LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 12 TAHUN 2007 TANGGAL : 12 MARET 2007 FORMAT LAPORAN PROFIL KELURAHAN CIREUNDEU Desa/Kelurahan : Cireundeu Kecamatan : Ciputat Timur Kabupaten/Kota : Tangerang Selatan Provinsi : Banten Bulan : Juni. Tahun : 2017 DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DEPARTEMEN DALAM NEGERI 2007
105
Embed
PROFIL · Populasi Sapi 0 0 Kerbau 0 0 Babi 0 0 Ayam kampung 0 0 Jenis ayam broiler 0 0 Bebek 0 0 Kuda 0 0 Kambing 0 0 ... Burung cendrawasih 0 0 Burung kakatua 0 0
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 12 TAHUN 2007
TANGGAL : 12 MARET 2007
FORMAT LAPORAN
PROFIL KELURAHAN
CIREUNDEU
Desa/Kelurahan : Cireundeu
Kecamatan : Ciputat Timur
Kabupaten/Kota : Tangerang Selatan
Provinsi : Banten
Bulan : Juni.
Tahun : 2017
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DEPARTEMEN DALAM NEGERI 2007
FORMAT LAPORAN
PROFIL DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT DESA DAN KELURAHAN
Desa/Kelurahan : CIREUNDEU
Kecamatan : CIPUTAT TIMUR
Kabupaten/Kota : TANGERANG SELATAN
Provinsi : BANTEN
Bulan : Juni Tahun : 2017
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI DATA PROFIL DESA/KELURAHAN
1. PROFIL KELURAHAN CIREUNDEU
2. SP 2010 3. PUSKESMAS CIPUTAT TIMUR 4. RT DAN RW SEKELURAHAN CIREUNDEU
5. KADER POSYANDU 6. PKK
Kepala Desa/Lurah, WIN FADLIANTA, S.Kom NIP. 19760630 200604 1 008
DATA POTENSI DESA DAN KELURAHAN I. POTENSI SUMBER DAYA ALAM
A. POTENSI UMUM
1. a. Batas Wilayah
Batas Desa/kelurahan Kecamatan
Sebelah utara Lebak Bulus Cilandak
Sebelah selatan Pisangan Ciputata Timur
Sebelah timur Pisangan/Rempoa Ciputat Timur
Sebelah barat Cempaka Putih Ciputat Timur
1.b. Penetapan Batas dan Peta Wilayah
Penetapan Batas Dasar Hukum Peta Wilayah
Sudah ada/belum ada Perdes Nomor... Ada
Perda No.....
2. Luas wilayah menurut penggunaan
Luas pemukiman 294,2 ha/m2
Luas persawahan 0
Luas perkebunan 0
Luas kuburan 3,4 ha/m2
Luas pekarangan 6,2 ha/m2
Luas taman 3,7 ha/m2
Perkantoran 13 ha/m2
Luas prasarana umum lainnya 1 ha/m2
Total luas 294 ha/m2
TANAH SAWAH
Sawah irigasi teknis 0
Sawah irigasi ½ teknis 0
Sawah tadah hujan 0
Sawah pasang surut 0
.......................... 0
Total luas 0
TANAH KERING
Tegal/ladang 0
Pemukiman 266,7 ha/m2
Pekarangan 6,2 ha/m2
Pabrik 3,5 ha/m2
Total luas 272,9 ha/m2
TANAH BASAH
Tanah rawa 0
Pasang surut 0
Lahan gambut 0
Situ/waduk/danau 26 ha/m2
.............. 0
Total luas 26 ha/m2
TANAH PERKEBUNAN
Tanah perkebunan rakyat 0
Tanah perkebunan negara 0
Tanah perkebunan swasta 0
Tanah perkebunan perorangan 0
.............................. 0
Total luas
TANAH FASILITAS UMUM
Kas Desa/Kelurahan: 8,4 ha/m2
a. Tanah bengkok 8,4 ha/m2
b. Tanah titi sara 0
c. Kebun desa 0
d. Sawah desa 0
Lapangan olahraga 5,400 ha/m2
Perkantoran pemerintah 1,500 ha/m2
Ruang publik/taman kota 1,500 ha/m2
Tempat pemakaman desa/umum 6,2 ha
Tempat pembuangan sampah 300 ha/m2
Bangunan sekolah/perguruan tinggi 10 m2
Pertokoan 5 ha/m2
Fasilitas pasar 0
Terminal 0
Jalan 12,7730 ha/m2
Daerah tangkapan air 23 ha/m2
Usaha perikanan 0
Sutet/aliran listrik tegangan tinggi 0
..................... 0
Total luas 67,073 ha/m2
TANAH HUTAN
Hutan lindung 0
Hutan produksi 0
a. Hutan produksi tetap 0
b. Hutan terbatas 0
Hutan konservasi 0
Hutan adat 0
Hutan asli 0
Hutan sekunder 0
Hutan buatan 0
Hutan mangrove 0
Hutan suaka 0
a. Suaka alam 0
b. Suaka margasatwa 0
Hutan rakyat 0
...................... 0
Total luas 0
3. Iklim
Curah hujan 1,500 Mm
Jumlah bulan hujan 6 bulan
Kelembapan 70 %
Suhu rata-rata harian 29 – 33 0C
Tinggi tempat dari permukaan laut 50 mdl
.....................
4. Jenis dan kesuburan tanah
Warna tanah (sebagian besar) Merah
Tekstur tanah Debuan
Tingkat kemiringan tanah 0
Lahan kritis 0
Lahan terlantar 0
...................... 0
Tingkat erosi tanah
Luas tanah erosi ringan 0
Luas tanah erosi sedang 0
Luas tanah erosi berat 0
Luas tanah yang tidak ada erosi 0
5. Topografi
Bentangan wilayah
Desa/kelurahan dataran rendah Tidak 0
Desa/kelurahan berbukit-bukit Tidak 0
Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan
Tidak 0
Desa/kelurahan lereng gunung Tidak 0
Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir Tidak 0
Desa/kelurahan kawasan rawa Tidak 0
Desa/kelurahan kawasan gambut Tidak 0
Desa/kelurahan aliran sungai Tidak 0
Desa/kelurahan bantaran sungai Tidak 0
Letak
Desa/kelurahan kawasan perkantoran Tidak 0
Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis
Tidak 0
Desa/kelurahan kawasan campuran Ya
0
Desa/kelurahan kawasan industri Tidak 0
Desa/Kelurahan kepulauan Tidak 0
Desa/Kelurahan pantai/pesisir Tidak 0
Desa/Kelurahan kawasan hutan Tidak 0
Desa/Kelurahan taman suaka Tidak 0
Desa/Kelurahan kawasan wisata Tidak 0
Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain
tidak 0
Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain
Ya 0
Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain
Tidak 0
Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain
Tidak 0
Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai Tidak 0
Desa/kelurahan rawan banjir Tidak 0
Desa/kelurahan bebas banjir Ya 0
Desa/kelurahan potensial tsunami Tidak 0
Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi
Tidak 0
Orbitasi
Jarak ke ibu kota kecamatan 10 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota
kecamatan dengan kendaraan bermotor
15 menit
Lama jarak tempuh ke ibu kota
kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor
45 Jam
Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan
1 unit ada
Jarak ke ibu kota kabupaten/kota 15 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor
20 menit
Lama jarak tempuh ke ibu kota
kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor
1,5 Jam
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota
2 unit Ada
Jarak ke ibu kota provinsi 15 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor
30 Menit
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan
non bermotor
1,5 Jam
Kendaraan umum ke ibu kota provinsi 2 unit Ada
B. PERTANIAN
B.1. TANAMAN PANGAN 1. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan
Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian 0
Tidak memiliki 0
Memiliki kurang 1 ha 0
Memiliki 1,0 – 5,0 ha 0
Memiliki 5,0 – 10 ha 0
Memiliki lebih dari 10 ha 0
Jumlah total keluarga petani 0
2. Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini
Jagung 0 0
Kacang kedelai 0 0
Kacang tanah 0 0
Kacang panjang 0 0
Kacang mede 0 0
Kacang merah 0 0
Padi sawah 0 0
Padi ladang 0 0
Ubi kayu 0 0
Ubi jalar 0 0
Cabe 0 0
Bawah merah 0 0
Bawang putih 0 0
Tomat 0 0
Sawi 0 0
Kentang 0 0
Kubis 0 0
Mentimun 0 0
Buncis 0 0
Brocoli 0 0
Terong 0 0
Bayam 0 0
Kangkung 0 0
Kacang turis 0 0
Umbi-umbian lain 0 0
Selada 0 0
Talas 0 0
Wortel 0 0
Tumpang Sari 0 0
............... 0 0
.............. 0 0
3. Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan A. Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan
Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan 0
Tidak memiliki Ada
Memiliki kurang dari 10 ha 0
Memiliki 10 – 50 ha 0
Memiliki 50 – 100 ha 0
Memiliki 100 – 500 ha 0
Memiliki 500 – 1000 ha 0
Memiliki lebih dari 1000 ha 0
Jumlah total keluarga perkebunan 0
B. Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-buahan
Jeruk 0 0
Alpokat 0 0
Mangga 0 0
Rambutan 0 0
Manggis 0 0
Salak 0 0
Apel 0 0
Pepaya 0 0
Belimbing 0 0
Durian 0 0
Sawo 0 0
Duku 0 0
Kokosan 0 0
Pisang 0 0
Markisa 0 0
Lengkeng 0 0
Semangka 0 0
Limau 0 0
Jeruk nipis 0 0
Melon 0 0
Jambu air 0 0
Nangka 0 0
Sirsak 0 0
Kedondong 0 0
Anggur 0 0
Melinjo 0 0
Nenas 0 0
Jambu klutuk 0 0
Murbei 0 0
…………………. 0 0
4. Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan Tanaman Buah-buahan
Lainnya..................................................... tidak
Kondisi
Tercemar tidak
Pendangkalan tidak
Keruh tidak
Berlumpur tidak
7. Air Panas
Sumber
Jumlah Lokasi
Pemanfaatan
(wisata, Pengobatan
Energi, dll)
Kepemilikan/Pen
gelolaan
Pemda Swasta
Gunung Berapi
Geiser
I. KUALITAS UDARA
Sumber
Jumlah
Lokasi
Sumber Pencemar
Polutan
Pencemar
Efek terhadap
Kesehatan
(ganguan
penglihatan/ kabut, ISPA,
dll
Kepe
milika
n
Pemda Swasta
Pabrik (kapur, marmer, dll)
Kendaraan bermotor
Pembakaran Hutan/Lahan Gambut
J. KEBISINGAN
Tingkat Kebisingan
Ekses dampak
kebisingan
Sumber Kebisingan
(kendaraan bermotor,
Kereta Api, Pelabuhan, Airport, pabrik, dll)
Efek
Terhadap Penduduk
Kebisingan Tinggi Ya/ Tidak
Kebisingan sedang Ya/ Tidak
Kebisingan Ringan Ya/ Tidak
Tidak Bising Ya/ Tidak
K. RUANG PUBLIK/TAMAN
Ruang Publik/
Taman
Keberadaan
Luas
Tingkat Pemanfaatan
(Aktif/Pasif)
Taman Kota ada 1,500 M² Aktif
Taman Bermain ada 20 M² Aktif
Hutan Kota tidak ada 0 Aktif
Taman Desa/Kel. ada 600 M² Aktif
Tanah Kas Desa ada 8,400 M² Aktif
Tanah Adat ada 266,700 M² Aktif
Jumlah Total ...........M² .................
L. POTENSI WISATA
Lokasi/ Tempat/ Area Wisata
Keberadaan
Luas
Tingkat
Pemanfaatan (Aktif/Pasif)
Laut (Wisata
Pulau, Taman Laut, Situs Sejarah Bahari,
Pantai dll)
Tidak ada 0 Aktif/Pasif
Danau (Wisata
Air, Hutan Wisata, Situs Purbakala, dll)
ada 1 ha Aktif
Gunung (wisata Hutan, Taman
Tidak ada 0 Aktif/Pasif
Nasional, Bumi
Perkemahan, dll)
Agrowisata Tidak ada 0 Aktif/Pasif
Hutan Khusus Tidak ada 0 Aktif/Pasif
Goa Tidak ada 0 Aktif/Pasif
Cagar Budaya Tidak ada 0 Aktif/Pasif
Arung Jeram Tidak ada 0 Aktif/Pasif
Situs Sejarah, dan museum
Tidak ada 0 Aktif/Pasif
Air Terjun Tidak ada 0 Aktif/Pasif
Padang Savana
(wisata Padang Savana)
Tidak ada 0 Aktif/Pasif
I. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
A. JUMLAH
Jumlah laki-laki 12.973 orang
Jumlah perempuan 12,570 orang
Jumlah total 25.543 orang
Jumlah kepala keluarga 8,827 KK
Kepadatan Penduduk 6,000 per km
B. USIA USIA LAKI-LAKI PEREMPUAN
0-4 tahun 725 orang 705 orang 5-9 tahun 964 orang 873 orang
10-14 tahun 1045 orang 959 orang 15-19 tahun 945 orang 935 orang 20-24 tahun 1000 orang 942 orang 25-29 tahun 1088 orang 1074 orang 30-34 tahun 1332 orang 1363 orang 35-39 tahun 1272 orang 1270 orang 40-44 tahun 1211 orang 1146 orang 45-49 tahun 958 orang 903 orang 50-54 tahun 684 orang 669 orang 55-59 tahun 603 orang 692 orang 60-64 tahun 521 orang 429 orang 65-69 tahun 272 orang 261 orang 70-74 tahun 168 orang 172 orang
>74 tahun 185 orang 177 orang TOTAL 12.973 orang 12,570 orang
C. PENDIDIKAN
TINGKATAN PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK 302 orang 354 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play
group
74 orang 91 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah
sekolah
0 0
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 1,301 orang 1,403 orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah 17 orang 13 orang
Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak
tamat
45 orang 81 orang
Tamat SD/sederajat 902 orang 1,559 orang
Jumlah usia 12 – 56 tahun tidak tamat 216 orang 257 orang
SLTP
Jumlah usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA
204 orang 269 orang
Tamat SMP/sederajat 543 orang 846 orang
Tamat SMA/sederajat 3,956 orang 3,703 orang
Tamat D-1/sederajat 53 orang 37 orang
Tamat D-2/sederajat 38 orang 22 orang
Tamat D-3/sederajat 457 orang 1,014 orang
Tamat S-1/sederajat 1,066 orang 1,126 orang
Tamat S-2/sederajat 957 orang 426 orang
Tamat S-3/sederajat 249 orang 128 orang
Tamat SLB A 1 orang 1 orang
Tamat SLB B 0 0
Tamat SLB C 0 0
Jumlah 10,381 orang 11,330 orang
Jumlah Total 21,711 orang
D. MATA PENCAHARIAN POKOK
JENIS PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
Petani 0 0
Buruh tani 0 0
Buruh migran perempuan 0 0
Buruh migran laki-laki 0 0
Pegawai Negeri Sipil 816 orang 351 orang
Pengrajin industri rumah tangga 0 0
Pedagang keliling 1 orang 1 orang
Peternak 0 351 orang
Nelayan 0 0
Montir 7 orang 0
Dokter swasta 2 orang 4 orang
Bidan swasta 0 5 orang
Perawat swasta 0 3 orang
Pembantu rumah tangga 3 orang 0
TNI 7 orang 0
POLRI 105 orang 0
Pensiunan PNS/TNI/POLRI 0 97 orang
Pengusaha kecil dan menengah 0 0
Pengacara 0 0
Notaris 0 3 orang
Dukun Kampung Terlatih 0 0
Jasa pengobatan alternatif 5 orang 0
Dosen swasta 0 0
Pengusaha besar 0
Arsitektur 0 0
Seniman/Artis 3 orang 3 orang
Karyawan perusahaan swasta 8,171 orang 3,501 orang
Karyawan perusahaan pemerintah 481 orang 202 orang
............................
Jumlah Total Penduduk 13,770 orang
E. AGAMA
AGAMA LAKI-LAKI PEREMPUAN
Islam 10,433 orang 11.206 orang
Kristen 117 orang 105 orang
Katholik 105 orang 95 orang
Hindu 35 orang 25 orang
Budha 15 orang 12 orang
Khonghucu 0 0
Kepercayaan Kepada Tuhan YME 0 0
Aliran Kepercayaan lainnya 0 0
Jumlah 10.705 orang 11.443 orang
F. KEWARGANEGARAAN
KEWARGANEGARAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
Warga Negara Indonesia 11.197 orang 10.206 orang
Warga Negara Asing 42 orang 36 orang
Dwi Kewarganegaraan 0 orang 0 orang
Jumlah 11.705 orang 10.987 orang
G. ETNIS
ETNIS LAKI-LAKI PEREMPUAN
Aceh 45. orang 33 orang
Batak 131 orang 162 orang
Nias 38 orang 32 orang
Mentawai 14 orang 14 orang
Melayu 52 orang 41 orang
Minang 72 orang 63 orang
Kubu 0 0
Anak Dalam 0 0
Badui 0 0
Betawi 7.264 orang 7.076 orang
Sunda 501 orang 439 orang
Jawa 2.744 orang 2.797 orang
Madura 58 orang 39 orang
Bali 22 orang 16 orang
Banjar 44 orang 42 orang
Dayak 0 0
Bugis 0 0
Makasar 38 orang 0
Mandar 0 orang 0
Sasak 0 orang 0
Ambon 27 orang 22 orang
Minahasa 17 orang 18 orang
Flores 16 orang 14 orang
Papua 14 orang 13 orang
Timor 0 0
Sabu 0 0
Rote 0 0
Sumba 0 0
Ternate 17 orang 16 orang
Tolaki 0 0
Buton 0 0
Muna 0 0
Mikongga 0 0
Wanci 0 0
Alor 0 0
Benoa 0 0
Tunjung 0 0
Mbojo 0 0
Samawa 0 0
Asia 0 0
Afrika 0 0
Australia 0 0
China 83 orang 78 orang
Amerika 0 0
Eropa 0 0
Jumlah 11.179 orang 10.951 orang
H. CACAT MENTAL DAN FISIK
CACAT FISIK LAKI-LAKI PEREMPUAN
Tuna rungu 3 orang 2 orang
Tuna wicara 5 orang 4 orang
Tuna netra 7orang 5 orang
Lumpuh 0 0
Sumbing 2 orang 1 orang
Cacat kulit 0 0
Cacat fisik/tuna daksa lainnya 0 0
Jumlah 17 orang 12 orang
CACAT MENTAL
Idiot 1 orang 1 orang
Gila 0 0
Stress 0 0
Autis 0 0
Jumlah 1orang 1 orang
I. TENAGA KERJA
TENAGA KERJA LAKI-LAKI PEREMPUAN
Penduduk usia 18-56 tahun 7.454 orang 7.336 orang
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang bekerja
10.042 orang 4.304 orang
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang belum atau tidak bekerja
310 orang 134 orang
Penduduk usia 0 – 6 tahun 462 orang 574 orang
Penduduk masih sekolah 7-18 th 1.220 orang 1.215 orang
Penduduk usia 56 tahun ke atas 2.061 orang 1.215 orang
Angkatan kerja 105 orang 97 orang
Jumlah 10.042 orang 4.304 orang
Jumlah total 14.346 orang
J. KUALITAS ANGKATAN KERJA
ANGKATAN KERJA LAKI-LAKI PEREMPUAN
Penduduk usia 18-56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin
7 orang 5 orang
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tidak tamat SD
45 orang 81 orang
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SD
902 orang 1.559 orang
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang
tamat SLTP
543 orang 846 orang
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SLTA
4.256 orang 4.003 orang
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi
2.820 orang 2.753 orang
Jumlah 8.273 orang 9.247 orang
I. POTENSI KELEMBAGAAN
A. LEMBAGA PEMERINTAHAN
PEMERINTAH
DESA/KELURAHAN
Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa /
Kelurahan
Ada
Dasar hukum pembentukan BPD Ada/Tidak
Jumlah aparat pemerintahan Desa/Kelurahan 24 orang
Jumlah perangkat desa/kelurahan 6 unit kerja
Kepala Desa/Lurah Ada
Sekretaris Desa/Kelurahan Ada
Kepala Urusan Pemerintahan Aktif
Kepala Urusan Pembangunan Aktif
Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat ada
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Ada/ – Aktif
Kepala Urusan Umum Ada/– Aktif
Kepala Urusan Keuangan Ada/tidak – Aktif/tidak
Kepala Urusan............................... Ada/tidak – Aktif/tidak
Kepala Urusan................................ Ada/tidak – Aktif/tidak
Jumlah Staf 22 orang
Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan di Kelurahan atau sebutan lain
10 dusun/lingkunga
n
Aktif
Kepala Dusun/Lingkungan 1 tidak
Kepala Dusun/Lingkungan 2 Aktif
Kepala Dusun/Lingkungan 3 Aktif
Kepala Dusun/Lingkungan 4 Aktif
Kepala Dusun/Lingkungan .....
Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan SD, SMP, SMA, Diploma, S1,
Pascasarjana
Kepala Desa/Lurah S1 Komunikasi
Sekretaris Desa/Kelurahan S1
Kepala Seksi Pemerintahan S1
Kepala seksi Ekonomi Pembangunan SLTA
Kepala Urusan Pemberdayaan Masyarakat -
Kepala seksi Kesejahteraan Sosial S1 Sosial
Kepala Seksi pelayanan Umum SLTA
Bendahara -
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
Keberadaan BPD tidak
Jumlah Anggota BPD orang
Pendidikan Anggota BPD SD, SMP, SMA, Diploma, S1, Pascasarjana
Ketua -
Wakil Ketua -
Sekretaris -
Anggota, Nama : ............................ -
Anggota, Nama : ........................... -
Anggota, Nama : ............................ -
Anggota, Nama : ............................ -
Anggota, Nama : ............................ -
Anggota, Nama : ............................ -
Anggota, Nama : ............................ -
B. LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/LKK)
Keberadaan LKD/LKK
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurus
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatan
LKMD/LKM
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurus
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatan
LPMD/LPMK ATAU SEBUTAN LAIN
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurus
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatan
PKK
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurus
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatan
RUKUN WARGA
JUMLAH RW
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurus
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatan
RUKUN TETANGGA
JUMLAH RT
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurus
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatan
KARANG TARUNA
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurus
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatan
KELOMPOK TANI/NELAYAN
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurus
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatan
LEMBAGA ADAT
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurus
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatan
BADAN USAHA MILIK DESA
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurus
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatan
ORGANISASI KEAGAMAAN
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurus
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatan
ORGANISASI PEREMPUAN LAIN
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurus
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatan
ORGANISASI PEMUDA LAINNYA
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurus
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatan
ORGANISASI PROFESI LAINNYA
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurus
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatan
ORGANISASI BAPAK
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurus
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatan
KELOMPOK GOTONG ROYONG
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurus
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatan
PWI
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurus
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatan
IDI
Dasar hukum pembentukan
Jumlah pengurus
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatan
PARFI
Dasar hukum pembentukan -
Jumlah pengurus -
Alamat kantor -
Ruang lingkup kegiatan -
PECINTA ALAM
Dasar hukum pembentukan -
Jumlah pengurus -
Alamat kantor -
Ruang lingkup kegiatan -
WREDATAMA
Dasar hukum pembentukan -
Jumlah pengurus -
Alamat kantor -
Ruang lingkup kegiatan -
KELOMPOK PEMIRSA
Dasar hukum pembentukan -
Jumlah pengurus -
Alamat kantor -
Ruang lingkup kegiatan -
PANTI ASUHAN
Dasar hukum pembentukan -
Jumlah pengurus -
Alamat kantor
Ruang lingkup kegiatan -
YAYASAN
Dasar hukum pembentukan
Pemilik perorangan
Jumlah pengurus
Alamat kantor -
Ruang lingkup kegiatan 2 Jenis , Yakni Pendidikan, Sosial
LEMBAGA..................................
Dasar hukum pembentukan -
Jumlah pengurus -
Alamat kantor -
Ruang lingkup kegiatan -
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Dasar hukum pembentukan -
Jumlah pengurus 14
Alamat kantor -
Ruang lingkup kegiatan -
C. LEMBAGA POLITIK
PARTAI GOLKAR
Jumlah Pengurus 1 orang
Jumlah Partai Politik Lokal 1
JumlahPartai Politik Nasional -
Jumlah Anggota ......................................orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir .......................................orang
Alamat Sekretariat/Kantor
Dasar Hukum Pembentukan Keputusan Partai
Ruang Lingkup Kegiatan Kepartaian
Organisasi Underbow -
PDIP
Jumlah Pengurus 1 orang
Jumlah Anggota
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir
Alamat Sekretariat/Kantor
Dasar Hukum Pembentukan
Ruang Lingkup Kegiatan 1 Jenis, Yakni ..............
Organisasi Underbow ................................................................................................................................................
PPP
Jumlah Pengurus 1 orang
Jumlah Anggota ......................................orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir ......................................orang
Dasar Hukum Pembentukan ................................................
Ruang Lingkup Kegiatan ....... Jenis, Yakni ..............
Organisasi Underbow ............................................................................................................................................................
....................................
PUI
Jumlah Pengurus ........................................orang
Jumlah Anggota ........................................orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir ........................................orang
Dasar Hukum Pembentukan ................................................
Ruang Lingkup Kegiatan ....... Jenis, Yakni ..............
Organisasi Underbow ............................................................................................................................................................
L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat
Jumlah MCK Umum 0
Jumlah Posyandu 20 unit
Jumlah kader Posyandu aktif 112 orang
Jumlah pembina Posyandu 22 orang
Jumlah Dasawisma 0
Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif 0
Jumlah kader bina keluarga balita aktif 18 orang
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif 0
Buku rencana kegiatan Posyandu Ada /Diisi
Buku data pengunjung Posyandu Ada /Diisi
Buku kegiatan pelayanan Posyandu Ada / Diisi
Buku administrasi Posyandu lainnya 3 jenis
Jumlah kegiatan Posyandu 3 jenis
Jumlah kader kesehatan lainnya 4 orang
Jumlah kegiatan pengobatan gratis 2 jenis
Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN 2 jenis
Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan 6 jenis
X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN A. Konflik SARA
Kasus konflik pada tahun ini 0 kasus
Kasus konflik SARA pada tahun ini 0 kasus
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga
45 kasus
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian 0 kasus
antar RT/RW
Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli
0 kasus
Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lain
0 kasus
Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah 0 kasus
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah
0 kasus
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat
dengan pemerintah
0 kasus
Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan 0 kasus
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan
0 kasus
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah
0 kasus
Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik
0 kasus
Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik
0 kasus
Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik
0 kasus
Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara
0 kasus
Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara
0 kasus
Jumlah korban luka akibat konflik Sara 0 kasus
Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara 0 kasus
Jumlah janda akibat konflik Sara 0 kasus
Jumlah anak yatim akibat konflik Sara 0 kasus
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum
0 kasus
B. Perkelahian
Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini 1 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa 0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah 0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material
0 kasus
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum
0 kasus
C. Pencurian
Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini 2 kasus
Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk
Desa/Kelurahan setempat
2 kasus
Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk
Desa/Kelurahan setempat
0
Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api 0
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum 2 orang
D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat
0 kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang
korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat
0 kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang
korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat
0 kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum 0 orang
E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan
Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi 0 orang
Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini 0 jenis
Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan 0 orang
Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang
0 orang
F. Pemakaian Miras dan Narkoba
Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras 0 Toko
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras 0 orang
Jumlah kasus mabuk akibat Miras 0 kasus
Jumlah pengedar Narkoba 2 orang
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba 2 orang
Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba 0 kasus
Jumlah kasus kematian akibat Narkoba 0 kasus
Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum
0 orang
Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum
2 orang
G. Prostitusi
Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat 0 orang
Lokalisasi prostitusi Tidak Ada
Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll)
0 unit
Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi
0 kasus
Jumlah pembinaan pelaku prostitusi 0 kasus
Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi 0 kasus
H. Pembunuhan
Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini 0 orang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk
Desa/Kelurahan setempat
0 orang
Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk
setempat
0 orang
Jumlah kasus bunuh diri 0 orang
Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum 0 orang
I. Penculikan
Jumlah kasus penculikan 0 kasus
Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat
0 kasus
Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat
0 kasus
Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum
0 kasus
J. Kejahatan seksual
Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini 0 kasus
Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini 0 kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara
0 kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat
0 kasus
Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks
0 kasus
K. Masalah Kesejahteraan Sosial
Jumlah gelandangan 0
Jumlah pengemis jalanan 0 orang
Jumlah anak jalanan dan terlantar 0
Jumlah manusia lanjut usia terlantar 0
Jumlah orang gila/stress/cacat mental 2 orang
Jumlah orang cacat fisik 0 orang
Jumlah orang kelainan kulit 0 orang
Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan 0
Jumlah rumah dan kawasan kumuh 0
Jumlah panti jompo 0unit
Jumlah panti asuhan anak 0 unit
Jumlah rumah singgah anak jalanan 0
Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota 0
Jumlah penghuni bantaran sungai 0
Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api 0
Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya
0
Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif
0
Jumlah anak yatim usia 0 – 18 tahun 84 orang
Jumlah anak piatu 0 – 18 tahun 60 orang
Jumlah anak yatim piatu 0 – 18 tahun 42 orang
Jumlah janda 121 orang
Jumlah duda 52 orang
Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran 0 orang
Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di
SD/sederajat
10 orang
Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di
SLTP/sederajat
15 orang
Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di
SLTA/sederajat
24 orang
Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang
0 orang
Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga 0 orang
Jumlah penduduk eks NAPI 0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir
0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi
0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunami
0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana
gempa bumi
0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran rumah
0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekekeringan
0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor
0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan
0 orang
Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan 0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih 0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus
0 orang
Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh
0 orang
Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki keterangan penduduk
0 orang
Jumlah warga pendatang dan atau pekerja musiman 0 orang
L.
L. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri 0 kasus
Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami 0 kasus
Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak 0 kasus
Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua 0 kasus
Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya
0 kasus
M. Teror dan Intimidasi
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota
masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan
0 kasus
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota
masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahan
0 kasus
Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang
bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan penduduk
0 kasus
Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun ini
0 kasus
Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat
0 kasus
Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta
hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum formal
0 kasus
N. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta
Organisasi Siskamling Tidak
Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan
Masyarakat
Tidak
Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada
Siskamlimg/Pos Ronda
36 RT
Jumlah anggota Hansip dan Linmas 36 orang
Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda Ada/tidak
Buku anggota Hansip dan Linmas 1 jenis
Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM)
swasta
unit
Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurah
1 kegiatan
Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan 5 Pos
XI. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT
A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara
Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai
Dasar Negara
1 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila
sebagai Dasar Negara
2 kegiatan
Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal
Ika
0
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika 1 Kegiatan
Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya 1 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya 1 kegiatan
Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta suaka/lari ke luar negeri
0
Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi
0
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi
0
Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan
0
Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan
perbatasan negara tetangga
0
Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan
NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini
0
Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan
0
Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini
0
Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di
desa/kelurahan perbatasan antar negara
0
Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini
0
Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar
kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi.
0
Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya
0
Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila,
UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah
0
Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan
0
Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara
lain
0
B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi
Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan
1 jenis
Jumlah Wajib Pajak 5.906 orang
Target PBB Rp.4.232.085.219
Realisasi PBB 72 %
Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB 1 Tindakan
Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan
0
Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan
0
Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan
0
Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan
desa/kelurahan
0
Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan 0
Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan 0
Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan 0
Jumlah kasus pungutan liar 0
Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar 0
C. Partisipasi Politik
1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum
Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih 17.016 orang
Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada
pemilu legislatif yang lalu
6.015 orang
Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini
yang aktif di partai politik
3 orang
Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai
di Desa/Kelurahan ini
9 partai
Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di
wilayah desa/kelurahan ini
0
Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai
politik dari desa/kelurahan
9 orang
Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu
10 orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil
9.213 pemilih
2. Pemilihan Kepala Daerah
Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih 17.016 orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam
pemilu Bupati/Walikota lalu
9.079 pemilih
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam
pemilu Gubenur yang lalu
8.120 pemilih
3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan
Penentuan Jabatan lurah 1. Dipilih Masyarakat secara langsung
2. Dipilih oleh perwakilan masyarakat
3. Ditunjuk Pemerintah Tingkat Atas
4. Diangkat turun temurun oleh
masyarakat setempat
Penentuan Sekretaris Desa 1. Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota
2. Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota
3. Diusulkan oleh Kepala Desa, Dipilih, Diangkat dan Ditetapkan oleh Bupati/Walikota
Penentuan Perangkat Desa
termasuk Kepala Dusun
1. Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh
Kepala Desa serta disahkan Camat
2. Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh
Kepala Desa serta dilaporkan ke Camat
3. Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh
Camat/Kepala Distrik/Sebutan lain
Masa jabatan Kepala Desa ...................................................tahun
Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan
termasuk Kepala Lingkungan
1. Ditunjuk dan diangkat oleh Camat sesuai Delegasi Kewenangan dari
Bupati/Walikota
2. Ditunjuk dan diangkat oleh
Bupati/Walikota secara langsung
4. Pemilihan BPD
Jumlah anggota BPD .........................................................orang
Penentuan anggota BPD 1. Dipilih masyarakat secara langsung
2.Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa
secara musyawarah dan mufakat
3. Ditunjuk oleh Kepala Desa/Camat dan unsur lanilla
4. Disahkan melalui keputusan Bupati/Walikota
Pimpinan BPD 1. Dipilih dari dan oleh anggota BPD
secara langsung
2. Dipilih oleh Kepala Desa dan setujui
Camat
3. Ditunjuk Camat
4. Dipilih oleh rakyat secara langsung dari para anggota BPD
Pemilikan kantor/ruang kerja BPD
Ada/tidak
Anggaran untuk BPD Ada/tidak
Produk keputusan BPD
tahun ini
1. Peraturan Desa
2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa ... kali
3. Rancangan Peraturan Desa. ... buah
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
.....kali
5. Menyatakan pendapat kepada Kepala
Desa.... kali
6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa ... kali
7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa.... kali
5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan
Keberadaan organisasi lembaga
kemasyarakatan desa/kelurahan
Ada/tidak
Dasar hukum keberadaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/LKD
1. Perdes
2. Keputusan Kepala Desa
3. Keputusan Camat
4. Belum diatur
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK,
LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan
88 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK
1. Keputusan Lurah
2. Keputusan Camat
3. Belum diatur
Jumlah organisasi anggota lembaga
kemasyarakatan kelurahan
....................... unit
organisasi
Pemilihan pengurus LKD/LKK 1.Dipilih oleh rakyat secara langsung
2. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa/Lurah
3. Ditunjuk dan Diangkat oleh Camat
Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K,
Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya
1.Dipilih oleh rakyat secara langsung
2. Ditunjuk dan diangkat oleh Ketua
LKD/LKK
3. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala
Desa/Lurah
4. Ditunjuk dan
Diangkat oleh Camat
Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban
LKD/LKK
Aktif/tidak
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK ........................
kegiatan
Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga Aktif /tidak
kemasyarakatan yang dijalankan organisasi
anggota LKD/LKK
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK
........................ kegiatan
Alokasi anggaran untuk LKD/LKK Ada/tidak
Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan
organisasi lainnya
tidak
Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK Ada/tidak
Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan
Anggaran Kelurahan/APBD
Memadai/kurang memadai
Realisasi program kerja organisasi anggota
LKD/LKK
..................................%
Keberadaan Alat kelengkapan organisasi
anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi
tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK
1. Ada dan terisi
2. Tidak ada atau belum terisi
semuanya
Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan
LKD/LKK
Berfungsi/tidak
D. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan
1 kali
Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan
desa/kelurahan
80 %
Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di
desa/kelurahan
65 %
Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa
dan kelurahan
15 %
Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan
pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan
70 %
Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data
dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan forum Musrenbang Partisipatif
Ya
Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam
perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan Kelurahan
tidak
Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang
partisipatif
Ya
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan
55 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam
RAPB-Desa
35 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari
pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang
75 %
dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk
dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak
dalam Musrenbangdes/kel
10 kegiatan
Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan
Desa/Kelurahan (RKPD/K)
Ada
Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa/Kelurahan (RPJMD/K)
Ada
Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan
Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang
investasi di desa/kelurahan
Ada
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui
forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah kabupaten/Kota dan provinsi
20 kegiatan
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang
0 kegiatan
2. Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil
Pembangunan
Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan
pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang
70 %
Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota
0 %
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada
sesuai ketetapan dalam APB-Desa
0 kegiatan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga
tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah
0 kegiatan
Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang
35 %
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja
Desa dan Kelurahan
45 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui
menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan
40 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari
pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat
75 %
Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil
pembangunan yang sudah ada
Ada
Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk
menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya.
Ada
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala
0 Kasus
Desa/Lurah
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan
0 kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum
0 kasus
Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah
desa/kelurahan
2 Jenis
Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya
masyarakat di kelurahan
2 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari
APB Daerah Kabupaten/Kota
2 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari
APBD Provinsi
1 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN 0 kegiatan
3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk
Jumlah kelompok arisan 1 buah
Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh 392 orang
Ada tidaknya dana sehat tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah
tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah
Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau
sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus
Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas
umum dan fasilitas sosial/prasarana dan sarana
Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha
Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan
kebun
Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau
sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya
Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan
Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian
Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan
Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi
Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang
nyamuk dan kesehatan lingkungan lainnya
Ada
Ada tidaknya kerjasama antar Desa/Kelurahan Tidak
Ada tidaknya penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan
tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong dalam Ada
penyelesaian konflik di setiap desa/kelurahan oleh
masyarakat sendiri
Ada tidaknya gotong royong dalam menolong keluarga tidak mampu dan fakir miskin di desa dan kelurahan
Ada
Ada tidaknya kegiatan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian Desa
tidak
Kegiatan gotong royong dalam penanggulangan bencana
Ada
Kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong
Ada
4. Adat Istiadat
Adat istiadat dalam perkawinan Aktif
Adat istiadat dalam kelahiran anak Aktif
Adat istiadat dalam upacara kematian tidak
Adat istiadat dalam pengelolaan hutan tidak
Adat istiadat dalam tanah pertanian tidak
Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai tidak
Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga tidak
Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam
tidak
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya
tidak
Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar
Aktif
5. Sikap Dan Mental Masyarakat
Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan
1 jenis
Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar
1 jenis
Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah
tidak
Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah
Ada
Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam
mencari uang secara gampang walau tidak halal
Ya
Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada
warga
0
Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada
warga
0
Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga
Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan
liar, pemerasan dan sejenisnya.
0 kasus
Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya
0 kasus
Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya
0 kasus
Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya
0 kasus
Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan
terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan
tidak
Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan
gratis dari aparat desa/kelurahan
Ya
Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat
tidak
Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri
Ya
Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan
kelompok kepentingan lain
tidak
Etos Kerja Penduduk
Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas tidak
Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola
pemiliknya/petani berdasi
tidak
Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang
tidak dimanfaatkan
tidak
Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak
dimanfaatkan
tidak
Jumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang
pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain
Tinggi/rendah
Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk
mencari pekerjaan lain
Tinggi/rendah
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar
desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota
tidak
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya
tidak
Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak
Tinggi
Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan
rendah
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti
beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen
rendah
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu
rendah
Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah
rendah
Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu
yang menyesatkan
jarang
Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk
menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan
Tinggi
Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya
tidak
Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang
kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat
rendah
XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN
A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN
Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK
Ada
Kepengurusan tidak
Jumlah kegiatan 1 Jenis
Buku administrasi lembaga kemasyarakatan .....jenis- Terisi/tidak
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
9 Organisasi
B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
1. LKMD/LPM ATAU SEBUTAN LAIN Ada
Kepengurusan Aktif
Buku administrasi 1 Jenis
Jumlah kegiatan 1 Jenis
2. PKK Ada
Kepengurusan Aktif
Buku administrasi 14 Jenis
Jumlah kegiatan 4 Jenis
Kelengkapan organisasi Dasawisma Lengkap
Kelengkapan organisasi Pokja Lengkap
3. Karang Taruna Ada
Kepengurusan Aktif
Buku administrasi 2 Jenis
Jumlah kegiatan 2 Jenis
4. RT Ada
Kepengurusan Aktif
Buku administrasi 5 Jenis
Jumlah kegiatan 2 Jenis
5. RW Ada
Kepengurusan Aktif
Buku administrasi 5 Jenis
Jumlah Kegiatan 2 Jenis
6. Lembaga adat Tidak
Kepengurusan tidak
Buku administrasi 7 Jenis
Jumlah Kegiatan 4Jenis
7. BUMDES Tidak
Kepengurusan Aktif/tidak
Buku administrasi 0
Jumlah Kegiatan 0
8. Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan
Masyarakat
tidak
Kepengurusan tidak
Buku administrasi 0
Jumlah kegiatan 0
9. Posyandu tidak
Kepengurusan 0
Buku administrasi 0
Jumlah kegiatan 0
10. Kelompok Tani/Nelayan tidak
Kepengurusan 0
Buku administrasi 0
Jumlah kegiatan 0
11. Organisasi Perempuan tidak
Kepengurusan 0
Buku administrasi 0
Jumlah kegiatan 0
12. Organisasi Pemuda tidak
Kepengurusan 0
Buku administrasi 0
Jumlah kegiatan 0
13. Organisasi profesi tidak
Kepengurusan 0
Buku administrasi 0
Jumlah kegiatan 0
14. Organisasi Bapak tidak
Kepengurusan 0
Buku administrasi 0
Jumlah kegiatan 0
15. Kelompok Gotong Royong tidak
Kepengurusan 0
Buku administrasi 0
Jumlah kegiatan 0
16. Posyantekdes tidak
Kepengurusan 0
Buku administrasi 0
Jumlah kegiatan 0
17. Organisasi Keagamaan tidak
Kepengurusan 0
Buku administrasi 0
Jumlah kegiatan 0
18. ................................................. tidak
Kepengurusan 0
Buku administrasi 0
Jumlah kegiatan 0
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
Peraturan Desa/tidak
Dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK)
Peraturan Daerah/tidak
Dasar hukum pembentukan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan
Peraturan Desa/ Peraturan Daerah
XIII. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
A. APB-Desa dan Anggaran Kelurahan
Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini
0
Sumber Anggaran
APBD Kabupaten/Kota 0
Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota 0
Bantuan Pemerintah Provinsi 0
Bantuan Pemerintah Pusat Rp. 150.146.150
Pendapatan Asli Desa 0
Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp. 100.000.000
Alokasi Dana Desa 0
Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan
0
Sumber pendapatan lain yang sah dan tidakmengikat
0
Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan 0
Jumlah Belanja Aparatur/pegawai 0
B. Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah
Penyampaian laporan keterangan pertanggungan
laporan Kepala Desa abora BPD
Ada
Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa
dan lurah tentang aboran penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa dan
lurah abora masyarakat
2 jenis
Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa
Diterima
Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada
Bupati/Walikota
Diterima
Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa
dan lurah kepada masyarakat
0
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap
masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah
1 kasus
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan
kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah
1 kasus
C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan
1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
Gedung Kantor Ada
Jumlah ruang kerja 7 Ruan
g
Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya Ad
a/ Kond
isi bai
k
Listrik Ada
Air bersih Ada
Telepon Ada
1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor
Jumlah mesin tik 2 bu
ah
Jumlah meja 12
buah
Jumlah kursi 24 buah
Jumlah almari arsip 6 bu
ah
Komputer 2
unit
Mesin fax 0 un
it
Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa 2 un
it
Buku Data Perangkat Desa/Kelurahan Ad
a/
Te
risi
Perangkat Desa/Kelurahan Le
ngka
p
Buku Peta Wilayah Desa/Kelurahan Ad
a
Struktur organisasi Ada
Kartu uraian tugas Ada
1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan
Buku profil desa/kelurahan Ada/
Diola
h
Buku data Peraturan Desa /Peraturan Daerah tid
ak
Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah Ada/
Teris
i
Buku administrasi kependudukan Ad
a/ Teris
i
Buku data inventaris tid
ak/tida
k
Buku data aparat Ad
a - Teris
i
Buku data tanah milik desa/tanah kas desa/milik kelurahan Ad
a/ Te
risi
Buku administrasi pajak dan retribusi Ad
a/ Te
risi
Buku data tanah Ada/ Te
ris
i
Buku laporan pengaduan masyarakat tidak/
tidak
Buku agenda ekspedisi Ada/
/ Teris
i
Buku profil desa/kelurahan Ad
a - Teris
i
Buku data induk penduduk Ad
a/tidak
Buku buku data mutasi penduduk Ada/
Teris
i
Buku rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan Ad
a/ Teris
i
Buku registrasi pelayanan penduduk Ad
a/ Teris
i
Buku data penduduk sementara Ad
a/ Teris
i
Buku anggaran penerimaan Ti
dak/
tidak
Buku anggaran pengeluaran pegawai dan pembangunan tid
ak-
Tidak
Buku kas umum Ada/
Teris
i
Buku kas pembantu penerimaan Ada/tid
ak-
Terisi/t
idak
Buku kas pembantu pengeluaran rutin dan pembangunan Ada/tid
ak-
Terisi/t
idak
Buku data lembaga kemasyarakatan tidak
-
tidak
Buku data pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan tidak
- tidak
Buku data program dan kegiatan masuk desa/kelurahan tidak
- tidak
Buku rencana kerja pembangunan desa/kelurahan Ada/
- Teris
i
Buku rencana pembangunan jangka menengah desa Ad
a /-
Teris
i
Buku kader pemberdayaan masyarakat Ada/
Teris
i
Buku kegiatan pembangunan tidak
- tid
ak
Buku inventaris proyek tidak
-
tidak
Buku APB-Desa/Anggaran Kelurahan tidak
- tidak
Loket pelayanan Ada/
Teris
i
Kotak Pengaduan Masyarakat tidak
- tidak
Papan informasi pelayanan tidak
- tid
ak
Laporan kinerja tahunan Ad
a/
Laporan akhir jabatan/memori jabatan lurah/desa Ada/
tidak
2. PRASARANA DAN SARANA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA/BPD
Gedung Kantor
Ruangan Kerja
Listrik
Air bersih
Telepon
2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor
Jumlah mesin tik
Jumlah meja
Jumlah kursi
Jumlah almari arsip
Komputer
Mesin fax
2. B. Administrasi BPD
Buku-buku administrasi keanggotaan BPD
Buku agenda BPD
Buku data kegiatan BPD
Buku Sekretariat BPD
Buku Data Keputusan BPD
3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN
Gedung kantor atau Balai Pertemuan
Alat tulis kantor
Barang inventaris
Buku administrasi
Jenis kegiatan
Jumlah pengurus
Jumlah ruang kerja
Balai Dusun/Lingkungan/sejenisnya
Listrik
Air bersih
Telepon
3.A. Inventaris dan Alat tulis kantor
Jumlah mesin tik
Jumlah meja
Jumlah kursi
Jumlah almari arsip
Komputer
Mesin fax
D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa
dan Kelurahan
Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan
ada
Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
kepada desa dan kelurahan
ada
Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan
bagi kepala desa dan lurah
Ada
Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan
atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan serta BPD
ada
Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing
Ada
Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan
lembaga kemasyarakatan
1 kegiatan
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang 1 kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
0 kegiatan
Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana,
penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana
pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN
0 jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan
0 kali
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan
kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing
0 kali
2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi
ke desa/kelurahan
tidak
Pedoman bantuan keuangan dari provinsi
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat
beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan
tidak
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah
tidak
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi
kegiatan
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan
0 jenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan
0 jenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan
0 jenis
Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan
tidak
Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai
APBD Provinsi di desa dan kelurahan
tidak
Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat tidak
Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan
tidak
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing
tidak
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga
kemasyarakatan
jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Ada - 1 jenis
Kepala Desa
Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
tidak
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa
tidak-.........jenis
Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah.
tidak-.........jenis
Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan
lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan
tidak-.........jenis
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat
hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan
tidak-
.........jenis
Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa
tidak-.........jenis
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah
tidak-.........jenis
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
berskala kabupaten/kota
Ada/2 jenis
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan
Ada/ jenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan
tidak-.........jenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan
tidak-.........jenis
Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa,
Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD
tidak-.........jenis
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat
hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan
tidak-
.........jenis
Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan
TIDAK/ jenis
Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan
kelurahan
tidak-.........jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai
pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
tidak-
.........jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing
tidak........kasus
Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan
desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah
tidak-.........kali
4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan
Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa
dan peraturan kepala desa
tidak-.......kali
Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata
pemerintahan desa dan kelurahan
Ada/1.......kali
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan
pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan
tidak-.......kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa
tidak-.......kali
Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
tidak-.......kali
Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan
tidak-.......kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa,
BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan
Ada/1.......kali
Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum
tidak-.......kali
Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas
pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan
tidak-.......kali
Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam
perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian
hasil pembangunan.
Ada/1.......kali
Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan
kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga
tidak-.......kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Ada/1.......kali
Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan
tidak-.......kali
Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan
organisasi anggota lembaga kemasyarakatan serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat
tidak-.......kali
Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan
organisasi anggotanya
tidak-.......kali
Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan
dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.