PRAKATA - IWABRI

i

ii

iii

PRAKATA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh..

Salam Sejahtera untuk kita semua

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala ridhoNya

maka proses perubahan AD/ART IWABRI ini bisa berjalan dengan lancar dan

tuntas.

Perubahan AD/ART didasarkan pada pengamatan keadaan di lapangan dan

kemudian diselaraskan dengan ketentuan organisasi yang tertuang di dalam

AD/ART yang terdahulu. Dari evaluasi tersebut, dirasakan perlu sekali untuk

melakukan perubahan AD/ART yang berlaku saat itu. Hal ini dikarenakan

terjadinya dinamika organisasi IWABRI baik secara struktural maupun perubahan

beberapa kebijakan yang disebabkan karena perubahan zaman, perkembangan

teknologi serta upaya penyesuaian organisasi terhadap situasi dan kondisi dalam

beberapa tahun terakhir ini.

Beberapa tahapan dalam merumuskan perubahan AD/ART ini sudah dilaksanakan

oleh Panitia Kecil Perubahan AD/ART yang dimotori oleh bidang Sekretariat

IWABRI Tingkat Pusat. Panitia kecil tersebut beranggotakan beberapa orang

pengurus IWABRI Tingkat Pusat. Tahapan perubahan AD/ART dimulai dari

mengadakan jajak pendapat yang bertujuan untuk menampung aspirasi dari

anggota IWABRI selindo, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan Raker

Khusus IWABRI. Raker Khusus yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2020

tersebut dihadiri oleh Ketua IWABRI Tingkat Wilayah selindo dan juga Ketua,

Wakil Ketua, serta Wakil-wakil Ketua yang membawah bidang IWABRI Tingkat

Pusat. Raker Khusus tersebut menghasilkan kesepakatan bersama tentang

perlunya dilakukan perubahan atas AD/ART yang ada.

Alhamdulillah, Panitia Kecil yang ditunjuk untuk melakukan perubahan AD/ART

telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik dan tuntas. Untuk itu, saya atas

nama pribadi dan juga atas nama organisasi mengucapkan terima kasih dan

apresiasi yang tinggi kepada Ibu-ibu yang terlibat dalam Panitia Kecil tersebut

iv

atas segala jerih payah dan kontribusinya yang luar biasa demi tersusunnya

AD/ART IWABRI yang baru.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Divisi Sekretariat Perusahaan

dan Divisi Hukum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. serta pihak-pihak

yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Keseluruhan pihak ini ikut membantu

dalam mengevaluasi dan melakukan finalisasi rancangan AD/ART yang baru agar

sesuai dan selaras dengan kebijakan manajemen Bank Rakyat Indonesia (Persero),

Tbk. dan juga ketentuan-ketentuan lain yang terkait. Semoga Allah SWT, Tuhan

Yang Maha Kuasa memberkahi kita semua dan akan mencatat apa yang dilakukan

ini sebagai amal jariyah yang terus mengalir. Aamiin YRA...

Akhir kata, semoga AD/ART yang baru dapat menjadi pedoman baku bagi para

pengurus IWABRI selindo maupun para anggota dalam melaksanakan kegiatan

berorganisasi. Dengan demikian diharapkan dapat tercapai tujuan, visi dan misi

organisasi dengan baik dan IWABRI akan menjadi organisasi yang maju dan

sangat dirasakan manfaatnya bagi pengurus, anggota maupun masyarakat luas.

Demikian kata sambutan saya. Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

IWABRI Tingkat Pusat

Rena Sunarso

Ketua

v

PERJALANAN SEJARAH PERKEMBANGAN

ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN WANITA BANK RAKYAT INDONESIA

IWABRI adalah wadah organisasi istri pekerja PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero), Tbk. yang berdiri sejak tanggal 25 April 2000. Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga Ikatan Wanita Bank Rakyat Indonesia disahkan dengan

Surat Keputusan Nomor : 13, 14, 17/IW PUSAT/X/2000 tanggal 18 Oktober 2000

dengan Pembukaan sebagai berikut :

Pembukaan

Kami, istri pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., menyadari

sepenuhnya kewajiban kami untuk ikut mewujudkan dan meningkatkan persatuan

dan kesatuan keluarga Besar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, serta

meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kewajiban tersebut akan berhasil apabila istri pegawai PT Bank Rakyat

Indonesia (Persero), Tbk., mau dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya

yang dimiliki dalam menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupan, baik pada

era reformasi yang sedang terjadi di negara kita maupun dalam menghadapi

globalisasi pada abad 21.

Bahwa sejalan dengan tuntuan dan tantangan kehidupan tersebut di atas, serta

adanya perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Dharma Wanita yang tidak

memperbolehkan lagi istri pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

menjadi Anggota Dharma Wanita, maka perlu dibentuk suatu wadah baru bagi

istri pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang lebih mandiri dan

efektif dalam menangani program kegiatan organisasi yang bermanfaat untuk

meningkatkan persatuan dan kesatuan, meningkatkan kesejahteraan Anggota dan

keluarganya melalui peningkatan sumber daya yang dimiliki.

Bahwa untuk mewujudkan wadah tersebut, kami istri pegawai PT Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk dalam Rapat Anggota Dharma Wanita PT Bank Rakyat

Indonesia tanggal 25 April 2000 sepakat untuk membentuk organisasi istri

vi

pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan nama Ikatan Wanita

Bank Rakyat Indonesia, yang disusun berdasarkan Anggaran Dasar Organisasi.

Di dalam perjalanannya, sesuai dengan kebutuhan kelengkapan organisasi

Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Ikatan Wanita Bank Rakyat Indonesia

mengalami penggabungan dan penyempurnaan dengan SKEP-03/IW

PUSAT/IV/2004 tanggal 25 April 2004. Permasalahan yang masih belum

terakomodir di dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga tersebut

ditetapkan dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ikatan Wanita Bank

Rakyat Indonesia Tingkat Pusat.

Setelah 20 tahun sejak berdirinya organisasi ini, Ikatan Wanita Bank Rakyat

Indonesia mengalami banyak sekali perkembangan yang diakibatkan oleh adanya

dinamika di dalam organisasi maupun perubahan di dalam Manajemen PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Salah satunya tampak dari hasil polling tanggal

30 April 2020 perihal keanggotan yang mayoritas menyetujui perubahan

keanggotaan yang semula bersifat sukarela (tidak otomatis) menjadi stelsel pasif

(otomatis).

Maka IWABRI Tingkat Pusat berdasarkan SKEP-08/IW PUSAT/VII/2020

tanggal 6 Juli 2020 yang telah disahkan di dalam Rapat Kerja IWABRI Tingkat

Pusat tanggal 27 Juli 2020 membentuk Panitia Kecil untuk mengkaji dan

mengevaluasi Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Ikatan Wanita Bank

Rakyat Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya Panitia Kecil bekerja sama

dengan Divisi Sekretariat Perusahaan dan Divisi Hukum PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero), Tbk.

Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Ikatan Wanita Bank Rakyat Indonesia

Edisi Perubahan Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan

serta dapat menjawab kebutuhan anggota berdasarkan perkembangan saat ini, bagi

Pengurus dan Anggota IWABRI di semua tingkat kepengurusan di seluruh

Indonesia.

Jakarta, November 2020

vii

DAFTAR ISI

PRAKATA ........................................................................................................ iii

PERJALANAN SEJARAH PERKEMBANGAN ANGGARAN DASAR /

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN WANITA BANK RAKYAT

INDONESIA ...................................................................................................... v

DAFTAR ISI .................................................................................................... vii

SK PERUBAHAN AD, ART DAN PTK IWABRI ......................................... 1

ANGGARAN DASAR ....................................................................................... 4

BAB I KETENTUAN UMUM ...................................................................... 4

BAB II NAMA, WAKTU, SIFAT DAN KEDUDUKAN ORGANISASI .... 6

BAB III ASAS, VISI DAN MISI .................................................................. 6

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI .................................................... 7

BAB V KEANGGOTAAN ............................................................................ 7

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI DAN UNSUR PELAKSANA ............. 8

BAGIAN PERTAMA

Susunan Organisasi ................................................................................... 8

BAGIAN KEDUA

Unsur Pelaksana ........................................................................................ 8

BAB VII KEPENGURUSAN ........................................................................ 9

BAGIAN PERTAMA

IWABRI Tingkat Pusat ............................................................................. 9

BAGIAN KEDUA

IWABRI Tingkat Wilayah ...................................................................... 10

BAGIAN KETIGA

IWABRI Tingkat Cabang........................................................................ 10

BAGIAN KEEMPAT

Tingkat Kepengurusan IWABRI ............................................................. 11

BAB VIII PEMBINA ................................................................................... 12

BAB IX RAPAT .......................................................................................... 12

BAB X ATRIBUT ORGANISASI .............................................................. 12

BAB XI KEUANGAN ................................................................................. 13

viii

BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN

RUMAH TANGGA ..................................................................................... 13

BAB XIII PEMBUBARAN IWABRI ......................................................... 13

BAB XIV LAIN-LAIN ................................................................................ 14

BAB XV PENUTUP .................................................................................... 14

ANGGARAN RUMAH TANGGA................................................................. 15

BAB I KETENTUAN UMUM .................................................................... 15

BAB II KEDUDUKAN DAN SIFAT PENGURUS IWABRI

TINGKAT PUSAT, WILAYAH DAN CABANG ...................................... 15

BAB III KEANGGOTAAN ......................................................................... 16

BAB IV KEPENGURUSAN ....................................................................... 18

BAGIAN PERTAMA

IWABRI Tingkat Pusat ........................................................................... 18

BAGIAN KEDUA

IWABRI Tingkat Wilayah ...................................................................... 22

BAGIAN KETIGA

IWABRI Tingkat Cabang........................................................................ 25

BAGIAN KEEMPAT

Wewenang Tingkat Kepengurusan ......................................................... 27

BAGIAN KELIMA

Masa Bakti .............................................................................................. 28

BAGIAN KEENAM

Pemberhentian Dari Kepengurusan ......................................................... 29

BAGIAN KETUJUH

Pertanggungjawaban ............................................................................... 29

BAGIAN KEDELAPAN

Pengesahan Dan Serah Terima ................................................................ 30

BAB V PEMBINA

Kedudukan, Tugas Dan Masa Bakti ............................................................. 30

BAB VI RAPAT, KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN ...... 31

BAGIAN PERTAMA

Rapat ....................................................................................................... 31

BAGIAN KEDUA

Kuorum ................................................................................................... 32

ix

BAGIAN KETIGA

Pengambilan Keputusan .......................................................................... 33

BAB VII ATRIBUT ..................................................................................... 33

BAB VIII KEUANGAN .............................................................................. 35

BAB IX TATA KERJA ............................................................................... 35

BAB X LAIN-LAIN .................................................................................... 35

BAB XI PENUTUP ..................................................................................... 35

1

2

3

4

A N G G A R A N D A S A R

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Yang dimaksud dengan :

1. Direksi adalah organ PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. yang

berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan

perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan

tujuan ketentuan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero), Tbk.

2. Pekerja adalah seluruh pekerja tetap pada PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero), Tbk.

3. Istri Direksi adalah istri Direksi yang tercatat di Divisi Sekretariat

Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

4. Istri pekerja adalah istri pekerja yang tercatat di Divisi Sumber Daya

Manusia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

5. Istri Direksi Perusahaan Anak adalah istri Direksi Perusahaan Anak

yang tercatat di Unit Kerja yang mengelola Perusahaan Anak PT

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. atau yang setara dengan

jabatan Direksi Perusahaan Anak.

6. Anggota adalah istri Direksi, istri Pekerja, istri Direksi Perusahaan

Anak dan pihak lain yang memenuhi persyaratan sesuai Anggaran

Dasar / Anggaran Rumah Tangga.

7. Organisasi adalah wadah bagi Anggota yang melakukan kegiatan

untuk mencapai tujuan sesuai Anggaran Dasar.

8. Unsur pelaksana adalah satuan organisasi Ikatan Wanita Bank Rakyat

Indonesia yang menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksana

kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan

organisasi di masing-masing tingkat.

9. Pengurus adalah pengurus Tingkat Pusat, Tingkat Wilayah, Tingkat

Cabang Ikatan Wanita Bank Rakyat Indonesia yang ditunjuk dan

ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga

Ikatan Wanita Bank Rakyat Indonesia.

5

10. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero), Tbk. yang beralamat sesuai yang ditunjuk sebagai Kantor

Pusat Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

11. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero), Tbk. yang beralamat pada masing-masing yang ditunjuk

sebagai Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

12. Kantor Audit Intern Wilayah adalah Kantor Audit Intern Wilayah PT

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. yang beralamat pada masing-

masing yang ditunjuk sebagai Kantor Audit Intern Wilayah PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

13. Kantor Perusahaan Anak adalah Kantor Perusahaan Anak PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. yang beralamat pada masing-

masing yang ditunjuk sebagai Kantor Perusahaan Anak PT Bank


14. BRI Corporate University adalah Sentra Pendidikan yang beralamat

pada yang ditunjuk sebagai BRI Corporate University PT Bank


15. Campus Regional adalah Sentra Pendidikan di Wilayah yang

beralamat pada yang ditunjuk sebagai Campus Regional PT Bank


16. Kantor Cabang Khusus adalah Kantor Cabang Khusus PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. yang beralamat sesuai yang

ditunjuk sebagai Kantor Cabang Khusus (KCK).

17. Unit Kerja Luar Negeri adalah Unit Kerja Luar Negeri PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. yang beralamat sesuai yang

ditunjuk sebagai Unit Kerja Luar Negeri (UKLN).

18. Kantor Cabang adalah Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero), Tbk. yang beralamat pada masing-masing yang ditunjuk

sebagai Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

19. KCP adalah Kantor Cabang Pembantu PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero), Tbk.

20. Kantor Unit adalah Kantor Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),

Tbk.

6

BAB II

NAMA, WAKTU, SIFAT DAN KEDUDUKAN ORGANISASI

Pasal 2

Organisasi ini bernama Ikatan Wanita Bank Rakyat Indonesia yang disingkat

IWABRI dan selanjutnya di dalam penyebutannya akan disebut dengan

IWABRI.

Pasal 3

IWABRI berdiri sejak tanggal 25 April 2000 di Jakarta untuk jangka waktu

yang tidak ditentukan.

Pasal 4

1. IWABRI adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang menghimpun

dan membina Anggota dengan kegiatan dalam bidang pendidikan,

ekonomi dan sosial budaya.

2. IWABRI adalah organisasi mandiri yang non politik dan tidak terikat

pada organisasi politik manapun.

Pasal 5

Kedudukan organisasi IWABRI Pusat sesuai dengan keberadaan Kantor

Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

BAB III

ASAS, VISI DAN MISI

Pasal 6

Asas IWABRI adalah Pancasila.

Pasal 7

Visi

Menjadi Organisasi yang bermartabat luhur dan berperan aktif dalam

mewujudkan persatuan, kesatuan dan silaturahmi para Anggota, serta ikut

berperan dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera.

7

Misi

Merealisasikan visi organisasi dengan cara menghimpun dan menyalurkan

potensi Anggota melalui kegiatan dalam bidang pendidikan, ekonomi dan

sosial budaya.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 8

Tugas pokok IWABRI adalah :

a. Membina Anggota dalam memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan,

meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan

kerja sama dengan berbagai pihak serta meningkatkan kepedulian

sosial.

b. Melaksanakan pembinaan mental dan spiritual sehingga menjadi

manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral

tinggi, berkepribadian serta berbudi pekerti luhur.

Pasal 9

IWABRI berfungsi sebagai wadah untuk melaksanakan pembinaan,

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan

tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 10

1. Anggota IWABRI adalah istri Direksi, istri Pekerja, istri Direksi

Perusahaan Anak, istri pekerja yang ditugaskan di Perusahaan Anak PT

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. maupun di instansi lain PT Bank


2. Keanggotaan IWABRI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersifat

otomatis (stelsel pasif).

8

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI DAN UNSUR PELAKSANA

BAGIAN PERTAMA

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

Susunan Organisasi IWABRI adalah :

1. IWABRI Tingkat Pusat

2. IWABRI Tingkat Wilayah

3. IWABRI Tingkat Cabang

BAGIAN KEDUA

UNSUR PELAKSANA

Pasal 12

1. Unsur pelaksana IWABRI Tingkat Pusat terdiri IWABRI Kantor Pusat,

Kantor Perusahaan Anak, BRI Corporate University, Kantor Cabang

Khusus (KCK) dan Unit Kerja Luar Negeri (UKLN) PT Bank Rakyat


2. Unsur pelaksana IWABRI Tingkat Wilayah terdiri dari IWABRI Kantor

Wilayah, Kantor Audit Intern, Campus Regional dan Kantor Cabang PT

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. yang bernaung di bawah wilayah

tersebut.

3. Unsur pelaksana IWABRI Tingkat Cabang terdiri dari IWABRI Kantor

Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Unit PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. yang bernaung di bawah Cabang

tersebut.

9

BAB VII

KEPENGURUSAN

BAGIAN PERTAMA

IWABRI TINGKAT PUSAT

Pasal 13

1. Susunan pengurus IWABRI Tingkat Pusat terdiri dari:

a. Ketua

b. Wakil Ketua

c. Sekretaris

d. Bendahara

e. Wakil Ketua yang Membawahi Bidang

f. Kesekretariatan terdiri dari Koordinator Kesekretariatan dan

beberapa Anggota

g. Bendahara dibantu oleh Koordinator Keuangan dan Anggota

h. Bidang-bidang terdiri dari Koordinator, Sekretaris, Bendahara dan

Anggota bidang

2. Ketua adalah istri Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),

Tbk.

3. Wakil Ketua adalah istri Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat


4. Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Ketua yang Membawahi Bidang

adalah istri Direktur dan istri Senior Executive Vice President (SEVP)

atau yang setingkat di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

5. Bidang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf h Pasal ini adalah :

a. Bidang Pendidikan

b. Bidang Ekonomi

c. Bidang Sosial Budaya

6. Apabila Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak beristri atau seorang wanita

maka jabatan Ketua secara otomatis dijabat oleh unsur pengurus di

bawahnya atau yang ditunjuk oleh Pembina Utama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

10

BAGIAN KEDUA

IWABRI TINGKAT WILAYAH

Pasal 14

1. Susunan pengurus IWABRI Tingkat Wilayah terdiri dari :

a. Ketua

b. Wakil Ketua

c. Sekretaris

d. Bendahara

e. Wakil Ketua yang Membawahi Bidang

f. 3 (tiga) orang Koordinator Bidang yang dibantu oleh beberapa

Anggota.

2. Ketua dan Wakil Ketua IWABRI Tingkat Wilayah adalah istri

Pemimpin Wilayah atau istri Kepala Audit Intern Wilayah (AIW) PT

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. setempat yang dijabat secara

bergiliran, atau sesuai dengan kesepakatan Pembina Wilayah yang

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

3. Sekretaris, Bendahara dan Wakil Ketua yang Membawahi Bidang adalah

istri Wakil Pemimpin Wilayah atau istri Wakil Kepala Audit Intern

Wilayah (AIW) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. atau yang

setingkat.

4. Apabila Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dimaksud

pada Pasal 14 Ayat (2) tidak beristri atau seorang wanita, maka jabatan

tersebut secara otomatis dijabat oleh unsur pengurus di bawahnya atau

yang ditunjuk oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

(3).

BAGIAN KETIGA

IWABRI TINGKAT CABANG

Pasal 15

1. Susunan pengurus IWABRI Tingkat Cabang, terdiri dari :

a. Ketua

b. Wakil Ketua

c. Sekretaris

11

d. Bendahara

e. 3 (tiga) orang Koordinator Bidang

2. Ketua IWABRI Tingkat Cabang adalah istri Pemimpin Cabang.

3. Wakil Ketua IWABRI Tingkat Cabang adalah istri pejabat satu tingkat

di bawah Pemimpin Cabang.

4. Apabila Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dimaksud

pada Pasal 15 Ayat (2) tidak beristri atau seorang wanita, maka jabatan

tersebut secara otomatis dijabat oleh unsur pengurus di bawahnya atau

yang ditunjuk oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

(3).

BAGIAN KEEMPAT

TINGKAT KEPENGURUSAN IWABRI

Pasal 16

Tingkat kepengurusan IWABRI adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan IWABRI

2. Pengurus inti IWABRI

3. Pengurus lengkap IWABRI

Pasal 17

Pimpinan

Pimpinan adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Wakil Ketua

yang Membawahi Bidang.

Pasal 18

Pengurus Inti

Pengurus Inti terdiri dari Pimpinan dan Koordinator Bidang.

Pasal 19

Pengurus Lengkap

Pengurus Lengkap terdiri dari Pengurus Inti dan seluruh pengurus seperti

tercantum pada AD/ART IWABRI.

12

BAB VIII

PEMBINA

Pasal 20

1. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. adalah

Pembina utama IWABRI Tingkat Pusat

2. Wakil Direktur Utama dan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),

Tbk. adalah Pembina IWABRI Tingkat Pusat.

3. Pimpinan Wilayah/Kepala Audit Intern Wilayah (AIW) dan Pimpinan

Cabang adalah Pembina IWABRI Unit Kerja yang bersangkutan.

4. Tugas Pembina utama dan Pembina akan dijelaskan dalam Anggaran

Rumah Tangga.

BAB IX

RAPAT

Pasal 21

1. Rapat adalah forum untuk membahas rencana kerja dan hal-hal lain pada

masing-masing tingkat organisasi IWABRI yang dilakukan dengan

bertatap muka langsung maupun tidak langsung (virtual).

2. Rapat IWABRI terdiri dari :

a. Rapat Kerja

a.1. Rapat Kerja Khusus

a.2. Rapat Kerja di masing-masing tingkat

b. Rapat Anggota

c. Rapat Pengurus

BAB X

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 22

Atribut IWABRI terdiri dari logo, panji, vandel, plakat, pin, hymne, mars dan

pakaian seragam.

13

BAB XI

KEUANGAN

Pasal 23

Keuangan organisasi IWABRI diperoleh dari :

1. Hasil usaha yang sah dari IWABRI

2. Sumber lain yang tidak mengikat

BAB XII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 24

1. Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga hanya dapat

dilakukan di dalam rapat kerja khusus.

2. Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dilakukan sesuai

dengan kebutuhan yang diperlukan untuk kemajuan dan perkembangan

organisasi.

BAB XIII

PEMBUBARAN IWABRI

Pasal 25

1. Pembubaran IWABRI ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Kerja

Khusus yang diselenggarakan untuk tujuan tersebut, setelah pimpinan

pengurus IWABRI Tingkat Pusat melakukan konsultasi dengan Pembina

Utama dan memperhatikan usul dari IWABRI di semua tingkat.

2. Dalam hal IWABRI dibubarkan maka status kekayaannya ditetapkan

lebih lanjut oleh pengurus berdasarkan hasil rapat kerja di masing-

masing tingkat.

14

BAB XIV

LAIN-LAIN

Pasal 26

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut

di dalam Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Tata Kerja.

2. Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ini

ditetapkan dalam Rapat Kerja Khusus.

3. Pedoman Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan

oleh Pengurus Pusat.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 27

Anggaran Dasar IWABRI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

15

A N G G A R A N R U M A H T A N G G A

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar IWABRI, selanjutnya

disebut AD.

2. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga IWABRI,

selanjutnya disebut ART.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SIFAT PENGURUS IWABRI TINGKAT

PUSAT, WILAYAH DAN CABANG

Pasal 2

Kedudukan Pengurus IWABRI Tingkat Pusat, Wilayah Dan Cabang

1. Pengurus IWABRI Tingkat Pusat adalah penanggung jawab tertinggi

yang berwenang mewakili organisasi baik secara internal maupun

eksternal.

2. Pengurus IWABRI Tingkat Pusat membawahi seluruh organisasi

yang ada di bawahnya, serta berwenang untuk memutuskan

kepentingan IWABRI sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan AD/ART.

3. Pengurus IWABRI Tingkat Wilayah membawahi Anggota yang

dimaksud Pasal 1 Anggaran Dasar IWABRI yang bernaung di Kantor

Wilayah dan Kantor Audit Intern Wilayah (AIW) serta Kantor

Cabang dan berwenang untuk memutuskan kepentingan IWABRI

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan AD/ART.

4. Pengurus IWABRI Tingkat Cabang membawahi Anggota yang

dimaksud Pasal 1 Anggaran Dasar IWABRI yang bernaung di Kantor

Cabang yang bersangkutan dan berwenang untuk memutuskan

kepentingan IWABRI sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan AD/ART.

16

5. Dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi, pengurus IWABRI

Tingkat Pusat, Wilayah dan Cabang melaporkan pelaksanaan

program kerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban pada akhir

masa jabatannya, pada rapat pengurus dan rapat kerja di masing-

masing tingkat untuk kemudian dilaporkan kepada Pembina sesuai

tingkatannya.

Pasal 3

Sifat Kepimpinan Pengurus IWABRI Tingkat Pusat,

Wilayah Dan Cabang

Kepemimpinan Pengurus IWABRI Tingkat Pusat, Wilayah dan Cabang

bersifat kebersamaan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 4

Hak Anggota

Anggota berhak :

a. Memberikan pendapat dan saran.

b. Memilih pengurus.

c. Dipilih untuk menjadi pengurus.

Pasal 5

Kewajiban Anggota

Anggota berkewajiban untuk :

a. Menjunjung tinggi kehormatan IWABRI, PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero), Tbk., bangsa, negara dan pemerintah Republik Indonesia.

b. Menjaga persatuan dan kesatuan, memelihara dan meningkatkan

nama baik, mentaati dan melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga, serta ketentuan IWABRI.

17

Pasal 6

Larangan Anggota

Anggota pada semua tingkat organisasi IWABRI dilarang membawa aspirasi

politik dan SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan) di lingkungan

IWABRI.

Pasal 7

Sanksi Terhadap Anggota

1. Pengurus Pusat atas usul pengurus masing-masing tingkatan organisasi

yang disampaikan secara tertulis dapat menjatuhkan sanksi terhadap

Anggota.

2. Alasan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1),

antara lain :

a. Melanggar ketentuan AD/ART dan atau peraturan perundang-

undangan.

b. Terlibat dalam tindakan yang merugikan IWABRI dan atau PT

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

c. Melakukan tindakan yang melanggar etika, norma dan atau

kepatutan.

d. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap.

e. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh pengurus sesuai dengan

kepentingan dan tujuan IWABRI

3. Anggota yang dikenai sanksi mempunyai hak mengajukan pembelaan

dirinya kepada Pengurus Pusat atas sanksi yang dijatuhkan.

4. Apabila pembelaan dirinya diterima, pengurus tingkat organisasi yang

bersangkutan harus memulihkan hak keanggotaannya.

Pasal 8

Jenis Sanksi

1. Peringatan lisan

2. Peringatan tertulis

3. Pemberhentian sebagai Anggota

18

Pasal 9

Keanggotaan IWABRI berakhir apabila :

a. Meninggal dunia.

b. Suami tidak berstatus lagi sebagai Direksi, Direksi Perusahaan Anak

dan Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

c. Melanggar ketentuan organisasi dan alasan lain sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) dan telah diputuskan oleh Pengurus

IWABRI Tingkat Pusat.

BAB IV

KEPENGURUSAN

BAGIAN PERTAMA

IWABRI TINGKAT PUSAT

Pasal 10

Tugas kepengurusan IWABRI Tingkat Pusat adalah :

a. Menetapkan kebijakan umum organisasi pada tingkat nasional sesuai

dengan AD/ART dan keputusan rapat kerja tingkat pusat.

b. Memantau dan mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan

kebijakan umum yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh unsur

pelaksana IWABRI.

c. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi pelaksana IWABRI

dalam bentuk penetapan pedoman tata kerja dan petunjuk teknis

dalam kegiatan organisasi.

d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai visi dan misi

organisasi.

Pasal 11

1. Pengurus Tingkat Pusat dipilih dari Anggota IWABRI Tingkat Pusat dan

ditetapkan oleh Ketua IWABRI Tingkat Pusat.

2. Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh Koordinator

Kesekretariatan dan Anggota.

3. Keuangan dipimpin oleh Bendahara dan dibantu oleh Koordinator

Keuangan dan Anggota.

19

4. Bidang-bidang dipimpin oleh Wakil Ketua yang Membawahi Bidang

dan dibantu oleh Koordinator Bidang dan Anggota.

Pasal 12

Tugas Ketua

Ketua mempunyai tugas :

a. Memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengarahkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi

IWABRI.

b. Menetapkan kebijakan umum organisasi, memberikan saran dan

pertimbangan yang diperlukan.

c. Melaksanakan keputusan rapat kerja pusat.

d. Memantau dan mengevaluasi kegiatan unsur pelaksana organisasi.

Pasal 13

Tugas Wakil Ketua

Wakil Ketua mempunyai tugas :

a. Mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan.

b. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud

Pasal 12.

c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

Pasal 14

Tugas Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas :

a. Melaksanakan koordinasi dan pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan

organisasi terutama di bidang kesekretariatan.

b. Memimpin dan mengarahkan kegiatan-kegiatan administrasi, hukum,

humas dan publikasi.

c. Melakukan pengawasan terhadap koordinasi pelaksanaan program

kerja dan laporan dari bidang-bidang.

d. Memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada

Ketua.

20

Pasal 15

Tugas Bendahara

Bendahara mempunyai tugas :

a. Melaksanakan koordinasi terhadap kebutuhan organisasi dalam

bidang keuangan.

b. Memimpin dan mengarahkan pembuatan rekapitulasi Rencana

Anggaran Keuangan (RAK) semua bidang dan memberikan Laporan

Pertanggungjawaban Keuangan (LPK) kepada Pembina.

c. Melakukan pengawasan terhadap administrasi keuangan organisasi

dan realisasi pelaksanaan program kerja Bendahara serta memberikan

laporan kepada rapat kerja.


Ketua.

Pasal 16

Tugas Wakil Ketua yang Membawahi Bidang

Wakil Ketua yang Membawahi Bidang mempunyai tugas :

a. Melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Menganalisa dan mengusulkan kebijakan kepada pengurus inti sesuai

dengan bidang tugasnya.


kerja dan laporan dari bidang masing-masing.


Ketua.

Pasal 17

Tugas Koordinator Kesekretariatan

Koordinator Kesekretariatan mempunyai tugas :

a. Mewakili Sekretaris dalam hal Sekretaris berhalangan.

b. Membantu Sekretaris dalam mempersiapkan perumusan kebijakan

teknis dan operasional serta pelaksanaannya dalam bidang

kesekretariatan.

c. Mengkoordinir rencana program kerja dan anggaran keuangan serta

laporan pelaksanaan program kerja tahunan dari bidang-bidang.

d. Menyusun rencana program kerja dan anggaran tahunan serta laporan

pelaksanaan program kerja tahunan dari bidang sekretariat.

21

e. Memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada

Sekretaris.

Pasal 18

Tugas Koordinator Keuangan

Koordinator Keuangan mempunyai tugas :

a. Mewakili Bendahara dalam hal Bendahara berhalangan.

b. Melaksanakan tertib administasi keuangan organisasi dengan

menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara rutin

dan berkala sesuai ketentuan dan kebutuhan organisasi.

c. Menyusun rencana program kerja dan laporan keuangan tahunan

Bendahara.

d. Membuat rekapitulasi Rencana Anggaran Keuangan (RAK) dan

rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPK)

organisasi.

e. Memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada

Bendahara.

Pasal 19

Tugas Koordinator Bidang

Koordinator Bidang mempunyai tugas :

a. Mewakili Wakil Ketua yang Membawahi Bidang dalam hal yang

bersangkutan berhalangan.

b. Membantu Wakil Ketua yang Membawahi Bidang masing-masing

dalam pelaksanaan teknis dan operasional serta melaporkan

pelaksanaannya.

c. Menyusun rencana program kerja dan anggaran tahunan serta laporan

pelaksanaan program kerja tahunan bidang masing-masing.


Wakil Ketua yang Membawahi Bidang-bidang.

Pasal 20

Tugas Sekretaris Bidang Sekretaris Bidang mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penataan administrasi bidang masing-masing.

b. Menyiapkan kebutuhan pertemuan pada bidang masing-masing

c. Menjadi penghubung dengan bidang lain

22

Pasal 21

Tugas Bendahara Bidang

Bendahara Bidang mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana anggaran bidang masing-masing.

b. Melaksanakan pencatatan penerimaan, pengeluaran serta pelaporan

keuangan bidang masing-masing.

c. Mengelola rekening bidang masing-masing

d. Menjadi penghubung antara Koordinator Bidangnya dengan

Koorditaor Keuangan IWABRI.

Pasal 22

Tugas Anggota Bidang

Anggota pada tiap-tiap bidang mempunyai tugas :

a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan di bidang masing-masing.

b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidang masing-masing.

c. Memberikan saran dan pertimbangan yang dipandang perlu kepada

Koordinator Bidang masing-masing.

BAGIAN KEDUA

IWABRI TINGKAT WILAYAH

Pasal 23

Tugas kepengurusan IWABRI Tingkat Wilayah :

a. Menetapkan kebijakan organisasi pada lingkungan masing-masing

sesuai dengan AD/ART, keputusan rapat Anggota/rapat kerja serta

kebijakan pimpinan organisasi satu tingkat di atasnya.

b. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi unsur pelaksana di

lingkungannya.

c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan

oleh organisasi unsur pelaksana di lingkungannya.

d. Memantau pelaksanaan kegiatan program kerja pada pengurus

IWABRI satu tingkat di bawahnya.

e. Mengesahkan susunan pengurus IWABRI di masing-masing tingkat,

kemudian dilaporkan ke pengurus IWABRI satu tingkat di atasnya.

f. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai situasi dan kondisi.

23

Pasal 24

1. Ketua IWABRI Tingkat Wilayah :

a. Ketua IWABRI Tingkat Wilayah dipilih di antara istri Pemimpin

Wilayah dan istri Kepala Audit Intern Wilayah (AIW) yang

dijabat secara bergiliran untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.

b. Jabatan Ketua IWABRI Tingkat Wilayah pada Ayat (1) Huruf a

di atas efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari setiap tahun

berjalan.

2. Pengurus Tingkat Wilayah dipilih dari Anggota IWABRI Tingkat

Wilayah ditetapkan oleh Ketua IWABRI Tingkat Wilayah.

3. Apabila diperlukan, pembentukan pengurus IWABRI Tingkat Wilayah

diperbolehkan melibatkan Ketua-ketua IWABRI Tingkat Cabang,

namun jumlahnya tidak boleh melebihi jumlah pengurus intern IWABRI

Tingkat Wilayah tersebut.

Pasal 25

Tugas Ketua


a. Memimpin dan membina organisasi IWABRI di Tingkat Wilayah.


pertimbangan yang diperlukan.

c. Melaksanakan keputusan rapat kerja.


Pasal 26

Tugas Wakil Ketua


a. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.


Pasal 25


24

Pasal 27

Tugas Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas :

a. Melaksanakan koordinasi dan pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan

organisasi terutama di bidang kesekretariatan.

b. Memimpin dan mengarahkan kegiatan-kegiatan administrasi,

hukum, humas dan publikasi.


kerja dan laporan dari bidang-bidang.


Ketua.

Pasal 28

Tugas Bendahara


a. Melaksanakan koordinasi terhadap kebutuhan organisasi dalam

bidang keuangan.

b. Memimpin dan mengarahkan pembuatan rekapitulasi Rencana

Anggaran Keuangan (RAK) semua bidang dan memberikan Laporan

Pertanggungjawaban Keuangan (LPK) kepada Pembina.

c. Melakukan pengawasan terhadap administrasi keuangan organisasi

dan realisasi pelaksanaan program kerja Bendahara serta

memberikan laporan kepada rapat kerja.


Ketua.

Pasal 29

Tugas Wakil Ketua yang Membawahi Bidang

Wakil Ketua yang Membawahi Bidang mempunyai tugas :

a. Melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Menganalisa dan mengusulkan kebijakan kepada pengurus inti sesuai

dengan bidang tugasnya.


kerja dan laporan dari bidang masing-masing.


Ketua.

25

Pasal 30



a. Mewakili Wakil Ketua yang Membawahi Bidang dalam hal yang

bersangkutan berhalangan.

b. Membantu Wakil Ketua yang Membawahi Bidang masing-masing

dalam pelaksanaan teknis dan operasional serta melaporkan

pelaksanaannya.

c. Menyusun rencana program kerja dan anggaran tahunan serta laporan




BAGIAN KETIGA

IWABRI TINGKAT CABANG

Pasal 31

Tugas kepengurusan IWABRI Tingkat Cabang :

a. Menetapkan kebijakan organisasi pada lingkungan masing-masing

sesuai dengan AD/ART, keputusan rapat Anggota/rapat kerja serta

kebijakan pimpinan organisasi satu tingkat di atasnya.

b. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi unsur pelaksana di

lingkungannya.

c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan

oleh organisasi unsur pelaksana di lingkungannya.

d. Mengesahkan susunan pengurus IWABRI di masing-masing tingkat,

kemudian dilaporkan ke pengurus IWABRI satu tingkat di atasnya.

e. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai situasi dan kondisi.

Pasal 32

Pengurus Tingkat Cabang dipilih dari Anggota IWABRI Tingkat Cabang dan

ditetapkan oleh Ketua IWABRI Tingkat Cabang.

26

Pasal 33

Tugas Ketua


a. Memimpin dan membina organisasi IWABRI di Tingkat Cabang.


pertimbangan yang diperlukan..

c. Melaksanakan keputusan rapat kerja.


Pasal 34

Tugas Wakil Ketua


a. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.


Pasal 33


Pasal 35

Tugas Sekretaris

Sekretaris membantu Ketua dalam pengelolaan :

a. Administrasi dan rumah tangga

b. Organisasi dan hukum

c. Humas dan Publikasi

Pasal 36

Tugas Bendahara


a. Membuat rekapitulasi rencana anggaran semua bidang dan

melaporkan pertanggungjawaban kepada Pembina.

b. Melakukan pengawasan terhadap administrasi keuangan organisasi,

melakukan rekapitulasi realisasi pelaksanaan program kerja

Bendahara dan memberikan laporan kepada rapat kerja.


Ketua.

27

Pasal 37



a. Membantu Ketua/Wakil Ketua dalam pelaksanaan teknis dan

operasional serta melaporkan pelaksanaannya.

b. Menyusun rencana program kerja dan anggaran tahunan serta laporan




BAGIAN KEEMPAT

WEWENANG TINGKAT KEPENGURUSAN

Pasal 38

Wewenang Pimpinan IWABRI Tingkat Pusat

1. Menegakkan disiplin terhadap pengurus dan Anggota di semua

tingkatan organisasi.

2. Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan kepada organisasi

di bawahnya.

3. Mengadakan kerjasama dengan badan-badan pemerintah atau swasta

baik di dalam maupun di luar negeri, sebagai pelaksanaan program

kerja organisasi.

4. Melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan kewenangan yang

diberikan dalam AD/ART.

Pasal 39

Wewenang Pimpinan IWABRI Tingkat Wilayah

1. Menegakkan disiplin terhadap pengurus dan Anggota di wilayah

masing-masing.

2. Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan kepada organisasi di

bawahnya.

3. Mengadakan kerjasama dengan badan-badan pemerintah atau swasta,

sebagai pelaksanaan program kerja organisasi.



28

Pasal 40

Wewenang Pimpinan IWABRI Tingkat Cabang

1. Menegakkan disiplin terhadap pengurus dan Anggota di masing-masing

tingkat.

2. Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan kepada pengurus dan

Anggota di bawahnya.

3. Mengadakan kerjasama dengan badan-badan pemerintah atau swasta,

sebagai pelaksanaan program kerja organisasi.



Pasal 41

Wewenang Pengurus Inti dan Pengurus Lengkap di Semua Tingkatan

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan dan peraturan

organisasi yang bersifat umum.

2. Menyusun dan menetapkan prioritas rencana kerja dan anggaran.

3. Melaksanakan program kerja organisasi.

4. Mengevaluasi pelaksanaan atas keputusan-keputusan organisasi.

BAGIAN KELIMA

MASA BAKTI

Pasal 42

1. Masa bakti kepengurusan :

a. Masa bakti kepengurusan di Tingkat Pusat adalah sesuai dengan

masa jabatan Direktur Utama.

b. Masa bakti kepengurusan di Tingkat Wilayah dan Cabang adalah

sesuai dengan jangka waktu SK pekerja pimpinan BRI di masing-

masing tingkat.

c. Apabila ada pergantian kepemimpinan, maka kepengurusan yang

baru akan ditetapkan dalam rapat pimpinan.

2. Masa bakti pengurus pada semua tingkatan sesuai dengan SK pekerja

BRI.

3. Apabila dalam kurun waktu masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud

dalam Ayat (1) karena satu dan lain hal tidak dapat melaksanakan

tugasnya, maka dilakukan pergantian pengurus antar waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44.

29

BAGIAN KEENAM

PEMBERHENTIAN DARI KEPENGURUSAN

Pasal 43

Berhenti dari Pengurus

Pengurus diberhentikan karena :

1. Meninggal dunia

2. Atas permintaan sendiri

3. Tidak lagi menjadi istri pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),

Tbk.

4. Suami tidak lagi menjadi pekerja PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero), Tbk. atau tidak menjabat sebagai Direktur Utama/Wakil

Direktur Utama/Direksi dan jabatan lain yang setingkat di PT Bank


5. Alasan lain yang ditetapkan di dalam Rapat Pengurus di masing-

masing tingkat.

Pasal 44

Pergantian Pengurus Antar Waktu

1. Penggantian pengurus antar waktu adalah tindakan pengisian

kekosongan jabatan pengurus organisasi karena hal-hal sebagaimana

dimaksud Pasal 43 ART atau sebab lain yang mengakibatkan

kekosongan jabatan tersebut.

2. Pengisian lowongan pengurus antar waktu dilakukan dengan keputusan

rapat pengurus di setiap tingkat organisasi yang bersangkutan dan

dilaporkan kepada organisasi setingkat diatasnya.

BAGIAN KETUJUH

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 45

1. Dalam menjalankan tugasnya :

a. Ketua IWABRI Tingkat Pusat menyampaikan laporan

pertanggungjawaban di dalam rapat kerja tingkat pusat.

b. Ketua IWABRI Tingkat Wilayah menyampaikan laporan

pertanggungjawaban di dalam rapat kerja tingkat wilayah.

30

c. Ketua IWABRI Tingkat Cabang menyampaikan laporan

pertanggungjawaban di dalam rapat kerja tingkat cabang.

2. Ketua unsur pelaksana IWABRI memantau kegiatan organisasi satu

tingkat di bawahnya.

BAGIAN KEDELAPAN

PENGESAHAN DAN SERAH TERIMA

Pasal 46

1. Penggantian ketua diikuti dengan serah terima jabatan yang dituangkan

dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua yang lama dan baru,

serta penyerahan memori pertanggung jawaban.

2. Penggantian Ketua harus dilaporkan kepada Ketua IWABRI satu tingkat

di atasnya.

3. Pengesahan pengurus pada unsur pelaksana di semua tingkatan

ditetapkan dengan keputusan Ketua dan dilaporkan kepada IWABRI

satu tingkat di atasnya.

BAB V

PEMBINA

KEDUDUKAN, TUGAS DAN MASA BAKTI

Pasal 47

1. Kedudukan Pembina sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Anggaran

Dasar adalah otomatis melekat pada yang menjabat sebagai Direktur

Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur dan pekerja yang menjabat

sebagai Pimpinan Wilayah, Kepala Audit Intern Wilayah (AIW) dan

Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk.

2. Pembina utama dan Pembina mempunyai tugas memberikan saran dan

pertimbangan baik diminta ataupun tidak, serta menyetujui rencana

anggaran keuangan IWABRI di masing-masing tingkat.

3. Masa bakti Pembina adalah sesuai dengan masa bakti masing-masing

dalam jabatannya sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini.

31

BAB VI

RAPAT, KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

BAGIAN PERTAMA

RAPAT

Pasal 48

Rapat Kerja Khusus

1. Rapat kerja khusus diselenggarakan oleh IWABRI Tingkat Pusat.

2. Rapat Kerja Khusus dihadiri oleh pimpinan IWABRI Tingkat Pusat dan

Tingkat Wilayah seluruh Indonesia.

3. Rapat kerja khusus berwenang untuk :

a. Menetapkan dan/atau mengubah AD/ART.

b. Membubarkan IWABRI.

4. Rapat kerja khusus diatur lebih lanjut oleh Pengurus Tingkat Pusat di

dalam Pedoman Tata Kerja (PTK)

Pasal 49

Rapat Kerja di Masing-masing Tingkat

1. Rapat kerja di masing-masing tingkat adalah rapat pengurus IWABRI di

masing-masing tingkatan baik di Tingkat Pusat, Tingkat Wilayah

maupun di Tingkat Cabang yang diselenggarakan sesuai situasi dan

kebutuhan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

2. Rapat kerja di masing-masing tingkat berwenang untuk :

a. Menetapkan rencana program kerja

b. Menetapkan keputusan lainnya

3. Tata cara rapat kerja di masing-masing tingkat diatur lebih lanjut

berdasarkan rapat pengurus masing-masing tingkatan organisasi.

Pasal 50

Rapat Anggota

1. Rapat Anggota adalah pertemuan antara pengurus lengkap dengan

Anggota IWABRI untuk membahas masalah yang menyangkut

organisasi dan kegiatan dalam lingkungannya.

2. Rapat Anggota diselenggarakan sesuai kebutuhan.

32

3. Apabila jumlah Anggota terlalu banyak, sehingga tidak memungkinkan

untuk menghadirkan seluruhnya, maka Rapat Anggota dapat dilakukan

dengan cara perwakilan atau utusan.

4. Tata cara penentuan perwakilan dan utusan sebagaimana dimaksud

dalam Ayat (3) Pasal ini, ditentukan lebih lanjut oleh masing-masing

pengurus IWABRI yang bersangkutan.

Pasal 51

Rapat Pengurus

1. Rapat Pengurus adalah pertemuan periodik pengurus untuk membahas

dan mengambil keputusan tentang masalah organisasi dan kegiatan

dalam lingkungannya.

2. Rapat Pengurus diselenggarakan sesuai kebutuhan.

3. Rapat Pengurus terdiri dari :

a. Rapat Pimpinan

b. Rapat Pengurus Inti

c. Rapat Pengurus Lengkap

d. Rapat Pengurus Bidang-bidang

4. Peserta Rapat Pimpinan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris,

Bendahara, dan Wakil Ketua yang Membawahi Bidang.

5. Peserta Rapat Pengurus Inti terdiri dari adalah Ketua, Wakil Ketua,

Sekretaris, Bendahara, Wakil Ketua yang Membawahi Bidang dan para

Koordinator Bidang.

6. Peserta Rapat Pengurus Lengkap terdiri dari seluruh Anggota pengurus.

7. Peserta Rapat Pengurus Bidang-bidang terdiri dari Koordinator Bidang

dan seluruh Anggota bidang.

BAGIAN KEDUA

KUORUM

Pasal 52

1. Rapat yang dilakukan baik secara tatap muka langsung maupun tidak

langsung (virtual) adalah sah apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua)

jumlah peserta berdasarkan jenis rapat yang diselenggarakan di masing-

masing tingkat.

2. Dalam hal rapat tidak memenuhi kourum maka rapat akan ditunda sesuai

kesepakatan.

33

3. Bila rapat telah ditunda satu kali ternyata belum memenuhi kuorum

maka rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah mengambil keputusan.

4. Peserta rapat yang tidak hadir karena sakit, ijin atau sedang

melaksanakan tugas di luar maka dianggap hadir sepanjang terdapat

pemberitahuan tertulis dan memberikan pernyataan untuk menyetujui

hasil keputusan rapat.

BAGIAN KETIGA

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 53

1. Setiap keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat.

2. Apabila cara tersebut pada Ayat (1) sulit dicapai, maka keputusan

diambil dengan suara terbanyak.

BAB VII

ATRIBUT

Pasal 54

Logo

Logo di atas berlaku sebagai Master Logo Logo hasil cipta : Sekretariat IWABRI Tingkat Pusat

34

Jenis Huruf Ikatan Wanita Bank Rakyat Indonesia : FrizQuadrata 20 Point

Jenis Huruf IWABRI : Helvetica Black 32 Point Tebal Pita kiri, kanan dan tengah : 13 mm

Jumlah Kuncup Kiri dan Kanan : 7 buah

Tebal Garis : 1.3 (width)

Tebal Garis Putih pada Sanggul : 0.5 (width)

1. Deskripsi Logo

Bunga melati berwarna putih :

Melambangkan keanggunan, kelembutan serta kesederhanaan seorang

wanita khususnya pada IWABRI, selain itu Bunga Melati mempunyai

harum yang semerbak demikian pula dengan IWABRI diharapkan

senatiasa dapat menebarkan keharuman nama BRI di dalam maupun

diluar. Warna Putih melambangkan kesucian hati.

Kuncup yang sedang mekar :

Melambangkan eksistensi serta dinamisasi IWABRI dalam menunjang

perkembangan BRI khususnya dalam persaingan perbankan yang

semakin kompetitif.

Sanggul di tengah kuncup bunga :

Melambangkan ciri khas wanita Indonesia.

Tulisan melingkar :

Melambangkan sebagai alat pemersatu Wanita BRI

Garis melingkar sekeliling logo :

Melambangkan pelindung / perisai dari berbagai tantangan

Warna biru :

Melambangkan warna kebanggaan Bank Rakyat Indonesia.

Warna hijau pada garis bunga :

Melambangkan keindahan dan menjadi penyejuk dalam kehidupan.

Persentase warna :

Cyan 1.00% - yellow 100%

Cyan 100% - magenta 90% - yellow 20%

2. Jenis, bentuk, ukuran, warna dan cara penggunaan atribut lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 22 diatur lebih

lanjut oleh pengurus pusat.

35

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 55

1. Keuangan Organisasi dipergunakan untuk kepentingan Organisasi

dengan berpedoman pada program kerja yang sudah ditetapkan.

2. Tata cara pengajuan Rencana Anggaran Keuangan (RAK) dan Laporan

Pertanggungjawaban Keuangan (LPK) akan dijabarkan dalam Pedoman

Tata Kerja.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 56

Pedoman Tata Kerja IWABRI diatur oleh Pengurus Tingkat Pusat dan

menjadi pedoman bagi IWABRI di semua tingkatan.

BAB X

LAIN-LAIN

Pasal 57

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini

diatur lebih lanjut di dalam Pedoman Tata Kerja dan Surat Keputusan

Pengurus IWABRI Tingkat Pusat.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 58

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

36

PRAKATA - IWABRI

Documents