PRESENTASE PERLINDUNGAN TKI

BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

(BP3TKI) MATARAM

Jalan Adi Sucipto No. 09 Mataram LombokNusa Tenggara Barat

Telphon/Fax : 0370-633797, 639712

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA( BNP2TKI )

SISTEM PERLINDUNGAN SISTEM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA TENAGA KERJA

INDONESIAINDONESIA

Perangkat Aturan terhadap Pelaksanaan Penempatan, Perangkat Aturan terhadap Pelaksanaan Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja: dan Perlindungan Tenaga Kerja:

Inpres No. 6 Th. 2006, tentang Kebijakan Reformasi Inpres No. 6 Th. 2006, tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKISistem Penempatan dan Perlindungan TKI

UU no. 39 Th. 2004, tentang Penempatan dan UU no. 39 Th. 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeriPerlindungan TKI di luar negeri

UU no. 13 Th. 2003 tentang KetenagakerjaanUU no. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan Peraturan Menakertrans RI. No. Per. 19/Men/V/2006, Peraturan Menakertrans RI. No. Per. 19/Men/V/2006,

tentang Pelaksanaan Penempatan dan tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeriPerlindungan TKI di luar negeri

Peraturan Menakertrans RI. No. Per. 23/Men/V/2006, Peraturan Menakertrans RI. No. Per. 23/Men/V/2006, tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesiatentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia

Keputusan Dirjen PTKLN Depnakertrans RI. No. 16A Keputusan Dirjen PTKLN Depnakertrans RI. No. 16A Th. 2002, tentang Penanganan/Penyelesaian Th. 2002, tentang Penanganan/Penyelesaian permasalahan CTKI/TKI, No. 312A Th. 2002, tentang permasalahan CTKI/TKI, No. 312A Th. 2002, tentang Petunjuk Tekhnis Perlindungan Tenaga Kerja ke luar Petunjuk Tekhnis Perlindungan Tenaga Kerja ke luar negeri dan No. 343 Th. 2002, tentang Pedoman negeri dan No. 343 Th. 2002, tentang Pedoman Pelaksana PAP CTKIPelaksana PAP CTKI

I.I. MELAKUKAN PERLINDUNGAN DAN MELAKUKAN PERLINDUNGAN DAN ADVOKASIADVOKASI

Perlindungan tenaga kerja ke luar negeriPerlindungan tenaga kerja ke luar negeri

perlu dijadikan prioritas, khususnya dalam perlu dijadikan prioritas, khususnya dalam

penanganan/penyelesaian permasalahan calon penanganan/penyelesaian permasalahan calon

TKI/TKI. Permasalahan CTKI/TKI pada dasarnya TKI/TKI. Permasalahan CTKI/TKI pada dasarnya

merupakan suatu keadaan yang dirasakan telah merupakan suatu keadaan yang dirasakan telah

merugikan yang bersangkutan dan masyarakat, merugikan yang bersangkutan dan masyarakat,

sehingga perlu untuk segera diselesaikan. Agar sehingga perlu untuk segera diselesaikan. Agar

penyelesaian permasalahan dimaksud terlaksana penyelesaian permasalahan dimaksud terlaksana

dengan efektif, maka harus dilakukan secara dengan efektif, maka harus dilakukan secara cepat cepat

dan tepat.dan tepat.

Perlindungan TKI ke luar negeri yang Perlindungan TKI ke luar negeri yang selanjutnya disebut Perlindungan TKI adalah segala selanjutnya disebut Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan CTKI/TKI upaya untuk melindungi kepentingan CTKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak sesuai dengan peraturan perundangan baik hak sesuai dengan peraturan perundangan baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

Perlindungan terhadap TKI diberikan sejak Perlindungan terhadap TKI diberikan sejak prapenempatan, masa penempatan dan purna prapenempatan, masa penempatan dan purna penempatan, dilaksanakan oleh pihak-pihak yang penempatan, dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses penempatan TKI ke luar negeri terkait dalam proses penempatan TKI ke luar negeri mulai dari instansi ketenagakerjaan mulai dari instansi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota/Prov, BP3TKI, PPTKIS, Kabupaten/Kota/Prov, BP3TKI, PPTKIS, Depnakertrans, Deplu, Perwakilan RI d luar negeri Depnakertrans, Deplu, Perwakilan RI d luar negeri sampai aparat penegak Hukum.sampai aparat penegak Hukum.

aa). Perlindungan Pra Penempatan Upaya Perlindungan). Perlindungan Pra Penempatan Upaya Perlindungankepada TKI sebelum penempatan dilaksanakan melalui :kepada TKI sebelum penempatan dilaksanakan melalui :

1.1. Pembuatan Perjanjian Kerjasama Penempatan yaitu Pembuatan Perjanjian Kerjasama Penempatan yaitu perjanjian antara PPTKIS dan Mitra Usaha atau perjanjian antara PPTKIS dan Mitra Usaha atau Pengguna yang isinya selain memuat hak dan Pengguna yang isinya selain memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak juga memuat kewajiban masing-masing pihak juga memuat perlindungan TKI sekurang-kurangnya memuat :perlindungan TKI sekurang-kurangnya memuat :

a.a. Pengupahan dengan ketentuan upah TKI tidak Pengupahan dengan ketentuan upah TKI tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di negara tujuan penempatanberlaku di negara tujuan penempatan

b.b. Jabatan dan jenis pekerjaanJabatan dan jenis pekerjaan

c.c. Waktu Kerja dan waktu istirahatWaktu Kerja dan waktu istirahat

d.d. Jangka waktu perjanjian kerjaJangka waktu perjanjian kerja

e.e. Keselamatan, kesehatan dan keamanan TKIKeselamatan, kesehatan dan keamanan TKI

f.f. Asuransi TKIAsuransi TKI

g.g. Penyelesaian masalah TKIPenyelesaian masalah TKI

2.2. Pemberian Informasi yang lengkap dan benar Pemberian Informasi yang lengkap dan benar tentang: tentang:

Keabsahan PPTKIS yang akan menempatkan,Keabsahan PPTKIS yang akan menempatkan, Lowongan pekerjaan yang tersedia, Lowongan pekerjaan yang tersedia, Persyaratan dan kondisi kerja (persyaratan Persyaratan dan kondisi kerja (persyaratan

TKI, dokumen yang diperlukan, upah, TKI, dokumen yang diperlukan, upah, waktu/jam kerja, waktu istirahat, cuti dll), waktu/jam kerja, waktu istirahat, cuti dll),

Jangka waktu perjanjian kerjaJangka waktu perjanjian kerja Biaya penempatanBiaya penempatan Prosedur PenempatanProsedur Penempatan

3.3. Pemeriksaan Kesehatan dan psikologi untuk Pemeriksaan Kesehatan dan psikologi untuk memastikan kondisi kesehatan dan psikologis memastikan kondisi kesehatan dan psikologis CTKI memenuhi syarat dan dalam kondisi yang CTKI memenuhi syarat dan dalam kondisi yang memungkinkan untuk bekerja dengan baik.memungkinkan untuk bekerja dengan baik.

4.4. Pembuatan Perjanjian Penempatan, yaitu Pembuatan Perjanjian Penempatan, yaitu perjanjian antara CTKI dan PPTKIS yg memuat :perjanjian antara CTKI dan PPTKIS yg memuat :

a.a. Jenis dan uraian jabatan/pekerjaanJenis dan uraian jabatan/pekerjaan

b.b. Batas waktu pemberangkatan CTKIBatas waktu pemberangkatan CTKI

c.c. Komponen dan besarnya biaya penempatanKomponen dan besarnya biaya penempatan

d.d. Pembayaran ganti kerugian akibat Pembayaran ganti kerugian akibat pembatalan pemberangkatanpembatalan pemberangkatan

e.e. Hak dan Kewajiban PPTKIS dan CTKIHak dan Kewajiban PPTKIS dan CTKI

f.f. Syarat-syarat kerja yg meliputi : waktu kerja Syarat-syarat kerja yg meliputi : waktu kerja dan waktu istirahat, upah dan cara dan waktu istirahat, upah dan cara pembayarannya, upah lembur, cuti dan pembayarannya, upah lembur, cuti dan jaminan sosial.jaminan sosial.

5.5. Pelatihan kepada CTKI yang memberikan bekal Pelatihan kepada CTKI yang memberikan bekal keterampilan kerja dan kemampuan berbahasa keterampilan kerja dan kemampuan berbahasa negara tujuan penempatan.negara tujuan penempatan.

6.6. Pengurusan dokumen lengkap sesuai ketentuan Pengurusan dokumen lengkap sesuai ketentuan (paspor, visa kerja, tiket perjalanan, rekening (paspor, visa kerja, tiket perjalanan, rekening tabungan TKI).tabungan TKI).

7.7. Penjelasan tentang perjanjian kerja dan Penjelasan tentang perjanjian kerja dan ditandatangani oleh CTKI setelah benar-benar ditandatangani oleh CTKI setelah benar-benar memahami isinya.memahami isinya.

Perjanjian kerja sekurang-kurangnya memuat :Perjanjian kerja sekurang-kurangnya memuat :

a.a. Nama dan alamat penggunaNama dan alamat pengguna

b.b. Nama dan alamat TKINama dan alamat TKI

c.c. Jenis dan uraian pekerjaan/jabatan TKI Jenis dan uraian pekerjaan/jabatan TKI

d.d. Syarat-syarat kerja yang meliputi : waktu kerja Syarat-syarat kerja yang meliputi : waktu kerja dan waktu istirahat, upah dan cara dan waktu istirahat, upah dan cara pembayarannya, upah lembur, cuti, jaminan pembayarannya, upah lembur, cuti, jaminan sosial.sosial.

e.e. Jangka waktu perjanjian kerjaJangka waktu perjanjian kerja

Perjanjian kerja dibuat secara tertulis dalam 2 Perjanjian kerja dibuat secara tertulis dalam 2 (dua) (dua)

Bahasa (bahasa Indonesia dan Inggris atau bahasa Bahasa (bahasa Indonesia dan Inggris atau bahasa

negara tujuan penempatan) untuk TKI, Penggunanegara tujuan penempatan) untuk TKI, Pengguna

Dan PPTKIS, serta copynya disampaikan kepada Dan PPTKIS, serta copynya disampaikan kepada

BP3TKI setempat dan perwakilan RI di negara BP3TKI setempat dan perwakilan RI di negara

Tujuan penempatan Tujuan penempatan

8.8. Penyertaan TKI dalam asuransi perlindungan Penyertaan TKI dalam asuransi perlindungan TKI dan Kartu Peserta Asuransi (KPA) dipegang TKI dan Kartu Peserta Asuransi (KPA) dipegang oleh TKI.oleh TKI.

9.9. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dimana CTKI diberi pengetahuan tentang :dimana CTKI diberi pengetahuan tentang :

Kondisi dan adat istiadat negara tempat Kondisi dan adat istiadat negara tempat bekerjabekerja

Pembianaan Mental KepribadianPembianaan Mental Kepribadian Pemahaman tentang Perjanjian Kerja (PK) Pemahaman tentang Perjanjian Kerja (PK)

dan Peraturan negara tempat bekerjadan Peraturan negara tempat bekerja Pengetahuan tentang Narkoba, HIV AidsPengetahuan tentang Narkoba, HIV Aids Proses pemberangkatan.Proses pemberangkatan.

b). Perlindungan TKI Selama Masa Penempatan b). Perlindungan TKI Selama Masa Penempatan

1.1. PPTKIS/Mitra usaha/Pengguna melaporkan PPTKIS/Mitra usaha/Pengguna melaporkan kedatangan dan keberadaan TKI kepada kedatangan dan keberadaan TKI kepada Perwakilan RIPerwakilan RI

2.2. Diberikan kesempatan kepada TKI untuk Diberikan kesempatan kepada TKI untuk melakukan komunikasi dengan keluarga, melakukan komunikasi dengan keluarga, PPTKIS dan Perwakilan RI.PPTKIS dan Perwakilan RI.

3.3. PPTKIS melalui Mitra usaha dan Perwalunya PPTKIS melalui Mitra usaha dan Perwalunya serta Perwakilan RI memberikan bantuan serta Perwakilan RI memberikan bantuan dan Perlindungan kepada TKI yang dan Perlindungan kepada TKI yang mengalami masalah dengan majikan mengalami masalah dengan majikan pengguna.pengguna.

4.4. TKI memenuhi kewajibannya sesuai TKI memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kerja dan berupaya perjanjian kerja dan berupaya mendapatkan pemenuhan hak-haknya mendapatkan pemenuhan hak-haknya sebagaimana mestinya sebagaimana mestinya

5.5. TKI menghindarkan diri dari tindakan atau TKI menghindarkan diri dari tindakan atau hal-hal yang bertentangan dengan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan dan adat istiadat negara peraturan dan adat istiadat negara setempat.setempat.

6.6. TKI memahami cara menyelesaikan TKI memahami cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, baik sendiri permasalahan yang dihadapi, baik sendiri maupun dengan bantuan Pengguna, Mitra maupun dengan bantuan Pengguna, Mitra usaha, PPTKIS atau Perwakilan RI.usaha, PPTKIS atau Perwakilan RI.

7.7. Pengguna atau Mitra usaha melaporkan Pengguna atau Mitra usaha melaporkan dan mengurus pemberian ijin dan mengurus pemberian ijin perpanjangan perjanjian kerja apabila TKI perpanjangan perjanjian kerja apabila TKI bersedia memperpanjang perjanjian kerja.bersedia memperpanjang perjanjian kerja.

c). Perlindungan TKI Sesudah Masa Penempatanc). Perlindungan TKI Sesudah Masa Penempatan

Perlindungan kepada TKI sesudah masa penempatan Perlindungan kepada TKI sesudah masa penempatan dilaksanakan melalui :dilaksanakan melalui :1.1. TKI sendiri atau dengan bantuan Pengguna/Mitra TKI sendiri atau dengan bantuan Pengguna/Mitra

Usaha melaporkan berakhirnya perjanjian kerja Usaha melaporkan berakhirnya perjanjian kerja dan kepulangan TKI.dan kepulangan TKI.

2.2. Pengguna/Mitra Usaha mengantar TKI ke Pengguna/Mitra Usaha mengantar TKI ke bandara setempat dan membiayai kepulangan bandara setempat dan membiayai kepulangan TKI ke Indonesia.TKI ke Indonesia.

3.3. PPTKIS melaporkan kepulangan TKI kepada PPTKIS melaporkan kepulangan TKI kepada Depnakertrans karena :Depnakertrans karena :

Perjanjian kerja berakhirPerjanjian kerja berakhir TKI kecelakaan/sakit/meniggal duniaTKI kecelakaan/sakit/meniggal dunia TKI bermasalahTKI bermasalah

4.4. PPTKIS bertanggung jawab atas PPTKIS bertanggung jawab atas kepulangan TKI sampai ke derah asal.kepulangan TKI sampai ke derah asal.

5.5. PPTKIS bertanggungjawab atas hak-hak PPTKIS bertanggungjawab atas hak-hak TKI yang belum dipenuhi oleh pengguna.TKI yang belum dipenuhi oleh pengguna.

6.6. Pemulangan TKI dari terminal/bandara Pemulangan TKI dari terminal/bandara debarkasi dilaksanakan oleh Tim debarkasi dilaksanakan oleh Tim Pelayanan Pemulangan TKI melalui Pelayanan Pemulangan TKI melalui kegiatan :kegiatan :

Pemanduan TKIPemanduan TKI Pendataan TKIPendataan TKI Penanganan TKI bermasalahPenanganan TKI bermasalah Penanganan TKI sakitPenanganan TKI sakit Penanganan TKI cutiPenanganan TKI cuti Penanganan TKI meniggal dunia Penanganan TKI meniggal dunia

INSTANSI DAN LEMBAGA YANG TERLIBAT DALAM INSTANSI DAN LEMBAGA YANG TERLIBAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP CTKI/TKI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP CTKI/TKI ANTARA LAIN :ANTARA LAIN :

a)a) Instansi Pemerintah :Instansi Pemerintah : Depnakertrans RIDepnakertrans RI DepluDeplu DepkumhamDepkumham DepsosDepsos Perwakilan RIPerwakilan RI Pemerintah ProvinsiPemerintah Provinsi Pemerintah Kab/KotaPemerintah Kab/Kota Kepolisian RIKepolisian RI KejagungKejagung

b)b) Lembaga / Badan Usaha Swasta Lembaga Lembaga / Badan Usaha Swasta Lembaga KemasyarakatanKemasyarakatan

PPTKISPPTKIS Mitra Usaha PPTKISMitra Usaha PPTKIS Perusahaan Asuransi TKIPerusahaan Asuransi TKI Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PengacaraPengacara

PERMASALAHANPERMASALAHAN

Permasalahan/kasus yang terjadi dalam Permasalahan/kasus yang terjadi dalam rangka penempatan CTKI/TKI oleh Pelaksana rangka penempatan CTKI/TKI oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) secara resmi maupun tdk resmi ke luar (PPTKIS) secara resmi maupun tdk resmi ke luar negeri berdasarkan realita, secara umum dapat negeri berdasarkan realita, secara umum dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori umum dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori umum yaitu : yaitu :

1)1) Pra PenempatanPra PenempatanGagal diberangkatkan ke luar negeri dilengkapi Gagal diberangkatkan ke luar negeri dilengkapi

Penipuan dan pemerasan oleh Penipuan dan pemerasan oleh calo/sponsor/petugas lapangancalo/sponsor/petugas lapangan

Pemalsuan DokumenPemalsuan Dokumen

DitelantarkanDitelantarkan

Dipindah-pindahkan kepada perusahaan lainDipindah-pindahkan kepada perusahaan lain

Tidak mengetahui isi perjanjian penempatan Tidak mengetahui isi perjanjian penempatan dan Perjanjian Kerja/perjanjian kontrak dll.dan Perjanjian Kerja/perjanjian kontrak dll.

2)2) Masa PenempatanMasa PenempatanUpah belum/tidak dibayarUpah belum/tidak dibayar

Ditipu MajikanDitipu Majikan

Penyiksaan/PenganiayaanPenyiksaan/Penganiayaan

Kecelakaan KerjaKecelakaan Kerja

PembunuhanPembunuhan

PHK SepihakPHK Sepihak

3)3) Purna PenempatanPurna PenempatanPemerasan di Bandara dan Pelabuhan Debarkasi Pemerasan di Bandara dan Pelabuhan Debarkasi serta diperjalanan pulang ke daerah asalserta diperjalanan pulang ke daerah asal

Pemaksaan Penukaran ValasPemaksaan Penukaran Valas

Penanganan TKI sakit yang berlarut-larutPenanganan TKI sakit yang berlarut-larut

Pemaksaan oleh awak angkutan/transportPemaksaan oleh awak angkutan/transport

Berbagai pungutan tidak resmi lainnyaBerbagai pungutan tidak resmi lainnya

PROSEDUR PENANGANAN / PENYELESAIAN PROSEDUR PENANGANAN / PENYELESAIAN MASALAH CTKI/TKIMASALAH CTKI/TKI

Penanganan/penyelesaian masalah CTKI/TKI Penanganan/penyelesaian masalah CTKI/TKI

hanya dapat diberikan atas dasar hanya dapat diberikan atas dasar pengaduan pengaduan

dari :dari :

a.a. CTKI/TKI yang bermasalahCTKI/TKI yang bermasalah

b.b. Keluarga CTKI/TKI (Suami/Istri, anak dan Keluarga CTKI/TKI (Suami/Istri, anak dan orang tua )orang tua )

c.c. Ahli waris CTKI/TKI.Ahli waris CTKI/TKI.

Pembelaan terhadap TKI dilakukan melalui Pembelaan terhadap TKI dilakukan melalui proses Litigasi dan Non litigasi.proses Litigasi dan Non litigasi.

a.a. Non Litigasi : Penanganan pada tahap Non Litigasi : Penanganan pada tahap ini bersifat pemberian jasa baik ini bersifat pemberian jasa baik (mediasi). (mediasi).

b.b. Litigasi : Perkara yang tidak dapat Litigasi : Perkara yang tidak dapat diselesaikan dalam proses mediasi serta diselesaikan dalam proses mediasi serta perkara yang jelas bersifat pidana perkara yang jelas bersifat pidana Penyelesaiannya oleh pengadilan umum Penyelesaiannya oleh pengadilan umum (diajukan ke jalur hukum). (diajukan ke jalur hukum).

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM / PEMBELAANPEMBERIAN BANTUAN HUKUM / PEMBELAAN

Bantuan penanganan/penyelesaian masalah Bantuan penanganan/penyelesaian masalah CTKI/TKI dalam bentuk :CTKI/TKI dalam bentuk :

a.a. Konsultasi hukum untuk masalah-masalah Konsultasi hukum untuk masalah-masalah yang bukan merupakan pelanggaran yang bukan merupakan pelanggaran terhadap norma-norma penempatan dan terhadap norma-norma penempatan dan perlindungan TKLNperlindungan TKLN

b.b. Fasilitasi untuk masalah-masalah yang Fasilitasi untuk masalah-masalah yang merupakan pelanggaran terhadap norma-merupakan pelanggaran terhadap norma-norma penempatan dan perlindungan norma penempatan dan perlindungan TKLNTKLN

Prosedur PengaduanProsedur Pengaduan

a.a. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung maupun melalui Pengaduan dapat disampaikan secara langsung maupun melalui suratsurat

b.b. Penyampaian Pengaduan :Penyampaian Pengaduan :

1)1) Masa Pra PemberangkatanMasa Pra Pemberangkatan

a)a) Pengaduan diajukan ke Disnaker Kab/Kota, BP3TKI Pengaduan diajukan ke Disnaker Kab/Kota, BP3TKI dan atau Instansi Propinsidan atau Instansi Propinsi

b)b) Pengaduan diajukan ke Deputi Bidang Perlindungan Pengaduan diajukan ke Deputi Bidang Perlindungan dan Advokasi BNP2TKI apabila di tingkat daerah tidak dan Advokasi BNP2TKI apabila di tingkat daerah tidak dapat diselesaikan.dapat diselesaikan.

2)2) Masa Penempatan dan PemulanganMasa Penempatan dan Pemulangan

Pengaduan diajukan ke Deputi Bidang Perlindungan dan Pengaduan diajukan ke Deputi Bidang Perlindungan dan Advokasi BNP2TKI melalui BP3TKI dan atau Instansi Advokasi BNP2TKI melalui BP3TKI dan atau Instansi Tingkat PropinsiTingkat Propinsi

3)3) Semua pengaduan harus disertai dokumen asli atau Semua pengaduan harus disertai dokumen asli atau fotocopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.fotocopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Faktor yang mempengaruhi penyimpangan Faktor yang mempengaruhi penyimpangan penempatan TKLN sbb: penempatan TKLN sbb:

a)a) Adanya anggapan dari CTKI apabila mengikuti Adanya anggapan dari CTKI apabila mengikuti program resmi biaya administrasi yang cukup program resmi biaya administrasi yang cukup mahal & waktu yang lama, oleh karena itu para mahal & waktu yang lama, oleh karena itu para CTKI lebih memilih berangkat dan diproses melalui CTKI lebih memilih berangkat dan diproses melalui cara ilegalcara ilegal

b)b) Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia di Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia di dalam negeri membawa dampak meningkatnya dalam negeri membawa dampak meningkatnya angka pengangguran angka pengangguran

c)c) Masih rendahnya profesionalisme dan kinerja Masih rendahnya profesionalisme dan kinerja PPTKISPPTKIS

d)d) Belum diterapkannya sanksi hukum yang tegas Belum diterapkannya sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran serta perangkat terhadap pelaku pelanggaran serta perangkat hukum yang ada belum dapat membuat jera para hukum yang ada belum dapat membuat jera para pelakupelaku

KETENTUAN SANKSI & PIDANA KETENTUAN SANKSI & PIDANA

Pelanggaran terhadap ketentuan dan larangan Pelanggaran terhadap ketentuan dan larangan dalam UU. 39/2004 dikenakan ancaman dalam UU. 39/2004 dikenakan ancaman hukuman :hukuman :

a.a. Sanksi AdministratifSanksi Administratifb.b. Pidana PenjaraPidana Penjarac.c. Pidana KurunganPidana Kurungan

Sanksi Administratif (pasal 100)Sanksi Administratif (pasal 100)a.a. Peringatan TertulisPeringatan Tertulisb.b. Penghentian sementara sebagian atau Penghentian sementara sebagian atau

seluruh kegiatan usaha penempatan TKIseluruh kegiatan usaha penempatan TKIc.c. Pencabutan izinPencabutan izind.d. Pembatalan keberangkatan CTKI, dan atauPembatalan keberangkatan CTKI, dan ataue.e. Pemulangan TKI dari luar negeri dg biaya Pemulangan TKI dari luar negeri dg biaya

sendirisendiri

SANKSI PIDANASANKSI PIDANA

1.1. Penjara 2 s/d 10 tahun dan atau denda 2 Penjara 2 s/d 10 tahun dan atau denda 2 s/d 15 milyar bagi :s/d 15 milyar bagi :a. Menempatkan WNI bekerja di Luar a. Menempatkan WNI bekerja di Luar Negeri oleh orang perseorangan Negeri oleh orang perseoranganb. Menempatkan TKI tanpa SIPPTKIb. Menempatkan TKI tanpa SIPPTKIc. Menempatkan TKI pada jabatan atau c. Menempatkan TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang tempat pekerjaan yang bertentangan bertentangan dengan nilai-nilai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kemanusiaan dan norma norma kesusilaan.kesusilaan.

2.2. Penjara 1 s/d 5 tahun dan atau denda 1 s/d 5 Penjara 1 s/d 5 tahun dan atau denda 1 s/d 5 milyar bagi :milyar bagi :a. Mengalihkan / memindahkan SIPPTKIa. Mengalihkan / memindahkan SIPPTKIb. Mengalihkan / memindahkan SIPb. Mengalihkan / memindahkan SIPc. Merekrut Calon TKI yang tidak memenuhi c. Merekrut Calon TKI yang tidak memenuhi

persyaratan. persyaratan.d. Menempatkan TKI yang tidak lulus uji d. Menempatkan TKI yang tidak lulus uji

kompetensi. kompetensi.e. Menempatkan TKI yang tidak memenuhi e. Menempatkan TKI yang tidak memenuhi

persyaratan kesehatan dan persyaratan kesehatan dan psikologi. psikologi. f. Menempatkan Calon TKI / TKI yang tidak f. Menempatkan Calon TKI / TKI yang tidak

memiliki dokumen. memiliki dokumen.

g. Menempatkan TKI di Luar Negeri tanpa g. Menempatkan TKI di Luar Negeri tanpa perlindungan program asuransi. perlindungan program asuransi.h. Memperlakukan Calon TKI secara tidak h. Memperlakukan Calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama di wajar dan tidak manusiawi selama di

penampungan. penampungan.

3.3. Penjara 1 bulan s/d 12 bulan (1 tahun) dan Penjara 1 bulan s/d 12 bulan (1 tahun) dan atau denda 100 juta s/d 1 Milyar bagi :atau denda 100 juta s/d 1 Milyar bagi :a.a. Menempatkan TKI pada pengguna Menempatkan TKI pada pengguna

perseorangan tidak melalui Mitra perseorangan tidak melalui Mitra Usaha.Usaha.

b.b. Menempatkan TKI untuk kepentingan Menempatkan TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri tanpa ijin perusahaan sendiri tanpa ijin

tertulis tertulis dari Menteri.dari Menteri.c.c. Mempekerjakan Calon TKI yang Mempekerjakan Calon TKI yang

sedang mengikuti pendidikan dan sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan.pelatihan.

d.d. Menempatkan TKI yang tidak memiliki Menempatkan TKI yang tidak memiliki KTKLN.KTKLN.

e.e. Tidak memberangkatkan TKI ke Luar Tidak memberangkatkan TKI ke Luar Negeri yang telah memenuhi Negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen.persyaratan kelengkapan dokumen.

MAKSUD DAN TUJUANMAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD :MAKSUD : Untuk dipergunakan sebagai pedoman/ Untuk dipergunakan sebagai pedoman/ acuan bagi petugas pelaksana acuan bagi petugas pelaksana

penanganan permasalahan CTKI/TKI di penanganan permasalahan CTKI/TKI di tingkat pusat maupun daerah.tingkat pusat maupun daerah.

TUJUAN :TUJUAN : Untuk menyamakan persepsi tentang Untuk menyamakan persepsi tentang penanganan permasalahan CTKI/TKI,penanganan permasalahan CTKI/TKI,

sehingga dalam pelaksanaannya dapat sehingga dalam pelaksanaannya dapat terkoordinasi, berdayaguna dan terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna berhasilguna

SASARANSASARAN

Terwujudnya saling pengertian dan Terwujudnya saling pengertian dan Pemahaman para pihak yang bermasalah, Pemahaman para pihak yang bermasalah, sehingga setiap Penyelesaian Permasalahan sehingga setiap Penyelesaian Permasalahan yang terjadi dapat diterima oleh para pihak. yang terjadi dapat diterima oleh para pihak.

II. II. PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN TKI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN TKI PURNAPURNA

Pemberdayaan TKI adalah Kegiatan Pemberdayaan TKI adalah Kegiatan Pembinaan kepada mantan TKI/TKI Purna agar Pembinaan kepada mantan TKI/TKI Purna agar setelah kembali ke tanah air sehabis menyelesaikan setelah kembali ke tanah air sehabis menyelesaikan kontrak kerjanya mereka dapat meningkatkan kontrak kerjanya mereka dapat meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya dengan kesejahteraan diri dan keluarganya dengan memanfaatkan penghasilan yang diperoleh selama memanfaatkan penghasilan yang diperoleh selama bekerja di luar negeri secara efisien.bekerja di luar negeri secara efisien.

Selama ini penghasilan TKI banyak dipergunakan Selama ini penghasilan TKI banyak dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan masih untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan masih sangat sedikit yang menggunakan hasil kerjanya sangat sedikit yang menggunakan hasil kerjanya untuk menciptakan usaha yang dapat berkembang untuk menciptakan usaha yang dapat berkembang menjadi usaha keluarga yang produktif. Untuk dapat menjadi usaha keluarga yang produktif. Untuk dapat membangun usahanya TKI Purna perlu mendapat membangun usahanya TKI Purna perlu mendapat pembinaan kearah pembentukan motivasi berusaha pembinaan kearah pembentukan motivasi berusaha disamping pelatihan keterampilan dan manajerial disamping pelatihan keterampilan dan manajerial usaha mandiri. usaha mandiri.

Selain itu kepada para TKI Purna tersebut perlu Selain itu kepada para TKI Purna tersebut perlu difasilitasi dalam hal pemberian bantuan difasilitasi dalam hal pemberian bantuan tambahan modal usaha. Bantuan tambahan tambahan modal usaha. Bantuan tambahan modal usaha kepada para TKI Purna tersebut modal usaha kepada para TKI Purna tersebut dapat diberikan oleh lembaga perbankan maupun dapat diberikan oleh lembaga perbankan maupun berbagai lembaga swadaya masyarakat yang berbagai lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap TKI Purna.mempunyai kepedulian terhadap TKI Purna.

Salah satu kegiatan Pembinaan TKI Purna adalah Salah satu kegiatan Pembinaan TKI Purna adalah penyelenggaraan Bimbingan Teknis TKI Purna penyelenggaraan Bimbingan Teknis TKI Purna yang bertujuan untuk memberikan bekal yang bertujuan untuk memberikan bekal berwirausaha, sehingga TKI Purna dapat berwirausaha, sehingga TKI Purna dapat mendayagunakan hasil yang diperoleh selama mendayagunakan hasil yang diperoleh selama bekerja di luar negeri untuk dimanfaatkan pada bekerja di luar negeri untuk dimanfaatkan pada usaha-usaha produktif. usaha-usaha produktif.

Materi yang diberikan dalam Bimtek TKI Purna Materi yang diberikan dalam Bimtek TKI Purna meliputi :meliputi :

1.1. Kelompok DasarKelompok Dasara.a. Sikap dan prilaku kewirausahaanSikap dan prilaku kewirausahaanb.b. Motivasi kerjaMotivasi kerja

2.2. Kelompok IntiKelompok Intia.a. Memilih sebuah usahaMemilih sebuah usahab.b. DiskusiDiskusic.c. SimulasiSimulasi

3.3. Kelompok PenunjangKelompok Penunjanga.a. Program PTKLNProgram PTKLNb.b. Teknik Kelayakan UsahaTeknik Kelayakan Usahac.c. Sukses StorySukses Storyd.d. Mengurus Izin UsahaMengurus Izin Usaha

Pada hakekatnya pemberdayaan TKI Purna Pada hakekatnya pemberdayaan TKI Purna merupakan tanggung jawab bersama antara merupakan tanggung jawab bersama antara instansi pemerintah dan masyarakat. Dalam instansi pemerintah dan masyarakat. Dalam kaitan ini peranan aparat Pemerintah mulai dari kaitan ini peranan aparat Pemerintah mulai dari jenjang terendah – Kelurahan/Desa sampai jenjang terendah – Kelurahan/Desa sampai tingkat Provinsi sangat penting karena tingkat Provinsi sangat penting karena pemberdayaan TKI Purna akan membantu pemberdayaan TKI Purna akan membantu peningkatan ekonomi desa dstnya sampai ke peningkatan ekonomi desa dstnya sampai ke tingkat nasional. tingkat nasional.

III.III. REMITANSI TKIREMITANSI TKI

A. Latar BelakangA. Latar BelakangUntuk menjamin aliran uang yang diperoleh TKI Untuk menjamin aliran uang yang diperoleh TKI

dari luar negeri ke daerah asal perlu dilakukan dari luar negeri ke daerah asal perlu dilakukan pengaturan, sehingga ketika TKI menyelesaikan pengaturan, sehingga ketika TKI menyelesaikan kontrak kerja untuk pulang ke Indonesia tidak perlu kontrak kerja untuk pulang ke Indonesia tidak perlu membawa uang tunai atau valuta asing sehingga membawa uang tunai atau valuta asing sehingga dapat terhindar dari penipuan, pencaloan, penukaran dapat terhindar dari penipuan, pencaloan, penukaran valas baik di luar maupun di dalam negeri.valas baik di luar maupun di dalam negeri.

Sumbangan devisa melalui remittance TKI pada Sumbangan devisa melalui remittance TKI pada wilayah NTB dari data BP3TKI Mataram sampai wilayah NTB dari data BP3TKI Mataram sampai dengan bulan Juni 2009 adalah sebesar Rp. dengan bulan Juni 2009 adalah sebesar Rp. 321.599.578.981.27, sehingga tidak salah kalau 321.599.578.981.27, sehingga tidak salah kalau Pemerintah Indonesia memberikan penghargaan Pemerintah Indonesia memberikan penghargaan kepada para TKI sebagai Pahlawan Devisa sebagai kepada para TKI sebagai Pahlawan Devisa sebagai penghasil/penyumbang devisa terbesar bagi Bangsa penghasil/penyumbang devisa terbesar bagi Bangsa ini.ini.

Kontribusi para TKI tersebut sangat berarti bagi Kontribusi para TKI tersebut sangat berarti bagi keluarga mereka dan lingkungan TKI itu sendiri keluarga mereka dan lingkungan TKI itu sendiri sehingga dalam skala kecil, ekonomi dapat berputar sehingga dalam skala kecil, ekonomi dapat berputar dan mampu menciptakan pendapatan bagi usaha dan mampu menciptakan pendapatan bagi usaha kecil di pedesaan.kecil di pedesaan.Hal ini membuktikan bahwa TKI telah berhasil Hal ini membuktikan bahwa TKI telah berhasil meningkatkan aliran uang masuk (remitansi) dari luar meningkatkan aliran uang masuk (remitansi) dari luar negeri ke daerah asalnya dan berperan penting dalam negeri ke daerah asalnya dan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan para TKI.meningkatkan kesejahteraan para TKI.

Dengan dikeluarkannya Inpres No. 6 Th. 2006 Dengan dikeluarkannya Inpres No. 6 Th. 2006 tentang Reformasi Sistem Penempatan dan tentang Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI, dalam bentuk program pembiayaan Perlindungan TKI, dalam bentuk program pembiayaan penempatan TKI serta pengelolaan remitansi, penempatan TKI serta pengelolaan remitansi, BNP2TKI meningkatkan kerjasama dengan lembaga BNP2TKI meningkatkan kerjasama dengan lembaga perbankan dalam pembiayaan penempatan TKI serta perbankan dalam pembiayaan penempatan TKI serta meningkatkan kerjasama perbankan Nasional dengan meningkatkan kerjasama perbankan Nasional dengan bank koresponden negara penempatan TKI sehingga bank koresponden negara penempatan TKI sehingga volume remitansi melalui bank meningkat.volume remitansi melalui bank meningkat.

B. MAKSUD DAN TUJUANB. MAKSUD DAN TUJUAN

Memberikan pemahaman kepada CTKI/TKI dan Memberikan pemahaman kepada CTKI/TKI dan keluarganya tentang menfaat pembukaan buku keluarganya tentang menfaat pembukaan buku tabungan TKI dan pengiriman uang (remitansi) tabungan TKI dan pengiriman uang (remitansi) dari luar negeri melalui sistem perbankan.dari luar negeri melalui sistem perbankan.

C.C. SasaranSasaran1.1. Terlaksananya program remitansi TKI Terlaksananya program remitansi TKI

melalui pembukaan tabungan TKI, tata melalui pembukaan tabungan TKI, tata cara pengiriman uang (remitansi) dari luar cara pengiriman uang (remitansi) dari luar negeri dan penarikan uang tabungan.negeri dan penarikan uang tabungan.

2.2. Terwujudnya aliran uang hasil perolehan Terwujudnya aliran uang hasil perolehan TKI di luar negeri sampai ke daerah asalTKI di luar negeri sampai ke daerah asal

3.3. Tersosialisasikannya pemanfaatan Tersosialisasikannya pemanfaatan pengiriman uang (remitansi) dari luar pengiriman uang (remitansi) dari luar negeri terhadap para CTKI negeri terhadap para CTKI

PROGRAM KERJASAMA YANG DAPAT DILAKUKANPROGRAM KERJASAMA YANG DAPAT DILAKUKAN

DENGAN PERBANKANDENGAN PERBANKAN1. KEMUDAHAN PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN1. KEMUDAHAN PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN2. KEMUDAHAN TRANSFER UANG TKI2. KEMUDAHAN TRANSFER UANG TKI3. BANTUAN KREDIT BIAYA MENJADI TKI3. BANTUAN KREDIT BIAYA MENJADI TKI4. BANTUAN KREDIT MODAL MANTAN TKI & KELUARGA TKI4. BANTUAN KREDIT MODAL MANTAN TKI & KELUARGA TKI5. SOSIALISASI PROGRAM PENEMPATAN TKI KELUAR NEGERI5. SOSIALISASI PROGRAM PENEMPATAN TKI KELUAR NEGERI6. MONITORING PEMBERANGKATAN & PEMULANGAN TKI6. MONITORING PEMBERANGKATAN & PEMULANGAN TKI7. MONITORING, EVALUASI KEGIATAN BAIK DI DALAM 7. MONITORING, EVALUASI KEGIATAN BAIK DI DALAM MAPUN DI LUAR NEGERIMAPUN DI LUAR NEGERI8. PENYELESAIAN KASUS-KASUS TKI8. PENYELESAIAN KASUS-KASUS TKI9. PELAKSANAAN KEGIATAN PAP TKI9. PELAKSANAAN KEGIATAN PAP TKI

10. PEMBINAAN MANTAN TKI & KELUARGANYA, DLL.10. PEMBINAAN MANTAN TKI & KELUARGANYA, DLL.

REMITTANCE TKI ASAL NTBREMITTANCE TKI ASAL NTB

TAHUNTAHUN JUMLAHJUMLAH

TAHUN 2004TAHUN 2004 457.961.647.177457.961.647.177

TAHUN 2005TAHUN 2005 400.311.152.083400.311.152.083

TAHUN 2006TAHUN 2006 435.503.313.407435.503.313.407

TAHUN 2007TAHUN 2007 683.995.012.040683.995.012.040

TAHUN 2008TAHUN 2008 533.115.857.930533.115.857.930

TAHUN 2009TAHUN 2009(s/d bulan Juni)(s/d bulan Juni)

321.599.578.981321.599.578.981

IV. FASILITAS PELAYANAN TERPADU (LTSP)IV. FASILITAS PELAYANAN TERPADU (LTSP)

MAKSUD DAN TUJUAN LAYANAN TERPADU SATU MAKSUD DAN TUJUAN LAYANAN TERPADU SATU PINTUPINTU

1.1. MAKSUD:MAKSUD: MEMBERIKAN PELAYANAN PENEMPATAN MEMBERIKAN PELAYANAN PENEMPATAN

DAN PERLINDUNGAN KEPADA CTKI/TKI DAN PERLINDUNGAN KEPADA CTKI/TKI SECARA TERPADU DALAM SATU PINTU SECARA TERPADU DALAM SATU PINTU DENGAN PRINSIF LEBIH CEPAT, LEBIH DENGAN PRINSIF LEBIH CEPAT, LEBIH MUDAH, LEBIH MURAH DAN AMAN TANPA MUDAH, LEBIH MURAH DAN AMAN TANPA DISKRIMINASI.DISKRIMINASI.

2. TUJUAN2. TUJUAN

a.a. SEBAGAI PUSAT PELAYANAN INFORMASI PENEMPATAN SEBAGAI PUSAT PELAYANAN INFORMASI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKIDAN PERLINDUNGAN TKI

b.b. SEBAGAI TEMPAT MEMBERIKAN PELAYANAN PROSES SEBAGAI TEMPAT MEMBERIKAN PELAYANAN PROSES PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI YANG LEBIH PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI YANG LEBIH CEPAT, LEBIH MUDAH, LEBIH MURAH DAN AMAN CEPAT, LEBIH MUDAH, LEBIH MURAH DAN AMAN TANPA DISKRIMINASITANPA DISKRIMINASI

c.c. MEMOTONG RANTAI BIROKRASI YANG SELAMA INI MEMOTONG RANTAI BIROKRASI YANG SELAMA INI TERKESAN PANJANG DAN BERBELIT-BELITTERKESAN PANJANG DAN BERBELIT-BELIT

d.d. MENCEGAH PRAKTEK PERCALOAN TENAGA KERJA MENCEGAH PRAKTEK PERCALOAN TENAGA KERJA INDONESIAINDONESIA

e.e. MENCEGAH PEMALSUAN/MANIPULASI IDENTITAS TKIMENCEGAH PEMALSUAN/MANIPULASI IDENTITAS TKI

MEKANISME LAYANAN TERPADU SATU PINTU PENEMPATAN MEKANISME LAYANAN TERPADU SATU PINTU PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI

DI NUSA TENGGARA BARATDI NUSA TENGGARA BARAT

11 22

33

CATATAN :CATATAN :DINAS KAB/KOTA TIDAKDINAS KAB/KOTA TIDAK

BERADA DALAM SATU ATAPBERADA DALAM SATU ATAP

TAPI DI MSG-MSG KAB/KOTATAPI DI MSG-MSG KAB/KOTA

44

55

DISNAKERTRANS NTB

Penerbitan Ijin Kantor Cabang

BP3TKI

Penerbitan Ijin Kantor Cabang

IMIGRASI

BA dan Penerbitan Paspor

DISPENDA / BRI / KONSORSIUM ASURANSI

- Retribusi/Kontribusi

- DP3TKI

- Asuransi Perlindungan

BP3TKI

- Pelaksanaan PAP

- Penerbitan KTKLN

DINAS KAB / KOTA

Penyuluhan, Pendaftaran, Seleksi, Daftar Nominasi, Rekomendasi Paspor / BA

EMBARKASI

V.V. MONITORING POS PELAYANAN KEPULANGAN TKIMONITORING POS PELAYANAN KEPULANGAN TKI

Selain dari pada Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), upaya Selain dari pada Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), upaya pemerintah yang lain terhadap perlindungan CTKI/TKI adalah pemerintah yang lain terhadap perlindungan CTKI/TKI adalah Pemantauan Kepulangan TKI.Pemantauan Kepulangan TKI.

Tujuannya adalah untuk mendata setiap TKI yang pulang dari Tujuannya adalah untuk mendata setiap TKI yang pulang dari negara penempatan (luar negeri), selain itu juga pemerintah akan negara penempatan (luar negeri), selain itu juga pemerintah akan memfasilitasi setiap TKI yang bermasalah.memfasilitasi setiap TKI yang bermasalah.

Di embarkasi Selaparang Mataram sudah ada Pos Kepulangan TKI. Di embarkasi Selaparang Mataram sudah ada Pos Kepulangan TKI. Kegiatan dalam pos kepulangan itu adalah Kegiatan dalam pos kepulangan itu adalah Mendata setiap kepulangan TKI dan memberikan rasa nyaman Mendata setiap kepulangan TKI dan memberikan rasa nyaman

dan aman sampai ke daerah asal sehingga terhindar dari dan aman sampai ke daerah asal sehingga terhindar dari adnya pungli/pemerasan dari oknum yg tdk bertanggungjwb. adnya pungli/pemerasan dari oknum yg tdk bertanggungjwb.

Penanganan TKI bermasalahPenanganan TKI bermasalah

Sekian dan Sekian dan Terima KasihTerima Kasih