Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Pusdiklat Pegawai BPK-RI 1 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) TENTANG SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (SPKPD) DI JAKARTA I. LATAR BELAKANG 1. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah menurut undang-undang dan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk itu pemerintah daerah memerlukan sistem informasi akuntansi keuangan yang dapat memberikan informasi keuangan secara lebih komprehensif . Informasi keuangan yang komprehensif ini terdiri dari informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah, mempunyai tugas penting untuk dapat membantu pemerintah daerah dengan cara antara lain membangun sistem akuntansi keuangan berbasis komputer yang dapat menghasilkan informasi yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya. 2. Program ini dimaksudkan sebagai panduan dalam pelaksanaan Diklat Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta yang akan ditempatkan di daerah, dalam melaksanakan tugas sebagai pemeriksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21
Embed
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)pusdiklat.bpk.go.id/Program/Diklat SPKPD 2007 di Jakarta - S1... · Penyampaian materi pelajaran tidak menyimpang dari SAP dan silabus yang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pusdiklat Pegawai BPK-RI 1
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)
TENTANG SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH (SPKPD)
DI JAKARTA
I. LATAR BELAKANG
1. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan
otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara
profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah
ditetapkan dalam undang-undang. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara mewajibkan pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah selaku
pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan. Laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah
daerah menurut undang-undang dan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah neraca,
laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk
itu pemerintah daerah memerlukan sistem informasi akuntansi keuangan yang dapat
memberikan informasi keuangan secara lebih komprehensif . Informasi keuangan
yang komprehensif ini terdiri dari informasi mengenai posisi keuangan daerah,
kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah, mempunyai tugas
penting untuk dapat membantu pemerintah daerah dengan cara antara lain
membangun sistem akuntansi keuangan berbasis komputer yang dapat menghasilkan
informasi yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya.
2. Program ini dimaksudkan sebagai panduan dalam pelaksanaan Diklat Sistem
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan peserta yang akan ditempatkan di daerah, dalam melaksanakan tugas
sebagai pemeriksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pusdiklat Pegawai BPK-RI 2
II. TUJUAN
A. Tujuan Kurikuler Umum (TKU)Diklat Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah bertujuan :
Meningkatkan pemahaman dan kemampuan pegawai dalam konsepsi pengelolaan
Keuangan daerah dan teknis akuntansi Keuangan daerah yang berdasarkan Standar
Akuntansi Pemerintahan.
B. Tujuan Kurikuler Khusus (TKK)1. Memahami pengertian dasar keuangan negara beserta ruang lingkupnya serta
berbagai kebijakan fiskal dan moneter.
2. Memahami prosedur dan tata cara penyusunan.
3. Memahami sumber-sumber pembiayaan guna membiayai kemungkinan defisit
APBN serta memilih sumber-sumber yang memahami tata cara penetapan
anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
4. Memahami Sistem Informasi Anggaran yang berlaku.
III. PESERTA
Jumlah Peserta Diklat Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 55
orang lulusan dari D-III STAN (nama peserta tercantum dalam lampiran I.A dan I.B)
IV. PENGAJAR/INSTRUKTUR
1. Pengajar/ instruktur dipilih dari para Widyaiswara atau para pegawai, atau para
pejabat di lingkungan BPK-RI.
2. Pengajar/ instruktur ditunjuk oleh Kapusdiklat Pegawai setelah mempertimbangkan
persyaratan yang diperlukan.
3. Persyaratan minimal yang diperlukan bagi seorang pengajar/instruktur adalah sebagai
berikut :
Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pusdiklat Pegawai BPK-RI 3
a. Persyaratan Umum:
1) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana sesuai dengan kualifikasi yang
ditentukan;
2) Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tk. 1 Golongan ruang III/a;
3) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai
baik 1 (satu) tahun terakhir;
b. Persyaratan Khusus:
1) Mempunyai pengetahuan dan kompetensi sesuai dengan materi yang
diajarkan;
2) Mampu mengkaji dan menganalisis materi diklat dan segala informasi
berkenaan dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi peserta diklat;
3) Dapat memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan kepada peserta
diklat;
4) Menggunakan Satuan Acara Pengajaran (SAP) dan Modul yang disiapkan
Pusdiklat Pegawai, namun tidak menutup kemungkinan instruktur
mengembangkan materi yang diberikan.
5) Mampu mengevaluasi hasil dan proses belajar termasuk memberikan
penilaian yang obyektif dalam hal ujian atau latihan/ diskusi;
6) Pejabat struktural/ fungsional dan non pejabat struktural di dalam/ luar
BPK yang mempunyai keahlian khusus yang diperlukan sesuai
persetujuan Kapusdiklat Pegawai.
V. KURIKULUM
Kurikulum Diklat Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 7 mata
pelajaran atau sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) jam pelajaran (JP).
Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pusdiklat Pegawai BPK-RI 4
Diklat ini diperuntukkan bagi pegawai baru yang akan ditempatkan di kantor
Perwakilan BPK di daerah sebagai penunjang untuk melakukan tugas pemeriksaan,
maka bahasan yang akan diberikan adalah sebagai berikut :
No Bahasan Jumlah JamPelajaran (JP)
1. Pembukaan/Pendahuluan ½
2 Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 2 ½
3 Sistem Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah 6
4 Sistem Pelaksanaan Anggaran 3
5 Pertanggungjawaban pelakanaan APBD 3
6 Kebijakan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 3
7 Siklus Akuntansi Keuangan Daerah 9
8 Penyusunan Laporan Keuangan 6
9 Review 3
10 Evaluasi 3
JUMLAH 39 JP (5 hari)
Keterangan: Satu jam pelajaran = 45 menit
VI. METODE PEMBELAJARAN
Penentuan metode pembelajaran memperhatikan tiga pendekatan kontemporer dalam
proses pembelajaran, yaitu systematic approach, experiential learning, dan andragogy
(pendidikan orang dewasa). Oleh karena itu untuk mencapai tujuan pembelajaran diklat
ini, proses pembelajaran dilaksanakan dengan menekankan pada metode
laboratorium, yang merupakan kesatuan dari berbagai teknik penyampaian materi
melalui ceramah singkat, eksperimen, demonstrasi/ permainan peran, diskusi kelompok,
Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pusdiklat Pegawai BPK-RI 5
latihan dan studi kasus serta untuk mengetahui pemahaman peserta atas materi yang
ada, peserta diberi ujian.
VII. PENYELENGGARAAN
A. Pelaksanaan1. Pelaksanaan Program diklat menjadi tanggung jawab Pusdiklat Pegawai BPK,
sedangkan Diklat Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah berada pada
pegawai yang ditunjuk sebagai panitia. Panitia ini bertanggung jawab dalam :
a. Penyampaian materi diklat kepada Peserta dan Instruktur;
b. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan diklat
pegawai antara lain menghubungi pengajar dan instruktur, menyiapkan
tempat, alat tulis dan bahan-bahan pengajaran lainnya, serta menunjuk
seseorang dalam penerimaan bahan ujian;
c. Melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan diklat.
2. Pelaksanaan diklat berlangsung 5 hari (termasuk ujian) atau 39 jam pelajaranyaitu pada tanggal 10 s/d 16 Agustus 2007.
3. Diklat dilaksanakan di Pusdiklat Pegawai BPK, Jl. Binawarga No. 2, JakartaSelatan. Jadwal Pelaksanaan Diklat tercantum dalam Lampiran II.
B. Tata Tertib1. Tata Tertib Bagi Peserta
a. Tata tertib mengikuti pelajaran
1) Peserta wajib mengikuti seluruh program diklat termasuk ujian;
2) Peserta harus hadir 15 menit sebelum diklat mata pelajaran yang
bersangkutan dimulai. Peserta yang terlambat (maksimum lima belas
menit) tidak diperkenankan memasuki ruang kelas sampai jam istirahat
berikutnya;
3) Semua peserta wajib berpakaian rapi, berseragam (kemeja berwarna
putih dan celana panjang/rok berwarna gelap), sopan dan tidak
mencolok. Bagi peserta pria diwajibkan memakai dasi setiap hari serta
Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pusdiklat Pegawai BPK-RI 6
peserta tidak diperkenankan memakai sandal selama diklat
berlangsung;
4) Setiap peserta wajib menandatangani daftar hadir pagi, siang, dan
malam yang disiapkan Panitia Penyelenggara Diklat.
Apabila peserta tidak dapat hadir, peserta diwajibkan membuat surat
keterangan yang dilampiri dokumen pendukung (jika ada), dan
disampaikan kepada Panitia Penyelenggara Diklat;
5) Bagi peserta yang tidak mengisi daftar hadir selama satu hari tanpa
penjelasan dianggap membolos dan akan dikenai sanksi berupa
pemotongan nilai sebesar 10% dari nilai ujian;
6) Jumlah minimal kehadiran selama program diklat berlangsung adalah
80 %, atau apabila ketidak hadiran peserta melebihi 20 % dari
keseluruhan diklat, maka peserta dinyatakan gugur dan tidak berhak
memperoleh sertifikat;
7) Peserta dilarang mengaktifkan hand phone (di-silence) selama proses
belajar mengajar;
8) Peserta wajib memelihara kebersihan ruangan, ketertiban, dan sopan
santun;
9) Peserta wajib memelihara dengan sebaik-sebaiknya buku-buku yang
dipinjam dari Perpustakaan BPK dan mengembalikan tepat pada
waktunya sesuai dengan peraturan berlaku;
10) Semua peserta wajib menaati ketentuan-ketentuan penyelenggaraan
diklat dari Pusdiklat Pegawai.
b. Tata tertib ujian
1) Peserta harus hadir 15 menit sebelum ujian mata pelajaran yang
bersangkutan dimulai. Peserta yang terlambat lebih dari 15 menit tidak
diperkenankan mengikuti ujian;
2) Peserta wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dari Panitia Penyelenggara
Ujian;
Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pusdiklat Pegawai BPK-RI 7
3) Peserta dilarang membawa buku, kalkulator ataupun catatan lain pada
saat ujian berlangsung, kecuali ditentukan lain;
4) Peserta wajib menjaga ketenangan dan ketertiban selama ujian
berlangsung;
5) Peserta dilarang mengaktifkan hand phone (di-silence) dan alat
komunikasi lainnya selama mengikuti ujian;
6) Peserta dilarang melakukan segala macam bentuk kecurangan seperti,
menyontek atau bekerja sama dengan teman. Apabila peserta terbukti
melakukan kecurangan, maka akan dinyatakan gugur.
c. Tata tertib di wisma
1) Seluruh peserta diasramakan selama diklat berlangsung;2) Peserta wajib berpakaian rapi, sopan dan tidak mencolok selama berada
di wisma;3) Peserta dilarang membuat kegaduhan yang dapat mengganggu penghuni
yang lain;4) Peserta dilarang memasuki kamar peserta lainnya yang berlainan jenis
kelamin;5) Peserta dilarang berada di luar kamar di atas pukul 23.00 WIB;6) Peserta dilarang membawa minum-minuman keras, narkoba, binatang
peliharaan ataupun hal-hal lain yang dapat membayakan diri sendirimaupun orang lain;
7) Peserta dilarang menerima tamu di dalam kamar wisma;
8) Peserta yang akan meninggalkan wisma harus memberitahukan terlebihdahulu alasan meninggalkan wisma kepada panitia;
9) Waktu makan bagi peserta adalah sebagai berikut:Makan pagi : 06.30 WIB – 07.30 WIBMakan siang : 12.00 WIB – 13.00 WIBMakan malam : 18.00 WIB – 20.00 WIB
10) Peserta wajib memelihara kebersihan, ketertiban, dan sopan santun;11) Peserta wajib menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan
wisma.
Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pusdiklat Pegawai BPK-RI 8
2. Tata Tertib Bagi Pengajar / Instruktur
a. Para pengajar/instruktur wajib mematuhi jadwal waktu pelaksanaan diklatyang ditetapkan;
b. Para pengajar/instruktur wajib menggunakan modul diklat (Buku Peserta,Buku Instruktur, Rencana Pembelajaran, bahan presentasi, dan bahan-bahanpembelajaran lainnya) yang telah disediakan dan ditentukan oleh Pusdiklat;
c. Para pengajar/instruktur diwajibkan untuk memberitahukan kepadaPusdiklat/Panitia Penyelenggara apabila:1) Tidak akan menggunakan sebagian dari yang ditentukan dalam modul
diklat yang telah ditetapkan;2) Menggunakan materi tambahan selain yang telah ditentukan dalam modul
diklat dan menyampaikan materi tersebut kepada Pusdiklat/PanitiaPenyelenggara sebelum hari pelaksanaan diklat;
3) Terdapat hal-hal yang ditentukan dalam modul diklat yang tidak dapatdiajarkan.
d. Dalam keadaan yang memaksa sehingga berhalangan hadir untuk mengajar,pengajar/instruktur wajib memberitahukan dengan surat kepada PanitiaPenyelenggara Diklat selambat-lambatnya sehari sebelumnya;
e. Para pengajar/instruktur tidak diperkenankan menunjuk atau menguasakankepada pihak lain untuk mengajar tanpa persetujuan dari PanitiaPenyelenggara Diklat;
f. Para pengajar/instruktur wajib membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir,termasuk daftar hadir peserta;
g. Penyampaian materi pelajaran tidak menyimpang dari SAP dan silabus yangditentukan;
h. Para pengajar/instruktur wajib menjaga kerahasiaan soal/bahan ujian, jawabansoal dan nilai hasil ujiannya;
i. Para pengajar/instruktur wajib berpakaian rapi (safari atau kemeja berdasi);
j Para pengajar/instruktur turut menjaga kedisiplinan dan menumbuhkanpartisipasi aktif dari para peserta selama diklat berlangsung;
k. Lembar jawaban ujian yang telah disampaikan kepada pengajar untukdikoreksi harus dikembalikan kepada Panitia Penyelenggara beserta kuncijawabannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah lembar jawaban ujian
Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pusdiklat Pegawai BPK-RI 9
dimaksud diterima oleh pengajar.
3. Tata Tertib bagi Petugas Penyelenggara
a. Para petugas penyelenggara wajib mempersiapkan segala kebutuhan yang
diperlukan untuk pelaksanaan diklat;
b. Para petugas penyelenggara wajib berpakaian rapi pada saat berada di
lingkungan kelas selama berlangsungnya diklat.
c. Para petugas penyelenggara wajib memelihara ketertiban pelaksanaan diklat;
d. Para petugas penyelenggara wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
diklat dengan tertib;
e. Para petugas penyelenggara wajib mengingatkan dan atau menegur peserta
diklat apabila terbukti tidak menaati tata tertib yang telah ditentukan;
f. Para petugas wajib menegur peserta diklat apabila terbukti melakukan
kecurangan pada saat ujian berlangsung. Apabila hal tersebut tidak diindahkan
maka petugas berhak melakukan tindakan seperti: mengambil kertas jawaban
sampai kepada mengeluarkan siswa dari ruang ujian, dan menuangkannya
dalam Berita Acara;
g. Para petugas penyelenggara segera melaporkan kepada Penanggung jawab
Diklat dan atau pimpinan Pusdiklat setiap ada perubahan dari program yang
telah ditetapkan.
VIII. PENILAIAN DAN PENGHARGAAN
A. Penilaian
1. Pengertian Penilaian
Yang dimaksud dengan penilaian di sini adalah pengukuran kemampuan daya
serap atau penguasaan materi setiap peserta diklat atas pengetahuan yang telah
diterimanya. Penilaian ini dimaksudkan sebagai dasar penentuan lulus tidaknya
setiap peserta diklat.
Nilai dinyatakan dengan angka 0 s.d 100.
Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pusdiklat Pegawai BPK-RI 10
2. Pemberi Nilai
Yang berwenang memberikan penilaian atas prestasi peserta diklat adalah:
a. Para pengajar dalam bidang penguasaan materi dan atau para instruktur
dalam bidang pelatihan simulasi studi kasus (bila terdapat 2 orang
pengajar).
b. Bagian Evaluasi dalam bidang kedisiplinan, yang meliputi kehadiran,
kerapihan, sikap dan ketaatan.
3. Nilai Batas Lulus
Nilai batas lulus bagi setiap peserta Diklat Sistem Pengelolaan Keuangan
Pemerintah Daerah serendah-rendahnya adalah 65,00 (enam puluh lima).
4. Pengumuman Lulus atau Tidak Lulus
a. Berdasarkan nilai ujian yang diperoleh setiap peserta, Kepala Pusdiklat
Pegawai menyampaikan laporan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal
BPK.
b. Pengumuman tentang lulus atau tidak lulusnya peserta akan dilaksanakan
oleh Pusdiklat Pegawai.
B. Penghargaan
Kepada setiap peserta yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan (STTPP) dan peserta yang tidak lulus diberikan Sertifikat keikutsertaan
dalam diklat.
IX. PEMBIAYAAN
Pembiayaan untuk penyelenggaraan Diklat Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah
Daerah di Jakarta dibebankan pada DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BPK
Tahun Anggaran 2007.
Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pusdiklat Pegawai BPK-RI 11
X. PENUTUP
Program ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaaan Diklat Sistem Pengelolaan
Keuangan Pemerintah Daerah di Jakarta. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang ada di
dalam program ini supaya ditaati dan dilaksanakan sebagai mana mestinya oleh pihak-
pihak yang terkait dalam penyelenggaraan diklat ini agar tujuan diklat dapat tercapai.
Program ini berlaku sejak Diklat Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
dimulai.
Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pusdiklat Pegawai BPK-RI 12
Lampiran I.A
DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(SPKPD)KELAS AT.A. 2007
No. Nama L/P Jurusan
1 Aditya Suryagusta L D-3 Akuntansi2 Afrizal L D-3 Akuntansi3 Albertus Aryo Andriyanto L D-3 Akuntansi4 Aldre Rivan Rivaldy L D-3 Akuntansi5 Amir Mahmud Nasution L D-3 Akuntansi6 Andriyani P D-3 Akuntansi7 Arfian Primastomo L D-3 Akuntansi8 Arief Rahman L D-3 Akuntansi9 Astri Enni Susanti P D-3 Akuntansi
10 Bayu Anggoro Kristiawan L D-3 Akuntansi11 Beda Venerabilis Kurnia Dewa Gaharu L D-3 Akuntansi12 Dimas Harjoko L D-3 Akuntansi13 Dodi Iskandar L D-3 Akuntansi14 Haidar Fany L D-3 Akuntansi15 Imam Ghozali L D-3 Akuntansi16 Imam Ulil Amri L D-3 Akuntansi17 Mita Cahyani P D-3 Akuntansi18 Mohamad Iqbal L D-3 Akuntansi19 Muhammad Azhar Firdaus L D-3 Akuntansi20 Muhammad Erwin Kurniawan L D-3 Akuntansi21 Muhammad Hammam L D-3 Akuntansi22 Nuri Hardiyanto L D-3 Akuntansi23 Roid Taufan Ginting L D-3 Akuntansi24 Roni Ardinugroho L D-3 Akuntansi25 Rufandi L D-3 Akuntansi26 Sofian Arief Syahputra L D-3 Akuntansi27 Sri Kasembadan Wibowo Prihantono L D-3 Akuntansi
L = 24P = 03
Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pusdiklat Pegawai BPK-RI 13
Lampiran I.B
DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(SPKPD)KELAS BT.A. 2007
No. Nama L/P Jurusan
1 Agus Eko Setiarto L D-3 Akuntansi2 Aiman Akbar L D-3 Akuntansi3 Ardian Yudistira L D-3 Akuntansi4 Aulia Martuin Ilham L D-3 Akuntansi5 Cahyo Nurhadi L D-3 Akuntansi6 Christiato Hery Wibowo L D-3 Akuntansi7 Cipta Dwi Sastra L D-3 Akuntansi8 Danang Kurnianto L D-3 Akuntansi9 Dody Iskandar Mubarak L D-3 Akuntansi10 Dwi Ayu Amalia P D-3 Akuntansi11 Em Zaki Umarak L D-3 Akuntansi12 Habib Ramadhan L D-3 Akuntansi13 Hepnu Nur Prihatmanto L D-3 Akuntansi14 Hery Setyawan L D-3 Akuntansi15 Irwan Sasmika L D-3 Akuntansi16 Januar Tri Wahyudi L D-3 Akuntansi17 Muhammad Akram L D-3 Akuntansi18 Mukhlis Mashudi Rahmawan L D-3 Akuntansi19 Nala Krida Hesthi Tama L D-3 Akuntansi20 Prima Eka Candra L D-3 Akuntansi21 Rio Agung Wilis L D-3 Akuntansi22 Rizky Wicaksono L D-3 Akuntansi23 Rusdi Candra Prima L D-3 Akuntansi24 Supono L D-3 Akuntansi25 Supriyanto L D-3 Akuntansi26 Viona Putri Siltavia P D-3 Akuntansi27 Wulandari Hermawati P D-3 Akuntansi28 Zuniar Viki Fardiyanta L D-3 Akuntansi
L = 25P = 03
Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pusdiklat Pegawai BPK-RI 14
Lampiran I.C
DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(SPKPD)KELAS AT.A. 2007
No Nama L/P Jurusan1 Abdul Majid L S-1 Akuntansi (Reg)2 Agustina Widyasari P S-1 Akuntansi (Reg)3 Aryati Utami Putri P S-1 Akuntansi (Non-Reg)4 Betani Ambarsari P S-1 Akuntansi (Reg)5 Dian Kurniati P S-1 Akuntansi (Non-Reg)6 Elyda Thresia H T P S-1 Akuntansi (Reg)7 Erni Purwati P S-1 Akuntansi (Reg)8 Fadillah Arzeledy P S-1 Akuntansi (Reg)9 Fahri Saputra L S-1 Akuntansi (Reg)
10 Fika Wiguna Sari D P S-1 Akuntansi (Non-Reg)11 Harini rahayu P S-1 Akuntansi (Reg)12 Hasan Bakri Sinaga L S-1 Akuntansi (Reg)13 Herdiyanto L S-1 Akuntansi (Reg)14 Indriani Budi K P S-1 Akuntansi (Reg)15 Irawaty Sinurat P S-1 Akuntansi (Reg)16 Iskandar L S-1 Akuntansi (Non-Reg)17 Jefri Roy M. E. S. L S-1 Akuntansi (Reg)18 Kartika Novita Sinaga P S-1 Akuntansi (Non-Reg)19 Kurniawan L S-1 Akuntansi (Reg)20 Kusumaningsih P S-1 Akuntansi (Reg)21 Lidya Fransiska P S-1 Akuntansi (Reg)22 Lidya Seventeen Nova P S-1 Akuntansi (Reg)23 Lucia Ester P S-1 Akuntansi (Reg)24 Mardiana Julfianti P S-1 Akuntansi (Reg)25 Meirizal L S-1 Akuntansi (Reg)26 Melita Sari P S-1 Akuntansi (Reg)27 Mimi Khairani P S-1 Akuntansi (Reg)28 Nike Astrid Setya P P S-1 Akuntansi (Reg)29 Ningrum Widyasari P S-1 Akuntansi (Reg)30 Novid Mahyudin L S-1 Akuntansi (Reg)31 Nurul Hudayani P S-1 Akuntansi (Reg)32 Puji Rahayu P S-1 Akuntansi (Reg)
Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pusdiklat Pegawai BPK-RI 15
33 Radhityo FHW L S-1 Akuntansi (Reg)34 Ranti Muchlis P S-1 Akuntansi (Reg)35 Ratna Kartika Sari P S-1 Akuntansi (Reg)36 Ratna Perwitasari P S-1 Akuntansi (Reg)37 Robertus Kresnawan L S-1 Akuntansi (Reg)38 Rony Suhatman L S-1 Akuntansi (Reg)39 Sandra Wilia Gusman P D-4 Akuntansi40 Siti Fatimah P S-1 Akuntansi (Reg)41 Sulistya Perdhana P L S-1 Akuntansi (Non-Reg)42 Suprapto Ketaren L S-1 Akuntansi (Reg)43 Surroh Zuamah P S-1 Akuntansi (Reg)44 Vickey Rizki Noer L S-1 Akuntansi (Reg)45 Widiatmoko Muh Fajar L S-1 Akuntansi (Reg)46 Wiliyanti P S-1 Akuntansi (Reg)47 Zulaedah P S-1 Akuntansi (Reg)
L = 16P = 31
Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pusdiklat Pegawai BPK-RI 16
Lampiran I.D
DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(SPKPD)KELAS BT.A. 2007
No Nama L/P Jurusan1 Airin Maulida HRP P S-1 Akuntansi (Non-Reg)2 Anastasia Betty N. Simarmata P S-1 Akuntansi (Reg)3 Arie Yunitasari P S-1 Akuntansi (Reg)4 Arief Munandar L S-1 Akuntansi (Non-Reg)5 Deny Budianto L S-1 Akuntansi (Reg)6 Dian Budi Prasojo L S-1 Akuntansi (Non-Reg)7 Dody Samsudin L S-1 Akuntansi (Reg)8 Erfin Effendhi L S-1 Akuntansi (Reg)9 Eri Khusnul Aini P S-1 Akuntansi (Reg)
10 F Rahmawati AN P S-1 Akuntansi (Reg)11 Fahriyani P S-1 Akuntansi (Reg)12 Febriadi Esmid L S-1 Akuntansi (Reg)13 Hary Purwanto L S-1 Akuntansi (Reg)14 Indriya Apulina P P S-1 Akuntansi (Non-Reg)15 Kartini P S-1 Akuntansi (Reg)16 Lucia Leliana Wirastuti P S-1 Akuntansi (Non-Reg)17 Mariany Lindawati S P S-1 Akuntansi (Reg)18 Mauluddin Febri L S-1 Akuntansi (Reg)19 Muhammad Berkah S L S-1 Akuntansi (Reg)20 Muhammad Taufik L S-1 Akuntansi (Reg)21 Nanda Nike Lisia P S-1 Akuntansi (Reg)22 Novalina P. P S-1 Akuntansi (Reg)23 Novianti P S-1 Akuntansi (Reg)24 Nugroho Tri Atmaja L S-1 Akuntansi (Reg)25 Nurmardhiyah P P S-1 Akuntansi (Reg)26 Nurul Nugraheny P S-1 Akuntansi (Reg)27 Olltima P S-1 Akuntansi (Reg)28 Orintan Susi Naibaho P S-1 Akuntansi (Reg)29 Rika Restiana P S-1 Akuntansi (Reg)30 Rinadarmayanti P S-1 Akuntansi (Reg)31 Ruly Azizati P S-1 Akuntansi (Reg)32 Ruth GM Manalu P S-1 Akuntansi (Reg)
Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pusdiklat Pegawai BPK-RI 17
33 Septina Fitria JP P S-1 Akuntansi (Non-Reg)34 Shanti Hernisa P S-1 Akuntansi (Reg)35 Siti Astika Rahadini P S-1 Akuntansi (Non-Reg)36 Triana Setiawati P S-1 Akuntansi (Reg)37 Tuan Hisar Momumel L S-1 Akuntansi (Reg)38 Vera Agusta M.H. P S-1 Akuntansi (Non-Reg)39 Virnalici P S-1 Akuntansi (Reg)40 Wahyanti P S-1 Akuntansi (Reg)41 Welliya Elfajri L S-1 Akuntansi (Reg)42 Yohanes Heradi Nudu L S-1 Akuntansi (Reg)43 Yuliana Anggraeni P S-1 Akuntansi (Reg)44 Yunita Sherly S P S-1 Akuntansi (Reg)45 Yusfa Hendra L S-1 Akuntansi (Reg)46 Zawil Fitra L S-1 Akuntansi (Reg)
L = 16P = 30
Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pusdiklat Pegawai BPK-RI 18
Lampiran I.E
DAFTAR NAMA PESERTA DIKLAT SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(SPKPD)KELAS CT.A. 2007
No Nama L/P Jurusan1 Aguswen L S-1 Akuntansi (Reg)2 Alwanti S Batara R P S-1 Akuntansi (Reg)3 Andi Siti Aminah P S-1 Akuntansi (Reg)4 Andiasti Herdiani P S-1 Akuntansi (Reg)5 Bayu Arditya Andono L S-1 Akuntansi (Non-Reg)6 Berlianti Anggun P S-1 Akuntansi (Reg)7 Bulyani Aladin L S-1 Akuntansi (Reg)8 Charil Sutanto L S-1 Akuntansi (Reg)9 Danar Kumala P S-1 Akuntansi (Reg)
10 Davis Litoriansen L S-1 Akuntansi (Reg)11 Denny Kurnia L S-1 Akuntansi (Reg)12 Dewi Alkausari P S-1 Akuntansi (Reg)13 Diah Nursanti P S-1 Akuntansi (Reg)14 Diah Puspitaningrum P S-1 Akuntansi (Reg)15 Dini fanny Mariani P S-1 Akuntansi (Reg)16 Doni Rizki L S-1 Akuntansi (Reg)17 Emil Yuntarso L S-1 Akuntansi (Reg)18 Hafia Fitri P S-1 Akuntansi (Reg)19 Ika Murniati Wiharjo P S-1 Akuntansi (Non-Reg)20 Jannes L S-1 Akuntansi (Non-Reg)21 Juli Arikson E G L S-1 Akuntansi (Reg)22 Juliana Sartika P S-1 Akuntansi (Reg)23 Juslen Justinus S L S-1 Akuntansi (Reg)24 Melisa E Situngkir P S-1 Akuntansi (Reg)25 Merry Siskawati P S-1 Akuntansi (Reg)26 MGS. Febriansyah Yusuf L S-1 Akuntansi (Reg)27 Netty Intan K P S-1 Akuntansi (Reg)28 Pridance P S-1 Akuntansi (Reg)29 Ria Natalina P S-1 Akuntansi (Reg)30 Rini Anggraini P S-1 Akuntansi (Reg)31 Ririn Eka M P S-1 Akuntansi (Reg)32 Rismawaty P S-1 Akuntansi (Reg)
Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pusdiklat Pegawai BPK-RI 19
33 Rola Tantini P S-1 Akuntansi (Reg)34 Rosmy Sopia P S-1 Akuntansi (Reg)35 RR Cynthya A Kirana P S-1 Akuntansi (Non-Reg)36 Sri Katana Sembiring P S-1 Akuntansi (Reg)37 ST Gatot Aryo Pramono L S-1 Akuntansi (Reg)38 Sutaryono Hadiwibowo L S-1 Akuntansi (Reg)39 Syarif Chandra L S-1 Akuntansi (Reg)40 Tengku Faradina P S-1 Akuntansi (Reg)41 Theresia P S-1 Akuntansi (Reg)42 Wilda Rachmah P S-1 Akuntansi (Non-Reg)43 Yasinta Deni P S-1 Akuntansi (Non-Reg)44 Yulianti P S-1 Akuntansi (Reg)45 Yulius Kristiyanto L S-1 Akuntansi (Reg)
L = 16P = 29
Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Pusdiklat Pegawai BPK-RI 20
Lampiran II
JADWAL DIKLAT SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DI JAKARTAT.A. 2007
Keterangan : Satu jam pelajaran : 45 menitSenin s/d Kamis Istirahat I 10:00 – 10:15 (Coffee Break)
Istirahat II 12:00 – 13:00 (Ishoma)Istirahat III 14:45 – 15:00 (Coffee Break)
Jum’at Senam 06:30 – SelesaiIstirahat I 10:00 – 10:15 (Coffee Break)Istirahat II 11:45 – 13:15 (Ishoma)Istirahat III 15:00 – 15:15 (Coffee Break)
Auditor Terampil JP Mapel Instruktur
Pembukaan/PendahuluanKebijakan Umum Pengelolaan Keuangan
DaerahJumat10-Agust-07 08:30 – 17:00 9
Sistem Perencanaan dan PenganggaranKeuangan Daerah