presentasi pkn 1

Nama : Ika SeptianingsihNama : Ika Septianingsih

Kelas : XI-IA 2Kelas : XI-IA 2

No : 10 No : 10

Bagan KonsepBagan Konsep

Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan

JAMINAN KEADILANJAMINAN KEADILAN

KETERBUKAAN DALAM KEHIDUPAN KETERBUKAAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARABERBANGSA DAN BERNEGARA

KETERBUKAAN DALAM KEHIDUPAN KETERBUKAAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARABERBANGSA DAN BERNEGARA

Dampak Pemerintahan yang tidak Transparan


Keterbukaan dan jaminan keadilan


AKIBAT DARI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN


Bagan KonsepBagan Konsep

PenutupPenutup

Kembali Ke Peta KonsepKembali Ke Peta Konsep

Arti Dari Keterbukaan & Keadilan Arti Dari Keterbukaan & Keadilan

KEADILAN MENURUT ARISTOTELESKEADILAN MENURUT ARISTOTELES

Kembali Ke Bagan KonsepKembali Ke Bagan Konsep

Keterbukaan adalah suatu sikap dan perilaku terbuka dari Keterbukaan adalah suatu sikap dan perilaku terbuka dari individu dalam beraktivitas.individu dalam beraktivitas.

Keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang Keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.sewenang-wenang.

Keterbukaan adalah suatu sikap dan perilaku terbuka dari Keterbukaan adalah suatu sikap dan perilaku terbuka dari individu dalam beraktivitas.individu dalam beraktivitas.

Keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang Keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.sewenang-wenang.

Arti Dari Keterbukaan & Keadilan Arti Dari Keterbukaan & Keadilan

Kembali Ke Peta KonsepKembali Ke Peta Konsep Kembali Ke Bagan KonsepKembali Ke Bagan Konsep




1. Keadilan KomutatifKeadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya. 2.Keadilan DitributifKeadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya. 3.Keadilan Kodrat AlamKeadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.

1. Keadilan KomutatifKeadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya. 2.Keadilan DitributifKeadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya. 3.Keadilan Kodrat AlamKeadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.





4.Keadilan KonvensionalKeadilan konvensional adalah jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan. 5.Keadilan PerbaikanPerbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercermar.

4.Keadilan KonvensionalKeadilan konvensional adalah jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan. 5.Keadilan PerbaikanPerbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercermar.




Transparan dalam semua kebijakan publik.Tidak menutup-nutupi kesalahan yang

dilakukan orang lain.Tidak merahasiakan sesuatu yang

berdampak pada kecurigaan orang lain.Bersikap hati-hati dalam menerima

informasi.Toleransi dan tenggang rasa dalam segala

hal.

Transparan dalam semua kebijakan publik.Tidak menutup-nutupi kesalahan yang

dilakukan orang lain.Tidak merahasiakan sesuatu yang

berdampak pada kecurigaan orang lain.Bersikap hati-hati dalam menerima

informasi.Toleransi dan tenggang rasa dalam segala

hal.





Faktor Penyebab Terjadinya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Tidak Transparan



Nilai-niai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara

Pancasila sebagai ideologi negara ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa

Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah serta masyarakat.

Hukum telah menjadi alat kekuasaan dan pelaksanaannya telah diselewengkan

Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar.

Nilai-niai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara

Pancasila sebagai ideologi negara ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa

Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah serta masyarakat.

Hukum telah menjadi alat kekuasaan dan pelaksanaannya telah diselewengkan

Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar.







Sistem politik yang otoriter tidak dapat melahirkan pemimpin yang mampu menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan dendam antara kelompok di masyarakat.

Penyelahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari lemahnya fungsi pengawasan oleh internal pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat, serta terbatasnya pengawasan oleh masyarakat dan media massa.

Sistem politik yang otoriter tidak dapat melahirkan pemimpin yang mampu menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan dendam antara kelompok di masyarakat.

Penyelahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari lemahnya fungsi pengawasan oleh internal pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat, serta terbatasnya pengawasan oleh masyarakat dan media massa.








Keterbukaan diperlukan dalam pelaksanaan Keterbukaan diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional agar pembangunan nasional pembangunan nasional agar pembangunan nasional benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan bersama warga negara, bukan kesejahteraan bersama warga negara, bukan kesejahteraan sekelompok orang.sekelompok orang.Pelaksanaan pembangunan nasional harus dilandasi Pelaksanaan pembangunan nasional harus dilandasi oleh nilai-nilai yang tercermin dalam Sila Keadilan oleh nilai-nilai yang tercermin dalam Sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Sedangkan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Sedangkan asas yang melandasi pelaksaan pembangunan asas yang melandasi pelaksaan pembangunan nasional di Indonesia adalah sebagai berikut:nasional di Indonesia adalah sebagai berikut:

Keterbukaan diperlukan dalam pelaksanaan Keterbukaan diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional agar pembangunan nasional pembangunan nasional agar pembangunan nasional benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan bersama warga negara, bukan kesejahteraan bersama warga negara, bukan kesejahteraan sekelompok orang.sekelompok orang.Pelaksanaan pembangunan nasional harus dilandasi Pelaksanaan pembangunan nasional harus dilandasi oleh nilai-nilai yang tercermin dalam Sila Keadilan oleh nilai-nilai yang tercermin dalam Sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Sedangkan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Sedangkan asas yang melandasi pelaksaan pembangunan asas yang melandasi pelaksaan pembangunan nasional di Indonesia adalah sebagai berikut:nasional di Indonesia adalah sebagai berikut:


KETERBUKAAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN KETERBUKAAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARABERNEGARA

KETERBUKAAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN KETERBUKAAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARABERNEGARA



JAMINAN KEADILANJAMINAN KEADILAN


Pelaksanaan dan PenyelenggaraanPelaksanaan dan Penyelenggaraan








Kembali Ke Bagan KonsepKembali Ke Bagan KonsepKembali Ke Peta KonsepKembali Ke Peta Konsep

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UPAYA PENINGKATAN JAMINAN KEADILAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM UPAYA PENINGKATAN JAMINAN KEADILAN





presentasi pkn 1

Documents