Potensi Sumberdaya Ekonomi Lokal

~ Nurwana ( 13 04 029 )~ Anna Triandiny ( 13 04 378 )~ Wianditha Andyani ( 13 04 080 )~ Prisilia Dwi Isnawati ( 13 04 348 )~ Eka Dewi ( 13 04 078 ) ~ Kasih Lestari~ Fraditya Lukassabet

Disusun Oleh :

Salah satu sumber daya saing ekonomi lokal di Indonesia adalah bidang kelautan yang didefinisikan sebagai sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan, dan jasa kelautan merupakan andalan dalam menjawab tantangan dan peluang dalam peningkatan perekonomian nasional.

~ Potensi fisik Wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi fisik terdiri dari perairan nusantara seluas 2,8 juta Km2, laut teritorial seluas 0,3 juta Km2. perairan nasional 3,1 juta Km2. luas daratan sekitar 1,9 juta Km2. luas wilayah nasional 5,0 juta Km2, luas ZEE sekitar 3,0 juta Km2, panjang garis pantai lebih dari 81.000 km dan jumlah pulau lebih dari 18.000 pulau.

~ Potensi pembangunan Wilayah pesisir dan laut Indonesia dipandang dari segi pembangunan sbb :

♣ Sumber daya yang dapat diperbaharui seperti perikanan (tangkap, budi daya dan pasca panen), hutan mangrove, terumbu karang, industri bioteknologi kelautan dan pulau-pulau kecil.

♣ Sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi dan gas, bahan tambang dan mineral lainnya, serta harta karun.

♣ Energi kelautan seperti pasang surut, gelom-bang, angin, OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion).

♣ Jasa-jasa lingkungan seperti pariwisata, per-hubungan, kepelabuhan dan penampung limbah.

~ Potensi geothermal Potensi energi panas bumi di Indonesia menurut pertamina geothermal energy mencakup 40% potensi cadangan energi dunia, tersebar di 251 lokasi pada 26 propinsi dengan potensi energi 27.140 MV atau setara dengan 19 milyar ekuivalen barrel minyak. Salah satu sumber potensi energi geothermal di Indonesia terdapat di Sarulla, dekat Tarutung-Sumut, yang dikabarkan memiliki cadangan terbesar di dunia. Bukannya tidak mungkin apabila pemanfaatan panas bumi dapat dilakukan secara maksimal, sehingga Indonesia akan mampu berdiri sebagai kiblat bagi pengembangan energi geothermal di seluruh dunia

~ Potensi sumber daya pulih

Potensi wilayah pesisir dan kelautan Indonesia

dipandang dari segi perikanan meliputi perikanan

laut (tuna/cakalang, udang, demersal, pelagis

kecil dan lainnya), rumput laut, mutiara. Potensi

tersebut belum termasuk hutan mangrove,

terumbu karang, serta energi terbarukan yang

memiliki peluang besar untuk dikembangkan.

~ Potensi sumber daya tidak pulih

Pesisir dan laut Indonesia memiliki cadangan minyak dan gas, mineral dan bahan tambang yang besar. Hasil penelitian BPPT (1998) dari 60 cekungan minyak yang terkandung dalam alam Indonesia sekitar 70 % atau 40 cekungan terdapat di laut. Sementara itu untuk sumber daya gas bumi yang dimiliki Indonesia sampai tahun 1998 mencapai 136,5 trilyun kaki kubik. Sedangkan potensi kekayaan tambang dasar laut seperti alumunium, mangan, tembaga, zirconium, nikel, kobalt, biji besi non titanium, vanadium dsb, belum teridentifikasi dengan baik karena perlu teknologi yang maju.

~ Potensi Geopolitis

Indonesia memiliki posisi strategis antar benua yang menghubungkan negara-negara ekonomi maju. Posisi tersebut memberikan peluang Indonesia sebagai jalur ekonomi, misalnya beberapa selat strategis jalur perekonomian dunia berada di wilayah NKRI seperti selat Malaka, selat Sunda, selat Lombok, selat Makassar dan selat Ombai-Wetar. Potensi geopolitis ini dapat digunakan Indonesia sebagai kekuatan dalam percaturan politik dan ekonomi antar bangsa.

~ Potensi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia

bertujuan dalam tercapainya kesejahteraan

kehidupang dalam tatanan yang seimbagng

POTENSI

Sub sektor tanaman pangan Sub sektor tanaman pangan sering juga disebut sub sektor pertanian rakyat. Disebut demikian karena tanaman pangan biasanya diusahakan oleh rakyat, maksudnya bukan oleh perusahaan atau pemerintah. Sub sektor ini mencakup komoditas-komoditas bahan makanan seperti padi, jagung, ketela, kacang tanah, kedelai, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Sub sektor perkebunan Sub sektor perkebunan dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Yang dimaksud perkebunan rakyat adalah perkebunan yang diusahakan sendiri oleh rakyat atau masyarakat, biasanya dalam sekala kecil dan dengan teknologi budidaya yang sederhana. Hasil perkebunan rakyat antara lain kopra, kopi, teh, tembakau, kapas, dan berbagai rempah-rempah. Adapun perkebunan besar ialah semua kegiatan perkebunan yang dijalankan oleh perusahaan perkebunan berbadan hukum. Tanaman perkebunan besar meliputi : karet, kelapa sawit, teh , kopi, coklat, kina, tebu dan berbagai serat.

Sub sektor kehutanan

Sub sektor kehutanan terdiri atas tiga macam

kegiatan yaitu penebangan kayu, pengambilan

hasil hutan lain, dan perburuan. Penebangan kayu

menghasilkan kayu-kayu glondongan, kayu bakar,

arang dan bambu. Hasil hutan lain meliputi :

damar, rotan, getah kayu, kulit kayu dan berbagai

akar-akaran. Sedangkan kegiatan perburuan

menghasilkan binatang liar seperti rusa, penyu,

ular, buaya termasuk juga madu.

Sub sektor pertenakan Sub sektor pertenakan mencakup kegiatan

bertenak itu sendiri dan pengusahaan hasil-

hasilnya. Sub sektor ini meliputi produksi ternak-

ternak besar dan kecil. Telur, susu segar, wool, dan

hasil pemotongan hewan. Untuk menghitung

produksi sub sektor ini BPS mendasarkannya pada

data pemotongan, selisih stok atau perubahan

populasi

Sub sektor perikanan

Sub sektor perikanan meliputi semua hasil kegiatan perikanan laut; kolam, tambak, sawah dan keramba serta pengolahan sederhana atas produk-produk perikanan (pengeringan dan pengasinan). Dari segi teknis kegiatannya, sub sektor ini dibedakan atas tiga macam yaitu perikanan laut, perikanan darat dan penggaraman. Komoditas yang tergolong sub sektor ini tidak terbatas hanya pada ikan, tetapi juga udang, kepiting, ubur-ubur dan semacamnya.

Dalam upaya mewujudkan negara yang maju dan mandiri serta masyarakat adil dan makmur, Indonesia dihadapkan berbagai tantangan dan sekaligus peluang memasuki milenium ke 3 yang dicirikan oleh proses transformasi global yang bertumpu pada perdagangan bebas dan kemajuan Iptek, disisi lain tantangan yang paling fondamental bagaimana untuk keluar dari krisis ekonomi yang menghantam bangsa Indonesia sejak tahun 1997 dan menggerakkan perekonomianan nasional abad 21.

Untuk menjawab tantangan dan pemanfaatan peluang tersebut, diperlukan peningkatan efisiensi ekonomi, pengembangan teknologi, produktivitas tenaga kerja dalam peningkatan kontribusi yang signifikan dari setiap sektor pembangunan.

Kegiatan menghasilkan barang dan jasa dapat dikelompokan dan biasanya diberi nama sebagai kelompok sektor lapangan usaha. Nomenklatur PDRB, secara garis besar dibagi atas 9 sektor, yaitu:

1. Pertanian2. Pertambangan dan Penggalian3. Industri Manufaktur4. Listrik, Gas dan Air bersih5. Bangunan6. Perdagangan, Hotel dan Restoran7. Angkutan dan Komunikasi8. Lembaga Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan; dan9. Jasa Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jasa-jasa Sosial Kemasyarakatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dalam studi proyeksi kebutuhan tenaga kerja nasional ini, kebutuhan tenaga kerja akan dipilah-pilah ke dalam 9 kelompok atau 9 sektor lapangan usaha.

Beberapa syarat penting yang harus diperhatikan dalam menghela reformasi kelembagaan ekonomi lokal berbasis pengembangan jaringan kegiatan ekonomi adalah :

perlu adanya kekuatan lembaga penunjang yang setiap saat siap melayani keperluan kegiatan ekonomi. Lembaga yang dimaksud mencakup, :* tersedianya sistem keuangan dan perkreditan mikro* pelayanan informasi pemasaran hasil* kebutuhan inovasi untuk pengembangan daya saing produk setempat.

prasarana ekonomi dan jaringan

telekomunikasi yang memadai di

pedesaan, sehingga dinamika dan

perkembangan ekonomi di

pedesaan bisa seirama dengan

tuntutan kebutuhan pasar

Adanya Peraturan Pemerintah yang

merupakan representasi kepentingan

masyarakat banyak, yang diarahkan

untuk membatasi praktek monopoli pada

kegiatan ekonomi yang sedang dibangun

sebagai basis kegiatan ekonomi di

pedesaan.

Adanya sistem penegakan hukum yang jelas dan

tegas, sehingga berbagai macam konflik yang

terjadi antar pelaku ekonomi di pedesaan bisa

diselesaikan dengan adil.