Program Kerja PASKA Tahun 2018 · Program Kerja PASKA Tahun 2018 i KATA PENGANTAR ... Subbagian Tata Usaha; ... Lima Hari Sekolah, PPDB/Zonasi, ...

Program Kerja PASKA Tahun 2018

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya,

sehingga kami dapat menyusun Program Kerja (Proker) Pusat Analisis dan

Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) tahun 2018. Program kerja ini diharapkan dapat

menjadi acuan bagi PASKA dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan

program, dan rencana penyerapan anggaran tahun 2018.

Program kerja ini memuat uraian tugas dan fungsi PASKA, capaian PASKA tahun

2017, profil anggaran PASKA tahun 2018, program prioritas PASKA tahun 2018,

program kerja dan kegiatan PASKA tahun 2018, beserta lampiran jadwal kegiatan dan

rencana penyerapan anggaran 2018.

Semoga program kerja ini dapat bermanfaat bagi perencanaan pelaksanaan program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan PASKA pada tahun anggaran 2018, khususnya

bagi pegawai Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan dan umumnya bagi

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pemangku kepentingan

lainya.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada

semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses penyusunan Program

Kerja PASKA tahun 2018.

Kepala Pusat Analisis dan

Sinkronisasi Kebijakan

Hendarman

NIP 196106301986031002


ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar................................................................................................................i

Daftar Isi………………………………………………………………………………………………………….....…….ii

1. Tugas dan Fungsi Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan.....................................1

2. Capaian Kinerja Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2017….………........4

3. Profil Anggaran Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2018……………....…7

4. Program Prioritas Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2018…………......9

5. Program Kerja dan Kegiatan PASKA Tahun 2018……….............................................15

6. Lampiran Jadwal Kegiatan dan Rencana Penyerapan Anggaran 2018………………....18


1

1. Tugas dan Fungsi Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan

Sesuai dengan Pasal 767 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan sinkronisasi kebijakan, pengelolaan isu dan masalah strategis kementerian serta pemantauan dan evaluasi target rencana kerja kementerian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan; 3. Pemantauan dan evaluasi target rencana kerja Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan; 4. Fasilitasi kegiatan Menteri; dan 5. Pelaksanaan administrasi Pusat.

Sesuai dengan Permendikbud No 11 tahun 2015, struktur organisasi Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan terdiri dari tiga bidang, satu Subbagian, dan satu kelompok jabatan Fungsional. Adapun rincian bidang, subbagian, dan kelompok jabatan fungsional yang berada di Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, yaitu: (1) Bidang Sinkronisasi Kebijakan; (2) Bidang Pengelolaan Strategis; (3) Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian; (4) Subbagian Tata Usaha; dan (5) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Lebih lanjut, rincian tugas dan fungsi masing-masing bidang, dan subbag TU serta kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:

1) Bidang Sinkronisasi Kebijakan

Bidang Sinkronisasi Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bidang sinkronisasi kebijakan menyelenggarakan fungsi: (a) Pelaksanaan analisis kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (b) Pelaksanaan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (c) Penyusunan laporan pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2) Bidang Pengelolaan Strategis

Bidang pengelolaan strategis; mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan masalah strategis Kementerian dan Kebudayaan. Bidang pengelolaan strategis menyelenggarakan fungsi: (a) Penyiapan bahan koordinasi pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (b) Penyusunan masukan dan tindak lanjut penyelesaian isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan (c) Penyusunan laporan pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


2

3) Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian

Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program nasional dan program unggulan kementerian. Bidang Pemantauan dan evaluasi kinerja kementerian menyelenggarakan fungsi: (a) Penyusunan kriteria analisis dan mekanisme penilaian dan pelaporan pelaksanaan program nasional dan program unggulan kementerian; (b) Pengumpulan data dan analisis kinerja program nasional dan program unggulan kementerian; (c) Pemantauan dan evaluasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan kementerian; (d) Penyusunan laporan capaian kinerja program nasional dan program unggulan kementerian; dan (e) Penyajian informasi capaian kinerja program nasional dan program unggulan kementerian.

4) Subbagian Tata Usaha

Sub bagian Tata Usaha (Subbag TU) mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, barang milik Negara, kerumahtangaan, dan ketatalaksanaan Pusat serta fasilitasi kegiatan Menteri.

Gambar 1. Struktur Organisasi Paska

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEKRETARIAT

PUSAT ANALISIS DAN SINKRONISASI

KEBIJAKAN

SUB BAGIAN TATA USAHA

BIDANG SINKRONISASI

KEBIJAKAN

BIDANG PENGELOLAAN

STRATEGIS

BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI

KINERJA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU


3

Tabel 1. Matriks Jumlah SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan PASKA (per 2017)

BAGIAN SMA D3 S1 S2 S3 JUMLAH

Kepala PASKA 1 1

Bidang Sinkronisasi Kebijakan 2

2

Bidang Pengelolaan Strategis 2 1 3

Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian 2 2

Tata Usaha 4 3 2 9

JUMLAH 4 0 7 5 1 17

Tabel 2. Matriks Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Struktural PASKA (per 2017)

BAGIAN Es II Es III Es IV Fgs.

Umum Fgs.

Tertentu JUMLAH

Kepala PASKA 1 1

Bidang Sinkronisasi Kebijakan

2 2

Bidang Pengelolaan Strategis 1 2 3

Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian 1 1 2

Tata Usaha 1 8 9

JUMLAH 1 2 1 13 0 17


4

2. Capaian Kinerja Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2017

Sesuai dengan Renstra Sekretariat Jenderal, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan pada tahun anggaran 2017 telah ditetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan yaitu terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan dengan indikator kinerja kegiatan meningkatnya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan yang akan dicapai. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun 2017 menunjukkan bahwa kegiatan sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik. Dari indikator kinerja “meningkatnya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan” pencapaiannya sesuai target. Kriteria pencapaian indikator kinerja dinyatakan berhasil adalah jika pencapaiannya sama atau melebihi 100%.

Capaian sasaran kegiatan terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan dengan indikator kinerja yaitu meningkatnya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan sudah terealisasi 100 %.

Dengan demikian dapat disimpulkan realisasi capaian sasaran kegiatan terselenggaranya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan sudah mencapai 100 % dari indikator kinerja meningkatnya layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan. Capaian sasaran di atas dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi akuntabilitas pelaksanaan:

1) layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan, 2) Pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian, 3) Pemantauan capaian program nasional dan program unggulan Kementerian, dan 4) Terwujudnya perencanaan dan pelaporan.

Tabel 3: Capaian Kinerja Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan 2017

Sasaran Kegiatan (Output)

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Target 2017 Realisasi 2017

Target Anggaran Target %

Realisasi %

Terselenggaranya

layanan analisis

dan sinkronisasi

kebijakan

Meningkatnya

layanan analisis dan

sinkronisasi kebijakan

1 19.556.790.000 1 100 1

100


5

Tabel 4. Penyerapan Anggaran per Output Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan

KODE OUTPUT PAGU REALISASI % SISA

5625 Pengembangan dan Peningkatan Analisis Strategi Kebijakan

19.556.790.000 18.835.299.603 96,31%

1.415.608.167

001 Rekomendasi Kebijakan dan Isu Strategis Kemendikbud 14.851.896.000

14.210.074.814 95,68

1.154.770.436

950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1.504.695.000

1.460.655.700 97,07

199.489.800

951 Layanan Internal (Overhead) 200.000.000 199.998.000 100%

2.000

994 Layanan Perkantoran 3.000.199.000

2.964.571.089 98,81

61.345.931

Selanjutnya analisis kegiatan penunjang indikator kinerja dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Jumlah dokumen hasil analisis dan sinkronisasi kebijakan kemendikbud (6 dokumen) dihasilkan 7 dokumen terdiri dari: (1) Neraca Pendidikan Daerah, (2) Peta Jalan Generasi Emas Indonesia 2045 (3) Peta Jalan Gerakan Literasi Nasional (4) Analisis Petunjuk Teknis Bantuan & Tunjangan (5) Analisis Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (6) Penguatan Pendidikan Karalter (Peta Jalan & Modul PPK) (7) Data & Analisis Pendidikan 2016

b. Jumlah dokumen penggelolaan isu dan masalah strategis Kemendikbud (2 dokumen) dihasilkan 2 dokumen terdiri dari: (1) Strategi Komunikasi UN (2) Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan

c. Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi program nasional dan program

unggulan Kemendikbud terdiri dari (2 dokumen) dihasilkan 2 dokumen terdiri dari: (1) Lima Hari Sekolah, PPDB/Zonasi, Percepatan Peningkatan Persepakbolaan Nasional (2) Kilasan Kinerja Kemendikbud 2017

d. Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran dihasilkan 6

dokumen terdiri dari: (1) Program Kerja 2017 (2) RKAKL DIPA 2017 (3) Renstra PASKA Revisi I (4) Renja PASKA 2016-2022 (5) LAKIP (6) Laporan Pelaksanaan Program

http://118.98.232.156/2016/?op=a2&ku=7230085625002

http://118.98.232.156/2016/?op=a2&ku=7230085625003

http://118.98.232.156/2016/?op=a2&ku=7230085625004


6

e. Jumlah dokumen tatalaksana dan kepegawaian (2 dokumen) terdiri dari:

(1) SOP (2) Manajemen resiko

f. Perangkat data dan Komunikasi terdiri dari 12 unit perangkat data dan komunikasi;

g. Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran terdiri dari 4 unit peralatan dan fasilitasi perkantoran;

h. Layanan Perkantoran (12 bulan) terdiri dari: (1) Terbayarnya Gaji dan Tunjangan 18 Pegawai Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan

selama 12 bulan (2) Terlaksananya Operasional perkantoran selama 12 bulan


7

3. Profil Anggaran Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2018

Berikut adalah profil anggaran Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2018

Tabel 5. Profil Anggaran per Komponen Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan TA 2018

KODE URAIAN VOL SATUAN ALOKASI

ANGGARAN

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 19,637,603,000

5625 Pengembangan dan Peningkatan Analisis Strategi Kebijakan 19,637,603,000

001 Rekomendasi Kebijakan dan Isu Strategis Kemdikbud 10 Dokumen 14,867,411,000

001 Kajian Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan - kebijakan Strategis Kementerian 9,842,246,000

051 Koordinasi Kebijakan Strategis Kementerian 316,500,000

052 Pelaksanaan Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Kementerian 7,904,165,000

053 Koordinasi Hasil Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Kementerian 1,621,581,000

002 Kajian Pengelolaan Isu - Isu Strategis Kementerian 2,467,515,000

051 Koordinasi Pengelolaan Isu dan Masalah Strategis Kementerian 1,088,365,000

052 Pelaksanaan Penyelesaian Isu dan Masalah Strategis Kementerian 1,062,650,000

053 Tindak Lanjut Penyelesain Isu dan Masalah Strategis Kementerian 316,500,000

003 Hasil Pemantauan dan Evaluasi Target Rencana Kerja Kementerian 2,557,650,000

051 Persiapan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian 258,700,000

052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian 1,182,450,000

053 Pengelolaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian 1,116,500,000

950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 Layanan 1,504,695,000

001 Tanpa Sub Output 1,504,695,000

051 Penyusunan Program Kerja PASKA 244,900,000

052 Penyusunan Perencanaan Anggaran PASKA 244,900,000

053 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program PASKA 288,895,000

054 Penyusunan Laporan LAKIP PASKA 244,900,000

055 Penyusunan Panduan Tata Laksana PASKA 122,450,000

056 Penataan dan Pengembangan Kompetensi SDM PASKA 358,650,000

951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 200,000,000

001 Tanpa Sub Output 200,000,000

996 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 100,000,000

997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 100,000,000

994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 3,065,497,000

001 Tanpa Sub Output 3,065,497,000

001 Gaji dan Tunjangan 1,400,130,000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1,665,367,000


8

Tabel 6. Profil Anggaran per Jenis Belanja Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan

No Jenis Belanja Anggaran

1 Belanja Pegawai 1.400.130.000

2 Belanja Barang 17.637.437.000

3 Belanja Modal 600,000,000

Pagu Anggaran 2018 19,637,603,000

7,13%

89,81%

…

Pegawai

Barang

Modal


9

4. Program Prioritas/Unggulan Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun

2018

Tabel 7. Program Prioritas/Unggulan PASKA tahun 2018

No Jenis Program Sasaran Satuan Alokasi Anggaran

1 Neraca Pendidikan Daerah 2018 (NPD)

34 Provinsi 416 Kabupaten 98 Kota

Dok 14,867,411,000

2 Penguatan Pendidikan Karakter

Unit Utama di lingkungan Kemendikbud

34 Provinsi

dok

3 Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan

Unit utama terkait

34 Dinas Pendidikan Provinsi

219 SMK Revitalisasi 2017

dok

1. Neraca Pendidikan Daerah 2018

Undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah menjelaskan tentang

pembagian peran dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan memberi wewenang kepada

Kabupaten/Kota untuk mengelola pendidikan dasar dan Provinsi untuk mengelola

pendidikan menengah.

NPD merupakan kumpulan informasi terkait dengan pendidikan di daerah yang memuat

potret pendidikan daerah, gambaran umumnya dan untuk jenjang pendidikan serta

beberapa capaian pendidikan di daerah masing-masing. Dengan kata lain, NPD menjadi

potret yang akan menjelaskan situasi dan kondisi pendidikan di daerah. NPD dapat

dimanfaatkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam merumuskan

kebijakan terkait pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan.

Terdapat empat komponen besar pada NPD yaitu komponen: 1. Input, yang meliputi jumlah siswa, jumlah guru, dan jumlah sekolah; 2. Intervensi, yang meliputi APBD, anggaran pendidikan, dan dana transfer daerah; 3. Output, yang meliputi rerata hasil Ujian Nasional (UNBK dan Non- UNBK), Indeks

Integritas Ujian Nasional (UNBK dan Non- UNBK), Pelaksanan UNBK per Jenjang, Skor AKSI, kualifikasi guru, Guru menurut usia, Guru garis Depan (GGD), program keahlian ganda, akreditasi S-M dan PNF, kondisi ruang kelas, Sekolah pelaksana PPK, sekolah piloting vokasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan siswa peraih medali olimpiade


10

tingkat nasional/internasional. Data-data yang dicantumkan dalam NPD bersumber dari Kemendagri, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Akreditasi Nasional Sekolah-Madrasah (BAN SM), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN-PNF), dan data internal Kemdikbud;

4. Informasi penunjang lainnya yang meliputi peta dan data administrasi wilayah, isu-isu strategis pendidikan, nama, alamat dan nomor kontak instansi terkait penyelenggaraan di daerah dimaksud, dan kalendar tahunan.

Informasi pendidikan yang ditampilkan dalam NPD antara lain informasi: 1. Anggaran pendidikan daerah yang meliputi total APBD, jumlah dan persentase alokasi

anggaran pendidikan (menurut urusan) dalam APBD, Dana Daerah, Transfer Daerah dari APBN (ke Provinsi dalam bentuk BOS dan ke Kab/Kota dalam bentuk DAU gaji, DAK, Tunjangan Profesi Guru, dan Tambahan Penghasilan);

2. Guru yang meliputi jumlah guru, persentase guru yang sudah dan belum kualifikasi D4/S1, persentase guru yang sudah menerima sertifikasi profesi, rerata hasil UKG per jenjang pendidikan, dan perbandingan rerata hasil UKG antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;

3. Siswa yang meliputi jumlah siswa, persentase anak bersekolah menurut Angka Partisipasi Murni (APM), rerata hasil UN per jenjang pendidikan, perbandingan rerata hasil UN per jenjang pendidikan di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional, dan perbandingan rerata IIUN di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;

4. Satuan pendidikan yang meliputi jumlah satuan pendidikan, kondisi sarana dan prasarana ruang kelas dan ruang penunjang per jenjang pendidikan, dan persentase sekolah yang berakreditasi A, B, C dan belum terakreditasi;

5. Ketunaaksaraan yang meliputi jumlah dan persentase penduduk tuna aksara, dan perbandingan persentase penduduk tuna aksara antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional; dan

6. IPM yang meliputi rerata Angka Harapan Lama Sekolah, angka Rerata Angka Lama Sekolah, serta perbandingan dan ranking skor IPM antar- Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

NPD diluncurkan untuk pertama kalinya dan diperkenalkan secara resmi oleh Mendikbud

pada saat penyelenggaraan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, 21 Februari

2016, dalam versi cetak dan online. Menindaklanjuti peluncuran tersebut, Pusat Analisis dan

Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) Kemendikbud, menyebarluaskan NPD ini dengan

mengirimkannya ke sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Dewan Pendidikan

Provinsi/Kabupaten/Kota, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, media massa,

tokoh/pegiat/pemerhati pendidikan di daerah masing-masing. Dalam versi online, NPD juga

dapat diperoleh dengan mengakses laman web http://npd.data.kemdikbud.go.id untuk

semua Provinsi/Kabupaten/Kota. NPD setiap tahunnya akan diterbitkan dengan

pemutakhiran data dan tampilan.


11

Data dan informasi yang tercantum dalam NPD akan memiliki nilai manfaat tinggi bila

ditindaklanjuti dengan komunikasi semua pemangku kepentingan yang terlibat. Karena

itulah, PASKA telah menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT ‘Focus Group

Discussion’) di 13 Provinsi pada tahun 2017, dan diharapkan pada tahun 2018 dapat

dilakukan DKT untuk 15 Provinsi.

Pada tahun 2018, akan diluncurkan aplikasi interaktif NPD sehingga memudahkan pengguna

(users) untuk membandingkan variabel mutu secara cepat dan langsung antar wilayah dan

dalam satu wilayah, provinsi atau kabupaten/kota.

2. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

Penguatan karakter bangsa menjadi salah satu butir Nawacita yang dicanangkan Presiden

Joko Widodo melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Komitmen ini

ditindaklanjuti dengan arahan Presiden kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk

mengutamakan dan membudayakan pendidikan karakter di dalam dunia pendidikan.

Presiden pun mengeluarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 87 Tahun 2017 tentang

Penguatan Pendidikan Karakter. Atas dasar ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

kembali menggiatkan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang telah dimulai

sejak tahun 2016. Secara holistik PPK merupakan upaya revitalisasi manajemen berbasis

sekolah dengan optimalisasi tripusat pendidikan yang melibatkan keluarga dan dukungan

masyarakat luas.

Adapun kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter yang dikoordinasi oleh PASKA adalah

sebagai berikut:

1. Sinkronisasi Data Pelaksanaan maupun Strategi Percepatan dan Perluasan PPK

Program Penguatan Pendidikan Karakter telah dilaksanakan oleh unit-unit utama di

kementerian sejak tahun 2016 dengan sasaran sesuai cakupan unit-unit tersebut,

sehingga diperlukan sinkronisasi dari semua unit perihal data pelaksanaan maupun

strategi percepatan dan perluasan PPK.

2. Rapat Koordinasi Tim Konsultasi dan Tim Asistensi PPK

Sebuah Tim Kerja PPK memiliki peranan yang strategis dalam mengawal terlaksananya

Gerakan PPK yang masif di seluruh Indonesia. Hal ini kemudian diwujudkan dengan

adanya pembentukan Tim Konsultasi dan Asistensi Implementasi PPK berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 219/P/2017 tanggal 4 Agustus

2017.

Tim Konsultasi dan Tim Asistensi PPK ini merupakan ujung tombak perluasan PPK,

sehingga dengan adanya kedua tim ini diharapkan implementasi PPK di seluruh

Indonesia dapat segera dilaksanakan secara intensif dan menyeluruh, serta dapat

berkoordinasi antar lembaga pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, organisasi


12

masyarakat dan pegiat pendidikan baik di bidang keagamaan, seni budaya, literasi, sains,

olah raga dan lainnya.

Kemudian untuk menyamakan persepsi dan arah gerak Program PPK di berbagai daerah,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui PASKA menyelenggarakan Kegiatan

Rapat Koordinasi Tim Konsultasi dan Asistensi Implementasi PPK.

3. Review Modul PPK dan Penyusunan Bahan Sosialisasi PPK

Modul yang telah ada saat ini sebanyak 7 naskah, perlu direview kembali menyesuaikan

perkembangan pasca Perpres Nomor 87 Tahun 2017. Selain itu perlu disusun bahan

sosialisasi PPK yang terstandar untuk digunakan oleh seluruh unit di lingkungan

Kemendikbud dalam mensosialisasikan PPK di kegiatan masing-masing.

4. Review Instrumen Alat Ukur PPK

Instrumen alat ukur PPK direvisi agar bisa digunakan Tim Asistensi untuk pendampingan

di provinsi dan kabupaten/kota, dan mengukur keberhasilan inmplementasi PPK.

5. Kajian Implementasi PPK

Dimaksudkan untuk menilai implementasi PPK untuk selanjutnya dapat menjadi

indikator keberhasilan dan komitmen daerah yang melaksanakan PPK.

6. Penerapan PPK di daerah 3T

Sesuai arahan Mendikbud, sosialisasi dan pendampingan implementasi PPK agar

memprioritaskan daerah 3T. Untuk itu, PASKA dalam hal ini harus memastikan agar tim

konsultasi dan tim asistensi PPK benar-benar menyentuh daerah 3T, sesuai dengan peta

daerah 3T yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi.

7. Integrasi PPK dan Gerakan Literasi Nasional

Program bermuatan literasi pada tahun 2017 masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga

dibutuhkan penunjukan leading sector yang berkomitmen dan dasar bergerak yang kuat

untuk menjadi koordinator sinergi program literasi dan terintegrasi dengan PPK. Untuk

itu, PASKA dalam hal ini harus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka

mengintegrasikan PPK dan Gerakan Literasi Nasional.

8. Koordinasi Implementasi Laporan Perkembangan Karakter

Sesuai arahan Mendikbud, agar guru membuat laporan perkembangan karakter siswa

selain laporan akademik. Laporan Perkembangan Karakter dimaksud saat ini masih

dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan

dalam hal ini harus berkoordinasi dengan berbagai pihak khususnya Balitbang dan Ditjen

Dikdasmen agar laporan perkembangan karakter peserta didik sudah dapat

diimplementasikan pada tahun ajaran baru 2018.

9. Monitoring dan Evaluasi PPK

Monitoring dan Evaluasi PPK sudah dilakukan oleh Pusat Analisis dan Sinkronisasi

Kebijakan, dan juga telah dilakukan oleh unit-unit terkait lainnya di tahun 2017. Hasil


13

monev PPK 2017 perlu untuk ditindaklanjuti sebagai dasar penyempurnaan program

2018. Diharapkan akan terbit satu dokumen gabungan ringkasan hasil monev dan

usulan penajaman PPK dari tiap satker terkait yang juga melaksanaan monev

pelaksanaan PPK.

3. Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan

Menghadapi era globalisasi saat ini, Presiden Joko Widodo berusaha meningkatkan daya

saing bangsa dengan Nawa Cita Nomor 6 yaitu “Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan

Daya Saing di pasar internasional..”. Dengan Nawa Cita ini, Pemerintah Indonesia berfokus

untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya yang siap bersaing di dunia

kerja dalam menghadapi globalisasi dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). Maka dari itu,

salah satu fokus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah dengan merevitalisasi

pendidikan kejuruan. Hal ini diperkuat dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun

2016 tentang Revitalisasi SMK. Dalam melaksanakan revitalisasi ini, Kemendikbud tidak

hanya berfokus pada lembaga pendidikan SMK tetapi juga lembaga pendidikan lain yang

juga terlibat dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja yaitu lembaga pendidikan SMALB

dan Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan.

Sejak tahun 2016, PASKA telah mengawal isu revitalisasi pendidikan kejuruan dan

keterampilan, dimulai dengan mensinkronisasi peta jalan pendidikan kejuruan dari

Direktorat yang terlibat seperti Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Pembinaan PKLK,

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan

Menengah.

Di tahun 2017, PASKA mengawal isu revitalisasi pendidikan kejuruan dan keterampilan

dengan mengawasi implementasi pelaksanaan Revitalisasi di unit terkait. Selain itu, PASKA

mencoba membantu menguatkan implementasi dengan mencoba berfokus pada

perencanaan komunikasi mengenai Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan.

Dalam pelaksanaan revitalisasi SMK, PASKA melakukan rapat pertama pertemuan antara

pihak internal Kemendikbud dengan tim ahli yang berasal dari kalangan akademisi di

Perguruan Tinggi yang menjadi Tim Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan

Kemendikbud. PASKA juga mengawal perancangan program di tim ini seperti pembuatan

alat ukur visitasi bagi SMK yang direvitalisasi di 2017, perancangan kerjasama dengan

Perancis dan peta jalan Revitalisasi SMK di 2017. Terakhir, PASKA mencoba menjadi inisiator

konsep integrasi antara ketiga lembaga pendidikan kejuruan dan keterampilan. PASKA juga

akan mengadakan rapat internal dengan ketiga lembaga dan juga hadir dalam pertemuan

yang mengundang lembaga pendidikan yang menjadi konsep piloting.

Di tahun 2018, PASKA akan terus mencoba mengawal Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan

Keterampilan. Pengawalan dilakukan dengan melakukan monitoring pada SMK Revitalisasi

di 2017. Selain itu PASKA akan selalu mencoba membawa kebaharuan di Revitalisasi


14

Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan dengan fokus pada konsep pembuatan peta jalan

Provinsi dan tata kelola SMK serta meneruskan ide piloting integrasi Pendidikan Kejuruan

dan Keterampilan.

Terkait ketiga program di atas, pada tahun 2018 PASKA akan melaksanakan DKT dengan

tema “Mencari Solusi Efektif dan Efisien atas Permasalahan Pendidikan di Daerah”. DKT ini

dimaksudkan sebagai media diskusi pendidikan antara Kemendikbud dengan Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota beserta para pemangku kepentingan pendidikan di daerah untuk

membahas Neraca Pendidikan Daerah, Penguatan Pendidikan Karakter, dan Revitalisasi

Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan.

Banyak pihak terlibat dalam diskusi, seperti Komisi yang membidangi pendidikan DPRD

Provinsi/Kabupaten/Kota, BAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan

Provinsi/Kabupaten/Kota, LPMP, perguruan tinggi negeri/swasta, Dewan Pendidikan

Provinsi/Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan, Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia,

media massa, tokoh/pegiat/pemerhati pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil.

Selain dimaksudkan sebagai media diskusi untuk mencari permasalahan dan alternatif

solusinya, DKT juga diniatkan untuk membagi dan menyebarkan praktik baik pendidikan

yang sudah dilakukan oleh suatu daerah tertentu, sinergitas pelaksanaan penguatan

pendidikan karakter serta revitalisasi pendidikan kejuruan dan keterampilan antara

pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan terbitnya NPD dan terselenggaranya DKT, diharapkan masyarakat dapat terus

berpartisipasi dan berkolaborasi untuk ikut terlibat dalam proses peningkatan dan

pengembangan mutu pendidikan di daerahnya masing-masing. Hasil DKT tersebut akan

dilaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pimpinan Unit Utama

Kemendikbud, Gubernur, serta Bupati/Walikota sebagai bahan rekomendasi pengambilan

kebijakan untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.


15

5. Program Kerja dan Kegiatan Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Tahun 2018

NO

OUTPUT / SUBOUTPUT

KETERANGAN

1

REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS KEMDIKBUD

Tujuan Peningkatan kualitas pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

a. Kajian Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan – Kebijakan Strategis Kementerian

Hasil yang diharapkan

Jumlah dokumen hasil analisis dan sinkronisasi kebijakan kemendikbud

Tahapan Kegiatan Koordinasi Kebijakan Strategis Kementerian Pelaksanaan Analisis dan Sinkronisasi

Kebijakan Strategis Kementerian Koordinasi Hasil Analisis dan Sinkronisasi

Kebijakan Kemdikbud

Metode Rapat Rapat Koordinasi Konsinyering FGD Workshop

Penerima Manfaat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

Jumlah Sasaran 8 Unit Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

553 Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi terkait lainnya (misalnya: Bappeda, Dewan Pendidikan, BPS, Perguruan Tinggi, Media, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dll)

Anggaran Rp. 9,842,246,000,-

b. Kajian Pengelolaan Isu – Isu Strategis Kementerian

Tujuan Penguatan pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Jumlah dokumen penggelolaan isu dan masalah strategis Kemendikbud

Tahapan Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Isu dan Masalah Strategis Kementerian

Pelaksanaan Penyelesaian Isu dan Masalah Strategis Kementerian

Tindak lanjut Penyelesaian Isu dan Masalah Strategis Kementerian


16

NO

OUTPUT / SUBOUTPUT

KETERANGAN

Metode Rapat Rapat Koordinasi Konsinyering FGD Kunjungan Daerah

Penerima Manfaat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


34 Provinsi di Indonesia

Anggaran Rp. 2,467,515,000,-

c. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Target Rencana Kerja Kementerian

Tujuan Penguatan pemantauan dan evaluasi target rencana kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi program nasional dan program unggulan Kemendikbud

Tahapan Kegiatan Persiapan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian

Pengelolaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian

Metode Rapat Konsinyering FGD Workshop Kunjungan Daerah

Penerima Manfaat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


34 Provinsi di Indonesia

Anggaran Rp. 2,557,650,000,-

2 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Tujuan Tersusunnya perencanaan program, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan

Terwujudnya tata laksana dan peningkatan kompetensi Pegawai


Jumlah dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran

Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Program PASKA

Jumlah Dokumen Tata Lakasana dan Kepegawaian

Tahapan Kegiatan Penyusunan Program Kerja PASKA Penyusunan Perencanaan Anggaran PASKA Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program


17

NO

OUTPUT / SUBOUTPUT

KETERANGAN

PASKA Penyusunan Laporan LAKIP Penyusunan Panduan Tata Laksana PASKA Penataan dan Pengembangan Kompetensi

PASKA

Metode Rapat Konsinyering Bimbingan Teknis

Penerima Manfaat Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan

Jumlah Sasaran 1 Unit Eselon II

Anggaran Rp. 1,504,695,000,-

3 Layanan Internal (Overhead) Tujuan Tersedianya perangkat pengolah data dan komunikasi

Tersedianya peralatan dan fasilitas perkantoran


Layanan Perkantoran selama tahun 2018 (12 Bulan)

Tahapan Kegiatan Pengadaan Perangkat Pengelohan Data dan Komunikasi

Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran

Metode Pengadaan


Jumlah Sasaran 11 Paket

Anggaran Rp. 200,000,000,-

4 Layanan Perkantoran

Tujuan Terlaksananya layanan perkantoran


Layanan Perkantoran selama tahun 2018 (12 Bulan)

Tahapan Kegiatan Gaji dan Tunjangan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Metode Penyaluran Gaji dan Tunjangan Swakelola


Jumlah Sasaran 18 Pegawai PNS, 8 PPNPN, Pejabat Perbendaharaan, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Anggaran Rp. 3,065,479,000,-


18

Lampiran I Jadwal Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

023.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

5625 Pengembangan dan Peningkatan Analisis Strategi Kebijakan5625.001 Rekomendasi Kebijakan dan Isu Strategis Kemdikbud 10 Dok 14,867,411

001.001 Kajian Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan - kebijakan Strategis Kementerian 6 Dok 9,842,246

001.001.051 Koordinasi Kebijakan Strategis Kementerian 316,500

001.001.052 Pelaksanaan Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Kementerian 7,904,165

001.001.053 Koordinasi Hasil Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Kementerian 1,621,581

001.002 Kajian Pengelolaan Isu - Isu Strategis Kementerian 2 Dok 2,467,515

001.002.051 Koordinasi Pengelolaan Isu dan Masalah Strategis Kementerian 1,088,365

001.002.052 Pelaksanaan Penyelesaian Isu dan Masalah Strategis Kementerian 1,062,650

001.002.053 Tindak Lanjut Penyelesain Isu dan Masalah Strategis Kementerian 316,500

001.003 Hasil Pemantauan dan Evaluasi Target Rencana Kerja Kementerian 2 Dok 2,557,650

001.003.051 Persiapan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian 258,700

001.003.052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian 1,182,450

001.003.053 Pengelolaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian 1,116,500

5625.950 Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran 1 Layanan 1,504,695

950.001 Tanpa Sub Output 1 Layanan 1,504,695

950.001.051 Penyusunan Program Kerja PASKA 244,900

950.001.052 Penyusunan Perencanaan Anggaran PASKA 244,900

950.001.053 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program PASKA 288,895

950.001.054 Penyusunan Laporan LAKIP PASKA 244,900

950.001.055 Penyusunan Panduan Tata Laksana PASKA 122,450

950.001.056 Penataan dan Pengembangan Kompetensi SDM PASKA 358,650

5625.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 200,000

951.001 Tanpa Sub Output 1 Layanan 200,000

951.001.996 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 100,000

951.001.997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 100,000

5625.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 3,065,497

994.001 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN 1 Layanan 3,065,497

994.001.001 Gaji dan Tunjangan 1,400,130

994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1,665,367

Oktober November Desember

BULAN

Kode Uraian

Vol

Satuan Alokasi Februari Maret April Mei JuniJanuari September

19,637,603

Juli Agustus

L

I

B

U

R


19

Lampiran II

Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2018

ESTIMASI PENYERAPAN ANGGARAN PUSAT ANALISIS DAN SINKRONIASASI KEBIJAKAN

Tahun 2018

Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%) Anggaran (%)

023.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

5625 Pengembangan dan Peningkatan Analisis Strategi Kebijakan

5625.001 Rekomendasi Kebijakan dan Isu Strategis Kemdikbud 10 Dok 14,867,411 393,231 2.64% 1,065,684 9.81% 1,421,084 19.37% 1,442,294 29.07% 1,538,934 39.42% 1,570,134 49.98% 1,017,434 56.83% 1,276,134 65.41% 1,373,484 74.65% 1,202,457 82.74% 2,254,391 97.90% 312,131 100.00% 14,867,392 100.00%

001.001 Kajian Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan - kebijakan Strategis Kementerian 6 Dok 9,842,246 206,408 42.70% 830,611 10.54% 1,017,761 20.88% 1,030,611 31.35% 1,030,611 41.82% 830,611 50.26% 830,611 58.70% 830,611 56.67% 1,091,151 78.22% 306,989 81.34% 1,759,208 99.22% 77,058 100.00% 9,842,241 100.00%

001.001.051 Koordinasi Kebijakan Strategis Kementerian 316,500 129,350 40.87% 187,150 100.00% 316,500 100.00%

001.001.052 Pelaksanaan Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Kementerian 7,904,165 59,600 0.75% 813,153 10.29% 813,153 21.33% 1,013,153 34.15% 1,013,153 46.97% 813,153 57.25% 813,153 67.54% 813,153 77.83% 1,073,693 91.41% 159,600 93.43% 459,600 99.25% 59,600 100.00% 7,904,164 100.00%

001.001.053 Koordinasi Hasil Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Strategis Kementerian 1,621,581 17,458 1.08% 17,458 1.08% 17,458 3.23% 17,458 4.31% 17,458 5.38% 17,458 6.46% 17,458 7.54% 17,458 8.61% 17,458 9.69% 147,389 18.78% 1,299,608 98.92% 17,458 100.00% 1,621,577 100.00%

001.002 Kajian Pengelolaan Isu - Isu Strategis Kementerian 2 Dok 2,467,515 155,963 6.32% 204,213 14.60% 243,113 24.45% 243,113 9.85% 55,963 36.57% 155,963 42.89% 155,963 49.21% 285,313 50.92% 243,113 70.63% 464,608 89.46% 55,963 91.72% 204,213 100.00% 2,467,501 100.00%

001.002.051 Koordinasi Pengelolaan Isu dan Masalah Strategis Kementerian 1,088,365 11,522 1.06% 159,772 14.68% 198,672 33.99% 198,672 52.25% 11,522 53.31% 11,522 54.36% 11,522 55.42% 11,522 56.48% 11,522 57.54% 290,817 84.26% 11,522 85.32% 159,772 100.00% 1,088,359 100.00%

001.002.052 Pelaksanaan Penyelesaian Isu dan Masalah Strategis Kementerian 1,062,650 144,441 13.59% 44,441 4.18% 44,441 21.96% 44,441 26.14% 44,441 30.32% 144,441 43.91% 144,441 57.51% 273,791 83.27% 44,441 87.45% 44,441 91.64% 44,441 95.82% 44,441 100.00% 1,062,642 100.00%

001.002.053 Tindak Lanjut Penyelesain Isu dan Masalah Strategis Kementerian 316,500 187,150 59.13% 129,350 100.00% 316,500 100.00%

001.003 Hasil Pemantauan dan Evaluasi Target Rencana Kerja Kementerian 2 Dok 2,557,650 30,860 1.21% 30,860 2.41% 160,210 8.68% 168,570 8.68% 452,360 32.95% 583,560 55.77% 30,860 56.98% 160,210 56.65% 39,220 64.77% 430,860 81.62% 439,220 98.79% 30,860 100.00% 2,557,650 100.00%

001.003.051 Persiapan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian 258,700 129,350 129,350 258,700 100.00%

001.003.052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian 1,182,450 30,860 2.61% 30,860 2.61% 30,860 7.83% 39,220 11.15% 265,210 33.58% 583,560 82.93% 30,860 85.54% 30,860 88.15% 39,220 91.46% 30,860 94.07% 39,220 97.39% 30,860 100.00% 1,182,450 100.00%

001.003.053 Pengelolaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Kementerian 1,116,500 187,150 16.76% 129,350 28.35% 400,000 64.17% 400,000 100.00% 1,116,500 100.00%

5625.950 Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran 1 Layanan 1,504,695 122,450 8.14% 179,325 20.06% 179,325 31.97% 144,448 41.57% 367,350 65.99% 244,900 70.34% 266,898 100.00% 1,504,695 100.00%

950.001 Tanpa Sub Output 1 Layanan 1,504,695 122,450 8.14% 179,325 20.06% 179,325 20.06% 144,448 41.57% 367,350 65.99% 244,900 70.34% 266,898 100.00% 1,504,695 100.00%

950.001.051 Penyusunan Program Kerja PASKA 244,900 122,450 50.00% 122,450 100.00% 244,900 100.00%

950.001.052 Penyusunan Perencanaan Anggaran PASKA 244,900 122,450 50.00% 122,450 100.00% 244,900 100.00%

950.001.053 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program PASKA 288,895 144,448 50.00% 144,448 100.00% 288,895 100.00%

950.001.054 Penyusunan Laporan LAKIP PASKA 244,900 122,450 50.00% 122,450 100.00% 244,900 100.00%

950.001.055 Penyusunan Panduan Tata Laksana PASKA 122,450 122,450 100.00% 122,450 100.00%

950.001.056 Penataan dan Pengembangan Kompetensi SDM PASKA 358,650 179,325 50.00% 179,325 100.00% 358,650 100.00%

5625.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 200,000 100,000 50.00% 100,000 100.00% 200,000 100.00%

951.001 Tanpa Sub Output 1 Layanan 200,000 100,000 50.00% 100,000 50.00% 200,000 100.00%

951.001.996 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 100,000 50,000 50.00% 50,000 100.00% 100,000 100.00%

951.001.997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 100,000 50,000 50.00% 50,000 100.00% 100,000 100.00%

5625.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 3,065,497 218,000 7.11% 218,000 14.22% 282,900 23.45% 243,000 31.38% 243,000 39.31% 260,000 47.79% 260,000 56.27% 244,398 64.24% 243,000 72.17% 243,000 86.59% 199,000 86.59% 193,019 92.88% 2,847,317 92.88%

994.001 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN 1 Layanan 3,065,497 218,000 7.11% 218,000 14.22% 282,900 23.45% 243,000 23.45% 243,000 39.31% 260,000 47.79% 260,000 56.27% 244,398 56.31% 243,000 72.17% 243,000 80.09% 199,000 86.59% 193,019 92.88% 2,847,317 92.88%

994.001.001 Gaji dan Tunjangan 1,400,130 98,000 7.00% 98,000 14.00% 137,900 23.85% 98,000 30.85% 98,000 37.85% 115,000 46.06% 115,000 54.27% 99,398 61.37% 98,000 68.37% 98,000 75.37% 98,000 82.37% 98,019 89.37% 1,251,317 89.37%

994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1,665,367 120,000 7.21% 120,000 14.41% 145,000 23.12% 145,000 31.82% 145,000 40.53% 145,000 49.24% 145,000 57.95% 145,000 66.65% 145,000 75.36% 145,000 84.07% 101,000 90.13% 95,000 95.83% 1,596,000 95.83%

19,419,404 98.89%73.86% 1,690,357 82.46% 2,453,391 94.96% 772,048 1,644,784 57.88% 1,520,532 65.62% 98.89%30.38% 1,926,382 40.19% 1,830,134 49.51%

Sat Alokasi

BULAN

1,983,309

Juli Agustus September Oktober

19,637,603 733,681 3.74% 1,283,684 10.27% 1,616,484 20.37% 1,964,619

JumlahJanuari Februari Maret April Mei Juni November Desember Vol Kode Uraian


20

Grafik Rencana Penyerapan Anggaran perbulan tahun 2018

Program Kerja PASKA Tahun 2018 · Program Kerja PASKA Tahun 2018 i KATA PENGANTAR ... Subbagian Tata Usaha; ... Lima Hari Sekolah, PPDB/Zonasi, ...

Documents