Prakata Penulis - dspace.hangtuah.ac.id

iii

Prakata Penulis...

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya pene-

litian hibah bersaing tentang “Pengelolaan Keuangan di Desa

Pesisir Berdasarkan Asas Partisipasi Dalam Undang-Undang No-

mor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai Upaya Akuntabilitas

Publik di Kabupaten Gresik” dapat berjalan dengan lancar, mulai

penyusunan proposal, pencarian data di lapangan, analisa data

dan pembuatan laporan kemajuan.

Sampai pada tahap ini, penelitian berhasil mengidentifikasi

lokasi penelitian, identifikasi peraturan perundang-undangan,

menentukan informan, mengumpulkan data tentang Alokasi Dana

Desa, serta model laporan keuangan desa yang dibuat masing-

masing desa. Hasilnya, model pengelolaan keuangan di Desa

Pangkahkulon, Desa Banyuurip dan Desa Campurejo belum mak-

simal mengikuti tahapan-tahapan yang ada dalam peraturan per-

undang-undangan, khususnya pada Peraturan Menteri Dalam Ne-

geri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Format yang digunakan belum seragam.

Langkah berikutnya adalah melakukan Focus Group Discussion

(FGD) untuk mengklarifikasi temuan yang dihasilkan guna mem-

berikan arahan dan petunjuk mengenai pengelolaan keuangan

desa yang akuntabel, transparan dan partisipatif. Dengan bentuk

pendampingan terhadap perangkat desa khususnya pada Kepala

Urusan Keuangan Desa dan Bendahara Desa.

Kami berharap penelitian bisa berjalan dengan lancar sehingga

bisa memberi manfaat dan mencapai luaran seperti yang diren-

canakan semula. Kami menerima saran dan masukan yang sifatnya

membangun untuk perbaikan penelitian ini di masa mendatang.

Surabaya, 25 Juni 2015

Penulis

iv

Prakata Penulis __iii

Daftar Isi __iv

Daftar Tabel __v

Daftar Gambar __vi

Bab I PENDAHULUAN __1

Bab II KERANGKA KONSEPTUAL __6

Bab III METODE PENELITIAN __16

Bab IV HASIL YANG DICAPAI __20

Bab V RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA __40

Bab VII PENUTUP __41

Daftar Pustaka__43

Daftar Lampiran __49

v

Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Desa Pangkahkulon.

Tabel 2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pangkahkulon.

Tabel 3 Mata Pencaharian dan Jumlahnya di Desa Pangkahkulon.

Tabel 4 Nama Pejabat Pemerintah Desa Pangkahkulon.

Tabel 5 Nama Badan Permusyawaratan Desa Pangkahkulon.

Tabel 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di Desa Banyuurip.

Tabel 7 Tamatan Sekolah di Desa Banyuurip.

Tabel 8 Mata Pencaharian dan Jumlahnya di Desa Banyuurip.

Tabel 9 Nama Pejabat Pemerintah Desa Banyuurip.

Tabel 10 Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip.

Tabel 11 Jumlah Penduduk di Desa Campurejo.

Tabel 12 Batas-batas Wilayah Desa Campurejo.

Tabel 13 Jenis Mata Pencaharian di Desa Campurejo

vi

Gambar 1 tentang Kerangka Pemecahan Masalah

Gambar 2 tentang Alur Tahapan Penelitian

Gambar 3 Struktur Pemerintahan Desa Pangkahkulon

Gambar 4 Struktur Pemerintahan Desa Banyuurip

Gambar 5 Struktur Pemerintahan Desa Campurejo

1

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai. Hampir

sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik yakni sepanjang

140 km berada di wilayah pesisir. Wilayah pesisir itu meliputi

Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan

Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah, Sidayu dan Panceng me-

rupakan wilayah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan di

daerah pesisir.

Secara administratif pemerintahan di wilayah Kabupaten

Gresik terdiri dari 18 Kecamatan, 330 Desa, dan 26 Kelurahan. Luas

wilayah Gresik seluruhnya 1.192,25 km2 terdiri dari 996,14 Km2

luas daratan ditambah sekita 196,11 Km2 luas Pulau Bawean.

Sedangkan luas wilayah perairan adalah 5.773,80 Km2.

Luas wilayah perairan di Kabupaten Gresik yang cukup besar

memberikan kontribusi positif bagi investasi, perdagangan baik

lokal, regional dan nasional. Hal ini seharusnya berbanding lurus

dengan peningkatan kesejahteraan, kemampuan pendidikan bagi

masyarakat yang tinggal di desa pesisir. Namun, realitasnya justru

berbanding terbalik. Masyarakat di desa pesisir di Kabupaten

Gresik mayoritas masih menggantungkan hidupnya sebagai nela-

yan. Mereka juga memiliki karakter yang keras, heterogen dan

memiliki nilai-nilai religius tinggi. Sebagai sebuah entitas sosial,

masyarakat nelayan memiliki sistem budaya yang tersendiri dan

berbeda dengan masyarakat lain yang hidup di daerah pegu-

BAB I

2

nungan, lembaga atau dataran rendah, dan perkotaan.(Kusnadi:

2009)

Kondisi sumber daya manusia di desa pesisir sebagai komu-

nitas masyarakat juga belum bisa dikatakan bermutu. Tingkat

pendidikan umumnya masih sebatas sekolah menengah atas.

Sedangkan penduduk yang berpendidikan akademi atau univer-

sitas masih sangat sedikit. Hal ini berbanding lurus dengan

penelitian Kusnadi yang mengungkapkan bahwa masyarakat di

Desa Pesisir menghadapi berbagai persoalan, mulai dari masalah

sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks. Lebih rinci Kusnadi

memaparkan masalah tersebut diantaranya adalah: (1) kemiskinan,

kesenjangan sosial, dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang

setiap saat; (2) keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar,

sehingga mempengaruhi dinamika usaha; (3) kelemahan fungsi

kelembagaan sosial ekonomi yang ada; (4) kualitas SDM yang

rendah sebagai akibat keterbatasan akses penddiikan, kesehatan

dan pelayanan publik; (5) degradasi sumberdaya lingkungan, baik

di kawasan pesisir, laut maupun pulau-pulau kecil; (6) belum

kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai

pilar utama dalam pembangunan nasional.(Kusnadi: 2006)

Rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang ada di

Desa Pesisir perlu menjadi perhatian tersendiri. Mengingat di

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(selanjutnya disebut UU Desa), pemerintah telah mengalokasikan

dana desa yang nilainya cukup besar. Pasal 72 ayat (4) UU Desa

menyebutkan bahwa Desa akan memperoleh dana paling sedikit

10 persen dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN). Anggaran ini masih ditambah dengan

dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, serta Anggaran Penda-

patan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dengan alokasi ini,

setiap desa diperkirakan akan mendapatkan anggaran Rp. 800.000.000

(delapan ratus juta rupiah) – Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

3

Adanya amanat dari UU Desa ini memberi konsekuensi

kepada pemerintahan pemerintah daerah dan khususnya peme-

rintahan desa untuk melakukan pengelolaan keuangan yang baik.

Konsekuensi logis dari amanat UU Desa adalah Pemerintahan

Desa akan menjadi obyek audit dari Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK). Hal inilah yang dikhawatirkan oleh sejumlah pihak terkait

pengelolaan keuangan bagi desa, khususnya daerah desa pesisir.

Jangan sampai, alokasi dana desa yang cukup besar tersebut justru

menumbuhkan penyimpangan dan bermunculan kasus korupsi

baru di tingkat desa. Untuk itu, pengelolaan keuangan yang baik

di Desa Pesisir, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

pertanggungjawaban, hingga pengawasan perlu diteliti dan dikaji

secara komprehensif.

Sidarto Danusubroto dalam artikelnya berjudul Implikasi Un-

dang-Undang Desa Baru memberikan empat perspektif yang harus

dipersiapkan dalam mengimplementasikan Undang -Undang

Nomor 6 Tahun 2014 agar dapat memberikan manfaat yang besar

bagi masyarakat di pedesaan. Pertama, adalah Perencanaan dan

Penganggaran. Kedua, Kebijakan Desa. Ketiga, Kepemimpinan

Kepala Desa. Keempat, Manajemen Pelayanan Desa.

Dari empat perspektif ini, titik tekannya dari masing-masing

perspektif tersebut adalah pemahaman terhadap peraturan perun-

dang-undangan dan kompetensi dari aparatur desa dalam pem-

buatan kebijakan. Dalam konteks inilah, peneliti yang memi-liki

keilmuan di bidang hukum mempunyai tanggung jawab untuk

mengabdikan keilmuannya kepada masyarakat dengan berusaha

memberikan pencerahan, gagasan, dan model pengelolaan yang

akuntabel berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan di Desa Pesisir berdasarkan

4

Asas Partisipasi yang ada di Kabupaten Gresik?

2. Model pengawasan apa yang tepat dalam pengelolaan ke-

uangan di Desa Pesisir yang ada di Kabupaten Gresik?

1.3 Urgensi Penelitian

1. Penelitian mengenai pengelolaan keuangan di Desa Pesisir ini

perlu dilakukan sebagai upaya peningkatan kapasitas dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam penge-

lolaan keuangan yang akuntabel di Desa Pesisir. Jika upaya

peningkatan kapasitas terhadap pemerintahan di Desa Pesisir

dalam pengelolaan keuangan ini tidak dilakukan, maka dikha-

watirkan Kepala Desa dan Perangkat Desa bisa berurusan de-

ngan persoalan-persoalan hukum.

2. Penelitian ini berusaha untuk mempersiapkan beberapa hal

yang harus dipahami oleh aparat desa. Pertama, tata kelola

pemerintahan desa perlu di persiapkan dengan matang. Kedua,

mekanisme pertanggung jawaban penggunaan anggaran desa

yang disederhanakan dengan tidak meninggalkan aturan yang

ada. Ketiga, penguatan kapasitas aparat desa (pamong).

3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memecahkan masalah yang

ada dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel di Desa

Pesisir di wilayah lain di Indonesia.

1.4 Luaran Penelitian

1. Profil pengelolaan keuangan di Desa Pesisir yang berbasis

partisipasi di Kabupaten Gresik.

2. Model pengawasan keuangan di Desa Pesisir yang berbasis

partisipasi di Kabupaten Gresik.

3. Jurnal Perspektif Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang

Tuah Surabaya.

4. Jurnal Terakreditasi

Kerangka pemecahan masalahnya dapat digambarkan sebagai

berikut :

5

Undang-Undang Desa Alokasi Dana Desa 10%

APBD Desa

Pengelolaan Desa Pesisir di Kabupaten

Gresik

BPD Pemerintahan Desa Kepala Desa & Aparatur

Desa

Karakteristik masyarakat di Desa

Pesisir yang berbeda dengan masyarakat di

daerah agraris

Produk Kebijakan Kab. Gresik & Kondisi

Kelembagaan di Desa Pesisir

Model Partisipasi Masyarakat

Model Pengawasan

Tata Kelola Pemerintahan

Desa yang baik

Mekanisme Pertanggungjawaban

Penguatan kapasitas

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa

6

1.1 Studi Terdahulu

Agus Subroto (2009) meneliti tentang ‚Akuntabilitas Penge-

lolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa di Desa-

desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Te-

manggung Tahun 2008)‛, dengan tujuan mendeskripsikan sistem

akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa serta apa yang

menjadi penyebab pengelola ADD dalam pengelolaan administrasi

keuangan belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Metode

penelitiannya deskriptif kualitatif. Hasilnya, dalam hal pertang-

gungjawaban keuangan kompetensi sumber daya manusia penge-

lola menjadi kendala utama sehingga membutuhkan pendam-

pingan dari Pemerintah Daerah.

Mahfudz (2009) meneliti tentang ‚Analisis Dampak Alokasi

Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan

Kelembagaan Desa‛, dengan tujuan menganalisis efektivitas

pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan ADD di Kabupaten

‘X’. Metode penelitian kualitatif. Hasilnya, dari aspek pengaloka-

sian ADD, sebagian besar penggunaan ADD lebih banyak diarah-

kan pada kegiatan fisik, disusul kemudian untuk penambahan

kesejahteraan perangkat desa dalam bentuk purna bakti, tunjangan

dan sejenisnya.

Paulus Israwan Setyoko (2011), ‚Akuntabilitas Administrasi

Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)‛, dengan tujuan

mengevaluasi praktik akuntabilitas administrasi keuangan ADD di

Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan adalah

BAB II

7

kualitatif. Hasilnya, sebagian besar desa dari 224 desa gagal

memberikan laporan keuangan secara tepat waktu, bahkan ada

yang menyeahkan setelah tahun anggaran. Hal ini disebabkan oleh

tidak tersedanya bukti laporan penggunaan anggaran kegiatan

secara lengkap.

Agus Hadiawan, dkk (2012), ‚Penyuluhan Meningkatkan Pe-

ngetahuan Kepala Desa dan BPD tentang Manajemen Pengelolaan

dan Pengawasan Keuangan Desa di Kecamatan Natar Kabupaten

Lampung Selatan‛, dengan tujuan untuk mengukur tingkat pe-

ngetahuan dan sikap (awal dan akhir) kepala desa dan BPD me-

ngenai pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur

dalam Permendagri 37 Tahun 2007. Hasilnya, ada peningkatan

pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa setelah adanya

pendampingan dan penyuluhan.

Datuk Juliansyah (2013), ‚Studi tentang Pengelolaan Alokasi

Dana Desa di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah

Kabupaten Bulungan, dengan tujuan menggambarkan bagaimana

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan di Desa

Salimbatu, apakah sudah sesuai dengan prosesur dan aturan yang

berlaku. Hasilnya, pengelolaan ADD di Desa Salimbatu Kabupaten

Bulungan masih kurang efektif, hal ini dibuktikan dengan masih

adanya kegiatan proses pengeloaan yang belum dilaksanakan

sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, yaitu pada pro-

ses penyusunan rencana program/kegiatan, dan pertanggung-

jawaban.

1.2 Otonomi Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesa-

tuan Republik Indonesia.

8

Menurut H.A.W. Widjaja, desa merupakan Self Community

yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri (Widjaja, 2003: 3).

Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk

mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai

dengan kondisi sosial dan budaya setempat, maka posisi Desa

memiliki otonomi asli yang strategis sehingga memerlukan per-

hatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Pasal 19 UU Desa menyebutkan Kewenangan yang dimiliki

Desa meliputi :

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;

b. Kewenangan lokal berskala desa;

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

dan

d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemertah, Peme-

rintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/

Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan

kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna

dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masya-

rakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan

pembangunan.

1.3 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat terdiri atas dua kata yaitu partisipasi

dan masyarakat. partisipasi dalam bahasa Inggris yaitu partici-

pation yang artinya pengambilan bagian dan pengikutsertaan. Se-

dangkan masyarakat dalam Bahasa Inggris yaitu society yang ber-

arti perkumpulan, perhimpunan dan lembaga. Ini berarti partisi-

pasi masyarakat yaitu mengikutsertakan banyak orang atau per-

kumpulan.

Ditinjau dari optik politik hukum, istilah partisipasi masya-

rakat di Indonesia dikenal sebagai ‚peran serta‛. Menurut Muin

9

Fahmai (2006: 172), peran serta merupakan suatu pengertan yang

seringkali dipertukarkan dengan istilah ‚partisipasi‛. Dalam

keputstakaan Belanda, peran serta (inspraak), merupakan salah satu

bentuk dari partisipasi. Unsur-unsur dari peran serta yaitu: (1)

tersedianya suatu kesempatan (yang diorganisir) bagi masyarakat

untuk mengemukakan pendapat dan pemikirannya terhadap po-

kok-pokok kebijaksanaan pemerintah; (2) adanya kesempatan bagi

masyarakat untuk melakukan diskusi dengan pemerintah; dan (3)

dalam batas-batas yang wajar, diharapkan bahwa hasil diskusi

tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan (Arif

Hidayat: 2011).

Pambudhi, P. Agung (2006:42) menyebutkan bahwa peran

serta merupakan hal untuk ikut memutus. Partisipasi masyarakat

di suatu daerah dalam sistem penganggaran daerah dan penyu-

sunan rencana pembangunan daerah seyogyanya dapat menjadi

salah satu tolak ukur sejauh mana daerah tersebut mengem-

bangkan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik dalam roda

pemerintahannya. Keterlibatan masyarakat dalam arti luas harus

didorong baik melalui regulasi maupun penciptaan iklim

demokratisasi yang ideal di daerah.

Ada beberapa tahapan dari partisipasi masyarakat, yaitu

(Lince Magriasti, 2011: 2)

a. Tahap Partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Dalam tahap ini, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan

berupa forum diskusi ataupun bentuk lain yang memung-

kinkan masyarat untuk berpartisipasi langsung di dalam

proses pengambilan keputusan tentang program-program

pembangunan di tingkat lokal.

b. Tahap partisipasi dalam perencanaan pembangunan.

Partisipasi dalam tahap perencanaan merupakan tahapan

yang paling tinggi tingkatannya diukur dari derajat keter-

libatannya. Dalam tahap perencanaan, orang sekaligus diajak

untuk ikut membuat keputusan yang mencakup merumuskan

10

tujuan, maksud dan target.

c. Tahap partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Partisipasi dalam tahap pelaksanaan pembangunan diartikan

sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk

tenaga, kerja, uang tunai, dan atau bentuk lainnya yang sepa-

dan dengan manfaat yang akan diterima oleh warga yang

bersangkutan.

d. Tahap partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan.

Pada tahapan ini dimaksudkan bukan hanya tercapainya

tujuan, tetapi juga diperlukan untuk mendapatkan umpan

balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul

dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat

dalam mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan

perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan

sangat diperlukan.

e. Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan.

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan merupa-

kan hal penting namun sering terlupakan. Padahal tujuan dari

pelaksanaan pembangunan adalah memperbaiki mutu hidup

masyarakat sehingga pemerataan hasil pembangunan merupa-

kan tujuan utama.

1.4 Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat diartikan semua hak dan kewajiban

yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa

uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah

sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang

lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan

perundang yang berlaku.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah di Pasal 1 ayat 5, keuangan daerah

adalah semua hak dan kewajiban daerhah dalam rangka penye-

lenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang,

11

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 66

ayat 1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, trans-

paran dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan,

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu,

pendekatan kinerja yang berorientasi pada output dengan meng-

gunakan konsep nilai uang (value for money) serta prinsip tata

pemerintahan yang baik (good government governance)

1.5 Good Governance Dalam Pengelolaan Anggaran

Pelaksanaan otonomi daerah memiliki kaitan yang erat

dengan tuntutan dilakukannya good governance di Indonesia. Arti

good dalam good governance mengandung dua pengertian. Pertama

adalah menunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-

nilai yang mampu meningkatkan kemampuan rakyat dalam

pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan

keadilan sosial. Kedua, merupakan aspek-aspek fungsional dari

pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya

untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Adapun prinsip dasar good

governance adalah sebagai berikut: (Abdul Halim, dkk: 2007)

a. Public participation.

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan

keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi

institusi terlegitimasi yang mewakili kepentingannya.

b. Rule of law

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang

bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.

c. Transparancy

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.

Proses, lembaga, dan informasi secara langsun dapat diterima

12

oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

d. Responsiveness

Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk

melayani setiap stake holders

e. Consensus Orientation

Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda

untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih

luas dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

f. Equity

Semua warga negara mempunyai kesempatan untuk mening-

katkan atau menjaga kesejahteraan mereka

g. Effectiveness and Efficiency

Proses dan lembaga menghasilkan public goods dan services

sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan

sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin

2.6. Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan

asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabu-

paten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan

daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari

APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD

kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat

dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan

digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi

tanggung jawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai

penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyeleng-

garaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat,

dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan Desa yang

bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewe-

nangan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

13

Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus

kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal

itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai kese-

luruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas

Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari

Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa,

Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas

penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangun-

an Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas

penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang

menjadi tanggung jawab Desa.

Desa memiliki kewajiban untuk menyusun RAPB Desa

yang meliputi sumber pendapatan desa, penggunaan anggaran

dan pertanggungjawabannya. Desa harus memahami secara tepat

mengenai penetapan prioritas penggunaan anggaran desa, sebagai-

mana diatur dalam PP No 22 Tahun 2015 tentang perubahan dari

PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari

APBN. Prioritas penggunaannya adalah untuk program pem-

bangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga desa

dapat berkembang maju dan masyarakat lebih sejahtera.

Adapun pembangunan Desa meliputi :

a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan

lingkungan Desa antara lain:

1. tambatan perahu;

2. jalan pemukiman;

3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;

4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;

5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan

6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana kesehatan antara lain:

1. air bersih berskala Desa;

2. sanitasi lingkungan;

14

3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan

4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

1. taman bacaan masyarakat;

2. pendidikan anak usia dini;

3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan

5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya

sesuai kondisi Desa.

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan,

pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi

antara lain:

1. pasar Desa;

2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;

3. penguatan permodalan BUM Desa;

4. pembibitan tanaman pangan;

5. penggilingan padi;

6. lumbung Desa;

7. pembukaan lahan pertanian;

8. pengelolaan usaha hutan Desa;

9. kolam ikan dan pembenihan ikan;

10. kapal penangkap ikan;

11. cold storage (gudang pendingin);

12. tempat pelelangan ikan;

13. tambak garam;

14. kandang ternak;

15. instalasi biogas;

16. mesin pakan ternak;

17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi

Desa.

e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. penghijauan;

15

2. pembuatan terasering;

3. pemeliharaan hutan bakau;

4. perlindungan mata air;

5. pembersihan daerah aliran sungai;

6. perlindungan terumbu karang; dan

7. kegiatanlainnya sesuai kondisi Desa.

f. Bidang Pemberdayaan masyarakat desa meliputi :

a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan

perdagangan;

b. pelatihan teknologi tepat guna;

c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa,

perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;

d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:

1) kader pemberdayaan masyarakat Desa;

2) kelompok usaha ekonomi produktif;

3) kelompok perempuan,

4) kelompok tani,

5) kelompok masyarakat miskin,

6) kelompok nelayan,

7) kelompok pengrajin,

8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak,

9) Kelompok Pemuda

16

4.1 Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif

kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan fenomena

yang lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan

berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian

kualitatif, penentuan fokus didasarkan pada tingkat kebaruan

informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).

Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara

lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial yang diteliti

(Sugiono, 2009).

Dalam tipe penelitian kualitatif ini, metodologi yang digu-

nakan adalah PAR (Partisipation Action Research). Metode ini mene-

kankan pada penentuan sasaran dan penerapan program dilaku-

kan dengan bekerja sama bersama kelompok sasaran. Dalam

konteks ini, ada unsur ada pendidikan dan pemberdayaan

masyarakat.

Penelitian ini terbagi dalam 3 tahapan yaitu :

1. Tahap pertama : Prelimentary Study (survey pendahuluan,

kompilasi data, pengumpulan isu yang relevan, studi literature)

2. Tahap kedua : Assessment (kegiatan lapangan untuk mengenali

kebutuhan bagi aparatur desa) dengan pendampingan melalui

metode Participatory Action Research (Alice Mcintyre, 2008).

BAB III

17

3. Tahap ketiga : penulisan hasil penelitian dengan menggunakan

Analisis deskriptif kualitatif (menganalisa permasalahan,

menggali/ mengkaji secara mendalam) dengan penyajian secara

induktif (dari yang khusus ke yang umum) (Jacques M

Chevalier, 2013) sehingga dari penelitian ini dapat dihasilkan

action plan bagi penguatan pemerintahan desa pesisir untuk

ditindak lanjuti.

Gambar 2

Gambaran Alur Pikir sesuai Tahapan Penelitian di Jelaskan dalam

Tabel di bawah ini:

Tahun Ke Satu Tahun Ke Dua

Metode Penelitian Tahun Pertama

Tujuan :

Kajian Terhadap :

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berbasis partisipasi di Desa Pesisir

Profil partisipasi masyarakat di Desa Pesisir dalam Pengelolaan

Keuangan

Kajian Terhadap :

Kebijakan Pemkab Gresik terhadap pengelolaan keuangan di desa Pesisir

Kebijakan Pemkab Gresik terhadap pengelolaan keuangan di Desa Pesisir.

Peran serta Pemkab Gresik sehubungan dengan pengelolaan keuangan di Desa Pesisir

Profil Pengelolaan Keuangan di Desa Pesisir Kabupaten Gresik:

Profil Kebijakan

Profil Peran Serta PemDa & Dinas

Terkait

Profil Karakteristik Lingkungan

Potensi dan Permasalahan dari

karakteristik fisik dan sosial

Model Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Keuangan di Desa Pesisir Kabupaten Gresik.

18

Metode Penelitian Tahun Pertama

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Secara geografis, lokasi penelitian dilaksanakan di Desa pesisir

yang berada di wilayah Kabupaten Gresik. Desa yang menjadi

obyek penelitian adalah dilaksanakan di Desa Banyuurip, Desa

Pangkahkulon dan Desa Campurejo di Kabupaten Gresik. Tiga

desa yang menjadi obyek penelitian ini merupakan desa-desa yang

wilayahnya berdekatan dengan pantai, berada di daerah pesisir

dan ketiga desa secara kelembagaan ini sudah memiliki embrio

dalam konteks pemerintahan desa.

Adapun waktu penelitian dilakukan mulai bulan Januari 2015

sampai dengan bulan Oktober 2017.

1.3 Instrumen dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunder.

Data primer yang dibutuhkan adalah data tentang alokasi dana

desa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap

Desa Pesisir, data tentang persepsi masyarakat (pengurus Badan

Permusyawaratan Desa) terhadap manfaat, mekanisme penyaluran

dana serta data tentang pengelolaan/penggunaan dana desa. Data

ini bersumber dari responden yang terpilih sebagai sampel

penelitian. Seperti misalnya, kepala desa, perangkat desa, aparat

desa, badan permusyawaratan desa, pengurus Lembaga

Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), pengurus Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK), pengurus Karang Taruna.

Data sekunder adalah data dan informasi yang dikumpulkan

oleh pihak lain, sebagai bahan masukan dan informasi akurat

dalam pengolahan analisis data (Mahfudz, 2009). Data sekunder

yang diperlukan adalah data makro dan data teknis yang berkaitan

dengan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Gresik (antara

lain data tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik tentang

ADD, berbagai peraturan daerah di Kabupaten Gresik yang

mengatur ADD, serta pola penyaluran, pelaksanaan dan

19

pertanggungjawaban ADD. Data ini diperoleh dari Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Gresik yang berkompeten

dan berwenang dalam Pengelolaan ADD. Data sekunder diperoleh

dengan teknik studi kepustakaan serta wawancara mendalam dan

terarah kepada para pimpinan SKPD di Kabupaten Gresik yang

berwenang mengurusi masalah ADD serta para tokoh masyarakat.

20

TAHAP PERTAMA

Sebagaimana tercantum dalam penelitian ini, ada beberapa

tahapan penelitian terkait fokus penelitian ini. Untuk laporan

kemajuan ini, tahapan yang sudah peneliti lakukan adalah pada

Tahapan Pertama (Prelimentary Study). Tahapan ini meliputi survey

pendahuluan, kompilasi data, pengumpulan isu yang relevan,

studi literature termasuk peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk Tahap Kedua (Assesment) yang berupa kegiatan

lapangan telah kami lakukan, meskipun belum semua aspek dari

tahapan kedua selesai dikerjakan.

Untuk itulah, pada laporan kemajuan ini peneliti akan

melaporkan beberapa hasil yang dicapai antara lain

5.1 Teridentifikasinya Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam pengelolaan keuangan, baik di

tingkat nasional dan daerah, adalah harus taat pada peraturan

perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Desa yang menjadi

fokus dari penelitian ini juga tetap harus merujuk pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, ada beberapa

peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan landasannya,

antara lain:

BAB IV

21

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini

memberikan beberapa pengaturan mengenai hal ikhwal Desa,

antara lain:

1) Penambahan Keuangan Desa.

Berlakunya UU Desa memberikan peluang, harapan, dan

tantangan bagi Desa untuk mengelola dana desa. Sebab, dana desa

yang akan dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui APBN

nilainya cukup besar. Pasal 72 ayat (1) menyebutkan beberapa

sumber pendapatan desa antara lain:

a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset,

swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain

pendapatan asli Desa;

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah

kabupaten/kota;

d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana

perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten/Kota;

f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;

dan

g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Hal ini dipertegas lagi melalui Pasal 72 ayat (4) bahwa Alokasi

dana desa itu paling sediki 10% (sepuluh perseratus) dari dana

perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi

Khusus. Dengan asumsi tersebut, maka potensi pendapatan setiap

Desa yang diterima setiap tahunnya bisa mencapai antara Rp. 800

juta – Rp. 1 Milyar.

2) Kewenangan Kepala Desa

22

UU Desa mengamanatkan adanya pembagian kewenangan

tambahan dari pemerintah daerah yang merupakan kewenangan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara

mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan Desa. Dalam

hal ini kepala desa mempunyai kewenangan penuh dalam

mengatur dan mengelola keuangan sendiri. Hal ini otomatis kepala

desa mempunyai tanggung jawab lebih

mempertanggungjawabkan semua pendapatan dan pengeluaran

desa yang dilakukannya.

Kepala desa juga memperoleh gaji dan penghasilan tetap

setiap bulan. Pasal 66 UU Desa menyebutkan penghasilkan tetap

kepala desa dan perangkat desa bersumber dari dana perimbangan

dalam APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota ditetapkan oleh

APBD. Kepala desa juga memperoleh jaminan kesehatan dan

penerimaan lain yang sah.

3) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Diperkuat

Adanya penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa

yakni melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana

diatur di Pasal 55 UU Desa, antara lain:

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa

bersama Kepala Desa;

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;

dan

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (selanjutnya disebut PP No 43 Tahun 2014) juga

mengatur berkaitan dengan keuangan dan kekayaan desa.

Ketentuan itu antara lain mengatur tentang Alokasi Dana Desa

23

(ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten/Kota, bagian dari hasil pajak dan retribusi

daerah kabupaten/kota, penyaluran bantuan keuangan yang

bersumber dari APBD provinsi atau APBD kabupaten/kota ke Desa

serta penggunaan belanja desa, penyusunan APB Desa, pelaporan

dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, dan

pengelolaan kekayaan Desa.

Di Pasal 93 ayat (1) PP No 43 Tahun 2014 menjelaskan

mengenai Pengelolaan Keuangan Desa meliputi : (a) perencanaan;

(b) pelaksanaan; (c) penatausahaan; (d) pelaporan; dan (e)

pertanggungjawaban.

Amanah PP No 43 Tahun 2014 adalah mengamanahkan

pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan ADD di APBD

setiap tahun anggaran. Pengalokasian ini mempertimbangkan

kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan

jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah desa

dan tingkat kesulitan geografis Desa.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (selanjutnya disebut PP No 60 Tahun 2014) mengatur

besaran sumber dana Desa. Sumber dana Desa itu diusulkan oleh

kementerian/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan

dimasukkan dalam cadangan Dana Desa. Setelah mendapat

persetujuan dari DPR, akan ditetapkan sebagai Dana Desa yang

merupakan bagian dari Anggaran Transfer ke Daerah dan Desa.

Besaran dana desa yang telah ditetapkan dalam APBN

dialokasikan ke Desa dalam dua tahap. Tahap pertama, menteri

mengalokasikan Dana Desa kepada kabupaten/kota sesuai dengan

jumlah Desa berdasarkan variable jumlah penduduk, luas wilayah,

24

dan angka kemiskinan dalam bobot tertentu. Tahap kedua,

berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota,

bupati/walikota mengalokasikan Dana Desa untuk setiap desa.

Bupati/walikota diberikan kewenangan untuk menentukan bobot

perhitungan sesuai dengan karakteristik daerahnya.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (selanjutnya disebut PP No 22 Tahun 2015)

memberikan gambaran skema penyaluran dana desa yang lebih

sederhana daripada aturan sebelumnya. Dalam pengalokasian

Dana Desa ini dilakukan secara berkeadilan berdasarkan alokasi

dasar dan jumlah penduduk, angka kemiskinan luas wilayah, dan

tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota yang

bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statitistik.

5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi No 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 (selanjutnya disebut

Permendes No 5 Tahun 2015) memberikan acuan penggunaan

prioritas dana desa. Dana Desa harus diprioritaskan untuk

membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

desa. Untuk pembangunan desa, Dana Desa digunakan untuk

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana

Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan

sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

25

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan ini memberikan pedoman secara teknismengenai

pengelolaan keuangan desa yang harus berlandaskan pada asas

transparan, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin

anggaran.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan ini memberikan landasan dasar mengenai

penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayan

masyarakat Desa. Termasuk mengatur mengenai perencanaan

pembangunan Desa melalui Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa, Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau biasa

disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa.

5.2. Teridentifikasinya Lokasi Penelitian

5.2.1. Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujung Pangkah

Secara geografis Desa Pangkahkulon terletak pada posisi 7°21’-

7°31’ Lintang Selatan dan 110°10’ - 111°40’Bujur Timur. Topografi

ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156

m di atas permukaan air laut.

Visi dari Desa Pangkahkulon adalah “Terdepan dalam

Pelayanan menuju Desa Pangkahkulon yang dinamis, aman dan

sejahtera”. Sedangkan misi Desa Pangkahkulon adalah :

1. Mewujudkan pelayanan masyarakat 24 jam;

2. Mewujudkan Desa Pangkahkulon yang lebih baik;

3. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam

pembangunan.

Secara administratif, Desa Pangkahkulon terletak di wilayah

Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik dengan posisi

dibatasi oleh wilayah-wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara

berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah Barat berbatasan dengan

26

Desa Banyuurip, di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa

Kebunagung dan Desa Karangrejo, sedangkan di sisi Timur

berbatasan dengan Desa Pangkawetan.

Dari aspek demografi, berdasarkan data administrasi

Pemerintahan Desa tahun 2013, jumlah penduduk Desa

Pangkahkulon adalah terdiri 2.190 Kepala Keluarga dengan jumlah

total 8.305 jiwa, dengan rincian 4.260 laki-laki dan 4.045

perempuan sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini

Tabel 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-

laki

Perempuan Jumlah Prosentase

1 0-4 255 263 518 orang 6,3 %

2 5-9 376 335 711 orang 8,7 %

3 10-14 403 363 766 orang 9,2 %

4 15-19 417 380 797 orang 9,6 %

5 20-24 399 346 745 orang 9,0 %

6 25-29 447 407 854 orang 10,3 %

7 30-34 413 357 770 orang 9,3 %

8 35-39 380 366 746 orang 9,0 %

9 40-44 333 306 639 orang 7,7 %

10 45-49 264 274 538 orang 6,5 %

11 50-54 217 199 416 orang 5,0 %

12 55-58 153 144 297 orang 3,6 %

13 >59 203 279 482 orang 5,8 %

Jumlah Total 4260 4045 8305

orang

100%

27

Kondisi Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Pangkahkulon sebagai

berikut :

Tabel 2

Tabel Tingkat Pendidikan Masyarakat

No Keterangan Jumlah Prosentase

1. Buta huruf Usia 10

tahun ke atas

- 0

2 Usia Pra-Sekolah 589 8

3 Sedang SD 963 12,5

4 Tidak Tamat SD 246 3

5 Tamat SD 2101 27

6 Tamat SMP 1548 20

7 Tamat SMA 1772 23

8 Tamat PT/akademi 503 6,5

Jumlah Total 8305 100

1.2.1.1. Keadaan Ekonomi

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa

Pangkakulon dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu

nelayan, pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain.

Dengan rincian sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 3

Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No Mata Pencaharian Jumlah Prosentase

1 Nelayan 1.071 orang 38

2 Pertanian 326 orang 12

3 Jasa/Perdagangan

a. Jasa Pemerintahan

b. Jasa Perdagangan

c. Jasa Angkutan

57 orang

138 orang

33 orang

2

5

1

28

d. Jasa Ketrampilan 12 orang 0,5

4 Sektor Industri 35 orang 1

5 Sektor lain 974 orang 34,5

Jumlah 2.811 orang 100

5.2.1.3 Kondisi Pemerintahan Desa

Wilayah desa Pangkahkulon terdiri dari 4 dusun yaitu :

Dusun Krajan I, Dusun Krajan II, Dusun Kalinagpuri, dan dusun

Druju yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dusun.

Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap

masyarakat, dari keempat dusun tersebut terbagi menjadi 11

Rukun Warga (RW) dan 42 Rukun Tetangga (RT).

Gambar 3.

Struktur Pemerintahan Desa Pangkahkulon

BPD

Kadus Krajan I

Kasi Ekonomi dan

Pembangunan

Kadus Krajan II

Kepala Desa

Kasi Kesejahteraan

Rakyat

Sekretaris Desa

Kaur Keuangan

Kaur Umum

Kasi Pemerintahan

Kasi Trantib

Kadus Kalingapuri

Kadus Druju

29

Tabel 4

Nama Pejabat Pemerintah Desa Pangkahkulon

No Nama Jabatan

1 Ahmad Fauron, S.Sos.I Kepala Desa

2 Darnah, SH. M.Kn,

M.Si

Sekretaris Desa

3 Fasihah, S.Pd Kaur Pemerintahan

4 Nahwan, S.Ip Kaur Umum

5 Hayan Hadi, S.Pd,

I.MM

Kasi Ekobang

6 Fathur Rozi, S.Ip Kaur Keuangan

7 Illiyah, S.Ip Seksi Kesra

8 Riyadlus Sholihin Kasi Trantib

9 H. Abdul Wahib Kasun Krajan I

10 Syaiful Arif Kasun Krajan II

12 H. Asikin Kasun Kalingapuri

13 H. Agus Sumarno Kasun Druju

Tabel 5

Nama Badan Permusyawaratan Desa Pangkahkulon

No Nama Jabatan

1 Fathur Rohman, S.PdI,

M.PdI

Ketua

2 Abdul Hanif Wakil Ketua

3 Moh. Afif, S.Pd.I, M.Si Sekretaris

4 Moh. Zaini, S.Pd, I Anggota

5 Drs. Maftuhin Anggota

6 Syaifuddn, S.Pd, I Anggota

7 Askin Anggota

8 Abdul Muiz, S.Kes Anggota

9 Fathoni Anggota

10 Tathmainul Qulub Anggota

11 Faizin Anggota

30

5.2.2. Desa Banyu Urip

Sejarah Desa Banyuurip tidak terlepas dari sejarah Masyarakat

Ujungpangkah di Kabupaten Gresik. Desa ini awalnya bernama

desa Kaklak dengan lurah bernama Sepo yang menjabat selama 2

Tahun pada jaman penjajahan Belanda , kemudian di gantikan oleh

kepala Desa yang bernama Kutung. Kutung adalah Kepala Desa

yang dermawan, karena sangat terpengaruh oleh gaya kehidupan

masyarakat wilayah Ujungpangkah.

Karena adanya semangat perubahan maka desa ini pada tahun

1952 diubah namanya menjadi Banyuurip Nama Banyuurip

didasarkan pada banyaknya sumber air bening yang ada di desa

ini.

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun

2010, jumlah penduduk Desa 6.339 adalah terdiri dari 1.529 KK,

dengan jumlah total 6.339 jiwa, dengan rincian 3.182 laki-laki dan

3.157 perempuan sebagaimana tertera dalam Tabel di bawah ini

Tabel 6

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-

laki perempuan Jumlah Prosentase

1 0-4 499 515 1.014 orang 15.99 %

2 5-9 445 442 887 orang 13.99 %

3 10-14 63 63 316 orang 9.71 %

4 15-19 181 199 380 orang 5,99 %

5 20-24 285 285 570 orang 8.99 %

6 25-29 254 252 507 orang 7.99 %

7 30-34 209 209 418 orang 6,59 %

8 35-39 210 217 427 orang 6.73 %

9 40-44 177 177 354 orang 5,58 %

10 45-49 292 294 410 orang 6,46 %

11 50-54 198 198 396 orang 6,24 %

12 55-58 154 154 308 orang 4,85 %

13 >59 175 177 352 orang 5,55 %

Jumlah Total 3.157 3.182 6.339 orang 100,00%

31

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif

pada usia 20-49 tahun

Tingkat kemiskinan di Desa Banyuurip termasuk sedang. Dari

jumlah 6.339 orang di atas, sejumlah 430 tercatat sebagai Pra

Sejahtera; 461 tercatat Keluarga Sejahtera I; 123 tercatat Keluarga

Sejahtera II; 153 tercatat Keluarga Sejahtera III; 105 sebagai

sejahtera III plus. Jika golongan Pra-sejahtera dan golongan I

digolongkan sebagai golongan miskin, maka lebih 25 % orang Desa

Banyuurip adalah keluarga miskin.

Secara geografis Desa Banyuurip terletak pada posisi 06°59'-

45,8' Lintang Utara dan 112°31'-48.0°’ Lintang Selatan. Topografi

ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 23

M di atas permukaan air laut.

Secara administratif, Desa Banyuurip terletak di wilayah

Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dengan posisi

dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara

berbatasan dengan Laut Jawa, Di sebelah Barat berbatasan dengan

Desa Ngimbo Kecamatan Ujungpangkah Di sisi Selatan

berbatasan dengan Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah ,

sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Pangkah Wetan

Kecamatan Ujungpangkah.

Mengenai tingkat pendidikan di Desa Banyuurip dapat dilihat

pada tabel berikut ini

Tabel 7

Tamatan Sekolah

No Keterangan Jumlah Prosentase

1 Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas 102 1,60 %

2 Usia Pra-Sekolah 776 12,24 %

3 Tidak Tamat SD 848 13,37 %

4 Tamat Sekolah SD 1.457 22,98 %

5 Tamat Sekolah SMP 1.494 23,56 %

6 Tamat Sekolah SMA 1.467 23,14 %

7 Tamat Sekolah PT/ Akademi 443 6,98 %

Jumlah Total 6.339 100 %

32

Dari data di atas menunjukan bahwa mayoritas penduduk

Desa Banyuurip hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang

pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal

kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadahi dan

mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Banyuurip Rp.

500.000,- Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa

Banyuurip dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu

nelayan, pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain.

Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor

Nelayan berjumlah 567 orang, pertanian berjumlah 1.114 orang,

yang bekerja disektor jasa berjumlah 300 orang, yang bekerja di

sektor industri 85 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 2.127

orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata

pencaharian berjumlah 3.794 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah

penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 8

Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No Mata Pencaharian Jumlah Prosentase

1 Pertanian 1.114 orang 17,57 %

2 Nelayan 767 Orang 12,09 %

3 Jasa/ Perdagangan

1. Jasa

Pemerintahan

2. Jasa Perdagangan

3. Jasa Angkutan

4. Jasa Ketrampilan

5. Jasa lainnya

263 orang

287 orang

135 orang

123 orang

313 orang

4,14 %

4,52 %

2,12 %

1,94 %

4,93 %

4 Sektor Industri 85 orang 1,34 %

4 Sektor lain 2.127 orang 17,71 %

6 TKI 1.120 Orang 17,66 %

Jumlah 6.339 orang 100 %

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di

33

Desa Banyuurip masih cukup rendah. Berdasarkan data lain

dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum

bekerja berjumlah 434 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar

3.082 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka

pengangguran di Desa Banyuurip

Mengenai pemerintahan desa, wilayah Desa Banyuurip

terdiri dari 5 Dusun yaitu : Bondot I, Kaklak II, Banyulegi III,

Mulyosari IV, Bangsalsari, yang masing-masing dipimpin oleh

seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis

seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam

rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di

Desa Banyuurip, dari kelima dusun tersebut terbagi menjadi 11


Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan

Desa Banyuurip tidak bisa lepas dari strukur administratif

pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam

bagan berikut ini :

Gambar 4

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan

Desa Banyuurip

BPD

Kasun

Staf

Kasun Kasun

Seksi

Kep. Seksi Umum

Kep. Seksi Pemerintah

an

Sekretaris Desa

Kep. Seksi Ekobang

Kepala Desa

Kasun Kasun

Kasi

34

Tabel 9

Nama Pejabat Pemerintah Desa Banyuurip

No Nama Jabatan

1 Ihsanul Haris, S.Pd Kepala Desa

2 M. Bisrul khafid, S.IP Sekretaris Desa

3 M. Bisrul Khafid, S.IP Staf Urusan Pemerintahan

4 Winda Nur Hidayati Staf Urusan Umum

5 Aliman Seksi Kesra

6 Ah. Fatich,.s Kasun Bondot

7 Fauzi Kasun Kaklak

8 Moh. Khizam, S.Pd Kasun Banyulegi

9 Aship Kasun Mulyosari

10 Wantiono Kasun Bangsalsari

Tabel 10

Nama Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip

No Nama Jabatan

1 Ir. Ahmad Munir Ketua

2 Moh. Djunaidi A,Ma Wakil Ketua

3 Shohihur Rijal, S.Pd.i Sekretaris

4 Fathullah Ilman, S.Pd.I Anggota

5 Ghoniyul Ulum, S.Sos Anggota

6 Taufiq Ardad, S.Pd Anggota

7 Suzadi Anggota

8 Erna Wahyuni, S.Pd.I Anggota

9 Khoirul Anam, S.PdI Anggota

10 Idham Kholid, S.Pd.i Anggota

11 Tahlis Al Qulubi, S.Pd Anggota

35

Desa Campurejo

Desa Campurejo sebelumnya bernama Desa Nyamploeng

(kecemplung) yang memiliki arti “mudah tertarik”, kemudian

diganti dengan nama Desa Campurejo (berasal dari kata campur

dan rejo) yang mempunyai arti Campur : bergabung dan rejo: jaya,

jadi kata Campurejo mempunyai arti yang bergabung akan

merasakan kejayaan. Seiring dengan perkembangan zaman maka

masyarakat Desa Campurejo melakukan pembenahan dalam

proses pemekaran wilayah, yang sebelumnya hanya terdiri dari

dua dusun yaitu Dusun Rejodadi (Dusun Mojosir) dan Dusun

Karang Tumpuk maka saat ini Desa Campurejo mempunyai 3

(tiga) dusun, yaitu : (1) Dusun Rejodadi (Mojosir); (2) Dusun

Sidorejo (Mojokopek); (3) Dusun Karang Tumpuk.

Jumlah penduduk Desa Campurejo tersebar di 32 Rukun

Tetangga dan 9 Rukun Warga. Secara detail, jumlah penduduknya

adalah sebagai berikut

Tabel 11

Jumlah Penduduk

No. Jenis Kelamin Jumlah

1 Laki – Laki 4.894 Orang

2 Perempuan 5.939 Orang

3 Kepala Keluarga 2.832 KK

Desa Campurejo ini mempunyai visi “Campurejo yang

Agamis, Sejahtera, dan Partisipatif dengan Kehidupan yang

Berkualitas”. Sedangkan untuk Misi dari Desa Campurejo ini

antara lain :

1. Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk,

santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai

agama.

2. Meningkatkan kehidupan individu dan masyarakat yang

terpenuhi kebutuhannya dengan pelayanan yang adil dan

36

merata kepada masyarakat melalui tata kelola kepemerintahan

yang baik.

3. Meningkatkan kesadaran aparatur pemerintahan desa dan

masyarakat dalam keterlibatan mental dan emosi serta fisik

dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang

dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan

dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.

4. Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan

pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan

ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan

yang berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan

kualitas hidup masyarakat.

Secara geografis, kondisi umum Desa Campurejo merupakan

salah satu dari 14 desa di wilayah Kecamatan Panceng, yang

terletak 4 Km ke arah Barat dari kecamatan, Desa Campurejo

mempunyai luas wilayah 407,830 Ha. Dengan rincian sebagai

berikut :

- Tanah Sawah : 210,012 Ha.

- Tanah Tegalan : 83,100 Ha.

- Pekarangan : 86,947 Ha.

- Waduk : 1,200 Ha.

- Kuburan : 2,300 Ha.

- Lapangan : 2,500 Ha.

- Jalan/Kali Desa : 21,771 Ha.

37

Adapun batas-batas wilayah Desa Campurejo adalah :

Tabel 12

Batas-batas Wilayah

BATAS DESA

Sebelah Utara Desa Warulor Kec. Paciran

Sebelah Selatan Desa Banyutengah, Desa Ketanen, Desa

Prupuh

Sebelah Timur Desa Ngimboh Kec. Ujung Pangkah

Sebelah Barat Desa Telogo Sadang, Desa Sidokelar

Desa Campurejo merupakan desa pesisir yang sebagian besar

penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan sebagaimana

terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 13

Jenis Mata Pencaharian

Jenis Mata Pencaharian Jumlah

PNS 36 Orang

TNI/Polri 3 Orang

Karyawan Swasta 112 Orang

Wiraswasta/Pedagang 1.297 Orang

Tani 518 Orang

Pertukangan 89 Orang

Pensiunan 15 Orang

Nelayan 3.446 Orang

Jasa 62 Orang

TKI 2.255 Orang

38

Gambar 5

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD)

Desa Campurejo

Kasun. Karang Tumpuk

MOH. KHOZIN

Anggota BPD

Kepala Desa

AMINUDDIN AZIZ

Ketua BPD

H. SULTHONI, M.Pd

Kaur Umum

H. MUNTHAHA

Plt. Sek. Desa

MOHAMMAD ZAIM

Kaur Pemerintahan

MOHAMMAD ZAIM

Kasi Trantib

SUJA’I SM.

Kasi Kesra

MOH. SYUHUDI

Kasi Ekobang

MOH. KHOLIS F.

Plt. Kasun Sidorejo

H. MUNTHAHA

Kasun Rejodadi

ZAINUL ARIFIN

Kaur Keuangan

ILMA HADIYAH

39

Organisasi Desa

1. Aparat Pemerintah Desa

a. Jumlah Personil : 15 Orang

Kepala Desa : 1 Orang

Sekdes, Kasi, dan Kaur : 6 Orang

Kepala Dusun : 2 Orang

Staf Kasi dan Kaur : 6 Orang

b. Tingkat Pendidikan : S1. : 6 Orang

SLTA : 7 Orang

SLTP : 2 Orang

c. Jenis kelamin : Laki-laki : 14 Orang

Perempuan : 1 Orang

2. BPD

a. Jumlah Personil : 11 Orang

b. Tingkat Pendidikan : S1. : 10 Orang

SLTA : 1 Orang

SLTP : - Orang

c. Jenis kelamin : Laki-laki : 11 Orang

Perempuan : -

40

Di dalam penelitian ini rencana tahapan berikutnya adalah:

Pertama, Melakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk

mengklarifikasi temuan dan hasil yang diperoleh pada saat

assessment lapangan sehingga bisa ditarik kesimpulan yang tepat

mengenai pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan

dan partisipatif. Bentuknya melalui pendampingan terhadap

perangkat desa khususnya pada Kepala Urusan Keuangan Desa dan

Bendahara Desa.

Kedua, melakukan analisis terhadap hasil dari Focus Group

Discussion (FGD).

Ketiga, menghasilkan pengelolaan keuangan berbasis web

sebagai wujud transparansi keuangan desa kepada masyarakat.

Keempat, mengikuti seminar sebagai upaya publikasi hasil

penelitian dan memasukkan hasil penelitian dalam jurnal .

Kelima, apabila penelitian ini dilanjutkan di Tahun II maka

tahapan berikutnya adalah melaksanakan model partisipasi

perwakilan atau representative participation yang meliputi hak

masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan,

partisipasi dalam penetapan kebijakan, rencana dan program

pembangunan, dan partisipasi dalam bentuk pengawasan. Partisipasi

ini dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

rangka penguatan fungsi dan kelembagaannya.

BAB V

41

7.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa terhadap pengelolaan keuangan di tiga desa

pesisir tersebut, yakni Desa Pangkahkulon, Desa Banyuurip dan Desa

Campurejo menunjukkan masih belum maksimalnya tahapan-

tahapan dalam pengelolaan keuangan. Sebagaimana ada dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan keuangan Desa itu

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban keuangan Desa. Dari aspek perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, ketiga desa tersebut masih belum

optimal dalam menjalankan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebab fokus perencanaan lebih banyak pada pembangunan fisik,

daripada pemberdayaan masyarakat. Termasuk dari hasil pelaporan

keuangan Desa, hanya Desa Pangkahkulon yang menggunakan

model pelaporan yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk Desa Banyuurip dan Desa Campurejo masih belum

menggunakan format sebagaimana diatur Permendagri No. 113

Tahun 2014.

Mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan,

di tiga desa tersebut mekanisme partisipasi masyarakat diwujudkan

melalui partisipasi keterwakilan dalam bentuk adanya Badan

Permusyawaratan Desa (BPD). BPD inilah yang berperan dalam

mengawasi pertanggungjawaban keuangan Desa. Dalam konteks ini,

penguatan terhadap fungsi dari BPD masih belum optimal terutama

dalam melakukan legislasi mulai dari penyusunan sampai ke

pengawasan peraturan desa. BPD masih memaknai tugas dan

fungsinya sebagai oposisi Pemerintah Desa daripada sebagai mitra

BAB VI

42

Pemerintah Desa dalam melaksanakan proses pembangunan desa.

7.2 Saran

Penelitian ini menyarankan; pertama, menerapkan mekanisme

pengelolaan keuangan Desa sesuai tahapan yang diatur dalam

Peraturan Perundang-undangan.

Kedua, memperkuat dan meningkatkan kapasitas birokrasi Desa

dalam mendorong terjadinya transparansi pengelolaan keuangan

Desa melalui mekanisme perencanaan, pelaporan dan pengawasan

keuangan yang berbasis computerized.

Ketiga, memberikan keleluasaan akses informasi terhadap

masyarakat atas kegiatan-kegiatan yang akan direncanakan dan

pertanggungjawaban keuangan atas apa yang sudah dilakukan.

Keempat, perlu adanya peraturan mengenai transparansi public

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pokok-pokok

pengelolaan keuangan desa serta adanya pendampingan dan

pelatihan penyusunan APB Desa.

43

Atmadja, Arifin P. Soeria, 2005, Kewenangan Negara Dalam Perspektif

Hukum, Teori, Praktik dan Kritik, Badan Penerbit Fakultas

Hukum UI, Jakarta.

Bungin, Burhan, 2007, Penelitan Kualitatif, Prenada Meda Group,

Jakarta.

Chevalier and Daniel J. Buckles, 2013, Participatory Action Research,

Theory and Methods, Routledge, USA.

Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, 2007, Akuntansi Sektor Publik.

Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang.

Hartono, Eko Budi 2008, “ Pembangunan Partisipatif Masyarakat

Desa Implementasinya dalam Program Alokasi Dana Desa”,

Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UNSOED Purwokerto (tidak

dipublikasikan).

Hadiawan, Agus, dkk, 2012, Penyuluhan Meningkatkan Pengetahuan

Kepala Desa dan BPD tentang Manajemen Pengelolan dan

Pengawasan Keuangan Desa di Kecamatan Natar Kabupaten

Lampung Selatan, Prosiding Seminar hasil-hasil Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat, Dies Natalis Fisip Unila Tahun

2012.

Hudayana, Bambang, 2005, “Peluang Pengembangan Partisipasi

Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman

44

Enam Kabupaten”, Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum

Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-

29 Januari 2005.

Kecamatan Tlogomulyo Dalam Angka 2008, Kerja sama BAPPEDA

dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung Laporan

Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Kabupaten Temanggung ,

bulan Maret dan April tahun 2009.

Mahfudz, 2009, Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD)

Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa,

Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 5, Nomor 1, Maret

2009

Makawimbang, Hernold Ferry, 2014, Kerugian Keuangan Negara dalam

Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif, Thafa

Media, Yogyakarta.

Mashuri, Maschab, 2013, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, Polgov,

Yogyakarta.

Mcintyre, Alice, 2008, Participatory Action Research, Asage Publication

United Kingdom.

Nurick, Robert, 2014, Participatory Action Research Guide for Failitators,

Research Program on Aquatic Agricultural System, CEAR

Publishing Malaysia.

Juliansyah, Datuk, 2013, Studi tentang Pengelolaan Alokasi Dana

Desa di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah

Kabupaten Bulungan, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 1,

Nomor 2

45

Satria, Arif ed., 2011, Menuju Desa 2030, Crestpent Press,Yogyakarta.

Sahdi, Muhammad Djafar, 2008, Hukum Keuangan Negara, Rajawali

Pers, Malang.

Setyoko, Paulus Israwan, 2011, Akuntabilitas Administrasi Keuangan

Program Alokasi Dana Desa (ADD), Jurnal Ilmu Administrasi

Negara, Volume 11, Nomor 1, Januari 2011.

Soekarwo, 2014, Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan

Prinsip Good Financial Governance, Erlanggara University Press,

Surabaya.

Suhana, 2010, “ Media Penguatan Demokrasi Lokal ” Vol. 6 No.2/2010

Jurnal Trasisi.

Subroto, 2009, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah

Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung Tahun 2008,

Tesis di Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca

Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Sugiono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, Alfabet,

Bandung.

Sutedi, 2010, Hukum Keuangan Negara, Bumi Aksara, Bandung.

Sulaiman, Alfin, 2011, Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara

Dalam Perspektif Hukum, Alumni, Jakarta

Wahjudin, Sumpeno, 2011, Perencanaan Desa Terpadu, Banda Aceh.

Widjaja, HAW., 2004, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat

46

dan Utuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168

dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5558).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88

dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5694).

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian

Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 12).

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa

47

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

158).

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi No 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib

dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).


Transmigrasi No 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160)


Transmigrasi No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan

dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296).


Transmigrasi No 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 297).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik



Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

48

Tahun 2014 Nomor 2093).


Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang

Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1981)

49

Lampiran 1.

PANDUAN DEEP INTERVIEW

PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA PESISIR

BERDASARKAN ASAS PARTISIPASI DALAM UNDANG-

UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

SEBAGAI UPAYA AKUNTABILITAS PUBLIK DI KABUPATEN

GRESIK

INFORMASI UMUM

Peneliti mengharapkan kesediaan bapak/ibu/saudara/I, berkenan

untuk menjawab pertanyaan yang dibuat peneliti, dalam rangka

penelitian hibah bersaing. Mohon jawaban atas pertanyaan ini diisi

dengan benar dan sejujurnya. Terima kasih atas partisipasi anda

dalam menjawab pertanyaan yang ada. Apabila terdapat keluhan,

kritik dan saran, maka Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menghubungi

Nama : Dr. Chomariyah, S.H., M.H

Jabatan : Ketua Peneliti

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim No. 150 Surabaya

No Telp : 081235903285

50

A. Identitas Informan

Nama : ……………………………………………….

Usia : ……………………………………………….

Alamat : ……………………………………………….

Jabatan : ……………………………………………….

B. Isi Wawancara

1. Profil Desa dan Alokasi Dana Desa

a. Apa karakteristik dari desa yang anda tinggali ?

b. Berapa jumlah penduduk di Desa saudara ?

c. Apa mata pencaharian penduduk di Desa Saudara?

d. Bagaimana tingkat pendidikan penduduk di Desa

Saudara?

e. Berapa luas Desa yang saudara tinggali ?

f. Berapa banyak ADD yang anda terima setiap tahunnya

?

g. Bisa disebutkan komposisi dari APBN, APBD, dan

lainnya ?

2. Kelembagaan Desa

a. Sejak kapan kelembagaan desa ini mulai terbentuk?

b. Bagaimana bentuk struktur kelembagaan di Desa ini?

c. Apakah struktur kelembagaan desa pernah mengalami

perubahan?

d. Berapa jumlah sumber daya yang menjalankan

pemerintahan desa?

e. Apakah sumber daya manusia yang ada sudah sesuai

dengan kemampuan yang anda harapkan?

f. Bagaimana tingkat pendidikan sumber daya manusia

yang ada di pemerintahan desa? Berapa banyak yang

sudah lulus S1, dan lainnya?

g. Apakah anda mengetahui adanya perubahan dalam

kelembagaan desa seiring dengan berlakunya UU Desa

?

51

h. Sejauh mana peran Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) di Desa ini ?

i. Bagaimana tingkat pendidikan SDM di BPD ?

3. Regulasi UU Desa

a. Apakah saudara mengetahui tentang UU No 6/2014

tentang Desa ?

b. Apakah saudara sudah membaca poin-point tentang

UU Desa ?

c. Apakah saudara mengetahui adanya penambahan

terhadap alokasi dana desa seiring dengan berlakunya

UU Desa?

d. Adakah perbedaan yang anda ketahui dengan Aturan

yang lama tentang Desa?

e. Apakah anda mengetahui atau membaca mengenai

aturan-aturan di bawah UU yang menyangkut tentang

Desa ? (Peraturan Pemerintah, Permendagri atau

lainnya).

4. Pengelolaan Keuangan Desa

a. Apakah saudara memahami mengenai pengelolaan

keuangan desa ?

b. Apa saja bentuk pengelolaan keuangan desa itu ?

c. Apa saja pemasukan yang diterima oleh Desa?

d. Apa saja pengeluaran yang digunakan oleh Desa?

e. Apakah anda mengetahui dasar hukum yang

digunakan untuk pengelolaan keuangan desa?

f. Apa dasar yang digunakan Desa untuk mengeluarkan

kebutuhan-kebutuhan Desa?

g. Bagaimana struktur APBDesa yang anda gunakan ?

h. Pengeluaran apa yang lebih banyak dalam APBDesa

tersebut ?

i. Bagaimana penyusunan APBDesa yang selama ini

52

dilakukan di Desa ?

j. Dalam hal perencanaan keuangan desa, mekanisme

apa yang anda lakukan?

k. Dalam hal penganggaran keuangan desa, hal-hal apa

yang anda butuhkan ?

l. Ada dua model mekanisme pengelolaan anggaran

yakni ada anggaran yang tidak melalui rekening desa

dan ada anggaran yang melalui rekening desa?

Bagaimana pelaporan, pengawasan dan

pertanggungjawabannya?

m. Dalam pembangunan desa, hal-hal apa saja yang harus

anda perhatikan?

n. Apakah setiap penggunaan APBDesa harus ada

Peraturan Desa?

5. Pelaporan Keuangan Desa

a. Bagaimana bentuk pelaporan keuangan desa selama ini

?

b. Apakah ada panduan mengenai pelaporan keuangan

desa?

c. Berapa periodic pelaporan itu dilakukan ?

d. Apakah ada mekanisme pelaporan ke masyarakat desa

?

6. Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Desa

a. Siapakah yang brtanggung jawab dalam pengelolaan

keuangan desa?

b. Siapa yang melakukan pengawasan terhadp keuangan

desa ?

c. Unsur-unsur apa yang harus dipertanggungjawabkan

dalam keuangan desa?

d. Apakah ada audit keuangan yang dilakukan terhadap

pemerintahan desa?

53

7. Asas Partispasi dan Akuntabilitas Publik

a. Menurut anda, partisipasi apa yang harus dilakukan

masyarakat desa terhadap pengelolaan keuangan desa?

b. Adakah hal yang baru yang pernah diterapkan dalam

pengelolaan keuangan Desa?

c. Apakah saudara pernah diberi pelatihan oleh

pemerintah daerah dalam hal keuangan desa yang

akuntabel?

d. Hal apa yang menurut anda harus dibekali oleh

masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa?

54

Lampiran 2

Hasil dari Deep Interview terhadap Aparatur Desa di

Desa Pangkah Kulon, Desa Banyuurip, Desa Campurejo.

Desa Pangkah Kulon

Informan 1

Nama : Bapak Ahmad Fauron, S.Sos.I

Tempat Tgl Lahir : Gresik, 10 Juni 1981

Alamat : Tegal Sari RT.003. RW 011 Desa Pangkah

Kulon

Pekerjaan : Kepala Desa Pangkah Kulon

Hasil Wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fauron,

S.Sos.I (Kepala Desa Pangkah Kulon bahwa anggaran pendapatan

dan belanja desa pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.258.366.320,- yang

pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.198. 073.036,- . Sumber pendapatan

antara lain dari Pendapatan Asli Desa, meliputi pendapatan dari

Tanah Kas Desa sebesar Rp. 27.500.000,- Pasar Desa Rp.

25.000.000,- Swadaya , Partisipasi dan gotong royong sebesar Rp.

12.500.000,- dan pendapatan dari APBD meliputi Dana Desa

sebesar Rp. 325.091.805,- pendapatan dari Bagian dari hasil pajak &

retribusi daerah kabupaten sebesar Rp. 112.055.416,- pendapatan

dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 743.032.031,- serta pendapatan

lain-lain berupa Hibah dan sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak

mengikat sebesar Rp. 150.500.000,-.

Informan 2

Nama : Bapak Darnah

Tempat Tgl Lahir : Lamongan , 3 Januari 1964

Alamat : Tegal Sari Desa Pangkah Kulon

Pekerjaan : Sekretaris Desa

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Darnah (Sekretaris Desa

Pangkah Kulon) menyampaikan bahwa penggunaan APB Desa

lebih banyak untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

55

berupa pavingisasi dan pengadaan lampu jalan Umum.

Informan 3

Nama : Bapak Hayan Hadi

Tempat Tgl Lahir : Gresik , 10 Desember 1965

Alamat : Desa Pangkah Kulon

Pekerjaan : Kepala Seksi Ek.Bang

Menurut Bapak Hayan Hadi, wilayah Desa Pangkah terdiri dari 4

Dusun yaitu Dususn Krajan I, Dususn Krajan II, Dususn

Kalinagpuri, dan Dususn Druju, yang masing-masing dipimpin

oleh seorang Kepala Dususn. Dalam rangka mengoptimalkan

fungsi pelayaan terhadap masyarakat di Desa Pangkah Kulon

maka dari keempat dususn tersebut terbagi menjadi 11 Rukun

Warga dan 42 Rukun Tetangga.

Informan 4

Nama : Ibu Illiyah

Tempat Tgl Lahir : Gresik , 20 Juli 1982

Alamat : Tegal Sari Desa Pangkah Kulon

Pekerjaan : Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Lebih lanjut disampaikan oleh Ibu Iliyah (Kepala Seksi

Kesejahteraan Masyarakat) bahwa di Pangkah Kulon terdapat dua

perusahaan yang ikut memberikan bantuan sebesar Rp.

150.000.000.- yaitu perusahaan PT Polowijo Gosari group yang

bergerak di bidang tambang dolomit dan produk industri pupuk

dan perusahaan PT Saka Energi Indonesia (SEI) bergerak dibidang

eksplorasi minyak dan gas bumi yang merupakan anak

perusahaan Hess Corporation.

Informan 5

Nama : Bapak Fathur Rozi, S.IP

Tempat Tgl Lahir : Gresik , 21 Desemberi 1967

Alamat : Desa Pangkah Kulon

Pekerjaan : KepALA Urusan Keuangan dan Bendahara

Desa Nelayan

56

Hasil wawancara dengan Bapak Fathur Rozi, S.IP., ( Kepala Urusan

Keuangan dan Bandahara Desa Pangkah Kulon ) menyampaikan

bahwa pada tahun 2015 ini ada bantuan bagi Usaha Kecil dan

Rumah Tangga Miskin sebesar Rp. 6.000.000,- setat guna

peningkatan Gizi Keluarga, Balita dan Lansia sebesar Rp

8.300.000,-

Informan 6

Nama : Bapak Muhammad Afif, S.Pd.I, M.Si

Tempat Tgl Lahir : Gresik , 27 Pebruari 1965

Alamat : Pangkah Kulon

Pekerjaan : Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa

Hasil Wawancara dengan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa

Pangkah Kulon Bapak Muhammad Afif, S.Pd.I, M.Si

menyampaikan bahwa penetapan Rancangan Perdes APBDes

Tahun 2015 ini disepakati pada tanggal 9 April 2015 yang dihadiri

oleh 22 aparat selain Kepala Desa dan anggota BPD dan

ditetapkan dalam Peraturan Desa Pangkah Kulon No. 1 Tahun

2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2015.

Desa Banyu Urip

Informan 7

Nama : Bapak Ihsanul Haris S.Pd

Tempat Tgl Lahir : Gresik , 14 Agustus 1978

Alamat : Dusun Banyulegi, RT 002, RW. 004

Pekerjaan : Kepala Desa Banyuurip

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ihsanul Haris S.Pd

(Kepala Desa Banyu Urip) bahwa anggaran pendapatan dan

belanja desa pada tahun 2015 Rp. 1.515.486.596,- Sumber

pendapatan antara lain dari Pendapatan Asli Desa, meliputi

pendapatan dari Hasil Pelayananan Administrasi sebesar Rp.

27.543.896,- dan pendapatan dari APBD meliputi Alokasi Dana

Desa sebesar Rp. 132.801.900,- pendapatan PNPM Program

Saranaq Prasarana sebesar Rp 113.922.800,- PNPM Program

PMTAS sebesar Rp 124.332.500,- berupa Hibah dan sumbangan

57

dari pihak ke-3 yang tidak mengikat sebesar Rp. 245.605.000,-.

Informan 8

Nama : Ibu Winda Nur Hidayati

Tempat Tgl Lahir : Gresik , 11 April 1979

Alamat : Desa Banyuurip

Pekerjaan : Kepala Urusan Keuangan Desa Banyu Urip

Lebih lanjut berdasarkan wawancara dengan Ibu Winda Nur

Hidayati (Kepala Urusan Keuangan Desa Banyu Urip)

menyampaikan bahwa sumbangan dari pihak ke-3 yaitu dari PT.

SAKA Ind. Pangkah Ltd. Digunakan untuk Posyandu dan

Pavingisasi Jalan Lingkungan sedangkan dari PT Polowijo Gosari

berupa kompensasi sebesar Rp 54.000.000,- Penggunaan APB desa

digunakan untuk kegiatan pembangunan drainase, kegiatan

penanaman tanaman toga dan pembangunan pagar makam dan

pavingisasi. Khusus untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat

Desa, di Desa Banyu Urip terdapat kegiatan Pelatihan perangkat

desa dan peningkatan gizi keluarga, Balita dan Lansia, sera

penanggulangan Wabah penyakit.

Informan 9

Nama : Bapak M. Bisrul Khafid, S.IP.

Tempat Tgl Lahir : Gresik , 24 MEI 1978


Pekerjaan : Sekretaris Desa dan Staf Urusan

Pemerintahan Desa Banyu Urip

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa dan Staf

Urusan Pemerintahan Desa , bahwa wilayah Desa Banyuurip

terdiri dari 5 Dusun yaitu : Bondot I, Kaklak II, Banyulegi III,

Mulyosari IV, Bangsalsari, yang masing-masing dipimpin oleh

seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis

seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam

rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di

Desa Banyuurip, dari kelima dusun tersebut terbagi menjadi 11


58

Informan 10

Nama : Bapak Aliman

Tempat Tgl Lahir : Gresik , 28 Januari 1968


Pekerjaan : Seksi Kesra Desa Banyu Urip

Desa Campurejo

Informan 11

Nama : Bapak Aminuddin Aziz

Tempat Tgl Lahir : Gresik ,

Alamat : Jalan Gelora no 14 Desa Campurejo

Pekerjaan : Kepala Desa Campurejo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aminuddin Aziz

Kepala Desa Campurejo bahwa anggaran pendapatan dan belanja

desa pada tahun 2015 mengalami kenaikan yaitu total anggran

sebesar Rp. 1.258.366.320,- yang pada tahun 2014 sebesar Rp.

1.034.786.200,- . Sumber pendapatan antara lain dari Pendapatan

Asli Desa, meliputi pendapatan dari Pasar Desa sebesar Rp.

270.000.000,- Ponten Rp. 2.400.000,- Registrasi Pasar Desa sebesar

Rp. 9.000.000,- Parkir sebesar Rp. 3.600.000,- dan pendapatan dari

APBD meliputi Dana Desa sebesar Rp. 331.604.551,- pendapatan

dari Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten sebesar

Rp. 112.055.415,- pendapatan dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp.

525.706.353,- serta pendapatan lain-lain berupa Hibah dan

sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat sebesar Rp.

4.000.000,-.

Informan 12

Nama : Bapak Mohammad Zaim, S. Ag

Tempat Tgl Lahir : Gresik, 8 Desember 1977

Usia : 36 Tahun

Alamat : Desa Campurejo

Pekerjaan : Pelaksana tetap (Plt.) Sekretaris Desa dan

Kepala Urusan

Pemerintahan

Lebih lanjut berdasarkan wawancara dengan Bapak Mohammad

59

Zaim, S. Ag (Plt.) Sekretaris Desa dan Kepala Urusan

Pemerintahan Desa Campurejo) menyampaikan bahwa

penggunaan APB Desa untuk kegiatan belanja aparatur dan

operasional pemerintah desa berupa kegiatan: 1) Biaya operasional

pemerintah desa yang meliputi : a. Biaya Perjalanan Dinas

Dipergunakan untuk biaya perjalanan rapat dari desa ke

kecamatan yang peruntukannya bagi Kepala Desa dan Perangkat

Desa. b. Biaya Rapat – rapat Dipergunakan untuk biaya

penyelenggaraan rapat. Dalam hali ini dipergunakan untuk

konsumsi peserta rapat. c. Biaya Alat Tulis Kantor Dipergunakan

untuk penunjang pemerintahan desa dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat di Desa Campurejo. d.Biaya listrik,

air, telepon, kantor desa Dipergunakan untul membiayai listrik, air

dan telepon kantor desa. Biaya Operasional BPD, Biaya

penyusunan pelaporan dipergunakan untuk pembuatan dan

penyusunan pelaporan LPPDesa, LKPJ Desa dan

Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Informan 13

Nama : Ibu Ilma Hadiyah

Tempat Tgl Lahir : Gresik, 7 April 1979

Alamat : RT. 013. RW 004 Desa Campurejo

Pekerjaan : Kepala Urusan Keuangan dan Bendahara

Desa

Campurejo

Hasil wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan dan

Bendahara Desa Campurejo menyampaikan bahwa pendapatan

dana desa Campurejo meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Pajak

dan Retribusi Daerah serta Dana Desa. Penggunaanya ADD

prioritas untuk Penghasilan Tetap, sedang sisinya untuk

pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa.

Pendapatan dari Pajak dan Retribusi Daerah penggunaannya

prioritas untuk semua kegiatan namun tidak utnuk penghasilan

tetap. Dana Desa penggunaaannya prioritas untuk pembangunan

desa dan pemberdayaan desa

60

Informan 14

Nama : Bapak H. Imam Hambali

Tempat Tgl Lahir : Gresik, 1 Maret 1961

Alamat : RT. 008 RW 002 Desa Campurejo

Pekerjaan : Ketua RW 002 Desa Campurejo

Informan 15

Nama : Bapak H. Muntaha

Tempat Tgl Lahir : Gresik , 25 Mei 1964


Pekerjaan : Kepala Urusan Umum

Desa Campurejo sebelumnya bernama Desa Nyamploeng

(kecemplung) yang memiliki arti “mudah tertarik”, kemudian

diganti dengan nama Desa Campurejo (berasal dari kata campur

dan rejo) yang mempunyai arti Campur : bergabung dan rejo: jaya,

jadi kata Campurejo mempunyai arti yang bergabung akan

merasakan kejayaan. Seiring dengan perkembangan zaman maka

masyarakat Desa Campurejo melakukan pembenahan dalam

proses pemekaran wilayah, yang sebelumnya hanya terdiri dari

dua dusun yaitu Dusun Rejodadi (Dusun Mojosir) dan Dusun

Karang Tumpuk maka saat ini Desa Campurejo mempunyai 3

(tiga) dusun, yaitu : (1) Dusun Rejodadi (Mojosir); (2) Dusun

Sidorejo (Mojokopek); (3) Dusun Karang Tumpuk.

Informan 14

Nama : Bapak Moh. Suhudi Fahmi

Tempat Tgl Lahir : Gresik , 7 September 1966


Pekerjaan : Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Desa Campurejo tersebar di 32 Rukun Tetangga dan 9 Rukun

Warga.

Penggunaan dana ADD yang ditetapkan dalam APBDesa akan

digunakan untuk pembangunan Pasar desa yang meliputi Upah

kerja dan pembelian meterial pembangunan talang pasar, dan

pembangunan prasarana makam. Dan pembangunan gapura desa

serta gedung olah raga.

61

Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan

Dr. Chomariyah (kiri) sedang mewancarai Illiyah, S.Ip, Seksi Kesra

Desa Pangkahkulon

Tim Peneliti sedang menemui Kepala Desa Pangkah Kulon Ahmad

Fauron (baju hitam)

62

Tim Peneliti berfoto bersama dengan perangkat desa

Pangkahkulon

63

Dr. Chomariyah menyerahkan materi deep interview kepada

Bapak Hayan Hadi, Kasi Ekobang Desa Pangkahkulon

Peneliti sedang mewancarai Kepala Desa Banyuurip Ihsanul Haris,

Sp.D

64

Berfoto bersama dengan aparatur desa Banyuurip

65

Peneliti berada di Desa Campurejo, Kabupaten Gresik

66

Lampiran 4. Surat Perizinan

67

68

69

Lampiran 5. Peta Lokasi 1. Lokasi Kecamatan Ujungpangkah Desa Pangkahkulon dan

Banyuurip

70

2. Lokasi Kecamatan Panceng Desa Campurejo

Prakata Penulis - dspace.hangtuah.ac.id

Documents