Potensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah

Potensi Permasalahan Hukum Pada Se3ap Tahapan PBJ

Oleh: Khalid Mustafa Ketua Pusat Pengkajian Pengadaan

Indonesia (P3I)

Biodata Narasumber Nama Lengkap: Khalid Mustafa, S.T. Tempat/Tgl Lahir: Ujung Pandang, 17 Juni 1977 Pekerjaan: Procurement Consultant Riwayat Pekerjaan: -‐  NV. Hadji Kalla (1995-‐1998) -‐  Makassar Perkasa Computer (1998-‐2000) -‐  SMK Panca Marga (2000-‐2002) -‐  SMK Tri Tunggal 45 (2002-‐2004) -‐  Balai Penataran Guru/Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan (2002-‐2006)

-‐  Biro Perencanaan & KLN Setjen Kemdiknas (2006-‐2008) -‐  SEAMEO SEAMOLEC (2008-‐2010) -‐  Biro Umum Setjen Kemdikbud (2010-‐2012) -‐  Keluar dari PNS TMT – 1 Maret 2012 -‐  Konsultan IT dan Pengadaan – KM & Partner (2013 – sekarang) -‐  Komisaris PT. Sinergitas Teknika Mandiri (2013 – sekarang) Ser3fikat dan Pela3han PBJ -‐  Ser3fikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa (L4) – 2007 -‐  Ser3fikat TOT Tingkat Dasar (2011) -‐  Ser3fikat TOT Peningkatan Kompetensi (2011, 2012 dan 2013) -‐  Ser3fikat TOT Tingkat Menengah (2012) -‐  Ser3fikat Pela3han Internasional – Supply Chain Management – Interna3onal Trade Centre (2012)

-‐  Ser3fikat Pela3han Keterangan Ahli PBJ (2012) -‐  Ser3fikat TOT Jabatan Fungsional Pengelola PBJ (2013) Organisasi PBJ -‐  Kepala Bidang Diklat DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) -‐  Pendiri dan Ketua Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) 2

E-‐mail: [email protected] Blog: www.khalidmustafa.info

HP: 08170909035 Pin BB: 2AF759E2

3

Penger&an Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk

memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Ins3tusi yang prosesnya dimulai dari

perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa

3

Pasal 1 Ayat 1 Perpres 54/2010 dan perubahannya

4

Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa

4

Pelaksana Pengadaan

Swakelola

Penyedia Barang/Jasa

5

Hakikat Pemilihan

5

Pemilihan

Penyedia

Barang/Jasa

Kualifikasi

Penawaran

Administrasi

Teknis

Administrasi

Teknis

Harga

TITIK LEMAH PBJ

6

• Non E-‐Proc/E-‐Proc • Evaluasi • Klarifikasi dan Pembuk&an Kualifikasi

• Pelaksanaan Pekerjaan

• Pemeriksaan dan Serah Terima

• HPS • Spek. Teknis • Rancangan Kontrak • Dokumen Pengadaan

• N vs W • Pemaketan • RUP

Perencanaan (PA/KPA)

Persiapan (PPK dan ULP)

Pemilihan Penyedia

(ULP/Pejabat Pengadaan)

Pelaksanaan Kontrak (PPK dan PPHP)

7

Fakta atas Proses Pengadaan Barang/Jasa ?

Iden

3fica3o

n of needs

Call for b

ids

or quo

tes

Signing

Of con

tracts

Receipt o

f Prod

ucts or

services

Expira3o

n Of guaran3

es

Selec&on Prepara&on Execu&on Securi&es

Dokumen Pengadaan Tidak Dipahami

Prosedur & Kriteria Evaluasi Tidak Ada/Tidak Jelas

PPK Tidak paham Klausul Kontrak

Profesional E-‐RUP

PA/KPA

Pokja ULP/PP PPK PPHP

Integritas

PPK

Responsibilitas Transparansi

PPK Tidak Mampu Mengendalikan Kontrak

PPK Tidak Melakukan Pemutusan Kontrak

Akuntabilitas

Tidak paham Substansi Kontrak

Tidak paham cara menguji Kualitas Barang/Jasa

Kepemilikan Ser&fikat Ahli Pengadaan belum dapat menjamin profesionalitas seseorang atas substansi pekerjaan yang diberikan kepadanya, perlu pendalaman terus menerus melalui prak&k dan diskusi.

KDH

PA Tidak Membuat RUP

PPK /KPA membuat HPS &dak sesuai peraturan

PA mengarahkan Proses

Kesalahan dalam proses pemilihan dan evaluasi

8

PERENCANAAN

9

Ti3k Lemah Perencanaan •  Iden3fikasi keinginan, bukan kebutuhan

–  Biasanya muncul karena ke3dakpahaman prinsip perencanaan –  Juga disebabkan “33pan”

•  Pemaketan Pekerjaan –  Tidak berdasarkan sifat pekerjaan –  Memperbanyak Pengadaan Langsung

•  Cara Pelaksanaan Pengadaan –  Swakelola vs Penyedia

•  Tidak Menyusun dan Mengumumkan RUP •  Melakasanakan Pengadaan Sebelum Semua Pendukung dinyatakan

Siap (Ijin, Pembebasan Lahan, Dana, dll) •  Pembentukan Organisasi Pengadaan

–  PA/KPA merangkap PPK (Bukan “ber3ndak sebagai”) –  PPK 3dak berser3fikat –  Organisasi di SK-‐kan berdasarkan tahun anggaran –  Pani3a/Pejabat Pengadaan/Pokja ULP 3dak berser3fikat

10

PERSIAPAN

11

Ti3k Lemah Persiapan

•  Tidak dilakukan Pengkajian Ulang RUP •  Penyusunan Spesifikasi Teknis – Hanya sekedar copy paste brosur

•  Penyusunan HPS –  Tidak berdasarkan harga pasar –  Tidak didukung dokumentasi –  Indikasi “Mark-‐Up”

•  Penyusunan Rancangan Kontrak –  Tidak dilakukan penyusunan Rancanangan Kontrak

12

Ti3k Lemah Persiapan

•  PPK 3dak membuat dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan

•  Penyusunan Dokumen Pengadaan – Hanya sekedar copy paste SBD/SDP LKPP –  Tidak melakukan edi3ng terhadap SDP –  Penetapan Persyaratan Kualifikasi yang 3dak berdasar –  Persyaratan Teknis yang mengada-‐ada –  Kriteria Evaluasi yang 3dak rinci –  Isian Dokumen Pengadaan (LDP, LDK, SSKK, dan Contoh Dokumen) yang 3dak lengkap

13

PEMILIHAN PENYEDIA

14

Ti3k Lemah Pemilihan Penyedia

•  Tidak dilaksanakan melalui E-‐Proc •  Tidak melaksanakan pengumuman pada media yang sesuai

•  Penjelasan pada akhir waktu/terlewa3 •  Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi yang mengada-‐ada •  Tidak dilakukan pemeriksaan lapangan •  Pengumuman Pemenang 3dak lengkap •  Sanggahan 3dak dijawab atau dijawab tanpa berdasar aturan

•  Dokumentasi pemilihan 3dak lengkap

15

PELAKSANAAN PEKERJAAN

16

Ti3k Lemah Pelaksanaan Pekerjaan

•  PPK 3dak melakukan pengecekan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka

•  Tidak melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak

•  Tidak melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak

•  Pekerjaan Terlambat/Tidak Diselesaikan/Fik3f •  BA Pemeriksaan dan Serah Terima 3dak sesuai kondisi pekerjaan

17

PENYEDIA BARANG/JASA

18

Ti3k Lemah Penyedia Barang/Jasa

•  Ijin Usaha “Palugada” (Apa Lu Mau Gua Ada) •  Alamat palsu •  Pinjam “Bendera” •  Bersekongkol untuk mempengaruhi proses dan hasil pelelangan

•  Fokus mengeruk uang sebanyak-‐banyaknya, 3dak fokus kepada pemenuhan persyaratan dan kualifikasi

•  Tidak bertanggung jawab pada pelaksanaan pekerjaan •  Mengganggu pelaksanaan pekerjaan apabila 3dak lulus menjadi pemenang pelelangan

19

AKIBAT PERSONIL TIDAK PROFESIONAL? Iden

3fica3o

n of needs

Call for b

ids

or quo

tes

Signing

Of con

tracts

Receipt o

f Prod

ucts or

services

Expira3o

n Of guaran3

es


Banyaknya sanggah dan sanggah banding, bahkan lelang/seleksi menjadi gagal Tuntutan Hukum (TUN)

Sengketa kontrak : Pekerjaan &dak selesai? Spesifikasi teknis / Kualitas &dak sesuai ?


PA/KPA Pokja ULP/PP PPK PPHP

Integritas

PPK

Responsibilitas Transparansi

Pengenaan Blacklist kepada Penyedia yang menimbulkan tuntutan Hukum kepada PPK/PA

Tuntutan Perdata, dan Teridikasi Pidana karena rekayasa/ Kolusi atau penyalahgunaan wewenang

Akuntabilitas

KDH

Terindikasi Pidana, karena kesalahan dalam penetapan HPS, proses pemilihan penyedia barang/jasa dan evaluasi,

rekayasa dan penyelahgunaan wewenang

APIP

Untuk mencegah terjadinya permasalahan baik dalam masa prakontrak maupun paska kontrak, perlu dilakukan pengawasan pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam pasal 116 Perpres 54 tahun 2010 yang telah diperbaharui dengan Perpres 70/2012 : Menteri/Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap PPK/ULP dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan K/L/D/I, dengan menugaskan APIP untuk melakukan audit sesuai ketentuan . 20

DAMPAK THD PROSES/PERSONIL PBJ SAAT INI ?

Iden

3fica3o

n of needs

Call for b

ids

or quo

tes

Signing

Of con

tracts

Receipt o

f Prod

ucts or

services

Expira3o

n Of guaran3

es


1. Ketakutan untuk menjadi PPK dan Pokja ULP, karena menghindari menjadi tersangka?

2. PPK dan Pokja ULP, karena kelalaian/alpa (&dak kompeten) &dak disengaja à terpidana korupsi.


PA/KPA Pokja ULP/PP PPK PPHP

Integritas

PPK

Responsibilitas Transparansi Akuntabilitas

KDH

4. Kontrak yang diputus (Pekerjaan &dak selesai), berdampak pada pemborosan keuangan negara (APBN/APBD)

APIP

KDH seharusnya menjadi pengayom bagi seluruh prosonil yang ada dalam pemerintahaannya, dengan antara lain: -‐ Memberdayakan APIP sebagai “quality assurance” atas proses pengadaan barang/jasa (Tidak selalu Post Audit) -‐ Membuat &m pendampingan (APIP dan Biro Hukum) terkait dengan pengadaaan barang/jasa.

3. APIP tidak berfungsi sebagai “Quality Assurance” (dalam PBJ ) sesuai amanah PP 60/2008 : SPIP

21

IMPLIKASI HUKUM

22

23

Perencanaan PBJ

-Kontrak diputus? -Blacklist -Kualitas rendah -Akuntabilitas tdk ada

PA/KPA 20xx-1

PPK/KPA 20xx-1 20xx

ULP/PP 20xx-1 20xx

-  Proses Pemilihan -  Penetapan Penyedia

Pemilihan Penyedia PBJ

PPK/KPA 20xx

Pelaksanaan Kontrak PBJ

Hasil Uji B/J

PPHP 20xx

PA/KPA

HPS. Kontrak Dok.PBJ. B/J. Neraca.

Permasalahan PBJ dan Dampak Hukum

RUP

Pemanfaatan PBJ

HAN (PTUN) H. PERDATA

H. PIDANA

23

•  Tindakan Pokja ULP/Pejabat Pengadaan/PPK

Tindakan Yang Dikenakan Sanksi

Tindakan Sanksi Dasar

Pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa:

•  Sanksi Administrasi

•  Penuntutan gan3 rugi

•  Pelaporan secara pidana

Pasal 118.7 Pasal 123

24

•  Tindakan Penyedia Barang/Jasa



mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan yang 3dak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau 3dak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;

•  Jaminan penawaran dicairkan.

•  Pengenaan dajar hitam

Pasal 85.4

25




Penyedia Barang/Jasa mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian kepada Penyedia B/J Spesialis.

•  Denda sesuai ketentuan dalam kontrak.

Pasal 87

26




Penyedia Barang/Jasa melakukan ke3daksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri. (pemeriksaan dilakukan oleh APIP)


•  Pencantuman dajar hitam

•  Penuntutan secara perdata

•  Sanksi Finansial

Pasal 99 Pasal 118 Pasal 119

27




Konsultan perencana yang 3dak cermat dan mengakibatkan kerugian negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan gan3 rugi.

•  Keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan

Pasal 121

28




Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang 3dak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/ Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;

•  Pembatalan sebagai calon pemenang.

•  Pencairan Jaminan Pelaksanaan.

•  Pencantuman dajar hitam •  Penuntutan secara perdata •  Pelaporan secara pidana

kepada pihak yang berwenang.

Pasal 118

29




Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;




•  Pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

Pasal 118

30




Berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun 3dak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-‐undangan;




•  Pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

Pasal 118

31




Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab;

•  Pencairan jaminan pelaksanaan.

•  Pengembalian uang muka (bila ada)

•  Pengenaan denda (bila ada)

•  Pengenaan dajar hitam

Pasal 118 Pasal 93.2

32

PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

33

Legislative & Regulatory Framework

Institutional Framework & Management Capacity

Procurement Operation

(CAPACITY BUILDING)

INTEGRITY, TRANSPARANCY (E-PROC AND ANTI

CORRUPTION)

Empat Pilar* Reformasi PB/J Pemerintah

*Based on Indicators Form OECD DAC

•  Perpres 54/2010 – Perpres 70/2012 •  Berbagai PerKa LKPP (SBD, dsb) •  RUU à Peraturan Kepala Daerah (Juknis, SOP) 1

2

3 4•  LKPP à ULP/PP •  LPSE (E-Procurement) •  PA/KPA – PPK – PPHP •  Sertifikasi Ahli Pengadaan •  Jabfung PB/J (Professionalizing the Field)

Sistem Pengadaan Pemerintah

•  Kewenangan Pengadaan Langsung

•  E-Procurement (terdiri dari e-Tendering dan e-Purchasing)

•  PERAN APIP (Audit) 34

PENCEGAHAN PERMASALAHAN PBJ

•  Kerjasama dengan KPK dan BPKP melalui Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi –  Bidang Pelayanan Publik –  Bidang APBD –  Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

•  Kerjasama dengan Kejaksaan melalui Legal Audit PBJ •  Kerjasama dengan Kepolisian melalui pencegahan aspek pidana PBJ dan pengamanan pelaksanaan PBJ

•  Kerjasama dengan LKPP dalam bentuk pendampingan PBJ yang bernilai besar atau menyangkut hajat hidup masyarakat yang berdampak besar

35

Pertanyaan dan Diskusi

hkp://forum.pengadaan.org

36

Terima Kasih Khalid Mustafa

http://www.khalidmustafa.info [email protected]

08170909035 2AF759E2

37

Potensi Permasalahan Hukum PBJ Pemerintah

Education