Presentasi Otonomi Daerah

OTONOMI DAERAH

Ade Nova (131144002)Andrian Muhammad R

(131144003)Yohana Rut D (131144027)

Otonomi daerah di Indonesia lahir di tengah gejolak sosial yang sangat massif pada tahun1999. Gejolak sosial tersebut didahului oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia disekitar tahun 1997. Gejolak sosial yang melanda Negara Indonesia di sekitar tahun 1997 kemudian melahirkan gejolak politik yang puncaknya ditandai dengan berakhirnya pemerintahan orde baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun di Indonesia.Setelah runtuhnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998, mencuat sejumlah permasalahan terkait dengan sistem ketatanegaraan dan tuntutan daerah-daerah yang selama ini telah memberikan kontribusi yang besar dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Wacana otonomi daerah kemudian bergulir sebagai konsepsi alternatif untuk menjawab permasalahan sosialdan ketatanegaraan Indonesia yang dianggap telah usang dan perlu diganti. Inilah yangmenjadi latar belakang otonomi daerah di Indonesia.

Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autosdan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Apa itu Otonomi Daerah?

Apa Penyebab Timbulnya Otonomi Daerah?

• Otonomi daerah muncul akibat sentralisasi yang sangat kuat di masa orde baru.

• Ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sangat tinggi sehingga sama sekali tidak ada kemandirian perencanaan pemerintah daerah saat itu.

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia Saat ini

Pelaksanaan otonomi daerah saat ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan.a. Konsepsi pelaksanaan otonomi daerahSecara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi.

b. Tantangan dalam Pelaksanaan Otonomi DaerahTantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut datang dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Diantaranya adalah tantangan di bidang hukum dan sosial budaya. c. Aspek-aspek apa yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah

Dampak dari Adanya Otonomi Daerah

Dampak dalam Segi Sosial dan Budaya

dengan diterapkannya desentralisasi ini pemerintahan daerah akan dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Dapat  menimbulkan kompetisi yang tidak sehat anatar daerah.

Dampak dalam Segi Ekonomi

Pemerintahan daerah memberikan wewenang kepada masyarakat daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki di masing-masing daerah, dengan demikian apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat

Membukan peluang yang sebesar-besarnya bagi pejabat daerah (pejabat yang tidak benar) untuk melalukan praktek KKN.

Dampak positif :

Dampak negatif :

Dampak positif :

Dampak negatif :

Dampak secara Umum

Damapak positif : 1. Setiap daerah bisa memaksimalkan potensi masing-masing.2. Pembangunan untuk daerah yang punya pendapatan tinggi akan lebih cepat berkembang.3. Pemerintah daerah akan lebih mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah

tersebut. (Kearifan lokal yg terkandung dalam budaya dan adat istiadat daerah).

Dampak negatif :4. Daerah yang miskin akan sedikit lambat berkembang.5. Kadang-kadang terjadi kesenjangan sosial karena kewenangan yang di berikan pemerintah pusat

kadang-kadang bukan pada tempatnya.

Dampak Dalam Segi Keamanan Politik

Dampak positif : Dapat meredam daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dengan NKRI

Dampak negatif : Berpotensi menyulut konflik antar daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Antisipasi Terhadap Masalah yang timbul Dari Adanya Otonomi Daerah

Adapun hal-hal yang sebaiknya dilakukan agar otonomi daerah mencapi tujuannya adalah sebagai berikut.

1. Memperkuat fungsi kontrol terhadap pemda yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga legislatif daerah.

2. Pemberdayaan politik warga masyarakat.3. Pemahaman terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik

meliputi:• Asas persamaan• Asas Kepercayaan• Asas Kepastian Hukum• Asas Kecermatan• Asas Pemberian Alasan• Asas Larangan bertindak kesewenang-wenangan. Dan lain-lain.

4. Dan yang terakhir adalah meningkatkan mutu pendidikan sehingga memunculkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Dimana untuk mewujudkan keadaan tersebut,berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasikan, merumuskan,dan memecahkannya, kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara- bangsa. Adapun dampak negatif dari otonomi daerah adalah munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi dangan daerah yang masih berkembang. Bisa dilihat bahwa masih banyak permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia. Permasalahan-permasalahan itu tentu harus dicari penyelesaiannya agar tujuan awal dari otonomi daerah dapat tercapai.

KESIMPULAN

Dari kesimpulan yang dijabarkan diatas, maka dapat diberikan saran antara lain:• Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

• Konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab tetap dijadikan acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat.

• Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah juga perlu diupayakan. Kesempatan yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil peran. Masyarakat dapat memberikan kritik dan koreksi membangun atas kebijakan dan tindakan aparat pemerintah yang merugikan masyarakat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Karena pada dasarnya Otonomi Daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu bertindak aktif dan berperan serta dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Otonomi Daerah.

SARAN

ANY QUESTION?