PROGRES IMPLEMENTASI 5 SASARAN RENCANA AKSI KOORDINASI … · melalui kegiatan koordinasi, rapat-rapat teknis dan menyampaikan surat tindak lanjut korsup 4. mendorong pemegang iup

PROGRES IMPLEMENTASI 5 SASARANRENCANA AKSI KOORDINASI DAN SUPERVISI

MINERAL DAN BATUBARA

Oleh :

GUBERNUR SULAWESI BARAT

Disampaikan Dalam Rangka Rapat Monitoring dan Evaluasi

GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIAGORONTALO, 8 DAN 10 JUNI 2015

Overview

5 SASARAN RENCANA AKSI KORSUP KPK

1. Penataan Izin Usaha Pertambangan

2. Pelaksanaan kewajiban keuanganpelaku usaha pertambangan minerba

3. Pelaksanaan pengawasan produksipertambangan minerba

4. Pelaksanaan kewajiban pengolahan/ pemurnian hasil tambang minerba

5. Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasiltambang minerba

1. Penataan IzinUsaha Pertambangan

IUP 2014 - 2015

NO JENIS KOMODITASIUP

2014 2015

1 MINERAL LOGAM 84 15

2 BATUBARA 14 6

3 MINERAL BUKAN LOGAM 5 5

4 BATUAN 49 69

JUMLAH 152 95

JUMLAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

Status : 5 Juni 2015

NO JENIS KOMODITAS

IUP

TOTAL

EKSPLORASIOPERASI

PRODUKSI

1 MINERAL LOGAM 7 8 15

2 BATUBARA 2 4 6

3 MINERAL BUKAN LOGAM 5 - 5

4 BATUAN 2 67 69

JUMLAH 16 89 95

Kondisi IUP di atas diterbitkan dalam kewenangan Kabupaten

JUMLAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

Status : 05 JUNI 2015 (update Pemprov Sulbar)

NO KABUPATEN

IUP LOGAM IUP BATUBARAIUP MINERAL

BUKAN LOGAMIUP BATUAN

TOTALEKSPLO-

RASI

OPERASI PRODUKSI

EKSPLO-

RASI

OPERASI PRODUKSI

EKSPLO-

RASI

OPERASI PRODUKSI

EKSPLO

-RASI

OPERASI PRODUKSI

1 MAMUJU 2 4 - 3 - - - 14 23

2 MAMUJU UTARA 2 - 2 1 - - 1 31 37

3 POLEWALI MANDAR 2 3 - - - - 1 1 7

4 MAMASA 1 - - - 5 - - 9 15

5 MAMUJU TENGAH - 1 - - - - - 8 9

6 MAJENE - - - - - - - 4 4

JUMLAH7 8 2 4 5 - 2 67

9515 6 5 696

Sumber data : Laporan penyerahan IUP masing-masing kabupaten

JUMLAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

SK Pencabutan versi Update Pemprov Sulbar

N

OKABUPATEN

IUP LOGAM IUP BATUBARAIUP MINERAL

BUKAN LOGAMIUP BATUAN

TOTALEKSPLO-

RASI

OPERASI PRODUKSI

EKSPLO-

RASI

OPERASI PRODUKSI

EKSPLO

-RASI

OPERASI PRODUKSI

EKSPLO

-RASI

OPERASI PRODUKSI

1 MAMUJU 58 2 7 1 - - - - 68

2 MAMUJU UTARA - - - - - - - - -

3 POLEWALI MANDAR - - - - - - - - -

4 MAMASA 1 - - - - - - - 1

5 MAMUJU TENGAH - - - - - - - 1 1

6 MAJENE - - - 1 - - - - 1

JUMLAH59 2 7 2 - - - 1

7161 9 - 1

7

Sumber data : Laporan penyerahan IUP masing-masing kabupaten

KONDISI IUP PERKABUPATEN

Clear & Clean (CnC) dan Non Clear & Clean (Non CnC)

NO KABUPATEN

STATUS

TOTALCnC

Non CnC

1 MAMUJU 5 18 23

2 MAMUJU UTARA 2 35 37

3 POLEWALI MANDAR 2 5 7

4 MAMASA 1 14 15

5 MAMUJU TENGAH - 9 9

6 MAJENE - 4 4

JUMLAH 10 85 95

NO JENIS KOMODITAS

IUP

CnCNon

CnC

1 MINERAL LOGAM 5 10

2 BATUBARA 5 1

3 MINERAL BUKAN LOGAM - 5

4 BATUAN - 69

JUMLAH 10 85

KONDISI IUP PERKOMODITASClear & Clean (CnC) dan Non Clear & Clean (Non CnC)

STATUS DAN KONDISI IUP

NO KABUPATENJML IUP

STATUS

Clear & Clean

Overlap Hutan

Lindung

Tdk adaKegiatan

HabisMasa

Berlaku

Ada SK Peng-

akhiran

1 MAMUJU 23 5 2 7 - -

2 MAMUJU UTARA 37 2 3 4 - -

3 POLEWALI MANDAR 7 2 1 1 1 -

4 MAMASA 15 1 5 4 -

5 MAMUJU TENGAH 9 - - 5 2 -

6 MAJENE 4 - - - - -

95 10 11 21 3 -

Status : Laporan 05 JUNI 2015

10

Identifikasi Masalah :

Item tidak ada kegiatan sebagian besar berasal dari pemegang IUP komoditas

mineral dan batubara.

1. HINGGA JUNI 2015 SUDAH 5 (LIMA) PEMERINTAH

KABUPATEN YANG TELAH MENYERAHKAN

DOKUMEN PENGELOLAAN IUP KE PEMERINTAH

PROV. SULBAR, ANTARA LAIN :o KAB. POLMAN 7 IUP

o KAB. MAJENE 4 IUP

o KAB. MATENG 4 IUP

o KAB. MATRA 31 IUP

o KAB. MAMUJU 23 IUP

2. BARU 1 IUP TAHAP USULAN REKOMENDASI CnC

(PT. INTI KARYA POLMAN).

PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

1. Sebagian besar perizinan komoditas batuan langsung

IUP Operasi Produksi, tidak melalui WIUP & IUP

Eksplorasi sehingga tidak ada Biaya Pencadangan

Wilayah dan Jaminan Kesungguhan.

2. Masih ada pemegang IUP komoditas Mineral dan

Batubara belum melaksanakan kewajiban -

kewajibannya.

3. Sebagian besar pemegang IUP tidak memiliki kantor di

wilayah Provinsi Sulawesi Barat sehingga koordinasi

pemerintah provinsi tidak berjalan baik.

4. Sebagian besar pemegang IUP komoditas Mineral dan

Batubara tidak ada aktivitas di lapangan.

KENDALA PENATAAN IUP

1. Terlambatnya penyerahan data dari Kabupaten.

2. Inventarisasi Data IUP yang diserahkan Kabupaten ke

Provinsi sering berubah.

3. Kurangnya pemahaman Teknis Aparat Kabupaten

terhadap rencana aksi Korsup akibat perubahan UU

terkait kewenangan.

4. Terbatasnya kemampuan anggaran Daerah.

Kendala Penataan IUP

1. MENUNGGU KOMPILASI DATA DARI KABUPATEN2. MENINGKATKAN KUALITAS APARAT TEKNIS

PROVINSI DAN KABUPATEN TERKAITPERATURAN MINERBA

3. MELAKUKAN PERCEPATAN PENATAAN IUPMELALUI KEGIATAN KOORDINASI, RAPAT-RAPATTEKNIS DAN MENYAMPAIKAN SURAT TINDAKLANJUT KORSUP

4. MENDORONG PEMEGANG IUP UNTUKMEMENUHI KEWAJIBANNYA MELALUI SURATPEMBINAAN KELENGKAPAN LAPORAN.

5. MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN DITJENMINERBA

SOLUSI

PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

2. PelaksanaanKewajiban KeuanganPelaku Usaha PertambanganMinerba

KEWAJIBAN KEUANGAN PELAKU USAHA PERTAMBANGAN MINERAL & BATUBARA

Status : 05 JUNI 2015

NO KAB JML IUP

Setoran IUPPencad. Wilayah

u/ Bukan Logam& Batuan

Setoran IUPJam. Rekl. & Pasca Tamb.

Iuran Tetap Royalti

1 MAMUJU 23 - - - -

2 MAMUJU UTARA 37 - - - -

3 POLEWALI MANDAR 7 2 - 1 1

4 MAMASA 15 2 - - -

5 MAMUJU TENGAH 9 - - 1 -

6 MAJENE 4 4 - - -

JUMLAH 95 8 - 2 1

16

REALISASI KEWAJIBAN PNBP IURAN TETAP DAN ROYALTI

PEMEGANG IUP MINERBA

Status : 05 JUNI 2015

NO KABJML

IUP

TARGET REALISASIPIUTANGIURAN

TETAP (Rp)ROYALTI

(Rp)IURAN

TETAP (Rp)ROYALTI (Rp)

1 MAMUJU 9 1,180,192,000 - - -1,180,192,000

2 MAMUJU UTARA 5 1,332,734,000 - - - 1,332,734,000

3 POLEWALI MANDAR 5 238,758,000 - 10,543,020 6,300,000 228,214,980

4 MAMASA 1 35,022,000 - - - 35,022,000

5 MAMUJU TENGAH 1 62,400,000 - 228,372,172 - -

6 MAJENE - - - - - -

JUMLAH 21 2,849,106,000 - 238,915,192 6,300,000 2,776,162,980

Rp. 2,849,106,000 Rp. 245,215,19217

* ) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak tercatat di Provinsi, tetapi masuk ke retribusi kabupaten

REALISASI KEWAJIBAN PNBP PENCADANGAN WILAYAH IUP BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Status : 05 JUNI 2015

NO KAB JML IUP

TARGET REALISASI

PIUTANGPENCADANGAN WIL (Rp)

PENCADANGAN WIL (Rp)

1 MAMUJU 14 70,000,000 - 70,000,000

2 MAMUJU UTARA 32 160,000,000 - 160,000,000

3 POLEWALI MANDAR 2 10,000,000 10,000,000 -

4 MAMASA 14 125,000,000 40,000,000 85,000,000

5 MAMUJU TENGAH 8 40,000,000 - 40,000,000

6 MAJENE 4 20,000,000 20,000,000 -

JUMLAH 74 425,000,000 70,000,000 355,000,000

18

KENDALA KEWAJIBAN KEUANGAN

19

1. IDENTITAS PEMEGANG IUP TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP

SEHINGGA MENYULITKAN PENAGIHAN KEWAJIBAN

KEUANGANNYA

2. TERLAMBATNYA PENYERAHAN DATA DARI KABUPATEN.

3. LAPORAN PNBP DAN INVENTARISASI DATA IUP YANG

DISERAHKAN KABUPATEN KE PROVINSI SERING BERUBAH.

4. BANYAKNYA IUP YANG DICABUT OLEH PEMERINTAH

KABUPATEN BELUM MELUNASI KEWAJIBANNYA DAN SAMPAI

SAAT INI BARU DUA KABUPATEN YANG MENYERAHKAN

REKAPITULASI PIUTANG PNBP MASING-MASING KAB. MAMUJU

SEBANYAK Rp. 32.560,549,500 DAN KAB. MAMUJU TENGAH

SEBANYAK 14,222,068,500.

5. TIDAK SEMUA PEMEGANG IUP MEMBERIKAN TEMBUSAN

BUKTI SETOR ROYALTI/LANDRENT KE PROVINSI MAUPUN

KABUPATEN.

6. PEMERINTAH KABUPATEN TIDAK MEMBERIKAN PENINDAKAN

KEPADA PEMEGANG IUP YANG BELUM MEMENUHI

KEWAJIBANNYA.

SOLUSI

20

1.MELAKUKAN REKONSILIASI DATA

TINGKAT PROVINSI DAN PROAKTIF

KE KABUPATEN

2.MEMBUAT SURAT KE KABUPATEN

DAN PEMEGANG IUP UNTUK

MENYAMPAIKAN DOKUMEN

KEWAJIBAN KEUANGAN

3. PelaksanaanPengawasan ProduksiPertambanganMinerba

22

PELAKSANAAN PENGAWASAN PRODUKSI

No Kewajiban Kondisi Eksisting Rencana Aksi Selanjutnya

1 Pemegang IUP komoditas

Minerba menyampaikan

laporan produksi secara

reguler

Sebagian besar pemegang

IUP Operasi Produksi

masih sebatas Administrasi

saja, tanpa ada aktivitas di

lapangan.

Mendorong para

pemegang IUP untuk

segera melakuka

kegiatan produksi

sebelum masa berlaku

Izinnya akan berakhir

sampai peringatan ke 3

(ketiga).

Akan melakukan

tindakan pencabutan

IUP jika tidak segera

melaporkan dan

melakukan kegiatan

Operasi produksi.

2 IUP komoditas Batuan

yang existing

menyampaikan laporan

produksi secara reguler

ke pemerintah Provinsi

Sebagian besar pemegang

IUP kurang mengetahui

metode pelaporan produksi

sesuai dengan format yang

laporan yang baku.

Pemerintah provinsi

akan melakukan

pembinaan dan

bimbingan teknis

kepada pemegang IUP.

4. PelaksanaanKewajiban Pengolahan/ Pemurnian HasilTambang Minerba

24

Pelaksanaan Kewajiban Pengolahan/Pemurnian

Hasil Tambang

No Kewajiban Kondisi Eksisting Rencana Aksi Selanjutnya

1 Pelaksanaan

kewajiban

pengolahan/

pemurnian

Belum semua pemegang IUP

melaksanakan kegiatan

pengolahan/pemurnian, karena

sebagian besar komoditas tambang

yang dihasilkan berupa mineral

bukan logam dan batuan (andesit,

pasir dan batugamping)

Untuk pemegang IUP mineral logam

sampai saat ini belum produksi.

Peningkatan pembinaan

bagi Pelaku Usaha

Pengolahan /pemurnian

Mendorong pemakaian

teknologi pengolahan/

pemurnian yang efektif

dan efisien

2 Penegakan

sanksi bagi yang

melanggar

Dilakukan upaya pembinaan kepada

pemegang IUP Operasi Produksi

untuk dapat melakukan proses

pengolahan/pemurnian.

Pembinaan yang

terprogram sesuai

kebutuhan lapangan

Konsistensi penegakan

sanksi

5. Pelaksanaanpengawasan penjualandan pengangkutan/pengapalan hasiltambang minerba

26

Pelaksanaan Pengawasan Penjualan dan

Pengangkutan Hasil Tambang

No. Kewajiban Kondisi Eksisting Rencana Aksi Selanjutnya

1 Penyampaian laporan

kegiatan penjualan

Sebagian besar pemegang

IUP Operasi Produksi

komoditas mineral dan

batubara belum ada

aktivitas penjualan

Akan meningkatkan

pengawasan dan evaluasi

ke pemegang IUP Operasi

Produksi terhadap

rencana kegiatan

penjualan.

2 Penegakan sanksi bagi

yang melanggar

Hingga ini belum ada

penjualan untuk minerba

Konsistensi penegakan

sanksi bagi yang

melanggar

3 Pemda menyampaikan

laporan pengawasan

penjualan

sebagian besar laporan

produksi dan penjualan

pemegang IUP Operasi

produksi komoditas batuan

tidak disampaikan ke Dinas

teknis, namun langsung

ditarik oleh Dispenda atau

DPPKAD.

Alur pelaporan produksi

sebaiknya melibatkan

instansi teknis (terkait

perhitungan volume

penjualan dan jenis bahan

galiannya)

27