PowerPoint Presentation… · PPT file · Web view · 2017-08-13Pengawas. mengendalikan ... Usulan Baru dgn Anjab dan ABK. ... PERTAMA. 24. ANALIS. 806.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,Bandung, 23 Mei 2017

PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM/STAF

KE DALAM NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 25 TAHUN 2016 )

ANJAB

ABK

1

1 JUMLAH2

SURAT EDARAN BERSAMAMENDIKBUD – MENDAGRI

MENPAN – KA. BKN2 -DISTRIBUSI

STANDARISASI JABATANPERMENPAN 25 /20161

3 KUALITAS

INPASSINGPERMENPAN 26

/2016

2

PENATAANSUMBER DAYA MANUSIA

1

Jab. Administrator

memimpin pelaksanaan kegiatan Yanlik, Adpem dan pembangunanJafung keahliana) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; dand) ahli pertama.

Jafung keterampilana) penyelia;b) mahir;c) terampil;dan d) pemula

Jab. Pengawasmengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana

Jab. Pelaksana

melaksanakan kegiatan Yanlik, Adpem dan pembangunan

• JPT utama;• JPT madya; dan• JPT pratama

DIIS

I OLE

H PE

GAW

AI A

SN

DIISI OLEH TNI DAN POLRIJabatan ASN tertentu

JABATAN ASN (Pasal 13 – 20 )

Jabatan Administrasi

Jabatan Fungsional

Jabatan Pimpinan Tinggi

2

JABATAN, POLA KARIR , PERPINDAHAN PEGAWAI ASNPasal 13-23, 68-81

MADYA

PPPK

PNS

PPPK

PRATAMA

PELAKSANA

PENGAWAS

JABATANPIMPINAN

TINGGI

JABATANADMINISTRASI

ADMINISTRATOR JABATAN FUNGSIONAL

UTAMAPOSISI

KARIER

JPT IJPT IIJPT IIIJPT IVJPT VJPT VIJPT VIIJPT VIII

JPT IX

a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; d) ahli pertama

a) penyelia;b) mahir;c) terampil; d) pemula

Ahli Utama

Ahli Madya

Ahli Muda

Ahli Pratama

Penyelia

Mahir

Trampil

15 1514 1413 1312 1211 1110 109 98 87 76 65 54 43 32 21 1

Analis

Pengelola

JuruPengadministrasi Pemula

KEAHLIAN

KETRAMPILAN

Evaluasi Jabatan9. Faktor Jaba. Pengetahuanb. Pengawasanc. Kompleksitasd. R. Lingkupe. Hub. Personalf. Tujuan Hub.g. Persyaratan

Fisikh. Lingkungan

3

Esensi Standarisasi JabatanPelaksana

• Nomenklatur Jabatan1

• Persyaratan Jabatan (KualifikasiPendidikan dan Kompetensi)

2• Tugas Jabatan (peran, tanggung

jawab, wewenang, hasil kerja jabatan)

3

• Kelas Jabatan4

4

Latar Belakang Jabatan Pelaksana

Permendagri 77/2011, Perka BKN 3/2013, Kamus Jabatan Men.PANRB

Surat Menteri PANRB nomor B.3341/M.PANRB/12/2014 tanggal 17 Desember 2014 bahwa Setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan jabatan di lingkungan instansi masing-masing paling lambar akhir Febuari 2015. Jabatan tersebut diinput ke dalam eFormasi dan hardcopynya disampaikan ke Kemen. PANRB tembusan ke BKN.

Jabatan pelaksana yang dihimpun pada awalnya berjumlah sekitar 3500 jabatan, lalu dilakukan pembahasan bersama BKN dan keluar surat pertimbangan teknis BKN nomor K.26-30/V.23-1/93 tanggal 10 Maret 2016

Ditetapkan sebagai Peraturan Menteri PAN dan RB jumlah jabatan pelaksana menjadi 40 urusan pemerintahan dan 2645 jabatan.

5

Latar Belakang Jabatan Pelaksana UU No. 5 Tahun 2004 Pasal 13 ttg Jabatan ASN Pasal 68 ttg Pangkat & Jabatan Pasal 69 ttg Pengembangan Karier Pasal 70 ttg Pengembangan Kompetensi Pasal 71 ttg Pola Karier Pasal 72 ttg Promosi Pasal 73 ttg Mutasi Pasal 75-76 ttg Penilaian Kinerja Pasal 79 ttg Gaji Pasal 80 ttg Tunjangan Belum ada Standarisasi Jabatan Pelaksana di lingkungan

instansi pemerintah (K/L/P).

6

MENUJU MANAJEMEN JABATAN PELAKSANA

1. PERMENPAN NO.25/2016, SEBAGAI DASAR INSTANSI PEMERINTAH UNTUK:a. KEPENTINGAN MENYUSUN PENETAPAN KEBUTUHANb. KEPENTINGAN PENENTUAN PANGKAT DAN JABATANc. KEPENTINGAN PENGEMBANGAN KARIERd. KEPENTINGAN PENGEMBANGAN KOMPETENSIe. KEPENTINGAN PENILAIAN KINERJAf. KEPENTINGAN PENGGAJIAN DAN TUNJANGANg. KEPENTINGAN PEMBERHENTIAN

3. Terstandarnya JABATAN PELAKSANA DI INSTANSI PEMERINTAH K/L/P4. Terdapat keseragaman dalam pengusulan KEBUTUHAN / FORMASI

JABATAN 5. Terdapatnya PEDOMAN YANG SAMA DAN BERSIFAT DINAMIS untuk

penggunaan Nomenklatur Jabatan Pelaksana sesuai dengan PERKEMBANGAN dan KEBUTUHAN ORGANISASI

7

Ketentuan Umum Jabatan Pelaksana

Semua Nomenklatur Jabatan Fumgsional Umum yang sudah ada sebelum PERMENPAN NO 25 TAHUN 2016 ini berlaku, harus dibaca dan diartikan sebagai Nomenklatur Jabatan Pelaksana.

Semua Nomenklatur Jabatan Fumgsional Umum yang sudah ada dan sudah ditetapkan kelas jabatannya sebelum PERMENPAN NO 25 TAHUN 2016 ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang belum ada perubahan Nomenklatur dan/atau kelas jabatan berdasarkan nomenklatur dan/atau kelas jabatan yang baru .

8

PENGUSULAN JABATAN PELAKSANA Instansi pemerintah dapat mengusulkan jabatan

pelaksana yang belum terakomudir dalam Nomenklatur Jabatan Pelaksana kepada Menteri PANRB, dengan syarat melampirkan: Nomenklatur jabatan; Tugas Jabatan; Kualifikasi pendidikan dan/atau profesi; dan Kelas Jabatan bagi yang sudah memiliki kelas jabatan.

Disertai dengan ANJAB dan ABK Setelah ada persetujuan teknis dari BKN, maka usulan

dari K/L/P akan dibahas untuk dijadikan tambahan Nomenklatur jabatan pelaksana baru sebagai penyempurnaan lampiran Permen PANRB No.25 Tahun 2016.

9

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum ke dalam Nomenklatur Jabatan Pelaksana sesuai dengan Permen. PANRB Nomor 25 Tahun 2016.

2. Menyesuaikan Tugas Pokok dan Fungsi PNS sesuai dengan Tugas Jabatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016, dan dapat melengkapi tugas jabatan tersebut yang dituangkan dalam rincian tugas pada Surat Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

3. Melakukan rotasi dan mutasi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dan pengalaman tugas sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2016.

Surat MENPAN kepada PPKB/102/M.SM.02.00/2017, 10 April 2017

10

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

4. Khusus bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, agar melakukan analisis kebutuhan jabatan pelaksana pada setiap perangkat daerah berdasarkan kebutuhan pelaksanaan tugas dari setiap perangkat daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah, yang selanjutnya menyesuaikan tugas-tugas jabatan pelaksana sesuai dengan pendekatan fungsi tersebut;

5. Menetapkan Surat Keputusan penyesuaian Jabatan Fungsional Umum ke dalam Jabatan Pelaksana bagi PNS dilingkungan masing-masing dan menyampaikan tembusannya kepada BKN Pusat/BKN Regional.


11

6. Batas waktu penyesuaian Jabatan Fungsional Umum ke dalam Nomenklatur Jabatan Pelaksana sampai dengan akhir bulan Desember 2018.

7. Bagi jabatan yang selama ini telah mendapatkan tunjangan sesuai dengan standar biaya umum yang sudah ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun nomenklatur tersebut harus disesuaikan dengan Nomenklatur Jabatan Pelaksana pada lampiran Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016.

8. Peraturan Menteri PANRB agar dijadikan sebagai upaya untuk menstandarisasikan Jabatan pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aplikasi e-Formasi Kementerian PANRB


12

9. Kualifikasi pendidikan dalam lampiran Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016, lebih diarahkan untuk kebutuhan pegawai baru yang diusulkan oleh masing-masing K/L/P.

10.Jika terdapat PNS yang kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016, namun karena yang bersangkutan saat ini melaksanakan tugas jabatan sama dengan yang ada pada lampiran Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016, maka Nomenklatur Jabatan yang bersangkutan disesuaikan dengan pendidikan formal sesuai dengan jabatan baru, dan agar penyesuaiannya melalui pendidikan lanjutan atau program penyetaraan pendidikan.

13 Surat MENPAN kepada PPK

B/102/M.SM.02.00/2017, 10 April 2017

VALIDASI(MENPAN-

BKN)

USULAN JABATANPELAKSANA (K/L/)

Akan disampaikan Melalui Surat Menteri PANRB Terkait Hasil Validasi ke K/L/P

2/8/2017

Jika ada jabatan yang sesuai dengan lampiran Permen.PANRB 25/2016, akan disesuaikan

MEKANISME PERSETUJUAN TAMBAHAN JABATAN PELAKSANA

Pemda berkoordinasi

dengan kemdagri

14

Jika tidak ada yang sesuai, maka dijadikan jabatan baru dan ditambahkan pada lampiran Permen. PANRB 25/2016 sesuai dengan urusannya

NO ISTILAH SINGKATAN JML1 Nomenklatur Jabatan Pelaksana NKJP 2645

2 Kelompok Jabatan Pelaksana KJP 102

3 Urusan Pemerintahan UP 40

4 NKJP/Urusan (1) 57

LAMPIRAN PERMENPAN NO 25 TAHUN 2016 2

SEBARAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

No

Kelompok UrusanJML

1 Kesekretariatan 5791.1. Perencanaan 23 1.2. Sistem Informasi &

Dokumentasi14

1.3. Hubungan Masyarakat 161.4. Hukum 621.5. Kepegawaian 651.6. Keuangan 1121.7. Organisasi/ Kelembagaan 241.8. Pelaporan 271.9. Pengawasan 571.10. Perlengkapan 1161.11. Tata Usaha 411.12. Tatalaksana 23

No KelompoK Urusan Jumlah 2 Adm Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 93 Agama 894 Energi dan Sumber Daya

Mineral84

5 Hukum dan HAM 116 Keamanan 287 Kearsipan 58 Kebudayaan 1139 Kehutanan 19

10 Kelautan dan Perikanan 5011 Kepemudaan dan Olah Raga 712 Kesehatan 59

13Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

32

16

No Urusan Pemerintah Jml 14 Komunikasi & IT Komputer 5715 Koperasi, usaha kecil, dan

menengah20

16 Lingkungan hidup 2017 Moneter dan Fiskal Nasional 25818 Pangan 719 Pariwisata 320 Pekerjaan Umum dan Penata

Ruang99

21 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

9

22 Pemberdayaan masyarakat dan Desa

21

23 Penanaman modal 4524 Pendidikan 31025 Pengendalian Penduduk & KB 3826 Perdagangan 2827 Perhubungan 180

No Urusan Pemerintah Jml28 Perindustrian 9229 Perpustakaan 730 persandian 531 Pertahanan 1732 Pertanahan 7933 Pertanian 13234 Perumahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman22

35 politik Luar Negeri 1936 Sosial 3637 Statistik 538 Tenaga Kerja 1839 Transmigrasi 1040 Yustisi 24

17 SEBARAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

NOKelompok Jabatan Pelaksana

Jml Nomenklatur Jml Urusan

1 Analis 806 382 Pengelola 664 373 Penyusun 275 254 Pengolah 206 195 Pengadministrasi 104 276 Pengawas 82 297 Teknisi 62 128 Pranata 46 189 Penyuluh 45 2810 Pemeriksa 39 1811 Penelaah 30 912 Pengembang 22 3

PENGGUNA KELOMPOK JABATAN PELAKSANA (jml 102)

18

4302645

NOKelompok Jabatan Pelaksana

Jml Nomenklatur

Jml Urusan

13 Operator 20 514 Pengevaluasi 17 1015 Perancang 14 616 Petugas 13 717 Juru 13 818 Verifikator 10 519 Koordinator 10 620 Pemelihara 10 621 Penata 9 522 Instruktur 9 323 Pramu 8 424 Pengemudi 6 1


19

NoKelompok Jabatan Pelaksana

Jml Nomenklatur

Jml Urusan

25 Fasilitator 6 326 Penjaga 5 327 Penilai 5 428 Penguji 5 429 Pengendali 5 130 Pengamat 4 331 Pembina 4 232 Account 4 133 Penyiap 3 234 Pelatih 3 335 Pemandu 3 236 Pengkaji 3 2


20

NoKelompok Jabatan Pelaksana

Jml Nomenklatur

Jml Urusan

37 Komandan 2 238 Sekretaris 2 239 Asisten 2 240 Kurator 2 141 Penilik 2 242 Kepala 2 143 Surveyor 2 144 Assesor 2 146 Perawat 2 245 Pembantu Operator 1 1… ……………………… …………. ……… 57102 Polisi Khusus 1 1


21

No Urusan Pemerintahan Jmlh NK

Jenis KJP

1 Kesekretariatan 579 452 Pendidikan 310 253 Moneter dan Fiskal Nasional 258 114 Perhubungan 180 345 Pertanian 132 196 Kebudayaan 113 147 Pekerjaan Umum dan Penata Ruang 99 198 Perindustrian 92 169 Agama 89 610 Pertanahan 79 1511 Energi dan Sumber Daya Mineral 76 1412 Kesehatan 59 25

13Komunikasi & Informasi Teknologi Komputer 57 17

14 Kelautan dan Perikanan 50 8

Urutan 1 s.d. 14 dari 40 UrusanPenggunaan Nomenklatur Jabatan Pelaksana

21

Nomenkalur

Urusan Unit Kerja/OPD

Urusan Unit Kerja Lain / OPD Lain

Tugas Jabatan

Mirip dengan Tugas Jabatan

Usulan Baru dgn Anjab dan ABK

LANGKAH-LANGKAH PENYESUAIAN

TEAM PENYESUAIAN

1.ORGANISASI/KELEMBAGAAN2.KEPEGAWAIAN/SDM

APARATUR3.UNIT KERJA/OPD

1

65

34

2

1


MENGATUR MODEL SURAT KEPUTUSAN PPK TENTANG SOTK YANG KOMPREHENSIF

MENGATUR MODEL SURAT KEPUTUSAN PPK TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI YANG MENJELASKAN SEMULA - MENJADI

DITINDAKLANJUTI DGN PERKA BKN

23

No Nomenkaltur Kualifikasi Pendidikan

Tugas Jabatan

Rincian Tugas

STANDARISASI NASIONAL (PERMENPAN 25)

SK PPK

SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIANTENTANG STANDARISASI JABATAN

( SOTK KOMPLIT DARI JABATAN TERTINGGI SAMPAI TERENDAH )

JPT

• UTAMA• MADYA• PRATAMA

JA

• ADMINISTRATOR• PENGAWAS• PELAKSANA

JF TRAMPI

L• PENYELIA• MAHIR• TERAMPI

L• PEMULA

JF AHLI

• UTAMA• MADYA• MUDA• PERTAMA

24

ANALIS

806

Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi

Dibidang ??

PENGELOLA

664

Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan

Dibidang ??

PENYUSUN

275

Melakukan kegiatan penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelahaan data obyek kerja

Dibidang ??

PENGOLAH

206

Melakukan kegiatan pengumpulan, pendokumentasian/ penginputan dan pengolahan

Dibidang ??

PENGADMINISTRASI

104

Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian

Dibidang ??

Terima KasihAdi Junjunan Mustafa

[email protected]

SALAM REFORMASI BIROKRASI

PowerPoint Presentation… · PPT file · Web view · 2017-08-13Pengawas. mengendalikan ... Usulan Baru dgn Anjab dan ABK. ... PERTAMA. 24. ANALIS. 806.

Documents