PP_72 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Perkeretaapian

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126, Pasal 129,Pasal 138, Pasal 146, Pasal 150, Pasal 156, Pasal 160, Pasal163, Pasal 165, dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 23Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, perlu menetapkanPeraturan Pemerintah tentang Lalu Lintas dan AngkutanKereta Api;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4722);

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LALU LINTAS DANANGKUTANKERETAAPI.

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiriatas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, sertanorma, .kriteria, persyaratan, dan prosedur untukpenyelenggaraan transportasi kereta api.


2. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenagagerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengansarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedangbergerak di jalan reI yang terkait dengan perjalanan keretaapi.

3. Jaringan pelayanan perkeretaapian adalah gabunganlintas-lintas pelayanan perkeretaapian.

4. Lalu lintas kereta api adalah gerak sarana perkeretaapiandi jalan reI.

5. Angkutan kereta api adalah kegiatan pemindahan orangdanjatau barang dari satu tempat ke tempat lain denganmenggunakan kereta api.

6. Awak sarana perkeretaapian adalah orang yangditugaskan di dalam kereta api oleh penyelenggara saranaperkeretaapian selama perjalanan kereta api.

7. Petugas pengatur perjalanan kereta api adalah orang yangmelakukan pengaturan perjalanan kereta api dalam batasstasiun operasi atau beberapa stasiun operasi dalamwilayah pengaturannya.

8. Petugas pengendali perjalanan kereta api adalah orangyang melakukan pengendalian perjalanan kereta api daribeberapa stasiun dalam wilayah pengendaliannya.

9. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, BadanUsaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yangkhusus didirikan untuk penyelenggaraan perkeretaapian.

10. Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usahayang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.

11. Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihakyang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.

12. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaianpetak jalan reI yang meliputi ruang manfaat jalur keretaapi, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasanjalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yangdiperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.


13. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan danpemberhentian kereta api.

14. Stasiun operasi adalah stasiun kereta api yang memilikifasilitas untuk bersilang, menyusul kereta api dan/ ataulangsir, dan dapat berfungsi untuk naik/turunpenumpang dan/ atau bongkar muat barang.

15. Grafik Perjalanan Kereta Api yang selanjutnya disebutGapeka adalah pedoman pengaturan pelaksanaanperjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentukgaris yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan,dan posisi perjalanan kereta api mulai dari berangkat,bersilang, bersusulan, dan berhenti yang digambarkansecara grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api.

16. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintahadalah Presiden Republik Indonesia yang memegangkekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar1945.

17. Pengguna jasa adalah setiap orang dan/ atau badanhukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api, baikuntuk angkutan orang maupun barang.

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang perkeretaapian.

Bagian KesatuUmum

(1) Angkutan ke'reta api dilaksanakan pada jaringan jalurkereta api dalam lintas pelayanan kereta api yangmembentuk jaringan pelayanan perkeretaapian.

(2) Jaringan pelayanan perkeretaapian sebagaimanadimaksud pada ayat (1), terdiri atas:a. jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota; danb. jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan.


Pasa13

(1) Pelayanan angkutan kereta api merupakan layanankereta api dalam satu lintas atau beberapa lintaspelayanan perkeretaapian yang dapat berupa bagianjaringan multimoda transportasi.

(2) Pelayanan angkutan kereta api sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat bersifat komersial atau bersifatpenugasan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Lintas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) ditetapkan dengan memperhatikan:a. jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;b. kapasitas lintas yang dibutuhkan masyarakat;c. kebutuhan jasa angkutan pada lintas pelayanan;d. komposisi jenis pelayanan angkutan kereta api sesu8.1

dengan tingkat pelayanan;e. keterpaduan intra dan antarmoda transportasi;f. jarak waktu antarkereta api (headway), jarak antara

stasiun dan perhentian;g. jarak pusat kegiatan dan pusat logistik terhadap

terminal/ stasiun; danh. ketersediaan waktu untuk perpindahan intra dan

antarmoda.

Jaringan pelayanan perkeretaapian merupakan kumpulanlintas pelayanan yang tersambung satu dengan yang lainmenghubungkan lintas pelayanan perkeretaapian denganpusat kegiatan, pusat logistik, dan antarmoda.

,

Bagian KeduaJaringan Pelayanan Perkeretaapian Antarkota

Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakanpelayanan yang menghubungkan:a. antarkota antarnegara;b. antarkota antarprovinsi;c. antarkota dalam provinsi; dand. antarkota dalam kabupaten/kota.


(1) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkotaantarnegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurufa ditetapkan oleh Menteri berdasarkan perjanjianantarnegara.

(2) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkotaantarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6huruf b dan lintas pelayanan kereta api yang beradapada jaringan jalur kereta api nasionalditetapkan olehMenteri.

(3) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota dalamprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf cdan lintas pelayanan kereta api yang berada padajaringan jalur kereta api provinsi ditetapkan olehgubernur.

(4) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota dalamkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6huruf d dan lintas pelayanan kereta api yang beradapada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota ditetapkanoleh bupati/walikota.

(1) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota dalamprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3),jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota dalamkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (4), dan lintas Pelayanan kereta api yang beradapada jaringan jalur kereta api nasional ditetapkan olehMenteri.

(2) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota dalamkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (4) dan lintas pelayanan kereta api yang berada padajaringan jalur kereta api provinsi ditetapkan olehgubernur.

Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota diselenggarakandengan ciri-ciri pelayanan:a. menghubungkan beberapa stasiun antarkota;


b. tidak menyediakan layanan penumpang berdiri;c. melayani penumpang tidak tetap;d. memiliki jarak danj atau waktu tempuh panjang;e. memiliki frekuensi kereta api sedang atau rendah; danf. melayani kebutuhan angkutan penumpang danjatau

barang antarkota.

Bagian KetigaJaringan Pelayanan Perkeretaapian Perkotaan

Pasall0

Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang berada dalamsuatu wilayah perkotaan dapat:a. melampaui 1 (satu) provinsi;b. melampaui 1 (satu) kabupatenjkota dalam 1 (satu)

provinsi; danc. berada dalam 1 (satu) kabupatenjkota.

Pasal 11

(1) Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yangmelampaui 1 (satu) provinsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 huruf a dan lintas pelayanan kereta apiyang berada pada jaringan jalur kereta api nasionalditetapkan oleh Menteri.

(2) Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yangmelampaui 1 (satu) kabupatenjkota dalam 1 (satu)provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf bdan lintas pelayanan kereta api yang berada padajaringan jalur kereta api provinsi ditetapkan olehgubernur.

(3) Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yangberada dalam 1 (satu) kabupatenjkota sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan lintas pelayanankereta api yang berada pada jaringan jalur kereta apikabupatenjkota ditetapkan oleh bupatijwalikota.

Pasal12

(1) Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yangmelampaui 1 (satu) kabupatenjkota dalam 1 (satu)provinsi dan yang berada dalam 1 (satu) kabupatenjkotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat(3) dan lintas pelayanan kereta api yang berada padajaringan jalur kereta api nasional ditetapkan olehMenteri.


(2) Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yangberada dalam 1 (satu) kabupaten/kota sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan lintas pelayanankereta api yang berada pada jaringan jalur kereta apiprovinsi ditetapkan oleh gubernur.

(1) Menteri, gubemur, atau bupati/walikota sesuaikewenangannya menetapkan lintas pelayanan ataspermohonan penyelenggara sarana perkeretaapian.

(2) Menteri, gubemur, atau bupati/walikota sesuaikewenangannya dapat menolak permohonan penetapanlintas pelayanan dalam hallintas pelayanan tidak sesuaidengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4.

Dalam hal adanya kebutuhan angkutan pada suatu lintaspelayanan tertentu dan tidak terdapat permohonan daripenyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 ayat (1), Menteri, gubemur, ataubupati/walikota dapat menetapkan lintas pelayanan.

Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaandiselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan:a. menghubungkan beberapa stasiun di wilayah perkotaan;b. melayani banyak penumpang berdiri;c. memiliki sifat perjalanan ulang alik/komuter;d. melayani penumpang tetap;e. memiliki jarak dan/ atau waktu tempuh pendek; danf. melayani kebutuhan angkutan penumpang di dalam kota

dan dari daerah sub-urban menuju pusat kota atausebaliknya.

Ketentuan lebih la.njut mengenai tata cara penetapan jaringanpelayanan dan lintas pelayanan perkeretaapian antarkota danperkotaan diatur dengan peraturan Menteri.


Bagian KesatuPrinsip Lalu Lintas Kereta Api

(1) Jalur kereta api untuk kepentingan perjalanan kereta apidibagi dalam beberapa petak blok.

(2) Petak blok dibatasi oleh dua sinyal berurutan sesuaidengan arah perjalanan yang terdiri atas:a. sinyal masuk dan sinyal keluar pada 1 (satu) stasiun;b. sinyal keluar dan sinyal blok;c. sinyal keluar dan sinyal masuk di stasiun berikutnya;d. sinyal blok dan sinyal blok berikutnya; ataue. sinyal blok dan sinyal masuk.

(3) Dalam 1 (satu) petak blok pada jalur kereta api hanyadiizinkan dilewati oleh 1 (satu) kereta api.

(4) Dalam keadaan tertentu pada 1 (satu) petak blok padajalur kereta api dapat dilewati lebih dari 1 (satu) keretaapi berdasarkan izin yang diberikan oleh petugaspengatur perjalanan kereta api.

(5) Perjalanan kereta api yang memasuki petak blok yang didalamnya terdapat kereta api atau saran a perkeretaapiandilakukan dengan kecepatan terbatas dan pengamanankhusus.

(1) Pengoperasian kereta api pada jalur ganda atau lebihhams menggunakan jalur kanan.

(2) Dalam keadaan tertentu, pengoperasian kereta api padajalur ganda atau lebih dapat menggunakan jalur kiri.

(3) Penggunaan jalur kiri sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilal,{sanakan dengan ketentuan:a. setelah mendapat perintah dari petugas pengatur

perjalanan kereta api; atau


b. terdapat sinyal jalur kiri (sinyal berjalan jalur tunggalsementara) yang mengizinkan kereta api untukberjalan padajalur kiri dengan kecepatan terbatas.

(1) Kereta api yang berjalan langsung di stasiun dilewatkanpada jalur kereta api lurus, kecuali di stasiunpersimpangan untuk ke jalur tertentu, di peralihan jalurkereta api dari jalur ganda ke jalur tunggal dansebaliknya, atau stasiun yang tidak memiliki jalur lurussesuai dengan peraturan pengamanan setempat.

(2) Dalam hal jalur kereta api lurus sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak dapat dilewati karena adanyagangguan operasi, kereta api yang berjalan langsungdilewatkan melalui jalur kereta api belok dengankecepatan tetbatas dan p~ngamanan khusus.

Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip lalu lintas kereta apidiatur dengan peraturan Menteri.

Bagian KeduaKecepatan dan Frekuensi Kereta Api

Kecepatan maksimum kereta api ditentukan berdasarkan:a. kecepatan maksimum yang paling rendah antara

kecepatan maksimum kemampuan jalur dan kecepatanmaksimum sarana perkeretaapian; dan

b. sifat barang yang diangkut.

(1) Untuk kepentingan pengoperasian kereta api danmenjamin keselamatan perjalanan kereta api, pada setiaplintas pelayanan ditentukan frekuensi kereta api yangdidasarkan pada:a. kemampuan jalur kereta api yang dapat dilewati

kereta api sesuai dengan kecepatan saranaperkeretaapian;

b. jarak an tara dua stasiun atau petak blok; danc. fasilitas operasi.


(2) Frekuensi perjalanan kereta api dapat digolongkandalam:a. frekuensi rendah;b. frekuensisedang;danc. frekuensi tinggi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kecepatan dan frekuensikereta api diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian KetigaGapeka

(1) Pelaksanaan perjalanan kereta api yang dimulai daristasiun keberangkatan, bersilang, bersusulan, danberhenti di stasiun tujuan diatur berdasarkan Gapeka.

(2) Gapeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat olehpemilik prasarana perkeretaapian didasarkan padapelayanan angkutan kereta api yang akan dilaksanakan.

(3) Pembuatan Gapeka oleh pemilik prasaranaperkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),harus memperhatikan:a. masukan dari penyelenggara saran a perkeretaapian;b. kebutuhan angkutan kereta api; danc. sarana perkeretaapian yang ada.

(4) Gapeka dapat berupa:a. Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional;b. Gapeka pada jaringan jalur kereta api provinsi; danc. Gapeka pada jaringan jalur kereta api kabupatenj

kota.

Gapeka dapat diubah apabila terdapat perubahan pada:a. kebutuhan angkutan;b. jumlah sarana. perkeretaapian;c. kecepatan kereta api;d. prasarana perkeretaapian; danjataue. keadaan memaksa.


(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian harusmengumumkan jadwal perjalanan kereta api yangtermuat dalam Gapeka kepada masyarakat.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan melalui media massa dan ditempel distasiun, sebelum pemberlakuan Gapeka.

(1) Penyelenggara prasarana perkeretaapian melaporkanpelaksanaan Gapeka secara berkala setiap 3 (tiga) bulankepada Menteri, gubemur, atau bupatijwalikota sesuaidengan kewenangannya.

Menteri, gubemur, ataukewenangannya, melakukanpelaksanaan Gapeka.

bupatijwalikota sesuaipengawasan terhadap

(3) Dalam hal terdapat pelanggaran dalam pelaksanaanGapeka, penyelenggara prasarana perkeretaapian dikenaisanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izinoperasi, danj atau pencabutan izin.

(1) Perjalanan kereta api luar bias a dapat dilaksanakan olehpenyelenggara prasarana perkeretaapian ataupenyelenggara sarana perkeretaapian.

(2) Dalam hal perjalanan kereta api luar biasa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggarasarana perkeretaapian, harus mendapat persetujuan daripenyelenggara prasarana perkeretaapian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standarpembuatan Gapeka diatur dengan peraturan Menteri.


Bagian KeempatPengaturan Perjalanan Kereta Api

(1) Pengaturan perjalanan kereta api terdiri atas wilayahpengaturan:a. setempat;b. daerah; danc. terpusat.

(2) Pengaturan perjalanan kereta api sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh petugas pengatur perjalanankereta api sesuai Gapeka.

(3) Petugas pengatur perjalanan kereta api sebagaimanadimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadapkeselamatan urusan perjalanan kereta api di wilayahpengaturannya.

Pengaturan perjalanan kereta api setempat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilaksanakan olehpetugas pengatur perjalanan kereta api di stasiun yangbersangkutan.

Pengaturan perjalanan kereta api daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilaksanakan olehpetugas pengatur perjalanan kereta api di stasiun yangditetapkan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapianuntuk pengaturan perjalanan kereta api pada 2 (dua) stasiunatau lebih.

Pengaturan perjalanan kereta api terpusat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilaksanakan olehpetugas pengatur perjalanan kereta api di suatu tempattertentu untuk pengaturan perjalanan kereta api dalam 1(satu) Wilayahpengaturan.

PRESIDENR EPUB LI KI NDON ESIA

(1) Dalam hal perjalanan kereta api tidak sesuai Gapekasebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2),pengaturan perjalanan kereta api dilakukan oleh petugaspengendali perjalanan kereta api dan pelaksanaannyaoleh petugas pengatur perjalanan kereta api.

(2) Pengaturan oleh petugas pengendali perjalanan keretaapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui alat komunikasi yang direkam.

(3) Pengaturan perjalanan kereta api yang dilakukan olehpetugas pengendali perjalanan kereta api sebagaimanadimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi tanggungjawab petugas pengatur perjalanan kereta api.

Pengaturan perjalanan kereta api dilakukan dengan semboyanberupa:a. isyarat dari petugas pengatur perjalanan kereta api;b. sinyal;c. tanda; ataud. marka.

(1) Sinyal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf bterdiri atas:a. sinyal utama;b. sinyal pembantu; danc. sinyal pelengkap.

(2) Sinyal utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa meliputi:a. sinyal masuk;b. sinyal keluar;c. sinyal blok;d. sinyal darurat; dane. sinyallangsir.

(3) Sinyal pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b meliputi:a. sinyal muka;b. sinyal pendahulu; danc. sinyal pengulang.


(4) Sinyal pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c meliputi:a. sinyal penunjuk arah;b. sinyal pembatas kecepatan; danc. sinyal berjalan jalur tunggal semen tara.

Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf cberfungsi untuk memberi peringatan atau petunjuk yangharus dipatuhi oleh masinis.

Marka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf dberfungsi sebagai' peringatan, petunjuk, batas, atau pembedakepada masinis mengenai kondisi tertentu pada suatu tempattertentu yang terkait dengan perjalanan kereta api.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan perjalanankereta api diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian KelimaPersiapan Perjalanan Kereta Api

Paragraf 1Umum

(1) Penyelenggara sarana perkeretaapianmempersiapkan perjalanan kereta api.

(2) Persiapan perjalanan kereta api sebagaimana dimaksudpada ayat (1)meliputi kegiatan:a. menyiapkan sarana dengan atau tanpa rangkaiannya;b. menyiapkan awak sarana perkeretaapian;c. memeriksa sarana perkeretaapian;d. menyediakan waktu kereta api sesuai dengan jalur

yang terjadwal di stasiun awal;e. memasang tanda; danf. menyiapkan dokumen perjalanan kereta api.


Pasal41

Penyiapan sarana dengan atau tanpa rangkaiannyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a,meliputi kegiatan:a. menyiapkan lokomotif, kereta atau gerbong, kereta dengan

penggerak sendiri, atau peralatan khusus, untukdidinaskan dalam perjalanan kereta api; dan

b. menentukan susunan rangkaian sarana perkeretaapianuntuk dirangkai oleh penyelenggara prasaranaperkeretaapian menjadi rangkaian kereta api yang akanberangkat sesuai dengan persyaratan teknis operasi untukkeselamatan perjalanan kereta api.

Penyiapan awak sarana perkeretaapian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, paling sedikitmeliputi kegiatan:a. memeriksa sertifikat kecakapan;b. memeriksa kesehatan; danc. memberi surat tugas.

(1) Pemeriksaan saran a perkeretaapian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, paling sedikitmeliputi pemeriksaan terhadap:a. perangkat pengereman;b. peralatan keselamatan;c. peralatan perangkai; dand. kelistrikan.

(2) Pemeriksaan saran a perkeretaapian sebagaimanadimaksud pada ayat (1), baik untuk kereta api antarkotamaupun perkotaan, dilakukan pada saat awalpengoperasian di stasiun awal.

Penyediaan waktu kereta api sesuai dengan jalur yangterjadwal di stasiun awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal40 ayat (2) huruf d, dilaksanakan untuk pelayanan kepadapengguna jasa kereta api dengan kegiatan:a. memeriksa dokumen perjalanan kereta api;b. mencocokkan jam yang digunakan masinis dan kondektur

dengan jam induk di stasiun;


c. mengawasi naiknya penumpang; dand. memuat barang bawaan dan barang kiriman di kereta

bagasi.

Pemasangan tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40ayat (2) huruf e dilakukan pada:a. ujung belakang kereta api; danb. tempat lain di kereta api sesuai dengan kebutuhan.

PenYiapan dokumen perjalanan kereta api sebagaimanadimaksud dalam Pasal 40 ayat (2)huruf f, meliputi:a. keterangan kelaikan sarana perkeretaapian;b. keterangan tentang rangkaian kereta api, jadwal

perjalanan, termasuk tempat bersilang atau penyusulankereta api;

c. dokumen untuk mencatat kejadian selama perjalanankereta api; dan

d. dokumen yang diperlukan untuk masinis.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkanperjalanan kereta api diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf2Penempatan Lokomotifdalam Rangkaian

(1) Untuk menjamin keselamatan dan denganmemperhatikan daya tarik rangkaian, lokomotifditempatkan pada bagian depan rangkaian kereta api.

(2) Pada tanjakan dengan gradien tertentu danJatau kondisiyang mengharuskan, lokomotif dapat ditempatkan dibagian belakang rangkaian sebagai lokomotif pendorong.

(1) Rangkaian kereta api dapat menggunakan 2 (dua)lokomotif atau lebih.


(2) Rangkaian kereta api dengan 2 (dua) lokomotif atau lebih,lokomotif kedua atau selebihnya dengan pertimbanganteknis dapat ditempatkan di tengah atau di belakangrangkaian kereta api.

(3) Dalam hal pada 1 (satu) rangkaian kereta apimemerlukan 2 (dua) lokomotif atau lebih, masinis yangberada pada lokomotif paling depan mengendalikanjalannya kereta api.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatanlokomotif dalam rangkaian kereta api diatur dengan peraturanMenteri.

Paragraf 3Pemeriksaan Jalur

(1) Untuk keselamatan perjalanan kereta api, jalur kereta apiharus diadakan pemeriksaan secara berkala, palingsedikit 2 (dua) kali dalam waktu 24 (dua puluh empat)jam.

,(2) Pemeriksaan jalur dilakukan oleh petugas pemeriksa

jalur dengan membawa peralatan yang diperlukan.

(3) Petugas pemeriksa jalur harus melaporkan kondisi jalurkereta api di wilayah tugasnya kepada petugas pengaturperjalanan kereta api di stasiun akhir tugasnya.

(4) Pelaksanaan dan waktu pemeriksaan jalur diatur olehpenyelenggara prasarana perkeretaapian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan jalurkereta api diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian KeenamHubungan Blok

Pasal53

(1) Hubungan blok dalam petak blok antara 2 (dua) stasiununtuk perjalanan kereta api terdiri atas:a. hubungan manual; danb. hubungan otomatis.


(2) Hubungan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)humf a meliputi:a. telegraf;b. blok elektromekanis; danc. blok elektris.

(3) Hubungan otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)humf b meliputi:a. otomatis tertutup; danb. otomatis terbuka.

(1) Hubungan telegraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal53 ayat (2) humf a dilakukan dalam memberi wartakereta api.

(2) Hubungan blok elektromekanis dan blok elektrissebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) humf bdan humf c dilakukan dengan mengoperasikan peralatansesuai dengan peraturan pengamanan setempat.

(1) Pertukaran warta kereta api hams dilaksanakan antarapetugas pengatur perjalanan kereta api di stasiunterdekat yang bersebelahan yang memiliki faslitas untukwarta kereta api.

(2) Warta kereta api harus terekam/tercatat untukkeperluan pembuktian.

Apabila terdapat gangguan hubungan blok, hubungandilakukan dengan hubungan blok darurat setelah petugaspengatur perjalanan kereta api menjamin:a. wesel dalam kondisi aman;b. petak blok dalam kondisi aman; danc. dari arah berlawanan tidak akan atau sedang

menjalankan kereta api.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hubungan blokdiatur dengan peraturan Menteri.


Bagian KetujuhPemberangkatan Kereta Api

Penyiapan dan pelaksanaan pemberangkatan kereta apidilakukan melalui tahapan:a. penyiapan pegawai stasiun;b. penyiapan rute kereta api berangkat;c. penyiapan kere,ta api berangkat;d. pemberian perintah berangkat;e. pengawasan pemberangkatan kereta api;f. mengembalikan kedudukan persinyalan pada posisi awal;

dang. pemberian warta berangkat kepada stasiun berikutnya.

Penyiapan pegawai stasiun sebagaimana dimaksud dalamPasal 58 huruf a dilakukan untuk pengoperasian kereta api.

Penyiapan rute kereta api berangkat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 58 huruf b merupakan kegiatan mengaturkedudukan wesel dan sinyal yang menunjukkan indikasiaman untuk dilalui kereta api yang akan berangkat.

Penyiapan kereta api berangkat·sebagaimana dimaksud dalamPasal 58 huruf c meliputi:a. masinis sudah berada di kabin masinis;b. kondektur di samping kereta api;c. penumpang danjatau barang berada di kereta atau

gerbong; dand. pengatur perjalanan kereta api berada di tempatnya.

Pemberian perintah berangkat sebagaimana dimaksud dalamPasal 58 huruf d dilakukan oleh petugas pengatur perjalanankereta api melalui sinyal dan tanda indikasi aman.

PRESIDENREPU8L1K INDONESIA

(I) Pengawasan pemberangkatan kereta api sebagaimanadimaksud dalam Pasal 58 huruf e dilakukan oleh petugaspengatur perjalanan kereta api atau didelegasikankepada petugas lain yang ditugaskan untuk itu.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I)dilakukan sampai kereta api melewati wesel terjauh.

Mengembalikan kedudukan persinyalan pada posisi awalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f, dilakukansetelah kereta api melewati wesel terjauh di stasiun.

(1) Pemberian warta berangkat kepada stasiun berikutnyasebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf g,dilakukan dalam waktu secepatnya setelah kereta apiberangkat oleh petugas pengatur perjalanan kereta apidengan memberi warta berangkat kepada petugaspengatur perjalanan kereta api stasiun terdekatberikutnya yang memiliki fasilitas warta kereta api.

(2) Pemberian warta berangkat sebagaimana dimaksud padaayat (I) berlaku untuk hubungan blok manual.

(I) Pada saat kereta api akan melewati wesel terjauh distasiun, masinis harus memperhatikan tanda akhirbelakang rangkaian kereta api untuk memastikan tidakterdapat bagian belakang rangkaian kereta api tertinggalatau terlepas.

(2) Dalam hal terdapat rangkaian kereta api yang tertinggalatau terlepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),masinis harus menghentikan kereta api.

(3) Apabila di stasiun dilengkapi dengan sinyal mekanisatau elektromekanis untuk jalur tunggal, masinis harusmemperhatikan sinyal masuk untuk kereta api yangberlawanan arah.


(4) Dalam hal sinyal masuk untuk kereta api yangberlawanan arah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)menunjukkan indikasi jalur tidak aman, masinis harusmemberhentikan kereta api dan menunggu perintahpetugas pengatur perjalanan kereta api.

Dalam hal tidak memungkinkan masinis memastikan bagianbelakang rangkaian kereta api tidak terlihat sebagaimanadimaksud pada Pasal 66 ayat (1), maka masinis dibebaskanatas tanggung jawab memperhatikan tanda ujung belakangrangkaian kereta api.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberangkatankereta api diatur dengan peraturan Menteri

Bagian KedelapanKereta Api dalam Perjalanan

Perjalanan kereta api pada petak blok merupakan perjalanankereta api dari:a. sinyal keluar sampai sinyal blok;b. sinyal blok sampai sinyal blok berikutnya;c. sinyal blok sampai sinyal masuk; ataud. sinyal keluar pada suatu stasiun sampai sinyal masuk di

stasiun berikutnya.

(1) Perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal69 pada jalur yang menggunakan sinyal blok, dalam halsinyal blok mengindikasikan tidak aman, masinis harusmengikuti peraturan yang berlaku.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memasukisinyal blok tidak aman sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan peraturan Menteri.


(1) Pada jalur kereta api menurun dengan gradienjderajattertentu, kereta api yang akan menurun harus berhentidi stasiun terdekat sebelum turunan untuk dilakukanpemeriksaan sistem pengereman dan fasilitas lainnya.

(2) Gradienjderajat tertentu sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikankeselamatan perjalanan kereta api.

(3) Stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusditetapkan dalam Gapeka.

(1) Masinis yang bertugas dalam perjalanan kereta api harusmelaporkan kepada petugas pengendali perjalanan keretaapi pada stasiun keberangkatan dan pada saatperpindahan wilayah pengendalian melalui peralatantelekomunikasi yang direkam.

(2) Dalam hal Illasinis menemukan kejanggalan pada jaluryang telah dilewati, masinis harus segera melaporkankepada petugas pengendali perjalanan kereta apimengenai kejanggalan jalur tersebut disertai laporanmengenai kondisi jalur kereta api, sinyal, perlintasan,dan kondisi catu daya yang telah dilewati, melaluiperalatan telekomunikasi.

(1) Padajalur kereta api bergigi, lebih dari 1 (satu) rangkaiankereta api dapat berjalan beriringan dalam 1 (satu)kelompok dalam satu petak blok.

(2) Perjalanan kereta api dalam kelompok sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan jarak dantenggat waktu yang aman antarkereta api.

(3) Apabila salah satu kereta api dalam kelompok terlambat,petugas pengatur perjalanan kereta api harusmemberitahukan kepada petugas pengatur perjalanankereta api yang berada di stasiun sebelumnya dan distasiun berikutnya.


Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kereta api dalamperjalanan dan perjalanan kereta api di jalur bergigi diaturdengan peraturan Menteri.

Bagian KesembilanKedatangan Kereta Api di Stasiun

Paragraf 1Kereta Api Memasuki Stasiun

(1) Pada waktu kereta api akan masuk stasiun operasi,masinis wajib mematuhi indikasi sinyal masuk, indikasisinyal muka, atau indikasi sinyal pendahulu.

(2) Masinis menjalankan kereta api memasuki stasiun sesuaidengan kecepatan yang diizinkan apabila sinyal masuk,sinyal muka, atau sinyal pendahulu menunjukkanindikasi aman.

(3) Masinis wajib mengurangi kecepatan untukmempersiapkan kereta api berhenti di muka sinyalmasuk apabila sinyal muka menunjukkan indikasi hati-hati.

(4) Masinis wajib memberhentikan kereta api di muka sinyalmasuk apabila sinyal masuk menunjukkan indikasi tidakaman.

(5) Dalam hal sinyal masuk sebagaimana dimaksud padaayat (4) menunjukkan indikasi hati-hati, kereta api dapatberjalan terus memasuki stasiun untuk berhenti.

Kereta api yang berhenti di muka sinyal masuk sebagaimanadimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) dapat berjalan kembalisetelah sinyal masuk mengindikasikan aman.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kereta apimemasuki stasiun diatur dengan peraturan Menteri.


Paragraf2Menerima Kedatangan Kereta Api Berhenti

(1) Petugas pengatur peIjalanan kereta api setempat yangakan menerima kedatangan kereta api sebelum memberiwarta aman, wajib melakukan persiapan menerimakedatangan kereta api berhenti.

(2) Persiapan menerima kedatangan kereta api berhentisebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:a. menyiapkan pegawai stasiun; danb. menyiapkan rute kereta api datang.

(3) Setelah melakukan persiapan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) petugas pengatur perjalanan kereta apimemberi warta aman kepada petugas pengaturpeIjalanan kereta api stasiun pemberangkatan danmenerima warta berangkat dari petugas pengaturpeIjalanan kereta api stasiun pemberangkatan.

(4) Menjelang kereta api masuk stasiun sampai kereta apikeluar stasiun, petugas pengatur peIjalanan kereta apiharus mengawasi kedatangan kereta api dan kedudukanwesel.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menerimakedatangan kereta api berhenti diatur dengan peraturanMenteri.

Paragraf 3Kereta Api Berhenti dan Berjalan Langsung di Stasiun

(1) Kereta api berhenti dan beIjalan langsung di stasiunsesuai dengan Gapeka.

(2) Kereta api berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat beIjalan kembali setelah mendapat perintahberangkat dari petugas pengatur perjalanan kereta api.


(3) Kereta api berjalan langsung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) apabila sinyal masuk dan sinyal keluarmenunjukkan indikasi aman.

Petugas pengatur perjalanan kereta api setempat harusmelaporkan setiap kedatangan dan keberangkatan kereta apikepada petugas pengendali perjalanan kereta api.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kereta api berhentidan berjalan langsung di stasiun diatur dengan peraturanMenteri

Paragraf4Kereta Api Berhenti di Stasiun Akhir

(1) Setelah kereta api berhenti di stasiun tujuan akhir harusdilakukan kegiatan penghapusan pendinasan kereta api.

(2) Kegiatan penghapusan pendinasan kereta apisebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. melapor dan menyerahkan dokumen perjalanan

kereta api kepada petugas pengatur perjalanan keretaapi atau pembantu petugas pengatur perjalanankereta api oleh awak sarana perkeretaapian;

b. melepas tanda akhiran kereta api di ujung belakangrangkaian kereta api oleh teknisi;

c. melepas alat perangkai dan saluran rem di antaralokomotif dan rangkaian gerbong danl atau keretaoleh teknisi;

d. melangsir rangkaian kereta api menjadi beberapabagian untuk proses pembongkaran, pemuatan,pemeliharaan, dan kegiatan lainnya oleh teknisiapabila diperlukan;

e. menempatkan kereta atau gerbong di jalan reI yangditentukan oleh petugas pengatur perjalanan keretaapi; dan

f. men.empatkan rangkaian di jalur yang aman untukpersiapan perjalanan kereta api selanjutnya olehpetugas pengatur perjalanan kereta api.


Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kereta api berhentidi stasiun akhir diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian KesepuluhKeterlambatan Kereta Api

(1) Perjalanan kereta api harus sesuai dengan jadwal yangtelah ditentukan dalam Gapeka.

(2) Dalam hal terjadi keterlambatan jadwal perjalanan keretaapi yang melebihi batas toleransi waktu operasi yangdiizinkan, penyelenggara prasarana perkeretaapianmengambil langkah-langkah untuk mengurangiketerlambatan perjalanan kereta api.

(3) Pedoman pelaksanaan untuk mengurangi keterlambatanperjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat(2) meliputi karakterisitik dan jenis fasilitas operasi padajaringan ditetapkan oleh Menteri.

Ba~ian KesebelasPersilangan dan Penyusulan serta Penutupan dan Pembukaan Stasiun

(1) Persilangan atau penyusulan antarkereta api dilakukandi stasiun operasi atau tempat yang terdapat fasilitasuntuk itu yang telah ditentukan sesuai dengan Gapeka.

(2) Dalam hal terjadi keterlambatan kereta api, persilanganatau penyusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dipindahkan ke stasiun operasi lain atau tempatyang terdapat fasilitas untuk itu oleh petugas pengendaliperjalanan kereta api dan dilaksanakan oleh petugaspengatur perjalanan kereta api.

(1) Stasiun operasi dapat dibuka atau ditutup sesuaikebutuhan pelayanan perjalanan kereta api berdasarkanGapeka.


(2) Pembukaan atau penutupan stasiun operasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalamhal:a. kebutuhan operasional pada saat itu tidak

dibutuhkan; dan/ ataub. untuk efisiensi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persilangan danpenyusulan serta penutupan dan pembukaan stasiun operasidiatur dengan peraturan Menteri.

Bagian KeduabelasKereta Api Berhenti Luar Biasa

(1) Kereta api berhenti luar biasa apabila kereta api yangmenurut Gapeka berjalan langsung di stasiun operasikarena sesuatu hal harus berhenti.

(2) Hal yang menyebabkan kereta api berhenti luar biasasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya adalah:a. perpindahan persilangan dan penyusulan;b. kerusakan pada prasarana atau sarana

perkeretaapian;c. perawatan prasarana perkeretaapian atau perbaikan

sarana perkeretaapian;d. keadaan yang akan membahayakan keselamatan

perjalanan kereta api;e. indikasi sabotase;f. bencana alam;g. huru-hara; danh. adanya saran a perkeretaapian yang tertinggal pada

petak blok.

Dalam hal masinis meyakini adanya keadaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f,huruf g, huruf h, atau terdapat benda yang menghalangiperjalanan kereta api, masinis harus menghentikan kereta apidi luar stasiun tanpa harus menunggu perintah dari petugaspengatur perjalanan kereta api.


Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kereta api berhentiluar bias a diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian KetigabelasPenundaan Keberangkatan Kereta Api

(1) Keberangkatan kereta api dari stasiun dapat ditundaapabila:a. terjadi kerusakan sarana kereta api; ataub. alasan teknis operasi.

(2) Dalam hal penundaan perjalanan kereta api penumpangantarkota yang memiliki waktu tempuh lebih dari 6(enam) jam, terjadi penundaan berangkat yangdiperkirakan akan berlangsung 3 (tiga) jam atau lebih,penyelenggara saran a perkeretaapian harus menyediakankompensasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaankeberangkatan kereta api diatur dengan peraturanMenteri.

Penyelenggara prasarana perkeretaapian dan/ ataupenyelenggara sarana perkeretaapian hams mengumumkanpenundaan kereta api kepada pengguna jasa sebelum jadwalpemberangkatan kereta api.

Bagian KeempatbelasPembatalan Keberangkatan Kereta Api

(1) Pembatalan keberangkatan kereta apl dapat dilakukanapabila:a. tidak ada angkutan;b. alasan teknis operasi; atauc. terjadi penundaan keberangkatan paling banyak 2

(dua) kali.


(2) Dalam hal pembatalan keberangkatan kereta apipenumpang antarkota yang memiliki waktu tempuh lebihdari 6 (enam) jam, penyelenggara sarana perkeretaapianharus menyediakan kereta api atau moda angkutan daratlainnya sebagai penggan ti dengan kelas pelayanan yangsama.

Penyelenggara sarana perkeretaapian harus mengumumkanpembatalan kereta api kepada masyarakat atau penggunajasasebelum jadwal pemberangkatan kereta api.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalanpeIjalanan kereta api diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian KelimabelasPengalihan Perjalanan Kereta Api

PeIjalanan kereta api dapat dialihkan apabila teIjadi rintangjalan pada jalur kereta api yang akan dilalui dan diperkirakanwaktu yang diperlukan untuk mengatasi rintang jalanmelebihi atau sama dengan waktu tempuh perjalanan keretaapi padajalur kereta api yang akan dialihkan.

Penyelenggara sarana perkeretaapian harus mengumumkanpengalihan peIjalanan kereta api kepada penggunajasa.

Bagian KeenambelasBagian Kereta Api yang Terputus

(1) Masinis kereta api yang mengetahui rangkaian bagianbelakang terputus dalam peIjalanan harus merangkaikankembali kereta api dengan memperhatikan keselamatandan keamanan peIjalanan kereta api.


(2) Masinis wajib melaporkan kejadian terputusnyarangkaian dalam perjalanan kepada petugas pengaturperjalanan kereta api di stasiun operasi berikutnya untukdilakukan pemeriksaan atau tindakan lain yangdiperlukan.

(1) Dalam keadaan tertentu maSlnlS dapat meninggalkanbagian rangkaian kereta api pada satu petak blok.

(2) Pada bagian rangkaian kereta api yang ditinggalkansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasangtanda tidak aman dan tanda bahaya di ujung belakangdan depan bagian rangkaian kereta api yang diletakkanpada jarak aman sehingga mudah terlihat oleh masinislokomotif penolong.

(3) Masinis melanjutkan perjalanan kereta api tanpa tandaakhiran rangkaian dan membunyikan tanda bahayaberulang-ulang sampai kereta api berhenti di stasiunoperasi berikutnya.

(1) Petugas pengatur perjalanan kereta api yang menerimalaporan masinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99ayat (2)harus:a. menyatakan dan memberitahukan petak blok tidak

aman kepada petugas pengatur perjalanan kereta apistasiun operasi pemberangkatan sebelumnya; dan

b. meminta 'bantuan kepada petugas pengendaliperjalanan kereta api untuk menarik bagian rangkaiankereta api yang ditinggal di petak blok.

(2) Setelah petak blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dinyatakan aman, petugas pengatur perjalanankereta api memberitahukan kepada petugas pengaturperjalanan kereta api stasiun operasi pemberangkatansebelumnya.

Kereta api dengan rangkaian terputus bagian belakang selamadalam perjalanan dan tidak diketahui oleh masinis,pengamanannya dibedakan dalam:a. sistem persinyalan mekanis; danb. sistem persinyalan elektris.


(1) Petugas pengatur perjalanan kereta api yang mengetahuikereta api yang melintas tanpa tanda akhiran dalamsistem persinyalan mekanis sebagaimana dimaksuddalam Pasal 102 huruf a yang tidak diketahui olehmasinis, harus:a. memberitahukan kepada petugas pengatur perjalanan

kereta api pada stasiun operasi berikutnya yang akandilewati agar kereta api diberhentikan luar biasa;

b. memberitahukan kepada petugas pengatur perjalanankereta api di stasiun operasi sebelumnya agarmengambil tindakan pengamanan terhadapkemungkinan bagian rangkaian kereta api yangterputus;

c. berusaha menghentikan bagian rangkaian kereta apiyang terputus apabila terdapat bagian rangkaiankereta api yang terputus berjalan terus memasukiwilayah stasiun operasi; dan

d. membunyikan genta tanda bahaya yang berada padaperlintasan atau menginformasikan kepada petugaspenjaga perlintasan untuk menutup pintu perlintasansampai bagian rangkaian kereta api yang terputusmelewati perlintasan.

(2) Apabila tindakan pengamanan yang dilakukan petugaspengatur perjalanan kereta api sebelumnya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berhasil, petugaspengatur perjalanan kereta api pada stasiun tersebutmemberitahukan kepada petugas pengatur perjalanankereta api stasiun operasi sebelumnya untuk mengambiltindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cdan hurufd.

(3) Apabila usaha menghentikan sebagaimana dimaksudpad a ayat (l)huruf c tidak berhasil, pengatur perjalanankereta api harus memberitahukan kepada petugaspengatur perjalanan kereta api stasiun operasiberikutnya agar berusaha menghentikannya.


(1) Bagian rangkaian kereta api yang terputus dan tidakdiketahui masinis dalam sistem persinyalan elektrissebagaimana dimaksud dalarn Pasal 102 huruf b, setelahkereta api melewati petak blok dan dalam indikator petakblok masih' menunjukkan indikasi terisi, petugaspengatur perjalanan kereta api di stasiun operasiberikutnya harus menghentikan kereta api danmemberitahukan kepada masinis mengenaiketidakutuhan rangkaian.

(2) Dalarn hal petugas pengatur perjalanan kereta apisebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapatmenghentikan kereta api, petugas pengatur perjalanankereta api yang bersangkutan harus memberitahukankepada petugas pengatur perjalanan kereta api padastasiun kereta api sebelumnya untuk melakukantindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 hurufc dan huruf d.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penangananbagian kereta api yang terputus diatur dengan peraturanMenteri.

Bagian KetujuhbelasRintang Jalan

(1) Penyelenggara prasarana perkeretaapian harus menjagapetak blok dari rintang jalan.

(2) Rintang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdisebabkan oleh:a. peristiwa alarn;b. kecelakaan;c. gangguan prasarana perkeretaapian; danJataud. sebab lain yang mengancarn keselamatan perjalanan

kereta api.


(3) Dalam hal terjadi rintang jalan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus segera dilakukan tindakan:a. penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib

mengumumkan kepada masyarakat dan penggunajasa;

b. penyelenggara sarana perkeretaapian memindahkanpenumpang, bagasi, dan barang hantaran ke keretaapi lain atau moda angkutan lainnya sesuai denganketentuan yang berlaku agar perjalanan penumpangdanl atau barang tetap lancar; dan

c. petugas pengatur perjalanan kereta api menghentikansemua kereta api di stasiun terdekat.

(4) Dalam hal rintang jalan sebagaimana dimaksud padaayat (1) terjadi pada salah satu jalur pada jalur gandapenyelenggara prasarana perkeretaapian danpenyelenggara sarana perkeretaapian dapatmenggunakan jalur sebelahnya yang tidak terkenarintang jalan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penangananrintangjalan diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian KedelapanbelasLangsiran

(1) Kegiatan langsiran dilakukan untuk:a. menyusun rangkaian kereta api;b. menambah atau mengurangi rangkaian;c. menghapuskan pendinasan kereta api; ataud. keperluan bongkar muat.

(2) Langsiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan di stasiun atau di tempat lain denganketentuan tid,ak mengganggu perjalanan kereta api.

(3) Langsiran dilakukan oleh petugas langsir setelahmendapat perintah petugas pengatur perjalanan keretaapi.

(4) Pelaksanaan langsiran sebagaimana dimaksud pada ayat(3) harus dipandu dan dibantu oleh petugas langsir sertadikendalikan oleh petugas pengatur perjalanan keretaapi.


Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara langsiran diaturdengan peraturan Menteri.

Bagian Kesembilanbe1asKewajiban Mendahulukan Perjalanan Kereta Api

(1) Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta apidengan jalan yang selanjutnya disebut denganperpotongan sebidang yang digunakan untuk lalu lintasumum atau lalu lintas khusus, pemakai jalan wajibmendahulukan perjalanan kereta api.

(2) Pemakai jalan wajib mematuhi semua rambu-rambujalan di perpotongan sebidang.

(3) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2)yang menyebabkan kecelakaan,maka hal ini bukan merupakan kecelakaanperkeretaapian.

(4) Pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsiuntuk mengamankan perjalanan kereta api.

Bagian KesatuAwak Sara.na Perkeretaapian

(1) Pengoperasian kereta api antarkota dan kereta apiperkotaan dilakukan oleh awak sarana perkeretaapian.

(2) Awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mengoperasikan saran a perkeretaapianberdasarkan surat perintah tugas dari penyelenggarasarana perkeretaapian.


(3) Awak sarana perkeretaapian yang mengoperasikan keretaapi yang tidak memiliki surat perintah tugassebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksiadministratif berupa teguran tertulis, pembekuansertifikat kecakapan, atau pencabutan sertifikatkecakapan.

(4) Pembekuan sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksudpada ayat (3)diberikan setelah dilakukan teguran tertulissebanyak 3 (tiga) kali atau mengakibatkan kecelakaanyang tidak menimbulkan korban jiwa.

(5) Pencabutan sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dilakukan apabila awak saranaperkeretaapian pernah dibekukan sertifikatnya sebanyak3 (tiga) kali atau mengakibatkan kecelakaan yangmenimbulkan korban jiwa.

(1) Awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 111 terdiri atas:a. masinis; danb. asisten masinis.

(2) Pengoperasian kereta api antarkota, masinis dibantu olehasisten masinis.

(3) Pengoperasian kereta api perkotaan, masinis dapatdibantu oleh asisten masinis.

Masinis bertindak sebagai pemimpin selama dalam perjalanankereta api.

(1) Masinis dalam mengoperasikan kereta api antarkota ataukereta api perkotaan, harus berdasarkan Gapeka.

(2) Masinis dalam mengoperasikan kereta api antarkota dankereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), wajib mematuhi perintah atau larangan petugaspengatur perjalanan kereta api, sinyal, tanda, dan marka.


(3) Apabila terdapat lebih dari satu perintah atau larangandalam waktu yang bersamaan, masinis dan asistenmasinis wajib mematuhi perintah atau larangan yangdiberikan berdasarkan prioritas sebagai berikut:a. petugas pengatur perjalanan kereta api;b. sinyal; danc. tanda dan marka.

(4) Masinis bertanggung jawab terhadap perjalanan keretaapi.

(1) Awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 112 ayat (1), dapat dibantu oleh kondektur,teknisi, danl atau petugas lainnya.

(2) Kondektur, teknisi, danl atau petugas lainnyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankantugasnya berdasarkan penugasan dari penyelenggarasarana perkeretaapian.

Kondektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1)bertugas:a. menYiapkan dan membuat dokumen perjalanan kereta

api;b. memeriksa dan menertibkan penumpang dan barang;c. membantu awak sarana perkeretaapian dalam

pemberangkatan kereta api;d. memandu jalannya kereta api dengan kecepatan terbatas

apabila terjadi gangguan pada prasarana dan/atau saranakereta api; dan

e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas petugas lain yangbekerja di kereta api.

Teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1)bertugas:a. melakukan perbaikan ringan peralatan atau fasilitas

sarana perkeretaapian danl atau sarana perkeretaapian;dan

b. mengoperasikan fasilitas sarana perkeretaapian.

PRESIDENREPUBLlK INDONESIA

Kondektur dan teknisi selain bertugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 116 dan Pasal 117 juga harus membantu masinisdalam perjalanan kereta api.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaturan awaksarana perkeretaapian diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian KeduaAngkutan

Paragraf 1Umum

Jenis angkutan d~ngan kereta api terdiri atas:a. angkutan orang; danb. angkutan barang

Paragraf2Angkutan Orang

(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengangkutorang yang telah memiliki karcis.

(2) Orang yang telah memiliki karcis berhak memperolehpelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih.

(3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakantanda bukti terjadinya perjanjian angkutan orang.

Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) palingsedikit memuat informasi:a. kelas pelayanan;b. nama stasiun pemberangkatan dan stasiun tujuan;c. tanggal dan waktu pemberangkatan serta kedatangan; dand. harga karcis.


Penumpang anak yang berumur kurang dari 3 (tiga) tahuntidak dikenai biaya apabila tidak mengambil tempat duduk.

Setiap orang dilarang masuk ke dalam peron stasiun, kecualipetugas, penumpang yang memiliki karcis, danpengantarjpenjemput yang memiliki karcis peron.

(1) Penumpang yang membawa barang harus meletakkanbarang bawaannya di tempat yang ditentukan untukmeletakkan barang.

(2) Dalam hal barang bawaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diletakkan dalam kereta bagasi, barang bawaandikenai biaya angkutan.

(3) Biaya angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditentukan berdasarkan tarif yang ditetapkan olehpenyelenggara sarana perkeretaapian.

(1) Atas persetujuan penyelenggara sarana perkeretaapian,penumpang diperbolehkan membawa binatangpeliharaan dengan syarat:a. bebas penyakit;b. tidak memakan tempat;c. tidak mengganggu kenyamanan penumpang lain; dand. dimasukkan dalam tempat khusus.

(2) Tanggung jawab terhadap binatang peliharaan yangdibawa penumpang sepenuhnya menjadi tanggung jawabpenumpang yang bersangkutan.

(1) Setiap orang naik atau berada di dalam kereta apidilarang:a. dalam keadaan mabuk;b. membawa barang berbahaya;c. membawa barang terlarang;


d. berperilaku yang dapat membahayakan keselamatandan atau mengganggu penumpang lain;

e. berjudi atau melakukan perbuatan asusila; dan/ atauf. membahayakan perjalanan kereta api.

(2) Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus diturunkan di stasiun terdekatberiku tnya.

(1) Orang yang tidak memiliki karcis dilarang naik kereta apikecuali orang yang ditugaskan oleh penyelenggara saranaperkeretaapian.

(2) Penyelenggara sarana perkeretaapian dapat menurunkanorang yang tidak memiliki karcis di stasiun terdekatdan/atau mehgenakan denda paling banyak sebesar:a. 500% (lima ratus per seratus) dari harga karcis untuk

angkutan kereta api perkotaan; ataub. 200% (dua ratus per seratus) dari harga karcis untuk

angkutan kereta api antarkota.

(1) Penumpang yang memiliki karcis dengan kelas pelayananyang lebih rendah dari kereta api yang dinaiki,penyelenggara sarana perkeretaapian dapat mengenakansanksi berupa denda dengan membayar harga karcis daristasiun pemberangkatan awal ke stasiun tujuan akhiratau menurunkan di stasiun terdekat.

(2) Penumpang yang memiliki karcis tidak sesuai denganjurusan kereta api yang dinaiki, penyelenggara saranaperkeretaapian dapat mengenakan sanksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 128 ayat (2).

(3) Penumpang yang memiliki karcis dengan kelas pelayananyang lebih rendah dalam 1 (satu) rangkaian kereta api,penyelenggara sarana perkeretaapian dapat mengenakansanksi berupa denda dengan membayar kekuranganharga karcis atau menurunkan di stasiun terdekat.


(1) Pengangkutan orang dengan kereta api harus dilakukandengan menggunakan kereta.

(2) Dalam keadaan tertentu penyelenggara saranaperkeretaapian dapat melakukan pengangkutan orangdengan menggunakan gerbong danj atau kereta bagasiyang bersifat,sementara dengan ketentuan:a. kereta pada jalur yang bersangkutan tidak tersedia

atau tidak mencukupi;b. adanya permintaan angkutan yang mendesak; atauc. keadaan darurat.

(3) Gerbong danjatau kereta bagasi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus tertutup dan memenuhi persyaratankeselamatan dan keamanan penumpang serta palingsedikit dilengkapi dengan fasilitas berupa:a. pintu masukjkeluar;b. ventilasi udara;c. alas untuk duduk yang bersih; dand. penerangan.

(1) Penggunaan gerbong danjatau kereta bagasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) huruf adan huruf b dapat dilakukan atas persetujuan dariMenteri, gubernur, dan bupatijwalikota sesuai dengankewenangannya.

(2) Penggunaan gerbong danjatau kereta bagasi untukkeadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal130 ayat (2) huruf c dilaporkan segera setelahpenggunaan gerbong danj atau kereta bagasi untukmengangkut orang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angkutan orangdiatur dengan peraturan Menteri.


Paragraf 3Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang

(1) Pengoperasian kereta api harus memenuhi standarpelayanan minimum.

(2) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksudpada ayat (1)meliputi:a. standar pelayanan minimum di stasiun kereta apl;

danb. standar pelayanan minimum dalam peIjalanan.

Pasal134

(1) Standar pelayanan minimum di stasiun kereta api kelasbesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2)huruf a paling sedikit terdapat:a. informasi yang jelas dan mudah dibaca mengenai:

1. nama dan nomor kereta api;2. jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api;3. tarif kereta api;4. stasiun kereta api pemberangkatan, stasiun

kereta api pemberhentian, dan stasiun kereta apitujuan;

5. kelas pelayanan; dan6. peta jaringan jalur kereta api.

b. loket;c. ruang tunggu, tempat ibadah, toilet, dan tempat

parkir;d. kemudahan naikj turun penumpang;e. fasilitas penyandang cacat dan kesehatan; danf. fasilitas keselamatan dan keamanan.

(2) Standar pelayanan minimum dalam peIjalanan kereta apisebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) huruf bterdiri atas:a. untuk kereta api antarkota, paling sedikit meliputi:

1. pintu dan jendela;2. tempat duduk dengan konstruksi tetap yang.

mempunyai sandaran dan nomor tempat duduk;3. toilet dilengkapi dengan air sesuai dengan

kebutuhan;4. lampu penerangan;5. kipas angin;6. rak bagasi;


7. restorasi;8. informasi stasiun yang dilewati/ disinggahi secara

berurutan;9. fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang

cacat, wanita hamil, anak di bawah 5 (lima)tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia;

10. fasilitas kesehatan, keselamatan, dan keamanan;11. nama dan nomor urut kereta;12. informasi gangguan perjalanan kereta api; clan13. ketepatan jadwal perjalanan kereta api.

b. untuk kereta api perkotaan, paling sedikit meliputi:1. pintu dan jendela;2. tempat duduk dengan konstruksi tetap yang

mempunyai sandaran;3. lampu penerangan;4. penyejuk udara;5. rak bagasi;6. fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang

cacat, wanita hamil, anak di bawah 5 (lima)tahun~ orang sakit, dan orang lanjut usia; .

7. fasilitas pegangan untuk penumpang berdiri;8. fasilitas kesehatan, keselamatan dan keamanan;9. informasi gangguan perjalanan kereta api; dan10. ketepatan jadwal perjalanan kereta api.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimumangkutan orang diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf4Angkutan Barang

(1) Angkutan barang dengan kereta api dilakukan denganmenggunakan gerbong atau kereta bagasi.

(2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),terdiri atas:a. angkutan barang umum;b. angkutan barang khusus;c. angkutan bahan berbahaya dan beracun; dand. angkutan limbah bahan berbahaya dan beracun.


(3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus memenuhi persyaratan:a. pemuatan, pembongkaran, dan penyusunan barang

pada tempat-tempat yang ditetapkan sesuai denganklasifikasinya; dan

b. keselamatan dan keamanan barang yang diangkut.

(1) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalamPasal 136 ayat (2)huruf a diklasifikasikan atas:a. barang aneka;b. kiriman pos; danc. jenazah.

(2) Pengangkutan barang aneka sebagaimana dimaksudpada ayat (1)huruf a menggunakan gerbong tertutup.

(3) Pengangkutan kiriman pos dan jenazah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapatmenggunakan kereta bagasi.

(1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalamPasal136 ayat (2)huruf b diklasifikasikan atas:a. barang curah;b. barang cair;c. muatan yang diletakkan di atas palet;d. kaca lembaran;e. barang yang memerlukan fasilitas pendingin;f. tumbuhan dan hewan hidup;g. kendaraan;h. alat berat;i. barang dengan berat tertentu; danJ. peti kemas.

(2) Pengangkutan barang curah sebagaimana dimaksudpada ayat (1)huruf a menggunakan gerbong terbuka ataugerbong tertutup.

(3) Pengangkutan barang cair sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b menggunakan gerbong tangki sesuaidengan jenis barangnya, kecuali barang cair dalamkemasan dapat menggunakan gerbong tertutup ataukereta bagasi.

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA,

(4) Pengangkutan muatan yang diletakkan di atas palet dan. kaca lembaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c dan huruf d menggunakan gerbong tertutup.

(5) Pengangkutan barang yang memerlukan fasilitaspendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf emenggunakan gerbong atau kereta bagasi khusus yangdilengkapi dengan alat pendingin.

(6) Pengangkutan tumbuhan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf f menggunakan kereta bagasi atau gerbongterbuka dan harus disediakan air.

(7) Pengangkutan hewan hidup sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf f menggunakan gerbong hewan harusdisediakan air dan makanan hewan, harus diikatdanl atau disekat serta dijaga seorang atau lebihpemelihara hewan.

(8) Pengangkutan kendaraan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf g menggunakan gerbong datar atau keretabagasi.

(9) Pengangkutan alat berat, barang dengan berat tertentu,dan peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf h, huruf i, dan huruf j dapat menggunakangerbong datar, gerbong lekuk, atau gerbong terbuka.

(1) Angkutan bahan berbahaya dan beracun sebagaimanadimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf c,diklasifikasikan atas:a. mudah meledak;b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau

pendinginan tertentu;c. cairan mudah terbakar;d. padatan mudah terbakar;e. oksidator, peroksida organik;f. racun dan bahan yang mudah menular;g. radio aktif;h. korosif; dani. berbahaya dan beracun lainnya.

(2) Angkutan bahan berbahaya dan beracun dapatmenggunakan gerbong terbuka, gerbong tertutup, ataugerbong khusus setelah dikemas sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.


Angkutan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimanadimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf d, dapatmenggunakan gerbong terbuka, gerbong tertutup, ataugerbong khusus setelah dikemas sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal141

(1) Pengangkutan bahan berbahaya dan beracun, danlimbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimanadimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) dan Pasal 140 harusmemenuhi syarat:a. pengirim merupakan instansi yang berwenang atau

pengguna jasa yang telah mendapat izin tertulis dariMenteri setelah mendapat rekomendasi dari instansiyang terkait;

b. bongkar muat dilakukan pada tempat dan/ataustasiun tertentu yang mempunyai fasilitas bongkarmuat sesuai dengan kekhususan bahan yangdiangkut;

c. diangkut dengan gerbong sesuai dengan jenis bahanyang diangkut dan diberikan tanda khusus;

d. dilakukan pengawalan dan/ atau menyertakanpetugas yang memiliki keterampilan dan kualifikasitertentu sesuai sifat bahan berbahaya dan beracunyang diangkut;

e. petugas pengawal harus mengambil tindakan apabilaterjadi hal-hal yang membahayakan keamanan dankeselamatan barang yang dibawa;

f. antara 2 (dua) gerbong yang berisi harus ditempatkangerbong kosong sebagai penyekat; dan

g. perjalanan kereta api menggunakan kecepatan sesuaidengan kecepatan yang ditetapkan.

(2) Awak sarana perkeretaapian yang ditugaskanmengangkut bahan berbahaya dan beracun, serta limbahbahan berbahaya dan beracun harus mengetahui sifatdan karakteristik barang yang diangkut.

Pasal142

Pemuatan .dan penyusunan barang harus memenuhipersyaratan:a. berat barang yang dimuat tidak melebihi beban gandar

untuk masing-masing gandar gerbong; dan


b. beban gandar gerbong yang dimuat barang tidak melebihibeban gandar jalur kereta api.

Pemuatan dan pembongkaran barang dapat dilakukan di:a. stasiun kereta api; ataub. tempat lain diluar stasiun kereta api yang diperuntukkan

untuk bongkar dan muat barang yang ditetapkan olehMenteri.

(1) Pengangkutan barang dengan kereta api dilaksanakanberdasarkan perjanjian angkutan an tara penyelenggarasarana perkeretaapian dan pengguna jasa angkutankereta api.

(2) Isi perjanjian angkutan barang paling sedikit memuat:a. nama dan alamat pengguna jasa angkutan kereta api;b. nama stasiun pemberangkatan dan stasiun tujuan;c. tanggal dan waktu keberangkatan dan kedatangan;d. jenis barang yang diangkut; dane. tarif yang 'disepakati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemuatan,penyusunan, pengangkutan, dan pembongkaran barangdiatur dengan peraturan Menteri.

Bagian KetigaTarif

Paragraf 1Umum

(1) Tarif angkutan kereta api terdiri atas tarif angkutanorang dan tarif angkutan barang.

(2) Pedoman tarif angkutan orang dan tarif angkutan barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olehMenteri.


(3) Pedoman penetapan tarif angkutan berdasarkanperhitungan modal, biaya operasi, biaya perawatan, dankeuntungan.

Paragraf2Tarif Angkutan Orang

(1) Tarif angkutan orang sebagaimana dimaksud dalamPasal 146 ayat (1) merupakan besaran biaya yangdinyatakan d~lam biaya per penumpang per kilometer.

(2) Tarif angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat(1)ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian.

(3) Tarif angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib diumumkan oleh penyelenggara saranaperkeretaapian paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumdiberlakukan.

(4) Pengumuman tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dapat dilakukan di stasiun dan/ atau mediacetak/ elektronik.

(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian melaporkan tarifyang ditetapkan kepada Menteri, gubemur, ataubupati/walikota yang mengeluarkan izin operasi.

(2) Menteri, gubemur, atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya melakukan evaluasi penetapan danpelaksanaan tarif.

(3) Dalam hal penetapan dan pelaksanaan tarif olehpenyelenggara sarana perkeretaapian tidak sesuaidengan pedoman penetapan tarif yang ditetapkan olehMenteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2),Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya dapat mengenakan sanksi administratifberupa:a. teguran tertulis;b. pembekuan izin operasi; danc. pencabutan izin operasi.


(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaansanksi administratif diatur dengan peraturan Menteri.

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapatmenetapkan tarif angkutan apabila:a. masyarakat belum mampu membayar tarif yang

ditetapkan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapianuntuk angkutan pelayanan kelas ekonomi; atau

b. dalam rangka pertumbuhan daerah baru atau dalamrangka pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitaspembangunan nasional yang secara ekonomis belummenguntungkan untuk angkutan perintis.

(2) Dalam hal tarif yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur,atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a lebih rendah dari tarif yang ditetapkanpenyelenggara sarana perkeretaapian, selisih tarifmenjadi tanggung jawab Menteri, gubernur, ataubupati/walikota dalam bentuk kewajiban pelayananpublik.

(3) Dalam hal Menteri, gubernur, atau bupati/walikotamenugaskan kepada penyelenggara saranaperkeretaapian untuk menyelenggarakan angkutanperintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,dan biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara saranaperkeretaapian lebih tinggi dari pendapatan yangdiperoleh berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Menteri,gubernur, atau bupati/walikota, maka selisihnya menjaditanggung jawab Menteri, gubernur, atau bupati/walikota,dalam bentuk subsidi angkutan perintis.

Angkutan pelayanan kelas ekonomi dan angkutan perintispaling sedikit harus memenuhi standar pelayanan minimumsebagaimana dimaksud dalam Pasal134 ayat (2).

Menteri, gt,lbernur, atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya:a. menetapkan lintas pelayanan untuk angkutan pelayanan

kelas ekonomi dan angkutan perintis; dan


b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanandan tarif yang dilaksanakan oleh penyelenggara saranaperkeretaapian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan danpenetapan tarif angkutan orang diatur dengan peraturanMenteri.

Paragraf 3Tarif Angkutan Barang

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal146 ayat (1)merupakan besaran biaya yang dinyatakan dalambiaya per ton per kilometer.

(1) Dalam hal barang yang diangkut memiliki sifat dankarakteristik tertentu, besaran biaya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 153 ditetapkan berdasarkankesepakatan antara pengguna jasa dan penyelenggarasarana perkeretaapian sesuai pedoman penetapan tarifyang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberupa:a. kesepakatan yang didahului dengan negosiasi; ataub. kesepakatan atas tarif yang telah ditetapkan oleh

penyelenggara saran a perkeretaapian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan danpenetapan tarif angkutan barang diatur dengan peraruranMenteri


Paragraf4Pembatalan Perjalanan

(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian wajibmengembalikan jumlah 9i~ya yang telah dibayar olehpenumpang atau penglnm barang apabila terjadipembatalan pemberangkatan perjalanan kereta api olehpenyelenggara sarana perkeretaapian.

(2) Apabila pembatalan dilakukan di awal perjalanan,penyelenggara sarana perkeretaapian wajibmengembalikan seluruh biaya angkutan.

(1) Penumpang dapat membatalkan keberangkatan ataskeinginan sendiri.

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hamsdilaporkan kepada penyelenggara sarana perkeretaapianpaling lama 30 (tiga puluh) menit sebelum jadwalkeberangkatan.

(3) Dalam hal pembatalan dilakukan 30 (tiga puluh) menitsebelum jadwal keberangkatan sebagaimana dimaksudpada ayat (2), penumpang mendapat pengembaliansebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari hargakarcis.

(4) Dalam hal pembatalan dilakukan kurang dari 30 (tigapuluh) menit sebelum jadwal keberangkatan, penumpangtidak mendapat pengembalian harga karcis.

Ketentuan lebih lanjutkeberangkatan diatur olehperkeretaapian

mengenai pembatalanpenyelenggara sarana

(1) Pengguna jasa angkutan barang dapat membatalkanpengirhnan atas keinginan sendiri.

(2) Ketentuan mengenai pembatalan penglnman barangdiatur oleh penyelenggara sarana perkeretaapan.


Paragraf 5Biaya Penggunaan Prasarana

(1) Apabila penyelenggara sarana perkeretaapianmenggunakan prasarana perkeretaapian yang dimilikiatau dioperasikan oleh penyelenggara prasaranaperkeretaapian, penyelenggara sarana perkeretaapianharus membayar biaya penggunaan prasaranaperkeretaapian.

(2) Besarnya biaya penggunaan prasarana perkeretaapiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitungberdasarkan pedoman penetapan biaya penggunaanprasarana petkeretaapian yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Pedoman penetapan biaya penggunaan prasaranaperkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dihitung berdasarkan beban penggunaan prasarana yangberdampak pada biaya perawatan, biaya pengoperasian,dan penyusutan prasarana dengan memperhitungkanprioritas penggunaan prasarana perkeretaapian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penggunaan prasaranadiatur dengan peraturan Menteri.

Bagian KeempatAngkutan Kereta ApiKhusus

(1) Pelayanan angkutan perkeretaapian khusus hanyadigunakan untuk menunjang kegiatan pokok badanusaha tertentu.

(2) Pelayanan angkutan perkeretaapian khusus sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan denganjaringan pelayanan angkutan perkeretaapian umum danjaringan pelayanan angkutan perkeretaapian khususlainnya.


(3) Dalarn hal terjadi integrasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) maka berlaku ketentuan pelayananperkeretaapian umum.

(4) Dalam hal pelayanan angkutan perkeretaapian khususdiintegrasikan dengan jaringan pelayanan angkutanperkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat(2), harus mendapat persetujuan dari:a. Menteri, pada jaringan jalur perkeretaapian nasional;b. gubemur, pada jaringan jalur perkeretaapian

provinsi; atauc. bupatijwalikota, pada jaringan jalur perkeretaapian

kabupatenjkota.

(5) Dalam hal pelayanan angkutan perkeretaapian khususdiintegrasikan dengan jaringan pelayanan perkeretaapiankhusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),harus mendapat persetujuan dari:a. Menteri, untuk pengintegrasian dengan jaringan

pelayanan angkutan perkeretaapian khusus lainnyayang menghubungkan antarprovinsi;

b. gubernur, untuk pengintegrasian dengan jaringanpelayanan angkutan perkeretaapian khusus lainnyayang menghubungkan antarkabupatenjkota dalam 1(satu) provinsi; atau

c. bupatijwalikota, untuk pengintegrasian denganjaringan pelayanan angkutan perkeretaapian khususlainnya yang menghubungkan pelayanan dalam 1(satu) kabupatenjkota.

Pasal 162

Pengintegrasian pelayanan angkutan kereta api khususdengan jaringan pelayanan angkutan perkeretaapian umumdanj atau jaringan perkeretaapian khusus lainnyasebagaimana dimaksud dalarn Pasal 161 dilaksanakanmelalui kerja sarna antara badan usaha perkeretaapiankhusus dan penyelenggara prasarana perkeretaapian umumdanjatau badan usaha perkeretaapian khusus lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberianpersetujuan pengintegrasian pelayanan angkutanperkeretaapian khusus diatur dengan peraturan Menteri.


- 53-

BABV

(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian dan penyelenggaraprasarana perkeretaapian wajib melaporkan pelaksanaanpenyelenggaraan angkutan perkeretaapian setiaptriwulan kepada:a. Menteri, untuk perkeretaapian nasional;b. gubernur, untuk perkeretaapian provinsi; atauc. bupati/walikota, untuk perkeretaapian kabupaten/

kota.

(2) Laporan penyelenggara sarana perkeretaapiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikitmemuat:a. jumlah kereta api;b. frekuensi perjalanan kereta api;c. jumlah penumpang;d. jumlah lintas yang dilayani;e. data gangguan operasi;f. data kecelakaan;g. keterlambatan keberangkatan dan kedatangan;h. pembatalan perjalanan kereta api;1. kondisi sarana; danj. laporan keuangan.

(3) Laporan penyelenggara prasarana perkeretaapiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikitmemuat:a. jumlah kereta api;b. kapasitas lintas;c. frekuensi;d. jumlah lintas yang dilayani;e. data gangguan operasi;f. data kecelakaan;g. keterlambatan keberangkatan dan kedatangan;h. perubahan Gapeka;1. kondisi prasarana;j. pembatasan kecepatan; dank. laporan keuangan.


(1) Menteri, gubernur, atau bupatijwalikota melakukanevaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalamPasal164 ayat (1).

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikotasebagai dasar untuk melakukan penilaianpenyelenggaraan pelayanan oleh penyelenggara saranaperkeretaapian dan/ atau penyelenggara prasaranaperkeretaapian serta untuk menetapkan kebijakan dalampenyelenggaraan perkeretaapian.

Apabila penyelenggara sarana perkeretaapian dan/ ataupenyelenggara prasarana perkeretaapian tidak menyampaikanlaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 dikenaisanksi administrasi berupa:a. teguran tertulis;b. pembekuan izin operasi; danc. pencabutan izin operasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan danpengenaan sanksi administratif penyelenggaraan angkutankereta api diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian KesatuTanggung Jawab Terhadap Penumpang yang Diangkut

(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggung jawabterhadap penumpang yang mengalami kerugian, luka-luka, atau meninggal dunia yang disebabkan olehpengoperasian angkutan kereta api.


(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa:a. pemberian ganti kerugian dan biaya pengobatan bagi

penumpang yang luka-Iuka; danb. santunan bagi penumpang yang meninggal dunia.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dimulai sejak penumpang diangkut dari stasiun asalsampai dengan stasiun tujuan yang tercantum dalamkarcis.

(1) Penumpang yang mengalami kerugian, luka-Iuka, dankeluarga dari penumpang yang meninggal dunia sebagaiakibat pengoperasian angkutan kereta api harusmemberitahukan kepada penyelenggara saranaperkeretaapian paling lama 12 (dua belas) jam terhitungsejak kejadian.

,

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan kepada penyelenggara sarana melalui awaksarana perkeretaapian atau petugas pengatur perjalanankereta api pada stasiun terdekat dengan menunjukkankarcis.

(1) Dalam hal penumpang yang mengalami kerugian, luka-luka, dan keluarga dari penumpang yang meninggaldunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1)tidak dapat memberitahukan kepada penyelenggarasarana perkeretaapian, penyelenggara saranaperkeretaapian wajib memberitahukan kepada keluargadari penumpang yang mengalami kerugian, luka-Iuka,atau meninggal dunia sebagai akibat pengoperasianangkutan kereta api.

(2) Penyelenggara sarana perkeretaapian segera memberikanganti kerugian dan biaya pengobatan bagi penumpangyang luka-Iuka atau santunan penumpang yangmeninggal dunia.

(3) Ganti kerugian dan biaya pengobatan bagi penumpangyang luka-Iuka atau santunan penumpang yangmeninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)wajib dipenuhi oleh penyelenggara sarana perkeretaapianpaling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian.


(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketigayang disebabkan oleh pengoperasian angkutan keretaapi, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwakerugian disebabkan oleh kesalahan penyelenggarasarana perkeretaapian atau orang yang dipekeIjakan olehpenyelenggara sarana perkeretaapian di atas kereta api.

(2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan gantikerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitungmulai tanggal teIjadinya kerugian.

Penyelenggara sarana perkeretaapian ikut bertanggung jawabterhadap segala perbuatan yang merugikan penumpang yangdilakukan oleh orang yang dipekerjakan secara sah selamapengoperasian kereta api.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberiansantunan, pengobatan, dan besarnya ganti kerugian terhadappenumpang dan pihak ketiga diatur dengan peraturanMenteri.

Bagian KeduaTanggung Jawab terhadap Barang yang Diangkut

(1) Penyelenggara saran a perkeretaapian bertanggung jawabmengganti kerugian yang ditimbulkah karena kelalaianpenyelenggara sarana perkeretaapian dalampengoperasian angkutan kereta api.

(2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberupa:a. barang hilang sebagian atau seluruhnya;b. rusak sebagian atau se1uruhnya;c. mu~nah;d. salah kirim; danl ataue. jumlah danl atau jenis kiriman barang diserahkan

dalam keadaan tidak sesuai dengan surat angkutan.

F,lRESIDENREPUBLIK INDONESIA

(3) Besarnya ganti kerugian dihitung berdasarkan kerugianyang nyata-nyata dialarni, tidak termasuk keuntunganyang akan diperoleh dan biaya jasa yang telahdigunakan.

(1) Pada saat barang tiba di tempat tujuan, penyelenggarasarana perkeretaapian segera memberitahukan kepadapenerima barang bahwa barang telah tiba dan dapatsegera diarnbil.

(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalenderterhitung sejak barang tiba di tempat tujuanpenyelenggara sarana perkeretaapian tidakmemberitahukan kepada penerima barang sebagaimanadimaksud pada ayat (1), pengguna jasa atau penerimabarang berhak mengajukan klaim ganti kerugian.

(3) Pengajuan klaim ganti kerugian sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus disarnpaikan kepada penyelenggarasarana perkeretaapian dimulai sejak 7 (tujuh) harikalender sejak diberikannya hak pengajuan klaim gantikerugian.

(4) Apabila penerima barang tidak mengajukan klaim gantikerugian dalarn jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (3), hak untuk mengajukan klaim gantikerugian kepada penyelenggara sarana perkeretaapianmenjadi gugur.

Pihak penerima barang yang tidak menyampaikan keberatanpada saat menerima barang dari penyelenggara saranaperkeretaapian, dianggap telah menerima barang dalarnkeadaan baik.

Penyelenggara sarana perkeretaapian dibebaskan daritanggung jawab mengganti kerugian apabila:a. penerima barang terlarnbat danjatau lalai mengarnbil

barang setelah diberitahukan oleh penyelenggara saranaperkeretaapian;


b. kerugian tidak disebabkan kelalaian dalam pengoperasianangkutan kereta api oleh penyelenggara saranaperkeretaapian; dan

c. kerugian yang disebabkan oleh keterangan yang tidakbenar dalam surat angkutan barang.

Pasal178

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab terhadapbarang yang diangkut diatur dengan peraturan Menteri.

BAB VII

ASURANSI

Penyelenggara saran a perkeretaapian wajib mengasuransikan:a. tanggung jawabnya terhadap pengguna jasa;b. awak sarana perkeretaapian dan orang yang dipekerjakan

oleh penyelenggara sarana perkeretaapian di atas keretaapi;

c. sarana perkeretaapian; dand. kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Pasal180

(1) Asuransi tanggung jawab terhadap pengguna jasasebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf ameliputi:a. asuransi penumpang yang mengalami kerugian, luka-

luka, atau meninggal dunia yang disebabkan olehpengoperasian angkutan kereta api sebagaimanadimaksud dalam Pasal 168 ayat (1);dan

b. asuransi barang terhadap kerugian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 174 ayat (2).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan peraturan Menteri.

(1) Asuransi awak sarana perkeretaapian dan orang yangdipekerjakan oleh penyelenggara sarana perkeretaapiandi atas kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal179 huruf b meliputi asuransi kesehatan dan asuransikecelakaan kerja.


(2) Besarnya nilai pertanggungan asuransi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(1) Asuransi sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 179 huruf c meliputi risiko kerusakansarana perkeretaapian.

(2) Besarnya nilai pertanggungan asuransi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sesuai dengan nilaipertanggungan paling sedikit senilai saranaperkeretaapian.

(1) Asuransi kerugian yang diderita oleh pihak ketigasebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 huruf d meliputiluka-luka, cacat, meninggal dunia, dan kerugian hartabenda.

(2) Besarnya nilai pertanggungan asuransi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang asuransi.

Ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan kereta apiuntuk kereta api kecepatan tinggi, monorel, motor induksilinier, gerak udara, levitasi magnetis, trem, dan keretagantung, sesuai dengan karakteristiknya diatur denganperaturan Menteri.


- 60-

BABIX

Peralihan masinis menjadi pemimpin perjalanan kereta apidilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunyaPeraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PeraturanPemerintah Nomor 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas danAngkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1998 Nomor 133, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3777) dicabut dan dinyatakantidak berlaku.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semuaperaturan pelaksanaan yang mengatur mengenai lalu lintasdan angkutan kereta api yang ada dinyatakan masih tetapberlaku sepanjang tidak bertentangan danjatau digantidengan peraturan yang baru berdasarkan PeraturanPemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggaldiundangkan.

PRESIOENREPUBLIK INOONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam len1baran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 11 Desember 2009PRESIDENREPUBLIKINDONESIA,

Diundangkan di Jakartapada tangga111 Desember 2009MENTERIHUKUMDANHAKASASIMANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 176

Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARlAT NEGARA Rl

Kepala Sire Peraturan Perundang-undanganPerekonomian dan Industrl,

~;tp.RIA 1"~*-<l' ~Q

~ ?~."


ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2009

TENTANG

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

Perkeretaapian merupakan salah satu moda transportasi yang memilikiperanan yang penting dan strategis sehingga penyelenggaraannyadikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah sertapengoperasian/ pengusahaan prasarana dan sarana kereta api dilakukanoleh badan usaha yang dibentuk untuk itu.

Pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api yang meliputiaspek-aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas keretaapi dilaksanakan dengan mengutamakan dan memperhatikan pelayanankepentingan umum atau masyarakat pengguna jasa kereta api,kelestarian lingkungan, tata ruang, dan perkembangan ilmu pengetahuandan teknologi.

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut juga dimaksudkanuntuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan kereta api yang selamat,aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur serta terpadu dengan modatransportasi lain.

Dalam rangka memenuhi kepentingan pemerintah sebagai pembina lalulintas dan angkutan kereta api serta memenuhi kepentingan masyarakatpengguna kereta api, maka diwujudkan dalam berbagai ketentuan dalamPeraturan Pemerintah ini antara lain mengenai jaringan pelayanan keretaapi, pengoperasian kereta api, pengangkutan orang dan barang dengankereta api, struktur dan golongan tarif, tanggung jawab pengangkut dantata cara pengangkutan orang dan barang serta pelayanan untuk orangcacat dan orang sakit.


- 2 -

II. PASALDEMIPASAL

PasallCukup jelas.

Pasal2Cukup jelas.

Pasal3Cukup jelas.

Pasal4Cukup jelas.

Pasal5Cukup jelas.

Pasal6Cukup jelas.

Pasal7Cukup jelas.

Pasal8Cukup jelas.

Pasa19Cukup jelas.

Pasal 10Cukup jelas.


Pasal12Cukup jelas.

Pasal13Cukup jelas.

Pasal14Cukup jelas.

Pasal 15Hurufa

Cukup jelas.


HurufbCukup jelas.

HurufcCukup jelas.

HurufdCukup jelas.

HurufeCukup jelas.

HuruffYang dimaksud dengan «sub-urban" adalah daerah plnggtrankota.

Pasal16Cukup jelas.

Pasal17Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.


Ayat (4)Keadaan tertentu antara lain:a. kereta api yang memberikan pertolongan ketika terjadi

kecelakaan kereta api; danb. kereta api untuk keperluan kerja.


Pasal18Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Keadaan tertentu an tara lain:a. adanya gangguan operasi misalnya kecelakaan kereta api,

kereta api mogok/ rusak;b. adanya kereta api untuk keperluan kerja; danc. sebab lain yang mengakibatkan jalur tidak dapat dilewati.



Pasal19Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "jalur kereta api lurus" adalah jalurkereta api di stasiun mulai dari sinyal masuk sampai sinyalkeluar, tidak melalui wesel yang harus dilakukan pengurangankecepatan.

Yang dimaksud dengan "peraturan pengamanan setempat"adalah peraturan pengamanan yang dilaksanakan di stasiuntermasuk petunjuk pengoperasian perangkat persinyalan.

Ayat (2)Gangguan operasi antara lain sedang dilakukan perawatan atauperbaikan padajalur kereta api tersebut dan/atau rintangjalan.

Yang dimaksud dengan "jalur kereta api belok" adalah jalurkereta api yang berada di stasiun selain jalur kereta api lurusyang untuk dilewati peIjalanan kereta api setelah melalui titikpemindah jalur (wesel) dan masinis harus mengurangikecepatan.

Yang dimaksud dengan "pengamanan khusus" adalahpengamanan yang dilakukan dalam rangka pembentukan rutepeIjalanan kereta api di stasiun.

Pasal20Cukup jelas.

Pasal21Hurufa

Cukup jelas.

HurufbYang dimaksud dengan "sifat barang yang diangkut" adalah jenisbarang yang karena sifatnya membahayakan terhadap kualitasbarang itu sendiri, peIjalanan kereta api, dan lingkungansekitarnya, contoh antara lain angkutan reI, angkutan bahanberbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya danberacun.

Pasal22Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (2)Yang dimaksud dengan "frekuensi perjalanan kereta api" adalahjumlah perjalanan kereta api per satuan waktu.

Pasal23Cukup jelas.

Pasal24Cukup jelas.

Pasal25Hurufa

Cukup jelas.

HurufbCukup jelas.

HurufcCukup jelas.

HurufdCukup jelas.

HurufeYang dimaksud dengan "keadaan memaksa" adalah keadaandimana Gapeka sudah tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal26Cukup jelas.

Pasal27Cukup jelas.

Pasal28Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perjalanan kereta api luar biasa" adalahperjalanan kereta api pada saat tertentu atau tidak tercantumdalam Gapeka untuk kepentingan perjalanan khusus, antaralain untuk kepentingan perawatan, pertolongan, ataukepentingan kenegaraan.


Pasal29Cukup jelas.

Pasal30Cukup jelas.

Pasal31Cukup jelas.


Pasal32Cukup jelas.

Pasal33Cukup jelas.

Pasal34Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (3)Pengaturan peIjalanan kereta api oleh petugas pengendaliperjalanan kereta api dilaksanakan dalam rangka ketertiban dankelancaran pengoperasian kereta api.

Pasal35Yang dimaksud dengan "semboyan" adalah suatu pesan atauperintah bagi petugas yang terkait dengan perjalanan kereta apiyang ditunjukkan melalui orang atau alat berupa wujud, warna, ataubunyi.

HurufaYang dimaksud dengan "isyarat" adalah berupa perintah ataularangan.

HurufbCukup jelas.

HurufcCukup jelas.

HurufdCukup jelas.

Pasal36Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Hurufa

Yang dimaksud dengan "sinyal masuk" adalah sinyal yangberfungsi untuk memberi petunjuk melalui isyarat berupawarna atau cahaya bahwa kereta api akan memasukistasiun.


HurufbYang dimaksud dengan "sinyal keluar" adalah sinyal yangberfungsi untuk memberi petunjuk melalui isyarat berupawarna atau cahaya bahwa kereta api boleh berangkatmeninggalkan stasiun.

HurufcYang dimaksud dengan "sinyal blok" adalah sinyal yangberfungsi untuk memberi petunjuk melalui isyarat berupawarna atau cahaya bahwa jalur kereta api dibagi dalambeberapa petak blok.

HurufdYang dimaksud dengan "sinyal darurat" adalah sinyal yangberfungsi untuk memberi petunjuk melalui isyarat berupawarna atau cahaya:1. Dalam hal 'sinyal utama berwarna merah dan sinyal

darurat tidak menyala putih (padam), masinis harusmemberhentikan kereta apinya di muka sinyal yangberwarna merah;

2. Dalam hal sinyal utama berwarna merah dan sinyaldarurat menyala putih, masinis boleh menjalankankereta apinya sesuai dengan kecepatan yang diizinkanoleh pengatur perjalanan kereta api (setempat, daerah,dan terpusat); dan

3. Dalam hal sinyal utama (untuk sinyal masuk) tidakdilengkapi dengan sinyal darurat, masinis menjalankankereta apinya dengan kecepatan 30 kmjjam.

HurufeYang dimaksud dengan "sinyal langsir" adalah sinyal yangberfungsi untuk memberi petunjuk melalui isyarat berupawama atau cahaya bahwa boleh atau tidak bolehmelakukan gerakan langsir.

Ayat (3)Hurufa

Cukup jelas.

HurufbCukup jelas.


HurufcYang dimaksud dengan "sinyal pengulang" adalah sinyalyang dapat dipasang pada peron stasiun, umumnyamemiliki banyak jalur dengan frekuensi kereta yang padat,berfungsi untu~ memberi petunjuk sinyal yang diwakilinya:1. dalam hal sinyal pengulang menyala putih,

menunjukkan bahwa sinyal yang diwakilinyaberindikasi aman, pembantu petugas pengaturperjalanan kereta api (pengawas peron) atau kondekturboleh memberikan tanda kereta api boleh berangkat;dan

2. dalam hal sinyal pengulang tidak menyala (padam),menunjukkan bahwa sinyal yang diwakilinya

. berindikasi tidak aman, pembantu petugas pengaturperjalanan kereta api (pengawas peron) atau kondekturdilarang memberikan tanda kereta api boleh berangkat.

Ayat (4)Hurufa

Yang dimaksud dengan "sinyal penunjuk arah" adalahsinyal yang berfungsi untuk memberi petunjuk bahwakereta api berjalan kearah seperti yang ditunjukkan olehsinyal (ke kiri atau ke kanan).

HurufbYang dimaksud dengan "sinyal pembatas kecepatan" adalahsinyal yang berfungsi untuk memberi petunjuk melaluiisyarat berupa warna atau cahaya bahwa masinis harusmenjalankan kereta apinya sesuai dengan kecepatanterbatas yang ditunjukkan oleh sinyal pembatas kecepatan:1. dalam hal sinyal utama berwarna hijau atau kuning dan

sinyal pembatas kecepatan menyala atau menunjukkanangka tertentu masinis boleh menjalankan keretaapinya (di wesel atau jalur) dengan kecepatan puncaksesuai dengan angka yang ditunjukkan dikalikan 10;dan

2. dalam hal sinyal utama berwarna hijau atau kuning dansinyal pembatas kecepatan tidak menyala (padam),masinis boleh menjalankan kereta apinya dengankecepatan puncak sesuai dengan wama sinyal.

HurufcYang dimaksud dengan "sinyal berjalan jalur tunggalsementara" adalah sinyal yang berfungsi untuk memberipetunjuk melalui isyarat berupa warna atau cahaya bahwakereta api akan berjalan di jalur kiri Oalur tunggalsementara).


Pasal37Cukup jelas.

Pasal38Yang dimaksud dengan "pembeda" adalah membedakan suatubentuk yang sarna tetapi fungsi atau narna berbeda, misalnya bentukfisik sinyal muka dan sinyal blok tertutup bentuknya sarna persis,maka untuk membedakan keduanya diberi marka.

Pasal39Cukup jelas.

Pasal40Cukup jelas.

Pasal41Cukup jelas.

Pasal42Hurufa

Cukup jelas.

HurufbPemeriksaan kesehatan dilakukan hanya untuk masinis danasisten masinis.

HurufcCukup jelas.

Pasal43Cukup jelas.

Pasa144Hurufa

Cukup jelas.

HurufbYang dimaksud dengan "jam induk di stasiun" adalah jarn yangmenjadi acuan di setiap stasiun pemberangkatan.

Untuk menjarnin keselarnatan dan ketepatan waktu, jam disemua stasiun harus sarna dan pada setiap pukul 09.00, harusdilakukan pencocokan tanda waktu.

HurufcCukup jelas.

HurufdCukup jelas.


Pasal45Hurufa

Tanda pada ujung belakang kereta api yang disebut tandaakhiran dimaksudkan sebagai tanda akhiran rangkaian keretaapi.

HurufbCukup jelas.

Pasal46Cukup jelas.

Pasal47Cukup jelas.

Pasal48Cukup jelas.

Pasal49Cukup jelas.

Pasal50Cukup jelas.

Pasal51Cukup jelas.

Pasal52Cukup jelas.

Pasal53Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (3)Hurufa

Yang dimaksud dengan "otomatis tertutup" adalah sinyalblok menunjukkan tidak aman pada kondisi jalur tidak adaperjalanap. kereta api yang pelaksanaannya dilakukansecara otomatis.oleh peralatan itu sendiri.


HurufbYang dimaksud dengan "otomatis terbuka" adalah sinyalblok menunjukkan aman pada kondisi jalur tidak adaperjalanan kereta api yang pelaksanaannya dilakukansecara otomatis oleh peralatan itu sendiri.

Pasal54Cukup jelas.

Pasal55Cukup jelas.

Pasal56Cukup jelas.

Pasal57Cukup jelas.

Pasal58Cukup jelas.

Pasal59Cukup jelas.

Pasal60Cukup jelas.

Pasal61Cukup jelas.

Pasal62Cukup jelas.

Pasal63Ayat (1)

Pengawasan oleh petugas pengatur perjalanan kereta apidilakukan secara fisik untuk perangkat persinyalan mekanisatau melalui indikator untuk perangkat persinyalan elektris.

Petugas lain antara lain petugas peron (PAP) dan pengawasemplasemen (PE).



Pasal64Pengembalian kedudukan persinyalan pada posisi awal tidakdiperlukan untuk peralatan persinyalan elektris karena sinyal akankembali secara otomatis setelah kereta api melewati wesel terjauh distasiun.

Pasal65Cukup jelas.

Pasal66Cukup jelas.

Pasal67Tidak memungkinkannya maSlnlS memastikan bagian belakangrangkaian kereta api tidak terlihat antara lain rangkaian panjang,lengkung, tebing, dan jembatan.

Pasal68Cukup jelas.

Pasal69Cukup jelas.



Pasal72Cukup jelas.


Pasal74Cukup jelas.


Pasal76Cukup jelas.



Pasal 78Ayat (1)

Petugas pengatur perjalanan kereta api dalam sistempersinyalan mekanis sebelum memasukkan kereta api kestasiun terlebih dahulu menyakinkan keamanan jalur kereta apidengan melakukan komunikasi dengan petugas pengaturpeIjalanan kereta api stasiun sebelumnya dan stasiunberikutnya.



Ayat (4)Pelaksanaan pengawasan dalam ketentuan ini dilakukan:a. di luar ruangan pengatur perjalanan kereta api dalam sistem

persinyalan mekanik, pengawasan tersebut termasukmengawasi tanda akhiran kereta api; atau

b. di meja pelayanan untuk pengaturan dalam sistempersinyalan elektris.

Pasal79Cukup jelas.

Pasal80Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan "berhenti" adalah berhenti sementarauntuk keperluan naik turun penumpangjbarang, persilangan,penyusulan, dan untuk keperluan operasi lainnya.

Ayat (3)Yang dimaksud dengan "berjalan langsung" adalah kereta apisesuai Gapeka, Malka, atau Tem tidak berhenti di stasiun.

Pasal81Cukup jelas.

Pasal82Cukup jelas.

Pasa183Cukup jelas.


Pasal84Cukup jelas.

Pasal85Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Langkah-langkah untuk mengurangi keterlambatan perjalanankereta api antara lain melakukan pemindahan persilangan ataupenyusulan.


Pasal86Cukup jelas.

Pasal87Cukup jelas.

Pasal88Cukup jelas.

Pasal89Cukup jelas.

Pasal90Cukup jelas.

Pasal91Cukup jelas.

Pasal92Ayat (1)

HurufaCukup jelas.

HurufbAlasan teknis operasi antara lain gangguan pada prasaranaperkeretaapian, ketersediaan sarana perkeretaapian, rintangjalan, dan gangguan alamo

Ayat (2)Kompensasi dapat berupa pemberian makanan dan minuman.



Pasal93Cukup jelas.

Pasal94Ayat (1)

HurufaCukup jelas.

HurufbAlasan teknis operasi antara lain gangguan pada prasaranaperkeretaapian, ketersediaan sarana perkeretaapian, rintangjalan, dan gangguan alamo

,

HurufcCukup jelas.


Pasal95Cukup jelas.

Pasal96Cukup jelas.

Pasal97Cukup jelas.

Pasal98Cukup jelas.

Pasal99Cukup jelas.

Pasall00Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" adalah kondisibagian rangkaian kereta api secara teknis tidak dapatmelanjutkan perjalanan.




Pasal101Ayat (1)

Pada prinsipnya maSlnlS hanya dapat berkomunikasi denganpetugas pengendali perjalanan kereta api. Dalam hal sistempengendalian perjalanan kereta api belum dilengkapi peralatankomunikasi yang dapat berhubungan langsung denganpengendali perjalanan kereta api, maka masinis dapatberkomunikasi langsung dengan petugas pengatur perjalanankereta api.


Pasal102Cukup jelas.

Pasal103Ayat (1)

HurufaCukup jelas.

HurufbTindakan pengamanan berupa kegiatan menghentikanbagian kereta api yang terputus dan meluncur ke belakang.

HurufcCukup jelas.

HurufdCukup jelas.





Pasal106Ayat (1)

Yang dimakstid dengan "rintang jalan" adalah terdapat benda,gangguan, atau kerusakan pada jalur yang mengakibatkanpetak blok tidak dapat dilalui kereta api.


Ayat (2)Hurufa

Yang dimaksud dengan "peristiwa alam" adalah banjir,gempa bumi, badai, tanah longsor, gunung meletus, wabahpenyakit, dan/ atau sebab lain yang disebabkan oleh alamo

HurufbKecelakaan dapat disebabkan oleh:1. tabrakan kereta api dengan kereta api atau dengan

moda lain;2. kereta api sebagian atau seluruhnya keluar reI;

dan/atau3. kecelakaan lainnya.

HurufcYang dimaksud dengan "gangguan prasaranaperkeretaapian" adalah gangguan yang disebabkan olehkerusakan pada prasarana kereta api seperti reI patah,bantalan rusak, penambat rusak, tubuh ban ambles,kerusakan wesel, kerusakan instalasi listrik, dan/ ataugangguan prasarana kereta api lain yang menyebabkanrintang jalan.

HurufdSebab lain yang mengancam keselamatan perjalanan keretaapi an tara lain peperangan, kerusuhan, revolusi,pemogokan, kebakaran, gangguan industri, dan/ atausabotase.

Ayat (3)Hurufa

Cukup jelas.

HurufbCukup jelas.

HurufcYang dimaksud dengan "stasiun terdekat" adalah stasiunberikutnya yang tersedia jalur pemberhentian kereta api.


Pasal107...Cukup jelas.


Pasal108Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Tempat lain antara lain balai yasa, depo, atau jalur yangmempunyai atau tersedia kegiatan untuk langsiran.






Pasall12Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Masinis dalam mengoperasikan kereta api antarkota dibantuoleh asisten masinis dalam rangka untuk lebih menjaminkeselamatan perjalanan kereta api dan menghindari kesalahanmembaca sinyal, tanda, atau marka, hal ini dikarenakan:a. spesifikasi tenaga penggerak (lokomotif) dengan kabin yang

sewaktu-waktu berubah posisi sehingga masinis tidak dapatmembaca sinyal, tanda, atau marka yang berada di sebelahkiri; danl atau

b. kereta api antarkota dapat melaju dengan kecepatanmaksimum yang diizinkan sehingga diperlukan pembacaansinyal, tanda, atau marka dengan cepat.

Ayat (3)Masinis dalam mengoperasikan kereta api perkotaan dapatdibantu oleh asisten masinis, hal ini dikarenakan spesifikasikabin masinis kereta api perkotaan selalu berada di depanrangkaian sehingga masinis mempunyai jarak pandang bebasuntuk dapat membaca sinyal, tanda, atau marka.


Pasall13Cukup jelas.

Pasall14Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (3)Masinis dalam menjalankan kereta api tidak dapat memastikanadanya petugas pengatur perjalanan kereta api maka harusmematuhi sinyal yang ada.


Pasall15Ayat (1) ,

Petugas lainnya antara lain pramugari, petugas restorasi, danpetugas kebersihan.



Pasall17Melakukan perbaikan ringan peralatan atau fasilitas kereta apidanl atau sarana kereta api dan mengoperasikan fasilitas kereta apidanl atau sarana kereta api, antara lain mengoperasikan peralatanpengereman, menjaga berfungsinya sistem kelistrikan, alat pendinginudara, serta perbaikan ringan lokomotif, kereta, dan gerbong bilamengalami gangguan.







Pasal123Cukup jel.as.


Pasal125Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan "kereta bagasi" adalah kereta yangdiperuntukkan bagi penempatan barang-barang milikpenumpang danJatau barang kiriman.



Pasal127Ayat (1)

HurufaCukup jelas.

HurufbYang dimaksud dengan "barang berbahaya" adalah barangyang bersifat mudah terbakar dan menimbulkan ledakan,bahan peledak, senjata api, sejenis minyak dan bahan lainyang mudah tersulut api, kecuali dalam jumlah tertentudan dikemas sehingga dijamin tidak membahayakan.

HurufcYang dimaksud dengan "barang terlarang" adalah barangyang mudah membusuk, barang sejenis alkohol, narkotikadan obat-obatan terlarang, barang yang dapat mengganggupenumpang lain karena kotor danJ atau berbau, barangyang kem,ungkinan dapat menghalangi tempat duduk ataukoridor dan barang yang mungkin akan mengganggupenumpang lain, mayat tanpa izin, dan binatang.

HurufdCukup jelas.

HurufeCukup jelas.

HuruffCukup jelas.


Pasa1128Cukup jelas.


Pasa1130Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Hurufa

Cukup jelas.

HurufbCukup jelas.

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA,

HurufcKeadaan darurat antara lain bencana alam, huru hara, danperang.





PRESIDENREPUBLIK INDONESiA

Pasal134Ayat (1)

HurufaAngka 1

Cukup jelas.

Angka 2Cukup jelas.

Angka 3Cukup jelas.

Angka 4Cukup jelas.

Angka 5Yang dimaksud dengan "kelas pelayanan" adalah kelasekonomi dan non ekonomi.

Angka 6Cukup jelas.

HurufbCukup jelas.

HurufcCukup jelas.

HurufdYang dimaksud dengan "kemudahan naikj turunpenumpang" adalah apabila lantai stasiunjperon lebihrendah dari lantai dasar kereta, harus disediakan tanggauntuk membantu penumpang.

HurufeCUkup jelas.

HuruffCukup jelas.

Ayat (2)Hurufa

Cukup jelas.

HurufbAngka 1

Cukup jelas.


Angka 2Cukup jelas.

Angka 3Cukup jelas.

Angka4Untuk memenuhi persyaratan mlnlmun kereta apiperkotaan, penyelenggara sarana perkeretaapian yangtelah mengoperasikan sarana perkeretaapian segeramembuat program pentahapan pemenuhannya.

Angka 5Cukup jelas.

Angka6Cukup jelas.

Angka 7Cukup jelas.

Angka 8Cukup jelas.

,

Angka 9Cukup jelas.

Angka 10Cukup jelas.


Pasal136Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kereta bagasi" adalah kereta yangdiperuntukkan bagi penempatan barang- barang milikpenumpang dan/ atau barang kiriman.

Ayat (2)Hurufa

Cukup jelas.

HurufbCukup jelas.


HurufcYang dimaksud dengan "bahan berbahaya dan beracun"adalah bahan atau benda yang sifat dan ciri khasnya dapatmembahayakan keselamatan, kesehatan manusia, makhlukhidup lainnya, qan ketertiban umum.

HurufdYang dimaksud dengan "limbah bahan berbahaya danberacun" adalah sisa suatu usaha danj atau kegiatan yangmengandung bahan berbahaya danjatau beracun yangkarena sifat danj atau konsentrasinya danj atau jumlahnya,baik secara langsung maupun tidak langsung, dapatmencemarkan danjatau merusakkan lingkungan hidup,danj atau dapat membahayakan lingkungan hidup,kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia danmakhluk hidup lain.


Pasal137Ayat (1)

HurufaYang dimaksud "barang aneka" adalah barang yang terdiridari bermacam-macam jenis yang karena sifatnya tidakmemerlukan pengepakan dan pengamanan khusus dalampemuatan, pengangkutan, pembongkaran, dan penyusunanbarang.

HurufbCukup jelas.

HurufcCukup jelas.



Pasal138Ayat (1)

HurufaCukup jelas.


HurufbCukup jelas.

HurufcCukup jelas.

HurufdCukup jelas.

HurufeCukup jelas.

HuruffCukup jelas.

HurufgCukup jelas.

HurufhCukup jelas.

HurufiYang dimaksud dengan "barang dengan berat tertentu"adalah barang yang karena beratnya memerlukanpengepakan dan pengamanan khusus dalam pemuatan,pengangkutan, pembongkaran, dan penyusunan barangsehingga berat barang dapat terdistribusi pada roda keretaapi dan tidak melebihi kemampuan daya dukung saranaperkeretaapian, jalur kereta api, dan jembatan.

HurufjCukup jelas.





















Pasa1151Hurufa

Cukup jelas.



HurufbYang dimaksud dengan "monitoring dan evaluasi terhadappelayanan dan tarif' adalah untuk melindungi pengguna jasamemperoleh jaminan pelayanan publik yang sesuai dengan kelaspelayanan.



Pasal154Ayat (1)

Sifat dan karakteristik tertentu antara lain berat, dimensi, dannilai dari barang yang diangkut.

Ayat (2)Hurufa

Negosiasi dapat dilakukan untuk angkutan barang yangdilakukan secara terjadwal dan volume besar, danjatauterus-menerus.

HurufbKesepakatan atas tarif yang telah ditetapkan olehpenyelenggara sarana perkeretaapian dalam hal inipengguna jasa setuju dengan daftar tarif yang telahdikeluarkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian.






Pasal160~ukup jelas.


Pasal161Ayat (1)

Badan usaha tertentu antara lain usaha penambangan batubara, usaha perkebunan, dan pariwisata.





Pasal 162CUkuPjelas.





Pasal 167CUkuPjelas.





Pasal171Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalah pihak yang diluarpengguna jasa dan penyelenggara sarana perkeretaapian.


Pasal172Yang dimaksud dengan "segala perbuatan" adalah segala perbuatanyang terkait dengan pengangkutan atau pengoperasian kereta api.












Pasal184CUkuP jelas.


Pasal 185Cukupjelas




PP_72 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Perkeretaapian

Documents