Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutansigaptaru.or.id/.../02/program_pengembangan...rimba_-_dedi_permadi.pdf · Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan

Program Pengembangan Kawasan Perdesaan

Berkelanjutan(Perdesaan Lestari)

disampaikan pada Seminar dan Diskusi :

Pembangunan Desa Berkelanjutan di wilayah Koridor Rimba Berbasis Ekonomi HijauPadang, 21 Agustus 2014

Oleh :

Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I

K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M

D I R E K T O R A T J E N D E R A L P E N A T A A N R U A N G

Outline

Kawasan Perdesaan

Permasalahan Perdesaan

P2KPB

(Pengertian, 7 Atribut, Kriteria Kab. terpilih, Prioritas Kab. terpilih, Kriteria

pemiliham lokasi kawasan, tipologi kawasan, Alt. Penyelenggaraan program,

Alt. Alokasi implementasi program, dan Jenis-jenis infrastruktur)

Road Map

P2KPB

1

2

3

4

adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian,

termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi

kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial,

dan kegiatan ekonomi.’(Pasal 1 Ketentuan Umum UUPR 26/2007)

Kawasan Perdesaan P2KPB

Arah pengembangan kawasan perdesaan

1. Pemberdayaan masyarakat perdesaan

2. Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya.

3. Konservasi sumber daya alam

4. Pelestarian warisan budaya lokal

5. Pertahanan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk ketahanan

pangan

6. Penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan – perkotaan

(Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)

Kawasan Perdesaan (2) P2KPB

1. Tingginya kemiskinan di perdesaan;

(sumber: BPS, 2013)

2. Tingkat pengangguran lebih tinggi di perdesaan;(sumber: BPS; Keadaan angkatan kerja di Indonesia, 2011)

3. Rendahnya produktifitas tenaga kerja perdesaan;

(Sumber: Wamen Pertanian, Rusman Heriawan)

4. Degradasi sumberdaya alam dan lingkungan;setiap hari terjadi konversi lahan pertanian menjadi fungsi lain, seperti: Industri,

perumahan dan fungsi lainnya sebesar 140.000 Ha/Tahun.

(Sumber: Wamen Pertanian, Rusman Heriawan)

Permasalahan

Perdesaan P2KPB

Adalah Program yang diarahkan untuk mewujudkan ruang

kawasan perdesaan yang

dapat menjaga ketahanan pangan,

memelihara dan melestarikan lingkungan hidup,

mengembangkan modal sosial dengan memberdayakan

masyarakat, serta

menjaga keseimbangan perkembangan perkotaan-perdesaan

menuju perdesaan yang lestari

P2KPBProgram Pengembangan Kawasan Perdesaan

Berkelanjutan

Pengertian Program


Berkelanjutan

7 Atribut Perdesaan Lestari

1. Prioritas:

a. Kabupaten di dalam KSN;

b. Kabupaten di luar KSN.

2. Memiliki Perda RTRW Kabupaten;

3. Memiliki Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang

bercirikan Perdesaan, sebagaimana tertuang dalam

RTRW Kabupaten;

4. Komitmen Pemerintah Daerah.


Berkelanjutan

Kriteria Kabupaten Terpilih

2. KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

3. KAPET BANDA ACEH DARUSSALAM

5. KAWASAN PERBATASAN ACEH-SUMUT

6. KAWASAN PERKOTAAN MEDAN – BINJAI – DELI SERDANG – KARO (MEBIDANGRO)

7. KAWASAN DANAU TOBA DAN SEKITARNYA

11. KAWASAN PERBATASAN RIAU-KEPRI

12. KAWASAN BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN

17. KAWASAN SELAT SUNDA

STATUS RTRW PULAU SUMATERA (PROVINSI)

Status : 21 Februari 2014

STATUS RTRW PULAU SUMATERA (KABUPATEN/KOTA)

Status : 21 Februari 2014

Kabupaten yang berada di KSN Kabupaten Non-KSN

• Dalam rangka percepatan

perwujudan KSN,

• Sebagai pemenuhan RPI2JM

dari KSN tsb.

• Penyusunan Program,

Masterplan dan fisik

berkelanjutan

• Dalam rangka percontohan

untuk direplikasi di lokasi lain

• Penyusunan Program,

Masterplan dan fisik

percontohan (terbatas)

KSN

Kab P2KPB

Batas Kab

Keterangan:

Prioritas 1 Prioritas 2


Berkelanjutan

Prioritas Kabupaten Terpilih

1. Untuk prioritas 1, merupakan bagian dari KSN dengan potensi

Ekonomi (Agropolitan, Minapolitan, Pariwisata) dan Budaya

2. Untuk prioritas 2, merupakan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

dari segi Ekonomi (Agropolitan, Minapolitan, Pariwisata) dan

Budaya;

3. Mempunyai ciri sebagai kawasan perdesaan atau yang

diarahkan sebagai kawasan perdesaan;

4. Memiliki minimum fasilitas/infrastruktur wilayah (irigasi, pasar,

jalan, terminal, pelabuhan, dll);

5. Memiliki potensi komoditas unggulan;

6. Komitmen Pemerintah Kabupaten.


Berkelanjutan

Kriteria Pemilihan Lokasi Kawasan

KPB

Batas Kecamatan

Batas Desa

PPK

PPL

Ket:

Tipe 1

KPB di satu atau

lebih desa dimana

pusat pelayanan

(PPK/PPL) berada di

luar kawasan KPB

KPB di satu atau

lebih desa yang di

dalamnya memiliki

pusat pelayanan

(PPK/PPL)

KPB berada di satu

desa dimana

terdapat pula pusat

pelayanan

(PPK/PPL)


Berkelanjutan

Tipologi Lokasi Kawasan

Tipe 2 Tipe 3

Alternatif 1 :

Bottom up approach. masyarakat sebagai pelaku dan

penerima program. Pemerintah (pusat dan daerah)hanya

bertindak sebagai fasilitator masyarakat

Tahapan penyelenggaraan :

– Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat di tingkat kawasan

– Perencanaan, pengorganisasian, penyusunan peta, pemrograman,

danpenganggaran diserahkan kepada masyarakat desa melalui proses

pemberdayaan masyarakat

– Implementasi fisik oleh masyarakat di dampingi fasilitator pendamping

– Keberlanjutan program (termasuk pemeliharaan prasarana) oleh masyarakat


Berkelanjutan

Alternatif Penyelenggaraan Program

Alternatif 2 : Top down approach, dengan pertimbangan karena P2KPB

merupakan implementasi RTRW Kabupaten (bagian dari KSK),

sehingga merupakan kepentingan dan kebijakan kabupaten. DJPR

PU membantu dalam hal perencanaan dan implementasi.

Tahapan penyelenggaraan :

– Pembentukan Tim Teknis Daerah yang terdiri dari SKPD-SKPD di kabupaten

sebagai pelaksana P2KPB

– Perencanaan, pengorganisasian, penyusunan peta, pemrograman, hingga

penganggaran dilakukan dan disetujui oleh Tim Teknis Daerah dan

perwakilan masyarakat

– Implementasi fisik oleh kontraktor dan supervisi oleh konsultan pengawas

– Keberlanjutan program (termasuk pemeliharaan prasarana) oleh pemerintah

kabupaten bersama masyarakat


Berkelanjutan

Alternatif Penyelenggaraan Program

1. Alternatif 1 (*):

- infrastruktur antar desa oleh Pemerintah pusat (DJPR, DJCK, K/L) dan

Daerah

- infrastruktur dalam desa oleh Dana Desa

- Pemeliharaan oleh pemkab dan masyarakat

*) terutama diimplementasikan di kab dalam wilayah KSN

2. Alternatif 2 (**):

- Seluruh Infrastruktur, baik antar desa maupun dalam desa, dibiayai

oleh Dana Desa

- Pemerintah pusat dan daerah sebagai pembina dan fasilitator.

- Pemeliharaan oleh kelompok masyarakat

- DJPR melakukan monitoring keberlanjutan program

*) terutama diimplementasikan di kab non KSN


Berkelanjutan

Alternatif alokasi implementasi program


Berkelanjutan

Jenis-jenis Infrastruktur

Jalan desa

Air Minum/ Sanitasi

Irigasi desa

Pasar Desa

Penjemuran Padi dan Ikan

Pelantar


Berkelanjutan

Jenis-jenis Infrastruktur

Tambatan Perahu

• Pemantauan

fungsi dan

manfaat P2KPB

• Penyerahan

aset

• Promosi

program

kepada

stakeholder

terkait program

• Pemberdayaan komunitas

perdesaan dengan

mempertahankan kearifan

lokal (sosial budaya)

• Pengembangan

kelembagaan dan pranata

• Pilot project prasarana dan

sarana yang mendorong

peningkatan ekonomi

berdaya saing serta

berwawasan lingkungan

• Promosi program kepada

stakeholder terkait perdesaan

lestari

• Sosialisasi

Program

• Kesepakatan dan

Komitmen

• Fasilitasi

Penyusunan

Rencana Aksi,

Penetapan

Deliniasi KPB,

Konsep Rencana

Rinci Tata Ruang

Kawasan , RPI2JM,

Rencana Teknis/

DED

PenyiapanProgram

Implementasi Pemantauan

Road Map P2KPB

Penyusunan Rencana Aksi,

Penetapan Deliniasi KPB, Konsep Rencana

Rinci Tata Ruang Kawasan , RPI2JM P2KPB

Penyusunan Rencana Aksi,


Rinci Tata Ruang Kawasan , RPI2JM P2KPB

P2KPBPenyusunan Rencana Aksi,


Rinci Tata Ruang Kawasan , RPI2JM

P2KPBPenyusunan Rencana Aksi,


Rinci Tata Ruang Kawasan , RPI2JM

Terima Kasih

Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutansigaptaru.or.id/.../02/program_pengembangan...rimba_-_dedi_permadi.pdf · Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan

Documents