PROBLEMATIKA GUGATAN PERDATA OLEH JAKSA PENGACARA ...

PROBLEMATIKA GUGATAN PERDATA OLEH JAKSA PENGACARA

NEGARA DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN

NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Mencapai Derajat Magister

Program Studi Ilmu Hukum

Minat Utama : Hukum Pidana Ekonomi

Disusun Oleh:

SINGGIH HERWIBOWO

NIM: S331502004

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2016

i

PROBLEMATIKA GUGATAN PERDATA OLEH JAKSA PENGACARA

NEGARA DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN

NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Mencapai Derajat Magister

Program Studi Ilmu Hukum

Minat Utama : Hukum Pidana Ekonomi

Disusun Oleh:

SINGGIH HERWIBOWO

NIM: S331502004

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2016

PERNYATAAN

Nama : SINGGIH HERWIBOWO

NIM : S331502004

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul

“PROBLEMATIKA GUGATAN PERDATA OLEH JAKSA PENGACARA

NEGARA DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN

NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI”, adalah benar-benar karya

saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis ini diberi tanda citasi dan

ditunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti penyataan saya tidak benar, maka saya

bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang

saya peroleh dari tesis tersebut. Selanjutnya untuk menunjukan keaslian tesis saya,

dengan ini saya bersedia di-upload atau dipublikasi website Program Magister Ilmu

Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Surakarta, 19 Agustus 2016

Yang Membuat Penyataan

Singgih Herwibowo

NIM. S331502004

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang

telah melimpahkan begitu banyak nikmat-NYA sehingga tesis yang berjudul ”

PROBLEMATIKA GUGATAN PERDATA OLEH JAKSA PENGACARA

NEGARA DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN

NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI” ini dapat penulis selesaikan

tepat pada waktunya guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.

Tesis ini membahas tentang upaya Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum

melalui Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata dalam perkara

tindak pidana korupsi, gugatan perdata tersebut merupakan bentuk optimalisasi

Kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Gugatan Perdata

Jaksa Pengacara Negara dalam perkara tindak pidana korupsi saat ini didominasi oleh

gugatan perdata tunggakan pembayaran uang pengganti. Upaya Jaksa Pengacara

Negara dalam pengembalian kerugian keuangan negara melalui gugatan perdata

tunggakan uang pengganti saat ini sering mengalami kendala baik secara teknis

maupun non teknis. Akan tetapi Jaksa Pengacara Negara memiliki strategi dalam

rangka pengembalian kerugian keuangan negara di masa mendatang.

Dalam kesempatan ini, penulis juga bermaksud menyampaikan ucapan terima

kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara materiil maupun

moril sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Kasidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

2. Bapak Prof Dr. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret sekaligus penguji dalam ujian Tesis dan sebagai

Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan masukan

bagi kesempurnaan penulisan tesis ini sehingga tesis ini dapat tersusun dan

terselesaikan dengan baik dan lancar.

4. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum., selaku penguji dalam ujian Tesis dan

sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.

5. Bapak Dr. Pujiyono, S.H., M.H., selaku penguji dalam ujian Tesis dan sebagai

Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan

masukan bagi kesempurnaan penulisan tesis ini sehingga tesis ini dapat tersusun

dan terselesaikan dengan baik dan lancar.

6. Bapak Dr. WT. Novianto, S.H., M.Hum., selaku penguji dalam ujian Tesis yang

telah memberikan masukan-masukan bagi kesempurnaan penulisan tesis ini

sehingga tesis ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik dan lancar.

7. Bapak dan Ibu Dosen Pengampu Programs Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan

satu persatu yang telah memberikan ilmunya dengan penuh dedikasi dan

keikhlasan sehingga menambah wawasan dan pengetahuan penulis.

8. Bapak Bambang Wijanarko, Bapak Wardoyo dan Bapak Mangantar Siregar,

selaku Jaksa yang bertugas pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang telah

membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini.

9. Bapak Djonni Samsuri, selaku Jaksa yang bertugas pada Kejaksaan Negeri

Wonogiri yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan

karya ilmiah ini.

10. Orang Tuaku, Drs. Supardi, Dra. Setyanti Eko Nugraheni dan Saudaraku, Galih

Prayudo, S.H. yang senantiasa selalu memberi dukungan dan semangat selama

proses penyusunan tesis ini.

11. Rekan-rekan MT & P Law Firm, Dr. Muhammad Taufiq, S.H.,M.H., M.T.

Anggo, S.H., Sakinah F, S.HI., Angga JS, S.H., Yusnita, S.H., M Syamsu Rizal,

S.H.,M.H., Panji Sonatra, S.H.,M.H., Herdian P, S.H.,M.H. senantiasa selalu

memberi dukungan dan semangat selama proses penyusunan tesis ini.

12. Teman-teman OMK SPM Purworejo senantiasa selalu memberi dukungan dan

semangat selama proses penyusunan tesis ini.

13. Teman-teman Kuliah Kerja Lapangan konsentrasi jurusan Hukum Pidana

Ekonomi dan Hukum Kebijakan Publik.

14. Seluruh Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

15. Seluruh staff akademik Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

16. Semua mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta khususnya angkatan 2014.

Surakarta, 19 Agustus 2016

Penulis

Singgih Herwibowo

NIM. S331502004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……………………………...…………………............ i

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING …..………………………… ii

HALAMAN PENGESAHAN TESIS ……………..………………………… iii

PERNYATAAN …………………………………..………………………… iv

KATA PENGATAR ………………………………………………………… v

DAFTAR ISI ………………………………………………………………… ix

DAFTAR TABEL …………………………………………………………… xi

DAFTAR SINGKATAN ………………………….………………………… xii

ABSTRAK INDONESIA …………………………………………………… xiii

ANSTRAK INGGRIS ……………………………..………………………… xiv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ……………………………………… 1

B. Perumusan Masalah ………………...………………………… 7

C. Tujuan Penelitian …………………...………………………… 7

D. Manfaat Penelitian ………………….………………………… 8

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Definisi Problematika ………………………………………… 9

B. Kejaksaan Republik Indonesia ……………………………….. 10

C. Keuangan Negara …………………..………………………… 21

D. Kerugian Negara …………………...…………………………. 27

E. Tindak Pidana Korupsi ……………..………………………… 41

F. Gugatan Perdata ……………………………………………… 46

G. Teori Penegakan Hukum …………...………………………… 54

H. Penelitian Yang Relevan …………...………………………… 63

I. Kerangka Befikir …………………...………………………… 64

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan ………………..………………………… 67

B. Jenis Penelitian ……..………………………………………… 68

C. Lokasi Penelitian …………………..………………………… 69

D. Informan Penelitian ………………...………………………… 69

E. Metode Peentuan Informan ………...………………………… 70

F. Jenis dan Sumber Data ……………..………………………… 70

G. Metode Pengumpulan Data ………...………………………… 71

H. Metode Pengolahan Data …………...………………………… 72

I. Keabsahan Data ……………………………………………… 74

J. Definisi Operasional ……………….………….……………… 75

K. Metode Penyajian Data …………….………………………… 75

L. Metode Pengujian Data ……………………………………… 76

M. Metode Analisis ……………………………………………… 76

N. Batasan Operasioal Variabel Penelitian …...………………… 77

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gugatan Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara dalam Upaya

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara akibat Tindak Pidana

Korupsi.

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan ... 78

2. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Penegakan Hukum

Tindak Pidana Korupsi ……………………………………. 85

3. Gugatan Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara …………… 93

a. Tunggakan Perkara Pembayaran Uang Pengganti ……… 99

b. Proses Gugatan Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara …. 103

B. Kendala Gugatan Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara dalam Upaya

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara akibat Tindak Pidana

Korupsi …………………………..……………………………. 109

C. Strategi Kejaksaan dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan

Negara akibat Tindak Pidana Korupsi di Masa Mendatang … 116

BAB V. PENUTUP

A. Simpulan …………………………..………………………… 123

B. Implikasi …………………………...………………………… 124

C. Saran ……………………………….………………………… 125

DAFTAR PUSTAKA ……………………………..………………………… xv

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Laporan Tahunan Pemulihan Keuangan Negara Tindak Pidana

Korupsi Eks. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang

Pmeberantasan Tindak Pidana Korupsi Per Juli 2016 ……. 100

DAFTAR SINGKATAN

BW : Burgerlijk Wetboek

BRv : Reglement op de Burgerlijk Rechtsvoordering

Datun : Perdata dan Tata Usaha Negara

Jamdatun : Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

JPN : Jaksa Pengacara Negara

KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHPerdata : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

HIR : Herziene Inlandsh Reglement

Pidsus : Pidana Khusus

Perja : Peraturan Jaksa Agung

Perpu : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

PERMA : Peratura Mahkamah Agung

PTPK : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

SEMA : Surat Edaran Mahkamah Agung

Serja : Surat Edaran Jaksa Agung

SK : Surat Kuasa

UP : Uang Pengganti

UU : Undang-Undang

UUD 45 : Undang-Undang Dasar Tahun 1945

ABSTRAK

Singgih Herwibowo, S331502004, 2016, PROBLEMATIKA GUGATAN

PERDATA OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM UPAYA

PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK

PIDANA KORUPSI, Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini meneliti mengenai gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara

sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.

Gugatan perdata merupakan upaya lanjutan pasca melalui instrument pidana

pengembalian kerugian keuangan Negara tidak sepenuhnya dapat mengembalikan

kerugian keuangan Negara.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris dalam sifat penelitian

deksriptif dan bentuk penelitian preskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan

dengan teknik riset ke lapangan yaitu Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang

mengajukan gugatan perdata untuk memulihkan kerugian keuangan akibat dalam

tindak pidana korupsi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa gugatan perdata oleh Jaksa

Pengacara Negara untuk pengembalian kerugian keuangan Negara merupakan upaya

lanjutan setelah instrumen pidana tidak sepenuhnya mengembalikan kerugian

keuangan Negara dan upaya negosiasi dengan terpidana atau ahli waris terpidana

tidak berhasil. Dalam pelaksaanaan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara

terkendala oleh tidak diketahui keberadaan terpidana dan juga harta kekayaan

terpidana, terpidana telah jatuh miskin, terhadap asset yang disita dan telah dilakukan

lelang akan tetapi tidak ada peminatnya dengan alasan lokasi tidak strategis ataupun

harga yang terlalu tinggi sehingga tidak bisa untuk pengembalian kerugian keuangan

Negara. Strategi kejaksaan untuk pengembalian kerugian keuangan Negara adalah

optimalisasi fungsi dan tugas Kejaksaan pada bidang penyidikan dan bidang intelijen.

Jaksa Pengacara Negara menghimbau terpidana atau ahli waris terpidana untuk

membayar tuggakan uang pengganti, penelusuran harta kekayaan terpidana hingga ke

ahli waris, melakukan blokir terhadap harta kekayaan terpidana atau ahli waris jika

terpidana meninggal.

Kata Kunci : Gugatan Perdata, Jaksa, Kerugian Negara, Korupsi

ABSTRACT

Singgih Herwibowo, S331502004, 2016, PROBLEMATICS OF CIVIL LAWSUIT

BY THE STATE PROSECUTOR IN A EFFORT TO RETURN THE STATE

FINANCIAL LOSSES DUE TO CORRUPTION, Thesis: Post-Graduate Program,

Sebelas Maret University, Surakarta.

This research examines the civil lawsuit by the State Prosecutor as efforts to

recover the financial losses due to the state of corruption. Civil lawsuit is an effort to

further the post through the instrument of criminal indemnification of the State

finances can not fully restore the State's financial losses.

This research uses empirical approach in the nature of research in descriptive

and prescriptive forms of research. Data collected by the research techniques to the

field that the Prosecutor as the competent institutions filed a lawsuit to recover

financial losses due to corruption.

The results obtained from this research that a civil lawsuit by the State

Prosecutor for the indemnification of the State finances the continued efforts after

criminal instruments do not fully restore the financial loss to the State and to

negotiate with the convict or his heirs convict unsuccessful. Inside of implementation

of a civil lawsuit by the State Prosecutor constrained by an unknown presence of the

convict and also treasures the convict, the convict had fallen into poverty, the assets

seized and has conducted auctions but no interest by reason of the location is not

strategic or prices are too high so as not be able to refund the State financial losses.

The prosecutor's strategy for the return of the State financial loss is the optimization

functions and duties of the Prosecutor in the field of investigation and intelligence.

State Prosecutor appealed the convict or the heirs of the convict to pay a arrears

compensation , search convict wealth to the heirs, able to block the assets wealth

convict or heirs if a convicted person dies.

Keywords: Civil Lawsuit, Prosecutor, State Losses, Corruption

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung, PT. Citra Aditya

Bakti.

Ahmad Rifai, 2011, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum

Progresif, Jakarta, Sinar Grafika.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:

PT RajaGrafindo Persada.

Ardeno Kurniawan, 2015, Korupsi di Indonesia: Keuangan Negara, Birokrasi dan

Pengendalia Intern Mewujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi, Yogyakarta,

BPFE-Yogyakarta.

Bambang Sutiyoso, 2010, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia,

Yogyakarta, UII Press.

Bonger. W.A.,1977, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta, PT.Pembangunan.

Chazawi, Adami. 2003. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia.

Malang, Bayumedia Publhising.

Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, Hukum Pidana Ekonomi, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Elwi Danil, 2014, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Jakarta,

PT. RajaGrafindo Persada.

Hamzah, Jur.Andi.2007. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional

dan Internasional. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Harahap, Erisna. 2006. Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung, Cet.Ke-satu,

Bandung, PT. Grafiti.

Hartanti, Evi. 2005. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika. Jakarta.

Hartono, 2010, Penyidikan dan Penagakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan

Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Garafika.

Hibnu Nugroho, 2012,Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,

Jakarta, Media Prima Aksara.

Hilman Maulana Yusuf, 2016, Quo Vadis Asas Legalitas Materiil Perspektif Hukum

Pidana Indonesia, Bandung, Aria Mandiri Group.

Ibrahim, Johnny, 2005 Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Malang,

Bayumedia.

Iswanto, 2010, Pengantar Ilmu Hukum, Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman.

Kansil CST, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai

Pustaka.

Mahrus Ali, 2013, Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII

Press-Yogyakarta.

Mahmud MD, 2014, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Marpaung, Leden, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan

Penyidikan), Jakarta, Sinar Grafika.

_______________. 1992. Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya.

Jakarta, Radar Jaya Offset.

Moeljato, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.

Nawawi, Barda, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan

Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti.

_______________, 2011, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian

Perbandingan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Nurdjana, IGN. 2010. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif

Tegaknya Keadilan melawan Mafia Hukum”. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2014, Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi,

Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Praja, Juhaya S, 2011, Teori Hukum dan Aplikasinya, Pustaka Setia, Bandung.

Prinst Darwan. 2002. Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata. Bandung

PT. Citra Aditya Bakti.

Prodjohamidjodjo, Martiman ,1984, Laporan dan Pengaduan, Jakarta, Ghalia

Indonesia.

_______________, 1984, Penyelidikan dan Penyidikan, Jakarta, Ghalia Indonesia..

Purwaning M. Yanuar, 2015, Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan

Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung,

PT. Alumni.

Riawan Tjandra, 2014, Hukum Keuangan Negara, Jakarta, PT. Gramedia

Widiasarana Indonesia.

Rusli Muhammad, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta, UII Press.

Salim HS dan Erlies SN, 2014, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis da

Disertasi (Buku Pertama), Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

_______________, 2015, Penerapan Teori Hukum pada Penelitia Tesis dan

Disertasi (Buku Kedua), Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Bandung, Penerbit Angkasa.

_______________, 2010, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu

Hukum, Yogyakarta, Genta Publishing.

Sabian Utsman, 2014, Metodologi Penelitian Hukum Progresif, Yogyakarta, Pustaka

Pelajar.

________________, 2010, Menuju Penegakan Hukum Responsif (Konsep Philipe

Noet dan Philip Selznick Perbandingan Civil Law System dan Common Law

Sytem Sprial Kekerasan dan Penegakan Hukum), Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Siahaan, Monang. 2013. Korupsi Penyakit Sosial yang Menyakitkan. Jakarta, PT.

Elex Media Komputindo.

Sigit Suseno dan Nella Sumika P, 2013, Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT.

Remaja Rosdakarya.

Soerjono Soekanto ,1980, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta, PT. RajaGrafindo.

_______________ , dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta , PT

Raja Grafindo Persada.

_______________, 2002. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan

Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Soesilo R,1996, Kitab Undang-Undang hukum Pidana, Bogor, Politea.

Sudarto, 2007, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, PT. Alumni.

Sukanda Husin, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta, Sinar

Grafika.

Sumitro, Ronny Hanitijo,1990, Metodologi Penilitian hukum dan Jurimetri, Jakarta:

Ghalia Indonesia.

Supanto, 2010, Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana, Bandung,

PT. Alumni.

Sutiyoso, Bambang, 2010, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia,

Yogyakarta, UII Press Yogyakarta.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim B, 2014, Filsafat Teori dan Ilmu Hukum

(Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat), Jakarta,

PT. RajaGrafindo Persada.

Yudi Kristina, 2015, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif

Hukum Progresif, Yogyakarta, Thafamedia.

Wiyono, R. 2008. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Edisi Kedua. Jakarta, Sinar Grafika.

Sumber Perundang-Undangan:

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum

Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP

(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 1660)

Undang–Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara

Pidana. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor

9)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) jo

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164)

Sumber Jurnal

Arvin K. Jain. 2001. Corruption: Review. Blackweel Publisher. Journal Of Economic

Surveys Vol. 15 No. 1.

Achmad Badjuri. 2011. “Peranan KPK Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia”,

Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Vol. 18, No. 1 Maret 2011, Purwokerto: FE

UNSOED.

Elsam. 2005. “Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP”.

Position Jurnal Advokasi. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana. Seri#3.

Fajar Sugianto. 2014. “Butir-Butir Pemikiran Dalam Sejarah Intelektual Dan

Perkembangan Akademik Hukum dan Ekonomi”. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10

No.19.

Jon S.T. Quah. 2007. Anti Corruption Agencies In Four Asian Contries: A

Comparative Analysis. International Public Management Review. Electronic

Journal Volume 8 Issue 2.

Philip Olif. 2006. Education Financing Adequacy and Policy: Lesson from Kentucky

and Maryland. New York State Divison of the Budget and The Nelson A.

Rockefeller Institute of Government. Journal Of Governmental Finance and

Public Policy. Vol. 1, No. 1.

Thontowi Jawahir. 2008.“Prospek Pemberantasan Korupsi: Perimbangan

Kewenangan KPK dengan Institusi Penegak Hukum”, Jurnal Pemerintahan.

Jilid 1 No 2 Tahun 2008. Yogyakarta: Fisipol UMY.

Thomas Herzfeld. 2003. Corruption and legal (in)effectiveness: an empirical

investigation, European Journal of Political Economy Vol. 19.

Yeni Nureni Nuaraei, Titi Suhartati, Abdul Rahman, 2012. Model Pengelolaan

Keuangan Instansi Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas

Keuangan Negara, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11, No.1.

Sumber Elektronik

Jimly A, Konsep Negara Hukum adalah „the rule of law, not of man‟

http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesi

a.pdf diakses 29 Mei 2016, 11.00 WIB.

Langkah Hukum Yang Harus Ditempuh Dalam Upaya Penyelesaian Tunggakan

Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,

https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=53

Dalam Artikel berjudul:, di akses 5 Juni 2016, 12.00 WIB.

Mahkamah Konstitusi mengakui kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan melakukan audit investigasi dalam perkara tindak pidana

korupsi, http://www.bpkp.go.id/berita/read/9322/15/MK-Akui-Kewenangan-

BPKP di akses 4 Mei 2016, 06.30. WIB

Muhammad Djafar Saidi, pengertian keuangan negara dapat memiliki substansi yang

dapat ditinjau dalam arti sempit dan arti luas.

http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-Naskah-Akademik-

Rancangan-Undang-Undang-tentang-Keuangan-Negara-1421727708.pdf

diakses 5 Mei 2016, 19.00 WIB.

Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor: 2896K/Pdt/2009 jo Nomor

904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel yang isinya memberitahukan tentang isi Putusan

Mahkamah Agung RI tanggal 28 Oktober 2010 Nomor: 2898K/Pdt/2009 jo.

Nomor:904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel..https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaa

n.php?idu=25&idsu=19&id=4132 diakses 28 April 2016, 20.00 WIB.

Simmons, Fungsi anggaran dan/atau Negara: Otorisasi, Perencanaan, Distribusi,

http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-Naskah-Akademik-

Rancangan-Undang-Undang-tentang-Keuangan-Negara-1421727708.pdf

diakses 11 Mei 2016, 22.00 WIB.