Prinsip GCG

Date post:18-Dec-2015
Category:
View:49 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Reference regarding Good Corporate Government theory
Transcript:
  • iPENELITIAN HUKUMTENTANG

    BADAN USAHA DI LUAR PERSEROAN TERBATAS DAN KOPERASI

    Disusun Oleh TimDi bawah Pimpinan

    Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M.H.

    BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONALKEMNETERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

    JAKARTA, 2012

    romawi buku 8.indd 1 12/12/2012 9:35:16 AM

  • ii

    romawi buku 8.indd 2 12/12/2012 9:35:16 AM

  • iii

    PENELITIAN HUKUMTENTANG

    BADAN USAHA DI LUAR PERSEROAN TERBATAS DAN KOPERASI

    romawi buku 8.indd 3 12/12/2012 9:35:16 AM

  • iv

    Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

    Badan Pembinaan Hukum Nasional Penelitian hukum tentang badan usaha di luar perseroan terbatas dan koperasi/disusun oleh tim di bawah pimpinan Ulang Mangun Sosiawan; editor Tana Mantiri; Badan Pembinaan Hukum Nasional. -- Jakarta: Badan [tsb.], 2012 viii, 137 hlm.; 21 cm

    ISBN 978-602-8815-49-9

    Disusun Oleh Tim PengkajianDi bawah PimpinanDrs. Ulang Mangun Sosiawan, S.H.

    EditorTana Mantiri, S.H., M.H.

    Terbit Tahun 2012

    Diterbitkan OlehBadan Pembinaan Hukum NasionalKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RIJalan Mayjen Sutoyo No. 10 CililitanTelepon (021) 8091908, 8002192Faksimile (021) 80871742Jakarta Timur 13640

    romawi buku 8.indd 4 12/12/2012 9:35:16 AM

  • vKATA PENGANTAR

    Dalam upaya meningkatkan hasil perekonomian nasional, peran

    badan usaha sangat penting dan strategis. Oleh karena itu badan-badan

    usaha harus dibina dan dikembangkan dengan baik, diberi landasan

    hukum yang kuat agar mampu bersaing dengan badan usaha lain dalam

    dunia global.

    Berkenaan dengan hal ini, Badan Pembinaan Hukum Nasional

    selaku pembina hukum nasional, merasa perlu untuk melakukan suatu

    penelitian hukum tentang Badan Usaha Di Luar Perseroan Terbatas

    dan Koperasi. Penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan prinsip-

    prinsip hukum yang mendasari badan usaha : Persekutuan Perdata,

    Persekutuan Firma dan Persekutuan Comanditer.

    Mengidentifikasi peluang dan kendala yang dihadapi badan usaha

    tersebut dalam dunia global, serta kaitannya dengan penerapan Good

    Corporate Governence dan Corporate Social Resposibility. Sebagai

    masukan untuk merumuskan pengaturan atau landasan hukum yang

    kuat bagi badan usaha termaksud.

    Penerbitan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menambah

    khazanah informasi hukum mengenai badan usaha. Selain itu agar dapat

    disebarluaskan kepada Anggota JDHN di seluruh nusantara. Dengan

    demikian masyarakat dapat mengetahui, menggunakan, menanggapi

    dan mengembangkan lebih lanjut, khususnya oleh kalangan hukum.

    romawi buku 8.indd 5 12/12/2012 9:35:16 AM

  • vi

    Akhirnya, Kepada Tim yang dipimpin oleh Sdr. Drs. Ulang

    Mangun Sosiawan, M.H., dan para pihak yang berperan aktif sehingga

    buku ini dapat diterbitkan, kami ucapkan terima kasih

    romawi buku 8.indd 6 12/12/2012 9:35:17 AM

  • vii

    DAFTAR ISI

    KATA PENGANTAR ................................................................................

    DAFTAR ISI ..............................................................................................

    BAB I PENDAHULUAN ...................................................................A. Latar Belakang .....................................................................B. Rumusan Masalah ................................................................C. Tujuan Penelitian .................................................................D. Kegunaan Hasil Penelitian ...................................................E. Kerangka Teori dan Konsep .................................................F. Metode Penelitian .................................................................G. Sistematika Penulisan ..........................................................

    BAB II PERSEKUTUAN USAHA DAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN DI INDONSIA ..............

    A. Persekutuan Perdata (Burgerlijke Maatschap) ......................B. Persekutuan Firma (Vennootschap Onder Firma)..................C. Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap).....D. Prinsip Tanggung Jawab Hukum Perusahaan di Indonesia....

    BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN PERSEKUTUAN USAHA DI INDONESIA ........................................................

    A. Dasar Hukum Pembentukan Persekutuan Usaha .........B. Persekutuan Perdata .....................................................C. Firma .............................................................................D. Persekutuan Komanditer ...............................................

    v

    vii

    1166771316

    1919324962

    8585878992

    romawi buku 8.indd 7 12/12/2012 9:35:17 AM

  • viii

    E. Hubungan Antara Tanggung Jawab dan Hukum Perusahaan Dalam Perspektif Teoretis..........................

    BAB IV ANALISIS HUKUM PERSEKUTUAN USAHA DI INDONESIA ..................................................................

    A. Prinsip Hukum Yang Mendasari Persekutuan Perdata, Persekutuan Dengan Firma dan Persekutuan

    Komanditer ................................................................B. Persekutuan Usaha Dalam Menerapkan Prinsip Good

    Corporate Governance ..............................................C. Peluang dan Kendala Persekutuan Usaha Dalam

    Menghadapi Globalisasi .............................................

    BAB V PENUTUP .......................................................................A. Kesimpulan ..................................................................B. Saran ............................................................................

    DAFTAR KEPUSTAKAAN ...........................................................

    94

    101

    101

    118

    126

    133133134

    135

    romawi buku 8.indd 8 12/12/2012 9:35:17 AM

  • ix

    romawi buku 8.indd 9 12/12/2012 9:35:17 AM

  • xromawi buku 8.indd 10 12/12/2012 9:35:17 AM

  • xi

    romawi buku 8.indd 11 12/12/2012 9:35:17 AM

  • xii

    romawi buku 8.indd 12 12/12/2012 9:35:17 AM

  • 1

    BAB I PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang Perkembangan persekutuan usaha sebagai pengumpul

    kapital sangat pesat dan menjadikan peran persekutuan usaha menjadi sangat penting terutama dalam rangka pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.1

    Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan teknologi dalam era globalisasi2 pada masa mendatang. Untuk itu diperlukan undang-undang yang mengatur tentang persekutuan usaha yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Hal ini mengingat bentuk usaha persekutuan usaha merupakan bentuk organisasi bisnis yang sangat penting saat ini dalam perekonomian di Indonesia.

    1 Dhaniswara K. Harjono, Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas

    Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Jakarta: PPHBI, 2008), hlm. 17.

    2 Dalam dunia yang semakin terintegrasi, setiap kebijakan pemerintah, termasuk yang menyangkut regulasi keuangan, harus mempertimbangkan secara matang konsekuensinya terhadap pasar dan reaksi pasar yang mungkin timbul. Pasar memberikan disiplin yang sehat dan dalam jangka panjang akan mendorong kebijakan dan kinerja ekonomi yang lebih baik. Lihat: Dian Ediana Rae, Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi Indonesia (Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2002), hlm. 12.

    BUKU 8 LANGSUNG_REVIS_PROOF 3.indd 1 12/12/2012 9:34:52 AM

  • 2

    Bentuk-bentuk perusahaan3 atau badan usaha (business organization) yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagin besar dari bentuk-bentuk badan usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu (pemerintah Belanda), diantaranya ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga sebagian yang tetap mempergunakan nama aslinya.

    Nama-nama yang masih terus digunakan dan belum diubah pemakaiannya, yaitu Burgerlijke Maatschap, Maatschap,4 Vennootschap Onder Firma atau Firma (Fa)5 dan Commanditaire Vennootschap (CV).6 Selain itu ada pula yang sudah di Indonesiakan, seperti Perseroan Terbatas (PT),7 yang

    3 Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Wajib Daftar

    Perusahaan menyebutkan perusahaan dapat didefinisikan sebagi setiap bentuk usaha yang menjalankan setip jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Bertitik tolak dari definisi tersebut, maka lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi dua hal pokok, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha. Dengan demikian, Hukum Perusahaan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan jenis usaha. Lihat abdul kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1999), hlm. 1

    4 Maatschap (Persekutuan perdata) adalah sekumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama atau diseb

of 149

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended