PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PROGRAM KERJA PGRI KABUPATEN GUNUNGKIDUL MASA BAKTI TAHUN 2009-2014 A. PENDAHULUAN Untuk memberikan arah dan pokok-pokok kebijakan yang harus dilaksanakan oleh Pengurus PGRI Kabupaten Gunungkidul masa bakti 2009-2014, maka perlu disusun program kerja organisasi selama lima tahun ke depan. Program kerja ini merupakan penjabaran hasil Kongres PGRI XX Tahun 2008, juga Keputusan Konferensi PGRI Propinsi DIY tanggal 30 November 2008 yang disesuaikan dengan kehendak dan kondisi lokal Kabupaten Gunungkidul. Program kerja ini berupa garis besar selama lima tahun. Program operasional pelaksanaannya perlu dijabarkan ke dalam program tahunan yang harus dibuat oleh Pengurus PGRI Kabupaten Gunungkidul melalui forum Rapat Kerja PGRI Kabupaten Gunungkidul B. LANDASAN HUKUM DAN LANDASAN KONSTITUSIONAL 1. a. b. c. 1) 2) 3) 4) 5) d. Landasan Hukum Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya Undang-Undang: UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Peraturan Pemerintah
1) 2) e. f. 1) 2) 2.
PP No. 19 ahun 2005 PP No. 74 tahun 2008 Keputusan Presiden Kepres 78 Tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional Organisasional AD dan ART PGRI Keputusan Kongres PGRI XX tahun 2008 Landasan Konstitusional
Program Umum PGRI Masa bakti 2009-2014 disusun berlandaskan pada kebijakan sebagai berikut : a. Otonomi daerah harus dilaksanakan berlandaskan solidaritas persatuan dan kesatuan bangsa serta keadilan, bukan otonomi yang akan mengakibatkan timbulnya hasrat memisahkan diri dari NKRI dan merendahkan nilai-nilai kehidupan dan standar kehidupan yang layak bagi semua rakyat. b. Otonomi Daerah harus dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial seluruh rakyat yang pada gilirannya harus menjamin rasa keadilan dan perlindungan hukum yang sama bagi semua orang. c. PGRI berpegang pada sikap serta kebijakan dasar bahwa otonomi daerah :
1) Tidak boleh menurunkan derajat pendidikan dasar untuk semua, kesehatan rakyat, keseimbangan lingkungan, dan kesejahteraan sosial bagi semua penduduk. 2) 3) 4) Tidak boleh menelikung serta mengingkari demokrasi, transparansi, dan tanggung jawab. Harus menjamin keadilan dan persamaan bagi semua umat manusia Harus menghormati dan melindungi hak-hak dasar rakyat
5) Harus lebih menjamin tercapainya pendidikan dasar yang berkualitas dan bebas biaya bagi semua anak. 6) Harus memberi bukti nyata dan efektif bagi peningkatan harkat, martabat, dan kesejahteraan guru di daerah 7) Harus memberikan perlindungan dan kebebasan profesi bagi guru serta tenaga kepedidikan lainnya dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di daerah.
Harus melaksanakan semua kebijakan otonomi daerah melalui proses yang transparan, demokratis, dan bertanggungjawab. d. Tujuan pembangunan pendidikan nasional harus sejalan dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan secara universal, dan dilaksanakan dengan demokratis menghormati serta melindungi hak-hak asasi manusia dan menumbuhkan sikap yang mendukung upaya perdamaian dunia. e. Pendidikan untuk semua (education for all) dan peningkatan mutu pendidikan untuk semua rakyat Indonesia harus menjadi progam utama pembangunan pendidikan nasional dengan segala pendukungnya. f. PGRI tetap berpendirian bahwa anggaran pendidikan yang layak adalah 6 % dari GNP atau sekurang-kurangnya 20 % dari APBN/APBD agar pendidikan dasar yang bermutu bagi semua anak-anak Indonesia dapat tercapai. Penggunaan anggaran pendidikan yang tersedia harus dimanfaatkan secara transparan, terukur serta terarah bagi semua kepentingan pendidikan yang bermutu untuk rakyat banyak (public expendictre on education sector). g. Rekomendasi ILO/UNESCO tahun 1966 tentang STATUS GURU menjadi acuan dasar dalam upaya peningkatan harkat, martabat, dan kesejahteraan guru yang harus tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani perlindungan dan peningkatan harkat dan martabat guru. h. Langkah dan perjuangan PGRI meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan guru dilakukan melalui prinsip dan asas perjuangan serikat pekerja dengan tetap bertumpu pada jati diri PGRI dan sejalan dengan sifat dan hakikat profesi guru. Dengan demkian unjuk rasa dan pemogokan adalah upaya terakhir yang boleh dilakukan PGRI dengan mengedepankan kepentingan anak didik, kesantunan, dan ketertiban. C. VISI DAN MISI OGANISASI 1. Visi
Terwujudnya PGRI sebagai Organisasi Perjuangan, Profesi, dan Ketenagakerjaan yang mandiri dan non partai politik. 2. Misi Organisasi
a. Menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, membela dan mempertahankan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mewujudkan citacita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. b. Berperan aktif dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan yang berlandaskan asas demokrasi, keterbukaan, pengakuan terhadap hak asasi manusia, keberpihakan kepada rakyat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
c. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan anggota. d. Melaksanakan, mengamalkan, mempertahankan dan menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia. e. Membangun sikap kritis terhadap kebijakan pendidikan yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat. f. Melaksanakan dan mengelola organisasi berdasarkan tata kelola yang baik ( good govermance ). g. Memperjuangkan perlindungan hukum, profesi dan kesejahteraan guru.
h. Mewujudkan PGRI sebagai organisasi profesi yang mempunyai kewenangan akreditasi, sertifikasi dan lisensi pendidik dan tenaga pendidikan. i. Memperkuat solidaritas, demokratisasi, dan kemandirian organisasi disemua level/tingkatan. j. Menyamakan persepsi, visi, dan misi para guru/ pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pilar utama pembangunan pendidikan nasional k. Mewujud PGRI sebagai organisasi yang memiliki kekuatan penekan ( pressure group ), pemikir ( thinker ), dan pengendali ( control ). D. NILAI-NILAI UTAMA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Memegang teguh Pancasila dan UUD 1945 Unitaristik, independen, dan non partai politik Membangun persatuan, kesatuan, dan kebersamaan Membangun solidaritas guru yang kuat dan bersatu Mengedepankan mutu dan komitmen moral Menjunjung tinggi profesionalisme organisasi dalam memajukan pendidikan Disiplin, tertib, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas Membela harkat dan martabat anggota profesi
9. Membangun dan mengedepankan kekeluargaan, persatuan, dan musyawarah dalam mufakat.
10. Memotivasi anggota dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta menegakkan disiplin dalam meningkatkan mutu pendidikan. E. STRATEGI 1. Menata, mempertahankan, dan meningkatkan citra PGRI sebagai organisasi profesi, ketenagakerjaan, dan perjuangan pada seluruh stakeholders pendidikan 2. Menjadikan PGRI sebagai pilihan utama dan pertama para guru dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan dan menyalurkan aspirasinya 3. Memperjuangkan realisasi anggaran pendidikan 20% APBN/APBD melalui berbagai instrument hukum, organisasi, perjuangan, dan kerjasama nasional dan internasional 4. Memperjuangkan dan mengawal realisasi UUGD dan penertiban berbagai peraturan turunannya 5. Memperjuangkan anggota PGRI khususnya dan guru pada umumnya untuk memperoleh peningkatan kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan memperoleh hak-hak profesionalnya sebagaimana yang diatur UUGD 6. Bekerjasama dengan berbagai pihak baik institusi pemerintah maupun swasta, organisasi kemasyarakatan dan berbagai stakeholders pada semua tingkat dan lini 7. Memperluas jaringan dan akses dengan media dan organisasi sosial lain di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional 8. Mengembalikan kesadaran dan kecintaan kepada PGRI melalui kaderisasi dan pelatihan kepemimpnan organisasi pada semua tingkatan 9. Melakukan sosial konstitusi organisasi pada anggotanya
10. Mendorong dan memperkuat Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan menuju pengelolaan pendidikan yang transparan, berkualitas, dan berpihak kepada kepentingan peserta didik dan orang tua 11. Meningkatkan kemampuan leadership dan kemampuan pengurus
12. Mendorong pelaksanaan manajemen pendidikan yang transparan responsive dan akuntabel pada semua lini pendidikan 13. Berpartisipasi aktif mewujudkan tercapainya wajib belajar dan sekolah gratis untuk pendidikan dasar 14. Memperjuangkan kesetaraan pendidikan negeri dan swasta dalam berbagai kebijakan pendidikan
15. Meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dedikasi, dan loyalitas anggota PGRI, serta memperjuangkan pelaksanaan sertifikasi sesuai amanat UUGD dengan PGRI sebagai anggota konsorsium sertifikasi. F. POKOK-POKOK PROGRAM UMUM (2009-2014) 1. Bidang Organisasi dan Kaderisasi
a. Melaksanakan recruitment anggota baru, terutama guru baru, guru sekolah swasta, guruguru di lingkungan sekolah agama, dosen, dan tenaga kependidikan lainnya b. Membangun solidaritas dengan menertibkan iuran anggota dan keuangan organisasi
c. Meningkatkan peran politik pendidik dan tenaga kependidikan lainnya ( khususnya anggota PGRI ) agar mampu menempatkan kader PGRI pada lembaga legislatif, eksekutif maupun birokrasi pendidikan. d. Menyukseskan keputusan / hasil Konkerprop DIY Nomor: 10/Konkerprop/ PGRI/DIY/XIX/2008 tentang ; Penetapan Bakal Calon Anggota DPD-RI Daerah Pemilihan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama : Drs. H. Sugito, M.Si. e. Menyusun tata laksana dan pedoman pengelolaan organisasi yang baku yang sesuai dengan acuan para pengurus serta anggota dalam menjalankan roda organisasi. f. Memonitor penataan, penertiban, perbaikan secara bertahap penggantian kartu tanda anggota lama dengan kartu tanda anggota baru yang memiliki masa berlaku lima tahun dan memiliki kualitas yang baik dan mulai efektif tahun 2009.Penggantian dan pengadaan KTA oleh Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan. g. Membangun gedung PGRI secara bertahab dengan sumber dana dari anggota dan mengharap bantuan Pemda Gunungkidul. h. Menyusun jaringan informasi data anggota dan organisasi secara lengkap, mutakhir dapat dipercaya dan berguna. i. Meningkatkan sumber-sumber dana dengan cara mengefektifkan iuran anggota secara rutin oleh masing-masing cabang, sehingga menjadi andalan pemberdayaan dan kemandirian organisasi j. Meningkatkan kemampuan para pengurus, kader, dan anggota PGRI melalui latihan kader kepemimpinan k. Menertibkan dan memperbaiki semua tatanan organisasi PGRI termasuk anak lembaga dan Badan Khusus antara lain dengan meningkatkan kemampuan manajerial kepengurusan tingkat Kabupaten , cabang, dan ranting agar mengikuti dan melaksanakan semangat reformasi, jujur, transparan, bertanggungjawab, dan demokratis.
2.
Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
a. Memperjuangkan system renumerasi khusus bagi guru dan tenaga kependidikan PNS yang meliputi system penggajian guru khusus, tunjangan profesi, peningkatan tunjangan fungsional guru berdasarkan pangkat, dan jabatan guru b. Memperjuangkan peningkatan penghasilan guru dan tenaga kependidikan non PNS dengan menetapkan system renumerasi yang baku, perlindungan dan jaminan sosial , serta kemantapan/kepastian hukum bagi guru dan tenaga kependidikan non PNS tersebut dalam kesepakatan kerja sama antara guru atau organisasi guru dengan penyelenggara sekolah c. Membina kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan dalam berbagai bentuk kegiatan dan usaha organisasi serta upaya-upaya lain di bidang kesejahteraan anggota baik upaya sosial dan ekonomi ( arisan, dana kematian, asuransi hari tua, tabungan haji dsb. ) terutama di tingkat kepengurusan yang paling depan. d. Memperjuangkan dan membantu para guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam memperoleh hak-hak kepegawaian mengenai kenaikan pangkat, pembayaran gaji, pensiun, yang tepat pada waktunya dan pengaturan system mutasi, promosi, dsb. e. Memperjuangkan dan mengusahakan system pemberian hadiah penghagaan yang baku dan berkesinambungan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya yang berprestasi dan berdedikasi tinggi. 3. Bidang Informasi dan Komunikasi
a. Membangun citra positif PGRI di mata masyarakat sebagai organisasi perjuangan, profesi, dan ketenagakerjaan yang merancang, melaksanakan dan mengkomunikasikan hasil yang telah dicapai, serta program-program kepada khalayak sehingga berbagai aktifitas PGRI dapat diketahui oleh masyarakat. b. Mengupayakan media on line dalam bentuk website PGRI, blog dan email sebagai media interaksi, komunikasi c. Membantu mengoptimalkan peredaran Majalah Suara Guru / Jurnal Guru kepada anggota sebagai media organisasi membangun solidaritas dan sebagai media interaksi komunikasi sekaligus sebagai pembelajaran anggota d. Menyusun jaringan informasi data anggota dan organisasi secara lebih lengkap, mutakhir dapat dipercaya dan berguna dipadukan dengan program Biro Organisasi dan Kaderisasi. 4. Bidang Penelitian dan Pengembangan
a. Membuat program dan melaksanakan penelitian tentang dampak kebijakan pendidikan menyangkut guru, peserta didik, dan masyarakat
b. Menyampaikan rekomendasi terhadap berbagai kebijakan pendidikan di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan studi yang mendalam c. Aktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti Pemda, dunia usaha yang ada, masyarakat, dan LSM untuk/dalam melakukan kajian, riset, dan kegiatan yang bersifat ilmiah tanpa ikatan apapun d. Mengkomunikasikan hasil studi dan riset pada pihak-pihak terkait untuk pengembangan lebih lanjut 5. a. Bidang Pengembangan Karier dan Profesi Mengembangkan konsep pola pembinaan karier guru mulai guru pemula sampai guru ahli
b. Mengembangkan/ membina/ memonitor semua kegiatan Himpunan/ Ikatan/ Asosiasi Profesi dan Keahlian sejenis yang ada di Kabupaten Gunungkidul yang bernaung di bawah PGRI sebagai wadah untuk peningkatan karier dan profesionalisme guru c. Memfasilitasi program dan kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi guru yang berorientasi pada peningkatan karier dan profesi guru d. Membina, mengembangkan, dan mendayagunakan kader PGRI secara optimal di berbagai bidang kegiatan 6. Bidang Kerohanian
a. Membina anggota agar dapat meningkatkan iman dan taqwa pada agamanya masingmasing sebagai sosok yang patut diteladani di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat b. Melaksanakan forum kegiatan yang berkesinambungan sebagai media silarahmi, solidaritas, dan persaudaraan antar anggota c. Melaksanakan lomba-lomba keagamaan dan sosial kemasyarakatan
d. Mengembangkan kecerdasan spiritual dan emosi pada anak didik di samping kecerdasan intelektualnya 7. a. Bidang Pemberdayaan Perempuan Meningkatkan pembinaan, pendayagunaan, serta pemberdayaan perempuan
b. Melaksanakan seminar/pelatihan kepemimpinan perempuan PGRI guna meningkatkan mutu kepemimpnan, kepengurusan, dan kaderisasi perempuan
c. Menyelenggarakan diskusi ilmiah, lokakarya, sarasehan serta kursus-kursus ketrampilan dalam usaha peningkatan mutu profesi dan memperluas wawasan serta memiliki ketrampilan yang memadai d. Mempererat dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi perempuan lain yang ada di Kabupaten Gunungkidul e. Memperjuangkan agar guru perempuan diberi kesempatan memegang jabatan penentu kebijakan baik dalam kepengurusan, kepanitiaan dalam organisasi maupun kedinasasan 8. Bidang Pengembangan Kesenian, Kebudayaan, dan Olahraga
a. Melaksanakan berbagai kegiatan kesenian, kebudayaan, dan olahraga sebagai media komunikasi, silaturahmi, dan soliditas anggota b. Melaksanakan lomba-lomba kesenian, kebudayaan, dan olahraga di berbagai level organisasi c. Mengembangkan pusat-pusat kesenian, kebudayaan, dan olahraga sebagai wahana ekspresi dan pengembangan diri 9. Bidang Pengabdian Masyarakat
a. Menyusun serta melaksanakan program yang bersifat pengabdian masyarakat yang mendukung peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia di berbagai bidang termasuk pembangunan karakter bangsa, pembinaan, dan peningkatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa b. PGRI harus secara proaktif, antisipatif, dan persuasif melakukan berbagai upaya dalam :
1) Membudayakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menyebarluaskan serta membudayakan sadar hukum di kalangan anggota, peserta didik, dan masyarakat 2) Meneladani dan membantu masyarakat pada umumnya dan anggota PGRI pada khususnya agar memasyarakatkan hidup jujur, terbuka, demokratis, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya 3) Membantu dan mendorong upaya reformasi di semua bidang
4) Membantu menciptakan masyarakat madani yang dapat berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam upaya membentuk kehidupan yang demokratis, terbuka mengakui dan menghormati HAM, serta memiliki tanggungjawab sosial yang tinggi 5) Membantu serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan, penanggulangan anak putus sekolah, masalah pekerja anak, persamaan serta keadilan jender, dan program perlindungan anak lainnya
6)
Meningkatkan upaya dan peran serta warga PGRI dalam menjaga kelestarian lingkungan
7) Meningkatkan upaya dan peran serta warga PGRI dalam penanggulangan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, dan kebiasaan minum-minuman keras, serta merokok Mengambil prakarsa dan aktif mendukung pelaksanaan pendidikan kesehatan dan sadar gizi di sekolah, program kesehatan ibu dan anak, pemasyarakatan garam berzodium, dan kesadaran hidup bersih dan sehat di sekolah dan masyarakat 10. Bidang Advokasi dan Perlindungan Hukum
a. Mengangkat harkat dan martabat anggota sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku b. Mencermati pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan sebagaimana yang diatur dalam UUGD, PP Nomor 74 Tahun 2008, dan perundangan terkait lainnya c. Mencermati pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan profesi, karier, dan hak-hak guru lainnya d. Melindungi dan membela guru anggota PGRI yang menghadapi permasalahan terutama permasalahan yang terkait dengan profesi anggota e. f. Melindungi dan membela guru anggota PGRI yang menghadapi permasalahan hukum. Mendayagunakan dan mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi LKBH
G. PROGRAM KERJA ANAK LEMBAGA DAN BADAN KHUSUS PGRI 1. a. YPLP/PPLP PGRI Pendahuluan
Tujuan YPPLP/PPLP PGRI antara lain membantu masyarakat dan pemerintah dalam usaha melaksanakan program pendidikan, membina, dan mengelola lembaga pendidikan PGRI, membantu masyarakat dan pemerintah dalam upaya pemerataan pelayanan pendidikan bagi rakyat. Misi utama YPLP/PPLP PGRI bukanlah aspek ekonomi/ financial anggota melainkan pembangunan pendidikan dan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang sedang dalam proses transformasi menuju globalisasi. b. Umum dan Organisasi
1) Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang relevan dalam meningkatkan mutu manajemen lembaga pendidikan PGRI, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di semua jajaran lembaga pendidikan PGRI
2) Melaksanakan usaha-usaha peningkatan penertiban dan pemantapan pelaksanaan tugas YPLP/PPLP PGRI terutama yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja dengan berpedoman pada AD/ART YPLP/PL PGRI, Kode Etik, dan Ikrar Guru Indonesia serta ketentuan organisasi yang berlaku c. Penatalaksanaan dan Pengelolaan
1) Mendorong di Kabupaten Gunungkidul agar memiliki sekolah PGRI yang berprestasi yang dapat dijadikan contoh oleh lembaga pendidikan PGRI lainnya 2) Penyelenggaraan pemilihan guru/ tenaga kependidikan berprestasi/teladan di lingkungan lembaga pendidikan PGRI secara berjenjang dalam usaha meningkatkan semangat untuk mendorong peningkatan prestasinya 3) Koordinasi antara lembaga pendidikan PGRI dengan masyarakat dan pemerintah setempat
4) Menyelenggarakan penataran bendaharawan YPLP/PPLP PGRI dan Lembaga Pendidikan PGRI di bidang manajemen keuangan d. 1) a. b. c. Peningkatan Mutu Pendidikan Bidang Dikdasmen Mendorong peningkatan kinerja YPLP perwakilan dan sekolah PGRI Mendorong peningkatan kualitas lulusan sekolah-sekolah PGRI Mendorong peningkatan manajemen sekolah-sekolah PGRI
d. Menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka membina dan mengembangkan sekolah-sekolah PGRI e. Mendorong peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan sekolahsekolah PGRI f. e. Membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi sekolah-sekolah PGRI Keuangan, Sarana dan Prasarana
1) Mendorong agar semua lembaga pendidikan PGRI dapat memiliki tanah dan gedung sendiri serta perlengkapan yang mandiri, termasuk ruangan/laboratorium, ruang perpustakaan dsb. 2) Membantu mengusahakan pengadaan sarana dan prasarana lembaga pendidikan PGRI melalui bantuan pemerintah dan non pemerintah
3) Mengusahakan agar setiap tahun lembaga pendidikan PGRI memperoleh bantuan/subsidi dari dinas pendidikan dan pemerintah daerah berupa bantuan rutin dan isidentil maupun bantuan lainnya yang dapat diberikan secara teratur dan merata 4) Mendorong peningkatan kesejahteraan guru, karyawan, dan pengurus YPLP/PPLP PGRI disemua bidang 5) Melaksanakan inventarisasi dan pembukuan harta kekayaan milik YPLP/PPLP PGRI baik yang berada dalam penguasaan YPLP/PPLP PGRI maupun lembaga pendidikan PGRI 6) Meningkatkan usaha tewujudnya tertib administrasi keuangan , inventarisasi dan laporan di lingkungan YPLP/PPLP PGRI dan lembaga pendidikan PGRI 2. a. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum PGRI ( LKBH PGRI ) Pemantapan status organisasi dan fungsi LKBH PGRI
b. Menyebarluaskan pemahaman tentang visi, misi dan tugas-tugas LKBH PGRI sebagai anak lembaga organisasi profesi guru yang juga organisasi perjuangan c. Membentuk dan membina kelompok kerja (POKJA) LKBH PGRI yang terdiri dari kaderkader PGRI yang professional di bidang hukum d. Membantu pelaksanakan program kadarkum ( keluarga sadar hukum ) terutama di lingkungan anggota PGRI e. Menyelenggarakan penyuluhan hukum yang materinya disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan masyarakat sasaran f. Mengusahakan pemberian bantuan dan pelayanan kepada guru/anggota PGRI yang mengalami permasalahan hukum g. Menyelenggarakan penataran, seminar, lokakarya, sarasehan tentang penyuluhan dan pelayanan hukum yang efektif dan efisien. Sosialisasi Program Dan Kebijakan Pemerintah PGRI yang selama ini bekerja keras dan berjuang tak kenal lelah untuk memperbaiki nasib dan kesejahteraan guru belum dipahami sepenuhnya oleh para guru. Ketidak pahaman ini sering menjadikan mereka bersikap apatis dan masa bodo terhadap keberadaan organisasi ini. Sikap seperti ini tak boleh dibiarkan berkembang luas agar PGRI sebagai organisasi para guru tetap kokoh berdiri dan tidak ditinggalkan para anggota.
Pengurus sebenarnya sudah banyak melakukan sosialisasi tentang program dan kegiatan
organisasi kepada para anggota melalui berbagai cara tetapi karena banyaknya anggota dan lokasinya yang tersebar di berbagai wilayah serta terbatasnya kemampuan dan kesempatan yang ada sehingga banyak pula anggota yang belum memahami. Dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para anggota maka pada tanggal 27 Mei sampai dengan 9 Juni 2007 PGRI Jawa Tengah melakukan sosialisasi secara intensif tentang program dan kebijakan organisasi di seluruh kab/kota di Jawa Tengah. Materi sosialisasi disampaikan oleh Tim yang dibentuk oleh Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah.
Guru wajib menjadi anggota organisasi Profesi Taruna, S.H. Wakil Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah saat melakukan sosialisasi di berbagai tempat tidak lupa menyampaikan sejarah berdirinya PGRI dan perjuangan yang telah dilakukannya. Menurut Taruna, SH, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sejak kelahirannya 25 November 1945 telah mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan profesi guru dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak peristiwa dan kejadian yang menimpa dan dialami oleh organisasi ini. Banyak pula yang telah dialami, dilakukan, dan diperjuangkan oleh PGRI ini. Berdasarkan pengamatan, ternyata banyak pihak yang tidak mengenal sejarah, perjuangan, bahkan hakikat PGRI sehingga mereka memberikan apresiasi yang salah dan pendapat yang keliru terhadap PGRI. Pengenalan dan pemahaman yang benar terhadap organisasi ini, baik sejarah, konstitusi, kegiatan, dan perjuangannya, akan melahirkan sikap yang tepat terhadap organisasi guru ini. Sampai saat ini ternyata belum semua guru dan tenaga kependidikan lainnya bergabung dalam wadah organisasi ini. Padahal menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 41 ayat 3 bahwa Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Dapat diduga, karena para guru belum memperolah informasi yang memadai tentang PGRI, apalagi kegaiatn dan perjuangannya. Kondisi tersebut tentu menuntut kita untuk menyebarluaskan informasi, kegiatan, dan perjuangan organisasi ini ke semua pihak khususnya anggota sehingga dukungan dan sikap terhadap organisasi ini menjadi lebih baik dan tepat. Perjuangan PGRI
Yang dimaksud perjuangan PGRI adalah kegiatan-kegiatan da-lam rangka menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi anggota, meningkatkan kesejahteraan dan profesi anggota, melindungi dan membela kepentingan anggota. Sampai saat ini belum semua tujuan, target, sasaran perjuangan tercapai. Di berbagai jenjang, pengurus PGRI telah berjuang sangat maksimal, menggunakan sejumlah teknik dan strategi perjuangan. Itu tentu harus dicermati agar para pengelola organisasi ini belajar dari berbagai pengalaman. Pengalaman pada saat organisasi ini hidup dalam masa penjajahan, pengalaman pada saat PGRI baru lahir di awal kemerdekaan, juga pada saat orde lama. Dalam orde baru juga ada sejumlah pengalaman yang perlu mendapat perhatian sehingga PGRI lebih cerdas dan kuat dalam melaksanakan perjuangan. Pada masa yang akan datang perlu dikaji dan dirumuskan strategi perjuangan yang lebih tepat dan akurat agar setiap perjuangan PGRI memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Sikap PGRI terhadap pemerintah misalnya, perlu diperjelas sehingga memberikan inspirasi terhadaop para pengurus di setiap jenjang. Strategi tersebut misalnya, penempatan kader PGRI pada jajaran birokrasi, kepala daerah, anggota legislatif, dan lembaga lain yang mempunyai pengaruh terhadap pembuatan kebijakan pendidikan di berbagai tingkat misalnya dewan pendidikan, BMPS, dan lain-lain.
Perjuangan PGRI menjadi semakin berat apabila kesejahteraan dan profesionalisme guru masih selalu rendah, serta mutu pendidikan belum beranjak naik. Kondisi itu tidak akan pernah berubah dan guru selalu kalah apabila guru dan segenap tenaga kependidikan lainnya tidak melakukan ikhtiar (perjuangan). Kemenangan hanya dapat diraih apabila ada kekuatan. Kekuatan diperoleh apabila ada persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan dapat terwujud apabila para guru dan tenaga kependidikan berserikat dalam sebuah wadah. Banyak hal yang dapat dilakukan apabila seluruh guru dan tenaga kependidikan bergabung dalam sebuah wadah organisasi guru, solid, tidak terpecah belah. Bukti-bukti perjuangan Untuk meyakinkan anggota dalam kegiatan sosialisasi Taruna juga menyampaikan sejumlah kegiatan perjuangan PGRI dalam beberapa tahun terakhir, antara lain: Pertama, Pengurus Besar PGRI kerjasama dengan RCTI dengan sponsor B-29 dapat memberikan bantuan kepada + 200 orang guru masing-masing Rp. 1.000.000,00.; Kedua, Melaksanakan advokasi kepada Presiden (BJ. Habibie) dan desakan ke DPR-RI yang kemudian membuahkan hasil berupa seluruh pegawai negeri mendapat tambahan tunjangan penghasilan sebesar Rp 155.250,00; Ketiga, Mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden (Megawati Sukarno Putri). Pengurus Besar PGRI mengajukan agar Anggaran Pendidikan dinaikan menjadi 25%.; Keempat, Advokasi dengan Ketua / Pimpinan DPR dan Mendiknas dengan substansi yang sama untuk diajukan kepada presiden. Karena anggaran pendidikan pada zaman Suharto + 9%, pada masa BJ. Habibie dijanjikan 20%, tapi pada masa KH. Abdurahman Wahid anggaran pendidikan hanya 3,8 %; Kelima, Pengurus Besar PGRI membuat satuan tugas yang dikenal "KOMITE PERJUANGAN PERBAIKAN KESEJAHTERAAN GURU" disingkat KP2KG. Satgas ini bertugas secara khusus dan intensif untuk memperjuangkan kesejahtraan guru melalui berbagai pendekatan dan cara; Keenam, Dengan KP2KG, Pengurus Besar PGRI mengadakan advokasi ke Wakil Presiden (Megawati Sukarno Putri), Mendiknas, BAPPENAS, Pimpinan DPR-RI dan 10 Fraksi di DPRRI; Ketujuh, KP2KG menyerukan kesiapan perjuangan kepada KP2KG tingkat I dan II bahkan sampai anggota agar memperjuangkan issue yang telah dirumuskan secara Nasional dengan thema "GURU MENGGUGAT" (admin)
PROGRAM KERJA PGRIPEMBUKAAN Didorong oleh keinginan luhur untuk berperanserta secara aktif menegakkan, mengamankan, mengisi dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 serta usaha mencerdaskan kehidupan bangsa seperti terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan mewujudkan peningkatan harkat, martabat, dan kesejahteraan guru khususnya serta tenaga kependidikan pada umumnya, maka perlu dibentuk suatu organisasi. Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka pada 25 November 1945 dalam kongres
guru Indonesia di Surakarta, telah didirikan satu organisasi guru dengan nama Persatuan Guru Republik Indonesia disingkat PGRI. PGRI sebagai tempat berhimpunnya segenap guru dan tenaga kependidikan lainnya merupakan organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan yang berdasarkan Pancasila, bersifat unitaristik, independen, dan non politik praktis, secara aktif menjaga, memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai semangat kekeluargaan, kesetiakawanan sosial yang kokoh serta sejahtera lahir batin, dan kesetiakawanan organisasi baik nasional maupun internasional. PGRI beserta seluruh anggotanya secara terus menerus berupaya mewujudkan pengabdiannya melalui pembinaan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya, membina serta mengembangkan pendidikan dan kebudayaan bagi pembangunan Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar1945. PGRI sebagai organisasi perjuangan mengemban amanat dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, menjamin, menjaga, dan mempertahankan keutuhan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan membudayakan niiai-nilai luhur Pancasila. Guru sebagai salah satu pilar pelaksana pembangunan pendidikan dituntut memiliki integritas dan kemampuan profesional yang tinggi agar mampu melaksanakan darma baktinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. PGRI bertujuan dan berupaya membina, mempertahankan, dan meningkatkan harkat dan martabat guru melalui peningkatan kemampuan profesionalnya dan kesejahteraan guru beserta keluarganya. Atas dasar hal-hal tesebut di atas maka disusunlah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI sebagai berikut: BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal I (1) Organisasi ini bernama Persatuan Guru Republik Indonesia disingkat PGRI. (2) Persatuan Guru Republik Indonesia didirikan pada 25 November 1945 dalam Kongres Guru Indonesia di Surakarta untuk waktu yang tidak ditentukan. (3) Organisasi tingkat nasional berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. BAB II DASAR Pasal 2 PGRI berdasarkan Pancasila dan Undang undang Dasar 1945. BAB III JATI DIRI Pasal 3 PGRI adalah organisasi perjuangan, organisasi profesi dan organisasi ketenagakerjaan. BAB IV SIFAT DAN SEMANGAT Pasal 4 (1) PGRI adalah organisasi yang bersifat: a. unitaristik tanpa memandang perbedaan ijazah, tempat kerja, kedudukan, agama, suku,
golongan, gender, dan asal-usul, b. independen yang berlandaskan pada prinsip kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitrasejajaran dengan berbagai pihak, c. non partai politik, bukan merupakan bagian dari dan tidak berafiliasi kepada partai politik. (2) PGRI memiliki dan melandasi kegiatannya pada semangat demokrasi, kekeluargaan, keterbukaan dan tanggung jawab etika, moral serta hukum. BAB V KEDAULATAN Pasal 5 Kedaulatan organisasi ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres. BAB VI TUJUAN Pasal 6 PGRI bertujuan : a mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, b. berperanserta aktif mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, c. berperanserta rnengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan nasional, d. mempertinggi kesadaran dan sikap guru, meningkatkan mutu dan kemampuan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya, e. menjaga, memelihara, membela serta meningkatkan harkat dan martabat guru dan tenaga kependidikan I melalui peningkatan kesejahteraan serta kesetiakawanan anggota. BAB VII TUGAS DAN FUNGSI Pasal 7 PGRI mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. b. Membela, mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila. c. Mempertahankan dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. d. Meningkatkan integritas bangsa dan menjaga tetap terjamin serta terpeliharanya keutuhan kesatuan dan persatuan bangsa. e. Melaksanakan dan mengembangkan Sistem Pendidikan Nasional. f. Membina dan bekerja sama dengan Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis di bidang pendidikan yang secara sukarela menyatakan diri bergabung dan atau bermitra dengan PGRI. g. Mempersatukan semua guru dan tenaga kependidikan di semua jenis, jenjang dan satuan pendidikan guna meningkatkan pengabdian dan peranserta di dalam pembangunan nasional. h. Mengupayakan dan mengevaluasi terlaksananya peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, akreditasi, sebagai lisensi bagi pengukuhan kompetensi profesi guru. i. Menegakkan dan melaksanakan Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia sesuai peraturan organisasi. j. Mengadakan hubungan kerjasama dengan lernbaga-lembaga pendidikan, organisasi yang
bergerak di bidang pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan umumnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan. k. Memelihara, membina dan mengembangkan kebudayaan nasional serta memelihara kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. I. Menyelenggarakan dan membina anak lembaga PGRI. m. Memelihara dan mempertinggi kesadaran guru akan profesinya untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, pengabdian, prestasi dan kerjasama. n. Memelihara dan meningkatkan mutu keorganisasi PGRI. BAB VIII KODE ETIK DAN IKRAR GURU INDONESIA Pasal 8 (1) PGRI memiliki dan melaksanakan Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia. (2) Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan tersendiri. BAB IX ATRIBUT Pasal 9 (1) PGRI memiliki atribut organisasi yang terdiri dari Lambang, Panji, Pakaian Seragam, Hymne dan Mars PGRI. (2) Atribut organisasi tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam ketentuan tersendiri. BAB X KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN DAN HAK Pasal 10 Yang dapat diterima menjadi anggota PGRI adalah warga negara Republik Indonesia, yang dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 11 Keanggotaan berakhir: a. atas permintaan sendiri; b. karena diberhentikan, atau c. karena meninggal dunia. Pasal 12 (1) Setiap anggota berkewajiban : a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi serta Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia. b. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan dan disiplin organisasi. c. Melaksanakan program organisasi secara aktif. (2) Tatacara melaksanakan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 13
(1) Setiap anggota mempunyai: a. hak bicara; b. hak suara; c. hak memilih; d. hak dipilih; e. hak membela diri; f. hak untuk memperjuangkan peningkatan harkat dan martabatnya; g. hak memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum. (2) Tatacara penggunaan dan pelaksanaan hak anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XI SUSUNAN DAN PERANGKAT KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 14 PGRI memiliki tata urutan/tingkat organisasi dengan susunan sebagai berikut: a. Tingkat Nasional b. Tingkat Provinsi. c. Tingkat Kabupaten/Kota. d. Tingkat Cabang/Cabang khusus. e. Tingkat Ranting. Pasal 15 Organisasi Tingkat Nasional meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 16 Organisasi Tingkat Provinsi meliputi wilayah satu provinsi. Pasal 17 Organisasi Tingkat Kabupaten/Kota meliputi wilayah satu Kabupaten/Kota Pasal 18 PGRI Cabang/Cabang Khusus terdiri dari : a. Cabang yang meliputi wilayah satu kecamatan. b. Cabang Khusus yang meliputi satu unit kerja tertentu, baik di dalam maupun di luar negeri. Pasal 19 Organisasi Tingkat Ranting meliputi wilayah satu desa/ kelurahan atau satu unit kerja/satuan pendidikan/gugus sekolah. Pasal 20 Perangkat Kelengkapan Organisasi PGRI terdiri dari : a. Badan Pimpinan Organisasi, b. Anak Lembaga dan Badan khusus, c. Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis,
d. Forum Organisasi, e. Badan Penasihat, f. Dewan Kehormatan Organisasi dan Kode Etik Guru Indonesia. BAB XII BADAN PIMPINAN ORGANISASI Pasal 21 Badan pimpinan organisasi terdiri dari: a. Pengurus Tingkat Nasional disebut Pengurus Besar PGRI. b. Pengurus Tingkat Provinsi disebut Pengurus PGRI Provinsi. c. Pengurus Tingkat Kabupaten/Kota disebut Pengurus PGRI Kabupaten/Kota. d. Pengurus Tingkat Cabang/Cabang Khusus disebut Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus. e. Pengurus Tingkat Ranting disebut Pengurus PGRI Ranting. Pasal 22 (1) Susunan, proses pencalonan, dan pemilihan Pengurus Besar PGRI, Pengurus PGRI Provinsi, Pengurus PGRI Kabupaten/Kota, Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus, dan Pengurus Ranting ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. (2) Masa Bakti kepengurusan Badan Pimpinan Organisasi ditetapkan 5 (lima) tahun. Pasal 23 (1) Badan Pimpinan Organisasi bertugas melaksanakan program dan kegiatan Organisasi. (2) Badan Pimpinan Organisasi sesuai dengan tingkatannya masing-masing berwenang menetapkan kebijakan organisasi untuk memperlancar pelaksanaan tugas organisasi serta bertindak ke dalam dan ke luar atas nama organisasi. (3) Badan Pengurus Organisasi sesuai dengan tingkatannya masing-masing berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban pada forum organisasi tertinggi pada tingkatan masingmasing. Pasal 24 (1) Sebelum memulai tugasnya, seluruh anggota Badan Pimpinan Organisasi disahkan dan dilantik oleh Badan Pimpinan Organisasi setingkat lebih tinggi kecuali seluruh anggota Badan Pimpinan Organisasi Tingkat Nasional yang mengucapkan janji dihadapan Kongres. (2) Tatacara pelaksanaan pelantikan, pengucapan janji, dan pengesahan Badan Pimpinan Organisasi tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XIII ANAK LEMBAGA DAN BADAN KHUSUS Pasal 25 (1) Untuk mengelola bidang dan atau tugas tertentu dalam upaya mencapai tujuan Organisasi yang bersifat tetap dan jangka panjang dibentukAnak Lembaga PGRI. (2) Jenis, susunan, dan tugas anak lembaga Tingkat Nasional dan pengurusnya ditetapkan oleh Pengurus Besar PGRI. (3) Anak Lembaga PGRI dikoordinasikan oleh Badan Pimpinan Organisasi sesuai tingkatannya masing- masing. (4) Masa bakti kepengurusan Anak Lembaga PGRI ditetapkan sama dengan masa bakti Badan
Pimpinan Organisasi sesuai tingkatannya. (5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan kegiatan anak lembaga serta susunan dan tata kerjanya diatur dalam peraturan tersendiri. (6) Semua anak lembaga harus tunduk kepada semua peraturan dan keputusan-keputusan PGRI sebagai induk organisasinya. Pasal 26 (1) Untuk melaksanakan program tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan Forum Organisasi baik sebagai upaya mencapai sasaran program organisasi maupun dalam upaya bekerjasama dengan pihak lain, Badan Pimpinan Organisasi di semua tingkatan dapat membentuk Badan Khusus. (2) Badan khusus bertanggungjawab kepada Badan Pimpinan Organisasi yang membentuknya. (3) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan serta tata kelola Badan Khusus diatur dalam peraturan tersendiri. (4) Badan Khusus yang dibentuk oieh PGRI harus tunduk kepada semua peraturan dan keputusan-keputusan PGRI sebagi induk organisasinya.
BAB XIV HIMPUNAN PROFESI DAN KEAHLIAN SEJENIS Pasal 27 (1) Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis di lingkungan pendidikan yang secara sukarela menyatakan bergabung dan atau berafiliasi dengan PGRI merupakan salah satu Badan Kelengkapan Organisasi PGRI. (2) Hak, kewajiban, dan mekanisme hubungan kerja antara PGRI dengan Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan tersendiri.
BAB XV FORUM ORGANISASI Pasal 28 Jenis Forum Organisasi (1) Jenis Forum Organisasi terdiri dari : a. Kongres b. Kongres Luar Biasa c. Konferensi Kerja Nasional (KONKERNAS) d. Konferensi PGRI Provinsi (KONPROV) e. Konferensi PGRI Provinsi Luar Biasa (KONPROVLUB) f. Konferensi Kerja PGRI Provinsi (KONKERPROV) g. Konferensi PGRI Kabupaten/Kota (KONKAB/KONKOT) h. Konferensi PGRI Kabupaten/Kota Luar Biasa (KONKABLUB/ KONKOTLUB) i. Konferensi Kerja PGRI Kabupaten/Kota (KONKERKAB/KONKERKOT) j. Konferensi Cabang/Cabang Khusus (KONCAB/KONCABSUS) k. Konferensi PGRI Cabang/Cabang Khusus Luar Biasa (KONCABLUB/ KONCABSUSLUB) l. Konferensi Kerja PGRI Cabang/ Cabang Khusus (KONKERCAB/ KONKERCABSUS)
m. Rapat Anggota PGRI Ranting (RAPRAN) n. Rapat Pengurus dan Pertemuan lain (2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan serta cara kerja masing-masing Forum Organisasi tersebut daiam ayat (1) pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XVI BADAN PENASIHAT Pasal 29 (1) Badan Pimpinan Organisasi Tingkat Nasional sampai Ranting dibantu oleh sebuah Badan Penasihat yang diangkat, disahkan dan berhenti bersama-sama dengan pengurus Badan Pimpinan Organisasi yang bersangkutan oleh forum organisasi yang memilihnya. (2) Badan Penasihat bertugas memberikan nasihat, pertimbangan, dan saran kepada Badan Pimpinan Organisasi baik diminta maupun tidak. (3) Badan Penasihat terdiri dari unsur tokoh-tokoh pendidikan, kebudayaan, masyarakat, dan para ahli. (4) Masa bakti kepengurusan Badan Penasehat ditetapkan sama dengan masa bakti kepengurusan Badan Pimpinan Organisasi sesuai tingkatannya. (5) Ketentuan mengenai susunan, uraian tugas, fungsi dan cara kerja Badan Penasihat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XVII DEWAN KEHORMATAN ORGANISASI DAN KODE ETIK GURU INDONESIA Pasal 30 (1) Terkecuali untuk organisasi tingkat cabang dan ranting, Badan Pimpinan Organisasi dapat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi yang terdiri dari unsur Badan Penasehat, unsur Badan Pimpinan Organisasi, unsur Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis dan unsur keahlian sesuai keperluan. (2) Dewan Kehormatan Organisasi bertugas memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan tentang pelaksanaan, penegakan, dan pelanggaran disiplin organisasi dan Kode Etik Guru Indonesia. BAB XVIII PERBENDAHARAAN Pasal 31 (1) Sumber keuangan diperoleh dari: a. uang pangkal, b. uang luran, c. sumbangan tetap para donatur, d. sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat, e. usaha-usaha lain yang sah. (2) Kekayaan Organisasi dibukukan dan diinventarisasikan sebaik-baiknya. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XIX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 32 (1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah wewenang Kongres. (2) Kongres yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kabupaten/Kota yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara. (3) Perubahan AD/ART harus disetujui oleh sekurang- kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir. BAB XX PEMBUBARAN Pasal 33 (1) Pembubaran organisasi diputuskan oleh Kongres yang diadakan khusus untuk keperluan itu. (2) Kongres yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah suara. (3) Pembubaran wajib disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah suara yang hadir. (4) Apabila Kongres memutuskan pembubaran, maka dalam keputusan tersebut ditentukan pedoman dan tata kerja organisasi dalam keadaan likuidasi.
BAB XXI PENUTUP Pasal 34 (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan organisasi. (2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Kongres.
