Presentation rdtr kota

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

(R D T R )

SESUAI UNDANG-UNDANG NO.26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DIMANA RDTR KOTA MERUPAKAN PENJABARAN DARI RTRW KOTA

RDTR MERUPAKAN RENCANA YANG MENETAPKAN BLOK-BLOK PERUNTUKAN PADA KAWASAN FUNGSIONAL KOTA

RDTR ADALAH RENCANA PEMANFAATAN RUANG BAGIAN WILAYAH KOTA SECARA TERPERINCI, DALAM RANGKA PENGATURAN ZONASI, PERIZINAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN

LATAR BELAKANG

Kedudukan RDTR dalam Penataan Ruang Kota

RTRW NASIONAL

RTRW PROVINSI

RTRW KOTA

RTR PULAU

RTR KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

RTR KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

RDTR KOTA STRATEGIS KOTA

RDTR KAWASAN TERTENTU

RDTR KAWASAN PERKOTAAN

PERATURAN DAERAH IJIN LOKASI/ PERUNTUKAN LAHAN

PENATAAN RUANG

PROSES IMB DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

Kedudukan Peraturan Zonasi Dalam Penyusunan Rencana

Tata Ruang

KEDUDUKAN RDTR KOTA

RDTR Kota Merupakan Produk Rencana Untuk:• Rencana Operasional arahan Pembangunan Kawasan

(operational action plan)• Rencana Pengembangan dan peruntukan kawasan (area

development plan)• Panduan untuk rencana aksi dan panduan rancang

bangun (urban design guidelines)

PERSYARATAN RDTR Kota

1. RDTR disusun menurut Bagian Wilayah Kota yang telah ditetapkan fungsi kawasannya dalam struktur ruang RTRW Kota.

2. RDTR dapat ditentukan menurut kawasan yang mempunyai nilai sebagai kawasan yang perlu percepatan pembangunan , pengendalian pembangunan, mitigasi bencana, dan lainnya.

3. Wilayah perencanaan mencakup sebagaian atau seluruh kawasan tertentu yang terdiri dari beberapa unit lingkungan perencanaan, yang telah dibangun ataupun yang akan dibangun.

4. Skala 1 : 5000 atau lebih besar sesuai dengan kebutuhan tingkat kerincian dan peruntukan perencanaanya.

5. RDTR merupakan salah satu pedoman Pembangunan daerah yang memiliki kekuatan hukum berupa Peraturan Daerah (PERDA)

6. RDTR dilakukan dengan memeriksa kesesuaian semua rencana dan ketentuan sektoral baik horizontal, vertikal, diagonal seperti UU, PP, Kepres, Kepmen, Perda, KepGub, KepWal atau KepBup, SKB, NSPM dan pedoman lain yang menunjang.

7. Pedoman berkekuatan hukum yang merupakan arahan pembangunan daerah untuk:Perizinan Pemanfaatan RuangPerizinan letak bangunan dan bukan bangunanKapasitas dan intensitas bangunan dan bukan bangunanPenyusunan ZonasiPelaksanaan Program pembangunan

PENENTUAN KAWASAN

PERENCANAANMENCAKUP SUATU KAWASAN ATAU BEBERAPA KAWASAN YANG DIDALAMNYA TERBENTUK FUNGSI-FUNGSI LINGKUNGAN TERTENTU YANG SALING TERKAIT, DENGAN KETENTUAN:

• Bagian pusat kegiatan wilayah kota dengan batasanya• Wilayah kota dengan tema/ karakter kawasan fungsional• Suatau kecamatan atau lebih dengan batasan

administrasinya

Deliniasi perencanaan didasarkan pada:1. Batasan fisik dapat berupa petunjuk alam seperti

sungai, danau, dsb; Petunjuk binaan seperti jalan , gang antar bangunan dan lainnya

2. Batasan Administrasi (Seperti Batas RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan)

MUATAN RDTR KOTA

1. PERSIAPAN PENYUSUNAN RDTR• Penetapan lokasi perencanaan• Menyusun Kerangka Acuan Kerja

2. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA• Inventarisasi• Elaborasi

3. ANALISA KAWASAN PERENCANAAN• Analisa struktur kawasan

perencanaan • Analisa peruntukan blok rencana• Analisa prasarana transportasi• Analisa fasilitas umum• Analisa amplop ruang• Analisa kelembagaan dan peran

serta masyarakat4. PERUMUSAN DAN KETENTUAN

TEKNIS RENCANA DETAIL• Konsep rencana

a. Produk RDTRRencana struktur ruang kawasan

b. Rencana Peruntukan Blok

c. Rencana penataan bangunan dan

d. lingkungan (amplop ruang)

e. Indikasi Program pembangunan

f. Legalisasi RDTR5. PENGENDALIAN RENCANA

DETAIL• Tujuan• Komponen pengendalian

1. Zonasi2. Aturan insentif dan dis insentif3. Perizinan dalam pemanfaatan

ruang6. KELEMBAGAAN DAN PERAN

SERTA AKTIF MASYARAKAT• Peran Kelembagaan• Peran serta masyarakat

FORMAT RDTR KOTA

1. SKALA PERENCANAAN 1 ; 5000

2. PENDETAILAN LEBIH RINCI MENGGUNAKAN PETA KERJA 1 ; 1000, SEBALIKNYA PADA FUNGSI YANG EKSTENSIF (PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN) SKALA PETA DAPAT LEBIH KECIL 1 : 25.000

3. FORMAT PETA ANALISIS SEKURANG-KURANGNYA 1:5000, UNTUK LINGKUNGAN LEBIH DETAIL 1:1000

4. SUMBER PETA DASAR, HASIL FOTO UDARA, CITRA SATELIT, DISARANKAN SETIAP DAERAH TELAH MEMILIKI FOTO UDARA PADA KAWASAN PERKOTAAN, KAWASAN CEPAT TUMBUH, DAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

5. FORMAT LAPORAN A-4, KECUALI LAPORAN AKHIR A-3 DAN ALBUM PETA A-1

6. RDTR MERUPAKAN BAGIAN DARI RENCANA WILAYAH, YANG DITETAPKAN SESUDAHNYA MELALUI KEPUTUSAN WALIKOTA/BUPATI

MASA BERLAKU RDTR KOTA

RDTR KOTA DILAKSANAKAN DALAM RENTANG WAKTU

20 (DUA PULUH) TAHUN

DAN DITINJAU KEMBALI SETIAP 5 (LIMA) TAHUN.

PERSIAPAN PENYUSUNAN RDTR

KOTA

Penetapan Lokasi PerencanaanDidasarkan pada arahan yang telah dirumuskan dalam RTRW, namun dapat pula didasarkan pada URGENSI/KETERDESAKAN penanganan kawasan tersebut.

Menyusun Kerangka Acuan KerjaMenberikan pesan kuat terhadap arahan kebijakan dan strategi

pembangunan ruang, yaitu: Perumusan arahan pengembangan ruang Perumusan pengelolaan pembangunan ruang

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

1. PELAKSANAAN KEGIATANMempersiapkan pelasana tenaga surveyMempersiapkan perlengkapan dan peralatan surveyMetode dan program

a. Pengambilan data sekunderb. Pengambilan data primerc. observasi/ identifikasi data lapangan

2. MUATAN DATA DAN INFORMASIFisik dasar kawasanKependudukanPerekonomianPenggunaan LahanTata Bangunan dan LingkunganPrasarana dan utilitas umumIdentifikasi daerah rawan bencana

ANALISA KAWASAN PERENCANAAN

MUATAN ANALISIS

- ANALISA STRUKTUR RUANG- ANALISA PERUNTUKAN BLOK- ANALISA PRASARANA TRANSPORTASI- ANALISA UTILITAS UMUM- ANALISA AMPLOP RUANG- ANALISA KELEMBAGAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

PRODUK RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

1. RENCANA STRUKTUR RUANGa. RENCANA PERSEBARAN PENDUDUKb. STRUKTUR RUANGc. RENCANA BLOKd. RENCANA SKALA PELAYANAN KEGIATAAN

2. RENCANA SISTIM JARINGANa. RENCANA SISTIM JARINGAN PERGERAKAN

- Jalan Raya- Fasilitas Jalan Raya

>Trotoar\Pedestrian>Parkir

>Persimpangan>Terminal

- Angkutan Air- Angkutan Udara

b. RENCANA SISTIM JARINGAN UTILITAS- Sistim jaringan air minum- Sistim jaringan listrik- Sistim jaringan gas- Sistim jaringan drainase- Sistim jaringan air limbah- Sistim jaringan sampah

3. RENCANA FASILITAS UMUMa. FASILITAS SOSIAL DAN UMUM b. FASILITAS EKONOMIc. BANGUNAN BERSEJARAHd. RUANG TERBUKA HIJAUe. RUANG TERBUKA NON HIJAU

4. RENCANA PERUNTUKAN BLOKa. KEGIATAN PERUMAHANb. KEGIATAN PERDAGANGAN DAN JASAc. KEGIATAN INDUSTRI DAN PERGUDANGANd. KEGIATAN PARIWISATAe. RTHf. RUANG TERBUKA NON HIJAU

5. RENCANA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANa. TATA KUALITAS LINGKUNGANb. TATA BANGUNANc. ARAHAN GARIS SEMPADAN

6. INDIKASI PROGRAM

PENGENDALIAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

KOMPONEN PENGENDALIAN1. ZONASI

Klasifikasi zonasi adalah jenis dan hierarki zona yang disusun berdasarkan kajian teoritis, kajian perbandingan maupun kajian empirik untuk digunakan didaerah yang disusun peraturan zonasinya

2. ATURAN INSENTIF DISINSENTIFInsentif mendorong / merangsang pembangunan yang sejalan dengan rencana tata ruang, mendorong pembangunan yang memberi manfaat yang besar kepada masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dan pengembang dalam melaksanakan pembangunan.Disinstentif Menghambat/ membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat sekitarnya.

3. PERIJINAN DALAM PEMANFAATAN RUANGTujuan melindungi kepentingan umum, menghindari eksternalitas negatif, menjamin

pembangunan sesuai dengan rencana, serta standart dan kualitas minimum yang ditetapkan.

4. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG MELALUI PENGAWASAN