Top Banner
PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 2007 2012 2012 BLUEPRINT BLUEPRINT JAKARTA, NOVEMBER 2007 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL www.migas.esdm.go.id DRAFT DRAFT
89

PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

Mar 21, 2019

Download

Documents

hadan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGPROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM)(DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM)

2007 2007 ––

20122012

BLUEPRINTBLUEPRINT

JAKARTA, NOVEMBER 2007

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

www.migas.esdm.go.id

DRAFT DRAFT

Page 2: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

1 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DAFTAR ISIDAFTAR ISISambutan

Menteri

Energi

dan

Sumber

Daya

MineralDaftar

IsiAlur

PikirPola

Pikir

I.

PENDAHULUAN1.1.

Latar

Belakang1.2.

Tujuan1.3.

Rasional1.4.

Landasan

Hukum

II.

KONDISI PENYEDIAAN BAHAN BAKAR SAAT INI2.1.

Neraca

Minyak

Tanah

dan

LPG2.2.

Subsidi

Minyak

Tanah2.3.

Tata

Niaga

Minyak

Tanah

dan

LPG

III.

VISI DAN MISI

IV.

SASARAN4.1.

Sasaran

Rasio

Gasifikasi4.2.

Sasaran

Program Pengalihan

V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI5.1.

Kebijakan

Energi

Nasional5.2.

Kebijakan

Bahan

Bakar

(Fuel Policy)5.3.

Strategi

Pelaksanaan

Pengalihan

Page 3: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

2 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DAFTAR ISI LANJUTANDAFTAR ISI LANJUTAN……

VI.

INSTRUMEN KEBIJAKAN6.1.

Legislasi6.2.

Regulasi6.3.

Kelembagaan

VII.

RENCANA AKSI7.1.

Penyusunan

Neraca

LPG7.2.

Peningkatan

Pasokan

LPG Dalam

Negeri7.3.

Pengembangan

Infrastruktur

LPG7.4.

Tata

Niaga

LPG Tabung

3 Kg7.5.

Kesiapan

Pabrikasi

Tabung, Kompor

dan

Asesorisnya7.6.

Penyediaan

Tabung

Gas7.7

Penyediaan

Kompor

dan

Asesoris7.8.

Pendistribusian

Kompor

dan

Paket

LPG Bersubsidi7.9.

Pengawasan

Alokasi

Minyak

Tanah

di

Daerah

Pengalihan

dan

Pengawasannya7.10.

Pengawasan

LPG Bersubsidi7.11.

Penanganan

Masalah

Sosial7.12.

Penanganan

Masalah

Pendanaan7.13.

Penanganan

Masalah

Teknis

dan

Keselamatan

LPG7.14.

Penetapan

Harga

Jual

Eceran

dan

Harga

Patokan

LPG7.15.

Perlindungan

Konsumen

LPG 7.16.

Sosialisasi

Program Pengalihan

Minyak

Tanah

ke

LPG7.17.

Penyempurnaan

Peraturan

dan

Perundang-undangan

LAMPIRANPilot ProjectLampiran

A

:

Data PendukungLampiran

B

:

Daftar

Rincian

Rencana

Aksi

Page 4: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

3 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dalam

rangka

pelaksanaan

Kebijakan

Energi

Nasional, khususnya

kebijakan

diversifikasi

energi, dan

dalam

rangka

mengurangi

subsidi

BBM yang selama

ini

jumlahnya

cukup

besar, Pemerintah

telah

menyiapkan

Program Pengalihan

Minyak

Tanah

ke

LPG yang akan

berlangsung

mulai

2007 sampai

dengan

2012. Blueprint ini

disusun

untuk

dijadikan

acuan

bagi

pihak-pihak

terkait

dalam

pelaksanakan

program ini, sehingga

program dapat

berlangsung

dengan

lancar

dan

dapat

mencapai

sasaran

yang telah

ditetapkan. Blueprint ini

sekaligus

menjadi

peta

jalan

(roadmap) yang menggambarkan

keseluruhan

program. Blueprint ini

memuat

kondisi

penyediaan

minyak

tanah

dan

LPG saat

ini

dan

kondisi

yang diharapkan

sesudah

program, instrumen-

instrumen

kebijakan, serta

rencana

kegiatan

yang mencakup

rencana

penyediaan

LPG, penyiapan

infrastruktur, sampai

dengan

sosialisasi

program.Proses

penyusunan

blueprint ini

dilakukan

secara

bersama

dan

melalui

partisipasi

aktif

dari

pihak-pihak

terkait

dalam

program ini

sehingga

dihasilkan

suatu

pedoman

yang memberikan

kesamaan

pola

pikir, visi

dan

misi

dalam

rencana

besar

pengurangan

subsidi

BBM melalui

pengalihan

minyak

tanah

ke

LPG.Blueprint ini

merupakan

dokumen

yang bersifat

dinamis, sehingga

isinya

akan

selalu

dimutakhirkan

sesuai

perkembangan

dan

pelaksanaan

di

lapangan.

Jakarta, Agustus

2007Menteri

Energi

dan

Sumber

Daya

Mineral

Purnomo

Yusgiantoro

SAMBUTANSAMBUTAN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALMENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Page 5: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

4 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1.1. LATAR BELAKANG1.1. LATAR BELAKANGPermasalahan yang dihadapi dalam penyediaan energi, khususnya bahan bakar minyak adalah tingginyasubsidi yang harus ditanggung pemerintah.Adanya pemborosan yang sangat besar jika subsidi bahan bakar minyak diteruskan (subsidi bahan bakarminyak pada tahun 2006 sebesar Rp. 64,212 trilyun, khususnya minyak tanah sebesar Rp. 31,58 trilyun)Kebijakan Energi Nasional antara lain melalui diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantunganterhadap Bahan Bakar Minyak khususnya minyak tanah, untuk dialihkan ke LPGPenggunaan LPG dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi yang cukup besar karena nilai kalorefektif LPG lebih tinggi dibandingkan minyak tanah dan mempunyai gas buang yang lebih bersih dan ramahlingkunganPengurangan penggunaan minyak tanah akan bermanfaat karena :

Peningkatan potensi nilai tambah minyak tanah menjadi bahan bakar avturPengurangan penyalahgunaan minyak tanah bersubsidiPenataan sistem penyediaan dan pendistribusian bahan bakar bersubsidi untuk mengamankan APBN akibat penyalahgunaan serta kelangkaan

1.2. TUJUAN1.2. TUJUANMelakukan diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak, khususnya minyak tanah untuk dialihkan ke LPGMengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi karena LPG lebih aman dari penyalahgunaanMelakukan efisiensi anggaran pemerintah karena penggunaan LPG lebih efisien dan subsidinya relatif lebihkecil daripada subsidi minyak tanahMenyediakan bahan bakar yang praktis, bersih, dan efisien untuk rumah tangga dan usaha mikro.

I. PENDAHULUANI. PENDAHULUAN

Page 6: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

5 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1.3. RASIONAL PROGRAM1.3. RASIONAL PROGRAMPengalihan

ini

akan

memberikan

manfaat

kepada

:Masyarakat, karena masyarakat akan mendapat bahan bakar yang praktis, bersih dan efisien tanpa perlubiaya investasi.Pemerintah, karena beban subsidi secara relatif akan berkurang.

Gambaran

manfaat

yang didapat

oleh

masyarakat

dan

Pemerintah

adalah

sebagaimana

tertera

pada

Lampiran

A-

3.1 dan

Lampiran

A-3.2

1.4. LANDASAN HUKUM1.4. LANDASAN HUKUMLandasan

hukum

yang dipakai

untuk

program ini

adalah

:A.

Undang-Undang

No. 22 Tahun

2001 tentang

Minyak

dan

Gas Bumi, yang menyatakan

bahwa

Menteri

(yang bertanggungjawab

di

bidang

minyak

dan

gas bumi) bertugas

melakukan

pembinaan

dan

pengawasan

di

bidang

migas)B.

Peraturan

Presiden

No. 5 Tahun

2006 tentang

Kebijakan

Energi

NasionalBertujuan untuk mengarahkan upaya-upaya dalam mewujudkan keamanan pasokan energi dalamnegeri.Mengurangi ketergantungan penggunaan energi yang berasal dari minyak bumi salah satunya denganmengalihkan ke energi lainnya. Terwujudnya energi (primer) mix yang optimal pada tahun 2025, yaitu peranan minyak bumi menjadikurang dari 20% dan peranan gas bumi menjadi lebih dari 30% terhadap konsumsi energi nasional.

C.

UU No. 18 Tahun

2006 tentang

APBN yang memuat

anggaran

untuk

subsidi

LPG 3 Kg pada

tahun

2007 sebesar

Rp. 1,8 Triliun.D.

Peraturan

Presiden

No. 10 Tahun

2005 tentang

Unit Organisasi

dan

Tugas

Eselon

I Kementerian

Negara Republik

Indonesia

I. PENDAHULUAN LANJUTANI. PENDAHULUAN LANJUTAN……

Page 7: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

6 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2.1. NERACA MINYAK TANAH2.1. NERACA MINYAK TANAHPada

tahun

2006 produksi

minyak

tanah

dalam

negeri

sebesar

8,545 juta

Kilo Liter sedangkan

kebutuhan

minyak

tanah

dalam

negeri

mencapai

10,023 juta

Kilo Liter sehingga

saat

ini

masih

dilakukan

impor

sebesar

2,111 juta

Kilo Liter termasuk

untuk

cadangan

sebesar

633,881 ribu

kilo liter.

2.2. NERACA LPG2.2. NERACA LPGProduksi

LPG Indonesia pada

tahun

2006 mencapai

1.428 ton, sedangkan

angka

konsumsi

hanya

mencapai

1.100 ton sehingga

masih

mempunyai

kuota

untuk

ekspor

sebesar

289 ton.

2.3. SUBSIDI MINYAK TANAH2.3. SUBSIDI MINYAK TANAHSubsidi

harga

minyak

tanah

merupakan

selisih

antara

harga

jual

eceran

yang ditetapkan

Pemerintah

dengan

harga

patokan

minyak

tanah, dengan

formula :

Subsidi

= VolumeMitan

X (Harga

PatokanMitan

Harga

Jual

EceranMitan

)pada

tahun

2006 subsidi

minyak

tanah

mencapai

Rp. 31,58 triliun

atau

sekitar

50% total subsidi

Bahan

Bakar

Minyak.Penurunan

subsidi

minyak

tanah

dapat

dilakukan

dengan

cara

mengurangi

penggunaan

minyak

tanah

melalui

penghematan

atau

menggunakan

bahan

bakar

alternatif

sebagai

pengganti

minyak

tanah

seperti

LPG. Selain

itu

penghematan

juga

dapat

dilakukan

melalui

efisiensi

pendistribusian

minyak

tanah

dan

melakukan

rasionalisasi

harga

jual

minyak

tanah

mendekati

harga

keekonomiannya.

II. KONDISI PENYEDIAAN BAHAN BAKAR SAAT INIII. KONDISI PENYEDIAAN BAHAN BAKAR SAAT INI

Page 8: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

7 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2.4. TATA NIAGA MINYAK TANAH2.4. TATA NIAGA MINYAK TANAHPenyediaan

dan

pendistribusian

minyak

tanah

bersubsidi

saat

ini

dilakukan

oleh

Badan

Usaha

pemegang

izin

Usaha

Niaga

Umum

BBM yang telah

mendapatkan

Penugasan

dari

Pemerintah

(PSO) melalui

proses

penunjukkan

langsung

ataupun

melalui

mekanisme

lelang. Harga

minyak

tanah

bersubsidi

ditetapkan

melalui

Perpres

dan

harga

eceran

tertingginya

ditetapkan

oleh

Pemerintah

Daerah

sesuai

dengan

kondisi

daerah

tersebut.

Permasalah

yang timbul

adalah

pada

mekanisme

distribusi

Minyak

Tanah

bersubsidi, dimana

titik

serahnya

berada

pada

depo, bukan

pada

konsumen

akhir. Hal ini

memberi

peluang

terjadinya

praktik

kecurangan

dalam

distribusi

kepada

konsumen

akhir

seperti

pengoplosan

Minyak

Tanah

bersubsidi

ataupun

penyalahgunaan

penggunaannya

kepada

Industri

yang seharusnya

tidak

berhak

atas

subsidi

tersebut.

2.5. TATA NIAGA LPG2.5. TATA NIAGA LPGPenyediaan

dan

pendistribusian

LPG dilakukan

oleh

Badan

Usaha

yang telah

diberikan

izin

niaga

dari

Pemerintah. LPG didistribusikan

dalam

bentuk

bulk maupun

dalam

bentuk

kemasan

(3 kg, 6 kg, 12 kg, dan

50 kg). Pengawasan

pendistribusian

LPG bersubsidi

lebih

mudah

dilakukan

karena

dapat

dibedakan

antara

LPG bersubsidi

dan

tidak

melalui

kemasannya. Sehingga

kemungkinan

terjadinya

penyalahgunaan

dapat

diminalisir

sekecil

mungkin.

II. KONDISI PENYEDIAAN BAHAN BAKAR SAAT INI LANJUTAN II. KONDISI PENYEDIAAN BAHAN BAKAR SAAT INI LANJUTAN ……

Page 9: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

8 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

III. VISI DAN MISI

3.1 VISI3.1 VISIVisi

Program Pengalihan

Minyak

Tanah

ke

LPG adalah

:

Masyarakat

dapat

menikmati

bahan

bakar

yang praktis, bersih, dan

efisien

sedangkan

subsidi

BBM dapat

ditekan

sehingga

meringankan

beban

keuangan

negara

dalam

penyediaan

dan

pengadaan

Bahan

Bakar

Minyak.

3.2 MISI3.2 MISIUntuk

mewujudkan

Visi

tersebut, Misi

yang diemban

adalah

:

Melakukan

pengalihan

penggunaan

Minyak

Tanah

ke

Liquefied Petroleum Gas (LPG)

Melakukan

sosialisasi

perubahan

“Budaya

Minyak

Tanah”

ke

“Budaya

LPG”

Membantu

pengadaan

tabung

LPG dan

kompor

LPG untuk

para

pengguna

minyak

tanah

Menjamin

ketersediaan

dan

pasokan

LPG

Page 10: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

9 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

4.1. SASARAN RASIO GASIFIKASI

Sasaran

“Rasio

Gasifikasi”

(perbandingan

antara

jumlah

rumah

tangga

yang berbahan

gas dengan

jumlah

rumah

tangga

keseluruhan).Tahun

2007 Tahun 2012•

Pengguna

gas kota

: 0,08 Juta

KK

0,1 Juta

KK*•

Pengguna

gas LPG kemasan

12 kg

: 6,0 Juta

KK

9,6 Juta

KK**•

Pengguna

gas LPG kemasan

3 kg

: 6,0 Juta

KK 42,0 Juta

KK12,08 Juta

KK (19,06%)

51,77 Juta

KK (70,89%)Perkiraan

jumlah

KK Indonesia

: 63,39 Juta

KK

73,02 Juta

KK ***

IV. KONDISI PENYEDIAAN BAHAN BAKAR YANG DIHARAPKANIV. KONDISI PENYEDIAAN BAHAN BAKAR YANG DIHARAPKAN

*) Kenaikan

jumlah

pengguna

gas kota

diasumsikan

5% pertahun**) Kenaikan

jumlah

pengguna

LPG tabung

12 Kg diasumsikan

10% pertahun***) Kenaikan

jumlah

Kepala

Keluarga

diasumsikan

2,87 % pertahun

(sama

dengan

kenaikan

jumlah

KK periode

1990 –

2000)

4.2. SASARAN PROGRAM PENGALIHAN

Sasaran

Program Pengalihan

Minyak

Tanah

ke

LPG adalah

ZERO-KERO 2012.•

Pengertian

“Zero-Kero”

adalah

kondisi

di

mana

tidak

ada

lagi

minyak

tanah

bersubsidi

yang digunakan

untuk

memasak. Sesuai

Peraturan

Presiden

No. 9 Tahun

2006 maka

minyak

tanah

untuk

penerangan

tetap

tersedia. Selain

itu

minyak

tanah

akan

tetap

dipasarkan

dengan

harga

keekonomian

atau

ditingkatkan

nilai

tambahnya

menjadi

avtur•

Terdistribusinya

tabung

LPG 3 kg untuk

6 juta

KK pada

tahun

2007 dan

sekitar

42 juta

KK pada

akhir

tahun

2012.

Page 11: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

10 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

5.1. KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL*)5.1. KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL*)

Visi

Pengelolaan

Energi

Nasional

adalah

terjaminnya

penyediaan

energi

untuk

kepentingan

nasionalMisi

Pengelolaan

Energi

Nasional

adalah

:Menjamin ketersediaan energi domestikMeningkatkan nilai tambah sumber energiMengelola energi secara etis dan berkelanjutan termasuk memperhatikan pelestarian fungsi lingkunganMenyediakan energi yang terjangkau untuk kaum dhuafa dan untuk daerah yang belum berkembangMengembangkan kemampuan dalam negeri yang meliputi kemampuan pendanaan, teknologi dan sumberdaya manusia dalam rangka menuju kemandirian.

KEBIJAKAN UTAMASisi

Penyediaan

:Meningkatkan kemampuan pasokan energiMengoptimalkan produksi energiKonservasi sumber daya energi

Sisi

Pemanfaatan

:Efisiensi pemanfaatan energiDiversifikasi penggunaan sumber energiMendorong harga energi ke arah harga keekonomian untuk pengembangan energi dengan tetap

memberikan subsidi bagi masyarakat dhuafa (tidak mampu)Pelestarian lingkungan:

-

Tingkat

makro

: pembangunan

berkelanjutan-

Tingkat

mikro

: internalisasi

eksternalitas

V. KEBIJAKAN DAN STRATEGIV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Page 12: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

11 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

5.2. KEBIJAKAN BAHAN BAKAR (FUEL POLICY)5.2. KEBIJAKAN BAHAN BAKAR (FUEL POLICY)V. KEBIJAKAN DAN STRATEGI LANJUTANV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI LANJUTAN……

KATEGORISASI–

Bahan

Bakar

yang merupakan

komoditi

biasa, seperti

halnya

komoditi

lain, ditetapkan

sebagai

Bahan

Bakar

Umum

(BBU)–

Bahan

Bakar

yang merupakan

bahan

bakar

yang mempunyai

kekhususan

karena

kondisi

tertentu, seperti

jenisnya, pengguna/penggunaanya, dan

kemasannya

sehingga

masih

harus

disubsidi, ditetapkan

sebagai

Bahan

Bakar

Tertentu

(BBT)–

Bahan

bakar

yang karena

kondisinya

tidak

lagi

tergolong

sebagai

Bahan

Bakar

Tertentu

tidak

lagi

diberikan

subsidi, ditetapkan

sebagai

Bahan

Bakar

Industri

(BBI)

PENYEDIAAN1.Bahan

Baku–

Memprioritaskan

penggunaan

Bahan

Baku (Energi

Primer) yang tersedia

di

dalam

negeri2.Pasokan

Memberi

kesempatan

kepada

semua

BU baik

BUMN maupun

swasta

dan

koperasi

untuk

melakukan

kegiatan

usaha

penyediaan

bahan

bakar.3.Penyediaan

Infrastruktur–

Pemerintah

mendorong

percepatan

pembangunan–

Badan

Usaha

membangun

Page 13: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

12 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

5.2. KEBIJAKAN BAHAN BAKAR (5.2. KEBIJAKAN BAHAN BAKAR (FUEL POLICYFUEL POLICY))V. KEBIJAKAN DAN STRATEGI LANJUTANV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI LANJUTAN……

4.

Harga

(pricing)–

Stadium 1 : Bahan

Bakar

Tertentu

yang perlu

disubsidi, harga

ditetapkan

Pemerintah

melalui

peraturan

perundang-undangan.

Stadium 2 : Bahan

Bakar

yang digunakan

untuk

kepentingan

nasional, harga

didasarkan

pada

pendekatan

Business to Business, kemudian

disetujui

Pemerintah–

Stadium 3 : Bahan

Bakar

yang menyangkut

hajat

hidup

orang

banyak

tetapi

tidak

lagi

disubsidi, harga

diatur

berdasarkan

Formula–

Stadium 4 : Bahan

Bakar

Umum

,seperti

halnya

komoditi

biasa, harga

tidak

diatur/tidak

ditetapkan5.

Cadangan

Nasional

PEMANFAATAN–

Prioritas

Alokasi–

Diversifikasi–

Efisiensi

Page 14: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

13 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

5.3. STRATEGI PELAKSANAAN PENGALIHAN5.3. STRATEGI PELAKSANAAN PENGALIHANUntuk

mencapai

sasaran

pada

butir

4.2, ditempuh

strategi

sebagai

berikut

:•

Penghapusan

subsidi

minyak

tanah

secara

bertahap, penggunaan

LPG tabung

3 kg pada

daerah

percontohan

yaitu

DKI Jakarta.•

Pembangunan

infrastruktur

penyediaan

dan

pendistribusian

LPG dalam

rangka

penggunaan

LPG tabung

3 kg, termasuk

memperbanyak

titik-titik

penjualan•

Memberikan

secara

cuma-cuma

tabung

LPG 3 kg serta

gas perdana, kompor

LPG dan

asesorisnya, kepada

masyarakat

yang beralih

dari

penggunaan

minyak

tanah

ke

LPG tabung

3 kg berdasarkan

skala

prioritas

yang telah

ditetapkan•

Mengikutsertakan

potensi

badan

usaha

nasional

dalam

Program Pengalihan.•

Penarikan/pengurangan

jatah

minyak

tanah

secara

prudent (bijaksana) setara

dengan

energi

yang dialihkan

di

wilayah

yang sudah

mendapat

tabung

LPG 3 kg serta

gas perdana, kompor

LPG dan

asesorisnya

Sosialisasi

intensif

kepada

masyarakat

pengguna

dalam

rangka

memberi

pemahaman

dan

cara

penggunaan

LPG tabung

3 kg yang benar

sesuai

kaidah

keamanan

dan

keselamatan•

Meningkatkan

peran

pemerintah

daerah

sampai

pada

tingkat

kelurahan/desa

dalam

hal

melakukan

pengawasan

terhadap

pemberian

tabung

LPG 3 kg serta

gas perdana, kompor

LPG dan

asesorisnya

kepada

masyarakat

sesuai

skala

prioritas•

Dilanjutkan

pengalihan

di

Propinsi

lain di

Jawa

Bali (2007), Sumatra (2008) dan

wilayah

lain secara

bertahap.

V. KEBIJAKAN DAN STRATEGI LANJUTANV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI LANJUTAN……

Page 15: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

14 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

6.1. LEGISLASI6.1. LEGISLASIA. UU Nomor

22 Tahun

2001 tentang

Minyak

dan

Gas BumiSesuai

UU No. 22 Tahun

2001 tentang

Minyak

dan

Gas Bumi

Pasal

28 ayat

2 yang telah

diamandemen

oleh

Mahkamah

Konstitusi(Putusan

Perkara

Nomor

002/PUU-I/2003) maka

harga

Bahan

Bakar

Minyak

dan

Bahan

Bakar

Gas ditetapkan

oleh

Pemerintah.

B. UU Nomor

18 Tahun

2006 tentang

APBN tahun

2007Sesuai

UU No. 18 Tahun

2006 tentang

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Negara Tahun

Anggaran

2007 dianggarkan

subsidi

LPG yang merupakan

kebijakan

Pemerintah

dalam

mengurangi

subsidi

Minyak

Tanah

6.2. REGULASI6.2. REGULASIA. PERATURAN PEMERINTAH

Sesuai

PP 36 Tahun

2004 tentang

Kegiatan

usaha

hilir

Migas Pasal

72 ayat

1 yang berbunyi

“Harga

Bahan

Bakar

Minyak

dan

Gas Bumi, kecuali

Gas Bumi

untuk

rumah

tangga

dan

pelanggan

kecil

diserahkan

pada

mekanisme

persaingan

usaha

yang wajar, sehat

dan

transparan.”

Namun

setelah

diamandemennya

UU No 22 Tahun

2001 tentang

Migas, maka

harga

BBM dan

Gas Bumi

ditetapkan

oleh

Pemerintah.

VI. INSTRUMEN KEBIJAKANVI. INSTRUMEN KEBIJAKAN

Page 16: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

15 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

B. PERATURAN PRESIDENRANCANGAN PERPRES TENTANG HARGA JUAL ECERAN LPG TABUNG 3 KGSedang

disiapkan

rancangan

Perpres

tentang

Harga

Jual

Eceran

LPG Tabung

3 Kg melalui

Peraturan

Presiden. Di

samping

itu, untuk

keperluan

perhitungan

subsidi

perlu

ditetapkan

harga

patokan

di

mana

besaran

subsidi

merupakan

selisih

antara

harga

patokan

dengan

harga

jual

eceran.Harga

patokan

ditetapkan

melalui

Keputusan

Menteri

ESDM dan

ditinjau

setiap

tahun

untuk

mengikuti

perkembangan

harga

di

pasar

internasional.

RANCANGAN PERPRES TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KGSedang

disiapkan

rancangan

Perpres

tentang

Penyediaan

dan

Pendistribusian

LPG Tabung

3 Kg yang meliputi

tata

cara

penugasan

Badan

Usaha

untuk

menyediakan

dan

mendistribusikan

LPG Tabung

3 Kg, perencanaan

volume penjualan

tahunan

serta

ketentuan

ekspor

impor

LPG.

C. PERATURAN MENTERI

PERMEN NO. 0007 TAHUN 2005Mengatur

tentang

Tata

Cara Perizinan

Hilir

Migas.PMK mengenai

tatacara

penyediaan, penghitungan

dan

pembayaran

subsidi

LPG.

D. KEPUTUSAN DIRJEN MIGAS

KEP DIRJEN MIGAS NO. 25K/36/DDJM/1990Mengatur

Spesifikasi

LPG yang beredar

di

dalam

negeri. Keputusan

ini

akan

diperbaharui.

VI. INSTRUMEN KEBIJAKAN LANJUTANVI. INSTRUMEN KEBIJAKAN LANJUTAN……

Page 17: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

16 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

6.4. KELEMBAGAAN6.4. KELEMBAGAAN

Untuk suksesnya Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG ini, Pemerintah melibatkan berbagaiinstansi terkait yang masing-masing bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.Dibentuk Tim Independen sebagai Tim Pengarah yang keanggotaannya mewakili instansi-instansi yang terkait dalam program ini, yaitu:

1.

Departemen

Energi

dan

Sumber

Daya

Mineral c.q. Ditjen Migas, sebagai

koordinator;2.

Departemen

Keuangan, bertanggung

jawab

dalam

penganggaran

dalam

APBN;3.

Departemen

Perindustrian, bertanggung

jawab

dalam

pengadaan

tabung;4.

Kementerian

Pemberdayaan

Perempuan, bertanggung

jawab

dalam

sosialisasi;5.

Kementerian

Koperasi

dan

Usaha

Kecil

dan

Menengah, bertanggung

jawab

dalam

pengadaan

kompor

6.

Departemen

Sosial, bertanggung

jawab

pengalihan

profesi

dalam

usaha

niaga

minyak

tanah7.

Badan

Pengatur

BBM dan

Gas Melalui

Pipa, bertanggung

jawab

dalam

penarikan

minyak

tanah

pada

daerah

konversiUntuk efektifitas pelaksanaan program ini, ditunjuk PT Pertamina (Persero) yang telah mempunyaipengalaman dan infrastruktur pendistribusian BBM, selaku Pelaksana Program. Pemerintah dapatmenugasi Bahan Usaha Nasional lain untuk mempercepat pelaksanaan program ini.

VI. INSTRUMEN KEBIJAKAN LANJUTANVI. INSTRUMEN KEBIJAKAN LANJUTAN……

Page 18: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

17 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

7.1. PENYUSUNAN NERACA LPG7.1. PENYUSUNAN NERACA LPGUntuk

melihat

kemampuan

pasokan

LPG dalam

rangka

memenuhi

kebutuhan

dalam

negeri

dan

menunjang

kelangsungan

program perlu

dibuat

suatu

proyeksi

kebutuhan

dan

kemampuan

produksi

LPG di

setiap

region dalam

periode

pelaksanaan

program (2007 –

2012), yang antara

lain berisi

: Kemampuan pasokan eksisting yang berasal dari kilang LPG dan kilang minyakTambahan pasokan dari kilang-kilang LPG yang sedang dibangun dan telah memiliki sumber pasokan gas Sumber gas lain yang belum dimanfaatkan potensi C3 dan C4-nya menjadi LPG/Wet Gas (Potential Supply) Kebutuhan LPG saat ini dan proyeksi kebutuhan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkanpertumbuhan penduduk dan keadaan ekonomiJumlah LPG yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program pengalihan minyak tanah menjadi LPG Kebutuhan potensial LPG untuk Industri dan sektor lain yang tidak terkait dengan program pengalihan minyaktanah ke LPG

7.2. PENINGKATAN PASOKAN LPG DALAM NEGERI7.2. PENINGKATAN PASOKAN LPG DALAM NEGERI

Dengan

adanya

program pengalihan

minyak

tanah

ke

LPG perlu

dilakukan

upaya

untuk

meningkatkan

pasokan

LPG untuk

mengimbangi

peningkatan

kebutuhan

LPG dimasa

yang akan

datang.•

Penigkatan

pasokan

merupakan

hal

yang harus

dilakukan

untuk

menghindari

kelangkaan

LPG dan

ketergantungan

terhadap

impor

di

masa

yang akan

datang.•

Untuk

meningkatkan

pasokan

LPG dalam

negeri

perlu

dilakukan

hal-hal

sebagai

berikut

:•

Peningkatan

alokasi

LPG/gas untuk

dalam

negeri.•

Pengembangan

infrastruktur

yang mendukung

pasokan

LPG (kilang, depot, filling station, fasilitas

distribusi, dan

lain-lain)•

Melakukan

pendataan

potensi

gas yang dapat

diolah

menjadi

LPG (wet gas) dan

peningkatan

ekstraksi

C3 dan

C4 dari

wet gas

VII. RENCANA AKSIVII. RENCANA AKSI

Page 19: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

18 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

7.3. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR LPG7.3. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR LPGDiperlukannya penambahan infrastruktur seperti kilang produksi (LPG Plant), fasilitas penyaluran LPG seperti tanki timbun, filiing station, alat angkut, depot,dan pangkalan dalam rangka meningkatkan kapasitasproduksi LPG dalam negeri.Dalam rangka mengembangkan infrastruktur LPG Indonesia perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

Pembuatan

Rencana

Pengembangan

Infrastruktur

berdasarkan

proyeksi

kebutuhan

dan

kemampuan

produksi

yang terintegrasi.–

Pemberian

Insentif

fiskal

dan

non fiskal–

Peningkatan

peran

serta

pendanaan

dari

perusahaan

swasta.–

Membuka

peluang

kerjasama

usaha. –

Peningkatan

kemampuan

infrastruktur

eksisting

7.4. TATA NIAGA LPG TABUNG 3 KG7.4. TATA NIAGA LPG TABUNG 3 KG

Penyediaan dan pendistribusian LPG Subsidi (LPG-S) dalam tabung 3 kg dilaksanakan oleh PT Pertamina(Persero) sebagai pelaksana program.Penugasan penyediaan dan pendistribusian dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau lelang.Sumber pasokan LPG berasal dari kilang dalam negeri. Apabila produksi kilang dalam negeri tidakmencukupi kebutuhan LPG-S maka dipenuhi melalui impor.Volume kebutuhan LPG-S ditetapkan oleh Menteri.LPG yang dipasarkan wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan Menteri ESDM.Harga jual eceran LPG-S ditetapkan oleh Pemerintah sebesar Rp. 4.250/kg.Konsumen LPG terdiri dari rumah tangga dan usaha mikro.

VII. RENCANA AKSI LANJUTANVII. RENCANA AKSI LANJUTAN……

Page 20: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

19 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

7.5. KESIAPAN PABRIKASI TABUNG, KOMPOR DAN ASESORISNYA7.5. KESIAPAN PABRIKASI TABUNG, KOMPOR DAN ASESORISNYA

Pada

tahun

2006 terdapat

20 perusahaan

industri

tabung

baja

LPG 3 kg 20 yang berkapasitas

produksi

24.200 unit dengan

total investasi

+

Rp. 350 milyar

dan

menyerap

tenaga

kerja

2.600 orang. Sebagai

penyedia

kompor

gas satu

tungku

telah

siap

32 perusahaan

yang berkapasitas

produksi

36.000.000 set/tahun

dengan

total investasi

+

Rp. 200 milyar

dan

menyerap

tenaga

kerja

1.740 orang.Untuk

memenuhi

kebutuhan

katup

telah

dilakukan

proses

assembling oleh

industri

tabung

baja

dengan

menggunakan

bahan

baku

impor. Industri

katup

yang ada

saat

ini

berkapasitas

2.000.000 unit/tahun

dengan

total investasi

+

Rp. 30 milyar. Industri

regulator kompor

gas berjumlah

3 perusahaan

dengan

kapasitas

produksi

15.000.000 unit/tahun

yang memiliki

total investasi

Rp. 33 milyar

dan

menyerap

tenaga

kerja

660 orang.

7.6. PENYEDIAAN TABUNG GAS7.6. PENYEDIAAN TABUNG GAS

Departemen

Perindustrian

bertanggung

jawab

dalam

mendorong

dan

memetakan

pengembangan

industri

nasional

untuk

memenuhi

kebutuhan

program pengalihan

serta

pengadaan

tabung

gas 3 kg dengan

perencanaan

yang terintegerasi.Lingkup

kegiatan

dalam

penyediaan

tabung

gas meliputi

:•

Penyusunan

Integrated Resources Planning (IRP)•

Promosi

investasi

untuk

meningkatkan

kapasitas

produksi

tabung

dalam

rangka

mendukung

program pengalihan

minyak

tanah

ke

LPG•

Penyusunan

spesifikasi

teknis

dan

standar

tabung

gas•

Pengawasan

kualitas

tabung

gas•

Peningkatan

kemampuan

industri

dalam

negeri

dalam

penyediaan

bahan

baku

tabung

gas•

Penetapan

prosedur

pengadaan

tabung

gas

VII. RENCANA AKSI LANJUTANVII. RENCANA AKSI LANJUTAN……

Page 21: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

20 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

7.7. PENYEDIAAN KOMPOR DAN ASESORISNYA7.7. PENYEDIAAN KOMPOR DAN ASESORISNYADepartemen

Perindustrian

bertanggung

jawab

dalam

mendorong

industri

nasional

untuk

memenuhi

kebutuhan

program pengalihan. Sedangkan

untuk

pengadaan

kompor

dan

asesorisnya

dikoordinir

oleh

Kementerian

Koperasi

dan

Usaha

Kecil

dan

Menengah

(KUKM)Lingkup

kegiatan

dalam

penyediaan

kompor

dan

asesoris

meliputi:Penyusunan spesifikasi teknis dan standar kompor dan asesorisnya (selang dan regulator)Pengawasan kualitas kompor dan asesorisnyaPeningkatan kemampuan industri dalam negeri dalam penyediaan bahan baku kompor dan asesorisnyaPromosi investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi kompor dan asesorisnya dalam rangkamendukung program pengalihan minyak tanah ke LPGPenetapan prosedur pengadaan kompor dan asesorisnya

7.8. PENDISTRIBUSIAN KOMPOR DAN PAKET LPG BERSUBSIDI7.8. PENDISTRIBUSIAN KOMPOR DAN PAKET LPG BERSUBSIDIPendistribusian

kompor

dan

paket

LPG bersubsidi

dilaksanakan

oleh

Kementerian

KUKM dan

PT Pertamina

(Persero) selaku

badan

usaha

yang mendapat

penugasan

penyediaan

dan

pendistribusian

LPG tabung

3 kg.Tata

cara

pendistribusian

kompor

dan

paket

LPG bersubsidi

adalah

sebagai

berikut

:Dibagikan secara gratis sebagai paket perdana dibagikan LPG tabung 3 kg beserta kompor danasesorisnya kepada masyarakat pengguna minyak tanah. Pemilihan masyarakat penerima paket LPG bersubsidi didasarkan pada survey yang dilaksanakan oleh lembaga independen menurut kriteria yaitu : memiliki bukti kependudukan, pengguna minyak tanah, dan tidak memiliki kompor LPG.Kepada masyarakat penerima diberikan prosedur penggunaan tabung dan kompor LPG pada saatpembagian.

VII. RENCANA AKSI LANJUTANVII. RENCANA AKSI LANJUTAN……

Page 22: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

21 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

7.9. PENETAPAN ALOKASI MINYAK TANAH DI DAERAH PENGALIHAN DAN PEN7.9. PENETAPAN ALOKASI MINYAK TANAH DI DAERAH PENGALIHAN DAN PENGAWASANNYAGAWASANNYAWilayah

yang mendapat

program pengalihan

minyak

tanah

ke

LPG dipilih

dengan

pertimbangan

kesiapan

infrastruktur

LPG. Wilayah

dimulai

dari

Jawa

dan

Bali pada

tahun

2007, dilanjutkan

dengan

sebagian

Sumatra dan

Kalimantan, dan

pada

tahap

selanjutnya

akan

mencakup

seluruh

wilayah

Indonesia yang dijangkau

fasilitas/infrastruktur

LPG.Penetapan

wilayah

dituangkan

dalam

suatu

keputusan

Menteri

ESDM setelah

mendapat

usulan

dari

Badan

Usaha

yang mendapat

penugasan.

7.10. PENGAWASAN LPG BERSUBSIDI7.10. PENGAWASAN LPG BERSUBSIDIDepartemen

ESDM bertanggung

jawab

dalam

pengawasan

penyediaan

dan

pendistribusian

LPG tabung

3 kg yang merupakan

pengalihan

dari

minyak

tanah

bersubsidi. Pengawasan

ini

melibatkan

berbagai

instansi

terkait

antara

lain Pemda, Lembaga

Independen, serta

Badan

Usaha

yang ditunjuk

untuk

melaksanakan

penyediaan

dan

pendistribusian

LPG tabung

3 kg tersebut.Dalam

melakukan

pembagian

paket

LPG bersubsidi

perdana

kepada

masyarakat

penguna

minyak

tanah, dilakukan

koordinasi

dengan

melibatkan

Pemda

setempat. Sehingga

semua

masyarakat

pengguna

minyak

tanah

dapat

digantikan

dengan

LPG.Pengawasan

dalam

pengurangan

kuota

minyak

tanah

untuk

daerah

yang akan

dikonversi

melibatkan

Badan

Pengatur

yang mempunyai

tanggung

jawab

dalam

pengawasan

penyediaan

dan

pendistribusian

minyak

tanah

bersubsidi. Tujuan

pengawasan

tersebut

adalah

untuk

menghindari

kelangkaan

minyak

tanah

di

masyarakat.Pengawasan dalam kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta Lembaga Independen dan Pemda. Lembaga Independen disini selain bertujuan untuk mengawasi juga melakukan verifikasi realisasi volume LPG bersubsidi sebagai referensi bagi Departemen Keuangan dalam pembayaran subsidi kepada Badan Usaha pelaksana.

VII. RENCANA AKSI LANJUTANVII. RENCANA AKSI LANJUTAN……

Page 23: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

22 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

7.11. PENANGANAN MASALAH SOSIAL7.11. PENANGANAN MASALAH SOSIAL

Dampak

sosial

yang mungkin

timbul

sebagai

konsekuensi

pelaksanaan

program adalah

:Kehilangan pekerjaan/mata pencaharian yang berarti berkurangnya penghasilan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi rantai distribusi dari minyak tanah.Penolakan akibat adanya guncangan budaya (culture shock) setelah selama puluhan tahun menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar. Kelompok ini bisa berasal dari masyarakat biasa, industri rumah tangga, dan industri kecil yang disebabkan informasi yang tidak jelas (imperfect information).Kelompok yang ingin mencari keuntungan pribadi terhadap program.Penurunan daya beli masyarakat.

Untuk

menangani

hal-hal

tersebut

dilakukan

langkah-langkah

penanganan

sebagai

berikut:Penyusunan SOP (Standard Operating Procedure) kegiatan pengalihan minyak tanah ke LPG secarajelas, transparan dan tersosialisasi dengan baik untuk menghindarkan adanya kecurangan dan kecemburuan sosial.Peningkatan ketrampilan dan alih profesi serta pembukaan lapangan kerja baru untuk meningkatkandaya beli masyarakat agar subsidi LPG bisa diperpendek waktunya.Penyuluhan program pengalihan minyak tanah ke LPG yang ditujukan kepada usaha kecil dan industrirumah tangga secara kontinu dengan memberikan pemahaman dan ajakan (persuasif) untukmenggunakan LPG. Penyuluhan ini meliputi:

-

Keuntungan

menggunakan

LPG dibandingkan

minyak

tanah-

Pemasangan

peralatan

tabung

dan

kompor

LPG secara

baik

dan

benar-

Penggunaan

LPG secara

efektif

dan

efisien

sebagai

bentuk

hemat

energiHumas yang baik untuk menjembatani hubungan antara masyarakat dan pemerintah.

VII. RENCANA AKSI LANJUTANVII. RENCANA AKSI LANJUTAN……

Page 24: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

23 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

7.12. PENANGANAN MASALAH PENDANAAN7.12. PENANGANAN MASALAH PENDANAAN

Untuk mendukung program pengalihan minyak tanah ke LPG digunakan dana dari pembelanjaanpemerintah (APBN) dan dari swasta yang didukung oleh Perbankan dan Lembaga Finansial lainnyadalam jumlah yang tidak sedikit. Pembelanjaan pemerintah dilakukan pada tahap pengalihan mitan ke LPG berupa pengadaan kompor, tabung dan isi perdananya beserta aksesorisnya.Pembelanjaan swasta dengan didukung lembaga keuangan dan Perbankan pada pelaksanaan program pengalihan minyak tanah ke LPG pada tahap business as usual.Komitmen pada pelaksanaan program pengalihan minyak tanah ke LPG merupakan garansi bagi swastauntuk berinvestasi penuh pada program ini.Selain itu untuk menumbuhkan investasi swasta dalam program pengalihan minyak tanah ke LPG diperlukan:

- insentif

fiskal

maupun

non fiskal

bagi

BU/Pertamina

yang ikut

dalam

pembangunan

infrastruktur

dan

pengadaan

tabung, kompor

dan

asesoris

LPG- Skema-skema

pembiayan

lainnya

VII. RENCANA AKSI LANJUTANVII. RENCANA AKSI LANJUTAN……

Page 25: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

24 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

7.13. PENANGANAN MASALAH KETEKNIKAN DAN KESELAMATAN LPG7.13. PENANGANAN MASALAH KETEKNIKAN DAN KESELAMATAN LPG

A. KOORDINASI DENGAN INSTANSI ATAU LEMBAGA TERKAITA. KOORDINASI DENGAN INSTANSI ATAU LEMBAGA TERKAITDepartemen Perindustrian dalam hal Produk PeralatanDepartemen Perdagangan dalam hal KemetrologianDepartemen Perhubungan dalam hal Kelaikan TransportasiBadan Standarisasi Nasional (BSN), dalam hal penyusunan standarBadan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dalam hal penyusunan standar kompetensi

B. PENETAPAN SPESIFIKASI MUTU LPGB. PENETAPAN SPESIFIKASI MUTU LPGStandar

mutu

LPG ditetapkan

oleh

Pemerintah

dan

wajib

dipenuhi

oleh

seluruh

pengusaha

dalam

rangka

pendistribusian

ke

masyarakat. Pemerintah

akan

melakukan

pengawasan

mutu

LPG secara

berkala.

C. PEMBERLAKUAN SNI WAJIBC. PEMBERLAKUAN SNI WAJIBUntuk

menjamin

mutu

produk

ditetapkan

oleh

Menteri

ESDM tentang

Standar

SNI yang terkait

menjadi

SNI wajib. Sedangkan

untuk

mutu

instalasi, peralatan

dan

melindungi

konsumen

serta

menciptakan

perdagangan

yang sehat

perlu

ditetapkan

oleh

Menteri

Perindustrian

tentang

Standar

SNI yang terkait

menjadi

SNI wajib

D. LEMBAGA SERTIFIKASI INSTALASID. LEMBAGA SERTIFIKASI INSTALASISetiap

Peralatan

dan

Instalasi

LPG Filling wajib

dilakukan

pemeriksaan

teknis

dan

keselamatan

kerja

sesuai

dengan

ketentuan

dan/atau

standar

yang berlaku. Sebelum

dioperasikan

LPG Filling wajib

memiliki

sertifikat

laik

operasi

yang dikeluarkan

oleh

Lembaga

Sertifikasi

Instalasi

(LSI), untuk

menjamin

terpenuhinya

ketentuan

teknis

dan

keselamatan

LPG Filling dan

Tabung

LPG.

VII. RENCANA AKSI LANJUTANVII. RENCANA AKSI LANJUTAN……

Page 26: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

25 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

E. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSE. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LS--Pro)Pro)Departemen

Energi

dan

Sumber

Daya

Mineral cq. Direktorat

Jenderal

Minyak

dan

Gas Bumi

memberikan

penugasan

kepada

LS-Pro yang ada

untuk

melakukan

sertifikasi

produk

peralatan

setelah

diakreditasi

oleh

KAN.

F. SERTIFIKASI KOMPETENSIF. SERTIFIKASI KOMPETENSISetiap

tenaga

teknik

dan

operasi

yang bekerja

di

bidang

usaha

LPG wajib

memiliki

sertifikat

kompetensi

yang diterbitkan

oleh

asosiasi

profesi

yang mendapatkan

akreditasi

dari

Komisi

Akreditasi

Nasional. Untuk memenuhi tingkat kompetensi yang dipersyaratkan, setiap tenaga teknik dan

operasi

dalam bidang usaha LPG perlu mengikuti pendidikan dan latihan yang dilaksanakan oleh lembaga berwenang.

G. G. PERALATAN KESELAMATAN KERJASetiap

LPG Filling wajib

dilengkapi

dengan

peralatan

pencegahan

keselamatan

kerja

dan

penggulangan

kebakaran

serta

pencemaran

lingkungan. Departemen

Energi

dan

Sumber

Daya

Mineral cq. Direktorat

Jenderal

Minyak

dan

Gas Bumi

memberikan

penugasan

kepada

LS-Pro yang ada

untuk

melakukan

sertifikasi

sistem

dan

peralatan

keselamatan

kerja

setelah

diakreditasi

oleh

KAN

H. KESELAMATAN UMUMH. KESELAMATAN UMUMKarena

penggunaannya

yang langsung

pada

masyarakat

perlu

diperhatikan

aspek

keselamatan

umum

dalam

pelaksanaannya/

I. PENGISIAN TABUNG LPGI. PENGISIAN TABUNG LPGPengusaha

wajib

menjamin

keakurasian/kebenaran

ukuran

isi

tabung

LPG. Timbangan

dan

sistem

alat

ukur

yang digunakan

untuk

mengisi

tabung

LPG wajib

di

tera

dan

tera

ulang

oleh

Instansi

yang berwenang

serta

mendapat

izin

penggunaan

dari

Ditjen Migas, sesuai

dengan

ketentuan

yang berlaku

VII. RENCANA AKSI LANJUTANVII. RENCANA AKSI LANJUTAN……

Page 27: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

26 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

7.14. PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN DAN HARGA PATOKAN LPG7.14. PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN DAN HARGA PATOKAN LPGDitjen Migas sebagai

pemegang

otoritas

Pemerintah

bidang

minyak

dan

gas bumi

bertanggung

jawab

dalam

penetapan

harga

jual

eceran

dan

harga

patokan

LPG tabung

3 kg. Pengusulannya

dikoordinasikan

dengan

Departemen

Keuangan

dan

Kementerian

Koordinasi

Bidang

Perekonomian.Penetapan

harga

jual

eceran

disesuaikan

dengan

daya

beli

masyarakat

dan

kemampuan

keuangan

negara. Penetapan

harga

patokan

didasarkan

pada

indeks

pasar

yang menjadi

acuan

di

region Asia Pasifik. Formula harga

patokan

memperhitungkan

unsur

biaya

distribusi

serta

margin bagi

Badan

Usaha

pelaksana

PSO LPG tabung

3 kg.Penetapan

harga

jual

LPG tabung

3 kg dituangkan

dalam

Peraturan

Presiden, sedangkan

penetapan

harga

patokan

LPG tabung

3 kg dalam

Peraturan

Menteri

disesuaikan

dengan

perkembangan

pasar.Ditjen Migas secara

berkala

mengkaji

kesesuaian

harga

jual

eceran

LPG tabung

3 kg dengan

daya

beli

masyarakat, serta

mengevaluasi

harga

patokan

LPG tabung

3 kg sesuai

dengan

perkembangan

pasar.

7.15. PERLINDUNGAN KONSUMEN MIGAS7.15. PERLINDUNGAN KONSUMEN MIGASSaat

ini

sedang

disusun

Peraturan

Menteri

tentang

Pedoman

dan

Tata

Cara Perlindungan

Konsumen

Hilir

Migas, yang dilakukan

oleh

Direktorat

Jenderal

Minyak

dan

Gas Bumi

bersama

dengan

instansi

terkait. Dengan

adanya

Peraturan

Menteri

ini

diharapkan

kepentingan

konsumen

akan

lebih

terwakili

dan

terlindungi

di

masa

yang akan

datang.

7.16. SOSIALISASI PROGRAM PENGALIHAN7.16. SOSIALISASI PROGRAM PENGALIHANDalam

rangka

program pengalihan

minyak

tanah

ke

LPG diperlukan

sosialisasi

kepada

masyarakat

agar memberikan

pengertian

akan

perlunya

pengalihan

minyak

tanah

ke

LPG mengenai

keuntungan

menggunakan

LPG dibandingkan

minyak

tanah

serta

cara

operasional

penggunaan

kompor

gas sehingga

dapat

menciptakan

rasa

aman

dan

nyaman.

VII. RENCANA AKSI LANJUTANVII. RENCANA AKSI LANJUTAN……

Page 28: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

27 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

7.17. PENYEMPURNAAN PERUNDANG7.17. PENYEMPURNAAN PERUNDANG--UNDANGANUNDANGANPenyempurnaan

perudang-undangan

diperlukan

untuk

medukung

terlakasananya

program pengalihan

minyak

tanah

ke

LPG. Departemen

ESDM sebagai

pelaksana

dalam

penyiapan

dan

penyempurnaan

peraturan

perundang-undangan

dalam

rangka

Program Pengalihan

Minyak

Tanah

ke

LPG, melibatkan

instansi

terkait, seperti

: Menko

Perekonomian, Sekretaris

Kabinet, Departemen

Keuangan, Departemen

Peindustrian, Kementerian

KUKM, dan

Kementerian

Pemberdayaan

Perempuan

dalam

penyusunan

peraturan

perundang-undangan.Perangkat

hukum

yang diperlukan

antara

lain pengaturan

mengenai

harga, penyediaan, dan

pendistribusian

LPG bersubsidi.

VII. RENCANA AKSI LANJUTANVII. RENCANA AKSI LANJUTAN……

Page 29: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

28 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PILOT PROJECT PILOT PROJECT DKIDKI

IMPLEMENTASI PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG DKI JAKARTA

STATUS :AGUSTUS 2006 (UPDATED)

Page 30: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

29 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PETA DAERAH TERKONVERSI (STATUS –

CLOSED)

7 8 6

1

3 2 5

4

9 10

11 12

Pendistribusian:

1.

Kemayoran

:

23.069 KK

2.

Johar

Baru

:

14.167 KK

3.

Cempaka

Putih

:

9.943 KK

4.

Sawah

Besar

:

11.570 KK

5.

Menteng

:

11.715 KK

6.

Penjaringan

:

31.844 KK

7. Tanjung

Priok

:

38.132 KK

8. Pademangan

:

18.039 KK

9.

Makasar

:

34.032 KK

10.

Kramat

Jati

:

55.307 KK

11.

Senen

:

12.769 KK

12.

Gambir

:

7.312 KK

Catatan:

Penditribusian

meliputi

Rumah

Tangga,

Warga

Musiman, dan

Usaha

Mikro.

Page 31: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

30 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DATA DAERAH TERKONVERSI (STATUS –

CLOSED)

Periode

s.d. 23 Agustus

2007

WilayahJumlah

KecamatanRumah Tangga

Warga Musiman

Usaha Mikro

Jumlah

KK KK KK KK KKUji Coba + BUMB Peduli 35,500 35,500

Jakarta Pusat 7 122,954 5,582 6,929 135,465 Jakarta Timur 2 80,000 12,084 14,579 106,663 Jakarta Utara 3 86,597 - 5,410 92,007 Tangerang 5 91,000 91,000 Depok 2 120,500 - - 120,500 Jumlah 19 501,051 17,666 26,918 581,135

Catatan:

Jakarta Pusat

: Kecamatan

Kemayoran, Johar

baru, Cempaka

Putih, Senen, Gambir, Sawah

Besar, dan

Menteng

Jakarta Timur

: Kecamatan

Makasar

dan

Kramatjati

Jakarta Utara

: Kecamatan

Tanjung Priok, Pademangan

dan

Penjaringan

Tangerang

: Kecamatan

Karawaci, Tangerang, Neglasari, Batu

Ceper, Benda

Depok

: Sukmajaya

dan

Pancoran

Mas

Page 32: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

31 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROGRESS

KONSUMSI LPG VS PENARIKAN MINYAK TANAH

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Januari Jan s.d.Februari

Jan. s.d. Maret Jan. s.d April Jan. S.d. Mei Jan s.d. Juni Jan. s. Juli Jan s.d. 23Agustus

Bulan

LPG

(Mto

n) &

Mita

n(KL

)

Volume LPGVolume Minyak Tanah

Jumlah KK LPG (MTon) Mitan (KL)Januari 25,500 66 425Jan s.d. Februari 35,500 132 850Jan. s.d. Maret 35,500 206 1,275Jan. s.d April 35,500 332 1,700Jan. S.d. Mei 35,500 963 2,125Jan s.d. Juni 225,097 1,489 5,745Jan. s. Juli 478,471 2,771 20,850Jan s.d. 23 Agustus 581,135 3,962 34,735

Bulan

Akumulasi s/d

Uji CobaUji Coba+BUMN Peduli

Uji Coba, BUMN Peduli, Tahap I s/d Tahap VII, Tahap IX, Tahap X

Keterangan

Uji Coba, BUMN Peduli, Tahap I s/d Tahap VII, Tahap VIII

Uji Coba+BUMN PeduliUji Coba+BUMN PeduliUji Coba+BUMN PeduliUji Coba, BUMN Peduli, Tahap I, Tahap II, & Tahap III

Page 33: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

32 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERKIRAAN PENGHEMATAN SUBSIDI Periode

Januari

s.d. 23 Agustus

2007

Keterangan LPG PSO Minyak

Tanah

Volume 3.962,0 34.735,0

Harga

Ekonomis 7.966,7 5.570,8

Harga

Subsidi 3.463,6 1.818,2

Rata-rata Subsidi/Unit 4.503,0 3.752,7

Subsidi

(Rp

Milyar) 19,1 145,6

Saving Subsidi

(Rp

Milyar)* 126,5

Page 34: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

33 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

GRAFIK TREND KESTABILAN KONSUMSI LPG

Jumlah KK LPG (MTon) Mitan (KL)Jan s.d. Februari 35,500 132 850 0.15Jan. s.d. Maret 35,500 206 1,275 0.16Jan. s.d April 35,500 332 1,700 0.20Jan. S.d. Mei 35,500 963 2,125 0.45

Uji Coba+BUMN PeduliUji Coba+BUMN PeduliUji Coba+BUMN Peduli

KeteranganLPG/MITAN

Uji Coba+BUMN PeduliBulan

Akumulasi s/d

Catatan:

Pada

bulan

ke

5 nilai

konversi

LPG terhadap

Minyak

Tanah

mendekati

nilai

hasil

riset

sebesar

0,45, hal

ini

menunjukkan

bahwa

kestabilan

konsumsi

LPG masyarakat

dicapai

setelah

kurang

lebih

5 bulan

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Jan s.d. Februari Jan. s.d. Maret Jan. s.d April Jan. S.d. Mei

Bulan

LPG

(Mto

n) &

Mita

n(K

L)

Volume LPG Volume Minyak Tanah

Page 35: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

34 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PENYEBAB KELANGKAAN MINYAK TANAH

1.

Merupakan

konsekuensi

awal

dari

penarikan

Minyak

Tanah.2.

Terjadinya

kelangkaan

minyak

tanah

disebabkan

penyedotan

Minyak

Tanah

dari

daerah

non konversi

ke

daerah

yang telah

terkonversi.3.

Kenaikan

pembelian

minyak

tanah

disebabkan

rush atau

panic buying (biasanya

2 liter/hari

menjadi

20 liter/antrian).

4.

Spekulan

yang memanfaatkan

kesempatan

untuk

mempermainkan

kondisi

demi

kepentingan

pribadi.

Kecamatan

Cempaka

Baru

(Jakarta Pusat):

Penarikan

Minyak

Tanah

Mulai

: Agustus

2006 (Uji

coba)Pengurangan

Alokasi

Minyak

Tanah

: 300 KL/bulanJumlah

Rata-rata konsumsi

LPG/bulan

: 114 MT/bulan

DAERAH YANG TELAH STABIL TERKONVERSI

Page 36: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

35 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

o

Total pangkalan/lokasi

yang mengalami

kritis

minyak

tanah

di

wilayah

JABODETABEK adalah

sebanyak

202 pangkalan

(sebagian

ada

yang dilayani

berulang).

DATA LOKASI YANG MENGALAMI KRISIS MINYAK TANAH

Periode

Januari

s.d. 23 agustus

2007

o

Total pangkalan

minyak

tanah

yang ada

sebanyak

4977 pangkalan, ini

berarti

daerah

kritis

minyak

tanah

<4.06% dari

keseluruhan

pangkalan.

o

Terjadi

kelangkaan

minyak

tanah

di

luar

jawa

dan

di

luar

wilayah

pengalihan

karena

setelah

dilakukan

sosialisasi

ada

spekulan

yang memanfaatkan

kesempatan

dan

panic buying dari

masyarakat.

Page 37: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

36 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

LANGKAH-LANGKAH AKSI MENGATASI KELANGKAAN MINYAK TANAH

DALAM RANGKA PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG

1.

Terus

memonitor

dan

menyelenggarakan

:

Operasi Pasar (Penjualan langsung ke konsumen tanpa melalui Pangkalan) di sebanyak 202 lokasisebesar 255 KL/hari dan mulai 21 Agt sebesar 100 KL/hari

Extra Dropping (Penambahan penyaluran ke Pangkalan) sebesar sekitar 350 KL/hari

2.

Untuk

sementara

mengurangi

porsi

penarikan

minyak

tanah

yang semula

70% alokasi

menjadi

50% alokasi

karena

saat

ini

sedang

dilakukan

evaluasi

pelaksanaan.

3.

Sosialisasi

ke

Pemerintah

Daerah

dan

Masyarakat

pada

setiap

daerah

yang dipengalihan

akan

terus

dilaksanakan.

4.

Meningkatkan

kerjasama

dengan

Ditjen Migas (pengawasan

LPG) dan

BPH Migas (pengawasan

minyak

tanah)

dalam

pelaksanaan

Program Pengalihan

Minyak

Tanah

ke

LPG.

Page 38: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

37 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

LAMPIRAN ALAMPIRAN A

DATA PENDUKUNGDATA PENDUKUNG

Page 39: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

38 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MINYAK BUMI KILANG BBMGasolineDieselKeroseneMinyak

BakarMinyak

DieselAvgasAvtur

BBM SINTETIS

SUMBER ENERGI LAIN

KILANG

GASIFIKASI

LIKUIFAKSI

PENGERINGAN•

BATUBARA•

NABATI BIOMASSA

BBH (Hybrid)

LPGGAS KOTA

CNG

GAS SINTETIS

SUMBER DAYA PROSES/PENGOLAHAN JENIS/BENTUK AKHIR BB

GAS METAN B (CBM)

Bahan

Bakar

Lain

BAHAN BAKAR CAIR

BAHAN BAKAR GAS

BB BRIKETKOMPRESI

GAS BUMI KOMPRESI

BIOGASOLINE•

BIODIESEL

BAHAN BAKAR PADAT

KILANG BIO

Lampiran

A 1

TAKSONOMI BAHAN BAKAR (BB)

Page 41: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

40 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Lampiran

A –

3.1 POTENSI PENGURANGAN SUBSIDI MINYAK TANAH

Dengan

adanya

Program Pengalihan

Minyak

Tanah

ke

LPG, terdapat

potensi

pengurangan

subsidi

minyak

tanah

hingga

mencapai

Rp. 11,24 triliun

per tahunnya

(dengan

asumsi

infrastruktur

telah

terbangun

dengan

sempurna)

Perbandingan

Kesetaraan 1 liter 0.57 kg

Harga Jual ke masy. 2,500 Rp/liter 4,250 Rp/kg

a. Total Potensi (100% peralihan M.Tnh) 9,900,000 kiloliter (1) 5,078,700 MT/tahun

Asumsi keberhasilan 90% 8,910,000

b. Realisasi Penjualan LPG saat ini (non 3 kg) 1,080,000 MT/tahun

Harga Keekonomian sebelum pajak 4,886 Rp/liter (2) 6,717 Rp/kg

Harga Jual Subsidi sebelum pajak 1,818 Rp/liter 3,464 Rp/kg

Besaran subidi 3,068 Rp/liter 3,253 Rp/kg

Total Subsidi 27.34 Triliun Rp/tahun 16.52 Triliun Rp/tahun

Selisih 10.81 Triliun Rp/tahun

Minyak Tanah LPG

Page 42: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

41 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Minyak

Tanah LPG

Pemakaian

(per KK) 1 liter/hari 1 tabung/7 hari 1 tabung/10 hari

Pemakaian

(per bulan) 30 liter 4 tabung(= 12 kg)

3 tabung(= 9 kg)

Titik

Serah Depo Agen

Harga Rp. 2.250 per liter(HET) Rp. 12.750 per tabung

Biaya

per KK/bulan Rp. 67.500 Rp. 51.000 Rp. 38.250

Penghematan

per KK/bulan Rp. 16.500 Rp. 29.250

Lampiran

A –

3.2 PENGHEMATAN PEMAKAIAN LPG PADA RUMAH TANGGA

Catatan

: Di

lapangan

ada

2 asumsi

penggunaan

LPG Tabung

3 Kg, yaitu

untuk

7 hari

dan

untuk

10 hari

Page 43: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

42 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Lampiran

A 4

TAHAPAN WILAYAH PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG

TAHUNKK

TERKONVERSI(TAHUN BERJALAN)

VOLUME LPG (MT)(KUMULATIF) WILAYAH JUSTIFIKASI WILAYAH

2007 6,000,000 64.390,018 Jawa

dan

Bali -

Sudah

ada

tanki

timbun-

Daerah

sekitar

kilang

penghasil

LPG

2008 9,000,000 1.171.019,93 Medan, Riau, Palembang, Jawa, Bali, Balikpapan, Makasar

-

Sudah

ada

tanki

timbun-

Daerah

sekitar

kilang

penghasil

LPG

2009 14,020,000 2.747.963,06 Seluruh Jawa - Bali -

Kesiapan

infrastruktur

(tanki

pressurized)

2010 4,500,000 3.836.328,63 Luar

Jawa -

Kesiapan

infrastruktur

(tanki

pressurized)

2011 4,000,000 4.374.915,97 Luar

Jawa

2012 4,500,000 4.918.742,80 Luar

Jawa

Catatan:Jawa dan Bali selesai dikonversi pada tahun 2009 (+ 28 juta KK)Sumatra dan kawasan timur Indonesia diselesaikan bertahap antara tahun 2008 – 2012 (+ 14 juta KK)

Page 44: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

43 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Lampiran

A –

4.1

TAHAPAN PANGSA LPG MINYAK TANAH DAN LPG

98.86%

79.66%

32.04%22.44%

12.80%

1.14%

20.34%

67.96%77.56%

87.20%

51.90% 48.10%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tahun

Pers

enta

se V

olum

e (%

)

Minyak Tanah LPG (setara minyak tanah)

Catatan

: Pada

tahun

2012 masih

tersisa

minyak

tanah

sekitar

12,8% dari

baseline minyak

tanah

tahun

2006 (9,9 juta

KL)

Page 45: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

© DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Lampiran

A 5

TAHAPAN KEBUTUHAN DAN DISTRIBUSI TABUNG DAN KOMPOR

2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL1 DKI Jakarta 1,600 1,600 2 Jawa Barat 2,540 4,300 4,100 10,940 3 Jawa Tengah 370 700 4,430 5,500 4 DI Yogyakarta 320 370 690 5 Jawa Timur 830 2,940 5,000 8,770 6 Bali 340 60 120 520

Sub total Jawa-Bali 6,000 8,000 14,020 - - - 28,020 7 NAD 600 600 8 Sumatera Utara 200 1,200 900 2,300 9 Sumatera Barat 500 300 800

10 Riau Daratan 100 800 900 11 Riau Kepulauan 100 100 12 Jambi 200 200 400 13 Bengkulu 100 200 300 14 Sumatera Selatan 200 1,000 1,200 15 Bangka Belitung 100 100 16 Lampung 200 1,000 1,200 17 Kalimantan Barat 600 600 18 Kalimantan Tengah 200 200 19 Kalimantan Selatan 600 600 20 Kalimantan Timur 200 300 500 21 Nusa Tenggara Timur 600 600 22 Nusa Tenggara Barat 800 800 23 Sulawesi Utara 200 100 300 24 Gorontalo 150 150 25 Sulawesi Tengah 300 300 26 Sulawesi Tenggara 250 250 27 Sulawesi Selatan 300 700 500 1,500 28 Maluku 100 100 29 Papua 200 200

Sub total Non Jawa-Bali - 1,000 - 4,500 4,000 4,500 14,000 Jumlah Nasional 6,000 9,000 14,020 4,500 4,000 4,500 42,020

371.142 kompor oleh KUKM di tahun

2007

NO PROVINSI KETERANGANKEBUTUHAN TABUNG DAN KOMPOR (DALAM RIBU BUAH)

Page 46: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

45 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Lampiran

A 6

TAHAPAN KEBUTUHAN LPG DAN MINYAK TANAH

2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL1 DKI Jakarta 30.001 167.132 166.599 333.731 2 Jawa Barat 16.386 523.359 1.142.719 1.682.464 3 Jawa Tengah 3.565 79.737 375.557 458.859 4 DI Yogyakarta 2.791 35.483 78.856 117.130 5 Jawa Timur 8.943 212.987 757.968 979.898 6 Bali 2.705 43.083 62.780 108.568

Sub total Jawa-Bali 64.390 1.061.781 2.584.480 3.680.650 7 NAD - 8 Sumatera Utara 15.609 24.285 39.893 9 Sumatera Barat -

10 Riau Daratan 7.123 12.142 19.265 11 Riau Kepulauan - 12 Jambi - 13 Bengkulu - 14 Sumatera Selatan 17.941 24.285 42.226 15 Bangka Belitung - 16 Lampung - 17 Kalimantan Barat - 18 Kalimantan Tengah - 19 Kalimantan Selatan - 20 Kalimantan Timur 16.063 24.285 40.348 21 Nusa Tenggara Timur - 22 Nusa Tenggara Barat - 23 Sulawesi Utara - 24 Gorontalo - 25 Sulawesi Tengah - 26 Sulawesi Tenggara - 27 Sulawesi Selatan 25.503 36.427 61.930 28 Maluku - 29 Papua -

Sub total Non Jawa-Bali - 82.239 121.423 203.662 Jumlah Nasional 64.390 1.144.020 2.705.903 3.884.312

Minyak tanah dalam ribu KL, LPG dalam Mton

NO PROVINSI KEBUTUHAN LPG (DALAM MT) KETERANGAN

Catatan

: Alokasi

untuk

tahun

2010 –

2012 masih

dalam

perhitungan

Pertamina

sebagai

pelaksana

Page 47: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

46 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kilang

Minyak

LPG IMPOR –

69 ton

Filling Station

Depot LPG

Pangkalan/Agen

LPG

Kilang

LPG

Gas Alam

Minyak

Bumi

Separator

Separator

C1 & C2

C3 & C4

HULU HILIR PEMANFAATAN

1.428 ton

LPG EKSPOR + 289 ton

Balance = Penyediaan

-

Pemanfaatan= (Produksi

+ Impor) –

(Konsumsi

+ Ekspor)= 1.428 + 69 –

(1.100 +289)= 108 ton (stok)

Rumah

tangga773.018 MT

Komersial143.555 MT

Industri187.733 MT

Transportasi(Studi)

Dalam

ribu

MTon

Lampiran

A 7

NERACA LPG 2007

Page 48: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

47 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Lampiran

A 8

RENCANA KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR LPG (PERTAMINA)

URAIAN 2007 2008 2009 2010 –

2012

Konsumsi

LPG (MT/Hari) 911 5.729 11.000 12.800 –

16.000

Terminal LPG/Storage Terminal Pressurized (Q4 2007): di

Eretan

(10.000 MT)

Floating storage : 40.000 MT

(Jawa Barat)40.000 MT

(Jawa Timur)

Terminal Pressurized (Q1 2009): 10.000 MT (Semarang)10.000 MT (Surabaya)10.000 MT (Tanjung Wangi)

Terminal Refrigerated (akhir

2009): 160.000 MT (Jawa Barat)120.000 MT (Jawa Timur)

Terminal Pressurized : 10.000 MT (Sumut)6.000 MT (Sumatra

lainnya)6.000 MT (Sulut)6.000 MT (Sulsel)

Filling Station : 50 MT/Hari30 MT/Hari

-30

3 27

1056

550

Tabung

LPG 3 kg (initial purchase, dengan

kompor

& asesoris)6 juta 9 juta 14 juta 13 juta

Tabung

LPG 3 kg rolling 6 juta 9 juta 14 juta 13 juta

Page 49: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

48 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Lampiran

A 9

PERKIRAAN KEBUTUHAN BIAYA

Asumsi

: harga

sama

dengan

harga

di

tahun

2008

Komponen Sumber Dana 2007 2008 2009 2010 - 2012Konsumsi LPG (MT/Hari)

2,296 5,729 11 12,800 - 16,000

Floating storage: Terminal Pressurized (Q1 2009): Terminal Pressurized: • 40.000 MT (Jabar) • 10.000 MT (Semarang) • 10.000 MT (Sumut) • 40.000 MT (Jatim) • 10.000 MT (Surabaya) • 6.000 MT (Sumatera

l i )• 10.000 MT (Tj Wangi) • 6.000 MT (Sulut) Terminal Refrigerated (akhir 2009): • 6.000 MT (Sulsel)• 160.000 MT (Jabar) • 120.000 MT (Jatim)

+/- Rp 290 M +/- Rp 2.320 M +/- Rp 8.990 M +/- Rp 812 Msewa sewa sewa sewa

Filling Station: • 50 MT/Hari Swasta 0 3 10 5• 30 MT/Hari Sebagian Pertamina 30 27 56 50

Biaya Rp 150 M Rp 156 M Rp 350 M Rp 285 MSwasta 102 153 234 222

Sebagian Pertamina 70,7 106,0 162,2 153,86 juta 9 juta 14 juta 13 juta

Rp 610 M Rp 915 M Rp 1.424 M Rp 1.322 M6 juta 9 juta 14 juta 13 juta

Rp 610 M Rp 915 M Rp 1.424 M Rp 1.322 M6 juta 9 juta 14 juta 13 juta472,8 709,2 1103,2 1024,4

Swasta dan sebagian Pertamina Rp 511 M Rp 2.582 M Rp 9.502 M Rp 1.251 M

Pemerintah Rp 1.693 M Rp 2.540 M Rp 3.950 M Rp 3.668 M

Grand Total Rp 2.204 M Rp 5.122 M Rp 13.453 M Rp 4.919 M

Terminal LPG/Storage Terminal Pressurized (Q4 2007): di Eretan (10.000 MT)

Kompor Gas Pemerintah

Pertamina

Pemerintah

Tabung LPG 3 kg rolling

Truk/Skid Tank (unit)

Swasta dan sebagian Pertamina

Tabung LPG 3 kg Perdana

Total

Page 50: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

49 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Perkiraan

Subsidi

(dalam

Rp

Miliar)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Asumsi

ICP US $60/bblKursRp

9050/US$

ICP US $60/bblKursRp

9100/US

ICP US $60/bblKursRp

9100/US

ICP US $60/bblKursRp

9100/US

ICP US $60/bblKursRp

9100/US

ICPUS $60/bblKursRp

9100/US

1.2.3.

PremiumMinyak

TanahMinyak

Solar

(11.145,31)(28.819,41)(9.356,25)

(7.868,52)(24.197,11)(10.020,30)

(8.025,89)(15.763,01)(10.220,71)

(8.186,41)(9.731,65)

(10.425,12)

(8.350,14)(6.815,14)

(10.633,63)

(8.517,14)(3.886,66)

(10.846,30)

Total BBM (49.320,97) (42.085,94) (34.009,61) (28.343,19) (25.798,97) (23.250,10)

4. LPG (564,04) (3.721,44) (8.802,17) (12.435,47) (14.192,35) (15.956,61)

Total Subsidi (49.885,01)* (45.807,38) (42.811,78) (40.778,66) (39.991,32) (39.206,61)

Lampiran

A 10

PERKIRAAN PENGURANGAN SUBSIDI BBM

Catatan

:*) Tidak

termasuk

Subsidi

tahun

2005 dan

2006 yang belum

dibayar

sebesar

Rp. 5.719,24 milyar

Page 51: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

50 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No Keterangan Minyak Tanah Elpiji

1 Density 0.81 0.56 2 Nilai Kalori (Kcal/kg) 10,478.95 11,254.61 3 Nilai Kalori (Kcal/liter) 8,487.95 6,302.58 4 Effisiensi Aparat (kompor) 0.40 0.53 5 Nilai efektif kalori/liter (3 x 4) 3,395.18 3,340.37 6 Kesetaraan manfaat 3395,18 Kcal (Liter) 1.00 1.02 7 Kesetaraan manfaat 3395,18 Kcal (kg) 1.00 0.57 8 Kesetaraan manfaat 3395,18 Kcal (kg) 1.76 1.00

Lampiran

A 11

TABEL KESETARAAN MANFAAT LPG VS MINYAK TANAH

Page 52: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

51 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DAFTAR RENCANA AKSIDAFTAR RENCANA AKSI

FOCAL POINT

1.

Penyusunan

dan

Penyempurnaan

Peraturan

Perundang-undangan

DESDM2.

Penyusunan

Neraca

dan

Peningkatan

Pasokan

LPG

DESDM3.

Pengembangan

Infrastruktur

LPG

DESDM4.

Tata

Niaga

LPG

DESDM 5.

Kesiapan

pabrikasi

Tabung, Kompor

dan

asesorisnya

DEPPERIN6.

Pengadaan

Tabung, Kompor

dan

Asesoris

PERTAMINA7.

Pendistribusian

Kompor

dan

Paket

LPG Bersubsidi

PT PERTAMINA8.

Pengawasan

mutu

produk

tabung, kompor

dan

asesoris

DEPPERIN9.

Penetapan

Alokasi

Mitan

di

Daerah

Pengalihan

dan

Pengawasannya

DESDM10.

Pengawasan

LPG bersubsidi

DESDM11.

Penanganan

Masalah

Sosial

DEPARTEMEN SOSIAL12.

Penanganan

Masalah

Pendanaan

BADAN USAHA, PERBANKAN13.

Penanganan

Masalah

Teknis

dan

Keselamatan

LPG DESDM14.

Harga

Jual

Eceran

dan

Harga

Patokan

LPG

DESDM15.

Perlindungan

Konsumen

LPG

DESDM16.

Sosialisasi

Program Pengalihan

Minyak

Tanah

ke

LPG KEMENTERI

AN PP

Page 53: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

52 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

LAMPIRAN BLAMPIRAN B

DAFTAR ISIAN RENCANA AKSIDAFTAR ISIAN RENCANA AKSI

Page 54: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

53 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pelaksana

(Subjek) : Objek

: Instansi/Lembaga

Terkait

:

DESDM Peraturan

Perundang-Undangan Menko

Perekonomian, Dep. KeuanganDeperin, KUKM, Kementerian

PPSekretaris

Kabinet

I. Latar

Belakang

Masalah

1. Pelaksanaan

program konversi

memerlukan

perangkat

hukum

yang antara

lain mengatur

harga

jual

jual, penyediaan

dan

pendistribusian, serta

harga

patokan2. Pada

pelaksanaannya

akan

terdapat

perkembangan

di

lapangan

sehingga

memerlukan

penyesuaian

serta

penyempurnaan

peraturan, diantaranya

dalam

hal

harga

II. Pendekatan

(Approach)

Proses

Yang Sudah

Berlangsung Proses

Yang Diusulkan

Penyusunan

Rancangan

Perpres

tentang

Harga

Jual

Eceran

LPG Tabung

3 Kg▪

Penyusunan

Rancangan

Perpres

tentang

Penyediaan

dan

Pendistribusian

LPG Tabung

3 Kg▪

Penyusunan

Rancangan

Permen

tentang

Harga

Patokan

LPG Tabung

3 Kg•

Penyusunan

Rancangan

PMK tentang

Tata

Cara Penyediaan

Penghitungan

dan

pembayaran

subsidi

LPG tabung

3 Kilogram

Penyusunan

Rancangan

Permen

tentang

Tata

Cara Penunjukan

Langsung

dan

Lelang

III. Tindak

Lanjut

1. Pemantauan

perkembangan

rancangan

Perpres

dan

Kepmen

tersebut

agar dapat

segera

ditetapkan2. Rapat

pembahasan

penyusunan

rancangan

dengan

instansi

terkait

PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG

Rencana

Aksi

No. 1 Penyusunan

dan

Penyempurnaan

Peraturan

Perundang-undangan

Page 55: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

54 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG

Rencana

Aksi

No. 2 Penyusunan

Neraca

dan

Peningkatan

Pasokan

LPG

Pelaksana

(Subjek) : Objek

: Instansi/Lembaga

Terkait

:

DJ MIGAS•

Supply dan

demand LPG•

Kemampuan

pasokan

LPG dalam

negeriBP Migas, PertaminaBU/BUT

I. Latar

Belakang

Masalah

Peningkatan Kebutuhan LPG akibat Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG diperlukan gambaran kemampuan penyediaan LPG dalamrangka memenuhi kebutuhan Program PengalihanPasal 8 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi : “Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan gas bumiuntuk kebutuhan dalam negeri…”Adanya peningkatan kebutuhan LPG akibat Program Pengalihan, sehingga dibutuhkan tambahan pasokanBelum adanya rencana penyediaan LPG secara komprehensif

II. Pendekatan

(Approach)

Proses

Yang Sudah

Berlangsung Proses

Yang Diusulkan

Produksi

LPG dari

Plant eksisting

(kilang

minyak

dan

kilang

LPG)Pendataan kebutuhan dan kemampuan produksi LPG per regionPembuatan Sistem Pendataan secara berkalaPembuatan proyeksi supply-demand LPG untuk masa yang akan datangPendataan potensi gas yang dapat diolah menjadi LPG (wet gas)Peningkatan ekstraksi LPG dari wet gasPeningkatan alokasi LPG untuk kebutuhan dalam negeri

III. Tindak

Lanjut

Melaksanakan rapat pembahasan secara berkala untuk konsolidasi dan pemutakhiran dataKonsolidasi data dengan instansi terkait

Page 56: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

55 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pelaksana

(Subjek) : Objek

: Instansi/Lembaga

Terkait

:

DJ MIGAS Sarana

dan

prasarana

LPG Pertamina, BU yang lain, Hiswana

Migas,Lembaga

Finansial, Lembaga

Penjaminan

(SPU, Askindo)

BKPM, Pemda

I. Latar

Belakang

Masalah

1.

Perpres

No. 7 Tahun

2005 tentang

Rencana

pembangunan

Jangka

Menengah

tahun

2004 –

2009, mengamanatkan

pemenuhan

energi

dalam

negeri, diversifikasi

dan

pembangunan

infrastruktur

energi.2.

Peningkataan

terhadap

kapasitas

eksisting

filling station3.

Diperlukannya

penambahan

infrastruktur

dalam

rangka

peningkatan

kilang

produksi

(LPG Plant) dan

fasilitas

penyaluran

LPG seperti

tanki

timbun, filiing station, alat

angkut, depot,dan

pangkalan.

II. Pendekatan

(Approach)

Proses

Yang Sudah

Berlangsung Proses

Yang Diusulkan

Pembangunan tangki timbun di IndramayuPeningkatan kapasitas filling plant yang adaKonversi agen dan pangkalan ex. Minyak tanah ke agen LPG

Inventarisasi infrastruktur LPG yang telah adaPeningkatan kapasitas infrastruktur, terutama SPBBE dan tangki timbunPembuatan Rencana Pengembangan Infrastruktur berdasarkan proyeksikebutuhan dan kemampuan produksiPembangunan infrastruktur baruPemberian Insentif biaya dan pendanaan dari perbankan dalam negeri

III. Tindak

Lanjut

Pembangunan

dan

peningkatan

kapasitas

infrastruktur, konversi

agen

dan

pangkalan

ex. Minyak

tanah

ke

agen

LPG

PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG

Rencana

Aksi

No. 3 Pengembangan

Infrastruktur

LPG

Page 57: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

56 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pelaksana

(Subjek) : Objek

: Instansi/Lembaga

Terkait

:

DESDM cq. DJ MIGAS Tata

niaga

LPG Badan

Usaha

I. Latar

Belakang

Masalah

1. Belum

adanya

pengaturan

tentang

tata

niaga

LPG serta

penyediaan

dan

pendistribusiannya.2. Belum

adanya

panduan

serta

jaminan

kepastian

hukum

bagi

Badan

Usaha

yang ingin

melakukan

kegiatan

usaha

di

bidang

LPG

II. Pendekatan

(Approach)

Proses

Yang Sudah

Berlangsung Proses

Yang Diusulkan

Penyusunan

Rancangan

Perpres

tentang

Penyediaan

dan

Pendistribusian

LPG Tabung

3 kg▪

Finalisasi

Pepres▪

Sosialisasi

kepada

stakeholder (badan

usaha)▪

Pembuatan

Tata

cara

PSO LPG tabung

3 kgMembangun

jaringan

(sistem) pendistribusian

dan

manajemen

inventory (SCM)

III. Tindak

Lanjut

Rapat

koordinasi

untuk

persiapan

sosialisasi

kepada

stakeholder

PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG

Rencana

Aksi

No. 4 Tata

Niaga

LPG

Page 58: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

57 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pelaksana

(Subjek) : Objek

: Instansi/Lembaga

Terkait

:

Departemen

Perindustrian Industri

kompor

gas, tabung

baja

LPG 3 kg , dan

asesorisnya Badan

Sertifikasi

NasionalDepnaker

I. Latar

Belakang

Masalah

Untuk

menunjang

program pengalihan

ini

dilakukan

pembagian

kompor

secara

gratis kepada

masyarakatMasyarakat

akan

tertarik

dan

bersedia

mengalihkan

penggunaan

minyak

tanahnya

jika

diberikan

peralatan

secara

gratis

II. Pendekatan

(Approach)

Proses

Yang Sudah

Berlangsung Proses

Yang Diusulkan

Pengadaan Kompor untuk tahun 2007 dilakukan oleh Pertaminasebanyak 6 juta unitPengadaan Kompor untuk seluruhnya sebanyak 9 juta unit olehpanitia anggaran DPR dialokasikan pada anggaran belanjaKementerian lembaga

Diperlukan penegasan dari DESDM sebagai desk program KonversiMitan ke LPG mengenai Kementerian Lembaga mana yang menangani pengadaan komporKemudahan dan keringanan biaya bagi masyarakat untuk pembelianulang asesoris (regulator dan selang)Proses dan tender penyediaan kompor secara terbuka.

III. Tindak

Lanjut

Pendataan

yang lebih

komprehensif

terhadap

masyarakat

yang akan

dialihkan

penggunaan

minyak

tanahnya

ke

LPG

PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG

Rencana

Aksi

No. 5 Kesiapan

Pabrikasi

Tabung, Kompor

dan

Asesorisnya

Page 59: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

58 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pelaksana

(Subjek) : Objek

: Instansi/Lembaga

Terkait

:

Departemen

Perindustrian Tabung

gas LPG 3 KgKompor

gasBUDJ MIGAS

I. Latar

Belakang

Masalah

Untuk

menunjang

program pengalihan

ini

dilakukan

pembagian

tabung

dan

kompor

secara

gratis kepada

masyarakatMasyarakat

akan

tertarik

dan

bersedia

mengalihkan

penggunaan

minyak

tanahnya

jika

diberikan

peralatan

secara

gratis

II. Pendekatan

(Approach)

Proses

Yang Sudah

Berlangsung Proses

Yang Diusulkan

Pengadaan tabung untuk tahun 2007 dilakukan oleh PertaminaSebagian pengadaan tabung masih berasal dari importPengadaan Kompor untuk seluruhnya sebanyak 9 juta unit oleh panitia anggaranDPR dialokasikan pada anggaran belanja Kementerian lembaga.KUKM telah mengeluarkan kebijakan berupa Permen Menteri Negara KUKM RI No 10/Per/M.KUKM/2007 tgl 29 Januari 2007 tentang pelaksanaan program pengadaan kompor LPG dan Pendistribusian LPG dan Tabung LPG kepadamasyarakat tahun anggaran 2007Proses pengadaan kompor dilakukan sesuai kententuan (mekanisme tender) dan sampai saat ini telah dilaksanakan kontrak dengan pihak ketiga, denganjangka waktu pengadaan selama 3 bulan (27 Maret s/d Juni 2007

Diperlukan penegasan dari DESDM sebagai desk Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG mengenaiKementerian Lembaga mana yang menanganipengadaan komporPeningakatan kapasitas industri nasional tabung bajaJaminan ketersediaan tabung isi ulang LPG Tabung 3 KgDilakukan penyediaan kompor secara terbuka

III. Tindak

Lanjut

Peningkatan

kapasitas

dalam

negeriPendataan

yang lebih

komprehensif

terhadap

masyarakat

yang akan

dialihkan

penggunaan

minyak

tanahnya

ke

LPG

PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG

Rencana

Aksi

No. 6 Pengadaan

Tabung, Kompor

dan

Asesorisnya

Page 60: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

59 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pelaksana

(Subjek) : Objek

: Instansi/Lembaga

Terkait

:

Kementerian

KUKM Pengadaan

kompor

1 tungku Departemen

PerindustrianBU

I. Latar

Belakang

Masalah

Untuk

menunjang

program konversi

ini

dilakukan

pembagian

kompor

secara

gratis kepada

masyarakatMasyarakat

akan

tertarik

dan

bersedia

mengalihkan

penggunaan

minyak

tanahnya

jika

diberikan

peralatan

secara

gratis

II. Pendekatan

(Approach)

Proses

Yang Sudah

Berlangsung Proses

Yang Diusulkan

KUKM telah mengeluarkan kebijakan berupa Permen Menteri Negara KUKM RI No 10/Per/M.KUKM/2007 tgl 29 Januari 2007 tentangpelaksanaan program pengadaan kompor LPG dan PendistribusianLPG dan Tabung LPG kepada masyarakat tahun anggaran 2007Proses pengadaan kompor dilakukan sesuai dengan kententuan yang berlaku (mekanisme tender) dan sampai saat ini telah dilaksanakankontrak dengan pihak ketiga, dengan jangka waktu pengadaan selama3 bulan (27 Maret s/d Juni 2007

KUKM akan mengadakan kompor LPG sebanyak 371.142 unit, lengkap dengan asesorisnya.(selang dan regulator)

III. Tindak

Lanjut

Pendataan

yang lebih

komprehensif

terhadap

masyarakat

yang akan

dialihkan

penggunaan

minyak

tanahnya

ke

LPG

PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG

Rencana

Aksi

No. 6 Pengadaan

Tabung, Kompor

dan

Asesorisnya

(lanjutan)

Page 61: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

60 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pelaksana

(Subjek) : Objek

: Instansi/Lembaga

Terkait

:

BU (Pertamina) Kompor

dan

paket

LPG, Masyarakat Depdagri

/ Pemda, Depkeu, POLRI, Badan

Usaha

Penunjang.

I. Latar

Belakang

Masalah

1. Pasal

8 UU No. 22/2001 ayat

2 : “Pemerintah

wajib

menjamin

ketersediaan

dan

kelancaran

pendistribusian

bahan

bakar

minyak

yang merupakan

komoditas

vital dan

menguasai

hajat

hidup

orang

banyak

di

seluruh

wilayah

NKRI”2. Pasal

3 ayat

2(a) Perpres

No. 5 Tahun

2006 tentang

Kebijakan

Energi

Nasional: “Penjaminan

ketersediaan

pasokan

energi

dalam

negeri”

II. Pendekatan

(Approach)

Proses

Yang Sudah

Berlangsung Proses

Yang Diusulkan•

Pembagian

paket

LPG bersubsidi, termasuk

kompor

dan

asesorisnya

secara

gratis kepada

masyarakat

yang mendapat

program pengalihan

Pemetaan daerah pendistribusian berdasarkan skala prioritas dengan indikator :Konsumsi Minyak tanah, kemampuan masyarakat, infrastruktur pendukung, daerah dekat industriPenegasan Penentuan kriteria penerima Kompor dan Paket LPG bersubsidi dan standar pedoman pendistribusianPerbaikan jaringan/jalur distribusi dengan melibatkan pihak terkait.Perbaikan manajemen distribusi kompor dan paket LPG bersubsidiSasaran wilayah pendistribusian kompor dan tabung LPG kepada masyarakat dilakukan oleh kementerian Negara Koperasi melalui mekanisme tender.Sasaran wilayah pendistribusian meliputi DKI Jakarta (211.000 paket), Jabar(118.000) dan Banten/Tangerang(42.142)Pendistribusian kompor dan tabung LPG akan didistribusikan oleh pihak ketiga secara bertahap sesuai dengantahapan pencacahan dan penetapan penerima kompor dan tabung LPG oleh pemda setempat.

III. Tindak

Lanjut

1.

Perlu

dilakukan

survey dan

pendataan

penduduk, wilayah, konsumsi

BBM, infrastruktur, perekonomian.2.

Penyusunan

kriteria

dan

standar

dengan

koordinasi

pihak

terkait3.

Membangun

jaringan

(sistem) pendistribusian

dan

manajemen

inventory (SCM)

PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG

Rencana

Aksi

No. 7 Pendistribusian

Kompor

dan

Paket

LPG Bersubsidi

Page 62: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

61 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pelaksana

(Subjek) : Objek

: Instansi/Lembaga

Terkait

:

Departemen

Perindustrian Tabung

dan

kompor

LPG BU

I. Latar

Belakang

Masalah

1.

Pasal

8 UU No. 22/2001 ayat

2 : “Pemerintah

wajib

menjamin

ketersediaan

dan

kelancaran

pendistribusian

bahan

bakar

minyak

yang merupakan

komoditas

vital dan

menguasai

hajat

hidup

orang

banyak

di

seluruh

wilayah

NKRI”2.

Pasal

3 ayat

2(a) Peraturan

Presiden

No. 5 Tahun

2006 tentang

Kebijakan

Energi

Nasional:

“Penjaminan

ketersediaan

pasokan

energi

dalam

negeri”

II. Pendekatan

(Approach)

Proses

Yang Sudah

Berlangsung Proses

Yang Diusulkan

Pemetaan daerah pendistribusian berdasarkan skala prioritas denganindikator :Konsumsi Minyak tanah,Kemampuan masyarakat, Infrastrukturpendukung, Daerah dekat industriPenegasan Penentuan kriteria penerima Kompor dan Paket LPG bersubsididan standar pedoman pendistribusianPerbaikan jaringan/jalur distribusi dengan melibatkan pihak terkait.Perbaikan manajemen distribusi kompor dan paket LPG bersubsidi

III. Tindak

Lanjut

PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG

Rencana

Aksi

No. 8 Pengawasan

Mutu

Produk

Tabung, Kompor, dan

Asesoris

Page 63: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

62 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pelaksana

(Subjek) : Objek

: Instansi/Lembaga

Terkait

:

DESDM cq. DJ MIGASBadang

Pengatur

(pengawasan

minyak

tanah)

Distribusi

minyak

tanah

dan

LPG bersubsidi - BU-

Lembaga

independen

I. Latar

Belakang

Masalah

1.

Minyak

tanah

dan

LPG Tabung

3 Kg merupakan

kooditas

bersubsidi

yang penyediaan

dan

pendistribusiannya

wajib

dijamin

Pemerintah2.

Volume minyak

tanah

yang dikonversi

harus

sesuai

dengan

banyaknya

LPG yang masuk

ke

suatu

wilayah, sehingga

tidak

terjadi

kelangkaan

baik

minyak

tanah

maupun

LPG

II. Pendekatan

(Approach)

Proses

Yang Sudah

Berlangsung Proses

Yang Diusulkan

Pengawasan

minyak

tanah

oleh

Badan

Pengatur ▪

Penunjukan

lembaga

independen

untuk

melakukan

pengawasan

serta

verifikasi

volume LPG bersubsidi

III. Tindak

Lanjut

PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG

Rencana

Aksi

No. 9 Penetapan

Alokasi

Mitan

di

Daerah

Konversi

dan

Pengawasannya

Page 64: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

63 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pelaksana

(Subjek) : Objek

: Instansi/Lembaga

Terkait

:

DJ MIGAS Distribusi

LPG bersubsidi •

BU•

Lembaga

independen

I. Latar

Belakang

Masalah

1.

LPG Tabung

3 Kg merupakan

kooditas

bersubsidi

yang penyediaan

dan

pendistribusiannya

wajib

dijamin

Pemerintah2.

Volume minyak

tanah

yang dikonversi

harus

sesuai

dengan

banyaknya

LPG yang masuk

ke

suatu

wilayah, sehingga

tidak

terjadi

kelangkaan

baik

minyak

tanah

maupun

LPG

II. Pendekatan

(Approach)

Proses

Yang Sudah

Berlangsung Proses

Yang Diusulkan

Penunjukan lembaga independen untuk melakukan pengawasanserta verifikasi volume LPG bersubsidi

III. Tindak

Lanjut

Verifikasi

realisasi

volume penjualan

LPG

PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG

Rencana

Aksi

No. 10 Pengawasan

LPG Bersubsidi

Page 65: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

64 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pelaksana

(Subjek) : Objek

: Instansi/Lembaga

Terkait

:

DepsosDepnaker

Pengecer/tukang

minyak

tanahIndustri

rumah

tanggaPemda,APMT, LSM; HISWANA MIGAS, BPS, TNI/POLRI

I. Latar

Belakang

Masalah

1. Pasal

27 dan

33 UUD 19452. Pasal

3 (f) UU 22/2001“Penyelenggaraan

kegiatan

usaha

minyak

dan

gas bumi

bertujuan

menciptakan

lapangan

kerja, meningkatkan

kesejahteraan

dan

kemakmuran

rakyat

yang adil

dan

merata, serta

tetap

menjaga

kelestarian

lingkungan

hidup.

II. Pendekatan

(Approach)

Proses

Yang Sudah

Berlangsung Proses

Yang Diusulkan

Pengalihan

pekerjaan

dari

tukang

dorong

minyak

tanah

menjadi

tukang

LPG keliling

atas

inisiatif

sendiri

dan

jumlahnya

terbatas▪

Tidak

digunakannya

tabung

gas yang telah

diberikan.

Penyiapan

alih

profesi

untuk

tukang

dorong

mitan▪

Penyuluhan

bagi

usaha

kecil

dan

industri

rumah

tangga

secara

kontinu

mengenai

penggunaan

LPG

III. Tindak

Lanjut

PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG

Rencana

Aksi

No. 11 Penanganan

Masalah

Sosial

Page 66: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

65 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pelaksana

(Subjek) : Objek

: Instansi/Lembaga

Terkait

:

Perbankan, BU/PertaminaLembaga

finansial, Lembaga

Penjaminan

(SPU, Askindo), Depkeu

Penanganan

Masalah

Pendanaan DJ Migas, Deperin, Kementerian

KUKM, Hiswana

Migas, Dekopin

I. Latar

Belakang

Masalah

Dalam rangka pembangunan infrastruktur dan pengadaan tabung, kompor, dan aksesorisnya diperlukan pendanaan yang tidak sedikit. Untukmendukung pendanaan program pengalihan minyak tanah ke LPG ini diharapkan Perbankan Nasional dapat memberi kemudahan dalampemodalan BU/Pertamina untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan tabung, kompor, dan aksesorisnya.Untuk mengkonversi agen dan pangkalan ex-minyak tanah (yang berjumlah 50.000) diperlukan Rp 30 – 50 juta per pangkalanPangkalan minim terhadap akses perbankan

II. Pendekatan

(Approach)

Proses

Yang Sudah

Berlangsung Proses

Yang Diusulkan

Pertamina

telah

mengeluarkan

sebagian

dana

untuk

pengadaan

tabung▪

Wapres

telah

mengajak

pihak

perbankan

meninjau

pabrik

kompor

dan

tabung

yang menunjukkan

kesungguhan

program pemerintah, sehingga

diharapkan

produsen

kompor

dan

tabung

LPG mendapat

kemudahan

pinjaman

modal dari

perbankan.

Dibentuk

konsorsium

pendanaan▪

Jaminan

dari

pemerintah▪

Fasilitasi

pihak

perbankan

dan

produsen

tabung, kompor

dan

infrastruktuktur

LPG.▪

Pemberian

insentif

kepada

produsenPenyaluran PKBL ex BUMN untuk pangkalanPenjaminan UKM oleh SPU, AskindoPenunjukan satu lembaga independen seperti Dekopin melaluiSwamadani untuk monitoring PKBL

III. Tindak

Lanjut

Melakukan

rapat

koordinasi

dengan

Pertamina, BU, Deperin, KUKM dan

Perbankan

terkait

dengan

pendanaan

berikut

pengawasannya.

PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG

Rencana

Aksi

No. 12 Penanganan

Masalah

Pendanaan

Page 67: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

66 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pelaksana

(Subjek) : Objek

: Instansi/Lembaga

Terkait

:

DJ Migas, BU, LSI, LS Pro, LSP Filling Station, Truck Tank, Tabung

LPG ,Katup

Regulator, Slang dan

Kompor

GasDeperin, Dephub, BSN, BNSP KAN,UKM

I. Latar

Belakang

Masalah

1.

Badan

Usaha

atau

Bentuk

Usaha

Tetap

menjamin

standar

dan

mutu

yang berlaku

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang berlaku

serta

menerapkan

kaidah

keteknikan

yang baik.2.

Badan

Usaha

atau

Bentuk

Usaha

Tetap

menjamin

keselamatan

dan

kesehatan

kerja

serta

pengelolaan

lingkungan

hidup

dan

menaati

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang berlaku

dalam

kegiatan

usaha

Minyak

dan

Gas Bumi.

II. Pendekatan

(Approach)

Proses

Yang Sudah

Berlangsung Proses

Yang Diusulkan

Telah

ditetapkan

SNI Tabung

Baja LPG (SNI 19-

1452-2006)▪

Telah

ditetapkan

SNI Katup

Tabung

Baja LPG (SNI 19-1591-2006)

Penetapan Spesifikasi Mutu LPGKoordinasi dengan BSN mengenai SNI Wajib dari ESDM atau DeperinPembentukan LS Pro dengan SK Menteri ESDM/DirjenPenunjukan PT Surveyor Indonesia sebagai LS Pro Tabung dari PabrikPembentukan LSI dengan SK Menteri ESDM/DirjenPenunjukan Perusahaan Inspeksi sebagai LSI Tabung di Filling StationMengusulkan LSP untuk mendidik tenaga inspeksi tabung, sopir pengangkut LPG, tenaga pengisi tabung LPGMengusulkan RSNI mengenai tanki pengangkut LPG

III. Tindak

Lanjut

PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG

Rencana

Aksi

No. 13 Penanganan

Masalah

Teknis

dan

Keselamatan

LPG

Page 68: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

67 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pelaksana

(Subjek) : Objek

: Instansi/Lembaga

Terkait

:

DJ MIGAS Penetapan

harga

jual

eceran

LPG Tabung

3 KgPenetapan

formula harga

patokan

Menko

PerekonomianDepartemen

Keuangan

I. Latar

Belakang

Masalah

1.

LPG Tabung

3 Kg merupakan

komoditas

yang disubsidi

sehingga

diperlukan

penetapan

harga

jual

eceran

yang besarannya

disesuaikan

dengan

daya

beli

masyarakat

serta

kemampuan

keuangan

negara2.

Penetapan

formula harga

patokan

menggunakan

indeks

pasar

di

region Asia Pasifik

yang meringankan

keuangan

negara

dan

memberikan

margin yang layak

bagi

Badan

Usaha

pelaksana

program pengalihan

II. Pendekatan

(Approach)

Proses

Yang Sudah

Berlangsung Proses

Yang Diusulkan

Penyusunan

Rancangan

Perpres

tentang

Harga

Jual

Eceran

LPG Tabung

3 Kg▪

Penyusunan

Rancangan

Permen

tentang

Harga

Patokan

LPG Tabung

3 Kg

Finalisasi

dan

sosialisasi

Perpres

III. Tindak

Lanjut

Pemantauan

perkembangan

rancangan

Perpres

dan

Kepmen

tersebut

agar dapat

segera

ditetapkan

PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG

Rencana

Aksi

No. 14 Harga

Jual

Eceran

dan

Harga

Patokan

LPG

Page 69: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

68 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pelaksana

(Subjek) : Objek

: Instansi/Lembaga

Terkait

:

DJ Migas Prosedur

Pengaduan

dan

Komplain BU/ Pertamina

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Konsumen

pengguna

LPG perlu

diberikan

kemudahan

dalam

mengadukan

permasalahan

dalam

penggunaan

LPG. Badan

Usaha

yang diberi

penugasan

sarana

prasarana

maupun

penyediaan

dan

pendistribusian

LPG wajib

memenuhi

indikator

perlindungan

konsumen

serta

memiliki

dan

mensosialisasikan

sarana

pengaduan

konsumen

sesuai

Peraturan

Menteri

tentang

Pedoman

dan

Tata

Cara Perlindungan

Konsumen

Hilir

Migas*

II. PENDEKATAN (APPROACH)

PROSES YANG SUDAH BERLANGSUNG PROSES YANG DIUSULKAN

Penyusunan Peraturan Menteri tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Hilir MigasPembuatan Sarana Pengaduan di Ditjen Migas

Sosialisasi Perlindungan Konsumen LPGPengawasan terhadap sarana pengaduan konsumen LPG yang telahdibuat

III. TINDAK LANJUT

Melakukan

rapat

koordinasi

BU terkait

dengan

Perlindungan

Konsumen

LPG

PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG

Rencana

Aksi

No. 15 Perlindungan

Konsumen

LPG

*Status masih

dalam

proses

finalisasi

Page 70: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

69 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pelaksana

(Subjek) : Objek

: Instansi/Lembaga

Terkait

:

DJ Migas, Kementerian

PP, Pertamina, BU Sosialisasi

Program Pengalihan

Minyak

Tanah

ke

LPGMedia elektronik

& cetak, Depkominfo, PEMDA

I. Latar

Belakang

Masalah

Dalam

rangka

pengalihan

minyak

tanah

ke

LPG diperlukan

sosialisasi

kepada

masyarakat

agar memberikan

pengertian

akan

perlunya

konversi

minyak

tanah

ke

LPG dan

operasional

penggunaan

kompor

gas dalam

rangka

menciptakan

rasa

aman

dan

nyaman

dalam

penggunaannya, serta

keuntungan

menggunakan

kompor

LPG dibandingkan

dengan

kompor

minyak

tanah.

II. Pendekatan

(Approach)

Proses

Yang Sedang

Berlangsung Proses

Yang Diusulkan

Dialog interaktif

melalui

radio•

Penyiaran

Iklan

Layanan

Masyarakat

(ILM) melalui

radio dan

televisi•

Penyiaran

langsung

melalui

radio dan

televisi•

Pelatihan

kader

dalam

Program Pengalihan

Minyak

Tanah

ke

LPG•

Pembuatan

dan

pengiriman

roll-banner Program Pengalihan

Minyak

Tanah

ke

LPG•

Sosialisasi

belum

optimal disebabkan

oleh

keterbatasan

dana

dan

proses

tender yang belum

selesai.

Pengalihan sebagian dana iklan BU/Pertamina ke Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPGPartisipasi aktif dari BU, Lembaga Perlindungan Konsumen dan InstansiPemerintah (Lurah, RW, RT) dalam proses sosialisasi ke penggunaSosialisasi difokuskan pada operasional dan keuntungan penggunaan LPG bagi masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman

Melakukan

sosialisasi

secara

kontinu•

Penyediaan

tenaga

penyuluh

untuk

setiap

daerah

objek•

Demonstrasi

penggunaan

kompor

dan

tabung

LPG pada

acara

Hari

Ibu

(Desember

2007)

III. Tindak

Lanjut

Pelatihan kader sosialisasi pengalihan minyak tanah ke LPGMelakukan rapat koordinasi dengan Kementerian PP, Pertamina dan BU terkait dengan sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah k LPG

PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG

Rencana

Aksi

No. 16 Sosialisasi

Program Pengalihan

Minyak

Tanah

ke

LPG

Page 71: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

70 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MASUKAN DARI INSTANSI TERKAITMASUKAN DARI INSTANSI TERKAIT (BELUM DIBAHAS DALAM RAPAT)(BELUM DIBAHAS DALAM RAPAT)

Page 72: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

71 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. MASUKAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN1. MASUKAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

Page 73: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

72 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pelaksana

(Subjek) : Objek

: Instansi/Lembaga

Terkait

:

Departemen

Perindustrian Industri

Kompor

gas, tabung

baja

LPG 3kg , dan

asesorisnya LIPI, B4T, BSN, Depnaker,

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam

rangka

program-program pengalihan

penggunaan

minyak

tanah

menjadi

gas LPG, Departemen

Perindustrian

mendapat

tugas

-

Menyiapkan

spesifikasi

tabung

baja

LPG, kompor

gas beserta

asesorisnya.

-

Menyiapkan

industri

tabung

gas LPG, industri

kompor

gas beserta

asesorisnya.

II. PENDEKATAN (APPROACH)

PROSES YANG SUDAH BERLANGSUNG

Dalam

menyiapkan

spesifikasi

tabung

baja

LPG, kompor

gas beserta

asesorisnya, Departemen

Perindustrian

telah

menyelesaikan

:

Spesifikasi teknis ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian No. 04/M-IND/PER/I/2007 untuk produk :

a.

Spesifikasi tabung baja LPG 3 kg.b.

Spesifikasi katup tabung baja gas LPG.c.

Spesifikasi

teknis

kompor

gas bahan

bakar

LPG satu

tungku

dengan

sistim

pemantik

mekanik.d.

Spesifikasi teknis selang karet untuk kompor gas LPG.e.

Spesifikasi teknis regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG.

Dalam menyiapkan industri tabung baja LPG dan industri kompor gas beserta asesorisnya, Departemen Perindustrian telah mendorong /mempromosikan dilakukannya investasi baik yang merupakan investasi industri baru maupun yang bersifat perluasan pada industri tabung baja LPG dan industri kompor gas beserta asesorisnya dengan hasil sebagai berikut :

PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH MENJADI LPG

Rencana

Aksi

No. 5B Kesiapan

Industri

Page 74: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

73 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROSES YANG SUDAH BERLANGSUNG (lanjutan)

a.

Industri tabung baja LPG 3 kg.Perusahaan industri tabung baja LPG seluruhnya berjumlah 28 perusahaan dengan kapasitas 22 juta tabung per tahun. Saat ini telah

siap berproduksi sebanyak 16 perusahaan dengan kapasitas 13 juta tabung per tahun untuk memenuhi kebutuhan tahun 2007. Investasi yang

telah ditanamkan untuk industri tabung baja LPG adalah sebesar Rp. 336 milyar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 4200 orang.

b.

Industri

kompor

gas LPG satu

mata

tungku.Perusahaan

industri

kompor

gas seluruhnya

berjumlah

36 dengan

kapasitas

produksi

36 juta

kompor

per tahun. Saat

ini

telah

siap

berproduksi

sebanyak

24 perusahaan

dengan

kapasitas

14 juta

kompor

gas satu

mata

tungku

per tahun. Investasi

yang telah

ditanamkan

untuk

industri

kompor

gas adalah

sebesar

Rp. 200 milyar

dan

menyerap

tenaga

kerja

sebanyak

1740 orang.

c.

Industri asesoris (industri katup tabung baja LPG, industri regulator LPG dan industri selang kompor gas LPG).Perusahaan industri ketup tabung baja LPG berjumlah 3 perusahaan

dengan kapasitas sebesar 9 juta katup per tahun. Pada tahun 2007 industri tersebut akan memproduksi sebanyak 6 juta katup tabung baja LPG. Perusahaan industri regulator LPG berjumlah 4 perusahaan dengan kapasitas 13.500.000 buah per tahun. Pada tahun 2007 industri akan memproduksi sebanyak 10.200.000 regulator LPG. Sedangkan perusahaan industri selang kompor gas LPG berjumlah 6 perusahaan dengan kapasitas 17.000.000 meter per tahun. Pada tahun 2007 industri tersebut akan memproduksi sebanyak 11.100.00

selang kompor gas LPG

Bahan buku tabung berupa baja lembaran SG 295 telah diproduksi didalam negeri dan sepenuhnya dapat dipasok oleh PT. Krakatau Steel. Sedangkan bahan baku untuk kompor gas berupa baja lembaran SPCC dab Zinc alum juga telah diproduksi di dalam negeri dan dapat dipasok sepenuhnya oleh PT. Krakatau Steel dan PT. Blue Scope Steel indonesia.

PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH MENJADI LPG

Rencana

Aksi

No. 5B Kesiapan

Industri

Page 75: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

74 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROSES YANG SUDAH BERLANGSUNG (lanjutan)

Dalam rangka penyediaan informasi untuk penetapan HPS (Harga Patokan Sendiri), Departemen Perindustrian telah melakukan perhitungan ”cost structure”

dari kompor gas LPG satu mata tungku, regulator dan selang kompor gas LPG serta tabung baja LPG 3 kg berdasarkan harga bahan baku per 22 Maret 2007 yaitu :

Kompor gas sat mata tungku sebesar, Rp. 82.335,-

(delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) sebelum PPN.•

Regulator tabung baja LPG sebesar, Rp. 21.500,-

(dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) sebelum PPN.•

Selang kompor gas LPG sebesar, Rp. 6.500,-

(enam ribu lima ratus rupiah) sebelum PPN.•

Tabung baja LPG 3 kg sebesar, Rp. 77.184,-

(tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) sebelum PPN

TINDAK LANJUT

Untuk

memenuhi

standardisasi

yang sesuai

dengan

U.U. No. ………

(lembaga

konsumen) , maka

spesifikasi

teknis

sejak

bulan

Pebruari

2007 telah

diusulkan

untulk

dapat

ditetapkan

menjadi

Standar

Nasional

Indonesia (SNI) yang ditetapkan

oleh

BSN, selanjutnya

akan

diusulkan

penetapan

regulasi

teknis

oleh

Menteri

Perindustrian

sebagai

SNI Wajib.Untuk

penerapan

SNI telah

dilakukan

bimbingan

teknis

untuk

mendapatkan

Sertifikasi

Produk

Penggunaan

Tanda

(SPPT) SNI kepada

industri

pemasok.

PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH MENJADI LPG

Rencana

Aksi

No. 5B Kesiapan

Industri

Page 76: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

75 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pelaksana

(Subjek) : Objek

: Instansi/Lembaga

Terkait

:

Departemen

Perindustrian Industri

Kompor

gas, tabung

baja

LPG 3kg , dan

asesorisnya PT. Pertaminan

(Persero)

Depnaker, LIPI, B4T, PT. KS, PT. Bluescope

Steel Indonesia

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam

rangka

program pengalihan

penggunaan

minyak

tanah

menjadi

gas LPG, untuk

pengadaan

tahun

2007 telah

ditetapkan

:

Rencana

pengadaan

pemerintah

untuk

tabung

baja

LPG 3 kg, kompor

gas dan

asesorisnya

sebanyak

6 juta

set.

Rencana

pengadaan

PT. Pertamina

untuk

tabung

baja

LPG 3 kg dan

katup

tabung

baja

sebanyak

12 juta

unit.

II. PENDEKATAN (APPROACH)Departemen

perindustrian

selaku

pembina

industri

dan

penyusun

standar

bersama

PT. Pertamina

telah

menetapkan

kriteria

industri

yang dapat

ikut

dalam

tender pengadaan.Sesuai

hasil

rapat

terbatas

di

Kantor

Wakil

Presiden

pada

tanggal

23 Maret

2007, dimana

sistim

pelelangan

dilaksanakan

dengan

proses

penunjukan

dan

memerintahkan

Departemen

Perindustrian

dapat

menerbitkan

Peraturan

Menteri

Perindustrian

No. 28/M-IND/PER/3/2007 tentang

Harga

Resmi

tabung

baja

Gas 3 kg, kompor

gas satu

tungku

dan

asesorisnya

PROSES YANG SUDAH BERLANGSUNG

PT. Pertamina

melaksanakan

pengadaan

tetap

seperti

sebelumnya

yaitu

melalui

tender pengadaan

dengan

sistim

e-auction dengan

hasil

penunjukan

kepada

12 (dua

belas) industri

tabung

baja

lpg

3kg, 11 (sebelas) industri

kompor

gas dan

4 (empat) industri

asesorisnya.

Dalam rangka kelancaran penyediaan bahan baku, produksi dan penyampaianproduk kepada PT. Pertamina Direktorat Jenderal ILMTA selaku pembina industri telah membentuk tim kooridinasi dan komunikasi pelaksanaan produksi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program pengalihan minyak tanah menjadi LPG tahun 2007 melalui peraturan Ditjen ILMTA No. 90/ILMTA/PER/7/2007

PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH MENJADI LPG Rencana

Aksi

No. 5C Kesiapan

Pengadaan

Produk

Page 77: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

76 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

III. TINDAK LANJUT

Untuk memastikan kesiapan industri kompor gas LPG dalam memproduksi kompor gas LPG satu mata tungku dalam rangka mengikuti lelang di PT. Pertamina, Departemen Perindustrian melakukan pengecekan administrasi, sarana dan prasarana produksi di masing-masing perusahaan, serta kemampuan memenuhi sepsifikasi teknis yang telah ditetapkan dengan melakukan pengambilan contoh dan pengujian di laboratorium Puslita SMTP-LIPI, Serpong.

Dalam

rangka

pengawasan

mutu

produk

yang disampaikan

kepada

PT. Pertamina

sedang

dilaksanakan

inventarisasi

kemampuan

industri

dan

menghitung

TKDN serta

verifikasi

mutu

produk

sesuai

standar

yang ditetapakan

PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH MENJADI LPG Rencana

Aksi

No. 5C Kesiapan

Pengadaan

Produk

Page 78: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

77 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO NAMA PERUSAHAAN AGS SEPT OKT NOP DESRENCANA REALISASI ** RENCANA RENCANA RENCANA RENCANA RENCANA

1 PT. Dahlia Cahaya 1,000,000 520,000 60,000 60,000 60,000 100,000 100,000 100,000 100,000

2 PT. Alim Ampuh 2,400,000 1,300,000 300,000 300,000 300,000 175,000 175,000 175,000 175,000

3 PT. Pelangi Indah Kanindo 4,000,000 1,800,000 400,000 341,500 240,000 304,625 304,625 304,625 304,625

4 PT. Supra Teratai Metal 2,000,000 900,000 - 50,000 100,000 187,500 187,500 187,500 187,500

5 PT. Bejana Kencana 1,200,000 1,200,000 300,000 203,000 180,000 204,250 204,250 204,250 204,250

6 PT. PINDAD 600,000 15,000 - - 6,000 2,250 2,250 2,250 2,250

7 PT. Metalindo 1,600,000 900,000 80,000 80,000 150,000 167,500 167,500 167,500 167,500

8 PT. Hamasa Steel Centre 2,000,000 1,200,000 150,000 123,400 200,000 219,150 219,150 219,150 219,150

9 PT. Bekasi Metal 1,500,000 600,000 - - 50,000 137,500 137,500 137,500 137,500

10 PT. Wijaya Karya Intrade 1,200,000 600,000 90,000 90,000 110,000 100,000 100,000 100,000 100,000

11 PT. Ranggi Sugiron 800,000 800,000 300,000 220,550 25,000 138,613 138,613 138,613 138,613

12 PT. Asa Bintang 2,000,000 1,500,000 150,000 110,000 150,000 310,000 310,000 310,000 310,000

13 PT. Cakra Satria Bakti 600,000 30,000 - - - 7,500 7,500 7,500 7,500

20,900,000 11,365,000 1,830,000 1,578,450 1,571,000 2,053,888 2,053,888 2,053,888 2,053,888

Catatan : *) Berdasarkan hasil lelang **) Realisasi s/d tanggal 20 Juli 2007

TOTAL

PENGIRIMAN TAHUN 2007JULI

KONTRAK PENGADAAN

(unit) *

KAPASITAS PRODUKSI (unit)

DAFTAR PERUSAHAAN, KAPASITAS PRODUKSI, KONTRAK PENGADAAN DAN JADDAFTAR PERUSAHAAN, KAPASITAS PRODUKSI, KONTRAK PENGADAAN DAN JADWAL WAL PENGIRIMAN TABUNG BAJA LPG 3 Kg TAHUN 2007PENGIRIMAN TABUNG BAJA LPG 3 Kg TAHUN 2007

Page 79: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

78 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO NAMA PERUSAHAAN AGS SEPT OKT NOP DESRENCANA REALISASI ** RENCANA RENCANA RENCANA RENCANA RENCANA

1 PT. Aditec Cakrawiyasa 3.000.000 1.000.000 293.300 236.000 138.800 138.800 147.500 147.500 134.100 2 PT. Covina Industri Italindo 2.000.000 126.650 95.000 60.000 20.000 11.650 - - - 3 PT. Denpoo Mandiri Indonesia 600.000 400.000 67.000 54.000 50.000 60.000 70.000 70.000 83.000 4 PT. Winn Appliance 2.000.000 315.000 100.000 78.400 50.000 25.000 25.000 50.000 65.000 5 PT. Supra Teratai Metal 700.000 400.000 110.000 40.350 70.000 50.000 50.000 70.000 50.000 6 PT. Wijaya Karya Intrade 1.500.000 425.000 87.500 70.000 70.000 70.000 47.500 75.000 75.000 7 PT. Citra Surya Abadi Prima 1.500.000 650.000 184.000 132.061 100.000 100.000 60.000 104.000 102.000 8 PT. Sumacom Matra 400.000 525.000 150.000 - 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 9 PT. Tjakrindo Mas 400.000 50.000 25.000 5.000 10.000 15.000 - - - 10 PT. Karya Bahama Unigam 500.000 585.000 66.000 14.600 120.000 110.000 70.000 120.000 99.000 11 PT. Energi Multi Tech Indonesi 500.000 100.000 45.000 5.000 25.000 30.000 - - -

13.100.000 4.576.650 1.222.800 695.411 728.800 685.450 545.000 711.500 683.100

Catatan : *) Berdasarkan hasil lelang **) Realisasi s/d tanggal 20 Juli 2007

KAPASITAS PRODUKSI

(UNIT)

TOTAL

PENGIRIMAN TAHUN 2007JULI

KONTRAK PENGADAAN

(UNIT) *

DAFTAR PERUSAHAAN, KAPASITAS PRODUKSI, KONTRAK PENGADAAN DAN JADDAFTAR PERUSAHAAN, KAPASITAS PRODUKSI, KONTRAK PENGADAAN DAN JADWAL WAL PENGIRIMAN KOMPOR GAS SATU TUNGKU TAHUN 2007PENGIRIMAN KOMPOR GAS SATU TUNGKU TAHUN 2007

Page 80: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

79 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO NAMA PERUSAHAAN AGS SEPT OKT NOP DESRENCANA REALISASI ** RENCANA RENCANA RENCANA RENCANA RENCANA

1 PT. Winn Aplliance 6.000.000 2.000.000 350.000 370.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000

2 PT. Multi Top Indonesia 5.000.000 1.076.650 250.000 150.000 165.330 165.330 165.330 165.330 165.330

3 PT. Gascomp/PT. Multi Lestar 4.000.000 1.500.000 260.000 110.000 248.000 248.000 248.000 248.000 248.000

15.000.000 4.576.650 860.000 630.000 743.330 743.330 743.330 743.330 743.330

Catatan : *) Berdasarkan hasil lelang **) Realisasi s/d tanggal 20 Juli 2007

KAPASITAS PRODUKSI

(set)

TOTAL

PENGIRIMAN TAHUN 2007JULI

KONTRAK PENGADAAN

(set) *

DAFTAR PERUSAHAAN, KAPASITAS PRODUKSI, KONTRAK PENGADAAN DAN JADDAFTAR PERUSAHAAN, KAPASITAS PRODUKSI, KONTRAK PENGADAAN DAN JADWAL WAL PENGIRIMAN REGULATOR DAN SELANG TAHUN 2007PENGIRIMAN REGULATOR DAN SELANG TAHUN 2007

Page 81: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

80 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

TABUNG BAJA LPG 3 KgBahan

Baku Pelat

SG-295; tebal

2,3 mmTekanan 80 bar

KOMPOR GAS 1 TUNGKUBahan

Baku Zinc Allum

/ SPCC / Stainless Steel; tebal

0,4 mm

Efisiensi

Pembakaran ≥

51 %Pemantik ≥

10.000 kaliPeningkatan

Temperatur Maks

80°

C

SPESIFIKASI TEKNIS

Page 82: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

81 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KATUP GAS TABUNG BAJA LPG3 KgBahan

Baku Utama Kuningan

Mampu

Menahan

Tekanan s/d

264 psi

REGULATORBahan

Baku Zinc AlloyTekanan

Maks 5 KPaKunci

Pemutar Min 5.000 kali

SPESIFIKASI TEKNIS

Page 83: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

82 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2. MASUKAN PERTAMINA2. MASUKAN PERTAMINA

Page 84: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

83 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pelaksana

(Subjek) : Objek

: Instansi/Lembaga

Terkait

:

BU/Pertamina Filling Plant Swasta

(Stasiun

Pengangkutan

& Pengisian

Bulk Elpiji / SPPBE)

Pemda

setempat, HISWANA MIGAS, Depnaker, Dephub

(Metrologi)

I. Latar

Belakang

Masalah

Untuk

menunjang

program konversi, selain

Filling Plant milik

BU/Pertamina, diperlukan

juga

filling plant swasta, yaitu

berupa

stasiun

pengangkutan

bulk Elpiji dari

Filling Plant/Depot PERTAMINA lalu

stasiun

itu

melakukan

pengisian

ke

dalam

tabung

LPG 3 kg

II. Pendekatan

(Approach)

Proses

Yang Sudah

Berlangsung Proses

Yang Diusulkan

Penambahan

kapasitas

pada

SPPBE eksisting

(yang selama

ini

melakukan

pengisian

ke

tabung

LPG 12 kg, 50 kg dan

bulk), sehingga

bisa

juga

untuk

melakukan

pengisian

ke

LPG tabung

3 kg▪

Membuka

kesempatan

kepada

swasta

nasional

yang berminat

membangun

SPPBE khusus

tabung

LPG 3 kg

Proses

Pengajuan

dan

Pembangunan

SPPBE secara

terbuka

dan

profesional

oleh

BU/Pertamina.▪

...

III. Tindak

Lanjut

Meneruskan

mapping dan

Proses

Pengajuan

& Pembangunan

SPPBE oleh

BU/Pertamina sesuai

roadmap Program Konversi

PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG

Rencana

Aksi

No. 17 Kesiapan

Infrastruktur

Pengisian

LPG

Page 85: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

84 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pelaksana

(Subjek) : Objek

: Instansi/Lembaga

Terkait

:

BU/Pertamina Agen

dan

Pangkalan

LPG 3 kg Pemda

setempat, HISWANA MIGAS

I. Latar

Belakang

Masalah

Untuk

menunjang

program konversi

ini

diperlukan

sarana

distribusi

yang cukup

dan

tersebar

di

masyarakat

sehingga

proses

pengisian

ulang

dapat

berjalan

baik. Agen

dan

Pangkalan

MITAN yang saat

ini

sudah

tersebar

di

seluruh

Indonesia akan

dikonversi

secara

bertahap

menjadi

Agen

dan

Pangkalan

LPG 3 kg.

II. Pendekatan

(Approach)

Proses

Yang Sudah

Berlangsung Proses

Yang Diusulkan

Pengangkatan

Agen

LPG 3 kg eks

Agen

MITAN dan

pengangkatan

Pangkalan

LPG 3 kg eks

Pangkalan

MITAN di

beberapa

Wilayah di

Jabotabek, Bandung, Jawa

Tengah, Jawa

Timur

& Bali▪

Refill (isi

ulang) LPG 3 kg di

Wilayah-wilayah

yang sudah

dikonversi

/ yang sudah

diberikan

paket

perdana▪

Untuk

mempermudah

operasional

Pangkalan, PERTAMINA memberikan

bantuan

pinjaman

permodalan

tabung

rolling

III. Tindak

Lanjut

PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG

Rencana

Aksi

No. 18 Kesiapan

Infrastruktur

Distribusi

LPG

Page 86: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

85 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2. MASUKAN HISWANA2. MASUKAN HISWANA

Page 87: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

86 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Fasilitas / infrastruktur LPG yang ada•

17 kilang LPG, 13 milik Pertamina, 4 milik swasta, lengkap dengan tangki timbun & receiveng/loading terminal, total kapasitas …………..MT/th

6 receiving/loading terminal (5 Pertamina, 1 swasta) lengkap dengan tangki timbun, kapasitas total MT/th

57 SPPBE/filling plant (49 swasta, 8 Pertamina) lengkap dengan tangki timbun & truk pengangkut bulk LPG

Agen ex-minyak tanah : 2851 agenAgen LPG existing : 482 agen

Pangkalan ex-minyak tanah : 51.000 pangkalanSub- Agen LPG existing : sekitar 5000 sub-agen

Alat angkut laut berupa kapal tanker LPG & alat angkut darat baik bulk maupun alat angkut LPG dalam kemasan botol

7.5.1 KESIAPAN INFRASTRUKTUR LPG7.5.1 KESIAPAN INFRASTRUKTUR LPG

Page 88: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

87 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pelaksana

(Subjek) : Objek

: Instansi/Lembaga

Terkait

:

Dep

ESDM/Ditjen Migas Monitoring & Databse

infrastruktur

LPG Pertamina, BU lainnya, Hiswana

Migas

I. Latar

Belakang

Masalah

Untuk

menunjang

program konversi

ini

diperlukan

infrastruktur

LPG yang handal

seperti

receiving/loading terminal, tangki

timbun, SPPBE, agen, pangkalan, dan

alat

angkut

LPG•Dari fasilitas

SPPBE & Tangki

Timbun

yang ada, masih

dimungkinkan

peningkatan

kapasitas

dengan

menambah

beberapa

peralatan

terutama

untuk

pengisian

3 kg

II. Pendekatan

(Approach)

Proses

Yang Sudah

Berlangsung Proses

Yang Diusulkan

Pembangunan terminal dan

tangki

timbun

berkapasitas

100.000 MT LPG di

Eretan, yang akan

selesai

di

akhir

2007▪

Tender terminal & tangki

timbun

di

Jateng, Jatim, Merak, dan

Makassar sedang

berlangsungPenambahan kapasitas pada 18 SPPBE di Jawa & Bali telahdilaksanakanIzin baru dari Pertamina untuk pembangunan SPPBE khusus untukpengisian 3kg telah dikeluarkan untuk 56 lokasi di P. Jawa dan Bali, kapasitas pengisian @ 30 MT/hari, diperkirakan selesai pada 2009

Diperlukan

dukungan

perbankan

untuk

pendanaan

expansi

SPPBE & teminalPerlu dukungan pemerintah agar PKBL BUMN disalurkan untukpembiayaan konversi agan dan pangkalan ex Minyak Tanah ke LPG (peran wapres sangat diharapkan untuk ini)Perlu badan independen untuk mengawasi penggunaan PKBL pangkalan, agar PKBL dapat kembali dan bergulirPengumpulan data yang komprehensif mutlak diperlukan agar tidaksalah dalam mengambil keputusanPerlu dicermati dalam pengeluaran izin baru infrastruktur khususnyauntuk SPPBE dan Agen mengingat belum tentu seluruh 10 juta MT minyak tanah terkonversi menjadi LPG semuanya (diperkirakan minyaktanah yang diselewengkan pemakaiannya cukup signifikan jumlahnya)

PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG

Rencana

Aksi

No. 7.5.1 Kesiapan

Infrastruktur

LPG

Page 89: PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –

88 © DJ MIGAS 2007UTAMAKAN KESELAMATAN (“SAFETY FIRST”)

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

CATATAN:•

Untuk membangun infrastruktur LPG seperti tangki timbun, SPPBE, mutlak perlu jaminan pemakaian oleh pemerintah

Khusus konversi pangkalan Minyak Tanah ke LPG, dibutuhkan modal sekitar Rp 50 juta per pangkalan

Pangkalan minim terhadap akses perbankan•

Pangkalan sebagai pelaku UKM perlu jaminan kredit melalui skema penjaminan SPU/Askindo, mengingat SPU & Askindo telah memperoleh tambahan PMP sebesarRp 1,4 T dari pemerintah untuk menjamin UKM

BUMN yang memiliki keuntungan sekitar Rp 40 T / th memiliki potensi PKBL sekitar Rp 2T/thn

Unttuk 50.000 pangkalan, dibutuhkan sekitar Rp 1,5 T untuk modal konversi; PKBL harus kembali dan bergulir

Untuk suksesnya konversi, kemampuan SDM pangkalan harus ditingkatkan•

Diperlukan lembaga independen yang mendidik, advokasi, dan memonitor penggunaan kredit PKBL, seperti yang dilakukan Swamadani yang merupakan unit pelayanan sosial DEKOPIN. Swamadani memiliki program pemberdayaan UKM yang meliputi:

Fasilitas Advokasi & Legal–

Pendidikan & latihan–

Fasilitas permodalan–

Manajemen bina usaha & pemasaran–

Fasilitas Online Monitoring System dengan Real Time Report dengan biaya yang terjangkau bagi pelaku UKM