Slide 1
ASSALAMUALAIKUM WR. WB.Nama KelompokRizqi Farah FauziahRyand Rizky OVina WulandariVirgiawan B.S.B.Pacta (Act)Pacta (act) adalah suatu bentuk perjanjian internasional yang dibukukan oleh beberapa negara & sifatnya terbatas atau hanya berlaku pada negara-negara yang terlibat, dalam bidang militer, pertahanan & keamanan.Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang dilaksanakan oleh negara-negara anggota Nato (Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Italia, Jerman, dll.) atau negara di Eropa dan Amerika UtaraPakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO) adalah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949 yang memiliki pasal utama yaitu Para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu/lebih dari mereka di Eropa maupun di Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Selanjutnya mereka setuju bahwa, jika serangan bersenjata seperti itu terjadi setiap anggota, dalam menggunakan hak untuk mempertahankan diri secara pribadi maupun bersama-sama yang tertuang dalam pasal ke 51 dari piagam PBB, akan membantu anggota yg diserang jika penggunaan kekuatan semacam itu, baik sendiri maupun bersama-sama, dirasakan perlu, termasuk penggunaan pasukan bersenjata, untuk mengembalikan & menjaga keamanan wilayah Atlantik Utara. CharterCharter adalah bentuk perjanjian internasional yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dan dijadikan sebagai konstitusi suatu organisasi internasional.Piagam PBB tahun 1945 yang dilaksanakan oleh 5 anggota pendiri PBB yaitu RRC, Perancis, Unisoviet, Britaria Raya, Amerika serikat.Piagam PBB adalah konstitusi PBB yg disahkan pada tanggal 24 oktober 1945 yg berisi tujuan PBB:Memelihara perdamaian & keamanan internasional.Memajukan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa.Memajukan kerjasama antar bangsa-bangsa dalam memecahkan persoalan ekonomi, sosial, kebudayaan & kemanusiaan.Sebagai pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai cita-cita bersama.CovenantCovenant adalah suatu bentuk perjanjian internasional yang dipakai untuk Piagam Liga Bangsa-Bangsa atau disebut juga konstitusi suatu organisasi internasional.Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 16 Desember 1966 (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, December 16, 1966) yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum dan telah diratifikasi oleh 152 negara.Kovenan international tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah Kovenan Internasional tentang Hak Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya adalah suatu instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Lahirnya kovenan ekosob tidak terlepas dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) atau lebih dikenal dengan DUHAM. Berangkat dari pemikiran masyarakat internasional yang menyadari bahwa perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrument internasional yang bersifat mengikat secara hukum, mendorong Majelis Umum PBB untuk mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung.Kemudian setelah melalui berbagai perdebatan, pada tahun 1951 Majelis Umum PBB dalam sidangnya meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak asasi manusia: (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan (2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. Majelis Umum PBB juga menyatakan secara khusus bahwa kedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Dan pada akhirnya, Majelis Umum PBB dengan resolusi 2200A (XXI), mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada 16 Desember 1966. Kovenan ekosob ini mulai berlaku pada 3 Januari 1976. Kovenan ini telah diratifikasi oleh 152 negara termasuk didalamnya adalah Indonesia.
UU no. 37 tahun 1999 dengan UU no. 24 tahun 2000Kesamaan :Diatur oleh hukum internasional.Dibuat secara tertulis.Menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.Perbedaan :Bentuk dan nama apapun, sedangkan UU no. 24 tahun 2000 bentuk dan nama tertentu.KesimpulanPerjanjian dalam bentuk dan nama apapun baik dalam bentuk dan nama tertentu pula yg diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.Piagam Mahkamah Internasional pasal 38 ayat (1) dengan konvensi Wino 1969Perbedaan :Harus diaptuhi oleh setiap negara (Konvensi Wino 1969 sedangkan (Piagam Mahkamah) perjanjian tersebut diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersangkutan.KesimpulanPerjanjian internasional adalah perjanjian baik yang bersifat umum maupun khusus yg mengandung ketentuan hukum dan diakui secara tegas dan harus dipatuhi oleh negara-negara yang bersangkutan.UU no. 24 tahun 1999 dengan Konvensi Wina 1969Kesamaan :Dilakukan oleh dua/lebih negaraPerbedaan :(Konvensi Wina) perjanjian diadakan untuk mengadakan akibat-akibat hukum sedangkan (UU no. 24) perjanjian diadakan untuk menimbulkan hak & kewajiban hukumKesimpulanPerjanjian internasional yang dilakukan oleh dua atau lebih negara dan diadakan untuk mengadakan akibat-akibat hukum serta menimbulkan hak dan kewajiban hukum publik.UU no. 37 tahun 2000 dengan konvensi Wina 1969Kesamaan :Diatur dalam hukum internasionalPerbedaan :(UU no. 37 tahun 2000) perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat hukum publik sedangkan (Konvensi Wina) menimbulkan akibat-akibat hukum.KesimpulanPerjanjian internasional adalah perjanjian yg diatur dalam hukum internasional dan menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat hukum publik serta menimbulkan akibat-akibat hukum.
