Top Banner

of 15

PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

Jul 08, 2018

Download

Documents

ika shohihah
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    1/47

    1

    DARORI

    IKA SHOHIHAH

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    2/47

    GAMBARAN UMUM

    KEWAJIBAN PERPAJAKANBENDAHARA

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    3/47

     APBN

    MasyarakatFasilitas

    publik

    Kas Negara

    melalui Bank

    atau Kantor

    Pos

    DJP

    (Administrasi)

    ALUR

    PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN

    DANA

    APBN

    TERKAIT PAJAK

    Kementerian/Lembaga/

    Pemerintah Daerah

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    4/47

    Mendaftarkan diri untukmendapatkan NPWP

    Menyetor pajak terutangsetelah terlebih dahulumenghitung & memotong/memungut;

    Melaporkan pajak terutang keKPP atau KP2KP denganmenggunakan SPT.

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    5/47

    Objek Penjelasan

    PPh Pasal 21  Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi

    sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan 

    PPh Pasal 4 ayat (2)  Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu &

    sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan,pengalihan hak

    atas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya) 

    PPh Pasal 22  Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan

    pembelian barang 

    PPh Pasal 23  Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga,

    deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21  

    PPh Pasal 26  Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri. 

    PPN dan PPnBM  Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubunganpenyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak 

    Bea Materai  Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu (kuitansi, kontrak) 

    BENDAHARA PEMERINTAH

    BENDAHARA PEMERINTAH

    MELAKSANAKAN KEWAJIBAN

    PEMOTONGAN & PEMOTONGAN PAJAK PUSAT ATAS

    DANA YANG BERASAL DARI APBN/APBD

    WAJIB

    Outlin

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    6/47

    OBJEK PEMOTONGAN

    PPh PASAL 21

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    7/47

    SPDN  SPLN 

    1. Pekerjaan;

    2. Jasa;

    3. Kegiatan

    yang dilakukan orang pribadi

    PPh Pasal 21 PPh Pasal 26

    Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, danPembayaran lain dengan nama/bentuk apapun

    Outlin

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    8/47

    PEMOTONG PPh DANPENERIMA PENGHASILAN

     YANG DIPOTONG PPh

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    9/47

    Pemotong PPh Pasal 21

    pemberi kerja yang terdiri dari:

    a. orang pribadi dan badan;

    b. cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang melakukansebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan

    pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, danpembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unittersebut.

    bendahara atau pemegang kas pemerintah

    dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga

    Kerja dan badan-badan lain orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan

    bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungandengan penyerahan jasa

    Penyelenggara kegiatan

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    10/47

    Pemberi kerja bukan pemotong

    PPh Pasal 21

    Kantor perwakilan negara asing

    Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkanMenteri Keuangan

    Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukankegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-matamemperkerjakan orang pribadi untuk melakukanpekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalamrangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

    10

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    11/47

    pegawai;

    penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaatpensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya;

    bukan pegawai;

    anggota dewan komisaris/pengawas yang tidak merangkapsebagai pegawai;

    mantan pegawai;

    peserta kegiatan:

    Peserta perlombaan

    Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungankerja

    Peserta/anggota kepanitiaan

    Peserta pendidikan, pelatihan

    Peserta kegiatan lainnya

    11

    Penerima penghasilan yang dikenakan

    PPh Pasal 21

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    12/47

    PENGHASILAN YANGDIKENAKAN

    PPh PASAL 21

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    13/47

    13

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    14/47

    Penghasilan yang tidak dikenakan

    PPh Pasal 21

    Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan,kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa

    Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah

    Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkanMenkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerja

    Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan/lembagayang dibentuk/disahkan pemerintah

    Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(3) huruf l UU PPh

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    15/47

    PENGHITUNGAN

    PPh PASAL 21

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    16/47

    Setiap Masa Pajak,

    kecuali Masa Pajak terakhir

    PENGHITUNGAN PPH PASAL 21:PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BERKALA

    Masa Pajak terakhir

    Perkiraan Penghasilan Neto

    yang akan diterima selama

    setahun,

    Penghasilan teratur

    sebulan dikali 12

    Selisih antara PPh yang

    terutang atas seluruh

    penghasilan kena pajak

    selama setahun dengan PPh

    yang telah dipotong masa-masa sebelumnya

    Pasal 14 ayat (2) dan ayat (5) PER-31/PJ/2012

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    17/47

    Disetahunkan Tidak Disetahunkan

    1. WP OP DN meninggal

    dunia atau meninggalkan

    Indonesia selamanya;

    2. Orang asing mulai bekerja

    di Indonesia pada tahunberjalan untuk jangka

    waktu lebih dari 6 bulan;

    3. Karyawan pindah cabang

    1. WP OP DN mulai bekerja

    pada tahun berjalan;

    2. WP OP DN pindah kerjake pemberi kerja yang

    lain

    MASA PEROLEHAN PENGHASILAN KURANG DARI 12 BULAN

    17

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    18/47

    Pegawai tetap

    Gaji, Tunjangan, Uang Pensiun Berkala

    Dikurangi dengan

    1. Biaya jabatan, 5% dari pengh.

    Bruto maks. Rp6.000.000 pertahun atau Rp500.000 per bulan

    2. Iuran pensiun, THT/JHT yang

    dibayar sendiri

    Dikurangi dengan

    Biaya Pensiun, 5% dari pengh.Bruto maks. Rp2.400.000 pertahun atau Rp200.000 perbulan

    Penerima pensiun

    Penghasilan Neto (setahun/disetahunkan)

    Dikurangi PTKP

    Penghasilan Kena Pajak

    Dikenakan Tarif Pasal 17

    Penghitungan PPh

    Pasal 21

    18

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    19/47

    Rp36.000.000,00Rp36.000.000,00 Untuk diri Wajib PajakUntuk diri Wajib Pajak

    Rp3.000.000,00Rp3.000.000,00

    Rp3.000.000,00Rp3.000.000,00

    Tambahan utk WP KawinTambahan utk WP Kawin

    Tambahan untuk setiap

    anggota keluarga sedarahsemenda dalam garis

    keturunan lurus serta anak

    angkat yg menjadi tanggungan

    sepenuhnya maksimal 3 orang

    Tambahan untuk setiap

    anggota keluarga sedarahsemenda dalam garis

    keturunan lurus serta anak

    angkat yg menjadi tanggungan

    sepenuhnya maksimal 3 orang

    penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun

    kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender

    penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun

    kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender

    PTKP:

    (PMK 122/PMK.010/2015)

    19

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    20/47

    Hanya untuk

    diri sendiri

    KawinKawin

    1. Diri sendiri;

    2. Tanggungan

    maks 3.

    Tidak

    Kawin

    Tidak

    Kawin

    1. Diri sendiri;

    2. Status kawin;

    3. Tanggungan

    maks 3.

    Kawin

    Suami tidak

    berpenghasilan

    Kawin

    Suami tidak

    berpenghasilan

    menunjukkan ket. tertulis dari pemerintah daerah setempat

    serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima/

    memperoleh penghasilan

    PTKP Karyawati

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    21/47

    5%Sampai dengan Rp 50 juta

    15%Diatas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta

    25%Diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta

    30%Di atas Rp 500 juta

    Sesuai

    Pasal 17 ayat

    (1) huruf a

    UU PPh

    Tarif

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    22/47

    22

    PPh Pasal 21:

    Selain Gaji dan Tunjangan

    honorarium atau

    imbalan yang

    bersifat tidak teratur

    Tarif Pasal 17 atas Penghasilan Bruto 

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    23/47

    Tarif Pasal 17

    UU PPh

    Penghasilan Bruto

    Penghasilan Bruto merupakan pembayaran yang bersifat utuhdan tidak dipecah 

    PPh Pasal 21:

    Peserta Kegiatan

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    24/47

    24

    PEGAWAITetap(Pejabat Negara,PNS, TNI

    , POLRI

    Ph NETO - PTKP

    PENSIUNAN BERKALAPh NETO - PTKP

    PESERTA KEGIATAN Ph Bruto

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    25/47

    Penerima penghasilan tidak

    ber-NPWP

    PPh Pasal 21 sebesar 120%

    lebih tinggi daripada PPh

    Pasal 21 yang seharusnya

    (20% lebih tinggi)

    Tidak berlaku untuk PPh Pasal 21 yang bersifat final

    Setelah pemotongan

    PPh Pasal 21 bulan

    Desember

    sebelum pemotongan

    PPh Pasal 21 bulan

    DesemberBer-NPWP

    Diperhitungkan olehpemotong dengan

    PPh Pasal 21 bulan-

    bulan selanjutnya

    merupakan kreditpajak dalam SPT

    Tahunan PPh

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    26/47

    Ketentuan

    Khusus

    Penghasilan bersumber dari

     APBN/D yang diterima oleh

    Pejabat Negara, PNS, Anggota, TNI/Polri, dan

    Pensiunannya

    PP No. 80 Tahun

    2010

    26

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    27/47

    27

    Saat terutang

    PPh Pasal 21

    Penerima penghasilan

    akhir bulan dilaku-

    kannya pembayaran

    atau

    akhir bulanterutangnya

    penghasilan

    Pemotong

    Saat dilakukannya

    pembayaran

    atau

    saat terutangnya

    penghasilan

    Outlin

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    28/47

    CONTOH PENGHITUNGAN

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    29/47

     

    Agus Sumantri, Pegawai Negeri Sipil Golongan III/d, menduduki eselon IV.a status kawin,

    mempunyai 2 orang tanggungan, telah memiliki NPWP, bekerja di Kantor Pelayanan

    Pemerintahan A (KPP A), menerima penghasilan tetap dan teratur setiap bulan sebagai

    berikut:

    29

    Gaji Pokok 3,912,600

    Tunj Isteri 391,260

    Tunj Anak 156,504

    Tunj Jab 540,000

    Tunj Beras 289,680

    Pembulatan 92,000

    Jml Penghslan bruto 5,382,044

    Pengurangan

    Biaya Jabatan 5% x 5.382.044 264,500

    Iuran Pensiun 4.75% x 4.774.264 251,280 +

    515,780

    Penghasilan Netto 4,774,264

    Penghasilan Netto Disetahunkan 12x 4.774.264 57,291,168

    PTKP/2Wajib Pajak 36,000,000

    status kawin 3,000,000

    tambahan 2 org anak 6,000,000 + 45,000,000

    PKP 12,291,168

    PEMBULATAN 12,291,000

    PPh pasal 21 atas gaji setahun 5% x 12.291.000 614,550

    PPh pasal 21 atas gaji sebulan 614.550 : 12 51,212

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    30/47

    Abdul Gani merupakan pejabat negara pada sebuah lembaga negara yang baru

    diangkat pada bulan Juli 2015, telah menikah dan memiliki 4 orang tanggungan anak

    serta telah memiliki NPWP. Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan

    statusnya sebagai pejabat negara:

    Gaji Kehormatan 10,000,000

    Tunj Isteri 1,000,000

    Tunj Anak 400,000

    tunj jabatan 10,000,000

    Jml Penghslan bruto 21,400,000

    Pengurangan

    Biaya Jabatan 5% x 21.400.000 500,000 atau maksimal 500.000 perbulan

    Iuran Pensiun 4.75% x 11.400.000 541,500 +

    1,041,500

    Penghasilan Netto 20,358,500

    Penghasilan Netto Disetahunkan 6x20.358.500 122,151,000

    PTKP/3

    Wajib Pajak 36,000,000

    status kawin 3,000,000

    tambahan 3 org anak 9,000,000 + 48,000,000

    PKP 74,151,000

    PPh pasal 21 atas gaji setahun

    5% x 50.000.000 2,500,000

    15% x 24.151.000 3,622,650 + 6,122,650

    PPh pasal 21 sebulan 6.122.650 : 6 1,020,44130

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    31/47

    Contoh Penghitungan PPh Pasal 21

    Yanto pada tahun 2016 bekerja sebagai PNS Kementerian

    Keuangan dengan gaji sebulan Rp 8.000.000,00 dan

    membayar iuran pensiun sebesar Rp. 200.000,00. Yanto

    menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Juli 2016menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 10.000.000,00 sebulan

    dan berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Dengan adanya

    kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, Yanto menerima

    rapel sejumlah Rp 12.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa

    Januari s.d. juni 2016).

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    32/47

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    33/47

    33

    B. Penghitungan PPh pasal 21 atas pembayaran uang rapel

    Gaji Pokok 10,000,000

    Jml Penghslan bruto 10,000,000

    PenguranganBiaya Jabatan 5% x 10.000.000 500,000

    Iuran Pensiun 200,000 +

    700,000

    Penghasilan Netto 9,300,000

    Penghasilan Netto Disetahunkan 12x 9.300.000 111,600,000

    PTKP/2Wajib Pajak 36,000,000

    status kawin 3,000,000 + 39,000,000 -

    PKP 72,600,000

    PPh Pasal 21 terutang

    5% x 50.000.000 2,500,000

    15% x 22.600.000 3,390,000 5,890,000

    PPh Pasal 21 sebulan 5.89.000 : 12 490,833.33 490,800

    PPh pasal 21 jan sd juni 2016 sehrsnya adalah

    6 x 490.800 2,944,800

    PPh pasal 21 jan sd juni 2016 yg sdh dipotong jan sd juni 2016

    6 x 207.500 (dari perhitungan A) 1,245,000 -

    PPh pasal 21 untuk uang rapel 1,699,800

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    34/47

    • Contoh 3.1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan

    Selain Gaji dan Tunjangan yang diterima PNS. 

    • Nurul Fitriani adalah PNS golongan IV/a, pada bulan Maret2015 menerima honorarium sebagai nara sumber sebuah

    seminar yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Pemerintah

    sebesar Rp. 5.000.000,00. Honorarium yang dibayarkan oleh

    Bendahara Pemerintah/Bendahara Pengeluaran kepada PNS

    dikenakan PPh Pasal 21 yang bersifat final. Tarif yang

    diterapkan adalah 15% sesuai dengan pangkat/golongan Nurul

    Fitriani. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang:

    • 15% x Rp. 5.000.000,00 = Rp. 750.000,00 

    • Catatan: • PPh Pasal 21 atas honorarium sebagai nara sumber tidak

    ditanggung pemerintah dan pemotongannya bersifat final.

    34

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    35/47

    35

    Contoh 3.3.

    Bersamaan dengan Juju Juhairiah (contoh 3.2) Bendahara

    Pengeluaran membayar honorarium sebesar Rp 1.500.000,00 kepadaSersan Kepala Widiyanto, sebagai instruktur pada Pelatihan

    Kesamaptaan. Atas honorarium yang diterima oleh Serka Widyanto

    dikenakan PPh Pasal 21 yang bersifat final. Pangkat Sersan Kepala

    termasuk dalam jenjang Bintara, maka tarif PPh Pasal 21 yang

    diterapkan adalah 0%. Maka perhitungan PPh Pasal 21 atas

    honorarium yang diterima Serka Widiyanto adalah:

    0% x Rp. 1.500.000,00 = Rp. 0,00 

    Catatan : 

    Walaupun PPh Pasal 21 Final yang dipotong Rp. 0,00, Bendahara

    pemerintah wajibmembuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 Final paling lama akhir

    bulan Maret 2015

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    36/47

    KEWAJIBAN PEMOTONG

    PPh PASAL 21

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    37/47

    Kewajiban Pemotong

    Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP

    Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPhPasal 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender.

    PPh Pasal 21 yang dipotong wajib disetor  ke Kantor Pos atau Bankpaling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir *).

    Pemotong Pajak wajib lapor   sekalipun nihil, paling lama 20 hari

    setelah Masa Pajak berakhir *). Wajib membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh Ps. 21

    untuk setiap Masa Pajak

    Wajib menyimpan Catatan atau Kertas Kerja sesuai ketentuan

    Wajib membuat Bukti Potong dan memberikannya kepada penerimapenghasilan

    Pasal 22 PER-31/PJ/2012

    *) Dalam hal jatuh tempo pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional,

     penyetoran dan pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    38/47

    Bukti Pemotongan PPh Pasal

    21

    Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala:

    dibuat sekali setahun (Form 1721 A2)

    diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun ataupegawai berhenti

    Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan dalamSPT Masa PPh Pasal 21

    Pasal 23 PER-31/PJ/2012

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    39/47

    39

    Contoh

    Bukti Potong PPh

    Pasal 21(Formulir 1721 – A2)

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    40/47

    40

    Contoh

    Bukti Potong PPh

    Pasal 21 Lainnya(Final)

    Outlin

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    41/47

    KEWAJIBAN PENERIMA

    PENGHASILAN

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    42/47

    Kewajiban Penerima

    Penghasilan

    Wajib mendaftarkan diri ke KPP

    Wajib menghitung, menyetor, dan melaporkan PajakPenghasilan yang terutang selama satu tahun pajak

    Pegawai, Penerima Pensiun Berkala, wajib membuat suratpernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal

    tahun kalender atau pada saat menjadi Subjek Pajak dalamnegeri

    Wajib menyerahkan surat pernyataan tanggungan keluarga kpdPemotong Pajak pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun

    Wajib membuat surat pernyataan baru dalam hal terjadiperubahan tanggungan keluarga paling lambat sebelum mulai

    tahun kalender berikutnya

    42Pasal 22 PER-31/PJ/2012

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    43/47

    Kewajiban Penerima

    Penghasilan

    Penyetoran PPh Kurang Bayar dilakukan paling lama sebelumSPT Tahunan disampaikan

    dapat dilakukan dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik(Billing System)

    Billing System: metode pembayaran elektronik (melalui Teller  

    Bank/Pos, ATM, atau internet banking)  dengan menggunakanKode Billing

    Pelaporan SPT Tahunan PPh WP OP dilakukan paling lama 3bulan setelah akhir tahun pajak

    dapat dilakukan secara e-Filing melalui internet pada website DJP,www.pajak.go.id, (khusus Formulir 1770 S dan 1770 SS)

    bagi yang belum pernah melaporkan secara e-Filing, agar terlebihdahulu mengajukan permohonan e-FIN dan membuat akun e-Filing

    43

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    44/47

    Pembayaran dengan e-billing 

    Dengan adanya transisi implementasi MPN G2 dari

    MPN G1, maka per 1 Januari 2016 berlaku ketentuansebagai berikut :

    Pembayaran pajak melalui non Bank BUMN, BUMBatau Kantor Pos Persepsi wajib menggunakanmekanisme e- billing Direktorat Jendral Pajak

    Pembayarn pajak melalui Bank BUMN, BUMD atauKantor Pos Persepsi masih dapat menggunakan SuratSetoran Pajak (SSP) hingga tanggal 30 Juni 2016. Per1 Juli 2016 wajib pajak hanya dapat menggunakanmekanisme e- billing Direktorat Jenderal Pajak untukmembayar pajak yang terutang.

    44

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    45/47

    SANKSI ADMINISTRASIATAS KETERLAMBATAN

    PEMBAYARAN/PEYETORAN

    DAN PELAPORAN PAJAK

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    46/47

    SANKSI ADMINISTRASI KETERLAMBATAN

    PEMBAYARAN PAJAK YANG TERUTANG

    BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh 

    SANKSI ADMINISTRASI KETERLAMBATAN

    PEMBAYARAN PAJAK YANG TERUTANG

    BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh 

    PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK

    SETELAH TGL JATUH TEMPO PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh

    BERUPA BUNGA 2% PER BULAN DIHITUNG DARI BERAKHIRNYA BATAS WAKTU

    PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN

    (DAN BAGIAN DARI BULAN

    DIHITUNG PENUH SATU BULAN)

    DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI

    Pasal 9 ayat (2b) UU KUP

    46

  • 8/19/2019 PPh Pasal 21_Pejabat Negara,PNS, Anggota TNI/POLRI dan pensiunannya

    47/47

    SANKSI ADMINISTRASI ATAS

    KETERLAMBATAN

    atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT 

    Pasal 7 (1) UU KUP

    SPT

    TAHUNAN

    BADAN

    WP TERLAMBAT/

    TIDAK MENYAMPAIKAN

    DENDA

    Rp 1.000.000DENDA

    Rp 100.000

    SPT

    TAHUNAN

    OP