presentasi sidang skripsi

PEMBERIAN STATUS PERSONA NON GRATATERHADAP CALON DUTA BESAR

(STUDI KASUS HERMAN BERNHARD LEOPOLD MANTIRI CALON DUTA BESAR INDONESIA UNTUK AUSTRALIA)

Rama Pramu WicaksonoE0011254

LATAR BELAKANG

Millenium Development Goals Develop a global Partnership for development

Sejarah hukum diplomatik Masa kerajaan kuno Kongres Wina 1815 → kongres Aix La Chapelle 1818

Konvensi Wina tentang HubunganDiplomatik dan Protokol Tambahan Tahun 1961 Pasal 9 tentang Persona non Gratapengaturan pemberiannya adalah secara jelas

Berbeda dengan yang terjadi kepada H.B.L. Mantiri

RUMUSAN MASALAH

1.Apa dasar pertimbangan suatu negara dalam memberikan status Persona non Grata terhadap calon duta besar ?

2.Apakah tindakan pemerintah Australia dalam memberikan status Persona non Grata terhadap calon duta besar Indonesia sesuai dengan Hukum Diplomatik ?

TUJUAN PENELITIAN MANFAAT PENELITIAN

Objektifmengkaji Rumusan Masalah

Subjektif Menambah wawasan Memenuhi prasyarat akademis Menerapkan ilmu hukum

Teoritis Perkembangan ilmu hukum Memperkaya refrensi

Praktis Memberi jawaban permasalahan yang diteliti

Mengembangkan dan membentu pola pikir

Memberikan tambahan pengetahuan

METODOLOGI PENELITIAN Jenis Penelitian = Penelitian Hukum

Sifat penelitian = Preskriptif

Pendekatan Penelitian = -Konseptual

-Undang-undang

Jenis dan Sumber Bahan Hukum = -Primer

-Sekunder

-Tersier

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum = Studi Dokumen

Teknik Analisis Bahan Hukum = Deduksi

TINJAUAN PUSTAKAA. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Hukum Diplomatika. Tinjauan tentang Pengertian Hukum Diplomatikb. Tinjauan tentang Asas Hukum Diplomatikc. Tinjauan tentang Sumber Hukum Diplomatikd. Tinjauan tentang Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubugan Diplomatik dan Protokol Tambahan

2. Tinjauan tentang Perwakilan Diplomatik

3. Tinjauan tentang Hubungan Diplomatika. Tinjauan tentang Pembukaan Hubungan Diplomatikb. Tinjauan tentang Berakhirnya Hubungan Diplomatikc. Tinjauan tentang Penerimaan Perwakilan Diplomatikd. Tinjauan tentang Persona Gratae. Tinjauan tentang Persona non Grata

TINJAUAN PUSTAKAB. Kerangka

Pemikiran

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANHasil Penelitian

1.Peristiwa sebelum Pencalonan H.B.L. Mantiri sebagai Duta Besar

Latar belakang sejarah wilayah Timor Timur Wilayah administratif portugis Revolusi anyelir (25 april 1975) Aneksasi indonesia (7 desember 1957)

Peristiwa Santa Cruz Sebastiao Gomez (27 Oktober 1991)

24 april 1985

26 april 1985

1986-1988

Januari 1992

Mei 1992

Oktober 1994

31 mei 1995

Juni 1995

6 juli 1995

2. Kronologi penolakan H.B.L. Mantiri oleh Australia

PEMBAHASAN

1. Pertimbangan suatu negara dalam memberikan status Persona non Grata terhadap calon duta besar

Menurut Nahrider Mehta terdapat tiga penyebab diberikan penolakan terhadap calon duta besar

Dalam konvensi Wina Tahun 1961 juga didapati tiga sebab diberikannya status Persona non Grata terhadap seseorang

Cara diberikannya penolakan ada dua Penolakan terhadap H.B.L. Mantiri tergolong penolakan yang eksepsional

PEMBAHASAN2. Legalitas tindakan pemerintah Australia dalam memberikan status

Persona non Grata terhadap H.B.L. Mantiri berdasarkan Hukum Diplomatik

Hukum diplomatik memiliki 7 asas Persamaan, persaudaraan dan perdamaian Penghormatan atas perbedaan antar negara Penghormatan atas wakil negara dengan titik berat pada penghormatan kedaulatan negara Penghormatan atas adat dan kebiasaan internasional Kehendak bersama Tidak diganggu gugatnya perwakilan masing-masing negara Kepercayaan

Ditemukan terjadi pelanggaran atas prinsip Non-Interference Hukum Internasional Hubungan politik Kondisi sistem sosial Perkembangan politik saat terjadi penolakan

PENUTUP

Simpulan1. Ditemukan alasan alasan yang secara umum dipergunakan dalam sebuah

penolakan. Setelah dikaji, bila sebuah penolakan tidak berdasarkan alasan umum tersebut maka digolongkan sebagai pennolakan yang eksepsional

2. Tindakan Australia menolak H.B.L. Mantiri tidak melanggar Hukum Diplomatik. Namun ditemukan bahwa penolakan tersebut melanggar prinsip Non-Interference

Saran Diperlukan pembahasan untuk menambah maupun memperbaharui

Hukum Diplomatik yang telah ada. Dalam melakukan tindakan diplomatik tidak hanya sekedar melihat kesesuaiannya dengan Hukum Diplomatik, tetapi juga dengan Hukum Internasional

TERIMAKASIH

A diplomatic peace is not yet the real peace. It is an essential step in the peace process leading towards a real peace.

-Yitzhak Rabin