Profil Badan Informasi Geospasial (BIG)

Jl. Raya Jakarta Bogor Km. 46 Cibinong 16911,

Telp. 021 8752062-63, 8753155

Fax.8752064, 87916647

Email : [email protected],

Website: www.bakosurtanal.go.id

GeoPortal : http://maps.ina-sdi.or.id

Daftar Isi

Sambutan Kepala Bakosurtanal/BIG

Pendahuluan Sejarah Kelembagaan Survei Dan Pemetaan di Indonesia Menuju Informasi Geospasial

BIG (Badan Informasi

Geospasial)

Visi & Misi

KedudukanTugas & Fungsi

Program & Kegiatan

Sumber Daya Manusia Kerjasama dengan Instansi

Lain

Produk

Geoportal Nasional (Indonesian

GeoSpatial Portal: Ina-GeoPortal)

Peta Taktil (Tactile Map)

RDP (Regional Development

Planning)

Atlas Nasional Indonesia

iii 1 3 5 7

9 11 13 15 17

31 33 35 36

Sambutan Kepala Bakosurtanal/BIG

Badan Informasi Geospasial atau BIG lahir untuk menggantikan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan

Nasional (BAKOSURTANAL) sebagai penunaian amanat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011

tentang Informasi Geospasial. UU ini disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal

5 April 2011 dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21

April 2011. BIG akan melanjutkan capaian-capaian positif yang telah diraih BAKOSURTANAL. Selanjutnya BIG

memikul tugas dan fungsi yang lebih besar dalam pembangunan

nasional di bidang informasi geospasial sebagaimana

diamanatkan pada UU tentang Informasi Geospasial, termasuk

didalamnya survei dan pemetaan.

Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK),

Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam melaksanakan tugasnya

mendapatkan dukungan penuh dari berbagai kalangan, baik

dari para stakeholder maupun masyarakat. Dengan semangat

mewujudkan visi baru, yaitu “Terwujudnya Informasi Geospasial yang Andal, Terintegrasi dan Mudah Dimanfaatkan pada Tahun 2025”, BIG akan terus berkarya selaras dengan pembangunan

dan kesejahteraan rakyat.

Buku ini memuat sekilas tentang Badan Informasi Geospasial, mengenai transformasinya dari BAKOSURTANAL

dan juga menggambarkan secara ringkas tugasnya yang meluas dan sejumlah produk yang telah dan

akan terus dihasilkan. Melalui buku ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai Badan Informasi

Geospasial sebagai sumber informasi kegiatan penyediaan data dan informasi spasial bagi berbagai

kalangan, baik instansi pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Selanjutnya kami berharap agar

produk Badan Informasi Geospasial dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk berbagai keperluan.

Asep Karsidi, Kepala Bakosurtanal/BIG

Profil Badan Informasi Geospasial iii

Pendahuluan

Profil Badan Informasi Geospasial1

Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial ini telah disetujui oleh DPR RI pada tanggal 5 April 2011 dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 April 2011. Informasi Geospasial sebagai data geospasial yang sudah diolah dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Informasi Geospasial yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses oleh masyarakat sangat diperlukan untuk dasar perencanaan penataan ruang, penanggulangan bencana, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Dalam menjawab kebutuhan Informasi Geospasial yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses masyarakat, keberadaan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) menjadi penting dan strategis. Dengan UU tentang Informasi Geospasial, keberadaan BAKOSURTANAL berganti nama menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG). Hal ini telah disyahkan pada tanggal 27 Desember 2011 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2011. Perubahan ini tidak hanya nama yang berubah, namun tugas dan fungsinya juga berubah atau diperkuat sejalan dengan kebijakan nasional informasi geospasial yang tertuang di dalam undang-undang.

Badan inilah yang berwenang dalam penyelenggara informasi geospasial, khususnya untuk informasi geospasial dasar. Informasi geospasial dasar terdiri atas jaring kontrol geodesi dan peta dasar. Jaring kontrol geodesi menjadi acuan referensi posisi horizontal dan vertikal serta acuan gaya berat. Peta dasar terdiri dari Peta Rupa Bumi Indonesia atau RBI, Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) dan Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN). Peta dasar ini sebagai kerangkanya atau istilahnya sebagai papan caturnya yang bersumber dari satu lembaga (BAKOSURTANAL/BIG). Sedangkan Informasi Geospasial Tematik yang memuat tema tertentu dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, kelompok atau perseorangan. Dengan kata lain, tugas BIG antara lain mengkoordinasikan standarisasi data dan informasi geospasial.

Keberhasilan Badan Informasi Geospasial dapat terlihat ketika seluruh peta tematik yang dibuat oleh berbagai instansi sektoral, badan usaha, kelompok atau perorangan telah mengacu kepada Informasi Geospasial Dasar. Dengan adanya satu acuan informasi geospasial dasar, tumpang-tindih informasi ruang kebumian yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerusakan lingkungan dapat dihindari. Penggunaan satu acuan (single references) ini juga memudahkan dalam pertukaran informasi geospasial antar instansi dan integrasi dalam perencanaan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

Profil Badan Informasi Geospasial 2

Sejarah Kelembagaan Survei dan Pemetaan di Indonesia

Menuju Informasi GeospasialProfil Badan Informasi Geospasial3

Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia tahun 1949, pemerintah membubarkan Raad en Directorium voor het Meet en Kaarteerwezwn (Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 1951), selanjutnya membentuk Dewan dan Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta. Badan ini memiliki pola organisasi yang sama seperti bentukan Hindia Belanda. Dewan bertugas membuat kebijakan dan pengambilan keputusan, sedangkan pelaksananya adalah Direktorium.

Di lain pihak, dibentuk pula Panitia ‘Pembuatan Atlas Sumber-sumber Kemakmuran Indonesia’, dengan tugas menunjang rencana pembangunan nasional. Panitia ini berada di bawah Biro Ekonomi dan Keuangan - Menteri Pertama. Pada tahun 1964, status Panitia Atlas ditingkatkan menjadi Badan Atlas Nasional (Batnas), berdasarkan Keputusan Kabinet Kerja No. Aa/D57/1964, yang ditandatangani oleh Wakil Perdana Menteri II, Ir. Chaerul Saleh.

BAKOSURTANAL dibentuk berdasar Keppres No. 63 tahun 1969 tanggal 17 Oktober 1969 (diperingati sebagai ulang tahun BAKOSURTANAL). Pertimbangan pembentukan BAKOSURTANAL, yaitu: 1. Perlu adanya koordinasi dalam kegiatan dan pelaksanaan tugas surta (survei dan pemetaan) sehingga

dapat tercapai adanya effisiensi serta penghematan pengeluaran keuangan negara; 2. Terkait dengan itu, dalam rangka penertiban aparatur pemerintahan, dipandang perlu untuk meninjau

kembali kedudukan tugas dan fungsi badan-badan yang melakukan kegiatan surta untuk dipersatukan dalam suatu badan koordinasi surta nasional.

Dengan dibentuknya BAKOSURTANAL maka badan-badan yang masih ada seperti Desurtanal serta Badan Atlas Nasional dibubarkan dan fungsi-fungsi kedua badan tersebut ditampung BAKOSURTANAL.

Hingga kini BAKOSURTANAL telah dipimpin oleh 5 kepala (dulu ketua), yaitu : Ir. Pranoto Asmoro (1969-1984), Prof. Dr. Ir. Jacub Rais, M.Sc. (1984-1993), Dr. Ir. Paul Suharto (1993-1999), Prof. Dr. Ir. Joenil Kahar (1999-2002), Ir. Rudolf Wennemar Matindas, M.Sc. (2002-2010), dan Asep Karsidi, M.Sc, Ph.D. (2010-sekarang).Di antara masa itu, badan koordinasi ini pernah berkantor di beberapa tempat berbeda. Pada awalnya di Jalan Wahidin Sudirohusodo I/11, dan Jalan Merdeka Selatan No. 11, pernah pula di Gondangdia, dan terakhir (hingga sekarang) di Kompleks Cibinong Science Center, Jl. Raya Jakarta - Bogor Km. 46, Cibinong, Bogor, 16911.


BIGBadan Informasi Geospasial


Badan Informasi Geospasial atau BIG lahir untuk menggantikan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) sebagai penunaian amanat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG). UU ini disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 5 April 2011 dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 April 2011. Lahirnya BIG ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2011 mengenai Badan Informasi Geospaisal pada tanggal 27 Desember 2011.

Berdasarkan Bab XI Pasal 69 UU Informasi Geospasial yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Ketentuan Peralihan BAB VII Pasal 40 Peraturan Presiden tentang Badan Informasi Geospasial, dinyatakan bahwa bidang tugas yang terkait dengan informasi geospasial tetap dilaksanakan oleh Bakosurtanal sampai dengan selesainya penataan organisasi BIG. Bakosurtanal wajib menyerahkan seluruh arsip dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada BIG dan seluruh hak dan kewajiban Bakosurtanal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan, beralih kepada BIG.

BIG menjadi tulang punggung dalam mewujudkan tujuan UU tentang Informasi Geospasial untuk:

1. Menjamin ketersediaan dan akses terhadap informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan;2. Mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang berdaya guna (efisien) dan berhasil guna

(efektif) melalui kerja sama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; dan3. Mendorong penggunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam

berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dengan kerja keras dan dukungan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial, dari unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, profesional dan segenap masyarakat, BIG siap mengemban amanah sebagai institusi terdepan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan informasi geospasial untuk negeri.


VisiTerwujudnya Informasi Geospasial yang Andal, Terintegrasi dan Mudah Dimanfaatkan pada Tahun 2025

Misi1. Membangun dan memperkuat koordinasi

kelembagaan terkait penyelenggaraan informasi geospasial yang efektif, efisien, dan sistematis;

2. Membangun data dan informasi geospasial yang berkualitas dan berkelanjutan dengan multi-resolusi dan multi-skala dalam satu referensi tunggal serta mudah dimanfaatkan secara cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, kualitas penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan informasi geospasial, serta mendorong pemanfaatannya.


KedudukanBerdasarkan Bab 1 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2011, Badan Informasi Geospasial adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BIG dipimpin oleh seorang kepala.

TugasBadan Informasi Geospasial mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial


FungsiUntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perpres No.94 Tahun 2011, BIG menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;

2. Penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial;

3. Penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial dasar;

4. Pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial tematik;

6. Penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial meliputi penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial.

7. Penyelenggaraan dan pembinaan jaringan informasi geospasial;

8. Akreditasi kepada lembaga sertifikasi dibidang informasi geospasial;

9. Pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri.

10. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan BIG;

11. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;

12. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan, kerjasama, hubungan antar lembaga, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga BIG.

13. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta promosi dan pelayanan produk dan jasa di bidang informasi geospasial.

14. Perumusan, penyusunan rencana dan pelaksanaan pengawasan fungsional.


Program& Kegiatan



PROGRAM BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL

1. Pembangunan dan Pemutakhiran In-formasi Geospasial Dasar (IGD)a. Pembangunan dan Pemutakhiran

Jaring Kontrol Geodesi Nasionalb. Pembangunan dan Pemutakhiran

Peta Dasar2. Pembinaan dan Pengintegrasian Infor-

masi Geospasial Tematik (IGT)a. Pembangunan IGT Strategis yang

Merespon Program Pembangunan Nasional

b. Pengintegrasian IGT Nasional Menuju Kebijakan “One Map”

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IG

3. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG)a. Pembangunan dan Pengemban-

gan Simpul Jaringan Secara Nasi-onal

b. Peningkatan Aksesibilitas Data dan Informasi Geospasial

DUKUNGAN MANAJEMEN

4. Pembinaan Kelembagaan Informasi Geospasial (IG)a. Pembinaan dan Peningkatan Kual-

itas Sumberdaya Manusia (SDM) IG Melalui Pembinaan Jabatan Fungsional, Diklat, dan Litbang IG

b. Sertifikasi SDM dan Badan Usaha IG

Sumber Daya Manusia



SDSLTPSLTAD2D3S1S2Doktor

25182523551999421

Jumlah Pegawai BAKOSURTANAL/BIG berdasarkan Pendidikan Terakhir

Jumlah Pegawai BAKOSURTANAL/BIG berdasarkan Jabatan Fungsional

Surveyor Pemetaan

Pranata Hubungan Masyarakat

Peneliti

Analisis Kepegawaian

Arsiparis

Auditor

Perancang Peraturan Perundang-undangan

Pranata Komputer

Pustakawan

Teknisi Litkayasa

Widyaiswara

Jabatan Fungsional Umum

Pejabat Umum Analis

Pejabat Umum Kerumhtanggaan

Pejabat Umum Penunjang

Pejabat Umum Pengolah Data

Perkembangan Jumlah Pegawai BAKOSURTANAL/BIG

0

50

100

150

200

250

300200920102011

Doktor S2 S1 D3 D2 SLTA SLTP SD

Kerjasama denganInstansi Lain


Hingga saat ini BAKOSURTANAL/BIG telah bekerjasama dengan berbagai instansi, baik pemerintah pusat maupun daerah, akademisi, swasta dan lembaga-lembaga luar negeri, diantaranya:

Kementerian dan Lembaga:

• Kementerian Riset dan Teknologi• Kementerian Kehutanan• Kementerian Lingkungan Hidup• Kementerian Dalam Negeri• Kementerian Koordinator Bidang

Politik Hukum dan Keamanan• Kementerian Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat• Kementerian Pertahanan• Kementerian Pertanian• Kementerian Kelautan dan Perikanan• Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan• Kementerian Negara Pembangunan

Daerah Tertinggal• Kementerian Komunikasi dan

Informasi• Kementerian Energi dan Sumberdaya

Mineral• Kementerian Kelautan dan Perikanan• Kementerian Kesehatan• Kementerian Agama• Badan Perencana Pembangunan

Nasional• Badan Koordinasi Keluarga

Berencana Nasional• Badan Pusat Statistik• Badan Pertanahan Negara• Badan Meteorologi, Klimatologi dan

Geofisika• Badan Nasional Penanggulangan

Bencana• LIPI• LAPAN• dll

Perguruan Tinggi:

• ITB - Bandung• ITS - Surabaya• IPB - Bogor• UGM - Yogyakarta• UI - Depok• UNDIP - Semarang• ITN - Malang• UNIBRAW - Malang• UNS - Surakarta• UNMUL - Samarinda• UPN “Veteran” - Yogyakarta• Center for Environmental

Remote Sensing, Chiba University – Japan

• Southeast Asian Regional Center for Tropical Biology Seameo Biotrop - IPB

• Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto University – Japan

• The Graduate School of Science – Kyoto University – Japan

• University of Queensland – Australia

• ITC – The Netherlands• The Geodynamics Dept. DTU

Space, Copenhagen, Denmark• dll

Pemerintah Daerah:

• Pemerintah Provinsi di Seluruh Indonesia

• Pemerintah Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia

• Lembaga Swadaya Masyarakat

• dll


produkPasal 22 ayat (1) UU-IG menyatakan bahwa “IG berjenis Informasi Geospasial Dasar (IGD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a hanya diselenggarakan oleh pemerintah”. IGD tersebut terdiri atas jaring kontrol geodesi dan peta dasar.



Jaring Kontrol GeodesiJaring kontrol geodesi menjadi acuan referensi posisi horizontal (Jaring Kontrol Horizontal Nasional/JKHN) dan vertikal (Jaring Kontrol Vertikal Nasional/JKVN) serta acuan gaya berat (Jaring Kontrol Gaya berat Nasional/JKGN).



“Peta dasar terdiri dari Peta Rupa Bumi Indonsia atau

RBI, Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) dan Peta

Lingkungan Laut Nasional (LLN). Peta dasar ini sebagai

kerangkanya atau istilahnya sebagai papan caturnya yang

bersumber dari satu lembaga (BAKOSURTANAL/BIG).”

Peta Rupabumi IndonesiaHingga saat ini telah dibangun Peta RBI dalam format digital dengan skala 1:500.000, 1:250 000 untuk seluruh wilayah NKRI dan 1:50 000 pada beberapa pulau besar (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua) serta 1:25 000 untuk wilayah Pulau Jawa, Bali , NTT dan NTB.

Pada tahun 1993 BAKOSURTANAL memasuki era pemetaan rupabumi digital, yaitu penggambaran permukaan bumi menggunakan komputer dengan menggunakan data koordinat dan topologi. Pemetaan digital kala itu menghasilkan peta digital hasil dataflow melalui proses stereoplotting fotogrametri. Selain menggunakan teknik tersebut, pemetaan digital melalui teknik digitasi peta analog (peta kertas) juga dilakukan. Tujuannya adalah untuk mempercepat penyediaan peta digital sebagai data dasar analisis spasial yang harus menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG).


“Peta Lingkungan Pantai Indonesia dan Peta

Lingkungan Laut Nasional merupakan peta dasar

yang memberikan informasi secara khusus untuk

wilayah pesisir dan laut, terutama tentang kedalaman,

jenis pantai (berpasir, berlumpur, atau berbatu), serta

informasi dasar lainnya terkait dengan navigasi dan

administrasi di wilayah laut.”


Peta Lingkungan PantaiIndonesiaPeta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) merupakan peta dasar yang dapat digunakan untuk kegiatan inventarisasi dan evaluasi sumberdaya nasional kelautan, yang merupakan salah satu bagian kegiatan dalam rangka pengelolaan sumberdaya laut nasional.

BAKOSURTANAL mempunyai tugas menyediakan data dasar yang diwujudkan dalam Peta Lingkungan Pantai Indonesia (Peta LPI) skala 1:25.000, 1:50.000 dan 1:250.000. Perbedaan peta dasar kelautan dengan peta dasar darat adalah kandungan informasi, diantaranya adalah data kedalaman laut atau data batimetri yang hanya ada dalam peta dasar kelautan.

Pembuatan peta LPI ini dilakukan dengan mengacu pada : • Hasil Survei Hidrografi untuk pembuatan Peta LPI yang

telah dilakukan BAKOSURTANAL.• SNI 19-6726-2002 tentang Peta Dasar Lingkungan Pantai

Indonesia Skala 1:50.000.• SNI 19-6727-2002 tentang Peta Dasar Lingkungan Pantai

Indonesia Skala 1:250.000.• SNI No. 19-56-02.1-2000 tentang Peta Rupabumi• International Chart Series INT1, Symbols Abbreviations Terms

Used on Chart, IHO.• IHO Standards for Hidrographic Surveys 4th.• Special Publications Model S-57 IHO,.• Hasil Kerja Pembakuan Nama Pulau-pulau di Indonesia.



Peta Lingkungan Laut NasionalBakosurtanal sebagai instansi yang menyediakan peta dasar di Indonesia bertugas salah satunya untuk menyiapkan peta dasar Lingkungan Laut Nasional (Peta LLN) skala 1:500.000. Peta LLN merupakan representasi secara grafis sepetak permukaan bumi di wilayah sekitar pantai atau pesisir baik ke arah darat maupun laut, dibuat dengan sistem generalisasi untuk menggambarkan detil yang ada dengan jelas dan tidak bermakna ganda. Peta LLN edisi pertama dibuat Bakosurtanal dan Dishidros TNI AL pada tahun 1992. Seluruhnya berjumlah 44 nlp (nomor lembar peta) mencakup seluruh wilayah Indonesia. Peta LLN edisi pertama tersedia dalam format cetak (hardcopy) maupun format digital (ArcInfo Coverage).

Seiring dengan perkembangan dan kegiatan pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia, informasi-informasi yang disajikan dalam peta LLN edisi I tahun 1992 tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini (out of dated), sehingga dilakukan revisi untuk memperbarui kandungan informasi pada peta LLN, baik spasial maupun non spasial, agar sesuai dengan kondisi yang ada saat ini, sekaligus merupakan pembangunan basis data spasial peta LLN yang mengacu pada standar model data S57 (IHO) untuk informasi laut dan spesifikasi AUSLIG untuk informasi darat. Saat ini seluruhnya berjumlah 44 nlp (nomor lembar peta) telah direvisi.

Pembuatan (revisi) peta LLN ini dilakukan dengan mengacu pada : • SNI No. 19-56-02.1-2000 tentang Peta Rupabumi.• SNI 19-6726-2002 tentang Peta Dasar LPI Skala 1:50.000.• SNI 19-6727-2002 tentang Peta Dasar LPI Skala 1:250.000.• International Chart Series INT1, Symbols Abbreviations Terms Used on Chart, IHO.• IHO Standards for Hidrographic Surveys 4th.• Special Publications Model S-57 IHO,.• Hasil Kerja Pembakuan Nama Pulau-pulau di Indonesia.


105°51'45"E105°51'0"E105°50'15"E105°49'30"E105°48'45"E105°48'0"E105°47'15"E105°46'30"E105°45'45"E

5°16

'30"

S5°

17'1

5"S

5°18

'0"S

5°18

'45"

S5°

19'3

0"S

5°20

'15"

S5°

21'0

"S5°

21'4

5"S

5°22

'30"

S5°

23'1

5"S

584000, 586000, 588000, 590000, 592000, 594000, 596000,

9406000

9408000

9410000

9412000

9414000

9416000

Srigading

Bakan

Sri Besuki

Kurup

Lebung

Libo

Sriminasari

Pasikan

Kualamaringgai

Nibung 1

Maringgai

L A U T J A W A

0 14 28 Km7

U

“Informasi Geospasial Tematik yang memuat tema tertentu dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat, pemerintah badan usaha, kelompok atau perseorangan. Namun informasi geospasial tematik yang dibuat harus merujuk ke informasi geospasial dasar. Dengan adanya satu acuan informasi geospasial dasar, tumpang-tindih informasi ruang kebumian yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerusakan lingkungan dapat dihindari. Penggunaan satu acuan ini juga memudahkan dalam pertukaran informasi geospasial antar instansi dan integrasi dalam perencanaan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah. Dengan kata lain, tugas BIG antara lain mengkoordinasikan standarisasi data dan informasi geospasial.”

Peta Tematik Matra DaratBeberapa tema yang disediakan dalam berbagai skala antara lain:

1. Geomorfologi2. Penutup Lahan3. Lahan Basah4. Kawasan Konservasi5. Potensi Kawasan Lindung6. Ekosistim7. Lahan Kritis 8. Resiko Bencana9. Neraca Sumber Daya Lahan10. Neraca Sumber Daya Air11. Neraca Sumber Daya Hutan 12. Neraca Sumber Mineral13. Daerah Aliran Sungai14. Integrasi Neraca

Peta Tematik Matra LautBeberapa tema yang disediakan dalam berbagai skala antara lain:

1. Sebaran Mangrove2. Sebaran Terumbu Karang3. Liputan Lahan Pesisir4. Tipologi Pesisir5. Geologi 6. Geomorfologi7. Neraca Mangrove 8. Neraca Terumbu Karang9. Sumberdaya Alam Pulau-

pulau Kecil

Peta Batas WilayahPemetaan batas wilayah meliputi batas wilayah administrasi, batas antar negara di daratan, batas maritim, batas laut teritorial, batas ZEE, batas zona tambahan, dan batas landas kontinen. Dalam pemetaan batas ini banyak dilakukan kerjasama dengan kementerian dan lembaga lainnya, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, DIT TOP TNI-AD, dan lain-lain.


Geoportal Nasional (Indonesian GeoSpatial Portal: Ina-GeoPortal)Geoportal Nasional merupakan suatu wadah untuk mewujudkan aksesibilitas data dan informasi geospasial yang dimiliki oleh instansi pusat maupun daerah kedalam sebuah sistem berbasis web secara terintegrasi. Geoportal Nasional ini, diberi nama Ina-GeoPortal (Indonesian GeoSpatial Portal) sebagai wujud bentuk operasionalisasi IDSN (Infrastruktur Data Spasial Nasional), dimana data dan informasi geospasial standard yang terdistribusi maupun terpusat secara bersamaan ditampilkan kedalam sebuah aplikasi berbasis web. Ina-GeoPortal merupakan portal yang harus dikelola oleh Komite Ina-SDI (Indonesian GeoSpatial Data Infrastructure), yang secara operasional sehari-harinya dilakukan oleh Penghubung Simpul Jaringan Data Geospasial Nasional (BAKOSURTANAL) sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN) dan Undang-Undang nomor 4 tahun 2011tentang Informasi Geospasial.

Sistem akses yang disediakan oleh Ina-GeoPortal ini akan sangat bermanfaat apabila data dan informasi geospasial tersedia dan mengikuti standard yang ditetapkan. Untuk itu diperlukan usaha-usaha yang lebih keras dalam mengisi sistem akses ini dengan data dan informasi geospasial yang standar, tidak tumpang tindih yang membingungkan pengguna, dan juga sesuai dengan kebutuhan nasional. Sehingga banyak hal yang perlu dilakukan kedepan untuk memanfaatkan sistem akses ini yang akan melibatkan aspek kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumberdaya manusia sebagai komponen dari Infrastruktur Data Spasial Nasional.

Melalui Ina-GeoPortal (one gateway portal) banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dimana pengguna dapat mengetahui dengan lebih jelas bagaimana keterpaduan, kemuktahiran, kewalidataan (keberadaan), kualitas dan ketersediaan data dan informasi geospasial yang tersedia serta cara perolehaannya. Oleh karena itu diperlukan kontribusi dan partisipasi dari pemangku kepentingan sehingga operasionalisasi IDSN (JDSN) ini dapat berlanjut (berkesinambungan).

Kemudahan mengakses data dan informasi geospasial belum merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan IDSN, tetapi yang lebih utama lagi adalah bagaimana menggunakan kemudahan akses terhadap data dan informasi geospasial ini untuk berbagai aplikasi yang dapat mendukung pembangunan nasional, pengelolaan bencana dan tanggap darurat, penataan ruang, hankam serta aplikasi-aplikasi strategis lainnya.


Peta Taktil (Tactile Map)Berdasarkan statistik dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 90% dari 38 juta tuna netra dan sekitar 110 juta penduduk di dunia yang mempunyai problem penglihatan, tinggal di negara berkembang. Sedangkan organisasi tuna netra dunia (The World Blind Union) menyebutkan bahwa ada sekitar 180 juta penduduk dunia penyandang tuna netra dan mereka yang mempunyai problem penglihatan. Menurut Dr. Tjahjono DG, SPM(K) (Kompas tgl 2 Juli 2011) di Indonesia tingkat kebutaan mencapai 1,5% setara dengan tingkat kebutaan di negara-negara Afrika, bila penduduk Indonesia berjumlah 230 juta jiwa, maka sekitar 3,45 juta jiwa menderita kebutaan, mulai dari kebutaan katarak, retina, glaukoma hingga kornea. Angka ini menggambarkan betapa pentingnya dukungan bagi para tuna netra di Indonesia, terutama persamaan hak untuk memperoleh pengetahuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan maupun untuk mendapatkan dukungan sosial.

Negara-negara maju dan negara berkembang lainnya telah mengembangkan Peta Taktil (Tactile Map) seperti: Amerika, Inggris, Kanada, Australia, Jepang, Finlandia, Brazil, Swedia, Spanyol, Turki, dan India. Sampai saat ini, pengembangan berbagai model, bahan-bahan produk, maupun metoda pengajaran Peta Taktil, serta perangkat keras dan perangkat lunak pembuatan Peta Taktil terus mereka lakukan.


Peta Taktil merupakan lembar peta yang dibuat pada suatu media dari kertas/plastik, yang digunakan untuk menyajikan informasi keruangan, dalam bentuk tiga dimensi. Peta Taktil tersebut dibuat khusus untuk tuna netra atau orang yang mempunyai kendala penglihatan. Oleh karena itu, dalam rangka belajar untuk membaca dan untuk memahami Peta Taktil, seorang tuna netra memerlukan instruktur khusus. Dengan demikian, seorang instruktur maupun para tuna netra, perlu mempelajari tentang konsep peta, konsep mengenai keruangan dan dimensi keruangan, arah, teknik membaca peta secara sistematis, garis-garis pada peta, simbol-simbol peta, serta harus memahami pula bagaimana suatu peta dua dimensi yang dibentuk menjadi model tiga dimensi.

Oleh karena peta tersebut dibuat khusus untuk tuna netra, sedangkan indera yang sensitif dari tuna netra adalah jari-jari tangannya, maka simbol-simbol yang digunakan dalam peta tersebut adalah dalam bentuk tiga dimensi. Simbol pada peta dapat diartikan sebagai media untuk berkomunikasi dengan kita, media untuk menunjukkan kepada kita kondisi permukaan bumi, atau informasi yang spesifik, seperti ibu kota dengan bentuk kotak segi empat, Batas negara/provinsi/kabupaten dengan bentuk garis. Namun demikian, pembuatan simbol tidak akan dapat memenuhi seperti bentuk aslinya, oleh karena itu dalam pembuatan simbol perlu adanya kesepakatan antara pembuat dan pengguna peta.

Dengan banyaknya tuna netra di Indonesia dan bahwa mereka juga mempunyai hak untuk mengetahui dan mempelajari lingkungannya melalui peta, maka BAKOSURTANAL, yang mempunyai kewenangan dibidang survei dan pemetaan, diharapkan dapat mengembangkan Peta Taktil tersebut. Pengembangan peta tersebut dapat dimulai dengan memilih jenis bahan-bahan pembuat peta, dapat dicari bahan yang relatif murah, mudah dibuat oleh guru-guru Sekolah Luar Biasa serta memilih teknologi yang mudah diterapkan di Indonesia. Model peta tactile dan simbol yang dibuat sudah melalui tahap uji coba keterbacaan yang dilakukan oleh Guru-guru dan Siswa Sekolah Luar Biasa (SLB).


RDP (Regional Development Planning)RDP merupakan sebuah perangkat analisis data dan informasi yang didalamnya menggunakan pemodelan system dynamic (SD) dan pemodelan spasial tingkat lanjut (advanced spatial modeling - ASM). Penggunaan SD merupakan hasil dari kajian yang dilakukan oleh Bappenas terkait dengan model-model perencanaan pembangunan yang dianggap komprehensif untuk dapat menghasilkan informasi yang tepat dalam menentukan program-program pembangunan nasional, yang juga dapat digunakan untuk pembangunan regional dan lokal. Sementara ASM adalah pemodelan spasial yang dianggap paling tepat untuk dapat mengintegrasikan data dan informasi spasial dengan data statistik guna melihat hasil pembangunan saat ini dan proyeksi ke depan, terkait dengan program-program yang akan dibuat.

Proses integrasi model SD dan ASM ini, yang hasilnya dinamakan menjadi Model Dinamika Spasial, dilakukan melalui hubungan timbal balik dan iteratif dengan memanfaatkan salah satu variabel bersama yang digunakan, yaitu jumlah kebutuhan lahan untuk tiap kelas lahan yang dihasilkan dari simulasi model berdasarkan skenario tertentu.

Dengan membuat beberapa skenario pembangunan yang disimulasikan dengan model dinamika spasial seperti: Business as usual (BAU), mengikuti aturan RTRW, dan skenario sepesifik lain, dapat dilihat hasilnya dalam proyeksi bentuk perubahan penggunaan lahan sesuai dengan jumlah tahun yang diinginkan ke depan.


Atlas Nasional IndonesiaAtlas Nasional merupakan kumpulan beberapa peta dengan berbagai tema yang disusun sedemikian rupa sehingga menjadi kesatuan informasi spasial wilayah Indonesia. Selain menjadi media informasi spasial bagi setiap rakyat Indonesia, diharapkan atlas nasional Indonesia juga menjadi media untuk membangun kesadaran spasial dan kesadaran keruangan terhadap berbagai aspek mengenai Indonesia baik aspek fisik maupun non fisik. Kegiatan penyediaan Atlas Nasional merupakan kegiatan serial yang dimulai pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. Pada tahun 2008 telah diterbitkan buku Atlas Nasional Indonesia Volume I tema Fisik dan Lingkungan. Tahun 2009 diterbitkan Atlas Nasional Indonesia Volume II tema Potensi dan Sumberdaya. Tahun 2011 ini diluncurkan Atlas Nasional Indonesia Volume III dengan tema Sejarah, Wilayah, Penduduk dan Budaya.

Atlas Nasional Indonesia Volume III tema Sejarah, Wilayah, Penduduk dan Budaya ini merangkum catatan perjalanan panjang bangsa Indonesia mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bangsa yang besar. Aspek ruang (spatial) dan waktu (time) menjadi titik fokus tidak terpisahkan dalam mencermati perjalanan bangsa Indonesia karena ruang dan waktu dapat menjelaskan peristiwa atau kejadian dan dapat menjawab pertanyaan dimana peristiwa terjadi, serta mengapa terjadi disuatu tempat.


Jl. Raya Jakarta Bogor Km. 46 Cibinong 16911, Telp. 021 8752062-63, 8753155 Fax.8752064, 87916647Email : [email protected], Website: www.bakosurtanal.go.idGeoPortal : http://maps.ina-sdi.or.id

Profil Badan Informasi Geospasial (BIG)

Documents