iPENELITIAN HUKUMTENTANG

BADAN USAHA DI LUAR PERSEROAN TERBATAS DAN KOPERASI

Disusun Oleh TimDi bawah Pimpinan

Drs. Ulang Mangun Sosiawan, M.H.

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONALKEMNETERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

JAKARTA, 2012

romawi buku 8.indd 1 12/12/2012 9:35:16 AM

ii

romawi buku 8.indd 2 12/12/2012 9:35:16 AM

iii

PENELITIAN HUKUMTENTANG

BADAN USAHA DI LUAR PERSEROAN TERBATAS DAN KOPERASI

romawi buku 8.indd 3 12/12/2012 9:35:16 AM

iv

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Badan Pembinaan Hukum Nasional Penelitian hukum tentang badan usaha di luar perseroan terbatas dan koperasi/disusun oleh tim di bawah pimpinan Ulang Mangun Sosiawan; editor Tana Mantiri; Badan Pembinaan Hukum Nasional. -- Jakarta: Badan [tsb.], 2012 viii, 137 hlm.; 21 cm

ISBN 978-602-8815-49-9

Disusun Oleh Tim PengkajianDi bawah PimpinanDrs. Ulang Mangun Sosiawan, S.H.

EditorTana Mantiri, S.H., M.H.

Terbit Tahun 2012

Diterbitkan OlehBadan Pembinaan Hukum NasionalKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RIJalan Mayjen Sutoyo No. 10 CililitanTelepon (021) 8091908, 8002192Faksimile (021) 80871742Jakarta Timur 13640

romawi buku 8.indd 4 12/12/2012 9:35:16 AM

vKATA PENGANTAR

Dalam upaya meningkatkan hasil perekonomian nasional, peran

badan usaha sangat penting dan strategis. Oleh karena itu badan-badan

usaha harus dibina dan dikembangkan dengan baik, diberi landasan

hukum yang kuat agar mampu bersaing dengan badan usaha lain dalam

dunia global.

Berkenaan dengan hal ini, Badan Pembinaan Hukum Nasional

selaku pembina hukum nasional, merasa perlu untuk melakukan suatu

penelitian hukum tentang Badan Usaha Di Luar Perseroan Terbatas

dan Koperasi. Penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan prinsip-

prinsip hukum yang mendasari badan usaha : Persekutuan Perdata,

Persekutuan Firma dan Persekutuan Comanditer.

Mengidentifikasi peluang dan kendala yang dihadapi badan usaha

tersebut dalam dunia global, serta kaitannya dengan penerapan Good

Corporate Governence dan Corporate Social Resposibility. Sebagai

masukan untuk merumuskan pengaturan atau landasan hukum yang

kuat bagi badan usaha termaksud.

Penerbitan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menambah

khazanah informasi hukum mengenai badan usaha. Selain itu agar dapat

disebarluaskan kepada Anggota JDHN di seluruh nusantara. Dengan

demikian masyarakat dapat mengetahui, menggunakan, menanggapi

dan mengembangkan lebih lanjut, khususnya oleh kalangan hukum.

romawi buku 8.indd 5 12/12/2012 9:35:16 AM

vi

Akhirnya, Kepada Tim yang dipimpin oleh Sdr. Drs. Ulang

Mangun Sosiawan, M.H., dan para pihak yang berperan aktif sehingga

buku ini dapat diterbitkan, kami ucapkan terima kasih

romawi buku 8.indd 6 12/12/2012 9:35:17 AM

vii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................

DAFTAR ISI ..............................................................................................

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................A. Latar Belakang .....................................................................B. Rumusan Masalah ................................................................C. Tujuan Penelitian .................................................................D. Kegunaan Hasil Penelitian ...................................................E. Kerangka Teori dan Konsep .................................................F. Metode Penelitian .................................................................G. Sistematika Penulisan ..........................................................

BAB II PERSEKUTUAN USAHA DAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN DI INDONSIA ..............

A. Persekutuan Perdata (Burgerlijke Maatschap) ......................B. Persekutuan Firma (Vennootschap Onder Firma)..................C. Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap).....D. Prinsip Tanggung Jawab Hukum Perusahaan di Indonesia....

BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN PERSEKUTUAN USAHA DI INDONESIA ........................................................

A. Dasar Hukum Pembentukan Persekutuan Usaha .........B. Persekutuan Perdata .....................................................C. Firma .............................................................................D. Persekutuan Komanditer ...............................................

v

vii

1166771316

1919324962

8585878992

romawi buku 8.indd 7 12/12/2012 9:35:17 AM

viii

E. Hubungan Antara Tanggung Jawab dan Hukum Perusahaan Dalam Perspektif Teoretis..........................

BAB IV ANALISIS HUKUM PERSEKUTUAN USAHA DI INDONESIA ..................................................................

A. Prinsip Hukum Yang Mendasari Persekutuan Perdata, Persekutuan Dengan Firma dan Persekutuan

Komanditer ................................................................B. Persekutuan Usaha Dalam Menerapkan Prinsip Good

Corporate Governance ..............................................C. Peluang dan Kendala Persekutuan Usaha Dalam

Menghadapi Globalisasi .............................................

BAB V PENUTUP .......................................................................A. Kesimpulan ..................................................................B. Saran ............................................................................

DAFTAR KEPUSTAKAAN ...........................................................

94

101

101

118

126

133133134

135

romawi buku 8.indd 8 12/12/2012 9:35:17 AM

ix

romawi buku 8.indd 9 12/12/2012 9:35:17 AM

xromawi buku 8.indd 10 12/12/2012 9:35:17 AM

xi

romawi buku 8.indd 11 12/12/2012 9:35:17 AM

xii

romawi buku 8.indd 12 12/12/2012 9:35:17 AM

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Perkembangan persekutuan usaha sebagai pengumpul

kapital sangat pesat dan menjadikan peran persekutuan usaha menjadi sangat penting terutama dalam rangka pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.1

Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan teknologi dalam era globalisasi2 pada masa mendatang. Untuk itu diperlukan undang-undang yang mengatur tentang persekutuan usaha yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Hal ini mengingat bentuk usaha persekutuan usaha merupakan bentuk organisasi bisnis yang sangat penting saat ini dalam perekonomian di Indonesia.

1 Dhaniswara K. Harjono, Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas

Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Jakarta: PPHBI, 2008), hlm. 17.

2 Dalam dunia yang semakin terintegrasi, setiap kebijakan pemerintah, termasuk yang menyangkut regulasi keuangan, harus mempertimbangkan secara matang konsekuensinya terhadap pasar dan reaksi pasar yang mungkin timbul. Pasar memberikan disiplin yang sehat dan dalam jangka panjang akan mendorong kebijakan dan kinerja ekonomi yang lebih baik. Lihat: Dian Ediana Rae, Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi Indonesia (Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2002), hlm. 12.

BUKU 8 LANGSUNG_REVIS_PROOF 3.indd 1 12/12/2012 9:34:52 AM

2

Bentuk-bentuk perusahaan3 atau badan usaha (business organization) yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagin besar dari bentuk-bentuk badan usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu (pemerintah Belanda), diantaranya ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga sebagian yang tetap mempergunakan nama aslinya.

Nama-nama yang masih terus digunakan dan belum diubah pemakaiannya, yaitu Burgerlijke Maatschap, Maatschap,4 Vennootschap Onder Firma atau Firma (Fa)5 dan Commanditaire Vennootschap (CV).6 Selain itu ada pula yang sudah di Indonesiakan, seperti Perseroan Terbatas (PT),7 yang

3 Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Wajib Daftar

Perusahaan menyebutkan perusahaan dapat didefinisikan sebagi setiap bentuk usaha yang menjalankan setip jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Bertitik tolak dari definisi tersebut, maka lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi dua hal pokok, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha. Dengan demikian, Hukum Perusahaan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan jenis usaha. Lihat abdul kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1999), hlm. 1

4 Maatschap (Persekutuan perdata) adalah sekumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama atau diseb