBP 4 25 0 0%

10 Coaching KBP 5 25 0 0%

11 Coaching Database Nangkis Kota 25 0 0%

b Fasilitator & Askot Dasar

1 Pelatihan Dasar 1 Fasilitator & Askorkot 40 37 93%

2 Pelatihan Dasar 2 Fasilitator & Askorkot 40 37 93%

yang belum KMW lampung krn tdk dibiayai manajemen,serta OC 6 PNPM sedang melakukan krn sebelumnya ada kendala budget

3 Pelatihan Dasar 3 Fasilitator & Askorkot 40 37 93%

yang belum KMW lampung krn tdk dibiayai manajemen,serta OC 6 PNPM belum mengajukan KAK

13.683

11.334 82,92%

G.4. Progres Pelaksanaan Pelatihan masyarakat dengan stimulan dana fixed cost.

Progres pencairan fixed cost sampai dengan akhir tahun anggaran 2009 mencapai 82.1% atau sebesar Rp 58,680,311,000 dari alokasi fixed cost pelatihan sebesar Rp 71,516,990,000 (sesuai kebutuhan pelatihan).

Besarnya fixed cost pelatihan yang tidak terserap sampai akhir tahun 2009 adalah sebesar Rp 12,836,680,000 (18%) yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Progres pencairan fixed cost terendah terjadi di Papua 0% disebabkan kekurangan DIPA Tahun 2009, seluruh dana DIPA diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji Korkot,askot dan faskel serta BOP faskel.

No Kode Lokasi Rencana alokasi Realisasi % Pencairan % Kegiatan

1 493342 NAD 2.267.300 733.945 32,4% 5,4% 2 493351 SUMATERA UTARA 2.201.935 2.201.935 100,0% 31,0% 3 493367 SUMATERA BARAT 2.280.000 2.280.000 100,0% 4,8% 4 493373 RIAU 780.180 763.050 97,8% 15,2% 5 493382 KEPULAUAN RIAU 697.840 286.275 41,0% 16,7% 6 493398 JAMBI 513.610 513.610 100,0% 9,0% 7 493424 BENGKULU 970.580 970.580 100,0% 30,2% 8 493482 SUMATERA SELATAN 2.506.205 1.543.280 61,6% 5,9% 9 493418 BANGKA BELITUNG 589.790 581.574 98,6% 13,8% 10 493430 LAMPUNG 540.165 242.087 44,8% 1,2% 11 493552 BANTEN 2.382.090 2.382.090 100,0% 58,5% 12 493543 DKI JAKARTA 1.504.665 1.504.665 100,0% 34,1% 13 493568 JAWA BARAT 10.436.885 10.417.850 99,8% 25,1% 14 493574 JAWA TENGAH 17.537.575 11.161.120 63,6% 34,4% 15 493580 DI. YOGYAKARTA 1.433.540 1.433.540 100,0% 68,8% 16 493599 JAWA TIMUR 10.682.280 9.748.220 91,3% 5,5% 17 493600 KALIMANTAN BARAT 463.955 231.150 49,8% 22,2% 18 493625 KALIMANTAN TENGAH 267.360 267.360 100,0% 49,6% 19 493619 KALIMANTAN SELATAN 1.384.680 1.384.680 100,0% 10,3% 20 493631 KALIMANTAN TIMUR 1.262.100 1.063.680 84,3% 39,6% 21 493775 SULAWESI UTARA 2.411.830 959.165 39,8% 8,5% 22 493781 GORONTALO 303.860 303.860 100,0% 11,3% 23 493790 SULAWESI TENGAH 322.310 322.310 100,0% 22,6% 24 493801 SULAWESI SELATAN 2.193.305 2.193.305 100,0% 13,4% 25 452800 SULAWESI BARAT 134.590 134.590 100,0% 47,8% 26 493810 SULAWESI TENGGARA 811.275 480.175 59,2% 11,2% 27 493826 BALI 967.850 967.850 100,0% 30,0% 28 493832 NUSA TENGGARA BARAT 868.875 868.875 100,0% 27,2% 29 493841 NUSA TENGGARA TIMUR 1.126.195 1.126.195 100,0% 62,7% 30 493857 MALUKU 574.955 574.955 100,0% 23,4% 31 493863 MALUKU UTARA 805.470 805.470 100,0% 18,2% 32 493872 PAPUA 2.755 - 0,0% 0,0% 33 493888 IRIANJAYA BARAT 290.985 232.870 80,0% 0,0%

NASIONAL 71.516.990 58.680.311 82,1% 23,8%

Sebagaimana disebutkan di muka bahwa ada sekitar 232.213 banyaknya kegiatan pelatihan masyarakat yang diagendakan di tahun 2009 yang tersebar di 11.039 kelurahan. Sampai dengan akhir tahun 2009, kegiatan pelatihan yang telah selesai dilaksanakan (LPJ telah diterima) baru

mencapai 23,8% dengan 338.935 peserta yang dilatih yang terdiri dari BKM,Relawan,UP-UP diseluruh lokasi Dasar,madya dan utama. Adapun rinciannya adalah sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut ini :

Progres Pelatihan Masyarakat Per Level Pelatihan Tahun 2009

No Level Pelatihan Jumlah Kel Progres Pelatihan

Jumlah peserta

pelatihan

1 Pelatihan Dasar 2,051 36,63% 100.247

2 Pelatihan Madya 2,581 20,51% 84.547

3 Pelatihan Utama 6,407 20,2% 154.141

Total 11,039 23,8% 338.935

Sumber : Data diolah, 2009

G.5 Kegiatan Pengembangan Modul

Modul sebagai salah satu support terhadap keberhasilan suatu even pelatihan perlu selalu dikembangkan. Untuk di tahun 2009 banyak yang sudah dikembangkan berdasarkan pedoman pelaksanaan 2009 dan kebutuhan lapangan baik terhadap Modul Dasar, Modul Madya dan Modul Utama, juga modul yang berhubungan dengan Pembukuan, Pinjaman Bergulir, dan Infrastruktur.

Modul atau Pedoman yang telah mengalami revisi pengembangan adalah :

NO Modul / Pedoman Kondisi Awal Kondisi Sekarang 1 Modul Dasar 1. Pemetaan Swadaya

2. Pembangunan LKM

3. PJM Pronangkis

Pedoman Pemetaan Swadaya, Pembanguan LKM dan PJM Pronangkis berserta Modulnya

2 Modul Madya Modul Review Partisipatif 1. Pedoman Tinjauan Paritisipatif dan Modulnya

2. Pedoman, Petunjuk Operasional Baku (POB) dan Modul baru tentang Rapat Warga Tahuan (RWT)

3 Modul Utama Modul Monev Partisipatif (tidak digunakan lagi)

1. Pedoman Tinjauan Paritisipatif dan Modulnya

2. Pedoman, Petunjuk

NO Modul / Pedoman Kondisi Awal Kondisi Sekarang Operasional Baku (POB) dan Modul baru tentang Rapat Warga Tahuan (RWT)

4 Pedoman / Modul Ekonomi

Pedoman Pembukuan Terdapat Pemecahan menjadi :

a. Pedoman Pembukuan Sekretaris

b. Pedoman Pembukuan UPK

5 Pedoman Pinjaman Bergulir

Revisi Pedoman Pinjaman bergulir Ekonomi Rumah Tangga

6 Infrastruktur Pedoman Infrastruktur Pedoman Infrastruktur (3 buku) Pedoman Baik dan Buruk (baru)

Kegiatan pengembangan pedoman dan modul akan terus dilakukan disesuaikan dengan perkembangan isu – isu yang muncul dan pengetahuan

G.6 Kegiatan Knowledge Management

Pelaksanaan kegiatan komunitas belajar diberbagai tingkat masih menggunakan sistem yang telah ada, seperti yang dilakukan sebelumnya. Secara umum capaian kegiatan informal ini masih belum optimal diperhatikan dan dikelola oleh para pelaku disemua tingkat. Beberapa aspek yang menjadi penyebab masalah ini antara lain: masih menjadi kegiatan yang bersifat pilihan, sistem pelaksanaan dan pengendalian masih lemah, pemahaman dari para pelaku.

Progres pelaksanaan KBIK, KBP, dan KBK secara nasional menunjukkan trend yang semakin lemah. Bahkan dari temuan dibeberapa kegiatan pemantauan menunjukkan bahwa cukup banyak lokasi yang tidak menunjukkan progres kegiatan sama sekali. Pelaksanaan pengembangan kapasitas masih sangat bertumpu pada pelaksanaan kegiatan formal seperti pelatihan dan sosialisasi.

KBK masih perlu untuk diperjelas posisi dan konsepnya: kapan dibentuk, bentuknya bagaimana, siapa pelakunya, hubungannya aktifitasnya dengan pelaksanaan siklus, dls. KBP perlu mengoptimalkan fasilitasi untuk pengelolaan kegiatannya, pelaksanaan coaching KBP yang dibiaya oleh program harus dianggap sebagai stimulan semata, sehingga bukan merupakan kegiatan satu-satunya. Pelaksanaan KBIK perlu dikelola dengan

pelaksanaan yang rutin, terlaporkan tema-temanya, ada dokumen hasilnya, dan sekaligus bisa menjadi sumber untuk penulisan best practice dan produk pengetahuan baru.

Pengelolaan best practice juga masih menggunakan sistem yang telah ada, seperti yang dilakukan sebelumnya. Best practice dibuat oleh para pelaku yang berminat dan hasilnya dikirimkan ke USK KMP. Karena pengendalian masih berbasis USK maka beberapa mengunakan pengendalian masing-masing, ada yang mewajibkan dan ada yang belum mengelolanya secara optimal. Produk best practice beberapa USK masih update progresnya, dan ditayangkan di web program.

Produktifitas best practice perlu ditingkatkan dan dioptimalkan antara lain dengan melibatkan peran pelaku yang lebih luas. Keberadaanya bisa optimal bila menjadi bagian dari tugas pelaku untuk menginformasikan hasil karya dan kerjanya kepada publik yang lebih luas. Mulai tingkat Tenaga Ahli sampai dengan Tim Fasilitator mempunyai kewajiban rutin untuk memproduksi best practice atau produk pengetahuan baru lainnya.

Pengelolaan kegiatan best practice atau produk pengetahuan baru memerlukan sistem yang bisa mengatasi kelemahan yang selama ini. Demikian pula dari aspek pengendalian oleh pelaku membutuhkan penataan peran fungsi disemua tingkatan, sehingga pelaksanaan tahun 2010 sudah bisa lebih baik, produktif dan optimal.

G.7 Kegiatan Pengembangan Media & Progress Distribusinya Pengembangan media yang dilakukan pada tahun 2009, sangat banyak mengalami perubahan, sejalan dengan proses pendampingan di lapangan dan kesiapan DIPA. Jenis media yang dicetak terdiri dari Lot 1 (berupa modul, pedoman), Lot 2 (booklet, leaflet), Lot 3 (Spanduk dan Umbul-Umbul) dan Lot 4 (VCD), sumber yang mendanai untuk penyediaan material printing adalah :

1. APBN

2. Loan WB (ICB (29 Milyard), dan NCB (2,5 Milyard)), dan Khusus untuk mencetak Banner

JUMLAH PERUNTUKAN

JUMLAH RUPIAH

JUMLAH PERUNTUKAN

JUMLAH RUPIAH

Januari sd Desember Media Sosialisasi 15,579,090,782 - Media Training 13,813,090,236 -

Juli sd Agustus Media Sosialisasi 2,730,304,181 - Media Training 8,218,278,082 -

Juli sd Agustus Media Sosialisasi 532383 1,199,495,802 0 0 Media Training 305844 2,568,978,737 0 0

September sd Desember Media Sosialisasi 158,321 418,942,233,49 158,321 418,942,233,49 Media Training 110,861 1,100,262,963 110,861 1,100,262,963

3Loan WB Khusus Lot 3 tahun 2008 Banner and Penance 302,708 3,606,817,500 302,708 3,606,817,500

4Loan WB khusus Lot 4 tahun 2008 Shofing List 8,074 480,000,000 8,074 480,000,000

5 APBN Agustus sd SeptemberPedoman Pelaksanaan PNPM 2009 17,025 302,430,398 17,025 302,430,398

TOTAL 2,420,488 49,598,748,681 596,989 5,489,510,861 PROSENTASE 25%

perhitungan untuk wilayah IDB dan WB

985,272 -

RENCANA REALISASIKETERANGAN

TABEL DINAMIKA RENCANA PRINTING MATERIAL TAHUN 2009

Loan WB ICB (29 M)

Loan WB NCB (2,5 M)

1

2

NO SUMBER DANA PERIODE MEDIA

Sampai pada bulan desember 2009 yang dapat dicetak adalah yang bersumber dari APBN dan Loan WB (NCB dan Khusus Banner), sehingga kalo kita lihat dari peruntukan yang sudah berikan support adalah 25 %. Hal ini terjadi karena dari proses revisi DIPA yang begitu lama yang memiliki dampak pada support material printing yang sangat minim sekali.

G.8 Pembenahan Sistem Informasi Capacity Building Salah satu kendala terbesar upaya pengendalian Pengembangan Kapasitas adalah belum adanya SIM CB. Dalam kurun waktu pelaksanaan P2KP dan kemudian dilanjutkan menjadi PNPM Mandiri Perkotaan, penanganan progres pelatihan, distribusi media printing, evaluasi materi, evaluasi pemandu dan data kegiatan Capacity Building lainnya masih ditangani secara manual.

Untuk melakukan proses pemantauan, evaluasi, pembinaan dan perencanaan dibutuhkan pengetahuan yang bersumber dari informasi yang memadai, sehingga dibutuhkan proses manajemen data yang memadai pula.

Pada akhir tahun 2009 tim CB berupaya untuk memperbaiki pola manajemen data CB dengan membangun aplikasi database bernama SIPEKA (Sistem Informasi Pengembangan Kapasitas). Sistem ini akan terus dikembangkan secara bertahap untuk menjawab segala kebutuhan data dan informasi kegiatan CB. Agar data SIPEKA dapat terintegrasi ke dalam data SIM, maka tim SIM KMP akan berupaya untuk mengembangkan fitur distribusi data dengan mengadopsi system database terdistribusi (distributed database management system).

Aplikasi SIPEKA diharapkan dapat terimplementasi mulai awal tahun 2010 dengan 3 misi utama, yaitu :

1. Mengupgrade system pendataan manual menjadi terstruktur 2. meningkatkan kualitas data dan informasi CB untuk mendukung kegiatan

managerial CB (proses pemantauan, evaluasi, pembinaan dan perencanaan)

3. mempercepat proses distribusi informasi kegiatan CB secara realtime ke web

G.9 Kegiatan Pengendalian Pengembangan Kapasitas

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menjaga kualitas pengembangan kapasitas, maka Tim Pengembangan Kapasitas melakukan pengendalian dengan cara sebagai berikut:

1. Kunjungan lapangan; yaitu kegiatan pemantauan langsung di lapangan yang pada Tahun 2009 umumnya dilakukan bersamaan dengan agenda Uji petik umum

2. Teleconference; Dilakukan pada saat pelatihan baru dilakukan melalui sambungan langsung telpon kepada penyelenggara pelatihan maupun peserta yang dilatih.

3. Pengendalian data dan informasi; Khususnya progres pelatihan tingkat OC sampai dengan tingkat masyarakat yang di update secara manual tiap 2 minggu sekali.

4. Pengendalian TOR Pelatihan; Adalah salah satu upaya preventif pengendalian pelatihan melalui persetujuan rencana kegiatan pelatihan yang diusulkan oleh KMW khususnya untuk pelatihan-pelatihan di tingkat KMW/Provinsi

5. Pengendalian Distribusi Material printing; Untuk memastikan material printing sampai kepada pelaku yang terlibat langsung di lapangan

Untuk kunjungan lapangan tim CB setidaknya ada 19 perjalanan Dinas yang sudah dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung dengan kepentingan kegiatan CB, untuk memastikan kualitas pelaksanaan kegiatan di lapangan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

No. Lokasi Tujuan Agenda Kegiatan Waktu Personil 1. KMW Propinsi Jatim,

Kota Batu, Jatim Kunjungan Memandu ToT pelatdas

24 - 26 Feb 2009

2. KMW 5, Kota Manado, Sulut

Kunjungan Monitoring pelatdas

12 - 18 Mar 2009

3. KMW Jateng, Kota Semarang

Kunjungan PElatdas 1 faskel baru lokasi lama

28 - 30 April 2009

4. KMW Prop Jatim, kota Mojokerto-Malang

Kunjungan Mojokerto-Malang Fixed cost pelatihan

11-14 juni 2009

5. KMW 8 Sulawesi, Kota Manado, Sulut

Serah terima KMW 5 kepada OC 8 PNPM MP dan uji petik siklus

09-14 Agst 2009

6. KMW 9 Riau, Kota Pekanbaru

Pelatihan Teknis P2KP dan uji petik siklus

19-20 Agustus 2009

7. KMW 4 Sumut, Kota Medan

ToT Pelatihan Pelatihan Dasar 3 + BKM,Madya 1 & Utama 1

11-16 September 2009

8. Pemda Bali Kunjungan Memandu TOT pemda Bali

20 - 23 Oktober 2009

9. KMW 7, Prop NTB, kota Mataram

kunjungan uji petik RK,Review dan Pelatihan Utama

14-18 Des 09

Dikdik Herdiana

10. KMW Propinsi Jatim, Kota Batu, Jatim

Monitoring Peldas 1 Fasilitator 8-12 Maret 2009 Yunan Isnaeny

No. Lokasi Tujuan Agenda Kegiatan Waktu Personil 11. KMW Prop DIY, Kota

Yogyakarta dan Kab Bantul

Ujik petik RKM dan BLM 18-21 Maret 2009

12. KMW Prop Banten DKI Jakarta, Kota Rangkasbitung

Memandu Kosolidasi Pemandu nasional Peldas, Madya dan Utama

11-16 September 2009

13. KMW 5 Sumut, Kota Medan

Monitoring Pelatihan Utama bagi Fasilitator

20-23 September 2009

14 KMW 6 Jatim, Kota Surabaya, Jatim

Monitoring Peldas 3 Fasilitator 7-10 Nopember 2009

15 KMW 8 Sulawesi, Kota Makassar dan Kab Maros

Ujik petik BLM 21-24 Desember 2009

16. KMW 6 Jatim, Kota Malang, Jatim

Uji Petik untuk di lokasi Baru dan Lama Baru 2009.

8- 9 Agustus 2009

17. Pemda Kepulauan riau, Batam

Kunjungan Memandu TOT pemda Bali

13 - 16 Oktober 2009

18. KMW 8 Sulawesi, Kota Manado, Sulut

ToT Penguatan Pemandu Pemda 2009

20-23 Oktober 2009

19. KMW9 Papua, Kota Jayapura

Uji Petik BLM dan Review Partisipatif 2009.

14-18 Desember 2009

Boyke Nugraha

G.10 Pembenahan Managemen CB

Penatakelolaan dan konsolidasi tim CB dilakukan secara intens sejak November 2010, sejak mulai bergabungnya manager CB yang baru. Beberapa hal yang telah dicapai selama kurun waktu tersebut adalah;

Redefinisi tupoksi USK-USK CB ke dalam struktur organisasi kerja CB

Reorientasi strategi CB yang bukan hanya berbasis pelatihan, yang coba diterjemahkan dalam KAK 2010. Pada akhir tahun ini tengah difinalisasikan, karena masih mengakomodir berbagai masukan terutama dari WB dan SNVT.

Capaian-capaian lain berbentuk PROSES, dengan memfasilitasi kegiatan RENSTRA bagi KMP untuk menjawab kebutuhan akan acuan kerja yang lebih jelas bagi CB dan integrasi USK lainnya di tahun 2010. Penataan pada aspek ini akan mempermudah CB dalam pengembangan mekanisme kerja yang lebih terstruktur. Hingga akhir tahun ini Renstra masih dalam persiapan dan akan dilakukan pada awal Januari. Begitu pun dengan persiapan fasilitasi kegiatan penyusunan Action Plan untuk sinergi KMP MP-Advance, yang menghasilkan produk action plan integrasi yang masih akan difolllow up di 2010.

Pada akhir tahun 2009, dilakukan jajak persepsi bagi seluruh personil KMP dengan tujuan untuk Mendeskripsikan profil persepsi, refleksi dan

opini personil KMP atas Program dan kondisi organisasi KMP, dengan indikator kunci; PNPM dan Implementasinya Secara Umum, Peta Kondisi Saat Ini, Aspek-aspek Optimalisasi yang diperlukan, Faktor Penghambat, Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dan Langkah Ke Depan. Lokasi penelitian ini dilakukan di KMP dengan total sampling seluruh personel KMP. Dengan kesimpulan sebagai berikut;

1) Muatan PNPM dan issu menunjukkan trend sebagai spirit personel, namun adanya peta kebutuhan untuk menyamakan persepsi tentang visi, misi, tujuan dan strategi.

2) Trend nilai idealisme yang cukup tinggi

3) Adanya trend perbedaan fokus dan strategi , dianggap sebagai fungsi managemen yang tidak berjalan selain diindikasikan sebagai faktor sebab in-efisiensi.

4) Adanya trend bahwa situasi kerja, kerjasama, pola hubungan dan kinerja personil merupakan aspek-aspek yang menuntut perhatian untuk pengembangan organisasi KMP.

5) Trend indikasi situasi hadap perubahan disikapi pasif, pesimis, kurang semangat. Selain muncul indikasi ketidakpedulian terhadap perbaikan kinerja—di lain sisi sangat kuat adanya keyakinan bahwa faktor penentu keberhasilan adalah komitmen dan motivasi.

6) Komitmen dan motivasi dianggap faktor utama keberhasilan.

7) Kepemimpinan faktor kunci lainnya, muncul trend kepemimpinan harapan adalah yang tegas dan siap mengambil resiko.

8) Pemantapan program, strategi dan mekanisme/prosedur kerja, trend perbaikan yang diharapkan

9) Adanya trend tuntutan kebijakan dan praktek managemen mengenai sistem imbalan atas prestasi, penugasan sesuai kapasitas & wewenang, perhatian & bimbingan, sarana peralatan kerja.

10) Adanya trend kesiapan mendukung untuk berinisiatif, kreatif, profesional

11) Perlunya standard mutu, indikator, monitoring, evaluasi muncul sebagai trend pembenahan untuk implementasi program

Kesimpulan berdasarkan data-data jajak persepsi di atas, menjadi indikasi untuk pengembangan organisasi KMP, yang juga seharusnya menjadi target pekerjaan CB di 2010 bersama managemen KMP.

H. Analisis Permasalahan

Sebagaimana disebutkan dimuka, kegiatan Pengembangan Kapasitas dari sisi waktu mengalami keterlambatan yang cukup signifikan. Setidaknya ada dua sebab besar yang mengakibatkan keterlambatan itu terjadi yang pertama dikarenakan Manajemen Proyek yang belum tertata dengan baik yang juga menjadi salah satu faktor dominan keterlambatan pelaksanaan siklus di lapangan, yang berikut soal perumusan beberapa konsepsi pendukung pelaksanaan di lapangan.

H.1 Masalah Manajemen Proyek Yang dimaksud dengan manajemen proyek dalam hal ini, adalah Pengelolaan proyek dari mulai perencanaan, implementasi dan pengendalian, serta evaluasi yang berkontribusi besar terhadap pengendalian kualitas pelaksanaan CB di lapangan. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain: 1. Mekanisme kerja dan managemen kerja yang belum sistemik, acuan di TK KMP

belum tertata sehingga berimbas pada managemen pengendalian CB sebagai sub sistem di dalamnya, kendala ini dirasakan terutama dari fokus kerja dan orientasi untuk integrasi. Pembenahan yang dilakukan pun akhirnya bersifat parsial, sehingga tidak optimal dalam akselerasi program.

2. Adanya beberapa keterlambatan kegiatan di tingkat pusat, yang tertata secara konsep dalam bentuk berjenjang, yang mengakibatkan keterlambatan kegiatan di tingkat daerah.

3. Proses perencanaan kegiatan yang belum cukup terintegrasi, Misalnya budgeting Fixed cost dihitung terlebih dahulu sementara Rencana kegiatan belum tersusun sempurna, Hal ini juga ditambah dengan pada saat terjadi Revisi DIPA Fixed cost tim CB tidak ada yang terlibat, Akibatnya banyak kegiatan yang sebenarnya tidak direncanakan muncul.

4. Proses mobilisasi OC PNPM terlambat sehingga mengakibatkan perpanjangan kontrak berulang-ulang yang berakibat kepada perbedaan pola pengendalian antara OC eksisting dan PNPM serta kurangnya kesinambungan data dan juga pengendalian lapangan

5. Keterlambatan keluarnya Surat yang terkait dengan kebijakan alokasi Fixed cost training.

6. Di sisi lain belum cukup clearnya target output dan indikator keberhasilan program, menyebabkan tidak tegasnya arahan atau fokus kegiatan pengembangan kapasitas

7. Pada awal Tahun 2009 belum cukup clearnya target penyerapan DIPA BLM di seluruh pelaku, sehingga dikemudian hari mengakibatkan percepatan pencairan BLM sampai 2-3 kali BLM dalam satu tahun dan sangat singkat (kurang lebih 3 bulan) yang mekanisme dan prosedurnya menabrak konsep

yang tertuang dalam Pedoman PNPM Mandiri Perkotaan 2009, akibatnya agak cenderung mengabaikan kegiatan pengembangan kapasitas.

8. Salah satu yang berkontribusi cukup besar dalam hal manajemen personil CB KMP, yaitu pengunduran diri Koordinator CB disaat belum selesai menerjemahkan strategi operasional CB yang menjadi tugas KMP.

9. Dari sisi Sistem Informasi, Sampai dengan akhir Tahun 2009 kegiatan pengendalian CB dilakukan secara manual, tidak didukung oleh Sistem Informasi Manajemen CB, akibatnya informasi yang diberikan tidak cukup dapat menggambarkan progres dan data yang sangat banyak.

10. Keterlambatan Proses Pencetakan dan distribusi material printing di tingkat pusat, akibat karena ketersediaan DIPA, perencanaan tender proyek, perubahan modul,dll.

H.2 Masalah Perumusan Konsep PNPM Perkotaan di satu sisi sangat dinamis dalam mengantisipasi perubahan akan tetapi disisi target-target proyek sangat fixed dan kaku sehingga tidak jarang hal ini mengakibatkan keterlambatan-keterlambatan di sisi yang lain. Berikut adalah beberapa faktor yang berkontribusi besar terhadap keterlambatan maupun capaian kegiatan pengembangan Kapasitas:

1. Tidak pernah diprediksikan terjadinya perubahan Pedoman PNPM MP 2009, dan baru di launching pada Bulan Agustus 2009. Sehingga berakibat kepada perubahan modul dan kemudian pada gilirannya kegiatan pelaksanaan pelatihan misalnya mundur karena harus menunggu review modul terkait.

2. Yang terkait dengan pendampingan tingkat Kota/kab. Bahwa sampai dengan saat ini PNPM MP belum memiliki Pedoman teknis Pendampingan Tingkat Kota/Kab. yang berakibat kepada berbeda-bedanya cara pendampingan tingkat kota sehingga kualitas pendampingan tingkat kota belum dapat dilihat dengan baik. Sedang dirumuskan pula indikator tingkat kemandirian Pemda terkait program PNPM.

3. Belum cukup clearnya strategi operasional Peningkatan Kapasitas KMP dikarenakan belum cukup clearnya target capaian KMP secara keseluruhan.

H.3 Keterlambatan pencairan dana fixed cost Pelatihan Masyarakat

Selain dari beberapa faktro tersebut diatas, faktor-faktor lain yang mengakibatkan keterlambatan pencairan dana fixed cost masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar pada awal Tahun 2009, masih menyelesaikan sisa-sisa kegiatan pelatihan pada tahun 2009

2. Perubahan komposisi faskel, perubahan SK tim, perubahan spesimen tanda tangan fixed cost

3. Koridor tentang pemanfaatan fixed cost baru terbit pada bulan Juli 2009

4. Adanya keterlambatan pengajuan beberapa berkas pencairan dana dari faskel/korkot

5. Adanya kebijakan sebagian daerah yang menganggarkan dana pelatihan sesuai dengan sisa dana operasional fixed cost untuk gaji, biaya operasional, dan kegiatan pilot.

Progres Pelatihan Masyarakat dan Pemanfaatan Fixed Cost

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

NAD

SUMA

TERA

UTA

RA

SUMA

TERA

BAR

AT

RIAU

KEPU

LAUA

N RI

AU

JAMB

I

BENG

KULU

SUMA

TERA

SEL

ATAN

BANG

KA B

ELIT

UNG

LAMP

UNG

BANT

EN

DKI J

AKAR

TA

JAW

A BA

RAT

JAW

A TE

NGAH

DI. Y

OGYA

KART

A

JAW

A TI

MUR

KALIM

ANTA

N BA

RAT

KALIM

ANTA

N TE

NGAH

KALIM

ANTA

N SE

LATA

N

KALIM

ANTA

N TI

MUR

SULA

WES

I UTA

RA

GORO

NTAL

O

SULA

WES

I TEN

GAH

SULA

WES

I SEL

ATAN

SULA

WES

I BAR

AT

SULA

WES

I TEN

GGAR

A

BALI

NUSA

TEN

GGAR

A B

ARAT

NUSA

TEN

GGAR

A TI

MUR

MALU

KU

MALU

KU U

TARA

PAPU

A

IRIA

NJAY

A BA

RAT

NASI

ONAL

%DanaCair%Keg.Pelatihan

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa :

1. Progres pencairan dan pemanfaatan fixed cost untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan masyarakat yang relatif banyak dan cepat terjadi di provinsi Yogyakarta, NTT, Banten dan Kalimantan Tengah

2. Progres pencairan fixed cost paling sedikit terjadi di provinsi Papua (0%) karena alokasi fixed cost habis dipakai untuk membayar gaji dan biaya operasional, sehingga tidak ada lagi fixed cost yang dapat digunakan untuk mensupport kegiatan pelatihan

3. Progres pelaksanaan kegiatan pelatihan masyarakat paling lambat terjadi di provinsi Irjabar dan Lampung. Keterlambatan pelaksanaan pelatihan di Irjabar (Papua Barat) terjadi akibat tidak tersedianya dana yang dialokasikan untuk pelatihan sampai dengan bulan Desember dan dana pelatihan baru teralokasikan setelah terbit revisi DIPA PBL pada akhir bulan Desember 2009. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan pelatihan di

Lampung disebabkan karena faktor pergantian personil tenaga ahli bidang pelatihan yang terlalu sering.

H.4. Substansi Program Pengendalian substansi program, secara kuantitatif masih belum mencukupi untuk dianalisa secara mendalam pada periode tahun ini. Namun data-data kualitatif berdasarkan berbagai laporan, pertemuan dan konsolidasi serta uji petik diperoleh hal-hal penting sebagai berikut;

Tidak optimalnya penghayatan atas visi dan misi PNPM di kalangan pelaku

Ketidakseimbangan target kerja, pencairan dan berlapisnya mekanisme dan intensitas pertemuan yang dilakukan mengakibatkan lunturnya membangun substansi program untuk transformasi dan pemberdayaan

Tidak dibekalinya faskel dengan kapasitas untuk mengelola substansi program, agaknya menjadi faktor yang sangat memungkinkan terjadinya deviasi implementasi program secara substantif.

Kurangnya kemampuan personil untuk menterjemahkan transformasi sosial dalam ranah praktis, di sisi lain tidak optimalnya transfer substansi dan pedoman-pedoman pendukung yang ada.

Keterlambatan distribusi berbagai pedoman kerja, mengakibatkan adanya disorientasi pada beberapa aspek capaian substansi

Tidak dimilikinya pedoman untuk pengendalian substansi program, sehingga sulit mengangkat aspek-aspek substansi yang dicapai atau tidak dicapai secara objektif

J. Rekomendasi Agar Pelaksanaan CB di Tahun 2010 dapat berlangsung lebih baik dari Tahun 2009, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

Acuan Kerja 1. Adanya follow up nyata terkait dengan upaya pengembangan Kerangka

Acuan Kerja 2010 yang tengah dirumuskan.

2. Perlu adanya pembahasan lebih lanjut tentang target dan indikator keberhasilan pencapaian program oleh seluruh pihak.

3. Agar disusun Strategi operasional Peningkatan Kapasitas yang terintegrasi dengan Kerangka Acuan Kegiatan KMP pada tahun 2010, disertai pembahasan perubahan alokasi anggaran

4. Pemberian ruang desentralisasi dengan pengaturan mekanisme yang dinamis untuk dapat mengakomodir aspirasi, inisiatif dan kebutuhan lokal menjadi agenda penting untuk diimplementasikan dalam pelaksanaan program 2010

5. Perlunya review kontrak terkait alokasi anggaran yang dapat mensupport KAK 2010

Optimalisasi Pelatihan 6. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanan pelatihan, maka perlu segera

dilakukan review terhadap desain pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan yang lebih sederhana.

7. Untuk Pelatihan tingkat masyarakat, mendorong pencairan dana fixed cost langsung ke masyarakat melalui BKM dan akan disusun mekanisme tersendiri.

8. Terkait dengan pengelolaan data dan informasi CB:

a. Setiap jenis pelatihan yang akan dilaksanakan harus selalu mengacu pada sumber dana DIPA

b. Pelatihan 2009 yang menggunakan anggaran DIPA tahun 2009 akan tetap didata sebagai pelaksanaan pelatihan tahun anggaran 2009 (walaupun pelatihan tersebut dilaksanakan di tahun 2010)

c. Pelatihan 2009 yang menggunakan anggran DIPA tahun 2010 akan didata bersamaan dengan pelaksanaan pelatihan tahun anggaran 2010. Seluruh data tersebut akan dimasukkan dalam aplikasi SIPEKA (Sistem Informasi Pengembangan Kapasitas) yang sedang dibangun tim CB sehingga progres di lapangan akan terdata dengan lebih sistemik.

Pendampingan Siklus Kota 9. Mendorong dan mengembangkan pedoman teknis Pendampingan tingkat

Kota/Kabupaten sebagai bagian untuk meningkatkan kualitas pendampingan tingkat kota/kabupaten

Pengendalian 10. Menyelenggarakan Supportive Supervition untuk supervisi intervensi

Pengembangan Kapasitas 2010.

11. Mekanisme pengendalian yang lebih terintegrasi di tingkat KMP

Tatakelola Faskel 12. Perlunya satu kebijakan dan pedoman tata kelola faskel menyangkut

recruitmen, pelatihan tugas, tim building, kinerja dan penempatan faskel sehingga dapat mengantisipasi persoalan yang ada di tahun ini.

Penguatan Personil

13. Integrasi dan pemantapan kembali proses-proses pengembangan kapasitas melalui e learning dan web site sebagai media alternatif untuk berkomunikasi dan pengembangan kapasitas pengelolaan dan pengendalian program.