Presentasi ASP-UU 32 & 33

Pemerintah daerah diarahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah UU No. 22 tahun 1999 yang sudah tidak relevan

BAB I Ketentuan Umum, (pengertian-pengertian) Bagian 1 Pembentuk an daerah Bagian 2 Kawasan Khusus

BAB II Pembentukan Daeran Kawasan Khusus

BAB III Pembagian Urusan Pemerintahan

Bagian 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Bagian 2 Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Bagian 3 Hak dan Kewajiban Daerah Bagian 4 6 Paragraf Pemerintah Daerah BAB IV Penyelenggaraa n Pemerintahan Bagian 5 DPRD 5 Paragraf

Bagian 6 Larangan dan Pemberhentian anggotaDPRD Bagian 7 Penggantian AntarwaktuanggotaDPRD Bagian 8 Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Bagian 9 Perangkat Daerah 7 paragraf

BAB V Kepegawaian Daerah

BAB VIII Keuangan Daerah

11 Paragraf

BAB VI Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

BAB IX Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan

BAB VII Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB X Kawasan Perkotaan

BAB XI Desa

6 Bagian

BAB XII Pembinaan dan Pengawasan

BAB XIII Pertimbangan dalam Kebijakan Otonomi Daerah

PP No. 78 th 2007 Tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah (Pasal 4-6) PP No. 46 th 2007 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Pasal 9) PP No. 30 th 2011 Pinjaman Daerah (Pasal 15) PP No. 38 th 2007 Pembagian Urusan Pemeriintahan antara Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda kabupaten/ kota (Pasal 10-14)

PP No. 19 th 2010 Tata Cara Pelaksanaan Tugas & Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Pasal 27, pasal 38) PP No. 25 th 2007 Perubahan Kedua atas PP no. 6 TH 2005 tentang Pemilihan, Pengesahanm Pengangkatan, & Pemberhentian Kepala Daerah (Pasal 31 &32) PP No. 24 th 2004 Kedudukan Protokoler & Keuangan Pimpinan dan Anddota DPRD (Pasal 44) PP No. 16 th 2010 Pedoman Peraturan DPRD tentang Tata tertib DPRD (Pasal 55)

Laporan Keuangan Tak Wajar, Barito Timur KisruhLaporan keuangan Pemda Barito 2010 dinilai disclaimer, karena: dokumen atas aset tetap yang tidak lengkap Kendaraan milik dinas sebelumnya tetap digunakan oleh dinas yang dimutasikan

Tidak diberlakukannya azas

dekonsentrasi dalam proses pemilihan wakil bupatiPelalawanBeredar pendapat bahwa mekanisme yang di laksanakan oleh DPRD Kabupaten Pelalawan dan KPUD Pelalawan menyalahi prosedur yang seharusnya. Dalam hal ini gubernur riau seharusnya melaksanakan koordinasi, Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/Kota yaitu wajib memfasilitasi sebuah forum formal yang konkret untuk menyelesaikan polemik ini

KonflikAdanya perbedaan kebijakan nasional kewenangan di bidang pertanahan antara UU No, 32 tahun 2004 dengan Keppres No.34/2003, dan Perpres No. 10 tahun 2006.

UU No. 32 Tahun 2004 Mempertahankan kewenangan pengelolaan pertanahan kepada Pemda

Keppres No. 34/2003Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan menegaskan kewenangan daerah dalam mengelola pertanahan berada dalam kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Perpres No. 10 tahun 2006Menyerahkan kewenangan tentang pertanahan ini kepada Badan Pertanahan Nasional seperti yang tercantum dalam Pasal 2, yaitu : Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secaranasional, regional dan sektoral.

UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Latar BelakangPenyelenggaraan otonomi seluas-luasnya Pengaturan yang adil dan selaras antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dan antar pemerintahan daerah Perimbangan keuangan antara pemerintahan perlu diatur UU no 25 tahun 1999 sudah tidak sesuai

BAB I Ketentuan Umum, (pengertian-pengertian)

BAB IV Sumber Penerimaan Daerah

BAB II Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan BAB V Pendapatan Asli Daerah

BAB III Dasar Pendanaan Pemerintah Daerah

Bagian 1 Jenis Bagian 2 Dana Bagi Hasil Bagian 3 Dana Alokasi Umum Bagian 4 Dana Alokasi Khusus

BAB VI Dana Perimbangan

BAB VII Lain-lain Pendapatan

Bagian 1 Batasan Pinjaman Bagian 2 Sumber Pinjaman Bagian 3 Jenis dan Jangka Waktu Pinjaman Bagian 4 Penggunaan Pinjaman Bagian 5 Persyaratan Pinjaman Bagian 6 Prosedur Pinjaman Daerah Bagian 7 Obligasi Daerah Bagian 8 Pelaporan Pinjaman

BAB VIII Pinjaman Daerah

Bagian 1 Asas Umum Bagian 2 Perencanaan BAB IX Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Desentralisasi Bagian 3 Pelaksanaan Bagian 4 Pertanggungjawaban Bagian 5 Pengendalian Bagian 6 Pengawasan & Pemeriksaan

Bagian 1 Umum Bagian 2 Penganggaran Dana Dekonsentrasi Bagian 3 Penyaluran Dan Dekonsentrasi Bagian 4 Pertanggungjawaban & Pelaporan Dana Dekonsentrasi Bagian 5 Status Barang dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Bagian 6 Pengawasan & Pemeriksaan

BAB X Dana Dekonsentrasi

Bagian 1 Umum Bagian 2 Penganggaran Dana Tugas Pembantuan Bagian 3 Penyaluran Dana Tugas Pembantuan Bagian 4 Pertanggungjawaban & Pelaporan Dana Tugas Pembantuan Bagian 5 Status Barang dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan Bagian 6 Pengawasan & Pemeriksaan

BAB XI Dana Tugas Pembantuan

BAB XII Sistem Informasi Keuangan Daerah

BAB XIII Ketentuan Peralihan

BAB XIV Ketentuan Penutup

PP No.55 tahun 2005 Dana Perimbangan PP No.58 tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah PP No.7 tahun 2008 Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan PP No.19 tahun 2010 Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

PP No. No 54 Tahun 2005 Tentang dana Perimbangan PP No. No 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah PP No. 40 th 2006 Tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional PP No. 23 th 2005 Tentang pengelolaan keuangan badan pelayanan umum

PP No. 57 th 2005 Tentang Hibah ke daerah

Kasus Alokasi anggaran PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), pemerintah daerah diminta mempersiapkan alokasi 10 persen sebagai dana pendamping atau "Dana Daerah Urusan Bersama" yang akan dikelola pemerintah pusatPNPM adalah program yang dirancang oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dengan cara memberdayakan kalangan masyarakat yang sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Namun konsep anggaran PNPM melanggar UU no 33 tahun 2004 yaitu anggaran dekonsentrasi (dana APBN yang dikelola dinas tingkat provinsi) dan tugas pembantuan yang tidak mensyaratkan dana pendamping dari daerah.

KURANGNYA TRANSPARANSI BAGI HASIL MIGAS PUSAT DAN DAERAH DI PROVINSI RIAUHasil eksplorasi minyak telah menempatkan Riau sebagai salah satu daerah penyumbang devisa terbesar bagi negeri ini. Ironisnya, hasil minyak yang melimpah tersebut berbanding terbalik dengan tingkat kemakmuran penduduk Riau. Tahun 2004, Biro Pusat Statistik menempatkan daerah yang kental dengan etnik Melayu ini sebagai propinsi termiskin ke 13 dari 32 propinsi di seluruh Indonesia (data tahun 2004)

Konflik yang mungkin muncul :