Prakata, Pasal Bab I Solas

8/4/2019 Prakata, Pasal Bab I Solas

1/42

Prakata

Pengantar

1 Konvensi Internasional tentang Keselamatan jiwa di Laut (SOLAS),1974, masih berlaku sampai sekarang, diambil dari KonferensiInternasional tentang Keselamatan jiwa di Laut pada tanggal 1 Nopember1974, yang mana 19-2, diambil oleh Organisasi Maritim Internasional(IMO), dan mulai diberlakukan 25 Mei 1980. Yang mana telah ditambah

dan diubah dua kali dengan protokol di bawah ini:

.1 Protokol yang diambil pada Konferensi Internasional tentangKeselamatan kapal tangki dan Pencegahan Pencemaran(Protokol SOLAS 1978), tanggal 17 Pebruari 1978 yang mulaidiberlakukan pada tanggal 1 Mei 1981; dan

.2 Protokol yang diambil pada Konferensi Internasional tentangharmonisasi Sistem Survey dan Sertifikasi (Protokol SOLAS1988), tanggal 11 Nopember 1988.

2 Sebagai tambahan, Konvensi SOLAS 1974 juga telah ditambah dandiubah dengan beberapa resolusi, diambil pada pertemuan KomiteKeselamatan Maritim IMO (MSC) dalam bentuk lanjutan seperti terlihat

pada SOLAS pasal VIII atau Konferensi Negara-Negara PenandatanganSOLAS, juga terlihat pada pasal VIII berikut ini :

.1 Amandemen 1981, diambil dari resolusi MSC.1(XLV) danmulai berlaku sejak pada tanggal 1 September 1984;

.2 Amandemen 1983, diambil dari resolusi MSC.6(48) dan mulai

berlaku sejak 1 Juli 1986;.3 Amandemen April 1988, diambil dari resolusi MSC.11(55)

dan mulai berlaku sejak 22 Oktober 1989;.4 Amandemen Oktober 1988, diambil dari resolusi MSC.(56)

dan mulai berlaku sejak 29 April 1990;.5 Amandemen Nopember 1988, diambil dari resolusi 1 dari

Konferensi Pemerintah-pemerintah Penandatangan KonvensiInternasional tentang Keselamatan di Laut (SOLAS), 1974,tentang Bahaya di Laut dan Sistem Keselamatan dan mulai

berlaku sejak 1 Pebruari 1992;

.6 Amandemen 1989, diambil dari resolusi MSC.13(57) danmulai berlaku sejak 1 Pebruari 1992;

.7 Amandemen 1990, diambil dari resolusi MSC.19(58) danmulai berlaku sejak 1 Pebruari 1992;

.8 Amandemen 1991, diambil dari resolusi MSC.22(59) danmulai berlaku sejak 1 Januari 1994;

iii


2/42

.9 Amandemen April 1992, diambil dari resolusi MSC.24(60)dan mulai berlaku sejak 1 Oktober 1994;

.10 Amandemen April 1992, diambil dari resolusi MSC.26(60)

dan mulai berlaku sejak 1 Oktober 1994;.11 Amandemen Desember 1992, diambil dari resolusiMSC.27(61) dan mulai berlaku sejak 1 Oktober 1994;

.12 Amandemen Mei 1994, diambil dari resolusi MSC.31(63) danmulai berlaku sejak (atau diharapkan mulai berlaku):.1 Hal tersebut tentang perencanaan sistem pelaporan dan

penarikan darurat kapal, pada tanggal 1 Januari 1996;dan

.2 Hal tersebut tentang perlindungan jalur pipa bahan bakardan kemampuan melihat dari anjungan navigasi pada

tanggal 1 Juli 1998;.13 Amandemen Mei 1994, diambil dari resolusi 1 dariKonferensi antar Pemerintah Penandatangan KonvensiInternasional tentang Keselamatan di Laut (SOLAS), 1974,yang diberlakukan (atau diharapkan mulai berlaku):.1 Pengantar sebuah Bab baru X, Persyaratan Keselamatan

untuk kapal cepat, dan sebuah Bab baru XI, PersyaratanKhusus untuk Meningkatkan Keselamatan di Laut, padatanggal 1 Januari 1996; dan

.2 Pengantar sebuah Bab baru IX, Manajemen untuk

Pengoperasian Kapal yang Aman, pada tanggal 1 Juli1998 ;

.14 Amandemen Desember 1994, diambil dari resolusiMSC.42(64) dan mulai berlaku 1 Juli 1996;

.15 Amandemen Mei 1995, diambil dari resolusi MSC.46(65) danmulai berlaku 1 Januari 1997;

.16 Amandemen Nopember 1995, diambil dari resolusi 1 dariKonferensi antar Pemerintah Penandatangan KonvensiInternasional tentang Keselamatan di Laut (SOLAS), 1974 danmulai berlaku 1 Juli 1997;

.17 Amandemen Juni 1996, diambil dari resolusi MSC.47(66) dandiharapkan mulai berlaku 1 Juli 1998; dan

.18 Amandemen Desember 1996, diambil dari resolusiMSC.57(67) dan diharapkan mulai berlaku 1 Juli 1998.

3 Protokol SOLAS 1978 telah ditambah dan diubah dengan:

.1 Amandemen 1981, diambil dari resolusi MSC.2(XLV) dandiberlakukan 1 September 1984; dan

.2 Amandemen Nopember 1988, diambil dari resolusi 1 dari

Konferensi antar Negara Protokol 1978, tentang Keselamatandan marabahaya Global yang mulai berlaku 1 Pebruari 1992.

4 Protokol SOLAS 1988 belum diberlakukan sampai sekarang ini.Pada saat diberlakukan Protokol SOLAS 1988 akan menggantikan danmembatalkan Protokol SOLAS 1978 yang merupakan Protokol SOLAS

iv


3/42

sebelumnya*.

Isi dari teks gabungan

5 Publikasi ini berisi teks gabungan dari Konvensi SOLAS 1974,Protokol SOLAS 1978, dan semua amandemen selanjutnya dan termasukAmandemen 1995, kecuali amandemen-amandemen yang terdapat dalamlampiran 2 terhadap resolusi MSC.31(63) (amandemen-amandemen Mei1994, yang belum diberlakukan sampai sekarang - lihat paragraf 2.11.2).Teks akan dikompilasikan dengan Sekretariat IMO dan dijadikan sebagaiacuan terhadap persyaratan-persyaratan SOLAS dapat digunakan mulai 1Juli 1997.

6 Publikasi ini disusun dalam 2 bagian :

.1 Bagian 1, yang berisi Konvensi SOLAS 1974 dan pasal-pasalProtokol SOLAS 1978, persyaratan, sertifikasi; dan

.2 Bagian 2, yang berisi teks dari SOLAS bab IX yang baru,Manajemen untuk Pengoperasian Kapal secara Aman; resolusiA.718(17), telah dimodifikasi dengan resolusi A.745(18),implementasi awal harmonisasi dari sistem survey dansertifikasi; sebuah daftar sertifikat dan dokumen**yang harus

berada di atas kapal; dan resolusi 1994 dan 1995 Konferensiantar pemerintah Penandatangan Konvensi SOLAS 1974.

7 Persyaratan operasional yang dimasukkan dalam teks gabungan iniadalah secara umum dapat digunakan untuk semua kapal, sementara itu

persyaratan untuk konstruksi kapal dan peralatannya untuk kapal yangdibangun setelah tanggal yang ditentukan dalam berbagai peraturan. Untukmengetahui persyaratan konstruksi dan peralatan yang digunakan terhadapkapal yang dibangun sebelum 1997, teks dari Konvensi SOLAS 1974sebelumnya, Protokol SOLAS 1978, dan amandemen terhadap kedua

SOLAS yaitu Konvensi SOLAS 1974 dan Protokol SOLAS 1978, mengacu pada paragraf 2.1 sampai 2.16 dan 3 diatas, harus dikonsultasikan.Singkatnya, persyaratan khusus untuk kapal penumpang lama dimasukkanhanya dalam bagian F dari Bab II-2 dari Konvensi SOLAS 1974 yang aslitetapi Amandemen di Bab II-2 tahun 1981 tidak termasuk dalam teksgabungan ini.

8 Persyaratan dari di Bab I dari Konvensi SOLAS 1974 yang telahdimodifikasi oleh Protokol SOLAS 1978 diberi tanda . Tanda tersebuttidak diberikan pada peraturan dalam Bab lain dari Konvensi SOLAS 1974

yang telah ditambah dan diubah dengan Protokol SOLAS 1978, sejak

* Protokol SOLAS 1988 tidak dimasukkan dalam teks gabungan ini

*Daftar sertifikat-sertifikat termasuk keterangan singkat dari maksud semua sertifikat dandokumen-dokumen tersebut untuk membantu pegawai pelabuhan, pejabat, dan nahkoda dalammempelajari sertifikat-sertifikat dan dokumen-dokumen itu, yang mana penting untuk

pengawasan pelabuhan dan memperlancar operasi kapal di pelabuhan.

v


4/42

amandemen SOLAS tersebut diterima yang telah diadopsi.

9 Secara umum, publikasi ini adalah hasil reproduksi dari teks

Konvensi SOLAS 1974 dan Protokol SOLAS 1978 termasuk perubahandan penambahan atas teks asli. Sebagai tambahan, hal itu termasukperubahan-perubahan kecil editorial, yang tidak mempengaruhi substansi,tujuan yang hendak dicapai teks Konvensi SOLAS 1974 dan ProtokolSOLAS 1978 dan berbagai macam amandemen SOLAS. Khususnya:

.1 Sistem penomoran desimal digunakan untuk paragraf dan subparagraf dari peraturan dalam bab II-1, II-2, III, IV, VI danVII, yang ditulis kembali secara lengkap dalam amandemen-amandemen 1981, 1983, 1988 dan 1991, sistem penomoran

yang asli dipertahankan dalam bab I, V, VIII;.2 Acuan-acuan terhadap peraturan-peraturan, paragraf-paragrafdan bab-bab dalam teks yang diambil dari amandemen-amandemen 1981 dan selanjutnya menggunakan sebuah

bentuk singkat (contoh Aperaturan II-2/55.5"), dimana padasistim acuan aslinya dalam peraturan-peraturan yang tidak

diubah (contoh Aperaturan 5 dari bab ini@,@paragraf (a) dari

peraturan@,dan lain-lain);.3 Ton dalam Tonase kotor telah diganti dengan istilahgross ton

dalam pandangan di keputusan sidang (resolusi A.493(XII))

bahwa terminologi ton dalam Tonase yangdigunakan di IMOmempunyai arti yang sama dengan tonase kotor sepertiditetapkan dalam Konvensi Tonase tahun 1969, dan darikenyataan bahwa Konvensi Tonase tahun 1969 berlakusepenuhnya tanggal 18 Juli 1994 ; dan

.4 Standar metrik yang dimiliki sistim SI, sesuai dengan resolusiA.351(IX), telah digunakan disamping standar Inggris(imperial units).

Status dari catatan kaki

10 Catatan-catatan kaki yang diberikan dalam teks gabungan ini (yang berbeda dengan teks asli hasil rapat dalam MSC guna untuk lebihmemudahkan) mengacu pada koda, petunjuk-petunjuk dan rekomendasi-rekomendasi berhubungan terhadap bagian teks dan diperbarui olehSekretariat pada saat dipublikasikan. Sebagai tambahan, penjelasan yang

pasti catatan-catatan kaki disertakan berdasar pada teks yang sesuai darikoda, petunjuk-petunjuk dan rekomendasi-rekomendasi dan keputusan-keputusan lain dari Komite Keselamatan Maritim. Pada semua kasus,

pembaca harus memakai versi terakhir dari teks acuan, ingatlah bahwa

teks-teks tersebut mungkin telah direvisi atau di ganti oleh materi terbarusejak publikasi dari edisi gabungan konvensi SOLAS 1974, sebagaiamandemen.

vi


5/42

Daftar Isi

Bagian 1

Pasal-pasal Konvensi Internasional SOLAS 1974 ................ 3

Pasal protokol- protokol 1978 yang berhubungan denganKonvensi Internasional SOLAS 1974 ................................... 12

Teks gabungan aneks konvensi internasional SOLAS 1974 danprotokol 1978 berhubungan dengan :

vii


6/42

Bab I Ketentuan umum ............................................... 17

Bab II-1 Konstruksi, subdivisi dan stabilitas, permesinandan instalasi listrik ............................................ 33

Bab II-2 Konstruksi - perlindungan kebakaran, pendeteksikebakaran dan pemadam kebakaran 137

Bab III Alat-alat penyelamatan jiwa dan tata susunan.... 277

Bab IV Komunikasi radio .............................................. 371

Bab V Keselamatan pelayaran ...................................... 393

Bab VI Pemuatan barang ............................................... 421

Bab VII Pemuatan barang-barang berbahaya .................. 431

Bab VIII Kapal-kapal nuklir ............................................. 441

Bab IX Manajemen untuk pengoperasian kapal secaraaman .................................................................. 447

Bab X Persyaratan keselamatan untuk kapal kecepatantinggi ................................................................. 449

Bab XI Upaya khusus untuk peningkatan keselamatanmaritim .............................................................. 453

Apendiks Sertifikat-sertifikat 457

Aneks 1 : Catatan perlengkapan 482

Aneks 2 : Formulir lampiran 493

Konvensi Internasional Keselamatan Jiwa Di Laut, 1974

Bagian 2

Aneks 1 Bab IX baru aneks Konvensi Internasional tentangkeselamatan jiwa di laut tahun 1974......... 501

Aneks 2 Resolusi A.718(17), sebagaimana diubah denganresolusi A.745(18): Implementasi awal harmonisasi

sistem survey dan sertifikasi............. 504

Aneks 3 Sertifikat-sertifikat dan dokumen-dokumen yangdiperlukan untuk dibawa di kapal ........................ 512

Aneks 4 Resolusi dari Konferensi antar negara penandatanganKonvensi Internasional tentang keselamatan jiwa di

viii


7/42

laut tahun 1974 pada 24 Mei1994 .............................................................. 521

Aneks 5 Resolusi dari Konferensi antar negara penandatanganKonvensi Internasional tentang keselamatan jiwa dilaut tahun 1974 yang ditetapkan pada 29 Nopember1995 .................... 526

ix


8/42

Bagian I

Pasal-Pasal Konvensi Internasional TentangKeselamatan Jiwa Di Laut, 1974

PEMERINTAH-PEMERINTAH PENANDATANGAN

BERKEINGINAN meningkatkan keselamatan jiwa di laut denganmenetapkan dasar-dasar di dalam persetujuan bersama azas-azas dan

peraturan yang seragam diarahkan ke tujuan itu,

MENIMBANG bahwa tujuan ini dapat dicapai dengan hasil paling baikdengan ketetapan suatu konvensi untuk mengganti Konvensi Internasionaltentang Keselamatan Jiwa di Laut, 1960, dengan memperhatikan

perkembangan-perkembangan sejak Konvensi tersebut ditetapkan,

TELAH MENYETUJUI ketetapan sebagai berikut :

PASAL IKewajiban-kewajiban Umum berdasarkan Konvensi

(a) Pemerintah-pemerintah Penandatangan berkewajibanmemberlakukan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dan Lampirannya, yangakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Konvensi ini. Tiap acuanterhadap Konvensi ini sekaligus merupakan acuan terhadap Lampirannya.

(b) Pemerintah-pemerintah Penandatangan berkewajiban

mengumumkan semua undang-undang, ketetapan-ketetapan, keputusan-keputusan, dan peraturan-peraturan serta mengambil langkah lain apa punyang mungkin perlu untuk memberlakukan Konvensi ini secara penuh danlengkap, demikian rupa untuk menjamin agar ditinjau dari keselamatan

jiwa, sebuah kapal adalah layak untuk pelayaran yang dimaksudkan.

x


9/42

PASAL II

Penerapan

Konvensi ini berlaku bagi kapal-kapal yang berhak mengibarkan benderanegara-negara yang pemerintahnya adalah Pemerintah-pemerintahPenandatangan.

PASAL III

Undang-undang, Peraturan-peraturan

Pemerintah-pemerintah Penandatangan berkewajiban memberitahukan danmenyerahkan kepada Sekretaris Jendral Organisasi Konsultatif Maritim

Antar Pemerintah**(selanjutnya disebut sebagai AOrganisasi@):

(a) Suatu daftar badan-badan bukan Pemerintah (organisasi yang diakui)yang dikuasakan untuk bertindak atas nama mereka dalam penerapan

peraturan-peraturan untuk keselamatan jiwa di laut untuk diedarkan kepadaPemerintah-pemerintah Penandatangan untuk diketahui pejabat mereka;

(b) Teks undang-undang, ketetapan-ketetapan, keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan yang ada sangkut pautnya harus sudah diumumkandalam pelbagai hal penting dalam ruang lingkup Konvensi ini;

(c) Sejumlah contoh yang cukup dari sertifikat-sertifikat yangdikeluarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, diedarkankepada Pemerintah-pemerintah Penandatangan untuk diketahui para

pejabat mereka.

PASAL IVKejadian-kejadian diluar kemampuan manusia

(a) Sebuah kapal yang tidak terkena ketentuan-ketentuan Konvensi ini, pada saat bertolak untuk pelayaran manapun, hendaknya tidakdiberlakukan dari ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini sehubungandengan penyimpangan dari pelayaran yang dimaksud disebabkan olehtekanan cuaca atau setiap kejadian lain di luar kemampuan manusia.

(b) Beradanya orang-orang di kapal dengan alasan kejadian-kejadian

di luar kemampuan manusia atau sebagai akibat dari kewajiban yangdibebankan kepada nakhoda untuk mengangkut orang-orang yang kapalnyakaram atau orang-orang lain hendaknya tidak terkena maksud-maksud yangmenentukan bagi berlakunya ketentuan-ketentuan mana pun dalam

* Nama Organisasi tersebut telah diganti menjadi IMO sesuai amandemen dari KonvensiOrganisasi tersebut yang mulai diberlakukan 22 Mei 1982.

xi


10/42

Konvensi ini terhadap kapal.

PASAL V

Pengangkutan Orang-orang dalam Keadaan Darurat

(a) Untuk maksud pengungsian orang-orang agar terhindar dariancaman atas keselamatan jiwa mereka, Pemerintah Penandatangan dapatmengizinkan pengangkutan orang-orang di kapal-kapalnya yang jumlahnyalebih besar dari pada jumlah yang diizinkan berdasarkan Konvensi ini.

(b) Izin demikian itu tidak menjadi halangan bagi Pemerintah- pemerintah Penandatangan yang lain atas hak pengawasan berdasarkanKonvensi ini terhadap kapal-kapal demikian itu yang datang di pelabuhan-

pelabuhan mereka.

(c) Pemberitahuan tentang setiap izin yang demikian itu, bersama-samadengan suatu pernyataan tentang keadaan, harus dikirimkan kepadaSekretaris Jenderal Organisasi, oleh Pemerintah Penandatangan yangmemberikan izin tersebut.

PASAL VI

Perjanjian-perjanjian dan Konvensi-konvensi yang terdahulu

(a) Bagi Pemerintah-pemerintah Penandatangan, Konvensi inimenggantikan dan membatalkan Konvensi Internasional untukKeselamatan Jiwa di Laut yang pernah ditandatangani di London padatanggal 17 Juni 1960.

(b) Semua perjanjian, konvensi dan persetujuan lainnya yang adakaitannya dengan keselamatan jiwa di laut, atau hal-hal penting yangmenjadi bagiannya, yang berlaku antara Pemerintah-pemerintah AnggotaKonvensi ini, akan terus memberlakukannya secara penuh dan lengkapselama tenggang waktunya mengenai:

(i) Kapal-kapal yang tidak dikenai Konvensi ini;

(ii) Kapal-kapal yang diberlakukan Konvensi ini, namun yangberkaitan dengan hal-hal yang tidak diatur secara jelas.

(c) Namun, sejauh perjanjian-perjanjian, konvensi-konvensi ataupersetujuan-persetujuan tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuanKonvensi ini, ketentuan-ketentuan Konvensi ini yang berlaku.

(d) Semua hal yang diatur secara jelas dalam Konvensi ini tetaptergantung pada penyusunan undang-undang dari Pemerintah

xii


11/42

Penandatangan.

PASAL VII

Aturan-aturan Khusus yang disusun dengan Persetujuan

Bilamana sesuai dengan Konvensi ini aturan-aturan disusun dengan persetujuan antara semua atau beberapa Pemerintah Penandatangan,aturan-aturan tersebut akan diberitahukan kepada Sekretaris JenderalOrganisasi untuk diedarkan kepada semua Pemerintah Penandatangan.

PASAL VIII

Amandemen-amandemen

(a) Terhadap Konvensi ini dapat dilakukan amandemen-amandemenoleh salah satu prosedur yang dirinci di dalam paragraf-paragraf berikut.

(b) Amandemen-amandemen setelah melalui pembahasan dalamOrganisasi:

(i) Setiap amandemen yang diusulkan oleh suatu PemerintahPenandatangan harus diserahkan kepada Sekretaris JenderalOrganisasi yang selanjutnya akan mengedarkannya kepadasemua Anggota Organisasi dan semua Pemerintah

Penandatangan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelumpertimbangannya.

(ii) Setiap amandemen yang diusulkan dan diedarkan sebagaimanadikemukakan diatas harus disampaikan kepada KomisiKeselamatan Maritim (MSC) dari Organisasi untuk dapatdibahas.

(iii) Pemerintah-pemerintah Penandatangan dari Negara-negara, baik Anggota Organisasi maupun tidak, berhak ikut serta

dalam sidang-sidang Komisi Keselamatan Maritim untukpembahasan dan penerimaan amandemen-amandemen itu.

(iv) Amandemen-amandemen akan diterima oleh dua-pertigajumlah mayoritas Pemerintah-pemerintah Penandatangan yanghadir dan memberikan suara di dalam Komisi KeselamatanMaritim yang diperluas sebagaimana yang diatur di dalamsubparagraf (iii) paragraf ini dengan syarat bahwa sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah Pemerintah-pemerintahPenandatangan harus hadir pada waktu pemungutan suara.

(v) Amandemen-amandemen yang diterima sesuai dengansubparagraf (iv) paragraf ini harus diberitahukan olehSekretaris Jenderal Organisasi kepada semua Pemerintah

xiii


12/42

Penandatangan untuk diterima.

(vi) (1) Amandemen atas Pasal Konvensi selain dari Bab I dari

Lampiran harus dianggap sudah diterima pada tanggalamandemen tersebut diterima oleh dua pertiga dariPemerintah-pemerintah Penandatangan.

(2) Amandemen atas Lampiran selain Bab I harus sudahditerima :

(aa) pada akhir dua tahun terhitung sejak tanggalamandemen itu diberitahukan kepadaPemerintah-pemerintah Penandatangan untuk

diterima; atau

(bb) pada akhir kurun waktu yang berbeda yang harustidak kurang dari satu tahun, jika ditentukandemikian pada waktu penerimaannya oleh dua

pertiga mayoritas Pemerintah Penandatanganyang hadir dan memberikan suara di dalamKomisi Keselamatan Maritim yang diperluas.

Namun, jika didalam kurun waktu yang terinci itu lebih

dari satu pertiga Pemerintah-pemerintah Penandatangan,atau Pemerintah-pemerintah Penandatangan yang armadaniaga gabungannya terdiri tidak kurang dari 50 % tonasekotor armada niaga dunia, memberitahu kepadaSekretaris Jenderal Organisasi bahwa mereka

berkeberatan atas amandemen-amandemen itu, makaamandemen-amandemen itu harus dianggap tidakditerima.

(vii) (1) Suatu amandemen atas Pasal Konvensi atau atas Bab I

dari Lampiran harus mulai berlaku bagi Pemerintah- pemerintah Penandatangan yang telah menerimanya,adalah 6 bulan setelah tanggal amandemen itu dianggaptelah diterima, sedangkan bagi masing-masingPemerintah Penandatangan yang menerimanya setelahtanggal itu, adalah 6 bulan setelah tanggal PemerintahPenandatangan itu menerima.

(2) Suatu amandemen atas lampiran selain dari Bab I harusmulai berlaku bagi semua Pemerintah-pemerintahPenandatangan, kecuali yang telah berkeberatan atasamandemen berdasarkan subparagraf (vi)(2) paragraf inidan tidak mencabut keberatan-keberatannya tersebut, 6

bulan setelah tanggal yang dianggap telah diterima.

xiv


13/42

Namun sebelum tanggal yang direncanakan mulai berlaku, Pemerintah-pemerintah Penandatangan yangmanapun dapat memberitahu Sekretaris Jenderal

Organisasi bahwasanya mereka membebaskan diri untukmemberlakukan amandemen itu dalam suatu kurun waktuyang lebih lama dari satu tahun terhitung tanggal mulai

berlakunya, atau dalam kurun waktu yang lebih panjangsedemikian rupa hingga dapat ditentukan oleh dua pertigamayoritas Pemerintah-pemerintah Penandatangan yanghadir dan memberikan suara di dalam KomisiKeselamatan Maritim yang diperluas pada waktu

penerimaan amandemen tersebut.

(c) Amandemen oleh suatu Konferensi:

(i) Atas permintaan suatu Pemerintah-pemerintah Penandatanganyang bekerja sama dengan sekurang-kurangnya sepertiga dariPemerintah-pemerintah Penandatangan, Organisasi akanmenyelenggarakan suatu konferensi Pemerintah-pemerintahPenandatangan untuk mempertimbangkan amandemenKonvensi ini.

(ii) Tiap-tiap amandemen yang diterima oleh suatu Konferensi

tersebut oleh dua pertiga mayoritas Pemerintah Penandatanganyang hadir dan memberikan suara, harus disampaikan olehSekretaris Jenderal Organisasi kepada Pemerintah-pemerintahPenandatangan untuk diterima.

(iii) Kecuali jika Konferensi itu memutuskan lain, amandemen ituharus dianggap telah diterima dan harus mulai berlaku sesuaidengan prosedur-prosedur yang dirinci secara berturut-turut didalam subparagraf (b)(vi) dan (b)(vii) Pasal ini, denganketentuan bahwa petunjuk-petunjuk di dalam paragraf-paragraf

ini kepada Komisi Keselamatan Maritim harus diambil untukdiartikan sebagai pegangan bagi Konferensi.

(d) (i) Suatu Pemerintah Penandatangan yang telah menerima suatuamandemen atas Lampiran yang telah berlaku tidakdiwajibkan memperluas kepentingan Konvensi ini terhadapsertifikat-sertifikat yang diberikan kepada sebuah kapal yang

berhak mengibarkan bendera suatu Negara Pemerintahnya,sesuai dengan ketentuan subparagraf (b)(vi)(2) Pasal ini, telah

berkeberatan atas amandemen dan tidak mencabut keberatantersebut, tetapi hanya sejauh mana sertifikat-sertifikat itu adakaitannya dengan hal-hal yang dicakup oleh amandementermaksud.

(ii) Suatu Pemerintah Penandatangan yang telah menerima suatu

xv


14/42

amandemen atas Lampiran yang telah berlaku harusmemperluas kepentingan Konvensi ini berkenaan dengansertifikat-sertifikat yang diberikan kepada sebuah kapal yang

berhak mengibarkan bendera suatu Negara Pemerintahnya,sesuai dengan ketentuan-ketentuan sub paragraf (b)(vii)(2)Pasal ini, telah memberitahu Sekretaris Jenderal Organisasi

bahwa Negara itu membebaskan dirinya untuk memberlakukanamandemen itu.

(e) Kecuali jika ditetapkan lain, setiap amandemen atas Konvensi iniyang telah dibuat berdasarkan Pasal ini, yang ada kaitannya dengan

bangunan kapal, harus hanya berlaku bagi kapal-kapal yangpeletakan lunasnya atau yang pada suatu tahapan konstruksi yang

serupa dengan itu, pada tanggal amandemen itu mulai berlaku atausesudahnya.

(f) Setiap pernyataan atas penerimaan atau keberatan atas suatuamandemen atau setiap catatan yang diberikan berdasarkansubparagraf (b)(vii)(2) Pasal ini harus disampaikan secara tertuliskepada Sekretaris Jenderal Organisasi, yang akan meneruskankepada semua Pemerintah Penandatangan tentang penyampaiantersebut, demikian juga tanggal penerimaannya.

(g) Sekretaris Jenderal Organisasi akan memberitahu semua PemerintahPenandatangan tentang setiap amandemen yang mulai berlaku

berdasarkan Pasal ini, bersama-sama dengan tanggal mulaiberlakunya masing-masing amandemen tersebut.

PASAL IX Penandatanganan, Ratifikasi, Penerimaan, Persetujuan, danPenambahan Keanggotaan

(a) Konvensi ini akan tetap terbuka untuk penandatanganan di kantorpusat Organisasi dari tanggal 1 Nopember 1974 sampai tanggal 1 Juli 1975dan setelah itu akan tetap terbuka untuk penambahan keanggotaan, Negara-negara dapat menjadi peserta Konvensi ini dengan:

(i) penandatanganan tanpa syarat atas ratifikasi, penerimaan ataupersetujuan; atau

(ii) pendandatanganan dengan syarat atas ratifikasi, penerimaanatau persetujuan, diikuti dengan ratifikasi, penerimaan atau

persetujuan; atau

xvi


15/42

(iii) menjadi anggota.

(b) Ratifikasi, penerimaan atau persetujuan atau penambahan

keanggotaan akan dilakukan dengan cara menyampaikan piagam tersebutkepada Sekretaris Jenderal Organisasi.

(c) Sekretaris Jenderal Organisasi akan memberitahu Pemerintah semuaNegara yang telah menandatangani Konvensi ini atau yang telah menjadianggota apakah dengan penandatanganan atau dengan penyampaian setiap

piagam ratifikasi, penerimaan atau persetujuan atau penambahankeanggotaan dan tanggal penyampaiannya.

PASAL XMulai Berlakunya Konvensi

(a) Konvensi ini akan mulai berlaku 12 bulan setelah tanggal yang padawaktu itu tidak kurang dari 25 Negara yang jumlah armada gabungannyatidak kurang dari 50% Tonase kotor armada niaga dunia, telah menjadi

peserta sesuai persyaratan Pasal IX.

(b) Setiap piagam ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau penambahankeanggotaan yang disampaikan setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi

ini, akan berlaku 3 bulan setelah tanggal penyampaiannya.

(c) Setelah tanggal suatu amandemen atas Konvensi ini dianggap telahditerima berdasarkan Pasal VIII, setiap piagam ratifikasi, penerimaan,

persetujuan atau penambahan keanggotaan yang disampaikan, akan berlakubagi Konvensi yang telah diamandemenkan.

PASAL XI

Pembatalan

(a) Konvensi ini dapat dibatalkan oleh setiap Pemerintah Penandatangan pada setiap waktu setelah habis masa berlakunya, yaitu lima tahunterhitung dari tanggal Konvensi mulai berlaku bagi Pemerintah tersebut.

(b) Pembatalan akan mulai berlaku dengan penyampaian piagampembatalan kepada Sekretaris Jenderal Organisasi yang akan memberitahu

semua Pemerintah Penandatangan yang lain tentang setiap piagam pembatalan yang diterima dan tentang tanggal penerimaannya maupuntanggal mulai berlakunya pembatalan tersebut.

(c) Suatu pembatalan mempunyai tenggang waktu satu tahun, atau kurunwaktu yang lebih lama sedemikian rupa sehingga dapat dirinci di dalam

xvii


16/42

piagam pembatalan, setelah diterimanya piagam tersebut oleh SekretarisJenderal Organisasi.

PASAL XII

Penyampaian dan Pendaftaran

(a) Konvensi ini akan disampaikan kepada Sekretaris JenderalOrganisasi yang akan mengirimkan salinan-salinan yang benar dan sah dariKonvensi itu kepada Pemerintah semua negara yang telah menandatanganiKonvensi ini atau menjadi anggotanya.

(b) Segera setelah Konvensi ini mulai berlaku, teks itu akan dikirimkan

oleh Sekretaris Jenderal Organisasi kepada Sekretaris Jenderal PerserikatanBangsa Bangsa untuk didaftar dan diumumkan, sesuai dengan Pasal 102dari Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.

PASAL XIII

Bahasa-bahasa

Konvensi ini disusun dalam salinan tunggal dalam bahasa Cina, Inggris,Perancis, Rusia dan Spanyol, masing-masing teks sama otentiknya.Terjemahan resmi dalam bahasa-bahasa Arab, Jerman dan Italia akandisusun dan disampaikan dalam bentuk asli yang ditandatangani.

ATAS KESAKSIAN yang bertanda tangan di bawah ini*, yang diberiwewenang secara sah oleh Pemerintah masing-masing untuk maksud

tersebut, telah menandatangani Konvensi ini.

DITETAPKAN DI LONDON pada hari ini tanggal satu Nopember seribusembilan ratus tujuh puluh empat.

* Tanda tangan dibatalkan.

xviii


17/42

Pasal Protokol-protokol 1978 yang berhubungan dengan

SOLAS, 1974

PESERTA PROTOKOL INI

SEBAGAI PESERTA dalam Konvensi internasional tentang KeselamatanJiwa di Laut tahun 1974, yang telah dilaksanakan di London pada tanggal 1

Nopember 1974.

MELIHAT kontribusi utama yang dapat dibuat pada konvensi diatas untukmeningkatkan keselamatan barang dan kapal di laut serta awak kapal.

MELIHAT JUGA kebutuhan pengembangan dimasa yang akan datanguntuk keselamatan kapal, khususnya kapal tanker.

MENIMBANG bahwa sasaran terbaik yang akan dicapai dalamkesimpulan Protokol yang berhubungan dengan konvensi internasionaltentang keselamatan jiwa di laut 1974,

TELAH MENYETUJUI ketetapan sebagai berikut :

PASAL I

Kewajiban-kewajiban umum

Peserta Protokol ini berkewajiban memberlakukan ketentuan-ketentuanProtokol ini dan Lampirannya, yang akan merupakan bagian yang takterpisahkan dari Protokol ini. Tiap acuan terhadap Konvensi ini sekaligusmerupakan acuan terhadap Lampirannya.

xix


18/42

PASAL II

Penerapan

Ketentuan-ketentuan pasal II, III (selain daripada paragraf (a)), IV,VI(b), (c) dan (d), VII dan VIII dari Konvensi Internasional SOLAS,1974

(selanjutnya disebut A Protokol 1978 yang berhubungan dengan konvensiSOLAS, 1974"), diambil dari Protokol ini, ditetapkan bahwa acuan pasal-

pasal itu terhadap konvensi dan Pemerintah Penandatangan akan dijadikanacuan pokok terhadap Protokol dan Peserta Protokol ini, secara berurutan.2. Setiap kapal yang terkena ketentuan Protokol ini harus memenuhiketentuan-ketentuan konvensi, menyangkut modifikasi dan penambahansebagaimana yang ditetapkan dalam Protokol ini.

3. Berkenaan dengan kapal-kapal dari negara bukan peserta Konvensidan Protokol ini, Peserta Protokol ini akan mengenakan persyaratan dariKonvensi dan Protokol ini yang mungkin diperlukan untuk menjamin tidakada perlakuan yang tidak baik diberikan terhadap kapal tersebut.

PASAL III

Pembahasan informasi

Peserta Protokol akan membahas dan menyampaikan dengan SekretarisJendral dari Inter-Governmental Maritime Consultative Organization*

(selanjutnya disebut AOrganisasi), sebuah daftar dari surveyor pilihan atauorganisasi terkenal yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas

badan pemerintah untuk keselamatan di laut untuk disampaikan kepada pejabat pemerintah Peserta. Pemerintah akan memberitahukan kepada

=Organisasi= tentang tanggung jawab dan kondisi tertentu yangdilimpahkan kepada surveyor pilihan dan organisasi yang telah diakui.

PASAL IV

Penandatanganan, ratifikasi, penerimaan, persetujuan danpenambahan keanggotaan

1. Protokol ini dibuka untuk penandatanganan pada kantor pusatOrganisasi mulai 1 Juni 1978 sampai 1 Maret 1979 dan setelah itu masihterbuka untuk penambahan keanggotaan. Atas dari ketentuan-ketentuan

pada paragrap 3 dari pasal ini, Negara-negara mungkin menjadi PesertaProtokol ini dengan :

(a) pendandatanganan tanpa syarat atas ratifikasi, penerimaan ataupersetujuan; atau

(b) pendandatanganan dengan syarat atas ratifikasi, penerimaan

atau persetujuan, diikuti dengan ratifikasi, penerimaan atau

* Nama Organisasi tersebut telah diganti menjadi IMO sesuai amandemen dari KonvensiOrganisasi tersebut yang mulai diberlakukan 22 Mei 1982.

xx


19/42

persetujuan; atau

(c) menjadi anggota.

2. Ratifikasi, penerimaan, persetujuan dan penambahan keanggotaanakan diberlakukan dengan penyampaian piagam hal itu kepada SekretarisJendral Organisasi.

3. Protokol ini ditandatangani tanpa syarat, ratifikasi, penerimaan, ataupersetujuan hanya untuk negara-negara yang menandatangani tanpa syarat,ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan terhadap Konvensi tersebut.

PASAL V

Mulai berlakunya Protokol

1. Protokol ini akan diberlakukan 6 bulan setelah tanggal dimana tidakkurang dari 15 negara, gabungan perusahaan pelayaran yang memilikilebih dari 50% isi kotor perkapalan niaga dunia, telah menjadi pesertasesuai persyaratan Pasal IV Protokol ini, penetapan bagaimanapun bahwaProtokol sekarang ini tidak akan diberlakukan sebelum hasil Konvensidiberlakukan.

2. Setiap piagam ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau penambahan

keanggotaan setelah tanggal yang mana Protokol ini diberlakukan akandilaksanakan setelah 3 bulan setelah tanggal penyampaian.

3. Setelah tanggal yang mana amandemen terhadap Protokol ini diterimadalam pasal VIII dari Konvensi, setiap piagam ratifikasi, penerimaan,

persetujuan, atau penambahan keanggotaan akan diterapkan terhadapProtokol ini sebagai amandemen.

PASAL VIPembatalan

1. Protokol ini mungkin dibatalkan oleh beberapa Negara Peserta pada saat habis masa berlakunya setelah lima tahun dari tanggaldiberlakukannya Protokol untuk Negara Peserta.

2. Pembatalan akan dilaksanakan dengan menyampaikan piagampembatalan kepada Sekretaris Jendral Organisasi.

3. Pembatalan akan dilaksanakan satu tahun, atau dalam kurun waktulebih lama sesuai dengan yang tertulis dalam piagam pembatalan, setelahhal itu diterima oleh Sekretaris Jendral Organisasi.

4. Pembatalan Konvensi oleh satu Negara Peserta dianggap juga

xxi


20/42

sebagai pembatalan Protokol ini oleh Negara Peserta tersebut.

PASAL VIIPenyampaian

1. Protokol ini akan disampaikan oleh Sekretaris Jendral Organisasi

(selanjutnya disebut >penyampai=).

2. Penyampai akan:

(a) Memberi informasi kepada semua negara yangmenandatangani Protokol ini atau menerima hal tersebut

tentang:

(i) Setiap penandatanganan atau penyampaian baru piagamratifikasi, penerimaan, persetujuan atau penambahankeanggotaan, bersama-sama dengan tanggal yangdicantumkan.

(ii) Tanggal berlakunya Protokol ini;

(iii) Penyampaian beberapa piagam pembatalan dari Protokol

ini bersama-sama tanggal diterimanya dan tanggal mulaiberlakunya pembatalan.

(b) Mengirimkan salinan aslinya Protokol ini kepada semuanegara yang telah menandatangani Protokol ini ataumenerimanya

.3. Segera setelah protokol ini diberlakukan, salinan asli dari Protokol

yang sekarang akan dikirimkan >penyampai= kepada Sekretaris JendralOrganisasi untuk didaftarkan dan diumumkan sesuai dengan Pasal 102 dari

piagam PBB.

PASAL VIII

Bahasa-bahasa

Protokol ini disusun dalam salinan tunggal dalam bahasa Cina, Inggris,Perancis, Rusia dan Spanyol, masing-masing teks sama otentiknya.Terjemahan resmi dalam bahasa-bahasa Arab, Jerman dan Italia akan

disusun dan disampaikan dalam bentuk asli yang ditandatangani.

ATAS KESAKSIAN yang bertanda tangan di bawah ini*, yang diberiwewenang secara sah oleh Pemerintah masing-masing untuk maksudtersebut, telah menandatangani Protokol ini.

* Tanda tangan dibatalkan.

xxii


21/42

DITETAPKAN DI LONDON pada hari ini tanggal tujuh belas Pebruariseribu sembilan ratus tujuh puluh delapan.

xxiii


22/42

Teks gabungananeks Konvensi SOLAS 1974

BAB IPersyaratan Umun

Bagian A-Aplikasi, definisi, dll. Halaman

1 Aplikasi.................................................................. 19

2 Definisi ..............................................................

3 Pengecualian ..........................................................

4 Pembebasan ...........................................................

5 Eqivalensi ..............................................................

Bagian B-Survey dan Sertifikat

6 Inspeksi dan survey .............................................. 19

7 Survey kapal penumpang ...................

8 survey alat keselamatan dan perlengkapan lain dari kapalbarang ..................................

9 Surveyi instalasi radiodari kapal barang ..............

10 Survey lambung, mesin dan perlengkapan kapalbarang ..............................................................

11 Perawatan kondisi setelah survey .........................

12 Penerbitan sertifikat ..........................................

24


23/42

Pasal IV,V,VI

13 Penerbitan sertifikat oleh pemerintah lan ..............

14 Masa berlaku setifikat ..........................................

15 Bentuk sertifikat ...................................................

16 Penempatan sertifikat ...........................................

17 Penerimaan sertifikat .............................................

18 Nilai sertifikat .......................................................

19 Pengawasan ............................................................

20 Hak-hak istimewa .................................................

Bagian C-Kecelakaan-kecelekaan

21 Kecelakaan-kecelekaan.........................................

25


24/42

Bagian A

Penerapan, definisi-definisi, dll.

Peraturan 1

Penerapan

(a) Kecuali apabila disyaratkan lain, Peraturan ini hanya berlaku bagikapal-kapal yang melakukan pelayaran-pelayaran internasional.

(b) Golongan-golongan kapal yang terkena persyaratan dari Bab inididefinisikan dengan lebih terperinci dan luas penerapannya akandinyatakan dalam masing-masing Bab.

Peraturan 2

Definisi-definisi

Untuk memenuhi maksud Peraturan ini, kecuali jika disyaratkan lain :

(a) Peraturan-peraturan berarti Peraturan-peraturan yang termaktub didalam Lampiran Konvensi ini.

(b) Badan Pemerintah berarti Pemerintah dari negara yang benderanyadikibarkan kapal secara sah.

(c) Disetujui berarti disetujui oleh Badan Pemerintah.

(d) Pelayaran internasional berarti suatu pelayaran dari suatu negara

yang memberlakukan Konvensi ini ke suatu pelabuhan di luar wilayahnegara tersebut, atau sebaliknya.

(e) Penumpangadalah setiap orang dikapal, kecuali :

(i) Nahkoda dan para anggota awak kapal atau orang-orang lainyang dipekerjakan atau yang terikat untuk melakukan tugasdalam bidang keterampilan apapun di kapal demi

pengusahaan kapal tersebut; dan

(ii) Anak yang berumur kurang dari 1 tahun.

(f) Kapal penumpangadalah kapal yang mengangkut lebih dari 12 orangpenumpang.

(g) Kapal barangadalah kapal yang bukan kapal penumpang.

26


25/42

Pasal IV,V,VI

(h) Kapal tanki adalah kapal barang yang dikonstruksikan ataudisesuaikan untuk pengangkutan muatan-muatan cair curah yangmempunyai sifat mudah menyala.

(i) Kapal ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan,ikan paus, anjing laut, singa laut atau sumber-sumber hayati laut yang lain.

(j) Kapal nuklir adalah kapal yang memiliki dilengkapi denganinstalasi nuklir.

(k) Kapal baru adalah kapal yang peletakan lunasnya atau yang dalamtahapan pembangunan yang serupa dengan itu bertepatan dengan tanggalmulai berlakunya Konvensi ini atau sesudahnya

(l) Kapal lama adalah kapal yang bukan kapal baru.

(m) 1 millautadalah 1852 meter atau 6080 kaki.

(n) Umur kapaladalah periode waktu yang telah dilalui, ditentukan daritahun dibuatnya yang bisa dilihat pada surat pendaftaran kapal.

Peraturan 3

Pengecualian

(a) Peraturan ini, kecuali dinyatakan lain, tidak berlaku bagi:

(i) Kapal perang dan kapal-kapal pengangkut pasukan.

(ii) Kapal barang yang mempunyai tonase kotor kurang dari 500 .

(iii) Kapal yang tidak tidak bertenaga penggerak.

(iv) Kapal kayu yang dibangun secara primitif.

(v) Kapal pesiar yang tidak berniaga.

(vi) Kapal-kapal ikan.

(b) Kecuali hal-hal yang ditetapkan secara khusus di dalam Bab V,tidak sesuatu pun didalam peraturan ini akan berlaku bagi kapal-kapal yang

semata-mata melayari AGreat Lakes@ di Amerika Utara dan Sungai St

Lawrence sejauh-jauhnya ke timur ialah garis lurus yang ditarik dari ACap

des Rosiers@ ke West Point, Anticosti island dan, di sebelah utaraAnticosti island, 63 0 meridian.

27


26/42

Peraturan 4

Pembebasan-pembebasan****

(a) Suatu kapal yang tidak biasa melakukan pelayaran-pelayaraninternasional, tapi dalam hal-hal yang luar biasa, dikehendaki melakukansuatu pelayaran internasional tunggal, oleh Badan Pemerintah dapatdibebaskan dari persyaratan manapun dari peraturan ini, dengan ketentuan

bahwa kapal itu memenuhi syarat-syarat keselamatan yang menurutpendapat Badan Pemerintah dianggap cukup layak untuk pelayaran yangakan ditempuh oleh kapal itu.

(b) Badan Pemerintah dapat membebaskan setiap kapal yangmengandung penampilan hal-hal yang baru dari ketentuan yang manapundari Bab II-1, II-2, III dan IV Peraturan-peraturan ini yang penerapannyamungkin sangat menghambat penelitian untuk berkembangnya penampilantersebut dan dalam kaitannya bagi kapal-kapal yang melakukan pelayaran-

pelayaran internasional. Tetapi, setiap kapal yang demikian itu, harusmemenuhi syarat-syarat keselamatan yang menurut pertimbangan BadanPemerintah adalah cukup memadai untuk pelayaran yang dimaksudsedemikian rupa hingga menjamin keselamatan kapal secara menyeluruhdan yang dapat diterima Pemerintah dari Negara-negara yang akandikunjungi kapal itu. Badan Pemerintah yang mengizinkan pembebasanyang demikian itu harus memberitahu Organisasi akan rincian dari hal-haltersebut dan alasan-alasannya diedarkan kepada Pemerintah-pemerintahPenandatangan untuk mereka ketahui.

Peraturan 5

Ekuivalen(a) Bilamana Peraturan ini mensyaratkan bahwa peralatan khusus,

bahan, alat atau pesawat khusus atau jenisnya, harus dipasang atau dibawadi kapal, atau bahwa harus diadakan suatu ketentuan khusus, maka BadanPemerintah dapat mengizinkan setiap peralatan, bahan, alat atau pesawatlain atau jenisnya, harus dipasang atau dibawa di kapal, jika hasilnyamemuaskan pada percobaan yang dikenakan padanya atau sebaliknya

bahwa peralatan, bahan, alat atau pesawat lain, atau jenis tersebut, atautersedianya sesuatu yang diperlukan, daya guna sekurang-kurangnya samadengan yang disyaratkan oleh Peraturan ini.

(c) Setiap Badan Pemerintah yang mengizinkan peralatan, bahan, alat

atau pesawat, atau jenisnya, atau tersedianya sesuatu yang diperlukantersebut sebagai gantinya, harus memberitahu Organisasi mengenai rinciandari segala sesuatu itu dengan disertai laporan tentang setiap percobaanyang telah dilakukan dan akan mengedarkan perincian-perincian tersebut

* Mengacu pada SLS.14/Circ.115 tentang penerbitan sertifikat-sertifikat pembebasan menurutKonvensi SOLAS 1974 dan amandemen-amandemennya.

28


27/42

Pasal IV,V,VI

kepada Pemerintah-pemerintah Penandatangan untuk dapat diketahui olehpara pejabatnya.

29


28/42

Bagian BPeraturan 6

Bagian BSurvey-survey dan sertifikat-sertifikat

Peraturan 6

Inspeksi dan survey****

(a) Inspeksi dan survey terhadap kapal, sejauh yang terkena dariketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan ini dan penerimaan dari

pemberian pembebasan-pembebasan yang ada, diselesaikan oleh pejabatBadan Pemerintah. Badan Pemerintah boleh, bagaimanapun, mempercayaiinspeksi-inspeksi dan survey-survey kepada surveyor-surveyor yangterpilih untuk melaksanakannya atau kepada organisasi yang diakui oleh

badan pemerintah tersebut.

(b) Badan Pemerintah akan membentuk lembaga untuk inspeksi-inspeksiyang tidak terjadwal dalam menyelesaikan selama masa berlakunyasertifikat. Beberapa inspeksi akan meyakinkan bahwa kapal dan peralatan-

peralatannya masih memenuhi keamanan dalam pelayaran kapal tersebut.Inspeksi-inspeksi ini boleh diselesaikan oleh inspektor Badan Pemerintah

sendiri, atau surveyor-surveyor pilihan, atau organisasi-organisasi yangdiakuil, atau oleh lembags yang lain tergantung permintaan BadanPemerintah tersebut. Bilamana Badan Pemerintah,semua persyaratan

peraturan 8 dan 10 dari bab ini, menetapkan kewajiban survey tahunan,inspeksi-inspeksi tidak terjadwal diatas tidak perlu dilakukan.

(c) Surveyor-surveyor pilihan suatu Badan Pemerintah atau organisasi-organisasi yang diakuil untuk mengatur inspeksi-inspeksi dan survey-survey seperti ditetapkan dalam kriteria keempat paragraf (a) dan (b) diberiwewenang sedikitnya seperti surveyor terpilih atau organisasi yang diakui

untuk :

* Mengacupada garis-garis besar survey yang dipersyaratkan oleh SOLAS protokol 1978,Koda Internasional untuk kapal pengangkut zat-zat kimia yang dicurah dan Koda Internasionaluntuk kapal pengangkut gas, yang disetujui oleh Organisasi pada Resolusi A,560(14); hinggaresolusi A.718(17) pada pelaksanaan sistem survey dan sertifikasi yang disesuaikan,sebagaimana ditambah dan dirubah melalui resolusi A.745(18); dan garis-garis besar survey

berdasarkan sistem survey dan sertifikasi yang disesuaikan yang disetujui oleh Organisasimelalui resolusi A.746(18).


29/42

(i) meminta perbaikan terhadap sebuah kapal, dan

(ii) melaksanakan inspeksi-inspeksi dan survey-survey jikadiminta oleh pihak yang berwenang dari suatu pelabuhan.

Badan Pemerintah akan memberitahukan kepada Organisasi tentangtanggung-jawab dan kondisi-kondisi wewenang yang dilimpahkan kepadasurveyor-surveyor yang terpilih atau kepada organisasi-organisasi yangdiakui.

(d) Apabila seorang surveyor pilihan atau organisasi yang diakuimenetapkan bahwa kondisi dari kapal atau peralatannya tidak sesuai

dengan sertifikat yang ditetapkan atau kapal tersebut tidak cukupmeyakinkan untuk melaksanakan perjalanan dilaut tanpa membahayakankapal, atau awak kapal, surveyor atau organisasi secepatnya meyakinkan

bahwa tindakan perbaikan telah dilaksanakan dan memberitahukan haltersebut kepada Badan Pemerintah. Jika tindakan perbaikan tidakdilaksanakan, sertifikatnya akan di batalkan dan Badan Pemerintah akanmemberitahukan hal tersebut secepatnya; dan jika kapal sedang berada di

pelabuhan negara Peserta yang lain, pihak yang berwenang di pelabuhanakan memberitahukan secepatnya. Ketika seorang pejabat BadanPemerintah, seorang surveyor terpilih atau organisasi yang diakui telah

memberitahukan kepada pihak yang berwenang di suatu pelabuhan, Negaradari pelabuhan tersebut akan memberi bantuan kepada pejabat, surveyoratau organisasi untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang tertuang

pada peraturan ini. Sedapat mungkin, Negara dimana pelabuhan tersebut berada yakin bahwa kapal tersebut tidak akan berlayar sampai kapaltersebut dapat mengarungi laut, atau meninggalkan pelabuhan untuk tujuanmelaksanakan perbaikan pada suatu galangan, tanpa membahayakan kapalatau awak kapal.

(e) Dalam setiap kasus, Badan Pemerintah harus memberi jaminan

sepenuhnya kelengkapan dan efisiensi dari inspeksi dan survey, dan harusbertindak tegas untuk meyakinkan perencanaan-perencanaan penting untukmemenui kewajiban ini.

Peraturan 7

Pemeriksaan kapal-kapal penumpang**

(a) Kapal harus menjalani pemeriksaan-pemeriksaan sebagaimana yang

ditentukan dibawah ini:(i) Pemeriksaan sebelum kapal digunakan untuk melakukanpelayaran.

(ii) Pemeriksaan berkala satu kali setiap 12 bulan.(iii) Pemeriksaan-pemeriksaan tambahan, jika dianggap perlu.

* Mengacu pada resolusi A.794(19) pada survey dan inspeksi kapal penumpang ro-ro.


30/42

(b) Pemeriksaan-pemeriksaan yang dimaksud di atas itu harusdilaksanakan sebagai berikut:

(i) Survey sebelum kapal dioperasikan, harus meliputi inspeksilengkap atas bangunan, permesinan dan perlengkapannya,termasuk sisi luar kulit dasar kapal dan sisi dalam serta sisiluar ketel-ketel uap. Pemeriksaan harus sedemikian rupasehingga dapat memperoleh kepastian bahwa tata susunan,

bahan, dan kekuatan bangunan, ketel-ketel uap dan bejana- bejana bertekanan serta kelengkapannya, mesin induk danmesin bantu, instalasi radio termasuk yang digunakan dalamalat penyelamat, pemadam kebakaran, sistem keselamatan

terhadap api dan perlengkapannya, alat-alat penyelamat dan perencanaan, perlengkapan navigasi pelayaran, informasi-informasi pelayaran, peralatan ruangan navigasi, dan

perlengkapan lain, memenuhi dengan selengkap-lengkapnyasyarat-syarat peraturan-peraturan ini, dan undang-undang,keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan dan peraturan-

peraturan yang diumumkan oleh Badan Pemerintah untukkapal-kapal dari layanan yang dimaksudkan. Pemeriksaan itu

pun harus sedemikian juga hingga dapat memperolehkepastian bahwa perampungan semua suku bagian konstruksi

kapal dilengkapi dengan lampu-lampu, sosok-sosok benda,sarana-sarana yang menghasilkan isyarat-isyarat bunyi danisyarat-isyarat bahaya sebagaimana yang disyaratkan olehketentuan-ketentuan Konvensi ini dan Peraturan Internasionaluntuk mencegah tubrukkan di laut yang berlaku.

(ii) Survey periodik harus meliputi inspeksi bangunan, ketel-ketel uap dan bejana-bejana bertekanan, permesinan dan

perlengkapannya, termasuk sisi luar kulit dasar kapal. Surveyharus sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh kepastian

bahwa kapal, yang berkenaan bangunan, ketel-ketel uap dan bejana-bejana bertekanan serta perlengkapannya, mesininduk dan mesin bantu, instalasi radio termasuk yangdigunakan dalam alat penyelamat, pemadam kebakaran,sistim keselamatan terhadap api dan perlengkapannya, alat-alat penyelamat dan perencanaan, perlengkapan navigasi

pelayaran, informasi-informasi pelayaran, peralatan ruangannavigasi, dan perlengkapan lain, memenuhi denganselengkap-lengkapnya syarat-syarat peraturan-peraturan ini,dan undang-undang, keputusan-keputusan, ketetapan-

ketetapan dan peraturan-peraturan yang diumumkan olehBadan Pemerintah sebagai akibat dari padanya. Lampu-lampu, sosok-sosok benda, sarana-sarana yang menghasilkanisyarat-isyarat bunyi dan isyarat-isyarat bahaya yangdipasang oleh kapal itu harus juga tunduk kepada

pemeriksaan yang dikemukakan di atas dengan tujuan untukmemperoleh kepastian bahwa lampu-lampu dan sosok-sosok


31/42

benda itu memenuhi syarat-syarat peraturan-peraturan ini dandemikian pula Peraturan Internasional untuk mencegah

tubrukkan di laut yang berlaku

(iii) Pemeriksaan baik bersifat umum atau sebagian, sesuaidengan keadaan, harusnya dibuat setelah selesainya

perbaikan dari penyelidikan-penyelidikan yang disebutkandalam peraturan 11 dari bab ini, atau manakala perbaikan

penting atau pembaruan-pembaruan apa pun yang telahdilakukan. Pemeriksaan itu harus sedemikian rupa untukmemperoleh kepastian bahwa bahan dan penyelesaian

perbaikan-perbaikan atau pembaruan-pembaruan tersebut

dalam keadaan memuaskan dalam segala hal, dan bahwakapal dalam segala hal memenuhi ketentuan-ketentuan

peraturan-peraturan ini dan Peraturan Internasional untukmencegah tubrukkan di laut yang berlaku, dan undang-undang, keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan dan

peraturan-peraturan yang diumumkan oleh Badan Pemerintahsebagai akibat dari padanya.

(c) (i) Undang-undang, keputusan-keputusan, aturan-aturan dan peraturan-peraturan yang dimaksud di dalam paragraf (b)

Peraturan ini, dalam segala hal harus sedemikian rupasehingga memperoleh kepastian bahwa sesuai dengan segikeselamatan kapal, kapal itu layak untuk melakukan layananyang dimaksudkan.

(ii) Berikut ini adalah hal-hal lain yang oleh ketentuan-ketentuandiwajibkan untuk diamati dengan ujian-ujian awal danhidrolik berikutnya atau ujian-ujian lain sebagai penggantiyang dapat diterima yang dilakukan terhadap ketel-ketel uaputama dan ketel-ketel uap bantu, sambungan-sambungan,

pipa-pipa uap, bejana-bejana bertekanan tinggi, dan tangki-tangki bahan bakar untuk motor-motor pembakaran dalamakan ditambahkan meliputi prosedur-prosedur pengujian danselang-selang waktu yang harus dipatuhi dan selang-selangwaktu antara dua ujian yang beruntun.

Peraturan 8

Survey alat-alat keselamatan dan perlengkapan lain darikapal-kapal barang

(a) Alat-alat keselamatan dan rencana-rencana (kecuali instalasi radio),peralatan navigasi pelayaran, sistim keselamatan dan peralatan dan sistiminert gas pada kapal barang dengan tonase kotor 500 ton atau lebih yangdisebutkan pada bab II-1, II-2, III dan V, harus dilaksanakan pada

pemeriksaan awal dan survey berikutnya, seperti dijelaskan untuk kapalpenumpang dalam peraturan 7 di bab ini dengan penggantian dari 24 bulanmenjadi 12 bulan di subparagraf (a)(ii) dari peraturan tersebut. Peralatan

pemadam kebakaran di kapal baru dan peralatan ruangan navigasi,


32/42

informasi-informasi pelayaran, penerangan-penerangan, jenis dan peralatanpembuat sinyal suara yang ada pada kapal baru atau kapal lama harus

termasuk dalam lingkup pemeriksaan untuk meyakinkan bahwakelengkapan itu sesuai sepenuhnya dengan persyaratan-persyaratan dari

peraturan-peraturan ini dan, juga Peraturan Internasional untuk mencegahtubrukkan di laut yang berlaku.***

(b) Pemeriksaan-pemeriksaan antara harus dibuat untuk tanker-tankeryang berumur 10 tahun dan lebih, pada tiga bulan sebelum atau sesudahtanggal ulang tahun Sertifikat Perlengkapan Keselamatan Kapal Barang,untuk meyakinkan bahwa peralatan yang disebutkan dalam paragraf (a)dari peraturan ini telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan 11 dari bab

ini dan bahwa peralatan-peralatan tersebut dalam keadaan dapat bekerjadengan baik. Pemeriksaan-pemeriksaan antara harus sudah dilakukan padasaat diterbitkannya Sertifikat Perlengkapan Keselamatan Kapal Barangsesuai dengan peraturan 12(a)(iii) dari bab ini.***

Peraturan 9

Survey instalasi radio kapal barang

Instalasi radio kapal barang, termasuk yang digunakan pada alat-alatpenyelamat, terhadap peraturan di bab III dan IV, harus dilaksanakan padasurvey awal dan selanjutnya seperti yang berlaku untuk kapal-kapal

penumpang dalam peraturan 7 dari bab ini.

Peraturan 10Survey badan kapal, permesinan dan perlengkapan kapal-kapalbarang

(a) Badan kapal, permesinan dan perlengkapan (selain hal-hal yang

berkaitan dengan pemberian Sertifikat Keselamatan Perlengkapan KapalBarang atau Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang yang diterbitkan)dari sebuah kapal barang harus dilakukan pemeriksaan tentangkelengkapannya dan setelah itu dalam cara sedemikian rupa sehinggaBadan Pemerintah dapat menganggap perlu untuk memastikan bahwakeadaannya dalam segala hal memuaskan dan pada selang-selang waktu

berikut ini :

(mmmmmmmmmmmmmmmmccclx) pada kurun waktu

yang ditentukan Badan Pemerintah tetapi tidak lebih dari5 tahun (survey periodik);(mmmmmmmmmmmmmmmmccclxi) sebagai

* Mengacu pada catatan perlengkapan kesematan kapal barang yang disetujui (SLS.14/Circ.1)

*Mengacu pada garis-garis besar survey yang dipersyaratkan oleh SOLAS Protokol 1978,Koda Internasional untuk kapal pengangkut zat kimia yang dicurah dan koda internasionaluntuk kapal pengangkut gas (Resolusi A.560(14)).


33/42

tambahan untuk survey periodik sebuah kapal tangkiminyak yang berumur 10 tahun dan lebih harus

melaksanakan sedikitnya satu kali pemeriksaan antaraselama periode masa berlakunya Sertifikat KeselamatanKonstruksi Kapal Barang.** Dalam kasus dimana hanyasekali survey antara dilakukan pada satu periode masaberlakunya sertifikat, hal itu harus dilaksanakan pada 6 bulan sebelum atau sesudah, pada pertengahan tanggalmasa berlakunya sertifikat.

(b) Survey awal dan periodik harus dalam cara sedemikianrupa sehingga meyakinkan bahwa rencana-rencana, bahan danperhitungan-perhitungan dari bangunan, ketel-ketel dan bejana- bejana bertekanan lainnya, perlengkapan-perlengkapannya,motor utama dan bantu termasuk kemudi dan sistim kontrol bantu, instalasi listrik, dan peralatan-peralatan lainnya dalamkeadaan yang memuaskan untuk pelayaran kapal tersebut.Survey-survey tersebut, khususnya untuk kapal tangki minyak,

termasuk juga inspeksi luar di bawah badan kapal, ruang-ruangpompa, sistim-sistim pipa muatan dan pengisian bahan bakar,pipa ventilasi, katup-katup kedap bertekanan, dan penahan api.

(c) Survey antara untuk kapal tangki minyak yang berumur 10 tahundan lebih harus termasuk inspeksi pada peralatan kemudi, ruang-ruang

pompa, sistim-sistim pipa kargo dan bunker di atas geladak dan di dalamruang-ruang pompa, pipa ventilasi, katup-katup kedap bertekanan, dan

penahan api, instalasi listrik di daerah berbahaya, bagian luar di bawah

badan kapal.**

Sebagai tambahan untuk inspeksi visual pada instalasilistrik, tahanan isolasi peralatan listrik pada daerah yang berbahaya perlu diuji. Jika saat pengujian terdapat keragu-raguan dari kondisi pipa,

pengukuran tambahan, seperti uji tekanan dan pemeriksaan ketebalan, perlu dilakukan. Survey antara harus dilakukan pada SertifikatKeselamatan Konstruksi Kapal Barang diterbitkan sesuai dengan peraturan12(a)(ii) dari bab ini.

(d) Survey, apakah secara umum atau sebagian tergantung

pada keadaannya, harus dilaksanakan apabila persyaratansetelah sebuah penyelidikan yang dijelaskan di peraturan 11dari bab ini, atau jika perbaikan-perbaikan penting atau

* Mengacu pada garis-garis besar survey yang dipersyaratkan oleh SOLAS Protokol 1978,Koda Internasional untuk kapal pengangkut zat kimia yang dicurah dan koda internasionaluntuk kapal pengangkut gas (Resolusi A.560(14)).

*Mengacu pada sirkular mengenai inspeksi di luar dasar kapal (PSLS.2/Circ.5)


34/42

pembaruan dilakukan. survey harus dilakukan sedemikian rupasehingga meyakinkan bahwa perbaikan-perbaikan yang

mendesak atau pembaruan dilaksanakan secara benar, bahwa bahan dan kinerja dari perbaikan atau pembaruan tersebutmemuaskan dalam segala hal, dan bahwa kapal siap berlayartanpa membahayakan kapal atau awak kapal.

Peraturan 11Mempertahankan kondisi setelah survey

(a) Kondisi kapal dan perlengkapanya harus di pertahankan menurutketentua dari peraturan-peraturan ini untuk meyakinkan bahwa kapal dalamsegala hal tetap sanggup berlayar tanpa membahayakan kapal dan awakkapal.

(b) Setelah setelah survey sesuai peraturan 6, 7, 8, 9 atau 10 dari bab initelah lengkap dilaksanakan, tidak boleh ada perubahan pada rencana

bangunan, permesinan, peralatan-peralatan dan hal-hal lainnya yang telahdi periksa, tanpa sangsi dari Badan Pemerintah.

(c) Apabila terjadi kecelakaan terhadap kapal atau ditemukankekurangan-kekurangan, yang berpengaruh terhadap keselamatan kapalatau efisiensi atau kelengkapan dari alat-alat penyelamat atau perlengkapanlainnya, nahkoda atau pemilik kapal harus melaporkan pada kesempatan

pertama kepada Badan Pemerintah, surveyor terpilih atau organisasi yangdiakui yang bertanggung jawab menerbitkan sertifikat tersebut, yang akanmelaksanakan penyelidikan untuk penentuan awal apakah sebuah

pemeriksaan, seperti yang disyaratkan oleh peraturan-peraturan 6, 7, 8, 9atau 10 dari bab ini, adalah diperlukan. Jika kapal berada di pelabuhan

negara Peserta lainnya, nahkoda atau pemilik harus juga melaporkan segerakepada pihak yang berwenang di pelabuhan dan surveyor terpilih atauorganisasi yang terkenal harus memastikan laporan tentang hal itu telah didilaksanakan.

Peraturan 12

Pemberian sertifikat-sertifikat***

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

* Mengacu pada resolusi A.791(19) pda penerapan Konvensi Internasional tentangpengukuran tonase kapal.


35/42

(i). Sertifikat yang dinamakan Sertifikat KeselamatanPenumpang akan dikeluarkan setelah diadakan

inspeksi dan survey terhadap sebuah kapalpenumpang yang memenuhi syarat-syarat bab II-1,II-2, III dan IV serta syarat-syarat lain yang adakaitannya dengan peraturan-peraturan ini.

(ii). Sertifikat yang dinamakan SertifikatKeselamatan.*** Konstruksi Kapal Barang akandikeluarkan setelah diadakan survey terhadap

sebuah kapal yang memenuhi syarat-syarat untukkapal-kapal barang sewaktu menjalani survey sesuaidengan peraturan 10 bab ini dan memenuhi syarat-syarat bab II-I dan bab II-2 yang dapat diterapkan,selain daripada yang ada kaitannya dengan alat-alat pemadam kebakaran dan bagan pengawasankebakaran.

(iii). Sertifikat yang dinamakan Sertifikat KeselamatanPerlengkapan Kapal Barang akan dikeluarkansetelah diadakan inspeksi terhadap sebuah kapal barang yang memenuhi syarat-syarat yang adakaitannya dengan bab II-I, II-2 dan III serta syarat-syarat lainnya yang ada kaitannya denganketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan ini.

(iv). Sertifikat yang dinamakan Sertifikat KeselamatanRadio Kapal Barang akan dikeluarkan setelah kapaltersebut memenuhi persyaratan-persyaratan bab IVdan persyaratan-persyaratan lainnya dari peraturan-peraturan ini.

(ii) Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang, SertifikatKeselamatan Perlengkapan Kapal Barang dan

Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang,mengacu pada subparagraf (i), (iii) dan (iv), akandilengkapi dengan sebuah catatan perlengkapanyang ditetapkan dalam Konferensi Pemerintah-pemerintah Penandatangan Konvensi Keselamatan

*Mengacu pada sirkular mengenai penerbitan suplemen dan lampiaran (PSLS.2/Circ.1)


36/42

Jiwa di Laut, 1974 tentang mara bahaya di Laut danSistim Keselamatan, 1988, dengan resolusi-resolusi

seperti yang mungkin tambah atau diubah.

(vi) Bilamana pembebasan diberikan kepada sebuahkapal berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan ini, sebuah sertifikat yangdinamakan Sertifikat Pembebasan akan dikeluarkandisamping Sertifikat-sertifikat yang dipersyaratkandalam paragraf ini.

(vii) Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang, SertifikatKeselamatan Konstruksi kapal Barang, SertifikatKeselamatan Perlengkapan Kapal Barang, SertifikatKeselamatan Radio Kapal Barang dan SertifikatPembebasan harus dikeluarkan baik oleh BadanPemerintah atau oleh seseorang atau oleh suatuorganisasi yang diberi kewenangan secara sah oleh

Badan Pemerintah itu. Bagaimanapun juga BadanPemerintah tersebut bertanggung jawab penuhterhadap Sertifikat itu.

(b) Lepas daripada ketentuan apapun yang terdapat didalamKonvensi ini, setiap sertifikat yang dikeluarkan berdasarkandan ssuai dengan ketentuan-ketentuan dari Konvensi dan yang pada tanggal 1 Pebruari 1992 masih tetap berlaku sampai

sertifikat tersebut habis masa berlakunya.

(c) Pemerintah Penandatangan tidak akan mengeluarkansertifikat berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuanKonvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut tahun1960, tahun 1948 atau tahun1929, setelah tanggal Konvensi inidinyatakan mulai berlaku oleh Pemerintah itu.

Peraturan 13

Pemberian sertifikat oleh Pemerintah lain

Suatu Pemerintah Penandatangan,** atas permintaan Badan Pemerintah,

*Mengacu pada sirkular yang berhubungan dengan permintaan Negara-negara pesertaKonvensi SOLAS 1978 kepada pemerintah penanda tangan dari SOLAS 1974 yang bukan


37/42

p

dapat menyebabkan sebuah kapal diperiksa dan apabila terbukti bahwakapal itu memenuhi syarat-syarat Peraturan ini, harus mengeluarkan

sertifikat-sertifikat bagi kapal itu berdasarkan Peraturan ini. Setiapsertifikat yang dikeluarkan tersebut harus berisikan pernyataan tentangakibat bahwa sertifikat itu dikeluarkan atas permintaan Pemerintah dari

Negara tempat kapal itu didaftarkan atau akan didaftarkan, dan sertifikatitu akan memiliki kekuatan yang sama dan mendapat pengakuan yangsama sebagaimana halnya sertifikat yang dikeluarkan berdasarkanPeraturan 12 bab ini.

Peraturan 14

Masa berlakunya sertifikat-sertifikat**

(a) Sertifikat-sertifikat, selain daripada Sertifika KeselamatanKonstruksi Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan Perlengkapan KapalBarang, Sertifikat-sertifikat Pembebasan, dapat dikeluarkan untuk suatuwaktu yang tidak lama dari pada 12 bulan. Sertifikat KeselamatanKonstruksi Kapal Barang dikeluarkan untuk suatu waktu yang tidak lebihdari 5 tahun.Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barangdikeluarkan untuk suatu waktu yang tidak lebih dari 24 bulan. Sertifikat-sertifikat Pembebasan berlaku tidak lebih daripada masa berlaku yangtercantum di sertifikat itu.

(b) Tidak ada perpanjangan lebih dari 5 tahun masa berlakunyaSertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang yang diijinkan.

(c) Jika survey dilakukan dalam dua bulan sebelum akhir masaberlakunya Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang yang dikeluarkanbagi kapal-kapal barang yang tonase kotornya 300 ke atas, tetapi kurangdari tonase kotor 500 yang telah dikeluarkan semula, maka sertifikat

tersebut dapat ditarik, dan dapat dikeluarkan sertifikat baru yang berlakunya 12 bulan setelah masa berlaku yang disebutkan di dalamsertifikat semula .

(d) Jika sebuah kapal pada saat ketika sebuah sertifikat, selain daripadayang tercantum dalam paragraf (b) dari peraturan ini, habis masa

berlakunya sertifikat sedang tidak berada disuatu pelabuhan dari negaratempat kapal itu terdaftar, sertifikat itu dapat diperpanjang oleh BadanPemerintah, tetapi perpanjangan tersebut hanya akan diberikan denganmaksud untuk memungkinkan kapal itu menyelesaikan pelayarannya

menuju ke negara tempat kapal itu terdaftar atau akan diperiksa, dan hanyadiberikan bilamana perpanjangan itu dianggap cukup layak dan beralasan.

Negara-negara peserta Konvensi dari protokol untuk melaksanakan survey keselamatan radio(PSLS.2/Circ.3).

* Mengacu pada sirkular yang berhubungan dengan revalidasi sertifikat yang diterbitkanberdasarkan SOLAS 1974 sebagaimana ditambah dan diubah oleh Protokol SOLAS 1978(PSLS.2/Circ.7)


38/42

(e) Sertifikat tidak akan diperpanjang untuk jangka waktu yang tidaklebih dari lima bulan, dan kapal yang diberi perpanjangan tidak melebihi

waktu untuk tiba di negara tempat kapal itu terdaftar atau di pelabuhantempat kapal akan diperiksa, bedasarkan hasil pelaksanaan survey tersebutditentukan bahwa kapal tidak dapat meninggalkan pelabuhan atau negarasebelum memperoleh sertifikat baru.

(f) Sertifikat, lain daripada yang mengacu dalam paragraf (b) peraturanini, yang tidak dapat diperpanjangsehubungan pesyaratan-persyaratansesuai

peraturan yang berlakuboleh diberikan perpanjangan oleh BadanPemerintah untuk masa untuk masa berlaku satu bulan setelah tanggal

berakhirnya sertifikat tersebut.

(g) Sertifikat harus dibatalkan masa berlakunya :

(a) jika inspeksi-inspeksi dan survey-survey tidakdilaksanakan pada periode yang di jelaskan padaperaturan-peraturan 7(a), 8, 9 dan 10(a) dari bab iniatau mungkin diperpanjang sesuai dengan paragraf(d), (e) atau (f) dari peraturan ini, atau

(b) jika kapal berganti bendera ke negara lain. Sertifikatbaru hanya akan dikeluarkan jika Badan Pemerintahyang mengeluarkan sertifikat baru itu yakin bahwakapal tersebut memenuhi persyaratan-persyaratandari peraturan 11(a) dan (b) dari bab ini. Dalamkasus perpindahan antara Negara-negara, jika permintaan pada 3 bulan setelah perpindahandilakukan, negara dari negara peserta sebelumperpindahan mengirimkan salinan sertifikat kepadaBadan Pemerintah baru dimana kapal tersebut pindah, jika memungkinkan salinan dari laporansurvey juga dikirimkan.

Peraturan 15

Bentuk sertifikat

(a) Semua sertifikat harus disusun dalam bahasa resmi atau bahasa-bahasa dari negara yang mengeluarkan sertifikat itu.**

(b) Bentuk sertifikat itu harus dalam bentuk yang contohnya diberikan didalam lampiran Peraturan ini. Tata susunan dari bagian yang tercetak darisertifikat contoh itu harus dicetak ulang secara tepat di dalam sertifikat-

* Mengacu pada resolusi A.561(14)mengenai terjemahan teks sertifikat


39/42

sertifikat yang dikeluarkan itu, atau di dalam salinan-salinannya yang sah,dan rincian yang disisipkan di dalam sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan

itu atau di dalam salinan-salinannya yang sah, harus di dalam huruf Latindan huruf Arab.

Peraturan 16

Penempatan Sertifikat

Semua sertifikat atau salinan-salinannya yang sah yang dikeluarkanberdasarkan Peraturan ini harus dipampan di kapal yang menarik perhatiandan dapat dijangkau.

Peraturan 17

Penerimaan Sertifikat

Sertifikat yang dikeluarkan berdasarkan kewenangan suatu PemerintahPenandatangan harus diakui oleh Pemerintah Penandatangan yang lainuntuk semua maksud yang tercakup oleh Konvensi ini. Sertifikat itu harus

dianggap oleh Pemerintah Penandatangan yang lain memiliki kekuatansama dengan sertifikat yang mereka keluarkan sendiri.

Peraturan 18

Nilai Sertifikat

(a) Jika dalam melakukan suatu pelayaran tertentu jumlah orang di kapalkurang daripada jumlah yang tercantum di dalam Sertifikat KeselamatanKapal Penumpang dan sebagai akibatnya, sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan ini, bebas mengangkut sekoci penolongdan alat-alat penyelamat lain yang jumlahnya kurang daripada yangdinyatakan di dalam sertifikat, suatu lampiran dapat dikeluarkan olehBadan Pemerintah, orang atau organisasi yang diakui di dalam peraturan 12atau 13 bab ini.

(b) Lampiran ini harus menyatakan bahwa di dalam hal ini tidak adapenyimpangan dari peraturan ini. Lampiran ini harus digabungkan padasertifikat dan untuk itu harus menggantikan sertifikat sepanjang yang

berkenaan dengan alat-alat penyelamat. Lampiran ini dikeluarkan danhanya berlaku untuk pelayaran khusus tersebut.


40/42

Peraturan 19

Pengawasan*

(a) Setiap kapal ketika berada di pelabuhan dari negara peserta yang lainlangsung dibawah pengawasan pejabat yang diberi wewenang oleh negaratersebut untuk memastikan bahwa sertifikat-sertifikat yang dikeluarkanmenurut peraturan 12 atau peraturan 13 dari bab ini masih berlaku.

(b) Sertifikat-sertifikat itu, jika masih berlaku, akan diterima kecuali adakeraguan untuk mempercayai bahwa kondisi dari kapal atau peralatannyatidak sesuai dengan keterangan yang ada pada sertifikat atau bahwa kapaldan perlengkapanya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari peraturan11(a) dan (b) dari bab ini.

(c) Dalam keadaan khusus yang diberikan dalam paragraf (b) dari peraturan atau dimana sebuah sertifikat habis masa berlakunya ataudibatalkan, pejabat yang melaksanakan pengawasan akan mengambiltindakan untuk meyakinkan bahwa kapal tidak akan berlayar sampai kapaltersebut dapat mengarungi laut atau meninggalkan pelabuhan untukmenuju galangan perbaikan yang sesuai tanpa membahayakan kapal atauawak kapal.

(d) Dalam keadaan pengawasan yang diberikan ini memasuki hal-hallain, pejabat yang melaksanakan pengawasan harus memberikan informasisecara tertulis kepada wakil atau, jika tidak ada, perwakilan terdekat darinegara dimana kapal tersebut didaftarkan pada semua keadaan khususdimana intervensi dianggap perlu dilaksanakan. Sebagai tambahan,surveyor terpilih atau organisasi yang diakui yang bertanggung jawab

untuk mengeluarkan sertifikat juga harus diberitahu. Hal-hal yangdiintervensi harus dilaporkan kepada Organisasi.

(e) Pejabat pelabuhan yang dimaksud harus memberikan catatan semuainformasi yang berhubungan dengan kapal kepada pejabat pelabuhanselanjutnya, sebagai tambahan untuk negara peserta yang disebutkan dalam

paragraf (d) dari peraturan ini, jika hal itu tidak dapat diambil tindakanseperti yang dijelaskan dalam paragraf (c) dan (d) dari peraturan ini atau

jika kapal diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke pelabuhan selanjutnya.

(f) Pelaksanaan pengawasan menurut peraturan ini semuanyamemungkinkan catatan harus dibuat untuk meniadakan kapal tetapmenungguatau dibatalkan, jika sebuah kapal dibuat tetap menunggu atau dibatalkan

* Mengacu pada resolusi A.787(19) mengenai prosedur pengawasan Negara pelabuhan


41/42

perjalanannya hal itu adalah kompensasi dari beberapa kegagalan ataukerusakan.

Peraturan 20

Hak-hak istimewa

Hak-hak istimewa Konvensi ini tidak boleh dituntut demi kepentingankapal mana pun, kecuali jika kapal itu memiliki sertifikat yang sesuai danmasih berlaku.


42/42

Bagian CKecelakaan-kecelakaan

Peraturan 21Kecelakaan-kecelakaan

(a) Tiap-tiap Badan Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan terhadapsetiap kecelakaan yang terjadi di setiap kapal dari kapal-kapal miliknyayang tunduk pada ketentuan-ketentuan Konvensi ini bilamana ia

berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut dapat membantu dalam

menentukan perubahan-perubahan di dalam Peraturan ini yang mungkindikehendaki.**

(b) Tiap-tiap Badan Pemerintah wajib menyampaikan kepada Organisasiketerangan yang luas mengenai hasil-hasil yang diperoleh dari pemeriksaanitu. Laporan atau saran-saran dari Organisasi yang berdasarkan keterangandemikian tidak akan mengungkap identitas atau kebangsaan kapal-kapalyang bersangkutan atau dalam cara apa pun yang mengikat atau menuntuttanggung-jawab setiap kapal.

* Mengacu pada resolusi berikut yang ditetapkan oleh Organisasi :

Resolusi A.173(ES.IV) : Keikutsertaan pengawasan pemerintah dalam kecelakaan-kecelakaan dilaut.Resolusi A.203(VII) : Rekomendasi pada keputusan persetujuan-persetujuan dan

perencanaan-perencanaan antar Negara-negara tentang persoalan perijinan danpenggunaan peralatan keselamatan yang tidak dikenal dalam perairan teritorial.Resolusi A.322(IX) : Langkah-langkah pengawasan dalam kecelakaan-kecelakaan.Resolusi A.440(XI) : Pertukaran informasi untuk pengawasan kecelakaan.Resolusi A.442(XI) : Sumber daya manusia dan alat yang dibutuhkan BadanPemerintah untuk pengawasan kecelakaan dan pelanggaran Konvensi.Resolusi A.637(16) : Kerjasama dalam pengawasan kecelakaan-kecelakaan di laut.

Mengacu juga pada :

MSC/Circ. 70/Rev.1 : Persoalan-persoalan pada sistim bahaya di laut.MSC/Circ.224 : Kartu rekomendasi kerusakan dan catatan-catatan lengkap stabilitas.

MSC/Circ.388 : Catatan-catatan kebakaran.MSC/Circ.433 : Laporan pengawasan kecelakaan-kecelakaan serius.MSC/Circ.539/Add.2 : Laporan data-data kecelakaan-kecelakaan kapal ikan dannelayan di laut.MSC/Circ.559 : Petunjuk-petunjuk untuk menjamin pelaporan kepada Organisasi dariinsiden barang-barang berhahaya dan pencemaran laut dalam bentuk kemasan yangd di k l d l b h

Prakata, Pasal Bab I Solas

Documents