Home >Government & Nonprofit >Presentasi uu desa versi terbaru

Presentasi uu desa versi terbaru

Date post:22-Nov-2014
Category:
View:6,920 times
Download:6 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
  • 1. UU DESA : SKEMA MEMBANGUN DESA BERTUMPU PADA YANG BAWAH BUDIMAN SUDJATMIKO , MSc, MPhil CALEG DPR RI PDI PERJUANGAN NO URUT 4 DAPIL JATENG VIII

2. TOPIK POSISI DAN SITUASI DESA DESA DALAM DESIGN UU DESA 3. Selama Republik ini berdiri, ada 2 (dua) UU mengatur desa yaitu UU 19/1965, DESAPRAJA SEBAGAI BENTUK PERALIHAN UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA DAERAH TINGKAT III DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA UU No 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA. Di masa inilah penyeragaman desa dilakukan. 4. Pasca Orde Baru DESA DALAM UU NO 22 TAHUN 1999 HANYA 8 PASAL DARI 134 PASAL (PASAL 93-111) DESA DALAM UU NO 32 TAHUN 2004 HANYA 16 PASAL DARI 240 PASAL (PASAL 200- 216) 5. SITUASI DESA Penyeragaman kelembagaan desa Ketergantungan terhadap supra desa Melemahnya sumber- sumber ekonomi desa Menurunnya sumber daya termasuk tenaga kerja 6. CARA PANDANG DESA dari KOTA TERTINGGAL DIBANDING KOTA KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIANYA LEMAH MEMBUTUHKAN KUCURAN TANGAN KEBAIKAN DARI ATAS 7. KECILNYA KUE UNTUK DESA APBN 2013 : DARI 1.600 TRILYUN APBN, DESA HANYA MENDAPAT 2,6 % RINCIAN : Total APBN untuk 72.944 Desa = 42 T Tidak langsung ke desa = 32 T Langsung ke Desa = 10 T melalui PNPM 2,6% APBN 8. MEMBANGUN DARI YANG BAWAH ALASAN : Problem desa tidak berasal semata-mata dari desa, melainkan berasal dari kebijakan struktural yang melemahkan desa. PELUANG : Desa memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun 9. DESIGN DESA DALAM UU DESA EKSISTENSI DESA DAN DESA ADAT PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA PENGUATAN SUMBER EKONOMI DESA PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN 10. EKSISTENSI DESA : pengakuan adanya kemajemukan desa DESA DESA ADAT 11. DEFINISI DESA (pasal 1 ayat 1 UU Desa) : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengenai desa adat lihat lebih lanjut di : pasal 6, pasal 95 sd 110 12. HAK-HAK DESA (pasal 67) : Desa berhak: a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa; b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan c. mendapatkan sumber pendapatann 13. PENATAAN KELEMBAGAAN DESA : STRATEGI 3 KAKI PEMBARUAN DESA 14. KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA Pasal 25: pemerintahan desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa. 15. KEPALA DESA (pasal 26 sd 47, pasal 66) : Dipilih langsung dan serentak di seluruh kabupaten (ps 31), biaya pemilihan dari APBD Kabupaten (ps 34) Masa jabatan 6x3 masa jabatan (ps 39) Menerima penghasilan tetap Kades dan perangkat desa dari dana perimbangan APBN (ps 66) Tunjangan dari APBDesa (ps 66) Jaminan Kesehatan (ps 66) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa (ps 26) Menetapkan Peraruran Desa dan APBDesa (ps 26) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa (ps 26) 16. PERANGKAT DESA (pasal 26, pasal 48 sd 53, pasal 66) : Terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis (pasal 48) Diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa (pasal 26) Menerima penghasilan tetap Kades dan perangkat desa dari dana perimbangan APBN (ps 66) Tunjangan dari APBDesa (ps 66) Jaminan Kesehatan (ps 66) Perangkat desa yang statusnya PNS masih bertugas sampai ditetapkan penempatannya yang akan diatur dengan PP (pasal 118/pasal peralihan). 17. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (pasal 55 sd 65) Membahas dan menyepakati rancangan perdes bersama Kepala Desa (pasal 55) Mengawasi kinerja Kepala Desa (pasal 55) Masa jabatan 6x3 masa jabatan (pasal 56) Berhak meminta keterangan kepada Pemerintahan Desa (pasal 61) Mendapatkan biaya operasional dari APBDesa (pasal 61) Mendapat tunjangan dari APBDesa (pasal 62) 18. Pelembagaan Musyawarah Desa (pasal 54) : Penataan, perencanaan desa, rencana investasi yg masuk desa, pembentukan BUMDesa, penambahan dan pelepasan aset desa, kerjasama desa, kejadian luar biasa 19. PERATURAN DESA (pasal 69) : peraturan desa, peraturan bersama Kepala Desa, peraturan Kepala Desa DIBAHAS BERSAMA ANTARA KEPALA DESA DAN BPD, dengan konsultasi kepada masyarakat desa. APBDesa ditetapkan dengan Perdes, yang dibahas bersama BPD. 20. PENGUATAN SUMBER EKONOMI DESA Keuangan Desa (pasal 71) meliputi semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan dan kewajiban desa. 21. Pendapatan Desa /Desa Adat bersumber dari (pasal 72) : Pendapatan asli desa dan/atau desa adat Alokasi APBN Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi kab/kota (min 10%) ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kab/kota dari pemerintah pusat (min 10%) setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK). (jika Pemkab tidak memberikan ADD, maka Pemerintah akan ditunda/dipotong sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi DAK) Bantuan keuangan dari pemerintah propinsi dan pemerintah kab/kota Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat Lain-lain pendapatan desa yang sah 22. Dana Alokasi Desa (DAD) dari APBN (penjelasan pasal 72 ayat (2): Besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. 23. MEMBAGI KEADILAN UNTUK DESA 1 PINTU KE DESA KITA TIDAK MAU LAGI TERGANTUNG KEPADA SUPRA DESA UNTUK MEMBANGUN DESA 24. ASET DESA (pasal 76) Aset desa/desa adat berupa tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset milik desa lainnya. 25. Aset lainnya milik Desa : a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD, dan APBdesa b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan/yang sejenis; c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. hasil kerja sama Desa; dan e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 26. Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. 27. PEMBANGUNAN DESA (pasal 78 sd 82) . Mengadopsi pola swakelola anggaran Mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Rencana kerja pemerintah desa 1 th Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa 6 th 28. Peraturan Desa tentang RPJM (Rencana Pembangunan Jangka menengah) dan RKP (Rencana Kerja pemerintah Desa) adalah satu-satunya dokumen perencanaan di Desa (pasal 79). Prioritas Program dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa 29. Pembangunan Desa harus sesuai RKP Desa Harus melibatkan seluruh masyarakat desa dengan gotong royong Harus memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. (ini prinsip swakelola) Program sektoral yang masuk ke desa harus diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan pembangunan desa 30. HARAPANNYA SKEMA ANGGARAN DAN PROGRAM DAERAH DAN DESA DAPAT SINERGIS 31. PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (pasal 83 sd 85) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan Pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa. Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa. 32. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. 33. Saat ini pemerintahan desa secara resmi telah memiliki alamat domain sendiri yaitu : desa.id Contoh: www.mandalamekar.desa.id yaitu alamat domain pemdes Mandala Mekar, Kab. Tasikmalaya, Jabar. atau www.durenombo.desa.id, yaitu alamat domain pemdes Durenombo, Subah, Kab. Batang, Jateng. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA (pasal 86) 34. BADAN USAHA MILIK DESA (pasal 87 sd 90 ): Desa dapat mendirikan BUMDesa, dik

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended