Ppt Hap Hub Keuangan Pusat Dan Daerah (1)

8/11/2019 Ppt Hap Hub Keuangan Pusat Dan Daerah (1)

1/25

KELOMPOK 6

OLEH

HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DANDAERAH

Nama Anggota Kelompok :

Andry Kurniawati (115030100111018)

Vanny Kumalasari (115030100111021)Gita Ayu H (115030100111031)

Ajeng Rohanies (115030101111024)

Putri Tanjung Sari Kusuma (115030101111104)

Vinna Kumalasari (1150307111022)


2/25


3/25

Dalam era otonomi daerah ini, bentuk hubungan

keuangan Pemerintah Pusat dan daerah terdiri dari dari:

HUBUNGAN KEUANGAN

PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Desentralisasi

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Pinjaman daerah


4/25

Dari sisi keuangan Negara, kebijaksanaan pelaksanaan desentralisasi fiskaltelah membawa konsekuensi kepada perubahan peta pengelolaan fiskalyang cukup mendasar.

Pada tahun anggaran 2000 (dengan periode 9 bulan), transfer berjumlah Rp34 trilyundari total belanja Rp197 trilyun. Dengan kata lain, sekitar 17% belanja PemerintahPusat ditransfer untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah. Jumlah itu meningkat tajambaik dalam nominal maupun persentase. Pada tahun anggaran 2002 ini, transfer dalambentuk dana perimbangan direncanakan Rp 98 trilyun, atau sekitar 29% dari totalbelanja APBN.

DESENTRALISASI FISKAL

makin tingginya transfer dana dariAPBN ke daerah


5/25

Peningkatan yang cukup signifikan pada transfer dana ke Daerah melalui DanaPerimbangan

Perubahan peta pengelolaan fiskal ini juga disertai fleksibilitas yang cukuptinggi, atau bahkan diskresi penuh dalam pemanfaatan sumber-sumber utamapembiayaan tersebut.

DESENTRALISASI FISKAL

berkurangnya porsi dana yangdikelola Pemerintah Pusat

porsi dana yang menjadi tanggung jawabDaerah melalui APBD meningkat tajam.

berkurangnya porsi dana yangdikelola Pemerintah Pusat


6/25

Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antaraPusat dan Daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian

rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjaditanggungjawab Daerah dapat dibiayai dari sumber-sumberpenerimaan yang ada. Maka pengaturan pembiayaan Daerahdilakukan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasidan tugas pembantuan.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan azasdesentralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaanpenyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaanazas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN danpembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka

tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkatpemerintahan yang menugaskan.

KEBIJAKSANAAN PERIMBANGAN

KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN

DAERAH

mengikutipembagiankewenanga

n ataumoneyfollows

function.


7/25

kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (tax assignment) dan

pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai dana

perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD.

sumber dana bagi daerah :

.

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN

PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

BERDASARKAN AZAS DESENTRALISASI

pendapatan asli daerah

dana perimbangan (dana bagihasil, dana alokasi umum, dan

dana alokasi khusus)

pinjaman daerah

dekonsentrasi

Tugas pembantuan

dikelolaoleh

PemerintahDaerahmelaluiAPBD

dikelola oleh PemerintahPusat melalui kerjasama

dengan Pemerintah Daerah


8/25

sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yangbersangkutan yang terdiri dari :

PAD (PENDAPATAN ASLI DAERAH)

HASIL PAJAK DAERAH

HASIL RETRIBUSI DAERAH (retribusi jasa umum, jasa usaha, retribusiperizinan)

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANGDIPISAHKAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANGSAH


9/25

Bagi hasil penerimaan meliputi :

(berdasarkan UU no.25 tahun 1999

dan PP no 104 tahun 2000)

Mulai TA 2001, Daerah juga memperoleh bagi hasil dari PajakPenghasilan orang pribadi, yaitu :

a. PPh Karyawan

b. PPh orang pribadi

Hal ini sebagai kompensasi dan penyelaras bagi daerah-daerah yang tidakmemiliki SDA namun memiliki SDM yang memberikan kontribusibesar bagi penerimaan negara.

BAGIAN DAERAH DALAM BENTUK BAGI

HASIL PENERIMAAN

(REVENUE SHARING)

PBB

BAGI HASIL SDA

BEA PEROLAHAN HAK ATASTANAH DAN BANGUNAN

(BPHTB)


10/25

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada

setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap

tahunnya sebagai dana pembangunan

Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah

untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi.

DAU (DANA ALOKASI UMUM)

Dana Alokasi Umum untuk DaerahProvinsi

10 %

Dana Alokasi Umum untuk DaerahKabupaten/Kota

90%


11/25

DANA ALOKASIUMUM

Pada Pasal 2 Perpres No.10/2013 tersebut disebutkan,penghitungan DAU untuk masing-masing daerah provinsi dankabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan formula DAU

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun2004, yaitu formula yang terdiri dari celah fiskal dan alokasi dasar.

Pendekatan Konsep Celah Fiskal (Fiscal Gap)

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluhenam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalamAPBN.

selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) danpotensi daerah (fiscal capacity)


12/25

Pada Pasal 2 Perpres No.10/2013 tersebut disebutkan,penghitungan DAU untuk masing-masing daerah provinsi dankabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan formula DAU

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun2004, yaitu formula yang terdiri dari celah fiskal dan alokasi dasar.Formula Celah Fiskal dihitung berdasarkan :

DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi dihitungberdasarkan :

DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah kabupaten/kotadihitung berdasarkan :

kebutuhan fiskal - kapasitas fiskal Daerah

bobot daerah provinsi x jumlah DAU seluruh daerah provinsi.

bobot daerah kabupaten/kota x jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/

kota


13/25

Kelemahan pada perhitungan DAU melalui konsep Fiscal Gap adalah AlokasiDAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecilakan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi

fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasiDAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAUsebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Faktor Penyeimbang.

Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2001 tentang Dana Alokasi Umum

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2002tertanggal 31 Desember. Selanjutnya pada tanggal yang sama telah puladitetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 685/KMK.07/2001 tentangPenetapan Rincian Dana Penyeimbang Tahun Anggaran 2002 Kepada DaerahPropinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

formula DAU + Dana Kontinjensi bagi Daerah yangmenerima


14/25

DANA ALOKASI KHUSUS

alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada

provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus

yang merupakan urusan PemerintahDaerah dan sesuai dengan prioritas nasional

DASAR HUKUM

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah; dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

UU 25/1999, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah (i) kebutuhan yang tidak

dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhanyang tidak sama dengan kebutuhan Daerah lain. (ii) kebutuhan yang merupakan

komitmen/prioritas nasional.
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah


15/25

Mekanisme Pengalokasian DAK

Kriteria Pengalokasian DAK, yaitu::

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerahyang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanjaPNSD;

2. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan

karakteristik daerah; dan3. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapatmenggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknispelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

Konsep DAK di Indonesia mencakup alokasi dana untuk kegiatan penghijauan danreboisasi yang sumber pembiayaannya ditetapkan sebesar 40% dari penerimaanDana Reboisasi (DR) dalam APBN yang diberikan kepada Daerah penghasil.


16/25

DANA ALOKASI KHUSUS

Pedoman Umum Pengelolaan DAK-DR untuk Penyelenggaraan Rehabilitasi

Hutan dan Lahan Tahun 2001 diatur dalam Surat Edaran Bersama Departemen

Keuangan, Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi

Daerah, dan Bappenas Nomor : SE-59/A/2001, Nomor: SE-720/MENHUT-

II/2001, Nomor : 2035/D.IV/05/2001, dan Nomor : SE-522.4/947/5/BANGDA

Dalam hubungan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah Pusat ikut

campur tangan langsung atas penggunaannya. Hubungan ini bisa dikatakan

semacam joint venture antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Bentuk joint venture itu secara umum sama antara dekonsentrasi


17/25

DEKONSENTRASI

pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat di propinsi. Dalam pelaksanaanya, instansi yang melaksanakan

adalah dinas propinsi sebagai perangkat Pemerintah Daerah Propinsi

pendanaan atas pelaksanaan wewenang tersebut merupakan

tanggung jawab Pemerintah Pusat dan dengan sendirinyabersumber dari APBN. Sebagai konsekuensinya, jika dikemudian

hari kegiatan menghasilkan pendapatan maka pendapatan itu

menjadi hak Pemerintah Pusat dan dipertanggungjawabkan melalui

APBN.


18/25

TUGAS PEMBANTUAN

Bentuk hubungan tugas pembantuan mirip dengan dekonsentrasi, bedanya adalah:

Yang menjadi sasaran Pemerintah Pusat ini adalah Pemerintah Daerah dan Desa

Sifatnya bukan pelimpahan kewenangan tapi penugasan

Pihak yang memberikan tugas pembantuan tidak terbatas dari Pemerintah Pusattapi bisa berasal dari tingkatan pemerintah di atasnya seperti dari Pemerintah

Propinsi ke Kabupaten atau Kabupaten ke Desa.

Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan dimaksud berasal

dari APBN. Sebagai akibatnya, bilamana ada pendapatan yang

berasal dari kegiatan tersebut, maka pendapatan itu juga harus

mengalir ke Pemerintah Pusat.


19/25

PINJAMAN DAERAH

Pembiayaan kebutuhan Daerah berkaitan dengan penyediaan prasarana yang

dapat menghasilkan (pengeluaran modal), Daerah dapat melakukan pinjaman baik

dari dalam negeri (Pemerintah Pusat dan Lembaga Keuangan) maupun dari luar

negeri dengan persetujuan dan melalui Pusat. Sumber pinjaman bisa berasal dari

sumber di luar keuangan negara, yaitu jika pinjaman berasal dari lembaga swastaatau masyarakat langsung.

Penggunaan :

Pinjaman jangka panjang digunakan membiayai pembangunan prasarana

yang akan menjadi aset Daerah. Selain memberikan manfaat bagi pelayananumum, diharapkan aset itu juga dapat menghasilkan penerimaan untuk

pembayaran pinjaman.

Pinjaman jangka pendek, hanya dapat dilakukan dalam rangka pengelolaan

kas Daerah yang sifatnya hanya untuk membantu likuiditas.


20/25

Kebijakan Pemerintah terhadap pinjaman luar negeri (penerusan pinjaman) dalamkerangka desentralisasi fiskal saat ini merupakan permasalahan yang mendesak dan

perlu segera diselesaikan, permasalahan tersebut antara lain:

Sebagian besar perjanjian pinjaman luar negeri untuk Pemerintah Daerah telahditandatangani, namun belum dapat disalurkan karena mekanisme-nya belumdiatur secara jelas;

Sebagian proyek-proyek pinjaman sedang berjalan (on-going);

Mekanisme untuk repayment/disbursement terhadap pokok pinjaman, bunga dan

resiko terhadap perubahan nilai kurs (foreign ex-change risk) belum diatur secararinci;

Jaminan terhadap pinjaman daerah masih belum jelas;

Akuntabilitas terhadap pemanfaatan pinjaman daerah belum jelas

Guna penyelesaian permasalahan on-lending, Pemerintah segera mengantisipasidengan mengambil langkah-langkah penyelesaian berikut:

Merumuskan kebijakan Pemerintah terhadap pinjaman luar negeri dalamkerangka desentralisasi fiskal; dan

Menyusun mappingkapasitas Daerah untuk melakukan pinjaman.


21/25

PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan satukesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam upaya

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Misi utama dari UU 22/1999 dan UU 25/1999 bukan sekedarkeinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari

Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih pentingadalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas

pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka meningkatkankesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, danakuntabilitas harus acuan dalam proses penyelenggaraanpemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan

keuangan Pemerintah Daerah pada khususnya.


22/25

Pemerintah mengeluarkan PP 105/2000 sebagai penjabaran dari UU 25/1999dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, yang antara lain menjelaskan:

PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam tahun anggarantertentu yang berisi sumber pendapatan dan penggunaan dana Pemda

Struktur APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yang memuat sasaran yangdiharapkan menurut fungsi belanja, standar pelayanan yang diharapkan danperkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatanAPBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan

pemeliharaan, dan belanja modal/ pembangunan;

Kepala Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yangterdiri atas Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan AliranKas, dan Neraca Daerah.


23/25


24/25

Kabupaten Buleleng yang merupakan salah satu kabupaten di propinsi Bali dimanapembangunannya juga merupakan sub sistem dari pembangunan nasional. Dad basilpenelitian ini diperoleh beberapa temuan bahwa tingkat desentralisasi fiskal daerah dikabupaten Buleleng masih rendah yaitu hanya mencapai 12,70 %, sedangkan tingkatketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Hal tersebut ditunjukkandengan adanya kenyataan bahwa tingginya proporsi rata-rata subsidi pusat terhadap

penerimaan daerahnya yaitu sebesar 66,47 %. Kondisi tersebut didukung pula denganrendahnya perolehan PAD yang hanya mencapai 2,73 % dari kapasitasnya. Suatu yangmembanggakan dimana PAD cukup responsif terhadap perubahan PDRB. Artinya,upaya / kebijakan hendaknya ditujukan untuk menstimulus peningkatan PDRB. Sektor-sektor utama pembentuk PDRB: Pertanian, 1ndustri, Perdagangan, dan Jasa-jasa adalah

penggerak dalam memobilisasi pembangunan di daerah studi. Mi dibuktikan daritemuan bahwa sektor-sektor tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap DerajatOtonomi Fiskal Daerah (DOFD), kecuali sektor perdagangan. Hasil studi inimerekomendasikan bahwa pemerintah daerah melakukan kebijakan yang dapatmeningkatkan PAD, peningkatan kinerja aparatur didaerah, dan upaya untuk

menciptakan kondisi kondusif sehingga memacu aktivitas ekonomi masyarakat yangpada akhimya dapat meningkatkan PDRB.

STUDI KASUS


25/25

Ppt Hap Hub Keuangan Pusat Dan Daerah (1)

Documents