Top Banner
PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN TAPANULI UTARA TAPANULI UTARA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tapanuli Utara
29

Profil PNPM-MP Kab.Taput

Jun 25, 2015

Download

Taput17
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Profil PNPM-MP Kab.Taput

PELAKSANAAN PROGRAM PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN NASIONAL PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN PERDESAAN DI KABUPATEN

TAPANULI UTARATAPANULI UTARA

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tapanuli Utara

Page 2: Profil PNPM-MP Kab.Taput

I. GAMBARAN UMUMI. GAMBARAN UMUM

Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 15 kecamatan, 241 desa dan 11 Kelurahan, dengan luas wilayah 3800 Km2. Terletak di bagian tengah

Sumatera Utara pada 1°20-̕ 2°41 LU dan 98°05 - 99°16 ̕BT. Terletak di jajaran Bukit Barisan dengan keadaan tanah umumnya berbukit dan

bergelombang serta hanya sekitar 9,66% dari keseluruhan luas wilayah yang berbentuk datar dan berada pada ketinggian 300 - 2000 mdpl. 

Masyarakatnya mayoritas suku batak, yang masih memiliki kebiasaan dan adat yang tergolong patuh dan taat kepada falsafah-falsafah daerah

itu sendiri.Mata pencaharian utama adalah pertanian seperti jenis holtikultura, padi, sayur mayur dan tanaman keras seperti kemenyaan, karet,

kopi, coklat.Secara produksi dan variasi tanaman tergolong sedang.

Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu Kabupaten yang mendapat bantuan Program Pengembangan Kecamatan di Provinsi

Sumatera Utara. Pelaksanaan PPK di Kabupaten Tapanuli Utara telah dimulai sejak tahun 1998.

Perkembangan selanjutnya, pada tahun 2007, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) melalui PPK disingkat PNPM-PPK

digulirkan. Untuk Kabupaten Tapanuli Utara, kecamatan yang mendapat alokasi dana PNPM-PPK adalah 5 Kecamatan yaitu : Kecamatan

Sipoholon, Sipahutar, Tarutung, Parmonangan dan Kecamatan Pahae Julu. Pola pendanaannya berasal dari APBN 80 % dan 20 % dari APBD.

Pada Tahun 2008 Program ini kembali ada perobahan namamenjadi PNPM-MP (Mandiri Perdesaan) Pengalokasian Dana T.A 2008 ke 6

Kecamatan yaitu ditambah Kecamatan siborongborong dari yang sebelumnya. Sumber pembiayaannya tetap mengacu dari APBN 80% dan

APBD 20%. Pada Tahun 2009 program berlanjut dengan memperluas target kecamatan, yaitu mengalokasikan Dana keseluruh Kecamatan

yang ada yaitu sebanyak 15 Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Demikian hingga sekarang Tahun 2013, seluruh ( 15) kecamatan

mendapatkan alokasi dana BLM PNPM-MP. Pada tahun 2013 Kab Tapanuli Utara ditetapkan dana UB ( Cost Sharing) berkurang dari tahun

sebelumnya menjadi sebesar 10%. Kemudian pada tahun 2014 ditetapkan dana UB (Cost Sharing) sebesar 10 %.

Page 3: Profil PNPM-MP Kab.Taput

Ket : - 4 Kec berada di Kabupaten Batu Bara

Page 4: Profil PNPM-MP Kab.Taput

II. ALUR KEGIATANII. ALUR KEGIATAN

MAD-sosialisasi

Musdessosialisasi

Pertemuan Dusun &

Penggalian Gagasan

Pelatihan pelaku di desa

Musdesperencanaan

MAD-Prioritas Usulan

Musdes Khusus

Perempuan

Desain & RAB Verifikasi teknis

SPP MAD-

Penetapan Usulan

MusdesInformasi

hasil

MusdesPertanggungg jawaban (2 X)

Musdes Musdes serah terimaserah terima

Persiapan Pelaksanaan

(Rekrutmen tenaga, pelatihan TPK, UPK

dan pelaku desa lainnya)

Pencairan Dana dan Pelaksanaan

Kegiatan

Sertifikasi Supervisi Pelaksanaan

Operasional Pemeliharaan & Pelesatarian

Evaluasi

Penulisan usulan

Verifikasi usulan

Penerbitan SPC & SPPB

Supervisi Pelaksanaan

Page 5: Profil PNPM-MP Kab.Taput

III. MEKANISME PENCAIRAN DANA III. MEKANISME PENCAIRAN DANA

K P P NK P P N Kantr Cab. B I Kantr Cab. B I

BO KPPNBO KPPN

U P K / M A DU P K / M A DPPK/PjOKPPK/PjOK

KPA, Penerbit SPM, BendaharaKPA, Penerbit SPM, Bendahara

KECAMATAN

Kelompok MasyarakatKelompok Masyarakat

KABUPATEN

Perjanjian PendanaanPerjanjian Pendanaan

PengajuanPengajuan

Dari KPPN-UPK Dari KPPN-UPK

Page 6: Profil PNPM-MP Kab.Taput

Dari UPK - Masyarakat Dari UPK - Masyarakat

Proses PenyelesaianProses Penyelesaian

TahapPencairan

TahapPencairan

SPPB + RPD + LPD + KW2 + SKMP tahap

akhir

SPPB + RPD + LPD + KW2 + SKMP tahap

akhir

UPKUPK

Uang masuk ke kas TPK

Uang masuk ke kas TPK

Saldo Kas

Saldo Kas

PenyiapanPenyiapan

PembukuanPembukuanBukti - buktiBukti - buktiPembayaranPembayaran

Catatan Kegiatan yang harus di bayar

Catatan Kegiatan yang harus di bayar

SisaSisaHabisHabis

Page 7: Profil PNPM-MP Kab.Taput

1. Bertumpu pada pembangunan manusia.2. Otonomi3. Desentralisasi4. Berorientasi pada Masyarakat miskin5. Partisipasi6. Kesetaraan dan keadilan gender7. Demokratis8. Transparansi dan akuntabel9. Prioritas10. Keberlanjutan

Page 8: Profil PNPM-MP Kab.Taput

PELAKU-PELAKU PNPM-MPD

Page 9: Profil PNPM-MP Kab.Taput

V. Negative ListV. Negative List

1. Pembiayaan keg. Yang berhubungan dengan militer, angkatan bersenjata, dan pembiayaan keg politik praktis/parpol.

2. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah.

3. Pembelian Chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes, dan bahan2 yang merusak lingkungan.

4. Pembelian kapal ikan dan perlengkapannya berbobot > 10 ton

5. Pembiayaan gaji PNS

Page 10: Profil PNPM-MP Kab.Taput

6. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak dibawah usia kerja.

7. Keg yang berkaitan dgn produksi, penyimpanan, atau penjualan barang2 yg mengandung tembakau.

8. Kegiatan apapun yang dilakukan pd lokasi yang ditetapkan sbg cagar alam kecuali ada izin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tsb.

9. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan dan penggunaan terumbu karang.

10. Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau menuju negara lain.

11. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai.

Page 11: Profil PNPM-MP Kab.Taput

12. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya > 50 Ha.

13. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya > 50 Ha.

14. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas > 10.000 M3

Page 12: Profil PNPM-MP Kab.Taput

A. TAHUN 2007SELURUH KEGIATAN FISIK TELAH

DILAKSANAKAN 100 % PADA 5 KECAMATAN DENGAN RINCIAN :FISIK : 25 DESASPP : 19 Kelompok

Page 13: Profil PNPM-MP Kab.Taput

B. TAHUN 2008

KEGIATAN DILAKSANAKAN PADA 6 KEC DENGAN RINCIAN :FISIK : 58 DESASPP : 29 KELOMPOK

Page 14: Profil PNPM-MP Kab.Taput

C. TAHUN 2009KEGIATAN DILAKSANAKAN PADA 15 KEC DENGAN RINCIAN :FISIK : 81 DESASPP : 89 KELOMPOK

Page 15: Profil PNPM-MP Kab.Taput

D. TAHUN 2010KEGIATAN DILAKSANAKAN PADA 15 KEC DENGAN RINCIAN :FISIK : 121 DESASPP : 246 KELOMPOK

Page 16: Profil PNPM-MP Kab.Taput

E. TAHUN 2011

KEGIATAN DILAKSANAKAN PADA 615 KEC DENGAN RINCIAN :FISIK : 101 DESASPP : 49 KELOMPOK

Page 17: Profil PNPM-MP Kab.Taput

F. TAHUN 2012

KEGIATAN DILAKSANAKAN PADA 15 KEC DENGAN RINCIAN :FISIK : 52 DESASPP : 42 KELOMPOK

Page 18: Profil PNPM-MP Kab.Taput

G. TAHUN 2013

KEGIATAN DILAKSANAKAN PADA 15 KEC DENGAN RINCIAN :FISIK : 21 DESASPP : 38 KELOMPOK

Page 19: Profil PNPM-MP Kab.Taput

H. TAHUN 2014

KEGIATAN DILAKSANAKAN PADA 15 KEC DENGAN RINCIAN :FISIK : 80 DESASPP : 14 KELOMPOK

Page 20: Profil PNPM-MP Kab.Taput

1. Kurangnya koordinasi para pelaku di tingkat

desa ,Kecamatan dan Kabupaten sehingga pelaksanaan

kegiatan tidak maksimal dan target penyelesaian

kegiatan sering tidak tepat waktu;

2. Adanya intervensi dan campur tangan dari pemerintah

desa tehadap tugas dan fungsi masyarakat sebagai

pelaksana kegiatan .

3. Kurangnya peran serta dan komitmen masyarakat di

dalam pelaksanaan kegiatan khususnya dalam

penyelesaian /penanganan masalah.

4. Tidak maksimalnya kinerja fasilitator dalam

memfasilitasi masyarakat.

5. Kurangnya perhatian dari aparat kecamatan dalam

proses pelaksanaan kegiatan dan perawatan hasil-hasil

kegiatan

1. Kurangnya koordinasi para pelaku di tingkat

desa ,Kecamatan dan Kabupaten sehingga pelaksanaan

kegiatan tidak maksimal dan target penyelesaian

kegiatan sering tidak tepat waktu;

2. Adanya intervensi dan campur tangan dari pemerintah

desa tehadap tugas dan fungsi masyarakat sebagai

pelaksana kegiatan .

3. Kurangnya peran serta dan komitmen masyarakat di

dalam pelaksanaan kegiatan khususnya dalam

penyelesaian /penanganan masalah.

4. Tidak maksimalnya kinerja fasilitator dalam

memfasilitasi masyarakat.

5. Kurangnya perhatian dari aparat kecamatan dalam

proses pelaksanaan kegiatan dan perawatan hasil-hasil

kegiatan

I. KENDALA DAN SOLUSII. KENDALA DAN SOLUSIA. KENDALA

Page 21: Profil PNPM-MP Kab.Taput

1. Dilaksanakannya rapat koordinasi rutin 2 x dalam 1

bulan yang dihadiri oleh PJOK, Fasilitator, dan Pelaku

lainnya.

2. Akan diadakan pelatihan penyegaran bagi para upk,

PL,BP-UPK BKAD.

3. Telah agar melaksanakan rapat rutin Pelaku d di

kecamatan dengan tujuan mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan.

B. HAL-HAL YANG TELAH DILAKUKAN

Page 22: Profil PNPM-MP Kab.Taput

INTEGRASI PROGRAM

PERENCANAAN PNPM MP UNTUK 2011 DILAKSANAKAN DARI JANUARI S.D. DESEMBER 2010

HASIL YANG DIHARAPKAN:

PERENCANAAN TAHUNAN UNTUK DIPA PNPM MP 2011

TERSUSUNNYA RPJM-DESA

PERENCANAAN PNPM MP 2010 MERUPAKAN PERSIAPAN MENUJU INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PADA 2011

MULAI 2011 – PERENCANAAN PNPM MP SUDAH TERGABUNG DALAM MUSRENBANG REGULER

Page 23: Profil PNPM-MP Kab.Taput
Page 24: Profil PNPM-MP Kab.Taput

MD-2

RKPD

Forum SKPD

MusrenKab.

KUA

PPAS

RKA

RAPBD

APBD

Musrenbang Desa

MD-1

N+1

MUSDUS PEGAS P K D Rev.RPJMDes

Realisasi Tahap 2 (N) MD-3

Fasilitasi Usulan Berbasis

Kewilayahan

MAD-2

Penulisan Usulan (N+1)

Verifikasi Usulan (N+1)

Sertifikasi

MAD-3

MD-4 MDKP MKP

Realisasi Tahap 3 (N)

MD-5

Desain RAB (N+1) Musrenbang

Kecamatan

MD-2

Persiapan Realisasi Kegiatan

REALISASI Kegiatan Tahap 1 (N)

Sertifikasi

Dokumen SPPB (N)

Pengadaan barang-jasa

MAD-1

Sertifikasi

Page 25: Profil PNPM-MP Kab.Taput

KONSEKUENSI-KONSEKUENSIINTEGRASI PROGRAM

ADANYA PERATURAN TEKNIS TENTANG MUSRENBANG DI DESA DAN ANTAR DESA SEBAGAI PENJABARAN LEBIH LANJUT DARI PERMENDAGRI NOMOR 66 TAHUN 2007PERLUASAN LOKASI P2SPP

TAHUN 2010 DIPERLUAS KE 34 KABUPATEN

TAHUN 2011 DIPERLUAS KE KABUPATEN YANG DIKURANGI JUMLAH KECAMATANNYA

PELATIHAN SETRAWAN YANG BERSIFAT INTENSIF DAN MENERUS

PELATIHAN PEJABAT-PEJABAT PEMDA TENTANG PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PENAJAMAN PERAN FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENGUATAN PEMBANGUNAN PARTISI[ATIF DAN PEMBENTUKAN KADER

Page 26: Profil PNPM-MP Kab.Taput

KONSEKUENSI-KONSEKUENSIINTEGRASI PROGRAM

ADANYA PERATURAN TEKNIS TENTANG MUSRENBANG DI DESA DAN ANTAR DESA SEBAGAI PENJABARAN LEBIH LANJUT DARI PERMENDAGRI NOMOR 66 TAHUN 2007PERLUASAN LOKASI P2SPP

TAHUN 2010 DIPERLUAS KE 34 KABUPATEN

TAHUN 2011 DIPERLUAS KE KABUPATEN YANG DIKURANGI JUMLAH KECAMATANNYA

PELATIHAN SETRAWAN YANG BERSIFAT INTENSIF DAN MENERUS

PELATIHAN PEJABAT-PEJABAT PEMDA TENTANG PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PENAJAMAN PERAN FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENGUATAN PEMBANGUNAN PARTISI[ATIF DAN PEMBENTUKAN KADER

Page 27: Profil PNPM-MP Kab.Taput

DASAR PEMIKIRAN PENGINTEGRASIANDASAR PEMIKIRAN PENGINTEGRASIAN

1. Permasalahan penbangunan yang kompleks, sehingga penanganannya perlu kebersamaan dan terkoordinasi baik secara sektoral maupun kewilayahan.

2. Perlu penyelarasan program/kegiatan baik dari pusat maupun daerah.

3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam proses perencanaan sehingga waktu dan sumber daya yang ada dapat lebih dioptimalkan.

4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, sebagaimana amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang kebijakan perencanaan dengan pelibatan masyarakat secara partisipatif.

5. Menjaga keberlangsungan program/kegiatan.6. Lampiran 1. Surat Dirjen PMD Kemendagri Surat Nomor :

402/303/PMDTanggal : 13 Januari 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegitan Ta. 2014.

Page 28: Profil PNPM-MP Kab.Taput

Pra kondisi Penting Dalam Integrasi :

• Membangun sebuah sistem yang menjadi panduan dalam proses perencanaan sebagaimana yang telah dilaksanakan dalam proses PNPM-MP.

• Membangun kesamaan pemahaman dengan berbagai pemangku kepentingan, dan menjadi keharusan khususnya bagi desa dan kecamatan untuk mengimplentasikan kebijakan ini dalam proses perencanaan pada masing-masing tingkatannya.

Page 29: Profil PNPM-MP Kab.Taput