Home >Documents >Prof. Dr. Encep Syarief Nurdin, Drs., M. Pd., M. Si

Prof. Dr. Encep Syarief Nurdin, Drs., M. Pd., M. Si

Date post:25-Oct-2021
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
dengan Kebijakan Kewarganegaraan
Sebagai Pendidikan Umum
di Perguruan Tinggi
Prof. Dr. Encep Syarief Nurdin, Drs., M. Pd., M. Si.
9 789799 330956
ISBN 979933095-5ISBN 978-979-9330-95-6
dengan Kebijakan Kewarganegaraan
sebagai Pendidikan Umum
di Perguruan Tinggi
KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN UMUM
Prof. Dr. Encep Syarief Nurdin, Drs., M. Pd., M. Si.
CV. Maulana Media Grafika
Koherensi Paradigma New Public Service dengan Kebijakan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Umum di Perguruan Tinggi Penulis : Prof. Dr. Encep Syarief Nurdin, Drs., M. Pd., M. Si.
Copy Right © 2021 pada Penulis Hak cipta dilindungi Undang-Undang, tidak diperkenankan memperbanyak isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Penulis Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) ISBN : 978-979-9330-95-6 Lay Out : Angga Haryanto Desain Cover : Tim Kreatif Maulana Media Grafika Sumber Gambar Cover : www.google.image.com Diterbitkan Oleh : CV. Maulana Media Grafika Jalan Yupiter VII 53 C Bandung (022) 7564428 E-mail: [email protected]
Undang-undang No. 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Ro. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
iKata Pengantar
KATA PENGANTAR
Substansi tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan landasan teori (basic theoretical fondations) tentang Koherensi Paradigma New Public Service (NPS) dengan Kebijakan Kewarganegaraan (PKn). Namun karena tulisan dari para pakar yang membahas secara spesifik mengenai koherensi yang menyangkut kedua variabel tersebut belum berhasil penulis temukan, maka tulisan ini lebih bersifat penjelajahan akademik, dalam ruang dan kapasitas akademik yang terbatas. Kondisi ini menimbulkan 2 (dua) konsekwensi, yaitu pertama; dipandang perlu menyajikan landasan-landasan teori dari 2 (dua) substansi yang dibahas yaitu 1) Paradigma New Public Service (NPS) dan 2) PKn sebagai Domain Kebijakan Publik. Konsekwensi kedua ialah bahwa tulisan ini lebih bersifat komprehensif dan meluas (breadth) ketimbang mendalam (depth), karena penulis memandang perlu menyajikan landasan teori yang relatif memadai. Implikasinya pandangan-pandangan para ahli terkait 2 (dua) variabel tersebut banyak dirujuk sedemikian rupa sehingga mendekati aslinya. Dengan kata lain dalam tulisan ini penulis tidak banyak menggunakan teknik pengutipan paraprase sebagaimana dituntut dalam model penulisan artikel untuk dimuat dalam jurnal ilmiah.
Secara garis besar substansi makalah ini terdiri atas 4 (empat) bagian, yaitu 1) Gagasan inti kebijakan publik, 2) Landasan teoritik Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi sebagai domain kebijakan publik, 3) Gagasan inti Paradigma NPS (diawali uraian tentang gagasan inti Old Public Administration (OPA) dan New Public Management (NPM)), dan 4) Koherensi Paradigma NPS dengan Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan.
ii Kata Pengantar
Tulisan ini pernah dipresentasikan dalam Seminar Akademik yang diselenggarakan oleh Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Sejak itu tulisan ini belum pernah dipublikasikan. Perlu diutarakan pula bahwa konten yang dimuat dalam buku ini, sejak disampaikan dalam seminar tersebut, belum dilakukan revisi atau perubahan.
Penulis menyadari atas berbagai keterbatasan yang ada khususnya terkait keterbatasan kapasitas akademik penulis. Tentu hal tersebut berimplikasi kepada kualitas substansi dan penulisan tulisan ini. Oleh karena itu penulis terbuka untuk memperoleh input yang konstruktif untuk penyempurnaan tulisan ini. Namun sampai tahap ini, apapun adanya terkait kualitas tulisan ini, penulis tetap bersyukur dan disertai harapan, semoga buku ini memenuhi fungsi sebagaimana mestinya. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi kontribusi akademik sehingga tulisan ini dapat diselesaikan.
Semoga Allah Tuhan yang Maha Welas-Asih membalas kebaikan Bapak/Ibu/Saudara semua, dengan pahala yang berlipat ganda, aamiin ya Robbal’aalamiin.
Bandung, 8 Februari 2020 Penulis
iiiDaftar Isi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI iii
BAB 1 PENDAHULUAN 1 BAB 2 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI DOMAIN KEBIJAKAN PUBLIK A. Kebijakan Publik dan Ruang Lingkupnya 8 B. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Domain Kebijakan Publik 12 C. Simulasi Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Teori Implementasi Kebijakan Publik 18 D. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Umum dan Karakter 22 BAB 3 KOHERENSI PARADIGMA NEW PUBLIC SEVICE (NPS) DENGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI A. Gagasan Inti Paradigma Old Public Administration (OPA) dan Paradigma New Public Management (NPM) 27 B. Paradigma New Public Service (NPS) 31 C. Koherensi Paradigma New Public Service (NPS) dengan Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan 39 BAB 4 PENUTUP 47 DAFTAR PUSTAKA 50 INDEX 55 DAFTAR RIWAYAT HIDUP 59
iv Daftar Isi
Pendahuluan Bab 1
P ada era reformasi ini sering kita dengar pernyataan dari elemen masyarakat tertentu bahwa demokrasi kita sudah kebablasan. Di lain pihak pada era orde lama dan orde
baru dinilai sebagai era otoriter atau kurang demokratis. Berbicara fenomena tersebut adalah menyangkut 2 (dua) hal, yaitu pertama terkait hubungan negara dengan warga negara, dan yang kedua, dan ini yang merupakan akarnya, adalah terkait Paradigma Administrasi Publik apa yang diimplementasikan pada masing- masing era tersebut.
Secara filosofis, membahas tentang hubungan negara dengan warga negara berarti berbicara peran dan tanggung jawab warga negara dalam suatu negara. Isu ini sangat menarik dan belum pernah selesai dibahas termasuk di kalangan para pemikir Barat. Hal ini sejalan dengan pandangan Pocock (1995) dalam Denhardt & Denhardt (2007) bahwa sejarah kewarganegaraan dalam pemikiran politik Barat dapat dilihat sebagai “dialog yang belum selesai (unfinished dialogue)” antara yang ideal dengan yang nyata. Teori klasik kewarganegaraan akan merujuk kepada pemikiran klasik dari Yunani dan Romawi.
Pemikiran Yunani mengenai teori kewarganegaraan menurut Pocock (1995) dalam Denhardt & Denhardt (2007) adalah merujuk kepada pemikiran Aristoteles (384-322 SM). Dalam pandangan Aristoteles, manusia adalah makhluk yang aktif, sosial, dan bermoral yang peduli dengan tujuan hidup (…humans are active, social, and moral beings, concerned with the purpose of life…). Mereka berusaha untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan harus terlibat dalam penentuan nasib sendiri. Untuk
2 Koheresi Paradigma New Public Service dengan Kebijakan Kewarganegaraan
itu warga negara bergabung satu sama lain dalam membuat keputusan dengan semangat saling menghormati otoritas orang lain, dan semua sepakat menaati keputusan tersebut. Menurut Aristoteles warga negara adalah makhluk politik atau the citizen as a political being (Pocock, 1995, dalam Denhardt & Denhardt, 2007: 46).
Pandangan alternatif yang ditelusuri Pocock dalam Denhardt & Denhardt (2007: 46), adalah merujuk ke ahli hukum Romawi yang bernama Gaius (110- 180 M). Dalam pandangannya warga negara adalah makhluk hukum, the citizen as a legal being, yang ada di dunia orang-orang, tindakan-tindakan, dan alat-alat. Konsep alat-alat adalah yang membedakan pandangan Aristoteles dengan Gaius. Dalam pandangan Aristoteles, warga negara tidak bertindak berdasarkan alat-alat seperti tanah dan perdagangan, melainkan warga negara adalah orang-orang yang bertindak atas nama seseorang, sehingga hidup aktif adalah kehidupan yang heroik moral. Bagi Gaius, orang terutama bertindak berdasarkan alat-alat, sebagian besar tindakan mereka terfokus pada mengambil atau mempertahankan kepemilikan barang. Bagi Gaius, kewarganegaraan menjadi status hukum, seseorang mungkin terkait hak tertentu, terutama kepemilikan, tapi bukan hak moral dan politik. Lebih lanjut Gaius menjelaskan bahwa warga negara tegasnya menurut pandangan Gaius dalam Denhardt & Denhardt (2007: 47): citizenship then become a legal status, one associated perhaps with certain rights, especially property rights, but not moral or political one, tunduk kepada 2 hal, yaitu kepada hukum dan penguasa (pemerintah).
Untuk makin mempermudah pemahaman kita terhadap kedua pemikiran klasik tersebut maka dapat dilihat gambar sebagai berikut:
3Koheresi Paradigma New Public Service dengan Kebijakan Kewarganegaraan
Gambar 1 Kontinum Teori Dasar Kewarganegaraan
Ke arah mana pendulum dalam kontinum tersebut akan digerakkan? Jawabannya adalah tergantung Paradigma Administrasi Publik apa yang akan diimplementasikan dalam sistem politik yang berlaku. Kuncinya ada pada kebijakan yang diambil oleh Pemerintah yang memiliki fungsi esensial yaitu serving, empowering, developing, dan regulating. Apakah regulasi yang dibuat akan berfokus kepada terbentuknya karakter warga negara yang taat hukum dan loyal kepada pemerintah yang sah. Atau sebaliknya, kebijakannya akan diarahkan kepada penguatan karakter warga negara yang aktif dan bertanggung jawab dalam sistem politik yang dihadirkan. Dalam perspektif lain, problem statement-nya apakah ruang (partisipasi) publik akan dipersempit untuk meningkatkan kepatuhan/ketaatan kepada hukum dan loyal kepada kebijakan pemerintah. Atau sebaliknya, pemerintahan (dalam arti luas) akan membuat kebijakan (regulasi) yang memperluas ruang publik (public sphere) yang mengkondisikan terbuka luasnya partisipasi politik masyarakat?
4 Koheresi Paradigma New Public Service dengan Kebijakan Kewarganegaraan
Deskripsi tentang koherensi paradigma Administrasi Publik dengan kualitas ruang publik (public sphere) tersebut akan lebih mudah dipahami dengan memperhatikan tabel berikut ini:
Tabel 1 Koherensi Paradigma Administrasi Publik
Dengan Keluasan Ruang Publik (Public Sphere)
NO. PARADIGMA
ADMINISTRASI PUBLIK
Orientasi ketaatan kepada hukum dan kepatuhan kepada Pemerintah.
2. New Public Management Luas
Orientasi Ekonomi Pasar. Individu berorientasi maximization of private benefit (Gunsteren, 1998: 17).
3. New Public Service Luas
Orientasi kesamaan kewarganegaraan dalam partisipasi politik.
Pada negara-negara sosialis-komunis, ruang publik menjadi sangat sempit, prioritasnya adalah orientasi kepatuhan terhadap hukum dan pemerintah. Kondisi ini pernah didisain melalui kebijakan Pemerintah RI pada Era Orde Lama dan Orde Baru. Pada kedua orde ini, Paradigma Administrasi Publik yang dianut adalah Paradigma Old Public Administration. Sebaliknya, pada
5Koheresi Paradigma New Public Service dengan Kebijakan Kewarganegaraan
negara-negara liberal ruang publik (public sphere) terbuka luas, sehingga warga negara memiliki kesempatan luas untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam konteks negara kita, ruang publik yang luas ini, didisain dan diaplikasikan dalam Era Reformasi. Pada era reformasi ini, negara kita tengah mengimplementasikan Paradigma New Public Management (NPM) pada bagian awal reformasi, dan pada akhir-akhir ini sudah mengarah kepada implementasi Paradigma New Public Service (NPS).
Kearah mana pendidikan karakter kewarganegaraan akan diorientasikan dan dididik? Hal ini tentu merupakan salah satu tugas Administrasi Publik sebagaimana pendapat Dimock (1936: 133) dalam Dendhardt & Dendhardt (2007: 8) bahwa: “Successful administration ….. it plans, it contrives, it philosophizes, it educates, it build for the community as a whole.” Pemerintah memiliki otoritas merencanakan, menyusun, berfilsafat, mendidik, dan membangun untuk masyarakat secara keseluruhan. Sudah barang tentu termasuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik bidang pendidikan kewarganegaraan. Sejalan dengan ini Gunsteren (1998: 25) menyatakan bahwa: “The task of reproducing citizens is at issue in every government action.” Dengan demikian tugas mereproduksi atau mendidik warga negara adalah tugas pemerintah. Negara dan masyarakat mendambakan warga negara mudanya siap untuk menjadi warga negara yang baik dan berpartisipasi dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan (Suryadi dan Tilaar, 1994). Di sisi lain Fattah (2012: 132) menyatakan bahwa negara yang memiliki monopoli harus hadir untuk menetapkan cara atau justifikasi kegiatan melalui kekuatan negara untuk menjawab tantangan tersebut. Dalam implementasinya tentu dapat dilaksanakan secara langsung melalui fungsi “activist (derives) function” atau secara tidak
6 Koheresi Paradigma New Public Service dengan Kebijakan Kewarganegaraan
langsung yaitu melalui masyarakat (private sector/business) dalam konteks “intermediate function”.
Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu dari makalah ini, bahwa pada era reformasi ini paradigma administrasi publik yang diimplementasikan oleh negara ini, adalah dalam periode transisi/peralihandari Paradigma New Public Management masuk ke dalam paradigma New Public Service. Implikasinya apakah terdapat koherensi antara paradigma New Public Service dengan Kebijakan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Umum di Perguruan Tinggi? Masalah ini sangat “crucial” karena hal tersebut akan menentukan terhadap keberhasilan pembangunan nasional di masa depan. Hasil pendidikan kewarganegaraan atau meminjam istilah Gunsteren (1998) reproducing citizens, harus berkesesuaian dengan paradigma administrasi publik yang dianut dan diimplementasikan. Sebab individu sebagai citizen akan mempengaruhi kualitas masyarakat, dan kualitas masyarakat akan mempengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan atau good governance, dan sebaliknya, kualitas pemerintahan cenderung mempengaruhi kualitas masyarakat dan pada gilirannya mempengaruhi karakter individu. Jadi relasi tersebut bersifat resiprokal. Hal ini sejalan dengan teori kewarganegaraan dari Gunsteren (1998) yang melahirkan teori kewarganegaraan ke-4, yaitu Neo Republikan. Gunsteren (1998) menyebut bahwa teori Neo Republikan tersebut adalah hasil dari fabrication, synthesis, or bricolage dari 3 (tiga) teori sebelumnya, yaitu 1) The Liberal- Individualist Citizenship, 2) The Communitarian Citizenship, dan 3) The Republican Citizenship. Dengan demikian Gunsteren (1998) mengakui adanya koneksi antara individualitas, komunitas, dan republik (kualitas pemerintahan dalam arti luas). Lebih dari itu tidak disangsikan lagi bahwa hubungan antara teori Kewarganegaraan dengan Administrasi Publik amat dekat. Teori Cooper dalam
7Koheresi Paradigma New Public Service dengan Kebijakan Kewarganegaraan
bukunya An Ethic of Citizenship for Public Administration (1991) menyatakan bahwa: “...the connection (baca: coherence) between citizenship and administration was extremely close (Denhardt & Denhardt, 2007:55). Selanjutnya Cooper berargumentasi untuk membuktikan kekuatan relasi tersebut yaitu dengan cara mengemukakan contoh 2 (dua) sekolah Administrasi Publik tertua yaitu Syracuse and the University of Southern California dimulai sebagai Schools of Citizenship. Implikasinya mereproduksi warga negara, harus sesuai dengan paradigma administrasi publik yang diimplementasikan, agar hasilnya fungsional bagi masyarakat dan negara. Hal ini sejalan dengan asumsi bahwa efektivitas reproducing citizens akan dipengaruhi oleh derajat koherensi antara Paradigma Administrasi Publik yang diimplementasikan dengan Kebijakan Kewarganegaraan yang diformulasikan, diadopsi, dan diimplementasikan.
8 Koheresi Paradigma New Public Service dengan Kebijakan Kewarganegaraan
A. Kebijakan Publik dan Ruang Lingkupnya egara sebagai suatu organisasi publik selain mempunyai tujuan (goals) yang harus direalisasikan, juga mempunyai pelbagai permasalahan yang harus diatasi, dikurangi,
atau dicegah (Tachjan, 2006:13). Masalah tersebut pada umumnya merupakan masalah publik yang bersifat sektoral, mulai dari masalah vital sampai dengan masalah trivial, atau bahkan mulai dari masalah dengan tingkat kesulitan yang sederhana (well- structured), yang agak sederhana (moderately-structured), maupun yang rumit (ill-structured) (Mitroff & Sagasti dalam Dunn, 2000:221). Dalam rangka memecahkan permasalahan tersebut, perlu dirumuskan suatu kebijakan publik (public policy) yang pada umumnya tidak terlepas dari pertimbangan – who gets what, when, and how – seperti yang diungkapkan Harrold D. Lasswell (dalam Keban, 2008:66) di tahun 1930-an, yang mewarnai keputusan atau output dalam proses kebijakan.
Dalam proses perumusan kebijakan, Pemerintah memiliki peran yang fundamental dalam menentukan arah kebijakan yang tepat untuk mengatasi isu-isu yang berkembang di masyarakat maupun di birokrasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Thomas R. Dye (1984:1), “Public policy is whatever governments choose to do or not to do”. Definisi singkat tersebut pada hakikatnya memiliki makna yang luas, yakni bahwa kebijakan publik itu merupakan perwujudan sikap atau tindakan pemerintah untuk memilih apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi. Disebut sebagai tindakan pemerintah tidak hanya dipersepsi bahwa segala sesuatu harus
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Domain Kebijakan Publik
Bab 2
dikerjakan secara langsung oleh pemerintah, melainkan dalam implementasinya, pemerintah dapat melalui 2 (dua) mekanisme sebagai derives (activist) function dan pola intermediate function. Tentu, sikap atau tindakan tersebut harus merupakan tindakan terpola (patterns of actions) yang mengarah pada tujuan tertentu, yang disepakati, dan bukan sekedar keputusan acak (at random decision) untuk melakukan sesuatu (Wahab, 2016:8). Hal penting lainnya bahwa sikap dan tindakan yang dirumuskan harus responsif terhadap masalah, kebutuhan, dan aspirasi riil yang bersumber dari masyarakat (Keban, 2008:57). Peran pemerintah dalam menentukan arah kebijakan publik dapat ditinjau melalui tahapan proses kebijakan seperti tabel di bawah ini:
Tabel 2 The Policy Process: A Framework for Analysis
Functional Activities Categorized in Government
With a Potential Product
Perception/Definition (What is the problem to which this proposal is directed?)
Aggregation (How many people think it is an important problem?)
Organization (How well organized are these people?)
Representation (How is access to decision makers maintained?)
Agenda Setting (How is agenda status achieved?)
Problems to government
Problem Demand Access
10 Koheresi Paradigma New Public Service dengan Kebijakan Kewarganegaraan
Formulation (What is the proposed solu- tion? Who developed it and how?)
Legitimation (Who supports it and how is majority support main- tained?)
Budgeting (How much money is provided? Is it perceived as sufficient?)
Action in government
Implementation (Who administers it and how do they maintain support?)
Government to problems
Evaluation (Who judges its achievements and by what methods?)
Adjustment/Termination (What adjustments have been made and how did they come about?)
Program to government
Sumber: Jones, Charles O. (1984, hlm.29).
Terkait hubungan Administrasi Publik dengan Kebijakan Publik, Denhardt & Denhardt (2007:6-7) mengutip pendapat Luther Gulick dan Appleby. Luther Gulick (1933), pendiri American Society for Public Administration, mengatakan “... that policy and administration could not be separated.” Pendapat Appleby (1949), Dekan Maxwell School of Citizenship and Public Affairs di Syracuse University, menegaskan bahwa: “Public Administration is policy making.” Dengan demikian maka ilmu Administrasi Publik tidak dapat dipisahkan dengan ilmu Kebijakan Publik, atau menurut Keban (2008) Kebijakan
11Koheresi Paradigma New Public Service dengan Kebijakan Kewarganegaraan
Publik adalah salah satu dimensi penting dari 6 (enam) dimensi penting ilmu Administrasi Publik.
Kebijakan publik memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Melalui kebijakan publik, kita dapat memahami permasalahan apa yang sedang dihadapi dan sikap atau tindakan apa yang perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan pemerintah dalam menanggapi pelbagai masalah, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Thomas R. Dye (1984:5) yang menyatakan bahwa: “What can we learn about public policy? First of all, we can describe public policy – we can learn what government is doing (and not doing) in welfare, defense, education, civil rights, health, energy, taxation, and so on.” Dalam argumen tersebut, Dye secara jelas mengemukakan bahwa ruang lingkup kebijakan publik mencakup pelbagai bidang seperti kesejahteraan, pertahanan, pendidikan, hak-hak sipil, kesehatan, perpajakan, dan masih banyak lagi.
Selain Dye, Miftah Thoha (2008:108) juga mengemukakan pendapat bahwa public policy dapat menangani aneka ragam bidang cakupan substantif yang lebih luas, seperti misalnya: Pertahanan, keamanan, energi, lingkungan, masalah-masalah luar negeri, pendidikan, kesejahteraan, kepolisian, lalu lintas jalan raya, perpajakan, perumahan, kesehatan, keluarga berencana, pembangunan pedesaan, inflasi dan resesi dan banyak hal lagi. Luasnya ruang lingkup tersebut menjadikan kebijakan publik amat menentukan nasib suatu bangsa; dan baik buruknya kondisi suatu bangsa akan dipengaruhi oleh baik buruknya kebijakan publik. Kejatuhan dan keberhasilan suatu negara-bangsa semakin ditentukan oleh “kehebatan” kebijakan publiknya, bukan oleh sumber daya alam, posisi strategis, dan bahkan politiknya (Nugroho, 2014:3). Dengan demikian maka kebijakan publik seyogyanya menjadi “concern” seluruh warga negara melalui
12 Koheresi Paradigma New Public Service dengan Kebijakan Kewarganegaraan
berbagai bidang kehidupan termasuk melalui bidang pendidikan kewarganegaraan.
B. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Domain Kebijakan Publik Salah satu ruang lingkup kebijakan publik adalah kebijakan
bidang pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, secara tegas memberikan atribusi kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional. Dalam rangka menjalankan ketentuan dimaksud, maka Sistem Pendidikan Nasional diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagai landasan yuridis penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dan sebagai pedoman Pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik bidang pendidikan.
Formulasi dan implementasi kebijakan publik di bidang pendidikan secara konstitusional merupakan salah satu wujud konkrit pemenuhan Hak Asasi Manusia yang menjamin setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Bahkan, Pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya 20 (dua puluh) persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah menaruh perhatian besar dalam penyelenggaraan pendidikan.
Kebijakan publik di bidang pendidikan merupakan salah satu sarana bagi Pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks kebijakan publik, para pembuat kebijakan (policy makers
13Koheresi Paradigma New Public Service dengan Kebijakan Kewarganegaraan
atau policy framers) diharapkan mampu mengidentifikasi, mengantisipasi –atau setidak-tidaknya menanggulangi– setiap dinamika permasalahan di bidang pendidikan yang akan dihadapi oleh generasi penerus bangsa secara nasional maupun global, dengan cara menentukan sikap atau tindakan apa yang perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan. Di sisi lain, kebijakan yang dibentuk harus terarah agar pendidikan mampu menumbuhkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, kesadaran pada sejarah bangsa, sikap demokratis, jiwa patriotik, daya saing, disiplin, kesetiakawanan sosial, aktif dalam membangun kehidupan yang damai, sikap menghargai jasa para pahlawan, dan orientasi ke masa depan dalam kepribadian para generasi penerus bangsa. Nilai, perilaku, dan kepribadian seperti tersebut di atas dapat terwujud melalui Pendidikan Kewarganegaraan.
Lahirnya Pendidikan Kewarganegaraan tidak terlepas dari pemikiran para founding father Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyadari bahwa usaha pembelaan negara diperlukan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang selama ini diperjuangkan dan guna mencegah segala Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap kelangsungan hidup bangsa. Atas dasar pertimbangan tersebut, usaha pembelaan negara kemudian diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dengan tegas menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”. Khusus bela negara dalam konteks pertahanan dan keamanan negara diatur dalam…

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended