PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 2007 – – 2012 2012 BLUEPRINT BLUEPRINT JAKARTA, NOVEMBER 2007 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL www.migas.esdm.go.id DRAFT DRAFT
89
Embed
PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGperpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital...PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM) 2007 –
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPGPROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH KE LPG (DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM)(DALAM RANGKA PENGURANGAN SUBSIDI BBM)
2007 2007 ––
20122012
BLUEPRINTBLUEPRINT
JAKARTA, NOVEMBER 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1.1. LATAR BELAKANG1.1. LATAR BELAKANGPermasalahan yang dihadapi dalam penyediaan energi, khususnya bahan bakar minyak adalah tingginyasubsidi yang harus ditanggung pemerintah.Adanya pemborosan yang sangat besar jika subsidi bahan bakar minyak diteruskan (subsidi bahan bakarminyak pada tahun 2006 sebesar Rp. 64,212 trilyun, khususnya minyak tanah sebesar Rp. 31,58 trilyun)Kebijakan Energi Nasional antara lain melalui diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantunganterhadap Bahan Bakar Minyak khususnya minyak tanah, untuk dialihkan ke LPGPenggunaan LPG dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi yang cukup besar karena nilai kalorefektif LPG lebih tinggi dibandingkan minyak tanah dan mempunyai gas buang yang lebih bersih dan ramahlingkunganPengurangan penggunaan minyak tanah akan bermanfaat karena :
Peningkatan potensi nilai tambah minyak tanah menjadi bahan bakar avturPengurangan penyalahgunaan minyak tanah bersubsidiPenataan sistem penyediaan dan pendistribusian bahan bakar bersubsidi untuk mengamankan APBN akibat penyalahgunaan serta kelangkaan
1.2. TUJUAN1.2. TUJUANMelakukan diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak, khususnya minyak tanah untuk dialihkan ke LPGMengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi karena LPG lebih aman dari penyalahgunaanMelakukan efisiensi anggaran pemerintah karena penggunaan LPG lebih efisien dan subsidinya relatif lebihkecil daripada subsidi minyak tanahMenyediakan bahan bakar yang praktis, bersih, dan efisien untuk rumah tangga dan usaha mikro.
:Masyarakat, karena masyarakat akan mendapat bahan bakar yang praktis, bersih dan efisien tanpa perlubiaya investasi.Pemerintah, karena beban subsidi secara relatif akan berkurang.
Gambaran
manfaat
yang didapat
oleh
masyarakat
dan
Pemerintah
adalah
sebagaimana
tertera
pada
Lampiran
A-
3.1 dan
Lampiran
A-3.2
1.4. LANDASAN HUKUM1.4. LANDASAN HUKUMLandasan
hukum
yang dipakai
untuk
program ini
adalah
:A.
Undang-Undang
No. 22 Tahun
2001 tentang
Minyak
dan
Gas Bumi, yang menyatakan
bahwa
Menteri
(yang bertanggungjawab
di
bidang
minyak
dan
gas bumi) bertugas
melakukan
pembinaan
dan
pengawasan
di
bidang
migas)B.
Peraturan
Presiden
No. 5 Tahun
2006 tentang
Kebijakan
Energi
NasionalBertujuan untuk mengarahkan upaya-upaya dalam mewujudkan keamanan pasokan energi dalamnegeri.Mengurangi ketergantungan penggunaan energi yang berasal dari minyak bumi salah satunya denganmengalihkan ke energi lainnya. Terwujudnya energi (primer) mix yang optimal pada tahun 2025, yaitu peranan minyak bumi menjadikurang dari 20% dan peranan gas bumi menjadi lebih dari 30% terhadap konsumsi energi nasional.
5.1. KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL*)5.1. KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL*)
Visi
Pengelolaan
Energi
Nasional
adalah
terjaminnya
penyediaan
energi
untuk
kepentingan
nasionalMisi
Pengelolaan
Energi
Nasional
adalah
:Menjamin ketersediaan energi domestikMeningkatkan nilai tambah sumber energiMengelola energi secara etis dan berkelanjutan termasuk memperhatikan pelestarian fungsi lingkunganMenyediakan energi yang terjangkau untuk kaum dhuafa dan untuk daerah yang belum berkembangMengembangkan kemampuan dalam negeri yang meliputi kemampuan pendanaan, teknologi dan sumberdaya manusia dalam rangka menuju kemandirian.
KEBIJAKAN UTAMASisi
Penyediaan
:Meningkatkan kemampuan pasokan energiMengoptimalkan produksi energiKonservasi sumber daya energi
Sisi
Pemanfaatan
:Efisiensi pemanfaatan energiDiversifikasi penggunaan sumber energiMendorong harga energi ke arah harga keekonomian untuk pengembangan energi dengan tetap
memberikan subsidi bagi masyarakat dhuafa (tidak mampu)Pelestarian lingkungan:
-
Tingkat
makro
: pembangunan
berkelanjutan-
Tingkat
mikro
: internalisasi
eksternalitas
V. KEBIJAKAN DAN STRATEGIV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Untuk suksesnya Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG ini, Pemerintah melibatkan berbagaiinstansi terkait yang masing-masing bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.Dibentuk Tim Independen sebagai Tim Pengarah yang keanggotaannya mewakili instansi-instansi yang terkait dalam program ini, yaitu:
1.
Departemen
Energi
dan
Sumber
Daya
Mineral c.q. Ditjen Migas, sebagai
koordinator;2.
Departemen
Keuangan, bertanggung
jawab
dalam
penganggaran
dalam
APBN;3.
Departemen
Perindustrian, bertanggung
jawab
dalam
pengadaan
tabung;4.
Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan, bertanggung
jawab
dalam
sosialisasi;5.
Kementerian
Koperasi
dan
Usaha
Kecil
dan
Menengah, bertanggung
jawab
dalam
pengadaan
kompor
6.
Departemen
Sosial, bertanggung
jawab
pengalihan
profesi
dalam
usaha
niaga
minyak
tanah7.
Badan
Pengatur
BBM dan
Gas Melalui
Pipa, bertanggung
jawab
dalam
penarikan
minyak
tanah
pada
daerah
konversiUntuk efektifitas pelaksanaan program ini, ditunjuk PT Pertamina (Persero) yang telah mempunyaipengalaman dan infrastruktur pendistribusian BBM, selaku Pelaksana Program. Pemerintah dapatmenugasi Bahan Usaha Nasional lain untuk mempercepat pelaksanaan program ini.
VI. INSTRUMEN KEBIJAKAN LANJUTANVI. INSTRUMEN KEBIJAKAN LANJUTAN……
: Kemampuan pasokan eksisting yang berasal dari kilang LPG dan kilang minyakTambahan pasokan dari kilang-kilang LPG yang sedang dibangun dan telah memiliki sumber pasokan gas Sumber gas lain yang belum dimanfaatkan potensi C3 dan C4-nya menjadi LPG/Wet Gas (Potential Supply) Kebutuhan LPG saat ini dan proyeksi kebutuhan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkanpertumbuhan penduduk dan keadaan ekonomiJumlah LPG yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program pengalihan minyak tanah menjadi LPG Kebutuhan potensial LPG untuk Industri dan sektor lain yang tidak terkait dengan program pengalihan minyaktanah ke LPG
7.2. PENINGKATAN PASOKAN LPG DALAM NEGERI7.2. PENINGKATAN PASOKAN LPG DALAM NEGERI
7.3. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR LPG7.3. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR LPGDiperlukannya penambahan infrastruktur seperti kilang produksi (LPG Plant), fasilitas penyaluran LPG seperti tanki timbun, filiing station, alat angkut, depot,dan pangkalan dalam rangka meningkatkan kapasitasproduksi LPG dalam negeri.Dalam rangka mengembangkan infrastruktur LPG Indonesia perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :
Penyediaan dan pendistribusian LPG Subsidi (LPG-S) dalam tabung 3 kg dilaksanakan oleh PT Pertamina(Persero) sebagai pelaksana program.Penugasan penyediaan dan pendistribusian dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau lelang.Sumber pasokan LPG berasal dari kilang dalam negeri. Apabila produksi kilang dalam negeri tidakmencukupi kebutuhan LPG-S maka dipenuhi melalui impor.Volume kebutuhan LPG-S ditetapkan oleh Menteri.LPG yang dipasarkan wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan Menteri ESDM.Harga jual eceran LPG-S ditetapkan oleh Pemerintah sebesar Rp. 4.250/kg.Konsumen LPG terdiri dari rumah tangga dan usaha mikro.
VII. RENCANA AKSI LANJUTANVII. RENCANA AKSI LANJUTAN……
7.7. PENYEDIAAN KOMPOR DAN ASESORISNYA7.7. PENYEDIAAN KOMPOR DAN ASESORISNYADepartemen
Perindustrian
bertanggung
jawab
dalam
mendorong
industri
nasional
untuk
memenuhi
kebutuhan
program pengalihan. Sedangkan
untuk
pengadaan
kompor
dan
asesorisnya
dikoordinir
oleh
Kementerian
Koperasi
dan
Usaha
Kecil
dan
Menengah
(KUKM)Lingkup
kegiatan
dalam
penyediaan
kompor
dan
asesoris
meliputi:Penyusunan spesifikasi teknis dan standar kompor dan asesorisnya (selang dan regulator)Pengawasan kualitas kompor dan asesorisnyaPeningkatan kemampuan industri dalam negeri dalam penyediaan bahan baku kompor dan asesorisnyaPromosi investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi kompor dan asesorisnya dalam rangkamendukung program pengalihan minyak tanah ke LPGPenetapan prosedur pengadaan kompor dan asesorisnya
7.8. PENDISTRIBUSIAN KOMPOR DAN PAKET LPG BERSUBSIDI7.8. PENDISTRIBUSIAN KOMPOR DAN PAKET LPG BERSUBSIDIPendistribusian
kompor
dan
paket
LPG bersubsidi
dilaksanakan
oleh
Kementerian
KUKM dan
PT Pertamina
(Persero) selaku
badan
usaha
yang mendapat
penugasan
penyediaan
dan
pendistribusian
LPG tabung
3 kg.Tata
cara
pendistribusian
kompor
dan
paket
LPG bersubsidi
adalah
sebagai
berikut
:Dibagikan secara gratis sebagai paket perdana dibagikan LPG tabung 3 kg beserta kompor danasesorisnya kepada masyarakat pengguna minyak tanah. Pemilihan masyarakat penerima paket LPG bersubsidi didasarkan pada survey yang dilaksanakan oleh lembaga independen menurut kriteria yaitu : memiliki bukti kependudukan, pengguna minyak tanah, dan tidak memiliki kompor LPG.Kepada masyarakat penerima diberikan prosedur penggunaan tabung dan kompor LPG pada saatpembagian.
VII. RENCANA AKSI LANJUTANVII. RENCANA AKSI LANJUTAN……
7.9. PENETAPAN ALOKASI MINYAK TANAH DI DAERAH PENGALIHAN DAN PEN7.9. PENETAPAN ALOKASI MINYAK TANAH DI DAERAH PENGALIHAN DAN PENGAWASANNYAGAWASANNYAWilayah
masyarakat.Pengawasan dalam kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta Lembaga Independen dan Pemda. Lembaga Independen disini selain bertujuan untuk mengawasi juga melakukan verifikasi realisasi volume LPG bersubsidi sebagai referensi bagi Departemen Keuangan dalam pembayaran subsidi kepada Badan Usaha pelaksana.
VII. RENCANA AKSI LANJUTANVII. RENCANA AKSI LANJUTAN……
7.11. PENANGANAN MASALAH SOSIAL7.11. PENANGANAN MASALAH SOSIAL
Dampak
sosial
yang mungkin
timbul
sebagai
konsekuensi
pelaksanaan
program adalah
:Kehilangan pekerjaan/mata pencaharian yang berarti berkurangnya penghasilan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi rantai distribusi dari minyak tanah.Penolakan akibat adanya guncangan budaya (culture shock) setelah selama puluhan tahun menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar. Kelompok ini bisa berasal dari masyarakat biasa, industri rumah tangga, dan industri kecil yang disebabkan informasi yang tidak jelas (imperfect information).Kelompok yang ingin mencari keuntungan pribadi terhadap program.Penurunan daya beli masyarakat.
Untuk
menangani
hal-hal
tersebut
dilakukan
langkah-langkah
penanganan
sebagai
berikut:Penyusunan SOP (Standard Operating Procedure) kegiatan pengalihan minyak tanah ke LPG secarajelas, transparan dan tersosialisasi dengan baik untuk menghindarkan adanya kecurangan dan kecemburuan sosial.Peningkatan ketrampilan dan alih profesi serta pembukaan lapangan kerja baru untuk meningkatkandaya beli masyarakat agar subsidi LPG bisa diperpendek waktunya.Penyuluhan program pengalihan minyak tanah ke LPG yang ditujukan kepada usaha kecil dan industrirumah tangga secara kontinu dengan memberikan pemahaman dan ajakan (persuasif) untukmenggunakan LPG. Penyuluhan ini meliputi:
-
Keuntungan
menggunakan
LPG dibandingkan
minyak
tanah-
Pemasangan
peralatan
tabung
dan
kompor
LPG secara
baik
dan
benar-
Penggunaan
LPG secara
efektif
dan
efisien
sebagai
bentuk
hemat
energiHumas yang baik untuk menjembatani hubungan antara masyarakat dan pemerintah.
VII. RENCANA AKSI LANJUTANVII. RENCANA AKSI LANJUTAN……
7.12. PENANGANAN MASALAH PENDANAAN7.12. PENANGANAN MASALAH PENDANAAN
Untuk mendukung program pengalihan minyak tanah ke LPG digunakan dana dari pembelanjaanpemerintah (APBN) dan dari swasta yang didukung oleh Perbankan dan Lembaga Finansial lainnyadalam jumlah yang tidak sedikit. Pembelanjaan pemerintah dilakukan pada tahap pengalihan mitan ke LPG berupa pengadaan kompor, tabung dan isi perdananya beserta aksesorisnya.Pembelanjaan swasta dengan didukung lembaga keuangan dan Perbankan pada pelaksanaan program pengalihan minyak tanah ke LPG pada tahap business as usual.Komitmen pada pelaksanaan program pengalihan minyak tanah ke LPG merupakan garansi bagi swastauntuk berinvestasi penuh pada program ini.Selain itu untuk menumbuhkan investasi swasta dalam program pengalihan minyak tanah ke LPG diperlukan:
- insentif
fiskal
maupun
non fiskal
bagi
BU/Pertamina
yang ikut
dalam
pembangunan
infrastruktur
dan
pengadaan
tabung, kompor
dan
asesoris
LPG- Skema-skema
pembiayan
lainnya
VII. RENCANA AKSI LANJUTANVII. RENCANA AKSI LANJUTAN……
7.13. PENANGANAN MASALAH KETEKNIKAN DAN KESELAMATAN LPG7.13. PENANGANAN MASALAH KETEKNIKAN DAN KESELAMATAN LPG
A. KOORDINASI DENGAN INSTANSI ATAU LEMBAGA TERKAITA. KOORDINASI DENGAN INSTANSI ATAU LEMBAGA TERKAITDepartemen Perindustrian dalam hal Produk PeralatanDepartemen Perdagangan dalam hal KemetrologianDepartemen Perhubungan dalam hal Kelaikan TransportasiBadan Standarisasi Nasional (BSN), dalam hal penyusunan standarBadan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dalam hal penyusunan standar kompetensi
B. PENETAPAN SPESIFIKASI MUTU LPGB. PENETAPAN SPESIFIKASI MUTU LPGStandar
mutu
LPG ditetapkan
oleh
Pemerintah
dan
wajib
dipenuhi
oleh
seluruh
pengusaha
dalam
rangka
pendistribusian
ke
masyarakat. Pemerintah
akan
melakukan
pengawasan
mutu
LPG secara
berkala.
C. PEMBERLAKUAN SNI WAJIBC. PEMBERLAKUAN SNI WAJIBUntuk
menjamin
mutu
produk
ditetapkan
oleh
Menteri
ESDM tentang
Standar
SNI yang terkait
menjadi
SNI wajib. Sedangkan
untuk
mutu
instalasi, peralatan
dan
melindungi
konsumen
serta
menciptakan
perdagangan
yang sehat
perlu
ditetapkan
oleh
Menteri
Perindustrian
tentang
Standar
SNI yang terkait
menjadi
SNI wajib
D. LEMBAGA SERTIFIKASI INSTALASID. LEMBAGA SERTIFIKASI INSTALASISetiap
Peralatan
dan
Instalasi
LPG Filling wajib
dilakukan
pemeriksaan
teknis
dan
keselamatan
kerja
sesuai
dengan
ketentuan
dan/atau
standar
yang berlaku. Sebelum
dioperasikan
LPG Filling wajib
memiliki
sertifikat
laik
operasi
yang dikeluarkan
oleh
Lembaga
Sertifikasi
Instalasi
(LSI), untuk
menjamin
terpenuhinya
ketentuan
teknis
dan
keselamatan
LPG Filling dan
Tabung
LPG.
VII. RENCANA AKSI LANJUTANVII. RENCANA AKSI LANJUTAN……
Jan. s.d. Maret Jan. s.d April Jan. S.d. Mei Jan s.d. Juni Jan. s. Juli Jan s.d. 23Agustus
Bulan
LPG
(Mto
n) &
Mita
n(KL
)
Volume LPGVolume Minyak Tanah
Jumlah KK LPG (MTon) Mitan (KL)Januari 25,500 66 425Jan s.d. Februari 35,500 132 850Jan. s.d. Maret 35,500 206 1,275Jan. s.d April 35,500 332 1,700Jan. S.d. Mei 35,500 963 2,125Jan s.d. Juni 225,097 1,489 5,745Jan. s. Juli 478,471 2,771 20,850Jan s.d. 23 Agustus 581,135 3,962 34,735
Bulan
Akumulasi s/d
Uji CobaUji Coba+BUMN Peduli
Uji Coba, BUMN Peduli, Tahap I s/d Tahap VII, Tahap IX, Tahap X
Keterangan
Uji Coba, BUMN Peduli, Tahap I s/d Tahap VII, Tahap VIII
Uji Coba+BUMN PeduliUji Coba+BUMN PeduliUji Coba+BUMN PeduliUji Coba, BUMN Peduli, Tahap I, Tahap II, & Tahap III
Jumlah KK LPG (MTon) Mitan (KL)Jan s.d. Februari 35,500 132 850 0.15Jan. s.d. Maret 35,500 206 1,275 0.16Jan. s.d April 35,500 332 1,700 0.20Jan. S.d. Mei 35,500 963 2,125 0.45
VOLUME LPG (MT)(KUMULATIF) WILAYAH JUSTIFIKASI WILAYAH
2007 6,000,000 64.390,018 Jawa
dan
Bali -
Sudah
ada
tanki
timbun-
Daerah
sekitar
kilang
penghasil
LPG
2008 9,000,000 1.171.019,93 Medan, Riau, Palembang, Jawa, Bali, Balikpapan, Makasar
-
Sudah
ada
tanki
timbun-
Daerah
sekitar
kilang
penghasil
LPG
2009 14,020,000 2.747.963,06 Seluruh Jawa - Bali -
Kesiapan
infrastruktur
(tanki
pressurized)
2010 4,500,000 3.836.328,63 Luar
Jawa -
Kesiapan
infrastruktur
(tanki
pressurized)
2011 4,000,000 4.374.915,97 Luar
Jawa
2012 4,500,000 4.918.742,80 Luar
Jawa
Catatan:Jawa dan Bali selesai dikonversi pada tahun 2009 (+ 28 juta KK)Sumatra dan kawasan timur Indonesia diselesaikan bertahap antara tahun 2008 – 2012 (+ 14 juta KK)
TAHAPAN KEBUTUHAN DAN DISTRIBUSI TABUNG DAN KOMPOR
2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL1 DKI Jakarta 1,600 1,600 2 Jawa Barat 2,540 4,300 4,100 10,940 3 Jawa Tengah 370 700 4,430 5,500 4 DI Yogyakarta 320 370 690 5 Jawa Timur 830 2,940 5,000 8,770 6 Bali 340 60 120 520
Sub total Jawa-Bali 6,000 8,000 14,020 - - - 28,020 7 NAD 600 600 8 Sumatera Utara 200 1,200 900 2,300 9 Sumatera Barat 500 300 800
10 Riau Daratan 100 800 900 11 Riau Kepulauan 100 100 12 Jambi 200 200 400 13 Bengkulu 100 200 300 14 Sumatera Selatan 200 1,000 1,200 15 Bangka Belitung 100 100 16 Lampung 200 1,000 1,200 17 Kalimantan Barat 600 600 18 Kalimantan Tengah 200 200 19 Kalimantan Selatan 600 600 20 Kalimantan Timur 200 300 500 21 Nusa Tenggara Timur 600 600 22 Nusa Tenggara Barat 800 800 23 Sulawesi Utara 200 100 300 24 Gorontalo 150 150 25 Sulawesi Tengah 300 300 26 Sulawesi Tenggara 250 250 27 Sulawesi Selatan 300 700 500 1,500 28 Maluku 100 100 29 Papua 200 200
Sub total Non Jawa-Bali - 1,000 - 4,500 4,000 4,500 14,000 Jumlah Nasional 6,000 9,000 14,020 4,500 4,000 4,500 42,020
371.142 kompor oleh KUKM di tahun
2007
NO PROVINSI KETERANGANKEBUTUHAN TABUNG DAN KOMPOR (DALAM RIBU BUAH)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL1 DKI Jakarta 30.001 167.132 166.599 333.731 2 Jawa Barat 16.386 523.359 1.142.719 1.682.464 3 Jawa Tengah 3.565 79.737 375.557 458.859 4 DI Yogyakarta 2.791 35.483 78.856 117.130 5 Jawa Timur 8.943 212.987 757.968 979.898 6 Bali 2.705 43.083 62.780 108.568
Sub total Jawa-Bali 64.390 1.061.781 2.584.480 3.680.650 7 NAD - 8 Sumatera Utara 15.609 24.285 39.893 9 Sumatera Barat -
10 Riau Daratan 7.123 12.142 19.265 11 Riau Kepulauan - 12 Jambi - 13 Bengkulu - 14 Sumatera Selatan 17.941 24.285 42.226 15 Bangka Belitung - 16 Lampung - 17 Kalimantan Barat - 18 Kalimantan Tengah - 19 Kalimantan Selatan - 20 Kalimantan Timur 16.063 24.285 40.348 21 Nusa Tenggara Timur - 22 Nusa Tenggara Barat - 23 Sulawesi Utara - 24 Gorontalo - 25 Sulawesi Tengah - 26 Sulawesi Tenggara - 27 Sulawesi Selatan 25.503 36.427 61.930 28 Maluku - 29 Papua -
Sub total Non Jawa-Bali - 82.239 121.423 203.662 Jumlah Nasional 64.390 1.144.020 2.705.903 3.884.312
Peningkatan Kebutuhan LPG akibat Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG diperlukan gambaran kemampuan penyediaan LPG dalamrangka memenuhi kebutuhan Program PengalihanPasal 8 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi : “Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan gas bumiuntuk kebutuhan dalam negeri…”Adanya peningkatan kebutuhan LPG akibat Program Pengalihan, sehingga dibutuhkan tambahan pasokanBelum adanya rencana penyediaan LPG secara komprehensif
II. Pendekatan
(Approach)
Proses
Yang Sudah
Berlangsung Proses
Yang Diusulkan
▪
Produksi
LPG dari
Plant eksisting
(kilang
minyak
dan
kilang
LPG)Pendataan kebutuhan dan kemampuan produksi LPG per regionPembuatan Sistem Pendataan secara berkalaPembuatan proyeksi supply-demand LPG untuk masa yang akan datangPendataan potensi gas yang dapat diolah menjadi LPG (wet gas)Peningkatan ekstraksi LPG dari wet gasPeningkatan alokasi LPG untuk kebutuhan dalam negeri
III. Tindak
Lanjut
Melaksanakan rapat pembahasan secara berkala untuk konsolidasi dan pemutakhiran dataKonsolidasi data dengan instansi terkait
Pembangunan tangki timbun di IndramayuPeningkatan kapasitas filling plant yang adaKonversi agen dan pangkalan ex. Minyak tanah ke agen LPG
Inventarisasi infrastruktur LPG yang telah adaPeningkatan kapasitas infrastruktur, terutama SPBBE dan tangki timbunPembuatan Rencana Pengembangan Infrastruktur berdasarkan proyeksikebutuhan dan kemampuan produksiPembangunan infrastruktur baruPemberian Insentif biaya dan pendanaan dari perbankan dalam negeri
Pengadaan Kompor untuk tahun 2007 dilakukan oleh Pertaminasebanyak 6 juta unitPengadaan Kompor untuk seluruhnya sebanyak 9 juta unit olehpanitia anggaran DPR dialokasikan pada anggaran belanjaKementerian lembaga
Diperlukan penegasan dari DESDM sebagai desk program KonversiMitan ke LPG mengenai Kementerian Lembaga mana yang menangani pengadaan komporKemudahan dan keringanan biaya bagi masyarakat untuk pembelianulang asesoris (regulator dan selang)Proses dan tender penyediaan kompor secara terbuka.
Pengadaan tabung untuk tahun 2007 dilakukan oleh PertaminaSebagian pengadaan tabung masih berasal dari importPengadaan Kompor untuk seluruhnya sebanyak 9 juta unit oleh panitia anggaranDPR dialokasikan pada anggaran belanja Kementerian lembaga.KUKM telah mengeluarkan kebijakan berupa Permen Menteri Negara KUKM RI No 10/Per/M.KUKM/2007 tgl 29 Januari 2007 tentang pelaksanaan program pengadaan kompor LPG dan Pendistribusian LPG dan Tabung LPG kepadamasyarakat tahun anggaran 2007Proses pengadaan kompor dilakukan sesuai kententuan (mekanisme tender) dan sampai saat ini telah dilaksanakan kontrak dengan pihak ketiga, denganjangka waktu pengadaan selama 3 bulan (27 Maret s/d Juni 2007
Diperlukan penegasan dari DESDM sebagai desk Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG mengenaiKementerian Lembaga mana yang menanganipengadaan komporPeningakatan kapasitas industri nasional tabung bajaJaminan ketersediaan tabung isi ulang LPG Tabung 3 KgDilakukan penyediaan kompor secara terbuka
KUKM telah mengeluarkan kebijakan berupa Permen Menteri Negara KUKM RI No 10/Per/M.KUKM/2007 tgl 29 Januari 2007 tentangpelaksanaan program pengadaan kompor LPG dan PendistribusianLPG dan Tabung LPG kepada masyarakat tahun anggaran 2007Proses pengadaan kompor dilakukan sesuai dengan kententuan yang berlaku (mekanisme tender) dan sampai saat ini telah dilaksanakankontrak dengan pihak ketiga, dengan jangka waktu pengadaan selama3 bulan (27 Maret s/d Juni 2007
KUKM akan mengadakan kompor LPG sebanyak 371.142 unit, lengkap dengan asesorisnya.(selang dan regulator)
Pemetaan daerah pendistribusian berdasarkan skala prioritas dengan indikator :Konsumsi Minyak tanah, kemampuan masyarakat, infrastruktur pendukung, daerah dekat industriPenegasan Penentuan kriteria penerima Kompor dan Paket LPG bersubsidi dan standar pedoman pendistribusianPerbaikan jaringan/jalur distribusi dengan melibatkan pihak terkait.Perbaikan manajemen distribusi kompor dan paket LPG bersubsidiSasaran wilayah pendistribusian kompor dan tabung LPG kepada masyarakat dilakukan oleh kementerian Negara Koperasi melalui mekanisme tender.Sasaran wilayah pendistribusian meliputi DKI Jakarta (211.000 paket), Jabar(118.000) dan Banten/Tangerang(42.142)Pendistribusian kompor dan tabung LPG akan didistribusikan oleh pihak ketiga secara bertahap sesuai dengantahapan pencacahan dan penetapan penerima kompor dan tabung LPG oleh pemda setempat.
Pemetaan daerah pendistribusian berdasarkan skala prioritas denganindikator :Konsumsi Minyak tanah,Kemampuan masyarakat, Infrastrukturpendukung, Daerah dekat industriPenegasan Penentuan kriteria penerima Kompor dan Paket LPG bersubsididan standar pedoman pendistribusianPerbaikan jaringan/jalur distribusi dengan melibatkan pihak terkait.Perbaikan manajemen distribusi kompor dan paket LPG bersubsidi
Dalam rangka pembangunan infrastruktur dan pengadaan tabung, kompor, dan aksesorisnya diperlukan pendanaan yang tidak sedikit. Untukmendukung pendanaan program pengalihan minyak tanah ke LPG ini diharapkan Perbankan Nasional dapat memberi kemudahan dalampemodalan BU/Pertamina untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan tabung, kompor, dan aksesorisnya.Untuk mengkonversi agen dan pangkalan ex-minyak tanah (yang berjumlah 50.000) diperlukan Rp 30 – 50 juta per pangkalanPangkalan minim terhadap akses perbankan
II. Pendekatan
(Approach)
Proses
Yang Sudah
Berlangsung Proses
Yang Diusulkan
▪
Pertamina
telah
mengeluarkan
sebagian
dana
untuk
pengadaan
tabung▪
Wapres
telah
mengajak
pihak
perbankan
meninjau
pabrik
kompor
dan
tabung
yang menunjukkan
kesungguhan
program pemerintah, sehingga
diharapkan
produsen
kompor
dan
tabung
LPG mendapat
kemudahan
pinjaman
modal dari
perbankan.
▪
Dibentuk
konsorsium
pendanaan▪
Jaminan
dari
pemerintah▪
Fasilitasi
pihak
perbankan
dan
produsen
tabung, kompor
dan
infrastruktuktur
LPG.▪
Pemberian
insentif
kepada
produsenPenyaluran PKBL ex BUMN untuk pangkalanPenjaminan UKM oleh SPU, AskindoPenunjukan satu lembaga independen seperti Dekopin melaluiSwamadani untuk monitoring PKBL
DJ Migas, BU, LSI, LS Pro, LSP Filling Station, Truck Tank, Tabung
LPG ,Katup
Regulator, Slang dan
Kompor
GasDeperin, Dephub, BSN, BNSP KAN,UKM
I. Latar
Belakang
Masalah
1.
Badan
Usaha
atau
Bentuk
Usaha
Tetap
menjamin
standar
dan
mutu
yang berlaku
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang berlaku
serta
menerapkan
kaidah
keteknikan
yang baik.2.
Badan
Usaha
atau
Bentuk
Usaha
Tetap
menjamin
keselamatan
dan
kesehatan
kerja
serta
pengelolaan
lingkungan
hidup
dan
menaati
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang berlaku
dalam
kegiatan
usaha
Minyak
dan
Gas Bumi.
II. Pendekatan
(Approach)
Proses
Yang Sudah
Berlangsung Proses
Yang Diusulkan
▪
Telah
ditetapkan
SNI Tabung
Baja LPG (SNI 19-
1452-2006)▪
Telah
ditetapkan
SNI Katup
Tabung
Baja LPG (SNI 19-1591-2006)
Penetapan Spesifikasi Mutu LPGKoordinasi dengan BSN mengenai SNI Wajib dari ESDM atau DeperinPembentukan LS Pro dengan SK Menteri ESDM/DirjenPenunjukan PT Surveyor Indonesia sebagai LS Pro Tabung dari PabrikPembentukan LSI dengan SK Menteri ESDM/DirjenPenunjukan Perusahaan Inspeksi sebagai LSI Tabung di Filling StationMengusulkan LSP untuk mendidik tenaga inspeksi tabung, sopir pengangkut LPG, tenaga pengisi tabung LPGMengusulkan RSNI mengenai tanki pengangkut LPG
Pengalihan sebagian dana iklan BU/Pertamina ke Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPGPartisipasi aktif dari BU, Lembaga Perlindungan Konsumen dan InstansiPemerintah (Lurah, RW, RT) dalam proses sosialisasi ke penggunaSosialisasi difokuskan pada operasional dan keuntungan penggunaan LPG bagi masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman
•
Melakukan
sosialisasi
secara
kontinu•
Penyediaan
tenaga
penyuluh
untuk
setiap
daerah
objek•
Demonstrasi
penggunaan
kompor
dan
tabung
LPG pada
acara
Hari
Ibu
(Desember
2007)
III. Tindak
Lanjut
Pelatihan kader sosialisasi pengalihan minyak tanah ke LPGMelakukan rapat koordinasi dengan Kementerian PP, Pertamina dan BU terkait dengan sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah k LPG
Spesifikasi teknis ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian No. 04/M-IND/PER/I/2007 untuk produk :
a.
Spesifikasi tabung baja LPG 3 kg.b.
Spesifikasi katup tabung baja gas LPG.c.
Spesifikasi
teknis
kompor
gas bahan
bakar
LPG satu
tungku
dengan
sistim
pemantik
mekanik.d.
Spesifikasi teknis selang karet untuk kompor gas LPG.e.
Spesifikasi teknis regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG.
Dalam menyiapkan industri tabung baja LPG dan industri kompor gas beserta asesorisnya, Departemen Perindustrian telah mendorong /mempromosikan dilakukannya investasi baik yang merupakan investasi industri baru maupun yang bersifat perluasan pada industri tabung baja LPG dan industri kompor gas beserta asesorisnya dengan hasil sebagai berikut :
Industri tabung baja LPG 3 kg.Perusahaan industri tabung baja LPG seluruhnya berjumlah 28 perusahaan dengan kapasitas 22 juta tabung per tahun. Saat ini telah
siap berproduksi sebanyak 16 perusahaan dengan kapasitas 13 juta tabung per tahun untuk memenuhi kebutuhan tahun 2007. Investasi yang
telah ditanamkan untuk industri tabung baja LPG adalah sebesar Rp. 336 milyar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 4200 orang.
b.
Industri
kompor
gas LPG satu
mata
tungku.Perusahaan
industri
kompor
gas seluruhnya
berjumlah
36 dengan
kapasitas
produksi
36 juta
kompor
per tahun. Saat
ini
telah
siap
berproduksi
sebanyak
24 perusahaan
dengan
kapasitas
14 juta
kompor
gas satu
mata
tungku
per tahun. Investasi
yang telah
ditanamkan
untuk
industri
kompor
gas adalah
sebesar
Rp. 200 milyar
dan
menyerap
tenaga
kerja
sebanyak
1740 orang.
c.
Industri asesoris (industri katup tabung baja LPG, industri regulator LPG dan industri selang kompor gas LPG).Perusahaan industri ketup tabung baja LPG berjumlah 3 perusahaan
dengan kapasitas sebesar 9 juta katup per tahun. Pada tahun 2007 industri tersebut akan memproduksi sebanyak 6 juta katup tabung baja LPG. Perusahaan industri regulator LPG berjumlah 4 perusahaan dengan kapasitas 13.500.000 buah per tahun. Pada tahun 2007 industri akan memproduksi sebanyak 10.200.000 regulator LPG. Sedangkan perusahaan industri selang kompor gas LPG berjumlah 6 perusahaan dengan kapasitas 17.000.000 meter per tahun. Pada tahun 2007 industri tersebut akan memproduksi sebanyak 11.100.00
selang kompor gas LPG
Bahan buku tabung berupa baja lembaran SG 295 telah diproduksi didalam negeri dan sepenuhnya dapat dipasok oleh PT. Krakatau Steel. Sedangkan bahan baku untuk kompor gas berupa baja lembaran SPCC dab Zinc alum juga telah diproduksi di dalam negeri dan dapat dipasok sepenuhnya oleh PT. Krakatau Steel dan PT. Blue Scope Steel indonesia.
Dalam rangka penyediaan informasi untuk penetapan HPS (Harga Patokan Sendiri), Departemen Perindustrian telah melakukan perhitungan ”cost structure”
dari kompor gas LPG satu mata tungku, regulator dan selang kompor gas LPG serta tabung baja LPG 3 kg berdasarkan harga bahan baku per 22 Maret 2007 yaitu :
•
Kompor gas sat mata tungku sebesar, Rp. 82.335,-
(delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) sebelum PPN.•
Regulator tabung baja LPG sebesar, Rp. 21.500,-
(dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) sebelum PPN.•
Selang kompor gas LPG sebesar, Rp. 6.500,-
(enam ribu lima ratus rupiah) sebelum PPN.•
Tabung baja LPG 3 kg sebesar, Rp. 77.184,-
(tujuh puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) sebelum PPN
Dalam rangka kelancaran penyediaan bahan baku, produksi dan penyampaianproduk kepada PT. Pertamina Direktorat Jenderal ILMTA selaku pembina industri telah membentuk tim kooridinasi dan komunikasi pelaksanaan produksi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program pengalihan minyak tanah menjadi LPG tahun 2007 melalui peraturan Ditjen ILMTA No. 90/ILMTA/PER/7/2007
PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH MENJADI LPG Rencana
Untuk memastikan kesiapan industri kompor gas LPG dalam memproduksi kompor gas LPG satu mata tungku dalam rangka mengikuti lelang di PT. Pertamina, Departemen Perindustrian melakukan pengecekan administrasi, sarana dan prasarana produksi di masing-masing perusahaan, serta kemampuan memenuhi sepsifikasi teknis yang telah ditetapkan dengan melakukan pengambilan contoh dan pengujian di laboratorium Puslita SMTP-LIPI, Serpong.
Dalam
rangka
pengawasan
mutu
produk
yang disampaikan
kepada
PT. Pertamina
sedang
dilaksanakan
inventarisasi
kemampuan
industri
dan
menghitung
TKDN serta
verifikasi
mutu
produk
sesuai
standar
yang ditetapakan
PROGRAM PENGALIHAN MINYAK TANAH MENJADI LPG Rencana
Catatan : *) Berdasarkan hasil lelang **) Realisasi s/d tanggal 20 Juli 2007
TOTAL
PENGIRIMAN TAHUN 2007JULI
KONTRAK PENGADAAN
(unit) *
KAPASITAS PRODUKSI (unit)
DAFTAR PERUSAHAAN, KAPASITAS PRODUKSI, KONTRAK PENGADAAN DAN JADDAFTAR PERUSAHAAN, KAPASITAS PRODUKSI, KONTRAK PENGADAAN DAN JADWAL WAL PENGIRIMAN TABUNG BAJA LPG 3 Kg TAHUN 2007PENGIRIMAN TABUNG BAJA LPG 3 Kg TAHUN 2007
Catatan : *) Berdasarkan hasil lelang **) Realisasi s/d tanggal 20 Juli 2007
KAPASITAS PRODUKSI
(UNIT)
TOTAL
PENGIRIMAN TAHUN 2007JULI
KONTRAK PENGADAAN
(UNIT) *
DAFTAR PERUSAHAAN, KAPASITAS PRODUKSI, KONTRAK PENGADAAN DAN JADDAFTAR PERUSAHAAN, KAPASITAS PRODUKSI, KONTRAK PENGADAAN DAN JADWAL WAL PENGIRIMAN KOMPOR GAS SATU TUNGKU TAHUN 2007PENGIRIMAN KOMPOR GAS SATU TUNGKU TAHUN 2007
Catatan : *) Berdasarkan hasil lelang **) Realisasi s/d tanggal 20 Juli 2007
KAPASITAS PRODUKSI
(set)
TOTAL
PENGIRIMAN TAHUN 2007JULI
KONTRAK PENGADAAN
(set) *
DAFTAR PERUSAHAAN, KAPASITAS PRODUKSI, KONTRAK PENGADAAN DAN JADDAFTAR PERUSAHAAN, KAPASITAS PRODUKSI, KONTRAK PENGADAAN DAN JADWAL WAL PENGIRIMAN REGULATOR DAN SELANG TAHUN 2007PENGIRIMAN REGULATOR DAN SELANG TAHUN 2007
berlangsungPenambahan kapasitas pada 18 SPPBE di Jawa & Bali telahdilaksanakanIzin baru dari Pertamina untuk pembangunan SPPBE khusus untukpengisian 3kg telah dikeluarkan untuk 56 lokasi di P. Jawa dan Bali, kapasitas pengisian @ 30 MT/hari, diperkirakan selesai pada 2009
▪
Diperlukan
dukungan
perbankan
untuk
pendanaan
expansi
SPPBE & teminalPerlu dukungan pemerintah agar PKBL BUMN disalurkan untukpembiayaan konversi agan dan pangkalan ex Minyak Tanah ke LPG (peran wapres sangat diharapkan untuk ini)Perlu badan independen untuk mengawasi penggunaan PKBL pangkalan, agar PKBL dapat kembali dan bergulirPengumpulan data yang komprehensif mutlak diperlukan agar tidaksalah dalam mengambil keputusanPerlu dicermati dalam pengeluaran izin baru infrastruktur khususnyauntuk SPPBE dan Agen mengingat belum tentu seluruh 10 juta MT minyak tanah terkonversi menjadi LPG semuanya (diperkirakan minyaktanah yang diselewengkan pemakaiannya cukup signifikan jumlahnya)
Untuk membangun infrastruktur LPG seperti tangki timbun, SPPBE, mutlak perlu jaminan pemakaian oleh pemerintah
•
Khusus konversi pangkalan Minyak Tanah ke LPG, dibutuhkan modal sekitar Rp 50 juta per pangkalan
•
Pangkalan minim terhadap akses perbankan•
Pangkalan sebagai pelaku UKM perlu jaminan kredit melalui skema penjaminan SPU/Askindo, mengingat SPU & Askindo telah memperoleh tambahan PMP sebesarRp 1,4 T dari pemerintah untuk menjamin UKM
•
BUMN yang memiliki keuntungan sekitar Rp 40 T / th memiliki potensi PKBL sekitar Rp 2T/thn
•
Unttuk 50.000 pangkalan, dibutuhkan sekitar Rp 1,5 T untuk modal konversi; PKBL harus kembali dan bergulir
•
Untuk suksesnya konversi, kemampuan SDM pangkalan harus ditingkatkan•
Diperlukan lembaga independen yang mendidik, advokasi, dan memonitor penggunaan kredit PKBL, seperti yang dilakukan Swamadani yang merupakan unit pelayanan sosial DEKOPIN. Swamadani memiliki program pemberdayaan UKM yang meliputi:
–
Fasilitas Advokasi & Legal–
Pendidikan & latihan–
Fasilitas permodalan–
Manajemen bina usaha & pemasaran–
Fasilitas Online Monitoring System dengan Real Time Report dengan biaya yang terjangkau bagi pelaku UKM