Top Banner
PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 1
74

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

Mar 12, 2019

Download

Documents

doanthuan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 1

Page 2: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2

ADMINISTRATOR KESEHATAN

1. PENGERTIAN : Administrator Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberitugas, wewenang dan

tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis

kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi program-

program pembangunan.

2. TUGAS POKOK : Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan,perijinan, akreditasi

dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan

3. KEP MENPAN : 42/KEP/M.PAN/12/2000 Tanggal 22-12-2000

4. SKB 251/MENKES-KESOS//SKB/III/2001 dan Nomor 168 Tahun 2001

5. PERPRES

TUNJANGAN : a. Nomor 54 Tahun 2007, Tanggal 28 Juni 2007

b. Per Ka.BKN Nomor 39 Tahun 2007, Tanggal 22 Nopember 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S pusat / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

a. Sekjen Kementrian Kesehatan dibantu Tim Penilai Pusat untuk Jenjang Madya

b. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota untuk Jenjang Pertama/Muda

11. PEMBEBASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Analis Kepegawaian

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Administrator Kesehatan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya

menurut ketentuan yang berlaku.

13. KENAIKAN JABATAN

Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Ahli

Pertama III/a 100

Rp. 300.000 58

Tahun

1. Berijazah Serendah-rendahnya S.1/DIV Bidang

Kesehatan

2. Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda-III/a,

3. Diklat Fungsional Tingkat Ahli

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia Formasi

6. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun

terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 600.000 58

Tahun III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 850.000 60

Tahun

Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain :

1. Memenuhi persyaratan yang telah di tentukan

2. Memiliki pengalaman dalam pelayanan

Administrasi kesehatan paling kurang 2 tahun

3. Berusia paling tinggi 5 tahun Sebelum

mancapai BUP dari jabatan terakhir

IV/b 550

IV/c 700

Page 3: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 3

ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN

1. PENGERTIAN : Analis Pasar Hasil Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup wewenang

dan tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan

analisis Pasar Hasil Pertanian

2. TUGAS POKOK : Menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan

dibidang analisis pasar hasil pertanian

3. PERMENPAN RB : 6 Tahun 2012

4. SKB 59/Permentan/ot.140/9/2012 dan Nomor 10 Tahun 2012

5. PERPRES TUNJANGAN : -

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrian Pertanian

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat

9. LINGKUP BERLAKU : P N S pusat / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

a. Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota untuk Jenjang Pertama/Muda/Madya (IV/a)

b. Jenjang Madya (IV/b-IV/c) oleh Sekjen Dep. Kesehatan dan Kesos dibantu Tim Penilai Pusat.

11. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN

1) Di lingkungan Kementrian Pertanian : 3) Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

a. Tingkat Terampil, paling banyak 10 orang. a. Tingkat terampil, paling banyak 40 orang

b. Tingkat Ahli, paling banyak 20 orang. b. Tingkat Ahli, paling banyak 20 orang

2) Di lingkungan Permerintah Daerah Provinsi :

a. Tingkat Terampil, paling banyak 40 orang

b. Tingkat Ahli paling banyak 25 orang

12. PEMBEBASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatannya

d. CLTN , kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya ;atau

e.

Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

13. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengangkatan kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Analis Pasar Hasil

Pertanian paling tinggi berusia 54 tahun.

14. KENAIKAN JABATAN

Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a) Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b) Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c) Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d) Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

e) Analis Pasar Hasil Pertanian yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Terampil

Pelaksana

II/b 40

58 Thn

Terampil :

1. Berijazah paling rendah Sekolah Pertanian

Pembangunan (SPP)/dan atau Sekolah Menengah

kejuruan (SMK) di bidang Pertanian;

2. Pangkat Gol.ruang minimal Pengatur Muda Tk. I, II/b

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia Formasi;

5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalan 1

tahun terakhir;

II/c 60

II/d 80

Pelaksana

Lanjutan

III/a 100 58 Thn

III/b 150

Penyelia

III/c 200

58 Thn III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100

58 Thn Ahli;

1. Berijazah minimal Sarjana (SI)/D. IV di bid pertanian

2. Pangkat Gol.Ruang minimal Penata Muda, III/a

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia Formasi

5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1

tahun terkahir

III/b 150

Muda

III/c 200

58 Thn III/d 300

Madya

IV/a 400

60 Thn

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

2. Memiliki pengalaman di bidang analisis pasar hasil

pertanian paling kurang 2 th

3. Telah mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional

Analisi Pasar Hasil Pertanian

4. Usia paling tinggi 50 tahun.

IV/b 550

IV/c 700

Page 4: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 4

ANALIS KEPEGAWAIAN

1. PENGERTIAN

:

Analis Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan

kegiatan manajemen PNS.

2. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan manajemen PNSD dan pengembangan system manajemen PNS.

3. PERMENPAN :

PER/36/M.PAN/11/2006 Tanggal 29 November 2006

Jo PER/14/M.PAN/6/2008 Tanggal 2 Juni 2008

4. PERKA BKN : 67 Tahun 2006 Tanggal 29 November 2006

5. PERPRES TUNJANGAN :

17 Tahun 2013 Tanggal 1 Maret 2013

Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Badan Kepegawaian Negara

8. RUMPUN JABATAN : Manajemen

9. LINGKUP BERLAKU : P N S pusat / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

a. Jenjang terampil/Pertama/Muda oleh Sekretaris Daerah/eselon II yang ditunjuk dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

b. Jenjang Madya (IV/a-IV/c) oleh Kepala BKN RI dibantu Tim Penilai Pusat.

11. PEMBEBASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Analis Kepegawaian

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk peralinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12.

PENGANGKATAN KEMBALI

Analis Kepegawaian yang telah selesai menjalani Pembebasan Sementara dapat di angkat kembali dalm jabatannya menurut

ketentuan yang berlaku

13. KENAIKAN JABATAN

Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Terampil

Pelaksana II/c 60

Rp. 330.000 58 Thn Terampil :

1. Berijazah serendah-rendahnya D.III

Kepegawaian sesuai dengan kualifikasi yang

ditentukan

2. Pangkat Gol. Ruang minimal Pengatur, II/c

3. Diklat fungsional tingkat terampil

4. Tersedianya Formasi

5. Setiap unsur penilian dalam DP-3 sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun

terakhir

II/d 80

Pelaksana

Lanjutan

III/a 100 Rp. 420.000 58 Thn

III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp. 600.000 58 Thn III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100 Rp. 480.000

58 Thn

Ahli;

1. berijazah paling rendah S.I/D.IV sesuai

dengan kualifikasi yang ditentukan /DIV

Kepegawaian

2. Pangkat Gol. Ruang minimal Penata Muda,

III/a

3. Diklat fungsional tingkat ahli

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia Formasi

6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling

kurang bernilai dalam satu tahun terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 840.000 58 Thn III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 1.080.000 60 Thn

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan

lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan

manajemen PNS/ pengembangan system

manajemen PNS paling singkat 2 tahun

3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai

BUP dari jabatan terakhir

IV/b 550

IV/c 700

Page 5: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 5

ANALIS KEBIJAKAN

1.

PENGERTIAN

:

Jabatan fungsioanal Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional yang mempunyai

ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian

dan analisis kebijakan lingkungan instansi Pusat dan Daerah.

2. TUGAS POKOK : melaksanakan kajian dan analisis kebijakan lingkungan instansi

3. PERMENPAN : Nomor 43 Tahun 2013

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor 16 Tahun 2014 dan Nomor 16 Tahun 2014

5. PERPRES TUNJANGAN : -

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Lembaga Admisnistrasi Negara

8. RUMPUN JABATAN : Manajemen

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Kepala LAN bagi Analis Kebijakan Madya, (IV/b) s.d Utama (IV/e) dibantu Tim Penilai Pusat

Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota bagi Analis Kebijakan Pertama (III/a) s.d Madya, (IV/a) dilingkungan instansi

masing-masing dibantu Tim Penilai Daerah

11. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

b. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Analis Kebijakan

c. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

d. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengangkatan kembali dalam jabatan setelah selesai menjalani pembebasan sementara paling tinggi berusia 54 th

13. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan

Batas

Usia Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Ahli

Pertama III/a 100

58 th

1. Berijazah paling rendah S.1 Sesuai dengan Kualifikasi

pendidikan

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a

3. Diklat Fungsional Analis kebijakan

4. Tersedia Formasi

5. Setiap Unsur penilaian kinerja sekurang-kurangnya

bernilai baik dalam satu tahun terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

58 th

III/d 300

Madya

IV/a 400

60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Lulus diklat ahli

3. Berusia paling tinggi 50 th

4. Setiap Unsur penilaian kinerja sekurang-kurangnya

bernilai baik dalam dua tahun terakhir

5. Tersedia Formasi

IV/b 550

IV/c 700

Utama

IV/d 850

60 th IV/e 1050

Page 6: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 6

ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

1. PENGERTIAN : Analis Pasar Hasil Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,

tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan analis pasar hasil perikanan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS

2. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan,

penyajian dan pelaporan di bidang analisis pasar hasil perikanan

3. PERMENPAN RB : 25 Tahun 2013 dan tanggal 24 Juli 2013

4. SKB : Nomor 1/PERBER-MKP/2014 dan 7 Tahun 2014, tanggal 27 Maret 2014

5. PERPRES TUNJANGAN : -

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrian Kelautan dan Perikanan

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat

9. LINGKUP BERLAKU : P N S pusat / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

c. Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota untuk Jenjang Pertama/Muda/Madya (IV/a)

d. Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikaan bagi Madya (IV/b-IV/c) dibantu Tim Penilai Pusat.

11. FORMASI JABATAN

1 Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

a. Tingkat terampil, paling banyak 50 orang

b. Tingkat Ahli, paling banyak 30 orang

12. PEMBEBASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatannya

d. CLTN , kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya ;atau

e.

Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

13. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengangkatan kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Analis Pasar Hasil

Pertanian paling tinggi berusia 54 tahun.

14. KENAIKAN JABATAN

Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

1. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

2. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

3. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

4. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

5. Analis Pasar Hasil Pertanian yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji

kompetensi

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Terampil

P. Pemula II/a 25

58 Thn

Terampil :

1. Berijazah paling rendah Sekolah Pertanian

Pembangunan (SPP)/dan atau Sekolah Menengah

kejuruan (SMK) di bidang Pertanian;

2. Pangkat Gol.ruang minimal Pengatur Muda Tk. I, II/b

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia Formasi;

5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalan

1 tahun terakhir;

Pelaksana

II/b 40

II/c 60

II/d 80

Pelaksana

Lanjutan

III/a 100

58 Thn

III/b 150

Penyelia

III/c 200

58 Thn III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100

58 Thn Ahli;

1. Berijazah minimal Sarjana (SI)/D. IV di bid pertanian

2. Pangkat Gol.Ruang minimal Penata Muda, III/a

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia Formasi

5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam

1 tahun terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

58 Thn III/d 300

Madya IV/a 400 60 Thn

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

5. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

6. Memiliki pengalaman di bidang analisis pasar hasil

pertanian paling kurang 2 th

7. Telah mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional

Analisi Pasar Hasil Pertanian

8. Usia paling tinggi 50 tahun.

Page 7: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 7

APOTEKER

1.

PENGERTIAN

:

Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan

wewenang untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan

yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan

secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

2.

TUGAS POKOK

:

Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian,

pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus.

3. PERMENPAN : PER/07/M.PAN/4/2008 Tanggal 15 April 2008

4. PERATURAN BERSAMA :

Nomor 1113/MENKES/PB/XII/2008

Nomor 26 Tahun 2008 Tanggal, 1 Desesmber 2008

5. PERPRES TUNJANGAN :

54 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007

Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 November 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 21 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S pusat / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

a. Kepala Dinas Kesehatan dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota untuk Jenjang Pertama-Madya

b. Dirjen Depkes dibantu Tim Penilai Pusat untuk Jenjang Utama (IV/d)

11. PEMBEBASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angkat kredit yang ditentukan

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Apoteker

e. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f.

Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengangkatan kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Apoteker paling tinggi

berusia 54 tahun.

13. KENAIKAN JABATAN

Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Ahli

Pertama III/b 150 Rp. 325.000 60 th 1. Berijazah Apoteker

2. Pangkat Gol. Ruang minimal Penata Muda Tk I,

III/b

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedianya formasi

5. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

Muda

III/c 200

Rp. 750.000 60 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 1.200.000 60 th Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain :

1. Memenuhi persyaratan yang telah di tentukan

2. Memiliki pengalaman di bidang kefarmasian

paling kurang 2 th

3. Berusia paling tinggi 50 th

IV/b 550

IV/c 700

Utama IV/d 850

Rp. 1.400.000 60 th IV/e 1050

Page 8: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 8

ARSIPARIS

1. PENGERTIAN

:

Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang

diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta

mempunyai fungi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan

2. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan

3. PERMENPAN : PER/3/M.PAN/3/2009 Tanggal 10 Maret 2009

4. PERATURAN BERSAMA : 18 Tahun 2009dan 21 Tahun 2009 Tanggal 2 Desember 2009

5. PERPRES TUNJANGAN

:

Nomor 46 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007

Per Ka.BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 November 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Arsip Nasional Republik Indonesia

8. RUMPUN JABATAN : Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Kepala Dinas Kearsipan dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota untuk Jenjang Terapil/Pertama-Muda

b. Kepala ANRI dibantu Tim Penilai Pusat untuk Jenjang Madya (IV/a-IV/c).

11. PEMBEBASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Arsiparis

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk peralinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengangkatan Kembali setelah dibebaskan Sementara dapat di angkat kembali dalam jabatannya paling tinggi berusia 54

tahun menurut ketentuan yang berlaku

13. KENAIKAN JABATAN

Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Terampil

Pelaksana II/c 60

Rp. 240.000 58 Th Terampil :

1. Berijazah D.III bid. Kearsipan; atau DIII bid.

Ilmu Lain sesuai kualifikasi yang ditentukan

2. Pangkat/Gol. Ruang minimal Pengatur, II/c.

3. Mengikuti dan lulus diklat pengangkatan

dalam jabatan fungsional Arsiparis bagi yang

berlatar pendidikan diluar bidang kearsipan

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia formasi

6. Setiap unsur penilain dalam P2K paling kurang

bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

II/d 80

Pelaksana

Lanjutan

III/a 100 Rp. 265.000 58 Th

III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp. 350.000 58 Th III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100 Rp. 275.000

58 Th

Ahli;

1. Berijazah S.I/D.IV bid kearsipan ; atau

2. Berijazah S1/D.IV bid ilmu lain sesuai yang

ditentukan

3. Pangkat/Gol. Ruang minimal Penata Muda,

III/a

4. Mengikuti dan lulus diklat pengangkatan dlm

jabatan fungsional Arsiparis bagi yang berlatar

pendidikan diluar bidang diluar bidang

kearsipan

5. Memenuhi angka kredit minimal

6. Tersedia formasi

7. Setiap unsur penilaian dalam P2K paling

kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

III/b 150

Muda III/c 200

Rp. 375.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 500.000 60 th

IV/b 550

IV/c 700

Utama

IV/d 850

Rp. 700.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan

lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

2. Memiliki pengalaman di bidang kearsipan

paling singkat 2 th

3. Telah ikut dan lulus diklat fungsional Arsiparis

4. Berusia paling tinggi 50 Tahun.

IV/e 1050

Page 9: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 9

ASISTEN APOTEKER

1. PENGERTIAN

:

Asisten Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung

jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyiapan pekerjaan kefarmasian

pada unit sarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan

kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

2. TUGAS POKOK

:

Melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana

kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan berbekalan farmasi, dan penyiapan

pelayanan.

3. PERMENPAN : PER/07/M.PAN/4/2008 Tanggal 15 April 2008

4. PERATURAN BERSAMA :

Nomor 1113/MENKES/PB/XII/2008

Nomor 26 Tahun 2008 Tanggal, 1 Desesmber 2008

5. PERPRES TUNJANGAN :

54 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007

Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 November 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 21 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S pusat / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota untuk Jenjang Pemula s/d Penyelia

11. PEMBEBASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angkat kredit yang ditentukan

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Apoteker

e. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengangkatan kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Asisten Apoteker

paling tinggi berusia 54 tahun.

13. KENAIKAN JABATAN

Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Terampil

Pelaksana

Pemula II/a 25 Rp. 220.000

58 Th

1. Berijazah Asisten Apoteker/Kefarmasian

2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda,

Golongan Ruang II/a

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedianya formasi

5. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun

terakhir

Pelaksana

II/b 40

Rp. 240.000

II/c 60

II/d 80

Pelaksana

Lanjutan

III/a 100 Rp. 265.000 58 Th

Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain

:

1. Memenuhi persyaratan yang telah di tentukan

2. Memiliki pengalaman di bidang kefarmasian

paling kurang 2 th

3. Berusia paling tinggi 50 th

III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp. 500.000 58 Th III/d 300

Page 10: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 10

ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR (ASSESSOR)

1. PENGERTIAN

:

Jabatan fungsional Assessor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,

tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi

manajerial

2. TUGAS POKOK

:

Melakukan kegiatan penilaian kompentensi manajerial, yang meliputi

pelaksanaan penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian dan

pemanfaatan hasil.

3. PERMENPAN –RB : Nomor 41 Tahun 2012, Tanggal 17 Juli 2012

4. PERKA BKN : Nomor 16 Tahun 2012 Tanggal 17 Desember 2012

5. PERPRES TUNJANGAN : ……………………….

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Badan Kepegawaian Negara

8. RUMPUN JABATAN : Manajemen

9. LINGKUP BERLAKU : P N S pusat / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

a. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk membidangi penilaian kompetensi

manajerial dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Assesor Pertama, Muda s.d Assesor Madya, (IV/a)

b. Kepala BKN/Pejabat Eselon I yang ditunjuk membidangi penilaian kompetensi manajerial dibantu Tim Penilai

Pusat untuk Jenjang Madya (IV/b-IV/c) s/d Utama (IV/e).

11. PEMBEBASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Assessor,

d. Cuti di luar tanggungan Negara;

e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengangkatan kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Assessor paling

tinggi berusia 54 tahun.

13. KENAIKAN JABATAN

Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

e. Telah mengikuti dan lulus uji kompetensi dan diklat penjenjangan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Ahli

Pertama III/b 150

58 th 1. Berijazah paling rendah Sarjanah (S1) di bidang

Psikologi dan bidang ilmu lainnya yang berada pada

rumpun bidang ilmu humaniora (Ilmu bahasa,

Pendidikan, Sejarah, Ilmu hokum, Filsafat,

Antoropologi, Manajemen Sumber Daya Manusia dan

Ilmu-ilmu social yang bersifat humanistik yang

ditetapkan oleh Menteri PAN-RB dengan

pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Pangkat Gol. Ruang minimal Penata Muda Tk I, III/b;

3. Telah mengikuti diklat dan lulus uji kompetensi

sebagai Assessor,

4. AK Kumulatif ditetapkan paling kurang 150;

5. Nilai P2K, paling sedikit bernilai baik dalam satu

tahun.

Muda III/c 200

58 th

III/d 300

Madya

IV/a 400

60 th

IV/b 550

IV/c 700

Utama

IV/d 850

60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

2. Mengikuti proses seleksi dan dinyatakan memenuhi

persyaratan kompetensi sebagai Assessor ;

3. Bagi yang memiliki latar belakang pendidikan lintas

kualifikasi pendidikan yang ditetapkan sebelumnya

akan ditetapkan oleh Menteri PAN-RB dgn

petimbangan instansi Pembina;

4. Usia paling tinggi 50 tahun;

5. Tersedia formasi untuk JF.Assessor;

IV/e 1050

Page 11: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 11

AUDITOR

1. PENGERTIAN

:

Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas tanggungjawab dan

wewenang untuk melakukan pengawasan intern pd instansi pemerintah, lembaga

dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban

yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

2. TUGAS POKOK

:

Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis,

pengendalian dan evaluasi pengawasan.

3. PERMENPAN : Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 jo Nomor 51 Tahun 2012

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 66 Tahun 2007 /Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tgl 22 Nopember 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : BPKP

8. RUMPUN JABATAN : Akuntan dan Anggaran

9. LINGKUP BERLAKU : P N S pusat / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

a. Inspektur Kab/Kota bagi Auditor Pelaksana s/d Penyelia dan Auditor Pertama s/d Madya dibantu Tim Penilai

Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat;

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor

e. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI

a.

Auditor yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Auditor dapat diangkat kembali

dalam jabatan Auditor Pelaksana s.d Penyelia dan Auditor Pertama s.d Muda paling tinggi berusia 54 tahun.

b.

Auditor yang dibebaskan sementara karena secara penuh diluar jabatan Auditor (menduduki jabatan stuktural

Eselon I atau Eselon II) dapat di angkat kembali dalam jabatan Auditor paling tinggi berusia 58 tahun setelah

memenuhi ketentuan yang berlaku.

13. KENAIKAN JABATAN

Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

e. Telah mengikuti dan lulus uji kompetensi dan diklat penjenjangan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Terampil

Pelaksana

II/b 40

Rp. 240.000

58

Thn

Terampil :

1. Berijazah serendah-rendahnya D.III sesuai dengan

kualifikasi pendidikan

2. Pangkat Gol. Ruang minimal Pengatur Muda Tk I,

II/b

3. Diklat fungsional tingkat terampil

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia formasi

6. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

II/c 60

II/d 80

Pelaksana

Lanjutan

III/a 100

Rp. 265.000

58

Thn III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp. 425.000

58

Thn III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100 Rp. 300.000

58

Thn

Ahli;

1. Berijazah serendah-rendahnya S1/D.IV sesuai

dengan kualifikasi pendidikan.

2. Pangkat Gol. Ruang Minimal Penata Muda, III/a

3. Diklat fungsional tingkat ahli

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia formasi

6. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekuarang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 600.000 58

Thn III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp.900.000 60

Thn

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan

lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

2. Telah lulus sertifikasi jab auditor

3. Berusia paling tinggi 50 th

IV/b 550

IV/c 700

Utama IV/d 850

Rp. 1.200.000 60 IV/e 1050

Page 12: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 12

AUDITOR KEPEGAWAIAN

1.

PENGERTIAN

:

Jabatan fungsional Auditor Kepegawaian adalah jabatan yang mempunyai ruang

lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan

pengawasan dan pengendalian pelaksanaa peraturan perundang-undangan bidang

kepegawaian (wasdalpeg) pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

2. TUGAS POKOK : Melakukan wasdalpeg

3. PERMENPAN –RB : Nomor 40 Tahun 2012, Tanggal 17 Juli 2012

4. PERKA BKN : Nomor 4 Tahun 2013 Tanggal 22 Januari 2013

5. PERPRES TUNJANGAN : ……………………….

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Badan Kepegawaian Negara

8. RUMPUN JABATAN : Manajemen

9. LINGKUP BERLAKU : P N S pusat / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

a. Kepala BKN/eselon I bidang wasdalpeg untuk audiwan madya (IV/b-IV/c)

b. Inspektur Kabupaten/Kota bagi Audiwan Pertama s.d Madya, (IV/a) dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.

11. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN

a. Dilingkungan Direktorat yang berkitan dengan wasdalpeg paling banyak 45 orang;

b. Di lingkungan Kantor Regional BKN paling banyak 15 orang;

c. Di lingkungan Instansi Pusat paling banyak 9 orang

d. Di lingkungan Provinsi paling banyak 9 orang ; dan

e. Di lingkungan Kabupaten/Kota paling banyak 5 orang

12. PEMBEBASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor Kepegawaian

d. Cuti di luar tanggungan Negara;

e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengangkatan kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Assessor paling tinggi

berusia 54 tahun.

14.

.

KENAIKAN JABATAN

Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

e. Telah mengikuti dan lulus uji kompetensi dan diklat penjenjangan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Ahli

Pertama III/a 100

58 th 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV

bidang manajemen, hukum, administrasi, dan sosial

politik

2. Pangkat Gol. Ruang minimal, Penata Muda, III/a

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam

1 (satu) tahun terkahir

5. Lulus Uji Kompetensi

III/b 150

Muda

III/c 200

58 th

III/d 300

Madya

IV/a 400

60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:

1. Memenuhi syarat yang telah ditentukan Tersedia

formasi untuk jabatan fungsional Auditor

Kepegawaian;

2. Memiliki pengalaman kerja di bidang kepegawaian

paling kurang 3 tahun;

3. Berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan

4. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional dibidang

wasdalpeg

IV/b 550

IV/c 700

Page 13: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 13

BIDAN

1. PENGERTIAN

:

Bidan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan

hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kebidanan

pada sarana pelayanan kebidanan.

2. TUGAS POKOK

:

Melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan KB,

pelayanan kesehatan bayi dan anak serta pelayanan kesehatan masyarakat.

3. PERMENPAN : Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor 1110/MENKES/PB/XII/2008 dari Nomor 25 Tahun 2008

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 9 Tahun 2010 Per Ka.BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S pusat / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

a. Direktur yang membidangi pelayanan kebidanan kementerian Kesehatanb untuk Bidan Madya, IV/a s/d IV/b

b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Bidan P.Pemula s.d Penyelia dan Bidan Pertama-Muda yang bekerja

pada pelayanan kesehatan di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Instansi.

11. PEMBEBASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Bidan

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk peralinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengangkatan kembali setelah ditugaskan secara penuh diluar jabatan Bidan paling tinggi berusia 2 (dua) tahun sebelum

mencapai batas usia pensiun.

13.

.

KENAIKAN JABATAN

Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

e. Telah mengikuti dan lulus uji kompetensi dan diklat penjenjangan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Terampil

P.Pemula II/a 25 Rp. 220.000 58 Th

Terampil :

1. Berijazah minimal Sekolah Bidan/ D I

Kebidanan

2. Pangkat Gol. Ruang Minimal Pengatur Muda,

II/a

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia formasi

5. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun

terakhir

Pelaksana

II/b 40

II/c 60 Rp. 240.000 58 Th

II/d 80

Pelaksana

Lanjutan

III/a 100 Rp. 265.000 58 Th

III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp.500.000 III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100 Rp. 300.000

58 Th

Ahli;

1. Berijazah paling rendah S1/D.IV Kebidanan

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia formasi

5. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun

terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 600.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 850.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan

lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

2. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan

Kebidanan paling singkat 2 tahun

3. Berusia paling tinggi 50 tahun

IV/b 550

IV/c 700

Page 14: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 14

DOKTER

1. PENGERTIAN

:

Dokter adalah PNS yang beri tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara

penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.

2. TUGAS POKOK

:

Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi

promotif, preventif, kuratif fan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di

bidang kesehatan kepada masyarakat

3. KEPMENPAN : Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 Tanggal 07 Nopember 2003

4. SKB :

Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003 Tgl.30 Des

2003

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 54 Tahun 2007 Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 21 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S pusat / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

a. Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk dokter Utama (IV/d s.d IV/e)

b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Dokter Pertama s.d Madya (III/b s.d IV/c) yang bekerja pada sarana

pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angkat kredit yang ditentukan

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dokter

e. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Dokter yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut

ketentuan yang berlaku.

13. KENAIKAN JABATAN

Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Ahli

Pertama III/b 150 Rp. 325.000 60 th 1. Berijazah Dokter

2. Pangkat Gol. Ruang minimal Penata Muda Tk I,

III/b

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedianya formasi

5. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun

terakhir

Muda

III/c 200

Rp. 750.000 60 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 1.200.000 60 th Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain :

1. Memenuhi persyaratan yang telah di tentukan

2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan

pelayanan kesehatan paling singkat2 th

3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai

BUP dari jabatan terakhir yang diduduki

IV/b 550

IV/c 700

Utama

IV/d 850

Rp. 1.400.000 60 th IV/e 1050

Page 15: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 15

DOKTER GIGI

1. PENGERTIAN

:

Dokter Gigi adalah PNS yang beri tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan

kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.

2. TUGAS POKOK

:

Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi

promotif, preventif, kuratif fan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di

bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat

3. KEPMENPAN : Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003 Tanggal 07 Nopember 2003

4. SKB :

Nomor 1740/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003 Tgl.30 Des

2003

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 54 Tahun 2007 /Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 21 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S pusat / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

a. Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk dokter Utama (IV/d s.d IV/e)

b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Dokter Gigi Pertama s.d Madya (III/b s.d IV/c) yang bekerja pada

sarana pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angkat kredit yang ditentukan

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dokter Gigi

e. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Dokter Gigi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut

ketentuan yang berlaku.

13. KENAIKAN JABATAN

Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Ahli

Pertam

a III/b 150 Rp. 325.000 60 th

1. Berijazah Dokter Gigi

2. Pangkat Gol. Ruang minimal Penata Muda Tk I,

III/b

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedianya formasi

5. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

Muda

III/c 200

Rp. 750.000 60 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 1.200.00 60 th Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain :

1. Memenuhi persyaratan yang telah di tentukan

2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan

pelayanan kesehatan paling singkat 2 th

3. Berusia paling tinggi 50 th sebelum mencapai

BUP dari jabatan terakhir

IV/b 550

IV/c 700

Utama

IV/d 850

Rp. 1.400.000 60 th IV/e 1050

Page 16: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 16

EPIDEMIOLOG KESEHATAN

1. PENGERTIAN

:

PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat

yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengumpulan data, analisa dan interprestasi,

melakukan penyelidikan epidemiologi untuk tindakan pengamanan penganggulangan

penyebaran/penularan penyakit dan factor-faktor yang sangat berpengaruh

2. PERMENPAN : Nomor 17/KEP/M.PAN/11/2000 Tanggal 30 November 2000

3. SKB : Nomor 395/MENKES-KESOS/SKB/V/2000 dan Nomor 19 Tahun 2001 tgl 8 Mei 2001

4. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 54 Tahun 2007 /Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

5. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014

6. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

7. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

8. LINGKUP BERLAKU : P N S pusat / Daerah

9. TUGAS POKOK

:

Melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidik, tindakan pengamanan penanggulangan

penyebaran/penularan penyakit dan factor-faktor yang sangat berpengaruh, secara cepat

dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengelohan, analisa data dan interprestasi

serta penyebaran informasi serta pengembangan strategi dan metoda. Melaksanakan

kegiatan pengamatan, penyilidkan, tindak pengamanan penanggulangan

penyebaran/penularan penyakit dan factor-faktor yang sangat berpengaruh, secara cepat

dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan interprestasi

serta penyebaran informasi serta pengembangan strategi dan metoda

10 PEJABAT PENETAP PAK

a. Dirjen yang membawahi bidang epidemiolog kesehatan untuk Epidemiolog Madya (IV/a s.d IV/c)

b. Kadis Kesehatan Kab/Kota bagi Epidemiolog Kesehatan Pemula s.d Penyelia, Pertama s/d muda dibantu Tim Penilai

Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Bidan

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk peralinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Epidemiolog Kesehatan yang telahselesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatan menurut

ketentuan yang berlaku.

13. KENAIKAN JABATAN, Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Terampil

P.Pemula II/a 25 Rp. 220.000 58 Th

Terampil :

1. Berijazah paling rendah SLTA/ D.I sesuai dengan

kualifikasi pendidikan

2. Pangkat Gol. Ruang minimal Pengatur Muda II/a.

3. Diklat fungsional tingkat terampil

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia formasi

6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang

bernilai baik dalam satu tahun terakhir

Pelaksana

II/b 40

II/c 60 Rp. 240.000 58 Th

II/d 80

Pelaksana

Lanjutan

III/a 100 Rp. 265.000 58 Th

III/b 150

Penyelia III/c 200

Rp.500.000 58 Th III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100 Rp. 300.000

58 Th

Ahli;

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV bidang

kesehatan

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a

3. Diklat fungsional tingkat ahli

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia formasi

6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang

bernilai baik dalam satu tahun terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 600.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 850.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

2. Memiliki pengalaman di bidang epidemiolog

Kesehatan paling singkat 2 th

3. Berusia paling tinggi 5th sebelum mencapai BUP

dari jabatan terakhir

IV/b 550

IV/c 700

Page 17: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 17

ENTOMOLOG KESEHATAN

1. PENGERTIAN

:

Entomolog Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan

kegiatan teknis fungsional pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan

pengendalian terhadap vector penyakit/ serangga pengganggu

2. TUGAS POKOK

:

Melaksanakan pengamatan, penyelidikan, pemberantasan, dan pengendalian terhadap

vector penyakit untuk mencegah penularan penyakit, serta terhadap pengganggu

untuk meningkatkan kenyamanan hidup manusia dan lingkungannya.

3. KEPMENPAN : Nomor 18/KEP/M.PAN/11/2000 Tanggal 30 November 2000

4. SKB :

Nomor 396/MENKES-KENSOS/SKB/V/2000 dan no.20 Tahun 2001 Tanggal 08

Mei 2001

5. PERPRES TUNJANGAN :

Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007

Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 November 2007

6. PERATURAN BUP :

UU Nomor 5 tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014 (60 th untuk jenjang jabatan

tertentu)

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S pusat / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Ka. Kantor Dep.kes/Kadinkes Kab/Kota bagi Entomolog Kesehatan Pel.Pemula s.d Penyelia dan Entomolog Kesehatan

Pertama s.d muda pada instansi kesehatan tk Kab/Kota.dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angkat kredit yang ditentukan

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dokter Gigi

e. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Entomolog Kesehatan yang telahselesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatan menurut

ketentuan yang berlaku.

13. KENAIKAN JABATAN, Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Terampil

P.Pemula II/a 25 Rp. 220.000 58 Th

Terampil :

1. Berijazah paling rendah D.I bidang entomolog

kesehatan

2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda,

Golongan Ruang II/a

3. Diklat fungsional tingkat terampil

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia formasi

6. Setiap unsur penilaian P2K sekurang-

kurangnya paling kurang bernilai baik dalm

satu tahun terakhir

Pelaksana

II/b 40

II/c 60 Rp. 240.000 58 Th

II/d 80

Pelaksana

Lanjutan

III/a 100 Rp. 265.000 58 Th

III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp.500.000 III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100 Rp. 300.000

58 Th

Ahli;

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV bidang

Biologi, kedokteran hewan, kesehatan yang

beruhubungan dengan entomolog kesehatan

2. Pangkat paling rendah Penata Muda Golru III/a

3. Diklat fungsional Tingkat ahli

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia formasi

6. Setiap unsur penilaian P2K paling kurang

bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 600.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 850.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan

lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Memiliki pengalaman di bidang Entomologi

Kesehatan paling singkat 2 tahun

3. Berusia paling tinggi 5th sebelum mencapat

BUP dari jabatan terakhir

IV/b 550

IV/c 700

Page 18: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 18

FISIOTERAPIS

1. PENGERTIAN

:

Fisioterapis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melakukan kegiatan pelayanan fisioterapi pada unit pelayanan kesehatan.

2. TUGAS POKOK

:

Melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memlihara dan

memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan

menggunakan pananganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik,

elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi

3. KEP MENPAN : Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 Tanggal 19 Januari 2004

4. SKB : Nomor 209/MENKES/SKB/III/2004 dan no.07 Tahun 2004

5. PERPRES TUNJANGAN :

Nomor 34 Tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008

Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP :

UU Nomor 5 tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014 (60 th untuk jenjang

jabatan tertentu)

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU P N S pusat / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

a. Dirjen Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan bagi Fisioterafis Madya

b. Kepala RSUD Kab/Kota bagi pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda yang bekerja pada unit pelayanan

kesehatan Kab/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angkat kredit yang ditentukan

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Fisioterapis

e. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Fisioterapis yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut

ketentuan yang berlaku.

13. KENAIKAN JABATAN, Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Terampil

P.Pemula II/a 25 Rp. 220.000 58 Th

Terampil :

1. Berijazah paling rendah D III sesuai dengan

kualifikasi pendidikan

2. Pangkat Gol Ruang minimal Pengatur Muda Tk

I, II/b

3. Diklat fungsional tingkat terampil

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia formasi

6. Setiap unsur penilaian P2K sekurang-kurangnya

bernilai baik dalam satu tahun terakhir

Pelaksana

II/b 40

II/c 60 Rp. 240.000 58 Th

II/d 80

Pelaksana

Lanjutan

III/a 100 Rp. 265.000 58 Th

III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp.500.000 III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100 Rp. 300.000

58 Th

Ahli;

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dengan

kualifikasi pendidikan

2. Pangkat Gol. Ruang minimal Penata Muda III/a

3. Diklat fungsional Tingkat ahli

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia formasi

6. Setiap unsur penilaian P2K paling kurang

bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 600.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 850.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan

lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Memiliki pengalaman di bidang Entomologi

Kesehatan paling singkat 2 tahun

3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapat

BUP dari jabatan terakhir

IV/b 550

IV/c 700

Page 19: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 19

GURU

1. PENGERTIAN

:

Jafung Guru adalah jafung yang mempunyai ruang lingkup tugas,

tanggungjawab, wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar dan menengah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.

2. TUGAS POKOK

:

Mendidik, mengajar, membimbing, mengajarkan, melatih, menilai, dan

megevaluaasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan

formal, dasar, dan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi

sekolah/madrasah

3. PERMENPAN –RB : Nomor 16 Tahun 2009, Tanggal 10 Nopember 2009

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 Tanggal 6 Mei 2010

5. PERPRES TUNJANGAN :

Nomor 108 Tahun 2007 Tanggal 6 Desember 2007

Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 14 Tahun 2005

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8. RUMPUN JABATAN : Pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak, Dasar, Lanjutan, dan Sekolah Khusus

9. LINGKUP BERLAKU : P N S pusat / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

a. Mendiknas/pejabat lain yang ditunjuk untuk guru Madya (IV/b s.d IV/c ) dan Utama (IV/d s/d IV/e)

b. Bupati/Walikota atau Kadis yang membidangi pendidikan bagi Guru Pertama golru III/a s.d Madya pangkat

Pembina golru IV/a dilingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA

a.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Guru

d. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

12. SANKSI

a

Guru yang tidak dapat memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai Guru dan tidak mendapat pengecualian dari

mendiknas dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, fungsional dan maslahat tambahan.

b

Guru yang terbukti memperoleh PAK dengan cara mealwan hukum diberhentikan sebagai Guru dan wajib

mengembalikan seluruh tunjangan profesi, fungsional dan maslahat tambahan dan penghargaan sebagai Guru yang

pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan PAK tersebut.

13. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengangkatan kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Guru paling tinggi

berusia 51 tahun.

14. KENAIKAN JABATAN, Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Ahli

Pertama III/a 100

Rp.327.000 60 th 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV

dan bersertifikat Pendidik

2. Paling rendah pangkat Penata Muda, golongan

ruang III/a

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia formasi

5. Setiap unsur penilaian dalam P2K paling kurang

bernilai baik dalam satu tahun terakhir

6. Memiliki Kinerja yang baik yang bernilai dalam

masa program

III/b 150

Muda III/c 200

Rp.327.000 60 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp.389.000 60 th

IV/b 550

IV/c 700

Utama

IV/d 850

Rp.389.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:

1. Memenuhi syarat yang telah ditentukan

2. Memiliki pengalaman sebagai Guru paling

singkat 2 tahun

3. Berusia paling tinggi 50 tahun

IV/e 1050

Page 20: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 20

MEDIK VETERINER

1. PENGERTIAN

:

Jabatan fungsional Medik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang

lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan

pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan

pengembangan kesehatan hewan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

2. TUGAS POKOK

:

Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan

kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan

serta pengembangan kesehatan hewan.

3. PERMENPAN –RB : Nomor 52 Tahun 2012, Tanggal 29 Agustus 2012

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor 17/Permentan/OT.140/3/2013 dan Nomor 11 Tahun 2013

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 16 Tahun 2013 Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 21 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat

9. LINGKUP BERLAKU : P N S pusat / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

a. Sekjen Kementerian Pertanian untuk Madya (IV/b s.d IV/c), Utama (IV/d s.d Iv/e)

b. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan Kabupaten/Kota Pertama s.d Madya, Pangkat Pembina, golru

IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.

11. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER

a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, paling kurang 80 orang

b. Badan Karantina Pertanian, paling kurang 40 orang

c. UPT/unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, paling kurang 350 orang

d. UPT/unit Pelayanan Teknis Badan KarantinaPetanian, paling kurang 850 orang

e. Pemerintah Kabupaten/Kota:

1) Kantor Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan kesehatan hewan, paling kurang 6 orang

2) UPTD yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, paling kurang 40 orang

12. PEMBEBASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Medik Veteriner;

d. Menjalani Cuti di luar tanggungan Negara; atau

e. Menjalani Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

14. PENGANGKATAN KEMBALI

a.

Pejabat fungsional Medik Veteriner yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar

jabatannya (menduduiki jabatan struktural eselon I dan II) dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Medik

Veteriner paling tinggi berusia 58 Tahun.

b.

Pejabat Fungsional Medik Veteriner yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar

jabatannya (menduduki jabatan struktural eselon III dan IV) dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Medik

Veteriner paling tinggi berusia 55 tahun.

13. KENAIKAN JABATAN

Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

e. Medik Veteriner yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Ahli

Pertama III/b 150 Rp. 540.000 60 th 1. Berijazah paling rendah Dokter Hewan

2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tk I,

Golongan Ruang III/b

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedianya formasi

5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik

dalam satu tahun terakhir.

Muda III/c 200

Rp. 1.080.000 60 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 1.350.000 60 th IV/b 550

IV/c 700

Utama

IV/d 850

Rp. 1.560.000 60 th

Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain :

1. Memenuhi persyaratan yang telah di tentukan

2. Memiliki pengalaman di bidang kesehatan

hewan dan/atau pengamanan produk hewan

sekurang-kurangnya 2 th;

3. Berusia paling tinggi 50 th

4. Mengikuti dan lulus uji komptensi dibidang

kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan

IV/e 1050

Page 21: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 21

MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. PENGERTIAN

:

Mediator Hubungan Industrial adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab,

wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta

mediasi perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan.

2. TUGAS POKOK

:

Melakukan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta

penyelesaian perselisihan industrial.

3. PERMENPAN : Nomor PER/06/M.PAN/4/2009 Tanggal 7 April 2009

4. PERATURAN BERSAMA :

Nomor PER.20/MEN/IX/2009 dan Nomor 17 Tahun 2009 Tgl: 17 September

2009

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor…………..

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014 960 th

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

8. RUMPUN JABATAN : Hukum dan Peradilan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Kemnakertrans / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

a. Kepala DinasKabupaten/Kota yang bertugas dan bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan bagi MHI Pertama

s.d Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angkat kredit yang ditentukan

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan MHI

e. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengangkatan kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan MHI paling tinggi

berusia 54 tahun.

13. KENAIKAN JABATAN, Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Ahli

Pertama III/b 150 Rp. 325.000 60 th 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai

dengan kualifikasi pendidikan.

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan

Ruang III/a

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Paling lama 2 th setelah diangkat harus ikut Diklat

fungsional MHI dan mendapat Legitimasi sebagai

MHI dari Mennakertrans

Muda

III/c 200

Rp. 750.000 60 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 1.200.00 60 th

Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain :

1. Memenuhi persyaratan yang telah di tentukan

2. Memiliki pengalaman di bidang hubungan

industrial paling kurang 2 th

3. Berusia paling tinggi 50 th

IV/b 550

IV/c 700

Page 22: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 22

NUTRISIONIS

1. PENGERTIAN

:

Nutrisionis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan

kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik.

2.

TUGAS POKOK :

Melaksanakan pelayanandi bidang gizi, makanan dan dietetic yang meliputi

pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan,

kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit.

3. KEPMENPAN : Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 Tanggal 4 April 2001

4. SKB :

Nomor 894/MENKES-KESOS/SKB/VIII/2001 dan Nomor 35 Tahun 2001

Tanggal 16 Agustus 2001

5. PERPRES TUNJANGAN :

Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2008

Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007

6. PERATURAN BUP :

UU Nomor 5 tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014 (60 th untuk jenjang jabatan

tertentu)

7. INSTANSI PEMBINAAN : Kementrian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S pusat / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

a. Nutrisionis Madya oleh Dirjen Bina Kesehatan Kementrian Kesehatan dibantu Tim Penilai pusat

b. Nutrisionis Pelaksana s/d Penyelia dan Pertama/Muda oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota bagi dibantu Tim

Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angkat kredit yang ditentukan

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Nutrisionis

e. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI

yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan

yang berlaku.

13. KENAIKAN JABATAN, Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan

Batas

Usia Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Terampil

Pelaksana II/c 60

Rp. 240.000 58 Th Terampil :

1. Berijazah paling rendah D III Gizi

2. Pangkat srendah-rendah Pengatur,

Golongan Ruang II/c

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia formasi

5. Setiap unsur penilaian P2K sekurang-

kurangnya paling kurang bernilai baik

dalm satu tahun terakhir

II/d 80

Pelaksana

Lanjutan

III/a 100 Rp. 265.000 58 Th

III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp.500.000 58 Th

III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100 Rp. 300.000

58 Th

Ahli;

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV (Gizi)

2. Pangkat paling rendah Penata Muda Golru

III/a

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia formasi

5. Setiap unsur penilaian DP-3 paling kurang

bernilai baik dalam satu tahun terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 600.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 850.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari

jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah

ditentukan.

2. Memiliki pengalaman dalam pelayanan

paling singkat 2 tahun

3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum

mencapat BUP dari jabatan terakhir

IV/b 550

IV/c 700

Page 23: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 23

PAMONG BELAJAR

1. PENGERTIAN

:

Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang

lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan

belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan

Nonformal dan Informal (PNFI) pada UPT/UPTD dan satuan PNFI sesai

dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.

2. TUGAS POKOK

:

Melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, dan

mengembangkan model bidang PNFI.

3. PERMENPAN DAN RB : Nomor 15 Tahun 2010 Tanggal 6 Juli 2010

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor 03/III/PB/2011 dan Nomor 8 Tahun 2011, Tanggal 24 Maret 2011

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 72 Tahun 2013, Tanggal 12 November 2013

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8. RUMPUN JABATAN : Pendidikan lainnya.

9. LINGKUP BERLAKU : P N S pusat / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

a. Mendiknas atau pejabat eselon I yg ditunjuk untuk Pamong Belajar Madya (IV/b – IV/c) dibantu Tim Penilai Pusat

b. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di Kabupaten/Kota bagi Pamong Belajar Pertama s.d Madya, pangkat

Pembina, golru IV/a dilingkungan UPTD Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR

a. Pada UPTD/SKB atau sebutan lain yang sejenis, paling banyak 35 orang

12. PEMBAHASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan Pamong Belajar

e. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

13. PENGANGKATAN KEMBALI

Pemong Belajar yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatannya dapat diangkat kembali

dalam jabatan Pamong Belajar paling tinggi berusia 54 tahun.

14. KENAIKAN JABATAN, Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Ahli

Pertama III/a 100

Rp. 500.000 58

Tahun

Ahli :

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai

dengan kualifikasi pendidikan.

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru

III/a

3. Diklat fungsional tk ahli

4. Tersedia formasi

5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-

kurangnya berniali baik dalam satu tahun

terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 750.000 58

Tahun III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp.

1.000.000

60

Tahun

Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain :

1. Memenuhi persyaratan yang telah di tentukan

2. Memiliki pengalaman di bidang pendidikan

paling kurang 2 th

3. Berusia paling tinggi 50th

4. Diklat fungsional Pamong Belajar

IV/b 550

IV/c 700

Page 24: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 24

PAMONG BUDAYA

1. PENGERTIAN

:

Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung

jawab, dan wewenang untuk pembinaan kebudayaan yang diduduki oleh PNS

dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang

berwenang.

2. TUGAS POKOK

:

Melaksanakan pembinaan kebudayaan di bidang nilai budaya, kesejahteraan,

kesenian, permuseuman, kepurbaklaan dan kebahasaan.

3. PERMENPAN : Nomor PER/09/M.PAN/5/2008 Tanggal 13 Mei 2008

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor BP. 37/KP.403/MKP/2010 dan nomor 11 tahun 2010 tgl. 6 April 2010

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 74 thn 2007 Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8. RUMPUN JABATAN : Penerangan dan Seni Budaya

9. LINGKUP BERLAKU : P N S pusat / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

a. Pimpinaninstansi yang bertanggungjawab di bidang kebudayaan/Pejabat eselon I, untuk Madya (IV/a s.d IV/c)

b. PPKD Kabupaten/Kota/pejabat yang ditunjuk (paling rendah eselon II) yang bertanggungjawab di bidang

Kebudayaan bagi Pamong Budaya Pelaksana s.d Penyelia dan Pamong Budaya Pertama-Muda di lingkungan

masing-masing dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBAHASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan Pamong Belajar

e. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengangkatan kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Pamong Budaya

paling tinggi berusia 2 Tahun sebelum manusia BUP PNS

13. KENAIKAN JABATAN, Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Terampil

Pelaksana

II/c 40

Rp. 240.000

58

Thn

Terampil :

1. Berijazah serendah-rendahnya .II sesuai

dengan kualifikasi pendidikan

2. Pamgkat aling rendah Pengatur Muda Tk.I,

golru II/b

3. Diklat fungsional Tk. Terampil

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia formasi

6. Setiap unsur penilaian dalam P2K3

sekurang-kurangnya benilai baik dalam satu

tahun terakhir

II/c 60

II/d 80

Pelaksana

Lanjutan

III/a 100 Rp. 265.000

58

Thn III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp. 300.000 58

Thn III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100 Rp. 270.000

58

Thn

Ahli;

1. berijazah paling rendah S.I/D.IV sesuai

dengan kualifikasi pendidikan

2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda,

Gol. Ruang III/a

3. Diklat fungsional tingkat ahli

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia Formasi

6. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling

kurang bernilai dalam satu tahun terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 400.000 58

Thn III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 530.000 60

Thn

Syarat pengangkatan perpindahan dari

jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan

pembinaan kebudayaan paling singkat 2 th

3. Berusia paling tinggi 50 th

IV/b 550

IV/c 700

Page 25: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 25

PARAMEDIK VETERINER

1. PENGERTIAN

:

Jabatan fungsional Paramedik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang

lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan kegiatan dibawah

penyeliaan Medik Veteriner pengendalian di bidang hama dan penyakit hewan

dan pengamanan produk hewan, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan

kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

2. TUGAS POKOK

:

Menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan

penyakit hewan dan pengamanan produk hewan

3. PERMENPAN –RB : Nomor 53 tahun 2012, Tanggal 29 Agustus 2012

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2013 dan Nomor 12 Tahun 2013,

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 16 Tahun 2013 , Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014, tgl 30 Januari 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrian Pertanian

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Kementrian Pertanian / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

- Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan di Kabupaten/Kota bagi Paramedik Veteriner Pelaksana

Pemula s.d Penyelia di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN

a. Dilingkungan UPT/UPT Direktorat Jenderal peternakan dan Kesehatan Hewan , paling kurang 200 orang;

b. Di lingkungan UPT/UPT Badan Karantina pertanian, paling kurang 1.700 orang

c. Pemerintah Kabupaten/Kota:

1) Kantor Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, paling kurang 5 orang

2) UPTD yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, paling kurang 80 orang

12. PEMBEBASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Paramedik Veteriner

d. Cuti di luar tanggungan Negara; atau

e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengangkatan kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Paramedik

Veteliner paling tinggi berusia 54 tahun.

14. KENAIKAN JABATAN

Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

e. mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Terampil

P.Pemula II/a 25 Rp. 300.000 58 th 1. Berijazah paling rendah SPP/SNAKMA dan

SMK di bidang peternakan atau kesehatan hewan

2. Pangkatpaling rendah Pengatur Muda, Golongan

Ruang II/a

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedianya formasi

5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik

dalam satu tahun terakhir

Pelaksana

II/b 40 Rp. 360.000

58 th

II/c 60

II/d 80

P.Lanjutan

III/a 100

Rp. 480.000 58 th III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp. 810.000 58 th

Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain :

1. Memenuhi persyaratan yang telah di tentukan

2. Memiliki pengalaman di bidang kesehatan

paling kurang 2 tahun

3. Berusia paling tinggi 50 tahun

4. Mengikuti dan lulus pendidikan dan peratihan di

bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk

hewan.

III/d 300

Page 26: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 26

PEKERJA SOSIAL

1. PENGERTIAN

:

Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melaksanakan pelayanan kesejahteraan social di lingkungan instansi pemerintah

maupun pada badan/oraganisasi social lainnya

2. TUGAS POKOK

:

Menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan

social dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan social.

3. KEP MENPAN : Nomor KEP/03/M.PAN/1/2004 Tanggal 16 Januari 2004

4. SKB : Nomor 05/HUK/2004 dan no.09 Tahun 2004 Tanggal 8 Maret 2004

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 61 Tahun 2007 / Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Sosial

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu social dan yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S pusat / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

a. Bupati/Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk (paling rendah eselon II) yang membidangi pelayanan

kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota bagi pekerja sosial Pel. Pemula s.d Penyelia dan Pekerja Sosia Pertama

s.d Madya D lingkungan Pemda Kab/Kota bersangkutan dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

b.

11. PEMBEBASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angkat kredit yang ditentukan

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pekerja Sosial

e. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Pekerja Sosial yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut

ketentuan yang berlaku.

13 KENAIKAN JABATAN

Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Terampil

P.Pemula II/a 25 Rp. 220.000 58 Th

Terampil :

1. Berijazah serendah-rendahnya SLTA sesuai

dengan kualifikasi pendidikan

2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golongan

Ruang II/a

3. Diklat fungsional tingkat terampil

4. Tersedia formasi

5. Setiap unsur penilaian DP-3 sekurang-kurangnya

paling kurang bernilai baik dalm satu tahun

terakhir

Pelaksana

II/b 40

II/c 60 Rp. 240.000 58 Th

II/d 80

P. Lanjutan III/a 100

Rp. 275.000 58 Th III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp.525.000 III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100 Rp. 300.000

58 Th

Ahli;

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dengan

kualifikasi pendidikan

2. Pangkat paling rendah Penata Muda Golru III/a

3. Diklat fungsional Tingkat ahli

4. Tersedia formasi

5. Setiap unsur penilaian DP-3 paling kurang

bernilai baik dalam satu tahun terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 550.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 790.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan

lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan

kesejahteraan sosial paling singkat 2 tahun

3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapat

BUP dari jabatan terakhir

IV/b 550

IV/c 700

Page 27: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 27

PEMBIMBING KESEHATAN KERJA

1. PENGERTIAN

:

Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja adalah jabatan yang mempunyai

ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan upaya

kesehatan kerja yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

2. TUGAS POKOK :

Melakukan kegiatan pembimbing kesehatan kerja yang meliputi persiapan,

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja.

3. PERMENPAN-RB : Nomor 13 Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013 jo Nomor 47 Tahun 2013

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor 50 Tahun 2013 dan Nomor 18 Tahun 2013, Tanggal 16 Juli 2013

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor ………….

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S pusat / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan kerja Kabupaten/Kota bagi Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama s.d

Madya, Pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Pemda Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten

Kabupaten/Kota

11. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA:

a.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 3 orang

dan paling banyak 15 orang; d.

Rumah Sakit Umum Kelas D, paling sedikit 1

orang dan paling banyak 5 orang;

b.

Umah Sakit Umum Kelas B, paling sedikit 2 orang dan

paling banyak 10 orang; e.

Puskesmas, paling sedikit 2 orang dan paling

banyak 5 orang; dan

c.

Rumah Sakit Umum Kelas C, paling sedikit 1 (satu) orang

dan paling banyak 7 orang f.

Politeknik Kesehatan, paling sedikit 2 orang

dan paling banyak 5 orang.

12. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pembimbing Kesehatan Kerha;

d. Cuti di luar tanggungan Negara; atau

e Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengangkatan kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Pembimbing

Kesehatan Kerja dapat diangkat kemblai dalam jabatannya paling tinggi berusia 54 tahun.

14. KENAIKAN JABATAN:

Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

e. harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Ahli

Pertama III/a 100

58 Th

1. Berijazah paling rendah S1/D.IV /Sarjana Terapan di

bidang kesehatan kerja/hyperkes;

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia formasi

5. Prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1

tahun terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

58 th

III/d 300

Madya

IV/a 400

60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

2. Memiliki pengalaman di bidang upaya kesehatan

kerja paling singkat 2 tahun

3. Berusia paling tinggi 50 tahun

IV/b 550

IV/c 700

Page 28: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 28

PENILIK

1. PENGERTIAN

:

Jabatan fungsional Penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang

lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang untuk melakukan kegiatan

pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini

(PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur

pendidikan nonformal dan informal (PNFI) sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.

2. TUGAS POKOK :

Melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program

pendidikan nonformal dan informal (PNFI)

3. PERMENPAN – RB : Nomor 14 Tahun 2010 Tanggal 6 Juli 2010

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor 02/III/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011, Tanggal 24 Maret 2011

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 72 Tahun 2013, Tanggal 12 November 2013

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 21 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8. RUMPUN JABATAN : Pendidikan lainnya.

9. LINGKUP BERLAKU : P N S pusat / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

a. Mendiknas bagi Madya (IV/b s.d IV/c), dibantu Tim Penilai Pusat

b. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di Kabupaten/Kota bagi Pertama s.d Madya, pangkat Pembina,

Golongan Ruang IV/a, dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENILIK

a.

Formasi jabatan fungsional Penilik ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapatkan

persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan pertimbangan

b.

Formasi jabatan fungsional penilik ditetapkan satu kecamatan paling kurang 3 orang dan paling banyak 12

orang.

12. PEMBAHASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan Penilik

e. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

13. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengangkatan kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan ssecara penuh diluar jabatan Penilik paling

tinggi berusia 54 Tahun

14. KENAIKAN JABATAN:

Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golonga

n

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjanga

n Jabatan

Batas

Usia Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Ahli

Pertama III/b 150 Rp.

520.000 60 th

1. Berstatus sebagai Pamong Belajar/Pamong atau

jabatan teknis sejenis dilingkungan pendidikan

nonformal dan informal paling kurang 5 (lima) tahun,

atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan

formal;

2. Berijazh paling rendah S1/D-IV sesuai dengan

kualifikasi pendidikan bidang pendidikan yang

ditentukan;

3. Pangkat paling rendah Peanata Muda Tk.I, Golru III/b

4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

5. Memenuhi angka kredit minimal

6. Tersedia formasi

7. Lulus seleksi sebagai Penilik

8. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penilik dari

jabatan fungsional Pamong Belajar, pengawas sekolah,

dan Guru paling tinggi berusia 54 th;

9. Pengangkatan dalam jabatan fungsional Penilik dari

jabatan sejenis di lingkungan pendidikan nonformal

dan informal paling tinggi berusia 50 tahun.

Muda III/c 200 Rp.

800.000 60 th

III/d 300

Madya

IV/a 400 Rp.

1.100.00 60 th IV/b 550

IV/c 700

Utama IV/d

850

Rp.

1.300.000 60 th

Page 29: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 29

PENERA

1. PENGERTIAN

:

Penera adalah PNS yang diberi tugas, bertanggungjawab, wewenang dan hak secara

penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan

kemetrologian.

2. TUGAS POKOK

:

Melakukan pelayanan kemetrologian, meliputi : Pengelolaan standar ukuran dan

labolatorium kemetrologian serta pembinaan terhadap penggunaan satuan ukuran.

Peneraan dan penerangulangan serta pengujian alat-alat ukur, takar, timbangan dan

perlengkapannya (UTTP), Pengawasan alat-alat ukur, takar, timbang dan

perlengkapannyan(UTTP) dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) serta

Penyuluhan kemetrologian.

3. PERMENPAN :

Nomor 128/KEP/M.PAN/122/2002 Tanggal 3 Desember 2002 jo

Nomor KEP/03/M.PAN/I/2005 Tanggal 13 Januari 2005

4. SKB : Nomor 435/MPP/KEP/6/2003 dan Nomor 23 Tahun 2003 Tanggal 23 Juni 2003

5. PERPRES TUNJANGAN :

Nomor 70 thn 2007 Tanggal 28 Juni 2007

Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 November 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perdagangan

8. RUMPUN JABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S pusat / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Pejabat eselon II yang membidangi kemetrologian di Provinsi bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya

dibantu Tim Penilai Provinsi

11. PEMBAHASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan Pamong Belajar

e. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Penera yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan

yang berlaku

13. KENAIKAN JABATAN:

Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Terampil

Pelaksana

II/b 40

Rp. 240.000 58

Thn

Terampil :

1. Berijazah serendah-rendahnya D.II sesuai dengan

kualifikasi pendidikan

2. Pangkat serendah-rendah Pengatur Muda Tk.I,

golru II/b

3. Diklat fungsional Tk. Terampil

4. Tersedia formasi

5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-

kurangnya benilai baik dalam satu tahun terakhir

II/c 60

II/d

80

Pelakasana

Lanjutan

III/a 100 Rp. 265.000

58

Thn III/b 150

Penyelia III/c 200

Rp. 325.000 58

Thn III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100 Rp. 270.000

58

Thn

Ahli;

1. berijazah paling rendah S.I/D.IV sesuai dengan

kualifikasi pendidikan

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Gol. Ruang

III/a

3. Diklat fungsional tingkat ahli

4. Tersedia Formasi

5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang

bernilai dalam satu tahun terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 400.000 58

Thn III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 500.000 60

Thn

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

2. Memiliki pengalaman di bidang

3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai

BUP dan jabatan terakhir

IV/b 550

IV/c 700

Page 30: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 30

PENGANTAR KERJA

1. PENGERTIAN

:

Jabatan Fungsional Pengantar Kerja adalah jabatan yang mempunyai ruang

lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan

pelayanan antar kerja.

2. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan pelayanan antar kerja

3. PERMENPAN –RB : Nomor 05 tahun 2014, Tanggal 10 Januari 2014

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor ……………………

5. PERPRES TUNJANGAN :

Nomor 62 Tahun 2007, Tanggal 28 Juni 2007

Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 November 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Sosial dan yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK:

Dirjen pada kementrian tenaga kerja bagi Pengantar Kerja Madya (IV/b-IV/c), Utama (IV/d-IV/e) dibantu Tim

Penilai Pusat

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk yang membidangi ketenagakerjaan bagi

Pengantar Kerja Pertama, (III/a) s.d Madya, (IV/a) di lingkungan Kabupaten/Kota di bantu Tim Penilai

Kabupaten/Kota

11. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

a. Di lingkungan kemnakertrans, paling sedikit 120 orang dan paling banyak 150 orang

b. Di lingkungan Instansi Pusat selain Kemnakertrans, paling sedikit 270 orang dan paling banyak 300 orang;

c. Di lingkungan Provinsi, paling sedikit 7 orang dan paling banyak 9 orang; dan

d. Di lingkungan Kabupaten/Kota, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 15 orang

12. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b. Diberhentikan sementara dari jabatan negeri

c. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan pengantar kerja

d. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

13. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengantar Kerja yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatannya dapat diangkat kembali

dalam jabatan Pengantar Kerja paling tinggi berusia 54 tahun

14. KENAIKAN JABATAN:

Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

e. Telah mengikuti dan lulus uji kompetensi

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Ahli

Pertama III/a 100

Rp. 270.000 58 th 1. Berijazah paling redah Sarjana (S1)/Diploma IV

(DIV), ilmu ekonomi, ilmu sosial humaniora, ilmu

pendidikan serta rumpun seni, desain dan media

serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh menteri

Tenaga kerja dan Transmigrasi;

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan

ruang III/a;

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia Formasi

5. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan

Jabatan Fungsional Pengantar Kerja; dan

6. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik

dalam satu tahun terkhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 400.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 500.000 60 th

Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain :

1. Memenuhi persyaratan yang telah di tentukan

2. Tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional

Pengantar Kerja

3. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan antar

kerja paling singkat 2 tahun; dan

4. Berusia paling tinggi 50 tahun.

IV/b 550

IV/c 700

Utama

IV/d 850

60 th IV/e 1050

Page 31: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 31

PENGAWAS BIBIT TANAMAN

1. PENGERTIAN

:

Pengawas Bibit Tanaman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,

tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih

tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang

diberikan oleh pejabat yang berwenang

2. TUGAS POKOK

:

Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan

kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar,

sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan

penerapan sistem menejemen mutu.

3. PERMENPAN –RB : Nomor 09 tahun 2010, Tanggal 23 April 2010

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor 59/Permentan/OT.140/9/2011 dan Nomor 38 Tahun 2011

5. PERPRES TUNJANGAN :

Nomor 16 Tahun 2013 Tanggal 01 Maret 2011

Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 November 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Kementerian Pertanian/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Sekjen Kementanbagi Madya (IV/b-IV/c) dibantu Tim Penilai Pusat

Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman Kabupaten/Kota bagi P. Pemula s/d Penyelia dan

Pertama s/d Madya, pangkat Pembina golru IV/a dilingkungan Kab/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENIH TANAMAN

a. Formasi jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura:

Untuk Kabupaten/Kota: 10 s.d 20 orang PBT Tk.Terampil dan Ahli di tiap Kabupaten/Kota

b. Formasi jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman untuk komoditas tanaman perkebunan:

Untuk Kabupaten/Kota: 10 s.d 20 orang PBT Tk.terampil dan ahli di tiap Kabupaten

12. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b. Di jatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Benih Tanaman

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

13. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengawas Benih Tanaman yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatan

paling tinggi berusia 54 tahun.

14. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

e. Telah mengikuti dan lulus diklat penjenjangan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Terampil

P.Pemula II/a 25 Rp. 300.000 58 th Terampil:

1. Berijazah paling rendah SMK dibidang pertanian

2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda,

Golongan Ruang II/a.

3. Diklat fungsional tingkat terampil

4. Tersedia formasi

5. Setiap unsur penilaian dalam P2K paling kurang

bernilai baik dalam 1tahun terakhir

Pelaksana

II/b 40 Rp. 360.000

58 th

II/c 60

II/d 80

P.Lanjutan III/a 100

Rp. 450.000 58 th III/b 150

Penyelia III/c 200

Rp.700.000 58 th III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100

Rp. 540.000 58 Th Ahli:

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV di bid. pertanian

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a

3. Diklat fungsional tingkat ahli

4. Tersedia Formasi

5. Setiap unsur penilaian dalam P2K paling kurang

bernilai baik dalam 1tahun terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 900.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 1.200.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pengawasan

benih tanaman paling kurang 2th

3. Telah ikut dan lulus diklat fungsional bidang

pengawasan benih tanaman

4. Berusia paling tinggi 50 tahun

IV/b 550

IV/c 700

Page 32: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 32

PENGAWAS BIBIT TERNAK

1. PENGERTIAN

:

Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah jabatan yang mempunyai

ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan

kegiatan pengawasan bibit ternak yang diduduki oleh PNS.

2. TUGAS POKOK

:

Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan

kegiatan serta pengawasan peredaran bibit dan benih.

3. PERMENPAN –RB : Nomor 02 tahun 2011, Tanggal 27 Januari 2011

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2011 dan Nomor 39 Tahun 2011

5. PERPRES TUNJANGAN :

Nomor 16 Tahun 2013 Tanggal 01 Maret 2011

Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 November 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Kementerian Pertanian/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak Kabupaten/Kota bagi Pelaksana s/d Penyelia dan

Pertama s/d Madya, pangkat Pembina golru IV/a dilingkungan Kab/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK

Di lingkungan Pemerintah Daerah Kab/Kota; 10 s.d 30 orang tingkat terampil dan 10 s.d 20 orang Tingkat Ahli

12. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b. Di jatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Bibit Ternak

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

13. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengawas Bibit Ternak yang telah selesai menjalani pembebasan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar

jabatan Pengawas Bibit Ternak dapat diangkat kembali dalam jabatannya paling tinggi berusia 54 tahun.

14. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

e. Telah mengikuti dan lulus diklat penjenjangan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Terampil

Pelaksana

II/b 40

Rp. 360.000 58

Thn

Terampil :

1. Berijazah paling rendah SNAKMA, SPP,

dan SMK bid. Pertenakan

2. Pamgkat paling rendah Pengatur Muda

Tk.I, golru II/b

3. Lulus uji kompetensil

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia formasi

6. Setiap unsur penilaian P2K paling kurang

benilai baik dalam 1 tahun terakhir

II/c 60

II/d 80

P. Lanjutan III/a 100

Rp. 450.000 58

Thn III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp. 720.000 58

Thn III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100

Rp. 540.000 58

Thn

Ahli;

1. berijazah paling rendah S.I/D.IV bidang

pertenakan

2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda,

Gol. Ruang III/a

3. Lulus uji kompetensi

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia Formasi

6. Setiap unsur penilaian dalam P2K paling

kurang baik bernilai dalam satu tahun

terakhir

III/b 150

Muda

IV/a 400

Rp. 900.000 60T

hn IV/b 550

Madya

IV/c 700

Rp. 1.200.000 60

Thn

Syarat pengangkatan perpindahan dari

jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah

ditentukan

2. Memiliki pengalaman dibidang

pengawasan bibit ternak paling kurang 2 th

3. Tlah ikut lulus diklat fungsional dibidang

pengawasan bibit ternak

4. Berusia paling tinggi 50 th

IV/b 550

IV/c 700

Page 33: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 33

PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

1. PENGERTIAN

:

Pengawas Lingkungan Hidup adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang

lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan

pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang diduduki oleh PNS.

2. TUGAS POKOK

:

Melaksanakan pengawasan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak

langsung untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggungjawaban usaha dan/atau

kegiatan terhadap ketentuan dalam ijin lingkungan dan peraturan perundang-

undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

3. PERMENPAN –RB : Nomor 39 tahun 2011, Tanggal 25 Agustus 2011

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor 09 Tahun 2012 dan 06 Tahun 2012, tgl 26 Juli 2012

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor ……………………

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Lingkungan Hidup

8. RUMPUN JABATAN : Pengawas kualitas dab keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Menteri LH atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi PLH Madya (IV/b s.d IV/c) dibantu Tim Penilai Pusat

Sekda Kabupaten/Kota atau Pejabat eselon II yang membidangi lingkungan hidup bagi PLH pertama (III/a) s.d

Madya (IV/a) lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

Untuk Kabupaten/Kota, paling sedikit 2 orang

12. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri sipil

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Lingkungan Hidup

d. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

13. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengawas Lingkungan Hidup yang di bebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatannya dapat

diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Lingkungan Hidup paling tinggi berussia 54 tahu.

14. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

e. Telah mengikuti dan lulus diklat penjenjangan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Ahli

Pertama III/b 150

58 Th 1. Berijazah paling rendah S1/D.IV /dibidang ilmu

alam, sosial dan ilmu lain yang ditentukan

kualifikasinya oleh Menteri Negara LH

2. Pangkat paling rendah Penata Muda Tk I, III/b

3. Mengikuti dan lulus diklat fungsional Pengawas

Lingkungan Hidup

4. AK Kumulatif yang diterapkan 150

5. Tersedia formasi

6. Setiap unsur penilaian dalam P2K paling kurang

bernilai baik dalam 1thn terakhir.

Muda

III/c 200

58 th

III/d 300

Madya

IV/a 400

60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

2. Memiliki pengalaman di bidang pengawasan

lingkungan hidup paling singkat 2 tahun;

3. Berusia paling tinggi 50 tahun

IV/b 550

IV/c 700

Page 34: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 34

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

1. PENGERTIAN

:

Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang

lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan

pembinaan dan pengawasan ketanagakerjaan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.

2. TUGAS POKOK

:

Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta

pembinaan dan pengembangan system pengawasan ketengakerjaan.

3. PERMENPAN –RB : Nomor 19 tahun 2010, Tanggal 10 November 2010

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor 15 Tahun 2012 dan 08 Tahun 2012. Tanggal 8 agustus 2012

5. PERPRES TUNJANGAN :

Nomor 51 Tahun 2007 Tanggal 28 juni 2007

Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 November 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

8. RUMPUN JABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Kemnakertrans/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Dirjen Pembinaan Pengawasan Disnaker bagi Pengawas Naker Madya (IV/b s.d IV/c) dibantu Tim Penilai pusat

Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan bagi Pengawas Ketenagakerjaan Pertama s.d Madya, Pangkat

Pembina, golru IV/a yang berada di wilayah kerjanya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. FORMASI

a. Di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi paling banyak 200 orang

b. Di Provinsi paling banyak 30 orang

c. Di Kabupaten/Kota paling banyak 40 orang

12. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri sipil

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Ketenagakerjaan

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

13. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengawas Ketenagakerjaan yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatannya dapat

diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan paling tinggi berusia 54 tahun.

14. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

e. Telah mengikuti dan lulus uji kompetensi

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Ahli

Pertama III/a 100

Rp. 270.000 58 Th 1. Berijazah paling rendah S1/D.IV sesuai

dengan kualifikasi pendidikan

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru

III/a

3. Telah ikut dan lulus Diklat Fungsional

Pengawas Ketenagakerjaan

4. Tersedia formasi

5. Setiap unsur penialain dalam DP-3 sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 1tahun terakhir

6. Telah memiliki surat penunjukan sebagai

Pengawas Ketenagakerjaan oleh

Menakertrans

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 400.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 550.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan

lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

dan tersedianya formasi

2. Memiliki pengalaman di bibang pengawasan

ketenagakerjaan paling singkat 2 th dan

dibuktikan dengan surat keterangan yang

berwenang

3. Memiliki kompetensi jabatan Pengawasan

Ketenagakerjaan yang diperlukan

4. Berusia paling tinggi 50 tahun

IV/b 550

IV/c 700

Page 35: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 35

PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

1. PENGERTIAN

:

Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang

untuk melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian.

2. TUGAS POKOK

:

Melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian serta

pengembangan sistem pengawasan dan pengujian.

3. PER MENPAN : Nomor PER/17/M.PAN/4/2006 Tanggal 11 April 2006

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor 59/Permentan/OT.140/11/2006 dan Nomor 62 Tahun 2006

5. PERPRES TUNJANGAN :

Nomor 39 Tahun 2009, Tanggal 29 Agustus 2009

Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014, tgl 30 Januari 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrian Pertanian

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Kementrian Pertanian / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Menteri Pertanian bagi PMHP madya dibantu oleh tim pusat

PPK Daerah Kabupaten/Kota bagi PMHP P. Pemula s.d Penyelia dan PMHP Pertama dan Muda dibantu Tim

Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan PMHP

d. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatannya dapat

dangkat kembali dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian paling tinggi berusia 2 yj sebelum mencapai BUP PNS

13. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Terampil

P.Pemula II/a 25 Rp. 300.000 58 th Terampil:

1. Berijazah paling rendah SMU/SMK sesuai

kualifikasi yang ditentukan

2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golongan

Ruang II/a.

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia formasi

5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-

kurangnya bernilai baik dalm satu tahun terakhir

Pelaksana

II/b 40 Rp. 350.000

58 th

II/c 60

II/d 80

P.Lanjutan III/a 100

Rp. 425.000 58 th III/b 150

Penyelia III/c 200

Rp.500.000 58 th III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100

Rp. 500.000 58 Th Ahli:

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dengan

kualifikasi pendidikan.

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia Formasi

5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun

terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 800.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 1.175.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan

lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan

tersedianya formasi

2. Memiliki pengalaman di bibang pengawasan

mutu hasil pertanian paling kurang 2

3. Berusia paling tinggi 50 tahun

IV/b 550

IV/c 700

Page 36: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 36

PENGAWAS MUTU PAKAN

1. PENGERTIAN

:

Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan adalah jabatan yang mempunyai

ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan

pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

2. TUGAS POKOK

:

Melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem

pengawasan dan pengujian mutu pakan.

3. PERMENPAN-RB : Nomor 22 Tahun 2013, Tanggal 7 Mei 2013

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor 114/Permentan/OT.140/11/2013 dan Nomor 28 Tahun 2013

5. PERPRES TUNJANGAN :

Nomor 16 Tahun 2013, Tanggal 1 Maret 2007

Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014, tgl 30 Januari 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrian Pertanian

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Kementrian Pertanian / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Sekjen Kementrian Pertanian bagi Pengawas Mutu Pakan Madya (IV/b s.d IV/c) dibantu Tim Penilai Pusat

Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan Kabupaten/Kota, bagi Pengawasan Mutu Pakan tingkat

terampil, jenjang ahli pertama III/a s.d Madya (IV/a) dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan;

d. Cuti di luar tanggungan Negara; atau

e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengawas Mutu Pakan yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatannya dapat diangkat

kembali dalam jabatan Pengawasan Mutu Pakan paling tinggi berusia 54 tahun.

13. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

e. Telah mengikuti dan lulus uji kompetensi

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Terampil

P.Pemula II/a 25 Rp. 300.000 58 th Terampil:

1. Berijazah paling rendah Sekolah Pertanian

Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan

Menengah atas (SNAKMA) dan Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK) di bidang

Peternakan/Analis Kimia;

2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda,

golongan ruang II/a;

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia Formasi

5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik

dalam 1 tahun terakhir

Pelaksana

II/b 40

Rp. 360.000 58 th

II/c 60

II/d 80

P.Lanjutan III/a 100

Rp. 450.000 58 th III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp.720.000 58 th III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100

Rp. 540.000 58 Th Ahli:

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV di bidang

Peternakan/Kimia;

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru

III/a

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia Formasi

5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik

dalam 1 tahun terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 900.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 1.200.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan

lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Memiliki pengalaman di bibang pengawasan

mutu pakan paling kurang 2 th

3. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional

Pengawas Muta Pakan;

4. Telah mengikuti dan lulus uji kompetensi

Pengawas Mutu Pakan;

5. Usia paling tinggi 50 tahun

IV/b 550

IV/c 700

Page 37: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 37

PENGAWAS PERIKANAN

1. PENGERTIAN

:

Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang

lingkup tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan

pengawasan perikanan yang diduduki oleh PNS.

2. TUGAS POKOK

:

Melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan,

analisis, evaluasi, dan rekomendasi

3. PERMENPAN –RB : Nomor 01 tahun 2011, Tanggal 27 Januari 2011

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor PB.02/MEN/2012 dan 18 Tahun 2012, Tanggal 26 Desember 2012

5. PERPRES TUNJANGAN :

Nomor 32 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007

Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 November 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kelautan dan Perikanan

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu hayat

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Menteri Kelautan dan perikanan/Pejabat Eselon I yang ditunjuk bagi Madya (IV/b s.d IV/c) Utama (IV/d s.d IV/e)

Sekda Kabupaten/Kota bagi Pengawas Perikanan tingkat terampil Pelaksana, dan ahli Madya (IV/a) Tim Penilai

Kabupaten/Kota

11. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN:

a. Untuk lingkungan Kabupaten/Kota

1) Bidang pembudidayaan ikan: 6.321 orang Terampil dan 4.839 orang Ahli

2) Bidang penangkapan ikan: 420 orang Terampil dan 363 orang Ahli

3) Bidang mutu hasil perikanan: 2.652 orang Terampil dan 1.768 orang Ahli

12. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Perikanan

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

13. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengawas Perikanan yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatannya dapat diangkat

kembali dalam jabatan Pengawas Perikanan paling tinggi berusia 54 th.

14. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan

Batas

Usia Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Terampil

Pelaksana

II/b 40

Rp. 240.000 58 Th

Terampil :

1. Berijazah paling rendah SUPM/SMK

bid.kelautan dan Perikanan

2. Pamgkat paling rendah Pengatur Muda Tk.I,

golru II/b

3. Tersedia formasi

4. AK kumulatif yang ditetapakn 40

5. Setiap unsur penilaian dalam P2K paling kurang

benilai baik dalam 1 tahun terakhir

II/c 60

II/d 80

P.

Lanjutan

III/a 100 Rp. 265.000 58 Th

III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp. 300.000 58 Th III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100 Rp. 270.000

58 Th

Ahli;

1. berijazah paling rendah S.I/D.IV bid.perikanan/

bid.lain sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh

instansi Pembina

2. Pangkat Gol. paling rendah Penata Muda, III/a

3. Tersedia Formasi

4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang

baik bernilai dalam satu tahun terakhir

III/b 150

Muda III/c 200

Rp. 400.000 58Th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 660.000 60 th IV/b 550

IV/c 700

Utama

IV/d 850

Rp. 920.000 60 Th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

2. Memiliki pengalaman dibidang pengawasan

perikanan paling singkat 2th

3. Berusia paling tinggi 50th

4. Tlah ikut dan lulus diklat fungsional dibidang

pengawasan perikanan

IV/e 1050

Page 38: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 38

PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

(PENGAWAS PEMERINTAHAN)

1.

PENGERTIAN

:

Pengawas Penyelenggraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan

fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan

wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan keuangan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.

2. TUGAS POKOK

:

Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan

di daerah diluar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas

Pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan

urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan kepala daerah,

pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk

tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis

pemerintahan di daerah.

3. PERMENPAN –RB : Nomor 15 tahun 2009, Tanggal 25 September 2009

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 Tanggal 24 Pebruari 2010

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 4 Tahun 2012/ Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Dalam Negeri

8. RUMPUN JABATAN : Politik dan Hubungan Luar Negeri

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Inspektur Kabupaten/Kota bagi Pengawas Pemerintahan Pertama dan Muda pangkat Penata Tk I golru III/d pada

unit kerja Inspektorat Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN:

Di lingkungan Inspektorat Kabupaten/Kota paling banyak 48 orang

12. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa

jenis hukuman disiplin penurunan pangkat

c Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Pemerintahan

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

13. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengangkatan kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Pengawas

Pemerintahan paling tinggi berusia 54 tahun.

14. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

e. Telah mengikuti dan lulus uji kompetensi

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angk

a

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Ahli

Pertama III/a 100 Rp.

300.000 58 Th

1. Berijazah paling rendah S1/D.IV sesuai dengan

kualifikasi pendidikan

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a

3. Diklat Fungsional tingkat ahli

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia formasi

6. Setiap unsur penialain dalam DP-3 sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 1tahun terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp.

600.000 58 th

III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp.

900.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

2. Telah mengikuti dan lulus diklat Fungsional

3. Memiliki pengalaman jabatan paling singkat 2

tahun.

4. Berusia paling tinggi 50 tahun

IV/b 550

IV/c 700

Page 39: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 39

PENGAWAS SEKOLAH

1. PENGERTIAN

:

Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai

ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan

pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

2. TUGAS POKOK

:

Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan

yang meliputi pengusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan,

pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan

professional Guru, evaluasi hasil pelaksanan program pengawasan, dan

pelaksanaan tugass kepengawasan di daerah khusus

3. PERMENPAN –RB : Nomor 21 tahun 2010, Tanggal 30 Desember 2010

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011, Tanggal 24 Maret 2011

5. PERPRES TUNJANGAN : Perpres Nomor 108 Tahun 2007, Tanggal 6 Desember 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 21 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8. RUMPUN JABATAN : Pendidikan lainnya

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Mendiknas/Pejabat eselon I yg ditunjuk bagi Pengawas Sekolah Madya (IV/b s.d IV/c), Utama (IV/d s.d IV/e) dibantu

Tim Penilai Pusat

Bupati/Walikota atau pejabat yg ditunjuk yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Pertama (III/a) s.d

Madya (IV/a) dilingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.

11. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3

tahun atau permindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

C Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Sekolah

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani pembebasan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan

Pengawas Sekolah dapat diangkat kembali dalam jabatannya paling tinggi berusia 55 tahun.

13. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Ahli

Muda III/c 200

Rp. 485.000 60 th 1. Masih berstatus sebagai Guru dan memiliki

sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar

paling sedikit 8 th atau guru yang diberi tugas

tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah paling

sedikit 4 th sesuai dgn satuan pendidikannya

masing-masing.

2. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV bidang

pendidikan.

3. Pangkat serendah-rendahnya Penata. Golongan

Ruang III/c

4. Memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai

dengan bid. Pengawasan

5. Tersedia formasi

6. Usia paling tinggi 55 tahun

7. Lulus seleksi calon Pengawas Sekolah

8. Telah mengikuti diklat fungsional calon Pengawas

Sekolah dan memperoleh STTPP

9. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir

III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 560.000 60 th IV/b 550

IV/c 700

Utama

IV/d 850

Rp. 560.000 60 th IV/e 1050

Page 40: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 40

PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

1. PENGERTIAN

:

Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Pegawai negeri sipil yang diberi

tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang

berwenang untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan

pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan, serta pemulihan kualitas

lingkungan

2. TUGAS POKOK

:

Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran

dan/atau kerusakan Lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan 3. KEP MENPAN : Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 Tanggal 16 Agustus 2002

4. SKB :

Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002 Tanggal 25 September

2002

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 35 Tahun 2007 /Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Lingkungan Hidup

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Menteri Lingkungan Hidupbagi Pengendali Dampak Lingkungan Madya (IV/a s.d IV/c

Pimpinan Instansi Kabupaten/Kota bagi pengendalian Dampak Lingkungan Pelaksana s/d Penyelia dan

pengendali Dampak Llingkungaan Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Kab/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa

jenis hukuman disiplin penurunan pangkat

d. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengendalian Dampak Lingkungan

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengendalian Dampak Lingkungan yang telaah selesai menjalani pembebasan semestara dapat diangkat kembali

dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

13. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golonga

n

Ruangan

Angk

a

Kredit

Tunjang

jabatan BUP Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Terampil

Pelaksana

II/b 40

Rp. 240.000 58 th Terampil:

1. Berijazah paling rendah D.II sesuai dengan

kualifikasi pendidikan

2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk 1, II/b

3. Diklat Fungsional tingkat terampil

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia formasi

6. Setiap unsur penialain dalam P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

II/c 60

II/d 80

P.Lanjutan III/a 100

Rp. 265.000 58 th III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp. 400.000 58 th III/d 300

Pertama III/a 100

Rp. 310.000 58 th Ahli:

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV di bidang

Peternakan/Kimia;

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia Formasi

5. Setiap Unsur penilaian dlm P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir Ahli

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 650.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 975.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Memiliki pengalaman di bibang Pengendalian

Dampak Lingkungan paling singkat 2 th

3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai

BUP dari jab.terakhir

IV/b 550

IV/c 700

Page 41: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 41

PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN

1.

PENGERTIAN

:

Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan adalah jabatan yang mempunyai ruang

lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk pengendalian Organisme

Penggangu Tumbuhan yang diduduki oleh PNS dengan Hak dan Kewajiban Secara

penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang

2. TUGAS POKOK

:

menyiapkan, melaksanakan pengendalian, menganalisis dan mengevaluasi,

membimbing, mengembangkan metode pengendalian/tindakan karantina, dan

mengamati/memantau daerah sebar serta membuat koleksi. 3. PERMENPAN : Nomor PER/10/M.PAN/05/2008 Tanggal 23 Mei 2008

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor 55/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 B Tahun 2008

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 16 Tahun 2013/Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Sekjen kementerian Pertanian bagi POPT Madya (IV/a s.d IV/c)

Sekda Kabupaten/Kota bagi POPT P.Pemula s.d Penyelia (II/a s.d III/d) dan POPT Pertama s.d Muda (III/a s.d III/d)

dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar

jabatannya dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan paling tinggi 54 tahun

13. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan BUP Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Terampil

P. Pemula II/a 25 Rp. 300.000 58 th Terampil:

1. Berijazah paling rendah SMU-IPA/SMK

dibidang Pertanian

2. Pangkat Serendah - rendahnya Pengatur

Muda, II/a

3. Diklat Fungsional tingkat terampil

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia formasi

6. Setiap unsur penialain dalam Memenuhi angka

kredit minimal sekurang-kurangnya bernilai

baik dalam 1 tahun terakhir

Pelaksana

II/b 40

Rp. 360.000 58 th II/c 60

II/d 80

P.Lanjutan III/a 100

Rp. 450.000 58 th III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp. 660.000 58 th III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100

Rp. 510.000 58 th Ahli:

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV di bidang

Peternakan/Kimia;

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, III/a

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia Formasi

5. Setiap Unsur penilaian dlm Memenuhi angka

kredit minimal sekurang-kurangnya bernilai

baik dalam satu tahun terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 870.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp.

1.140.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan

lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Memiliki pengalaman di bibang POPT paling

singkat 2 th

3. Berusia paling tinggi 50 tahun

4. Telah ikut dan Lulus diklat

IV/b 550

IV/c 700

Page 42: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 42

PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

1. PENGERTIAN

:

Penggerak Swadaya Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas ,

tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

untuk melaksanakan kegiatan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat 2. TUGAS POKOK

:

Menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penggerakan swadaya

Masyarakat. 3. KEP MENPAN : Nomor KEP/58/M.PAN/6/2004 Tanggal 14 Juni 2004

4. SKB : Nomor KEP.222/MEN/X/2004 dan Nomor 37 tahun 2004

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 63 tahun 2007 /Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Sosial dan yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kab/Kota bagi pemula s.d penyelia (II/a s.d III/d) dan pertama s.d Madya (III/a

s.d IV/c) dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengangkatan kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh dijuar jabatan Penggerak Swadaya

Masyarakat paling tinggi berusia 2 th sebelum mencapai BUP PNS.

13. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan

Batas

Usia Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Terampil

P. Pemula II/a 25 Rp. 220.000 58 th Terampil:

1. Berijazah paling rendah SLTA Kualifikasi

pendidikan

2. Pangkat Serendah - rendahnya Pengatur

Muda, Golru II/a

3. Diklat Fungsional tingkat terampil

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia formasi

6. Setiap unsur penialain dalam P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

Pelaksana

II/b 40

Rp. 240.000 58 th II/c 60

II/d 80

P.Lanjutan III/a 100

Rp. 265.000 58 th III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp. 325.000 58 th III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100

Rp. 270.000 58 th Ahli:

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV di bidang

Peternakan/Kimia;

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru

III/a

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia Formasi

5. Setiap Unsur penilaian dlm P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun

terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 400.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 500.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan

lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Memiliki pengalaman di bibang Pergerakan

Masyarakat paling singkat 2 th

3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum

mencapai BUP dari jabatan terakhir

IV/b 550

IV/c 700

Page 43: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 43

PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

1. PENGERTIAN

:

Penguji Kendaraan bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas ,

tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

untuk melaksanakan kegiatan Pengujian Kendaraan bermotor 2.

TUGAS POKOK

:

Melaksanakan Pemastian kelaiakan jalan kendaraan yang meliputi pengujian

berkala kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancangan

bangun dan rekayasa kendaraaan bermotor dan perawatan serta perbaikan

peralatan pengujian kendaraan bermotor. 3. KEP MENPAN : Nomor 105/KEP/M.PAN/11/2003 Tanggal 21 Nopember 2003

4. SKB : Nomor KM.48 Tahun 2004 dan Nomor 20 Tahun 2004

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 107 tahun 2006 /Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, Tanggal 15 Januari 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perhubungan

8. RUMPUN JABATAN : Pengawas Kualitas dan Pengamanan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Kepala Dinas/Pejabat eselon II yang membidangi pengujian kendaraan bermotor dikabupaten/Kota bagi penguji

kendaraan bermotor pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penguji Kendaraan bermotor

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Penguji Kendaraan bermotor yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam

jabatanya menurut ketentuan yang berlaku.

13. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

e. Telah mengikuti diklat penjenjangan dan lulus Uji Kompetensi

Tingkat Jenjang

jabatan

Golonga

n

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan BUP Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Terampil

P. Pemula II/a 25 Rp. 200.000 58 th Terampil:

1. Berijazah paling rendah SMU/SMK dengan

Kualifikasi pendidikan

2. Pangkat Serendah - rendahnya Pengatur Muda,

Golru II/a

3. Diklat Fungsional tingkat terampil

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia formasi

6. Setiap unsur penialain dalam DP-3 sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

Pelaksana

II/b 40

Rp.225.000 58 th

II/c 60

II/d 80

P.Lanjutan III/a 100

Rp. 330.000 58 th Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Memiliki pengalaman di bidang Pengujian

Kendaran Bermotor paling kurang 2 th

3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai

BUP dari jabatan terakhir

III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp. 440.000 58 th III/d 300

Page 44: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 44

PENYULUH KEHUTANAN

1. PENGERTIAN

:

Jabatan Fungsiona Penyuluh kehutanan adalah Jabatan yang memiliki ruang lingkup

tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan Penyuluh

kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS 2. TUGAS POKOK

:

Melakukan kegiatan persiapan Penyuluh kehutanan, pelaksanaan Penyuluh

kehutanan, pengembangan, pemantauan evaluasi dan pelaporan Penyuluh kehutanan. 3. PER MENPAN-RB : Nomor 27 Tahun 2013, Tanggal 14 Agustus 2013

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor PB.I/Menhut-IX/2014 dan Nomor 5 Tahun 2013

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 19 Tahun 2013 /Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrian Kehutanan

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Kementrian Kehutanan / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Kepala Badan yang membidangi Penyuluhan Kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Madya (IV/b s.d IV/c)

Sekda Kabupaten/Kota bagi atau pejabat eselon II yang ditunjukan yang membidangi Penyuluh Kehutanan Kab/Kota

bagi Penyuluh Kehutanan pelaksana Pemula s.d Penyelia (II/b s.d III/d) dan Penyuluh Kehutanan Pertama s.d Madya

(III/a s.d IV/a) /kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Kehutanan

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

a. Penyuluh kehutanan penyelia dan muda dapat diangkat kembali kedalam jabatan penyuluh kehutanan paling tinggi

berusia 58 tahun bagi yang telah menduduki jabataannnya sebelum ditetapkan PERPRES Nomor 55 Tahun 2010.

b. Penyuluh kehutanan kehutanan penyelia dan muda dapat diangkat kembali kedalam jabatan penyuluh kehutanan

paling tinggi berusia 54 tahun bagi yang telah menduduki jabataannnya sebelum ditetapkan PERPRES Nomor 55

c. Penyuluh kehutanan madya dan utama diangkat kembali kedalam jabatan penyuluh kehutanan paling tinggi berusia

58 tahun.

13. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan BUP Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Terampil

P. Pemula II/a 25

58 th Terampil:

1. Berijazah paling rendah SMK dibidang

Kehutanan

2. Pangkat Paling rendah Pengatur Muda, II/a

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia formasi

5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik

dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pelaksana

II/b 40

Rp. 360.000 58 th II/c 60

II/d 80

P.Lanjutan III/a 100

Rp. 450.000 58 th III/b 150

Penyelia III/c 200

Rp. 780.000 58 th III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100

Rp. 540.000 58 th Ahli:

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV di bidang

Kehutanan atau kualifikasi lain yang

ditentukanoleh mentri kehutanan;

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, III/a

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia Formasi

5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik

dalam 1 (satu) tahun terakhir

III/b 150

Muda III/c 200

Rp. 960.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 1.260.000 60 th IV/b 550

IV/c 700

Utama

IV/d 850

60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan

lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Memiliki pengalaman di bibang Penyuluh

kehutanan paling singkat 2 th

3. Berusia paling tinggi 50 tahun

4. Telah ikut dan Lulus diklat fungsional dibidang

penyuluh kehutanan

IV/e 1050

Page 45: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 45

PENYULUH KELUARGA BERENCANA

1. PENGERTIAN

:

Penyuluh Keluarga Berencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas ,

tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

untuk melakukan penyuluhan, pelayanan evaluasi dan pengembangan KB Nasional 2. TUGAS POKOK

:

Menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pendewasaan usia

perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan

kesejahtera keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera 3. KEP MENPAN : Nomor KEP/120M.PAN/9/2004 Tanggal 02 September 2004

4. SKB : Nomor 280/HK.007/B.2/2004 dan Nomor 34 Tahun 2004

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 26 tahun 2014

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Badan Koordinasi Keluarga BErencana Nasional (BKKBN)

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Sosial dan Yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Kepala BKKBN/Pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Penyuluh KB Madya (IV/b s.d IV/c) dbantu Tim Penilai Pusat

Bupati/Wali kota/Pejabat eselon II yang ditunjuk olehnya bagi penyuluh KB Pemula s.d Penyelia (II/a s/d III/d) dan

Bagi Penyuluh KB Pertama-Muda ( III/a s/d III/d) Dibantu Tim Penilaian Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Keluarga Berencana

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Penyuluh Keluarga Berencana yang telah selesai menjalani pembebasan dapat diangkat kembali dalam jabatanya menurut

ketentuan yang berlaku.

13.

KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan BUP Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Terampil

P. Pemula II/a 25 Rp. 300.000 58 th Terampil:

1. Berijazah paling rendah SLTA Kualifikasi

pendidikan

2. Pangkat Serendah - rendahnya Pengatur Muda,

Golru II/a

3. Diklat Fungsional tingkat terampil

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia formasi

6. Setiap unsur penialain dalam P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

Pelaksana

II/b 40

Rp. 325.000 58 th II/c 60

II/d 80

P.Lanjutan III/a 100

Rp. 375.000 58 th III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp. 450.000 58 th III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100

Rp. 400.000 58 th Ahli:

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV Sesuai dengan

kualifikasi pendidikan

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a

3. Diklat Fungsional tingkat ahli

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia Formasi

6. Setiap Unsur penilaian dlm P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 650.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 900.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Memiliki pengalaman di bibang Penyuluh

Keluarga Berencana Paling singkat 2 tahun

3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai

BUP dari jabatan terakhir

IV/b 550

IV/c 700

Page 46: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 46

PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT

1. PENGERTIAN

:

Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas,

tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

untuk melakukan penyuluhan kesehatan atau promosi kesehatan

2. TUGAS POKOK

:

Melaksanakan kegiatan avodkasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan

masyarakat, melakukan penyebarluaskan informasi, membuat rancangan media,

melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan

kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilaku

masyarakat yang mendukung kesehatan 3. KEP MENPAN : Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000 Tanggal 14 Agustus 2000

4. SKB :

Nomor 1811/MENKES-KESOS/SKBXII/2000 dan

Nomor 164.A Tahun 2000 Tanggal 26 Desember 2000

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 54 tahun 2007 /Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Sekjen Kementerian Kesehatan bagi PKM Madya (IV/a s.d IV/c) dibantu Tim Penilai Pusat

Kepala Dinas Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana s.d Penyelia (II/b s.d III/d) dan

penyuluh KEsehatan Masyarakat pertama s.d Muda (III/a s.d III/d) dibantu Tim Penilai Kab/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang telah selesai menjalani pembebasan Sementara dapat diangkat kembali dalam

jabatanya menurut ketentuan yang berlaku.

13.

KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan BUP Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Terampil

Pelaksana

II/b 40

Rp. 240.000 58 th

Terampil:

1. Berijazah paling rendah D.III Sesuai dengan

Kualifikasi pendidikan

2. Pangkat minimal Pengatur Muda Tk 1, Golru II/b

3. Diklat Fungsional tingkat terampil

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia formasi

6. Setiap unsur penialain dalam P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

II/c 60

II/d 80

P.Lanjutan III/a 100

Rp. 265.000 58 th III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp. 500.000 58 th III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100

Rp. 300.000 58 th Ahli:

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV Sesuai dengan

Kualifikasi pendidikan

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a

3. Diklat Fungsional tingkat ahli

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia Formasi

6. Setiap Unsur penilaian dlm P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 600.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 850.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Memiliki pengalaman di bibang Penyuluh

Kesehatan Masyarakat Paling singkat 2 tahun

3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai

BUP dari jabatan terakhir

IV/b 550

IV/c 700

Page 47: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 47

PENYULUH PERIKANAN

1. PENGERTIAN

:

Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,

tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh

PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang

berwenang 2. TUGAS POKOK

:

Melakukan kegiatan Penyuluhan Perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan,

evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan. 3. PER MENPAN : Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 Tanggal 20 Oktober 2008

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009 Tanggal 7 Mei 2009

5. PERPRES TUNJANGAN :

Nomor 61 Tahun 2010 Tanggal 7 Oktober 2010

Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrian Kelautan dan Perikanan

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Menteri Kelautan dan perikanan / pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Penyuluh Perikanan Madya (IV/b s.d IV/c) dan

Utama (IV/d s.d IV/e)

Sekda Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Perikanan P.Pemula s.d Penyelia (II/a s.d III/d) dan Penyuluh Perikanan

Pertama s.d Madya (IV/a) dibantu Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Perikanan

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengangkatan kembali setelah dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatan Penyuluh Perikanan

paling tinggi berusia 54 Tahun.

13.

KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan

Batas

Usia Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Terampil

P. Pemula II/a 25 Rp. 220.000 58 th Terampil:

1. Berijazah SUPM/SMK kejuruan di bidang

Kelautan dan Perikanan atau sesuai kualifikasi

2. Pangkat minimal Pengatur Muda, II/a

3. Diklat Fungsional tingkat terampil

4. Tersedia formasi

5. Setiap unsur penialain dalam P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun

terakhir

Pelaksana

II/b 40

Rp. 240.000 58 th II/c 60

II/d 80

P.Lanjutan III/a 100

Rp.265.000 58 th III/b 150

Penyelia III/c 200

Rp. 500.000 58 th III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100

Rp. 300.000 58 th Ahli:

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV di bidang

perikanan atau sesuai dengan kualifikasi

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru

III/a

3. Diklat fungsional tingkat ahli

4. Tersedia Formasi

5. Setiap Unsur penilaian dlm P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun

terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 600.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp.900.000 60 th Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan

lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Memiliki pengalaman di bibang Penyuluh

perikanan paling singkat 2 th

3. Telah ikut dan lulus diklat penyuluh Perikanan

4. Berusia paling tinggi 50 th

IV/b 550

IV/c 700

Utama

IV/d 850

Rp. 1.200.000 60 th

IV/e 1050

Page 48: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 48

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1.

PENGERTIAN

:

Penyuluh Perindustrian dan Perdagangana dalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi

Tugas , tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang

berwenang untuk melakukan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangana

2. TUGAS POKOK : Melakukan penyuluhan dibidang perindustrian dan perdagangan. 3.

KEP MENPAN : Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002 Tanggal 3 Desember 2002 jo

Nomor KEP/04/M.PAN/1/2005 Tanggal 13 Janbuari 2005

4. SKB : Nomor 436/MPP/KEP/6/2003 dan Nomor 24 Tahun 2003

5. PERPRES TUNJANGAN :

Nomor 60 tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007

Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrian Perindustrian

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu sosial yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Kepala Dinas/ pejabat eselon II di bidang perindag pada Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Perindustrian dan

Perdagangan Pelaksana s.d Penyelia (II/b s.d III/d) dan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangana Pertama s.d Madya

(III/a s.d IV/c) dibantu Tim penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangana

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Penyuluh Perindustrian dan Perdagangana yang telah selesai menjalani pembebasan Sementara dapat diangkat kembali

dalam jabatanya menurut ketentuan yang berlaku.

13.

KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan BUP Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Terampil

Pelaksana

II/b 40

Rp. 240.000 58 th

Terampil:

1. Berijazah paling rendah D.II Sesuai dengan

Kualifikasi pendidikan

2. Pangkat Serendah - rendahnya Pengatur Muda

Tk 1, Golru II/b

3. Diklat Fungsional tingkat terampil

4. Tersedia formasi

5. Setiap unsur penialain dalam P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

II/c 60

II/d 80

P.Lanjutan III/a 100

Rp. 265.000 58 th III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp. 325.000 58 th III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100

Rp. 270.000 58 th Ahli:

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV Sesuai

dengan Kualifikasi pendidikan

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru

III/a

3. Diklat Fungsional tingkat ahli

4. Tersedia Formasi

5. Setiap Unsur penilaian dlm P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun

terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 400.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 500.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan

lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Memiliki pengalaman di bibang Penyuluh

Perindustrian Paling singkat 2 tahun

3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum

mencapai BUP dari jabatan terakhir

IV/b 550

IV/c 700

Page 49: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 49

PENYULUH PERTANIAN

1. PENGERTIAN

:

Penyuluh Pertanian adalah Jabatan Fungsional yang memiliki ruang lingkup

tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh diberi , tanggungjawab,

wewenang Penyuluh Pertanian yang diduduki oleh PNs yang diberi hak dan

kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang

2. TUGAS POKOK :

Melakukan kegiatan persiapan Penyuluh Pertanian, pelaksanaan Penyuluh

Pertanian evaluasi dan pelaporan serta pengembangan Penyuluh Pertanian. 3. PER MENPAN : Nomor PER/20/MENPAN/2/2008 Tanggal 18 Februari 2008

4. PERATURAN BERSAMA :

Nomor 54/Permetaan/OT.210/11/2008 dan

Nomor 23 A Tahun 2008 Tanggal 7 Nopember 2008

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 16 tahun 2013/Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrian Pertanian

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hatyat

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Sekjen kementerian Pertanian bagi Penyuluh Pertanian Madya (IV/b s.d IV/c)

Sekda Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Pertanian P.Pemula s.d Penyelia (II/a s.d III/d) dan Penyuluh Pertanian

Pertama s.d Madya (III/a s.d IV/a) dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Pertanian

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula s.d Penyelia , Pertama yang telah selesai menjalani pembebasan Sementara

dapat diangkat kembali dalam jabatanya paling tinggi berusia 54 tahun.

Penyuluh Pertanian Muda dan madya yang 8telah selesai menjalani pembebasan Sementara dapat diangkat kembali

dalam jabatanya paling tinggi berusia 54 tahun

13. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan Batas Usia Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Terampil

P. Pemula II/a 25 Rp. 300.000 58 th Terampil:

1. Berijazah paling rendah SMK dibidang

Pertanian

2. Pangkat Serendah - rendahnya Pengatur Muda,

Golru II/a

3. Diklat Fungsional tingkat terampil

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia formasi

6. Setiap unsur penialain dalam P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

Pelaksana

II/b 40

Rp. 360.000 58 th II/c 60

II/d 80

P.Lanjutan III/a 100

Rp. 450.000 58 th III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp. 780.000 58 th III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100

Rp. 540.000 58 th Ahli:

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV di bidang

pendididkan

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru

III/a

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia Formasi

5. Setiap Unsur penilaian dlm P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun

terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 960.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 1.260.000 60 th Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan

lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Memiliki pengalaman di bidang Penyuluh

pertanian paling singkat 2 th

3. Berusia paling tinggi 50 tahun

4. Telah ikut dan Lulus diklat

IV/b 550

IV/c 700

Utama

IV/d 850

Rp. 1.500.000 60 th

IV/e 1050

Page 50: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 50

PENYULUH SOSIAL

1. PENGERTIAN

:

Penyuluh Sosial adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas,

tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang

pembanguan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh PNS dengan hak dan

kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

2. TUGAS POKOK : Melaksanakan penyuluhan siosial dan pengembangan penyuluhan sosial.

3. PERMENPAN : Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 Tanggal 9 April 2008

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor 11/HUK-PPS/2008 dan NOmor 13 Tahun 2008 Tanggal 17 juni 2008

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 11 Tahun 2009 Tanggal 18 2009

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Sosial

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu sosial dan yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Kemetrian sosial / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Sekda Kabpaten/Kota bagi Penyuluh Sosial Pertama, Muda sampai Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri sipil

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Lingkungan Hidup

d. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Penyuluh Sosial Hidup yang di bebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Penyuluh Sosial

paling tinggi berusia 2 th sebelum mencapai BUP PNS

13. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan

Batas

Usia Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Ahli

Pertama III/a 100

Rp. 300.000 58 Th 1. Berijazah paling rendah S1 Sesuai

dengan Kualifikasi

2. Pangkat paling rendah Penata Muda,

Golru III/a

3. Mengikuti dan lulus diklat fungsional

Pengawas Lingkungan Hidup

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia formasi

6. Setiap unsur penilaian dalam P2K paling

kurang bernilai baik dalam 1thn terakhir.

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 450.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 700.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari

jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah

ditentukan

2. Memiliki pengalaman di bidang

Penyuluhan Sosial paling singkat 2

tahun;

3. Berusia paling tinggi 50 tahun

IV/b 550

IV/c 700

Page 51: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 51

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

1. PENGERTIAN

:

Perancang Perpu adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan

hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan

menyusun rancangan peraturan perundang – undangan dan/atau instrumen hukum

lainnya pada instansi pemerintah

2. TUGAS POKOK :

Menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang -

undangan dan instrumen hukum lainnya. 3. KEP MENPAN : Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 Tanggal 22 Desember 2000

4. SKB : Nomor M.390-KP.04.12 Tahun 2002 dan Nomor 01 Tahun 2002

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 43 tahun 2007/Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrian Kehakiman dan Ham

8. RUMPUN JABATAN : Hukum dan Peradilan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Pimpinan instansi yang bersangkutan diluar Dep.Kehakiman dan HAM atau pejabat lain yang ditunjuk bagi

perancang Perpu Pertama s.d Madya dibantu Tim Pemilai Instansi

11. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Perancang Peraturan Perundang- undangan;

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Perancang Peraturan Perundang – Undangan yang telah selesai menjalani pembebasan Sementara dapat diangkat

kembali dalam jabatanya menurut ketentuan yang berlaku.

13. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan

Batas

Usia Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Ahli

Pertama III/a 100

Rp.325.000 58 th 1. Berijazah paling rendah S.1 Sesuai (Hukum)

dengan Kualifikasi pendidikan

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru

III/a

3. Diklat Fungsional tingkat ahli

4. Tersedia Formasi

5. Setiap Unsur penilaian dlm P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun

terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp.750.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp.1200.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan

lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional

3. Memiliki pengalaman dalam kegiatan

Perencanaan Paling singkat 2 tahun

4. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum

mencapai BUP dari jabatan terakhir

IV/b 550

IV/c 700

Utama

IV/d 850

Rp.1.400.000 60 th IV/e 1050

Page 52: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 52

PERAWAT

1. PENGERTIAN

:

Perawat dalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang

dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan

pelayanan keperawatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas elayanan

Kesehatan lainnya

2. TUGAS POKOK

:

Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan,

pengelolaan keperawatan dan pengabdian pada masyarakat

3. PER MENPAN & RB : Nomor 25 Tahun 2014

4. SKB

:

Peraturan Bersama Menkes dan Ka. BKN Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun

2015

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 54 tahun 2007 Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 tahun 2014.

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Dirjen Bina Upaya Kesehatan bagi Perawat Madya (IV/b s.d IV/d) dibantu Tim Penilai Pusat

Kepala Dinas kesehatan Kabupaten/Kota bagi perawat P.Pemula s.d Penyelia ( II/a s.d III/d) dan perawat Pertama s.d

Madya (III/a s.d IV/a) dibantu Tim PEnilaian Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Perawat

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Perawat tingkat terampil, pertama, muda yang telah selesai menjalani pembebasan Sementara dapat diangkat kembali

dalam jabatanya berusia paling tinggi 56 tahun

Perawat tingkat Madya yang telah selesai menjalani pembebasan Sementara dapat diangkat kembali dalam jabatanya

berusia paling tinggi 58 tahun

13. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

e. Telah mengikuti dan lulus uji Kompetensi

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan BUP Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Terampil

Pelaksana II/c 60 Rp.240.000 58 th

Terampil:

1. Berijazah paling rendah DIII Keperawatan

2. Pangkat Serendah - rendahnya Pengatur Muda,

Golru II/c

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia formasi

Setiap unsur penialain dalam P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

II/d 80

P.Lanjutan III/a 100

Rp. 265.000 58 th III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp. 500.000 58 th III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100

Rp. 300.000 58 th Ahli:

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV di bidang

Peternakan/Kimia;

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, III/a

3. AK kumulatif minimal 100

4. Tersedia Formasi

5. Setiap Unsur penilaian dlm P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun

terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp.600.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 850.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan

lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Memiliki pengalaman di bibang keperawatan

paling singkat 2 th sebelum pengangkatan.

3. Berusia paling tinggi 50 tahun sebelum

mencapai BUP dari jabatan terakhir

4. Telah mengikut masa adaptasi/orientasi tugas

perawat pada sarana kesehatan paling singkat

6 bulan

IV/b 550

IV/c 700

Page 53: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 53

PERAWAT GIGI

1. PENGERTIAN

:

Perawat Gigi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas , tanggungjawab,

wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan

kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut

2. TUGAS POKOK : Melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut 3. KEP MENPAN : Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 Tanggal 4 April 2001

4. SKB :

Nomor 728/MENKES-KESOS/SKB/VII/2001 dan

Nomor 32.A Tahun 2001 Tanggal 18 Juni 2001

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 54 Tahun 2004 /Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014 Tanggal 30 Januari 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Perawat gigi P. Pemula s.d Penyelia (II/a s.d III/d) dibantu Tim Penilai

Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Perawat Gigi

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Perawat Gigi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatanya menurut

ketentuan yang berlaku.

13. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan BUP Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Terampil

P. Pemula II/a 25 Rp. 200.000 58 th a. Berijazah Serendah - rendahnya SPRG/D.I

b. Pangkat Gol. Ruang Pengatur Muda, II/a

c. Diklat Fungsional tingkat terampil

d. Memenuhi angka kredit minimal

e. Tersedia formasi

f. Setiap unsur penialain dalam P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun

terakhir

Pelaksana

II/b 40

Rp.240.000 58 th

II/c 60

II/d 80

P.Lanjutan III/a 100

Rp. 265.000 58 th Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Memiliki pengalaman di bibang pelayanan

asuhan Kesehatan gigi dan mulut paling singkat

2 th

3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai

BUP dari jabatan terakhir

III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp. 500.000 58 th III/d 300

Page 54: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 54

PEREKAM MEDIS

1. PENGERTIAN

:

Perekam medis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas , tanggungjawab,

wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan

kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang di duduki oleh PNS

meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi

2. TUGAS POKOK

:

melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi

persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi 3. PERMENPAN-RB : Nomor 30 Tahun 2013, Tanggal 14 Agustus 2013

4. PERATURAN BERSAMA :

Nomor 48 Tahun 2014 dan

Nomor 22 Tahun 2014, Tanggal 4 agustus 2014

5. PERPRES TUNJANGAN :

Nomor 54 Tahun 2004 Tanggal 28 Juni 2006

Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014 Tanggal 30 Januari 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Dirjen yang membidangi bina upaya kesehatan kementrian kesehatan bagi Perekam Medis Madya (IV/b s.d IV/c)

Kepala Dinas Kesehatan bagi Perekam Medis tingkat terampil dan Perekam Medis pertama dan Muda Perekam Medis

Madya (IV/a) dibantuTim Penilai Kabupaten/Kota

11. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS

a. Di Lingkungan Rumah Sakit Umum

1) RSU Kelas A, Terampil 70 Orang, Ahli 20 Orang

2) RSU Kelas B, Terampil 45 Orang, Ahli 10 Orang

3) RSU Kelas C, Terampil 30 Orang, Ahli 6 Orang

4) DiLingkungan puskesmas, Terampil 5 Orang, Ahli 2 Orang

12. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Fungsional Perekam Medis

d. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara, atau;

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

13. PENGANGKATAN KEMBALI

Perekam medis yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatannya dapat diangkat kembali

dalam jabatan perekam medis paling tinggi berusia 54 Tahun

14. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

e. Perekam medis yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan

Batas

Usia Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Terampil

Pelaksana II/c 60

Rp.240.000 58 th Terampil:

1. Berijazah paling rendah D III Rekam Medis

Informasi kesehatan

2. Pangkat Pengatur, II/c

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia formasi

5. Setiap unsur penialain dalam P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

II/d 80

P.Lanjutan III/a 100

Rp. 265.000 58 th III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp. 500.000 58 th III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100

58 th Ahli:

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV di bidang rekam

medis informasi kesehatan;

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a

3. Memiliki surat tanda registrasi (STR) perekam

medis yang masih berlaku

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia Formasi

6. Setiap Unsur penilaian dlm P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

58 th

III/d 300

Madya

IV/a 400

60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Memiliki pengalaman di bibang pelayanan rekam

medis informasi kesehatan paling kurang 1 tahun

terakhir sebelum pengangkatan

3. Berusia paling tinggi 50 tahun

4. Tersedia untuk jafung perekam medis

IV/b 550

IV/c 700

Page 55: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 55

PERENCANA

1. PENGERTIAN

:

Perencana adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan

perencanaan tertentu.

2. TUGAS POKOK : Menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan sekuruh kegiatan perencanaan. 3. KEP MENPAN : Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 Tanggal 19 Maret 2001

4. SKB : Nomor 1106/Ka /08/2001 dan Nomor 34.A Tahun 2001 Tanggan 3 Agustus 2001

5. PERPRES TUNJANGAN :

Nomor 44 tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007

Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

8. RUMPUN JABATAN : Manajemen

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Kepala Dinas Kabupaten/Kota bagi Perencana Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Perencana;

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Perencana yang telah selesai menjalani pembebasan Sementara dapat diangkat kembali dalam jabatanya menurut

ketentuan yang berlaku.

13 KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan

Batas

Usia Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Ahli

Pertama III/a 100

Rp.325.000 58 th 1. Berijazah paling rendah S.1 Sesuai

dengan Kualifikasi pendidikan

2. Pangkat paling rendah Penata Muda,

Golru III/a

3. Diklat Fungsional tingkat ahli

4. Tersedia Formasi

5. Setiap Unsur penilaian dlm P2K

sekurang-kurangnya bernilai baik

dalam satu tahun terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp.750.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp.1200.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari

jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah

ditentukan.

2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan

Perencanaan Paling singkat 2 tahun

3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum

mencapai BUP dari jabatan terakhir

IV/b 550

IV/c 700

Utama

IV/d 850

Rp.1.400.000 60 th IV/e 1050

Page 56: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 56

PUSTAKAWAN

1.

PENGERTIAN

:

Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup,

tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan

kepustakawanan.

2. TUGAS POKOK

:

Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawan yang meliputi Pengelolaan

Perpustakaan, Pelayanan Perpustakan, dan Pengembangan Sistem

Kepustakawanan. 3. PERMENPAN-RB : Nomor 9 Tahun 2014, Tanggal 13 Januari 2014

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor…………

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 71 Tahun 2013/Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Perpustakaan Nasional

8. RUMPUN JABATAN : Arsiparis, pustakawan dan yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Kepala Perpusnas RI bagiPustakawan Madya IV/b s.d. Utama (IV/e) dibantu Tim penilai Pusat.

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi Kepustakawanan yang ditunjuk bagi

Pustakawan Pelaksana s.d Penyelia (II/b s.d III/d) dan Pustakawan Pertama s.d Madya, (III/a s.d IV/a) dibantu Tim

Penilai Kab/Kota.

11. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengendalian Dampak Lingkungan

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

a. Pustakawan kategori keterampilan, Pustakawan Pertama, Muda dan Madya (menduduki jabatan struktural

eselon III kebawah), dapat diangkat kembali dalam jabatan Pustakawan paling tinggi berusia 56 tahun.

b. Pustakawan Madya yang dibebaskan sementara (menduduki jabatan struktural eselon I atau eselon II), dapat

diangkat kembali dalam jabatan pustakawan paling tinggi berusia 58 tahun.

13. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, kecuali bagi Pustakawan yang telah memiliki sertifikat kompetensi

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan

Batas

Usia Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Terampil

Pelaksana

II/b 40

Rp. 350.000 58 th Terampil:

1. Berijazah paling rendah D.II Ilmu

Perpustakaan;atau

2. Berijazah paling rendah D.II bidang lain sesuai

dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala

Perpusnad RI

3. Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk 1,

Golru II/b

4. Nilai Prestasi kerja paling rendah bernilai baik

dalam 1 (satu) tahun terakhir

II/c 60

II/d 80

P.Lanjutan III/a 100

Rp.420.000 58 th III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp. 700.000 58 th III/d 300

IV/c 700

Ahli

Pertama III/a 100

Rp.520.000 58 th Ahli:

1. Berijazah paling rendah S.1 Ilmu Perpustakaan;

atau

2. Berijazah paling rendah S.1/D.IV bidang lain

sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh

Kepala Perpusnas RI;

3. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a;

dan

4. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik

dalam 1 (satu) tahun terakhir

III/b 150

Muda III/c 200

Rp.80 0.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp.1.100.000 60 th

IV/b 550

IV/c 700

Utama

IV/d 850

Rp.1.300.000 65 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan

lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Memiliki pengalaman di bidang kepustakawanan

paling singkat 1 tahun; 3. Berusia paling tinggi 53 tahun 4. Tersedia formasi untuk JF, Pustakawan; dan 5. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik

dalam 2 (dua) tahun terakhir.

IV/e 1050

Page 57: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 57

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT

1. PENGERTIAN

:

Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jabatan

Fungsional Pranata Humas adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,

tanggungjawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan

kehumasan.

2. TUGAS POKOK

:

Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan,

pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit

komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan. 3. PERMENPAN – RB : Nomor 6 Tahun 2014, Tanggal 10 Januari 2014

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor ...............

5. PERPRES TUNJANGAN :

Nomor 29 tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007

Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007

6. PERATURAN BUP :

UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 tahun 2014 (60 th untuk jenjang jabatan

tertentu)

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrerian Komunikasi dan Informatika

8. RUMPUN JABATAN : Penerangan dan Seni Budaya

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Pejabat Eselon I Kemenkominfo bagi Pranata Humas Madya (IV/b s.d IV/c) dibantu Tim Penilai Pusat

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi pelayanan informasi dan

kehumasan bagi Pranata Humas Pelaksana s.d Penyelia (II/c s.d III/d dan Pranata Humas Pertama s.d Madya ( III/a

s.d IV/a) dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.

11. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pranata Humas

d. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12 PENGANGKATAN KEMBALI

Pranata Humas yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh diluar jabatannya dapat diangkat kembali

dalam jabatan Paranata Humas paling tinggi berusia 54 tahun.

13. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan BUP Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Terampil

Pelaksana II/c 60

Rp.240.000 58 th Terampil:

1. Berijazah Diploma III bidang komunikasi serta

kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri

Komunikasi dan informatika.

2. Pangkat minimal Pengatur, II/c

3. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan

fungsional Pranata Humas Keterampilan; dan

4. Setiap unsur penilaian kinerja sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

II/d 80

P.Lanjutan III/a 100

Rp. 265.000 58 th III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp. 425.000 58 th III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100

Rp. 300.000 58 th Ahli:

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV bidang

komunikasi sertakualifikasi lain yang ditentukan

oleh Menteri Komunikasi dan Informatika;

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a

3. Mrngikuti dan lulus diklat fungsional Pranata

Humas Tingkat Ahli; dan

4. Setiap Unsur penilaian dlm P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun

terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp.600.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 900.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Tersedia formasi untuk jabatan Pranata Humas;

3. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan

informasi dan kehumasan paling sedikit 2 th.

4. Berusia paling tinggi 5 tahun

IV/b 550

IV/c 700

Page 58: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 58

PRANATA KOMPUTER

1. PENGERTIAN

:

Pranata Komputer adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan

hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan system

informasi berbasis computer 2. TUGAS POKOK

:

Merencanakan, menganalisi, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan

atau mengoperasikan system informasi berbasis komputer.

3. PER MENPAN : Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 39 Thaun 2007 / Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Badan Pusat Statistik

8. RUMPUN JABATAN : Kekomputeran

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Kepala BPS bagi Pranata Komputer Utama (IV/d s.d IV/e)

Pejabat Eslon I BPS bagi Pranata Komputer Madya (IV/a s.d IV/c)

Bupati/ pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Pranata Komputer P. Pemula s.d Penyelia dan Pranata Komputer

Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pranata Labkes

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Pranata Labkes setelah menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

13. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan BUP Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Terampil

P. Pemula II/a 25 Rp. 220.000 58 th Terampil:

1. Berijazah paling serendah-rendahnya SMA

sesuai dengan kualifikasi pendidikan

2. Pangkat Serendah - rendahnya Pengatur Muda,

Golru II/a

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia formasi

5. Setiap unsur penialain dalam P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

Pelaksana

II/b 40

Rp.240.000 58 th II/c 60

II/d 80

P.Lanjutan III/a 100

Rp. 265.000 58 th III/b 150

Penyelia III/c 200

Rp. 425.000 58 th III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100

Rp. 300.000 58 th Ahli:

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dengan

kualifikasi pemdidikan

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia Formasi

5. Setiap Unsur penilaian dlm P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun

terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp.600.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 900.000

60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Memiliki pengalaman dibidang system

informasi bebasis komputer paling singkat 2th

3. Berusia paling tinggi 50th

IV/b 550

IV/c 700

Utama IV/d 850

Rp. 1 200 000 IV/e 1050

Page 59: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 59

PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

1. PENGERTIAN

:

Pranata Labkes adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan

labkes pada labkes 2. TUGAS POKOK

,

:

Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang

hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia

Lingkungan, pantologi anatomi (hispatologi, sitopatologi, histokimia,

imunopatologi, patologi, molekuler), biologi dan fisika 3. PER MENPAN : Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 Tanggal 28 Maret 2006

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor 611/MENKES/PB/VIII/2006 dan Nomor 20 Tahun 2006

5. PERPRES TUNJANGAN :

Nomor 54 tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007

Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik bagi Pranata Lab kes Madya (IV/a s.d IV/c)

Kepala Dinas Kabupaten/Kota bagi Pranata Labkes P. Pemula s.d Penyelia dan Pranata Labkes Pertama s.d Muda

dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pranata Labkes

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Pranata Labkes setelah menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

13. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

e. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

f. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

g. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

h. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan BUP Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Terampil

P. Pemula II/a 25 Rp. 200.000 58 th Terampil:

6. Berijazah paling serendah-rendahnya SMAK

sesuai dengan kualifikasi pendidikan

7. Pangkat Serendah - rendahnya Pengatur Muda,

Golru II/a

8. Memenuhi angka kredit minimal

9. Tersedia formasi

10. Setiap unsur penialain dalam P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

Pelaksana

II/b 40

Rp.240.000 58 th II/c 60

II/d 80

P.Lanjutan III/a 100

Rp. 265.000 58 th III/b 150

Penyelia III/c 200

Rp. 500.000 58 th III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100

Rp. 300.000 58 th Ahli:

6. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dengan

kualifikasi pemdidikan

7. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a

8. Memenuhi angka kredit minimal

9. Tersedia Formasi

10. Setiap Unsur penilaian dlm P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun

terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp.600.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 850.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

4. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

5. Memiliki pengalaman dalam pelayanan

laboratorium kesehatan paling singkat 2th

6. Berusia paling tinggi 50th

IV/b 550

IV/c 700

Page 60: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 60

RADIOGRAFER

1. PENGERTIAN

:

Jabatan Fungsional Radiografer adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup Tugas ,

tanggungjawab, wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan Radiologi pada sarana

kesehatan yang di duduki oleh PNS

2. TUGAS POKOK

:

melakukan kegiatan pelayanan Radiologi meliputi persiapan, pelaksanaan, dan

pelaporan dan evaluasi 3. PERMENPAN-RB : Nomor 29Tahun 2013, Tanggal 14 Agustus 2013

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor 47 Tahun 2014 dan Nomor 21 Tahun 2014

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 54 Tahun 2004 /Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014 Tanggal 30 Januari 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Direktur Jenderal kemenkes bagi Radiografer Madya (IV/b s.d IV/c) dibantu Tim Penilai Pusat

Kepala Dinas Kesehatan bagi Radiografer Madya (IV/a) dibantu Tim Penilai Kabupaten

Direktur Rumah Sakit/Kepala Kabupaten/Kota bagi Radiografer pelaksana, pangkat pengatur, golgur II/c s.d

Penyelia dan Radiografer pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Unit Pelayanan Teknis Daerah Kabupaten/Kota

11. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS

a. Di Lingkungan Rumah Sakit Umum

1) RS Kelas B atau Setara; 2) RS Kelas C atau Setara;

- Terampil paling banyak 42 orang - Terampil paling banyak 14 orang - Ahli paling banyak 10 - Ahli paling sedikit 1 Orang, paling banyak 5 orang

12. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Fungsional Perekam Medis

d. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara, atau;

e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

13. PENGANGKATAN KEMBALI

Radiografer yang dibebaskan sementara karena dituaskan secara penuh diluar jabatannya dapat diangkat kembali dalam

jabatan perekam medis paling tinggi berusia 54 tahun

14. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan BUP Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Terampil

Pelaksana II/c 60

Rp.240.000 58 th Terampil:

1. Berijazah paling rendah D III Teknik Radiodiagnostik

dan Radio Terapi/Teknik Radiodiagnostik/Teknik

Radoiterapi;

2. Pangkat paling rendah Pengatur, Golru II/c

3. Memiliki Surat tanda Registrasi (STR) Radiografer

yang masih berlaku;

4. Tersedia formasi

5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam

1 (satu terakhir)

II/d 80

P.Lanjutan III/a 100

Rp.265.000 58 th III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp.500.000 58 th III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100

58 th Ahli:

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV Teknik

Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Rontgen/

teknoik Radiologi/ Teknik Radiodiagnostik/ Teknik

Radioterapi;

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a

3. Memiliki surat tanda registrasi (STR) Radiografer

yang masih berlaku

4. Tersedia Formasi

5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam

1 (satu terakhir)

III/b 150

Muda

III/c 200

58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Memiliki pengalaman di bibang pelayanan Radiologi

paling kurang 1 tahun terakhir sebelum pengangkatan

3. Berusia paling tinggi 50 tahun

4. Tersedia untuk jafung Radiografer;

IV/b 550

IV/c 700

Page 61: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 61

SANDIMAN

1.

PENGERTIAN

:

Jafung Sandiman adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,

tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan persandian pada instansi

pemerintah

2. TUGAS POKOK

:

Melaksanakan kegiatan kebijakan persandian, analisiss dan riset persandian dan

manajemen persandian 3. PER MENPAN & RB : Nomor 76 tahun 2012

4. SKB : Nomor 2/LSN/2013 dan Nomor 9 Tahun 2003

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 105 Tahun 2006 /Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Lembaga Sandi Negara

8. RUMPUN JABATAN : Penyidik dan Detektif

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Kepala Lembaga Sandi Negara bagi Sanitarian Madya (IV/b s.d IV/c) dibantu Tim Penilai Angka Kredit pusat

Sekda Kabupaten/Kota bagi Sanitarian Pelaksana s.d Penyelia (II/b s.d III/d) dan Sanitarian Pertama s.d Madya

(III/a s.d IV/a) dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Sanitarian

d. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

e.. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Sanitarian yang telah menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya paling tinggi berusia

51 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

14. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

e. Telah mengikuti dan lulus uji kompetensi

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan BUP Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Terampil

Pelaksana

II/b 40

Rp. 197.000 58 th

Terampil:

1. Berijazah paling rendah SMA/SMK (teknik

mesin, Teknik elektro, Teknik Informatika)

Sesuai dengan Kualifikasi pendidikan

2. Pangkat Serendah - rendahnya Pengatur Muda

Tk 1, Golru II/b

3. Tersedia formasi

4. Setiap unsur penialain dalam P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

5. Telah mengikuti dan lulus diklat Sandiman

kecuali D III persandian.

II/c 60

II/d 80

P.Lanjutan III/a 100

Rp. 264.000 58 th III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp. 495.000 58 th III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100

Rp. 264.000 58 th Ahli:

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV bidang

persandian

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru

III/a

3. Telah mengikuti dan lulus diklat Sandiman

4. Tersedia Formasi

5. Setiap Unsur penilaian dlm P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun

terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 660.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 957.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan

lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Memiliki pengalaman di bidang Persandian

paling singkat 2 tahun

3. Berusia paling tinggi 50 tahun

IV/b 550

IV/c 700

Page 62: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 62

SANITARIAN

1. PENGERTIAN

:

Sanitarian adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, weweenang dan hak secara

penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan,

pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas

kesehatan lingkungan untuk memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara

hidup bersih dan sehat.

2. TUGAS POKOK

,

:

Melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan

dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan

lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup

bersih dan sehat 3. KEP MENPAN : Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 Tanggal 30 Nopember 2000

4. SKB : Nomor 393/MENKES-KESOS/SKB/V/2001 dan Nomor 18 Tahun 2001

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 54 tahun 2007 /Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Dirjen Kemenkes bidang kesling bagi Sanitarian Madya dibantu Tim Penilai Angka Kredit pusat

Kadis Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Sanitarian P.Pemula s.d Penyelia dan Sanitarian Pertama s.d Muda dibantu

Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Sanitarian

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f.. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Sanitarian yang telah menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

14. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

f. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

g. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

h. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

i. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan BUP Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Terampil

P. Pemula II/a 25 Rp. 220.000 58 th Terampil:

1. Berijazah paling rendah SLTA/D.I bid.kesehatan

lingkungan

2. Pangkat Serendah - rendahnya Pengatur Muda,

Golru II/a

3. Diklat fungsional bidang kesehatan lingkungan

4. Tersedia formasi

5. Setiap unsur penialain dalam DP-3 sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

Pelaksana

II/b 40

Rp.240.000 58 th II/c 60

II/d 80

P.Lanjutan III/a 100

Rp. 265.000 58 th III/b 150

Penyelia III/c 200

Rp. 500.000 58 th III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100

Rp. 300.000 58 th Ahli:

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV bidang

kesehatan lingkungan

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a

3. Diklat fungsional bidang kesehatan lingkungan

4. Tersedia Formasi

5. Setiap Unsur penilaian dlm Dp-3 sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun

terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp.600.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 850.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Memiliki pengalaman di bidang penyehatan

lingkungan paling singkat 2th

3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai

BUP dari jabatan terakhir

IV/b 550

IV/c 700

Page 63: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 63

TEKNISI ELEKTROMEDIS

1. PENGERTIAN

:

Jabatan Fungsional Teknisi elektromedis adalah Jabatan yang mempunyai ruang

lingkup Tugas , tanggungjawab, wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan

alat Elektromedik pada sarana kesehatan yang di duduki oleh PNS

2. TUGAS POKOK

:

melakukan kegiatan pelayanan Alat Elektromedik meliputi persiapan, pelaksanaan,

dan pelaporan dan evaluasi 3. PERMENPAN-RB : Nomor 28Tahun 2013, Tanggal 14 Agustus 2013

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor 46 Tahun 2014 dan Nomor 23 Tahun 2014

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 54 Tahun 2004 /Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014 Tanggal 30 Januari 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Kabupaten/Kota bagi Teknisi elektro medis pelaksana, pangkat pengatur, golgur II/c

s.d Penyelia dan Teknisi elektro medis pertama dan Muda di Lingkungan Rumah Sakit/ Balai Kabupaten/Kota dinamtu

Tim Penilai Unit Pelayanan Teknis Daerah Kabupaten/Kota

11. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI ELEKTROMEDIS

a. DiLingkungan Rumah Sakit umum

2) RSU Kelas B, Terampil 24 Orang, Ahli 12 Orang 3) RSU Kelas C, Terampil 12 Orang, Ahli 6 Orang 4) RSU Kelas D, Terampil 2 Orang, Ahli 1 Orang

12. PEMBEBASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Fungsional Teknisi elektro medis

d. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara, atau;

e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

13. PENGANGKATAN KEMBALI

Teknisi elektro medis yang dibebaskan sementara karena dituaskan secara penuh diluar jabatannya dapat diangkat kembali

dalam jabatan perekam medis paling tinggi

14. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan

Batas

Usia Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Terampil

Pelaksana II/c 60

Rp.240.000 58 th Terampil:

1. Berijazah paling rendah D III Teknisi elektro

MedisPangkat paling rendah Pengatur, Golru II/c

2. Memiliki Surat tanda Registrasi (STR) Teknisi

elektro medis yang masih berlaku;

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia formasi

5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik

dalam 1 (satu terakhir)

II/d 80

P.Lanjutan III/a 100

Rp.265.000 58 th III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp.500.000 58 th III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100

58 th Ahli:

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV Teknisi elektro

medis

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a

3. Memiliki surat tanda registrasi (STR) Teknisi

elektro medis yang masih berlaku Memenuhi angka

kredit minimal

4. Tersedia Formasi

5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik

dalam 1 (satu terakhir)

III/b 150

Muda

III/c 200

58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Memiliki pengalaman di bibang pelayanan Teknisi

elektro medis paling kurang 1 tahun terakhir

sebelum pengangkatan

3. Berusia paling tinggi 50 tahun

4. Tersedia formasi u/ jafung Teknisi elektro medis;

IV/b 550

IV/c 700

Page 64: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 64

TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN

Tingkat

Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan

Batas

Usia Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Terampil

Pelaksana

II/b 40

Rp.240.000 58 th

Terampil:

1. Berijazah paling rendah D II Sesuai dengan

kualifikasi pendidikan

2. Pangkat Serendah-rendahnya Pengatur muda Tk

I, Golru II/b

3. Diklat Fungsional Keterampilan;

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia formasi

6. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik

dalam 1 (satu terakhir)

II/c 60

II/d 80

P.Lanjutan III/a 100

Rp. 265.000 58 th III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp. 300.000 58 th III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100 Rp. 275.000 58 th Ahli:

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai

kualifikasi

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a

3. Diklat Fungsional Ahli

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia Formasi

6. Setiap Unsur penilaian dlm P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

III/b 150

Muda III/c 200

Rp.525.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 790.000 60 th IV/b 550

IV/c 700

Utama

IV/d 850

Rp. 1.050.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Memiliki pengalaman di bidang Teknik Jalan

dan Jembatan minimal 2 tahun

3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum

mencapai BUP dari jabatan Terakhir

IV/e 1050

1. PENGERTIAN

:

Teknik Penyehatan Lingkungan adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab,

wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan

kegiatan teknis Fungsional penyelengaraan,pengembangan dan pengelolaan air minum,

air bersih, sampah drainase serta pengembangan profesi

2. TUGAS POKOK

:

Melaksanakan penyelengaraan, pengelolaan air minum, air bersih, sampah drainase

3. KEP MENPAN : Nomor 66/KEP.MK.WAPAN/10/1999 Tanggal 01 Oktober 1999

4. SKB : Nomor 04/SKB/M/2000 dan Nomor 157.D Tahun 2000 Tanggal 01 Nopember 2000

5. PERPRES TUNJANGAN :

Nomor 36 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007

Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrian pekerjaan Umum

8. RUMPUN JABATAN : Arsitek, Inisyur dan yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Sekjen PU bagi Teknik Jalan dan Jembatan Madya s.d Utama (IV/a s.d IV/e dibantu oleh Tim Penilai Pusat

Ka.Dinas PU/Dinas PU Bina Marga bagi Teknik Jalan dan Jembatan pelaksana s,d penyelia (II/b s.d III/d) pertama s.d

Muda (III/a s.d III/d) dan Teknik Jalan dan Jembatan dibantu Tim penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Teknik Jalan dan Jembatan;

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Teknik Penyehatan Lingkungan setelah selesai menjalani pembebasan sementar dapat diangkatkembali dalam jabatanya

menurut ketentuan yang berlaku

13. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Page 65: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 65

TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN

Tingkat

Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan

Batas

Usia Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Terampil

Pelaksana

II/b 40

Rp.240.000 58 th

Terampil:

1. Berijazah paling rendah D II Teknik Jalan dan

Jembatan Sesuai dengan kualifikasi pendidikan

2. Pangkat Serendah-rendahnya Pengatur muda Tk

I, Golru II/b

3. Diklat Fungsional Keterampilan;

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia formasi

6. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik

dalam 1 (satu terakhir)

II/c 60

II/d 80

P.Lanjutan III/a 100

Rp. 265.000 58 th III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp. 300.000 58 th III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100 Rp. 275.000 58 th Ahli:

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV Teknik Jalan

dan Jembatan

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a

3. Diklat Fungsional Ahli

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia Formasi

6. Setiap Unsur penilaian dlm P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun

terakhir

III/b 150

Muda III/c 200

Rp.525.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 790.000 60 th

IV/b 550

IV/c 700

Utama

IV/d 850

Rp. 1.050.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Memiliki pengalaman di bidang Teknik Jalan

dan Jembatan minimal 2 tahun

3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai

BUP dari jabatan Terakhir

IV/e 1050

1. PENGERTIAN

:

Teknik Jalan dan Jembatan adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang

dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis

Fungsional penyelengaraan, penyusunan sistem jaringan jalan, penyelengaraan

penanganan jalan dan jembatan serta pengembangan profesi

2. TUGAS POKOK

:

Melaksanakan penyelengaraan, penyusunan sistem jaringan jalan, penyelengaraan

penanganan jalan dan jembatan serta pengembangan profesi 3. KEP MENPAN : Nomor 64/KEP.MK.WAPAN/10/1999 Tanggal 01 Oktober 1999

4. SKB : Nomor 02/SKB/M/2000 dan Nomor 157.B Tahun 2000 Tanggal 01 Nopember 2000

5. PERPRES TUNJANGAN :

Nomor 36 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007

Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrian pekerjaan Umum

8. RUMPUN JABATAN : Arsitek, Inisyur dan yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Sekjen PU bagi Teknik Jalan dan Jembatan Madya s.d Utama (IV/a s.d IV/e dibantu oleh Tim Penilai Pusat

Ka.Dinas PU/Dinas PU Bina Marga bagi Teknik Jalan dan Jembatan pelaksana s,d penyelia (II/b s.d III/d) pertama s.d

Muda (III/a s.d III/d) dan Teknik Jalan dan Jembatan dibantu Tim penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Teknik Jalan dan Jembatan;

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Teknik Jalan dan Jembatan setelah selesai menjalani pembebasan sementar dapat diangkatkembali dalam jabatanya

menurut ketentuan yang berlaku

13. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Page 66: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 66

TEKNIK PENGAIRAN

Tingkat

Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan

Batas

Usia Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Terampil

Pelaksana

II/b 40

Rp.240.000 58 th

Terampil:

1. Berijazah paling rendah D II Sesuai dengan

kualifikasi pendidikan

2. Pangkat Serendah-rendahnya Pengatur muda

Tk I, Golru II/b

3. Diklat Fungsional Keterampilan;

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia formasi

6. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik

dalam 1 (satu terakhir)

II/c 60

II/d 80

P.Lanjutan III/a 100

Rp. 265.000 58 th III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp. 300.000 58 th III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100 Rp. 275.000 58 th Ahli:

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai

kualifikasi pendidikan

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru

III/a

3. Diklat Fungsional Ahli

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia Formasi

6. Setiap Unsur penilaian dlm P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun

terakhir

III/b 150

Muda III/c 200

Rp.525.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 790.000 60 th

IV/b 550

IV/c 700

Utama

IV/d 850

Rp. 1.050.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Memiliki pengalaman di bidang Teknik

Pengairan minimal 2 tahun

3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum

mencapai BUP dari jabatan Terakhir

IV/e 1050

1. PENGERTIAN

:

Teknik Pengairan adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan

hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis

Fungsional penyelengaraan pengembangan dan pengelolaan SDA, irigasi, sungai

serta rawa dan pantai serta pengembangan profesi

2. TUGAS POKOK

:

Melaksanakan penyelengaraan, pengembangan dan pengelolaan SDA, irigasi,

sungai serta rawa dan pantai 3. KEP MENPAN : Nomor 63/KEP.MK.WASPAN/10/1999 Tanggal 01 Oktober 1999

4. SKB :

Nomor 01/SKB/M/2000 dan Nomor 157AB Tahun 2000 Tanggal 01 Nopember

2000

5. PERPRES TUNJANGAN :

Nomor 36 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007

Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrian pekerjaan Umum

8. RUMPUN JABATAN : Arsitek, Inisyur dan yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Sekjen PU bagi Teknik Pengairan Madya s.d Utama (IV/a s.d IV/e dibantu oleh Tim Penilai Pusat

Ka.Dinas PU/Dinas PU Bina Marga bagi Pengairan pelaksana s,d penyelia (II/b s.d III/d) pertama s.d Muda (III/a s.d

III/d) dan Teknik Jalan dan Jembatan dibantu Tim penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Teknik Jalan dan Jembatan;

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Teknik Pengairan setelah selesai menjalani pembebasan sementar dapat diangkatkembali dalam jabatanya menurut

ketentuan yang berlaku

13. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Page 67: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 67

TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN

1. PENGERTIAN

:

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan adalah PNS yang diberi tugas,

tanggungjawab,wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggaraan tata bangunan, perumahan

dan bangunan 2. TUGAS POKOK : Melaksanakan penyelenggraan tata bangunan, perumahan dan pemukiman 3. KEP MENPAN : Nomor 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999 Tanggal 01 Oktober 1999

4. SKB : Nomor 03/SKB/M/2000 dan Nomor 157.C Tahun 2000

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 36 Tahun 2007 Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrian pekerjaan Umum

8. RUMPUN JABATAN : Arsitek, Insyinyur dan yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Sekjen Kemeterian PU bagi Madya dan Utama dibantu Tim Penilai Pusat

Kadis PU/Dinas PU Cipta Karya bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai

Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam

jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

13. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan BUP Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Terampil

Pelaksana

II/b 40

Rp.240.000 58 th

Terampil:

1. Berijazah paling rendah D II Sesuai dengan

kualifikasi pendidikan

2. Pangkat Serendah-rendahnya Pengatur muda Tk

I, Golru II/b

3. Diklat fungsional tingkat terampil

4. Tersedia formasi

5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik

dalam 1 (satu terakhir)

II/c 60

II/d 80

P.Lanjutan III/a 100

Rp. 265.000 58 th III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp. 300.000 58 th III/d 300

Ahli Pertama III/a 100 Rp. 275.000 58 th Ahli:

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV Teknik Jalan

dan Jembatan

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a

3. Diklat Fungsional Ahli

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia Formasi

6. Setiap Unsur penilaian dlm P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun

terakhir

III/b 150

Muda III/c 200

Rp.525.000 58 th

III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 790.000 60 th

IV/b 550

IV/c 700

Utama

IV/d 850

Rp. 1.050.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Memiliki pengalaman di bidang Teknik Tata

Bangunan dan Perumahan minimal 2 tahun

3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai

BUP dari jabatan Terakhir

IV/e 1050

Page 68: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 68

PENATA RUANG

Tingkat

Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan

Batas

Usia Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Terampil

Pelaksana

II/b 40

Rp.240.000 58 th

Terampil:

1. Berijazah paling rendah D II Teknik Jalan dan

Jembatan Sesuai dengan kualifikasi pendidikan

2. Pangkat Serendah-rendahnya Pengatur muda Tk I,

Golru II/b

3. Diklat Fungsional Keterampilan;

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia formasi

6. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik

dalam 1 (satu terakhir)

II/c 60

II/d 80

P.Lanjutan III/a 100

Rp. 265.000 58 th III/b 150

Penyelia

III/c 200

Rp. 300.000 58 th III/d 300

Ahli Pertama III/a 100 Rp. 275.000 58 th Ahli:

1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV Teknik Jalan dan

Jembatan

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a

3. Diklat Fungsional Ahli

4. Memenuhi angka kredit minimal

5. Tersedia Formasi

6. Setiap Unsur penilaian dlm P2K sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

III/b 150

Muda III/c 200

Rp.525.000 58 th

III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 790.000 60 th IV/b 550

IV/c 700

Utama IV/d 850

Rp. 1.050.000

60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Memiliki pengalaman di bidang Penata Ruang

minimal 2 tahun

3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai

BUP dari jabatan Terakhir

IV/e 1050

IV/b 550

IV/c 700

1. PENGERTIAN

:

Panata Ruang adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perencanaan tata

ruang dan atau peninjauan kembali rencana tata ruang pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang.

2. TUGAS POKOK

:

Melaksanakan perencanaan tata ruang dan atau peninjauan kembali rencana tata ruang

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 3. PERMENPAN : PER /10/M.PAN/6/2007

4. SKB : Nomor 06/PKS/M/2007 dan Nomor 44 Tahun 2007

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 20 Tahun 2013 Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrian pekerjaan Umum

8. RUMPUN JABATAN : Arsitek, Inisyur dan yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Sekjen PU bagi Penata Ruang Madya (IV/a s.d IV/C dibantu oleh Tim Penilai Pusat

Ka.Dinas PU/Dinas PU Bina Marga bagi Penata Ruang pelaksana s,d penyelia (II/b s.d III/d) pertama s.d Muda (III/a s.d

III/d) dibantu Tim penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Teknik Jalan dan Jembatan;

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Penata Ruang setelah selesai menjalani pembebasan sementar dapat diangkatkembali dalam jabatanya menurut ketentuan

yang berlaku

13. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Page 69: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 69

INSTRUKTUR LATIHAN KERJA

1. PENGERTIAN : Instruktur Latihan Kerja adalah PNS yang diberi tuga, tanggungjawab, wewenang dan

hak untuk melakukan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan

dibidang atau kejuruan tertentu

2. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan pelatihan dan pembelajaran serta pengembangan pelatihan

3. PERMENPAN RB : 36/KEP/M.PAN/3/2003 Tanggal 28 Maret 2003

4. SKB : Kp.188/MEN/2003 dan Nomor 25A Tahun 2003 Tanggal 2003 Tanggal 22 Nopember

2007

5. PERPRES TUNJANGAN : 58 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 dan Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007 tanggal 22

november 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 Tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrian Kelautan dan Perikanan

8. RUMPUN JABATAN : Pendidikan lainnya

9. LINGKUP BERLAKU : P N S pusat / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

a. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota untuk Jenjang Pertama/Muda/Madya

11. FORMASI JABATAN

1 Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

a. Tingkat terampil, paling banyak 50 orang

b. Tingkat Ahli, paling banyak 30 orang

12. PEMBEBASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatannya

d. CLTN , kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya ;atau

e.

Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

13. PENGANGKATAN KEMBALI

Instruktur yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menuru ketentuan

yang berlaku

14. KENAIKAN JABATAN

Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

1. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

2. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

3. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

4. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golonga

n

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Terampil

Rp.240.000

58 Thn

Terampil :

1. Berijazah paling rendah Sekolah Pertanian

Pembangunan (SPP)/dan atau Sekolah Menengah

kejuruan (SMK) di bidang Pertanian;

2. Pangkat Gol.ruang minimal Pengatur Muda Tk. I, II/b

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia Formasi;

5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalan 1

tahun terakhir;

Pelaksana

II/b 40

II/c 60

II/d 80

Pelaksana

Lanjutan

III/a 100 Rp. 265.000 58 Thn

III/b 150

Penyelia

III/c 200 Rp. 325.000

58 Thn III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100

270.000 58 Thn Ahli;

1. Berijazah minimal Sarjana (SI)/D. IV di bid pertanian

2. Pangkat Gol.Ruang minimal Penata Muda, III/a

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia Formasi

5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1

tahun terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 400.000 58 Thn

III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 500.000 60 Thn

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

2. Memiliki pengalaman di bidang pelatihan dan

pembelajaran paling singkat 2 thn

3. Usia paling tinggi 50 tahun.

IV/b 550

IV/c 700

Page 70: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 70

PENGAWAS BENIH TANAMAN

1. PENGERTIAN : Pengawas Benih Tanaman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,

tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman

yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh

pejabat berwenang

2. TUGAS POKOK : Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan

pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian

mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen.

3. PERMENPAN RB : 09 Tahun 2010 tanggal 23 April 2010

4. SKB : 59/Permentan/OT.140/9/2011 dan 38 tahun 2011, tanggal 30 sept 2011

5. PERPRES TUNJANGAN : 16 Tahun 2013, tanggal 1 maret 2013 Per ka. BKN Nomor 39 tahun 2007

6. PERATURAN BUP : UU nomor 5 Tahun 2014, PP no. 21 tahun 2014 60 Thn untuk jenjang jabatan tertentu)

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrian Pertanian

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat

9. LINGKUP BERLAKU : P N S pusat / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

a. Kepala Dinas Pertanian bagi jenjang pemula s/d penyelia (II/a s/d III/d) dan jenjang pertama s/d madya (III/a s/d

IV/a) dibantu tim penilai Kabupaten

b. Sekjen Kementan bagi jenjang madya (IV/b s/d IV/c)

11. FORMASI JABATAN

1 Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

a.

Tingkat terampil, paling banyak 10 s/d 20 orang Untuk komoditi tanaman pangan dan holtikultura dan

Komoditi tanaman perkebunan

b.

Tingkat Ahli, paling banyak 10 s/d 20 orang Untuk komoditi tanaman pangan dan holtikultura dan Komoditi

tanaman perkebunan

12. PEMBEBASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatannya

d. CLTN , kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya ;atau

e.

Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

13. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengawas Benih Tanaman yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya

berusia paling tinggi 54 thn

14. KENAIKAN JABATAN

Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

1. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

2. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

3. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

4. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

5. Pengawas Benih Tanaman yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Terampil

Rp.240.000

58 Thn

Terampil :

1. Berijazah paling rendah Sekolah Pertanian

Pembangunan (SPP)/dan atau Sekolah Menengah

kejuruan (SMK) di bidang Pertanian;

2. Pangkat Gol.ruang minimal Pengatur Muda Tk. I, II/b

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia Formasi;

5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalan 1

tahun terakhir;

Pelaksana

II/b 40

II/c 60

II/d 80

Pelaksana

Lanjutan

III/a 100

Rp. 265.000 58 Thn

III/b 150

Penyelia

III/c 200 Rp. 325.000

58 Thn III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100

270.000 58 Thn Ahli;

1. Berijazah minimal Sarjana (SI)/D. IV di bid pertanian

2. Pangkat Gol.Ruang minimal Penata Muda, III/a

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia Formasi

5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1

tahun terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 400.000 58 Thn III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 500.000 60 Thn

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

2. Memiliki pengalaman di bidang pelatihan dan

pembelajaran paling singkat 2 thn

3. Usia paling tinggi 50 tahun.

4. Telah ikut dan lulus diklat jabatan fungsional

IV/b 550

IV/c 700

Page 71: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 71

PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

1. PENGERTIAN : Pengawas Benih Tanaman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,

tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan

penyakit ikan serta lingkungan

2. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan yang

meliputi persiapan, pelaksanaan analisis evaluasi dan pelaporan serta pengembangan

pengenalan hama dan penyakit ikan

3. PERMENPAN RB : 22 tahun 2010

4. SKB : Pb01/men/2012 dan 17 tahun 2012

5. PERPRES TUNJANGAN : 32 tahun 207/ per ka.bkn no. 39 tahun 2007

6. PERATURAN BUP : UU no 5 tahun 2014/PP 21 tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrian Kelautan

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat

9. LINGKUP BERLAKU : P N S pusat / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

a. Sekda bagi jenjang pemula s/d penyelia (II/a s/d III/d) dan jenjang pertama s/d madya (III/a s/d IV/a) dibantu tim

penilai Kabupaten

b. Menteri kelauatan bagi jenjang madya (IV/b s/d IV/c) dan Utama (IV/d s/d IV/e)

11. FORMASI JABATAN

1 Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

a. Tingkat terampil, paling banyak 13 orang

b. Tingkat Ahli, paling banyak 25 orang

12. PEMBEBASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatannya

d. CLTN , kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya ;atau

e.

Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

13. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam

jabatannya berusia paling tinggi 54 thn

14. KENAIKAN JABATAN

Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

1. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

2. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

3. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

4. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Terampil

Rp.240.000

58 Thn

Terampil :

1. Berijazah paling rendah SMU dan SMK bidang

perikanan.

2. Pangkat Gol.ruang minimal Pengatur Muda, II/a

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia Formasi;

5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalan 1

tahun terakhir;

Pelaksana

II/b 40

II/c 60

II/d 80

Pelaksana

Lanjutan

III/a 100

Rp. 265.000 58 Thn

III/b 150

Penyelia

III/c 200 Rp. 300.000

58 Thn III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100

Rp. 270.000 58 Thn Ahli;

1. Berijazah minimal Sarjana (SI)/D. IV di bid perikanan

2. Pangkat Gol.Ruang minimal Penata Muda, III/a

3. Memenuhi angka kredit minimal

4. Tersedia Formasi

5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1

tahun terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp. 400.000 58 Thn III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp. 660.000 60 Thn Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

2. Memiliki pengalaman di bidang pelatihan dan

pembelajaran paling singkat 2 thn

3. Usia paling tinggi 50 tahun.

4. Telah ikut dan lulus diklat jabatan fungsional

IV/b 550

IV/c 700

Utama

IV/d 850 -

60 thn IV/e 1050

Page 72: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 72

POLISI PAMONG PRAJA

1. PENGERTIAN : Polisi Pamong Praja mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang

untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. TUGAS POKOK : Penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

3. PERMENPAN RB : 4 tahun 2014 tanggal 8 januari 201 4

4. SKB : -

5. PERPRES TUNJANGAN : -

6. PERATURAN BUP : UU no 5 tahun 2014/PP 21 tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Kementrian Dalam Negeri

8. RUMPUN JABATAN : Penyidik dan detektif

9. LINGKUP BERLAKU : P N S pusat / Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

a. Kepala Satpol PP Kabupaten bagi jenjang Pemula s/d Penyelia (II/a s/d III/d) dan jenjang Pertama s/d Madya (III/a s/d

IV/a) dibantu tim penilai Kabupaten

b. Direktur jendral pemerintahan umum Kemendagri bagi jenjang madya (IV/b s/d IV/c)

11. FORMASI JABATAN

1) Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

a. Tingkat terampil, paling banyak 13 orang

b. Tingkat Ahli, paling banyak 25 orang

12. PEMBEBASAN SEMENTARA

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatannya

d. CLTN , kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya ;atau

e.

Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

13. PENGANGKATAN KEMBALI

Polisi PP yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya berusia paling

tinggi 54 thn

14. KENAIKAN JABATAN

Kenaikan Jabatan Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

1. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

2. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

3. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

4. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

5. Pengawas Benih Tanaman yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

Tingkat Jenjang

jabatan

Golonga

n

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjangan

Jabatan BUP Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Terampil

P. Pemula II/a 25

58 Thn

Terampil :

1. Berijazah paling rendah SMU atau yang setingkat

dengan kualifikasi yang ditetapkan mendagri

2. Pangkat Gol.ruang minimal Pengatur Muda, II/a

3. Tinggi badan minimal 160cm laki-laki, 155 perempuan

4. Sehat jasmani dan rohani

5. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalan 1

tahun terakhir;

Pelaksana

II/b 40

II/c 60

II/d 80

Pelaksana

Lanjutan

III/a 100

58 Thn

III/b 150

Penyelia III/c 200

58 Thn

III/d 300

Ahli

Pertama III/a 100

58 Thn

Ahli;

1. Berijazah minimal Sarjana (SI)/D. IV di bid ilmu

pemerintahan, sosial politik, hukum, ekonomi.

2. Pangkat Gol.Ruang minimal Penata Muda, III/a

3. Tinggi badan minimal 160cm laki-laki, 155 perempuan

4. Sehat jasmani dan rohani

5. mengikuti dan lulus diklat dasar pol pp dan

6. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalan 1

tahun terakhir;

III/b 150

Muda

III/c 200

58 Thn

III/d 300

Madya

IV/a 400

60 Thn

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

2. Memiliki pengalaman di bidang tugas pol pp paling

kurang 2 tahun

3. Tersedia formasi

4. Usia paling tinggi 50 tahun.

IV/b 550

IV/c 700

Page 73: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 73

PENGELOLA PENGADAAN BARANG /JASA

1. PENGERTIAN

:

Jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah jabatan fungsional yang

mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan

kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah

2. TUGAS POKOK

:

Melaksanakan kegiatan perencanaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan

manajemen informasi aset 3. PERMENPAN : Nomor 77 Tahun 2012

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor 01 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013

5. PERPRES TUNJANGAN :

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

8. RUMPUN JABATAN : Manajemen

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Kepala LKPP Pejabat Eslon I yg membidangi bagi PPJB Madya IV/b s.d IV/c

Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota bagi jenjang Pertama s.d Madya, IV/a dilingkungan instansi masing-masing

dibantu Tim Penilai Daerah

11. FORMASI :

1) Setiap OPD paling banyak 2 orang

2) ULP paling kurang 30 orang , paling banyak 50 orang

12. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Widyaiswara;

d. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

13. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pengangkatan setelah selesai menjalani pembebasan sementara paling tinggi

berusia 54 th

14. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

e. Telah mengikuti dan lulus uji kompetensi

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan

Batas

Usia Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Ahli

Pertama III/a 100

Rp.325.000 58 th 1. Berijazah paling rendah S1 /DIV Sesuai dengan

Kualifikasi pendidikan sesuai ka. LKPP

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, III/a

3. Mempunyai sertifikat ahli pengadaan nasional tk

pertama

4. Tersedia Formasi

5. Setiap Unsur penilaian kinerja sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun

terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp.750.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp.1200.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Memiliki pengalaman di bid. Pengadaan barjas

3. Telah ikut dan lulus diklat pengadaan barjas

4. Berusia paling tinggi 50 th

5. Tersedia Formasi

IV/b 550

IV/c 700

Page 74: PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016bkpsdm.bandungkab.go.id/uploads/PROFIL JAFUNG KABUPATEN BANDUNG... · PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 2 ADMINISTRATOR KESEHATAN

PROFILE JAFUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 74

WIDYAISWARA

1. PENGERTIAN

:

Jabatan fungsioanal Widyaiswara adalah jabatan fungsional yang mempunyai

ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang mendidik, mengajar dan/atau

melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah yang diduduki oleh PNS dengan

hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang

2. TUGAS POKOK

:

Mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada lembaga pendidikan dan pelatihan

(diklat) Pemerintah masing-masing 3. PERMENPAN : Nomor 22 Tahun 2014

4. PERATURAN BERSAMA : Nomor 01 Tahun 2015 dan Nomor 08 Tahun 2015

5. PERPRES TUNJANGAN :

Nomor 59 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007

Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 21 tahun 2014

7. INSTANSI PEMBINA : Lembaga Admisnistrasi Negara

8. RUMPUN JABATAN : Pendidikan lainnya

9. LINGKUP BERLAKU : P N S Pusat/ Daerah

10 PEJABAT PENETAP PAK

Kepala LAN bagi WI Utama ( IV/d s.d IV/e)

Pejabat Eslon I yg membidangi WI bagi Madya IV/c

Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota bagi WI Pertama s.d WI Madya, IV/b dilingkungan instansi masing-masing

dibantu Tim Penilai Daerah

11. PEMBEBASAN SEMENTARA:

a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

b.

Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis

hukuman disiplin penurunan pangkat

c. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil

d. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Widyaiswara;

e. Cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Pengangkatan setelah selesai menjalani pembebasan sementara paling tinggi 2 th sebelum mencapai BUP jabatan

terakhir yang didudukinya

13. KENAIKAN JABATAN, Setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila :

a. Telah 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terahkir

b. Memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan berdasarkan penilaian tahun berjalan

c. Setiap unsur penilaian dalam P2K sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

d. Jenjang jabatan lama pada pangkat gol.ruang terakhir telah ditetapkan

Tingkat Jenjang

jabatan

Golongan

Ruangan

Angka

Kredit

Tunjang

jabatan

Batas

Usia Syarat Pengangkatan dalam jabatan

Ahli

Pertama III/a 100

Rp.325.000 58 th 1. Berijazah paling rendah S.2 Sesuai dengan

Kualifikasi pendidikan

2. Pangkat paling rendah Penata Muda Tk I, III/b

3. Diklat Fungsional kewidyaiswaraan

4. Tersedia Formasi

5. Setiap Unsur penilaian kinerja sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir

III/b 150

Muda

III/c 200

Rp.750.000 58 th III/d 300

Madya

IV/a 400

Rp.1200.000 60 th

Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain;

1. Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Pendidikan paling rendah S2

3. Telah ikut dan lulus diklat kewidyaiswaraan

4. Berusia paling tinggi 50 th

5. Telah mendapat rekomendasi pengangkatan dalam

jabatan Widyaiswara dan rekomendasi PAK awal

yang ditetapkan oleh Kepala LAN.

IV/b 550

IV/c 700

Utama

IV/d 850

Rp.1.400.000 60 th IV/e 1050